Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap laporan Novel Baswedan dkk terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK. Dewas menyatakan Firli Bahuri selaku Ketua KPK tidak menambahkan pasal terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Dari fakta itu sehingga tidak benar, dugaan pasal TWK merupakan pasal yang ditambahkan Saudara Firli Bahuri dalam rapat tanggal 25 Januari 2021,” kata anggota Dewas Harjono.

Harjono menilai dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut memang tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke persidangan. Dugaan itu mengacu pada nilai integritas Pasal 4 ayat 1 huruf a Perdewas Nomor 2 Tahun 2020.

Ketentuan mengenai TWK itu telah tercantum dalam Pasal 5 ayat 4 draf Perkom Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 21 Januari yang dikirimkan oleh Sekjen melalui Nota Dinas Nomor: 44/HK.02.00/50-55/01/2021 tanggal 21 Januari 2021. Lalu disetujui oleh seluruh pimpinan secara kolektif kolegial dalam lembar disposisi pimpinan nomor: LD-162/02.intern/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang selanjutnya disempurnakan dalam rapat pimpinan tanggal 25 Januari 2021.

Harjono menegaskan TWK diusulkan pertama kali oleh BKN pada tanggal 9 Oktober 2020. Harjono menyebut BKN memang yang tetap meminta diadakannya asesmen wawasan kebangsaan sebagai alat ukur pegawai KPK menjadi ASN.

“Ketentuan mengenai tes wawasan kebangsaan merupakan masukan dari BKN yang pertama kali disampaikan dalam rapat tanggal 9 Oktober 2020 serta dalam rapat harmonisasi KemenPAN-RB dan BKN yang meminta tetap ada asesmen wawasan kebangsaan untuk mengukur syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN mengenai setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah dan tidak setuju pemenuhan syarat tersebut hanya dengan menandatangani surat pernyataan saja,” katanya.

Sebelumnya, Dewas KPK menolak laporan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terkait adanya dugaan pelanggar kode etik yang dilakukan pimpinan KPK. Dewas menilai laporan itu tidak cukup bukti.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan pimpinan KPK telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada para pegawai lembaga penegak hukum tersebut. Dewas memastikan pula tidak melanjutkan laporan pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait TWK. Keputusan Dewas sangat berbeda dengan hasil rekomendasi Ombudsman yang menemukan TWK pegawai KPK justru bersifat maladministrasi.

“Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 01 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN telah dikirimkan kepada seluruh pegawai KPK melalui email pada 10 Februari 2021 dan telah dilakukan sosialisasi melalui zoom meeting pada 17 Februari 2021,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/7).

Konferensi pers tersebut mengumumkan tidak dilanjutkannya laporan pegawai KPK mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK terkait pelaksanaan TWK ke sidang etik. Alasannya, karena ketidakcukupan bukti yang dimiliki Dewas KPK.

Menurut Dewas, pada 17 Februari 2021 dilakukan sosialisasi Perkom No 01 tahun 2021 kepada pegawai KPK melalui zoom meeting oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa, Kabiro SDM KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo, serta Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin. “Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perkom No 01 tahun 2021 termasuk adanya syarat untuk mengikuti TWK oleh seluruh pegawai KPK,” kata Syamsuddin.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan pimpinan KPK telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada para pegawai lembaga penegak hukum tersebut. Dewas memastikan pula tidak melanjutkan laporan pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait TWK. Keputusan Dewas sangat berbeda dengan hasil rekomendasi Ombudsman yang menemukan TWK pegawai KPK justru bersifat maladministrasi.

“Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 01 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN telah dikirimkan kepada seluruh pegawai KPK melalui email pada 10 Februari 2021 dan telah dilakukan sosialisasi melalui zoom meeting pada 17 Februari 2021,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/7).

Oleh : Zafira Zahra )*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara, sehingga asesmen untuk menyaring pegawai yang berkualitas dan berintegritas melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) perlu dilaksanakan. Pegawai KPK tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) selama ini telah menjadi benalu dalam tubuh KPK, bahkan mereka memperpanjang masalah alih status pegawai.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan proses seleksi pegawai KPK untuk dapat menjadi ASN, ujian ini juga sangat krusial, karena tes ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa cinta kepada negaranya dan taat kepada UUD 1945 dan juga pancasila. Termasuk juga para pegawai KPK.

Dari hasil tes tersebut ada 75 orang yang tidak lolos, meski demikian masih ada 24 orang yang mendapatkan kesempatan kedua untuk diangkat menjadi ASN karena masih bisa dibina melalui seminar kebangsaan. Sedangkan sisanya harus menerima dengan legowo karena gagal melanjutkan karirnya di lembaga antirasuah tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa status aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengurangi semangat kinerja pegawai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dirinya secara tegas mengatakan, bahwa semangat KPK tetap memberantas praktik korupsi sampai mati. Ia juga menuturkan bahwa 1.271 pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN terdiri dari 2 pemangku jabatan tinggi madya, 10 pemangku jabatan tinggi pratama, 13 pemangku jabatan administrator dan 1.246 pemangku jabatan fungsional dan pelaksana.

Meski KPK merupakan lembaga eksekutif, Firli menyebutkan bahwa KPK tetap independen dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, alih tugas pegawai KPK menjadi ASN tidak terkait dengan pelemahan kelembagaan. Hal tersebut dikarenakan UU KPK sudah menegaskan posisi independensi kelembagaannya dalam menjalankan tugas pokok fungsi (tupoksi) penegakan hukum yang berlaku.

Firli juga telah menolak permintaan sejumlah pegawai nonaktif untuk mencabut atau membatalkan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam berita acara tertanggal 25 Mei 2021, disebutkan bahwa 51 pegawai KPK yang tidak lilis TWK akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021. Sementara untuk 24 pegawai lainnya akan menjalani pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan paling lambat bulan Juli 2021.

Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata menjelaskan, bahwa rapat koordinasi tanggal 25 Mei 2021 merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Dirinya menerangkan, bahwa keputusan rapat merupakan hasil kesepakatan bersama antara pimpinan KPK dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.

Menurutnya, keikutsertaan pimpinan kementerian/lembaga terkait dalam rapat koordinasi sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menentukan ada kementerian/lembaga yang dapat menerima delegasi wewenang dari presiden untuk menyelenggarakan kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN.

Sebelumnya, Syihab selaku koordinator Front Aksi Masa Mendukung KPK (FRAKSI KPK), menilai bahwa banyak sekali praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di lembaga KPK.
Dalam keterangannya, Syihab mengatakan bahwa KPK sebagai lembaga penegakan hukum harus bersih dan jauh dari benalu-benalu dan parasit yang mengganggu jalannya penegakan hukum tindakan KKN. Dirinya menilai, dengan adanya alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), maka potensi terjadinya praktik KKN dapat dieliminir.

Pada kesempatan berbeda, Petrus Selestinus selaku Pakar Hukum mengatakan, bahwa pimpinan KPK tidak boleh dipersalahkan apalagi dimintai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan TWK. Namun, berharap bisa menjelaskan ke publik bahwa tidak ada yang salah dari TWK.

Ia berujar agar KPK terus saja bekerja, fokus pada tugas penegakan hukum, dan mengabaikan perilaku pegawai yang tidak lulus. Petrus menilai, polemik TWK terkesan tidak selesai karena para pegawai yang tidak lulus tidak menempuh upaya hukum. Oleh karena itu, tidak perlu membuang energi untuk mempersoalkan nasib 51 orang yang tidak lolos TWK.

Tugas KPK sebagai lembaga antirasuah independen tentu masih banyak, Firli CS harus fokus kepada tugas inti KPK untuk memberangus tikus berdasi yang belum berhasil ditangkap.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Sukabumi

Forum Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan. Dukungan tersebut sebagai wujud kepedulian untuk lembaga antirasuah tersebut.

“Bahwa kami dari forum mahasiswa merah putih hadir di sini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap bangsa ini,” kata Sekretaris Nasional Forum Mahasiswa Merah Putih Fahrurrozi.

Di bawah kepimpinan Firli Bahuri , menurut Fahrurrozi, KPK sudah berjalan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Dia juga berharap agar kinerja KPK tersebut bisa terus dipertahankan. Baca juga: Ketua KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, Tanya Balik Apa yang Dilanggar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut KPK terbuka terhadap kritik mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Ghufron menganggap kritik dan saran terhadap KPK sebagai bentuk perhatian serta komitmen dukungan terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK.

“Menanggapi kritik dan masukan dari teman-teman mahasiswa kepada KPK, kami sampaikan bahwa KPK terbuka terhadap kritik dan saran dari setiap elemen masyarakat. Karena kami sadari bahwa kritik adalah bagian dari perhatian dan komitmen dukungan publik pada upaya pemberantasan korupsi yang diamanatkan kepada KPK.

Ghufron mengatakan KPK bahkan ingin diberi lebih dari sekadar kritik keras. Menurutnya, mahasiswa maupun masyarakat dapat memberikan ide maupun saran secara komprehensif dan ilmiah dalam mendukung kinerja KPK.

“Sehingga bisa mengaktualisasikan ilmu dan pengetahuannya agar memberi sumbangsih yang lebih nyata bagi perbaikan bangsa,” ucapnya.

Dwi Aprillia Linda Astuti, Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, menyebut program monitoring evaluasi program bansos ini sudah dilakukan KPK sejak tahun 2020.

“Dan kita
menemukan banyak kendala seperti cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial. Kami harapkan ada keterbukaan sharing fakta lapangan dari rekan-rekan Pemprov untuk bersama-sama kita cari solusinya,” ujar Linda.

Linda menyebut, rapat bertujuan untuk mendengar langsung dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta terkait alokasi penyaluran dan realisasi bansos, detil perjumlah tahapan, mekanisme dan ruang lingkup pekerjaan, nilai setiap kontrak setiap rekanan dan prestasi serta mekanisme pengawasan pelaksanaan.

Ditempat terpisah, peneliti Makara Strategic Insigh, Iwan Freddy, SH.,M.Si, menyatakan dukungannya terhadap kinerja KPK yang dianggap masih profesional, independen serta bebas dari paham radikal. Terlepas dari segala polemik, proses pemberantasan korupsi harus tetap berjalan.

“Saya men-support kinerja KPK yang masih profesional, independen serta bebas dari paham radikal. Terlepas dari segala polemik, proses pemberantasan korupsi harus tetap berjalan, the show must go on”, ujar Iwan freddy.

Oleh : Putu Prawira )*

Polemik terkait peralihan status pegawai KPK untuk menjadi ASN tidak perlu berlarut-larut, apalagi perpindahan status tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) nomor 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terkait pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah on the right track. Dari aspek regulasi, dirinya menyatakan, proses TWK telah sesuai dengan amanat undang-undang.

Kita tentu perlu menengok Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN, serta peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
Dirinya menerangkan, secara prinsip dan substansi proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menjadi ASN, sudah On the right track.
Peneliti senior Indo Survey and Strategy

(ISS) tersebut menyatakan berdasarkan acuan hukum TWK, setidaknya tiga hal penting telah menjadi persyaratan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Kedua, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan. Ketiga memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Mengenai aturan pelaksanaan tata cara alih status pegawai KPK, Karyono menjelaskan, hal itu diatur dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK 1/2021. Karenanya, dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam keterangan resminya BKN menyatakan bahwa TWK bagi pegawai KPK berbeda dengan tes serupa untuk calon pegawai negeri sipil CPNS. BKN melansir, CPNS merupakan entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan.

Sementara itu, TWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap orang-orang yang sudah menduduki jabatan senior seperti deputi, direktur/kepala biro, kepala bagian, penyidik utama, dan lain-lain. Dengan begitu, diperlukan jenis tes yang berbeda untuk mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan para pegawai KPK dalam proses berbangsa dan bernegara.

Selain itu, untuk menjaga independensi, maka pelaksanaan asesmen TWK telah digunakan metode assesment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor. Dalam multi-metode, dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yaitu tes tertulis indeks moderasi bernegara dan integritas (IMB 68), penilaian rekam jejak dan wawancara.

Sementara dalam multi-asesor, pihak yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN, tetapi dari instansi lain seperti Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan pusat Intelijen TNI AD.
Menanggapi hal tersebut, Karyono menilai arah dari asesmen ini sebenarnya sudah diarahkan demi menjaga agar objektivitas hasil penilaian dan mencegah adanya intervensi.

Berkaitan dengan perdebatan terkait proses TWK di mana oleh sebagian golongan dianggap ada unsur kesengajaan untuk menjegal orang tertentu, Karyono menduga bahwa persepsi tersebut terbangun karena dipengaruhi oleh sentimen politis yang sudah terjadi sebelumnya.

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menegaskan, bahwa penetapan status pegawai KPK sebagai ASN atau PNS bukanlah upaya pemerintah untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan kembaga sejekasKPK dalam hal ini, sebaliknya ini merupakan bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jika ada 1.351 pegawai yang ikut tes dan 75 orang tidak lolos, Johanes menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Tidak perlu dipersoalkan. Kalau 90 persen peserta tes tidak lolos, mungkin perlu dipertanyakan.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta agar semua pihak untuk segera mengakhiri isu yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Jika pelaksanaan TWK sudah sesuai dengan undang-undang, tentu saja pelaksanaan TWK tersebut patut didukung dan berguna untuk menyeleksi pegawai demi mewujudkan KPK sebagai lembaga antirasuah yang independen.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah tidak dapat dibina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) kebangsaan juga tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hal tersebut dikatakan oleh kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana
Lebih lanjut Bima mengatakan, persyaratan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sama dengan syarat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Jadi kalau mereka tidak memenuhi syarat ASN, ya itu berlaku untuk dua-dua status kepegawaian itu,” ujar Bima.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), mengatakan bahwa ke-51 mantan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN perlu untuk dibina. Hal ini agar mereka tidak ditunggangi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Para pemangku kepentingan perlu mewaspadai agar mereka tidak diprovokasi sehingga melakukan manuver maupun gerakan yang bersifat politis.

“mantan pegawai KPK tersebut perlu untuk dibina. Hal ini agar tidak ditunggangi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Para pemangku kepentingan perlu mewaspadai agar mereka tidak diprovokasi sehingga melakukan manuver maupun gerakan yang bersifat politis”, ujar David Chaniago.

Oleh : Made Raditya )*

Tes wawasan kebangsaan masih saja menjadi polemik bagi beberapa pihak. Padahal seharusnya TWK sudah tak dipermasalahkan lagi, karena tidak akan mengubah keputusan KPK sama sekali. Lebih baik masyarakat mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara.

Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara dan harus mengerjakan tes wawasan kebangsaan, maka ada yang terkejut. Padahal KPK sebagai lembaga antirasuah adalah lembaga resmi di bawah negara, sehingga wajar jika pegawainya diangkat jadi abdi negara. Selain itu, pengangkatan mereka juga memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU KPK.

Namun polemik tentang TWK masih saja bergulir dengan kencang. Ada saja pihak yang curiga karena menganggap bahwa tes ini kurang fair. Akan tetapi, seharusnya polemik TWK sudah diakhiri. Karena faktanya para pegawai KPK yang lolos ujian, sudah diangkat jadi ASN pada 1 juni 2021.

Hendardi, Ketua Setara Institute meminta KPK untuk mengabaikan polemik tentang TWK. Lebih baik mereka fokus bekerja untuk memberantas korupsi di tanah air. Karena PR KPK masih banyak. Dalam artian, banyak sekali kasus yang harus diselesaikan dan rencana operasi tangkap tangan (OTT), sehingga lebih baik fokus menatap ke depan dan tak menghiraukan ocehan orang nyinyir.

Jika ada pegawai yang terpengaruh oleh polemik TWK, maka dikhawatirkan ia akan baper dan berpengaruh pada kinerjanya. Padahal kerja KPK sangat berat dan tidak boleh kena tekanan psikologis yang tinggi dari pihak luar. Jika polemik TWK tidak kunjung selesai, maka takutnya para pegawai akan depresi lalu izin sakit karena psikomatis. Hal ini amat merugikan karena kinerja KPK jadi berkurang.

Tugas KPK amat mulia demi menyelamatkan uang negara, dan kita harus mendukung mereka, bukannya mencela dan mempermasalahkan materi TWK. Lebih baik gunakan lidah untuk berkata hal-hal yang baik. Bukannya menuduh dan memfitnah bahwa tes ini memiliki modus tertentu dan ada kepentingan politik yang bermain di belakangnya.

Lebih baik biarkan KPK menjadi lembaga antirasuah yang bekerja dengan trengginas dan rajin untuk memberantas tiap tindak pidana korupsi di Indonesia. Walau para pegawainya sudah diangkat jadi ASN, mereka masih boleh untuk melakukan operasi tangkap tangan. sehingga kinerja KPK tidak akan berkurang sama sekali.

Kita wajib mendukung KPK agar menjadi lembaga anti korupsi yang bekerja keras untuk menangkap tikus-tikus berdasi alias para koruptor nakal yang nekat menggondol uang negara. Jika ada koruptor, maka rakyat yang dirugikan, karena uang hasil pajak malah disalahgunakan oleh mereka. Oleh karena itu, KPK wajib di-support, bukan dicela sana-sini.

Jika ada yang masih berpolemik tentang tes wawasan kebangsaan maka ia bagai berjalan mundur, karena ujiannya sudah lama selesai. Proses penilaian juga sangat objektif dan para asesor bekerja dengan profesional. Sehingga mustahil ada kongkalingkong antara asesor, pembuat materi tes, dengan para petinggi KPK.

Sudahi saja polemik tentang TWK dan lebih baik fokus pada jadwal penyelidikan kasus korupsi dan rencana OTT yang berikutnya. Jika ada yang masih mempermasalahkannya, maka ia bisa kena UU ITE, karena berkoar-kora di media sosial dan secara tidak langsung menjelek-jelekkan pemerintah. Karena KPK adalah lembaga di bawah pemerintah.

Mari dukung KPK dengan menyebarkan berita positif mengenai prestasi mereka. KPK adalah lembaga yang jujur dan lurus, sehingga tidak bisa dicampuri oleh kepentingan politik atau pejabat negara tertentu. Jangan negative thinking pada TWK dan KPK, tetapi biarkan mereka bekerja dengan keras untuk menindak tiap koruptor.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri merasa heran dengan tudingan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan digelar untuk menyingkirkan sejumlah pegawai. Dia membantah ada motif tersebut dalam pelaksanaan TWK.

“Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun,” kata dia di kantornya, Jakarta.

Firli mengatakan TWK diikuti oleh 1.351 pegawai. Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu mengatakan tes dilakukan dengan instrumen yang sama, alat ukur, pertanyaan dan waktu mengerjakan yang sama. “Semua dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur,” kata dia.

Menurut dia, hasil tes kemudian menunjukkan bahwa ada yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. “Kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk menyingkirkan seseorang,” katanya.

KPK menggelar TWK dengan menggandeng Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat untuk alih status pegawai menjadi ASN. Tes digelar dalam dua tahap, yaitu tertulis dan wawancara.

Pada saat tes tulis, sejumlah pegawai menceritakan mendapat pertanyaan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya mereka disuruh memberikan penilaian terhadap pernyataan: ‘Semua Cina sama saja’, ‘penista agama harus dihukum mati’ dan ‘Salat subuh pakai doa qunut atau tidak’.

Pada tahap tes wawancara, seorang pegawai KPK yang tidak lolos mengaku mendapatkan pertanyaan janggal dari asesor. Misalnya saja, dia ditanya pendapatnya mengenai seks bebas dan pesta seks. Ada pula pegawai perempuan yang mengaku ditanya soal apakah bersedia menjadi istri kedua. Mereka mengaku diwawancara selama satu jam lebih.

Sementara, seorang pegawai yang lolos TWK mengaku datang terlambat pada saat wawancara. Dia mengatakan hanya diwawancara sekitar 20 menit. Di saat akhir, si pegawai yang kebetulan memiliki anak kecil ditanya kapan waktu untuk menyusui si anak. Si asesor kemudian menghentikan proses tanya-jawab agar si pegawai tidak terlambat untuk memberi makan si anak. Si penguji mengucapkan selamat bergabung menjadi ASN kepada pegawai itu.

Oleh : Putu Prawira )*

Polemik tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) malah disinyalir bernuansa politis, karena ada dugaan berkaitan dengan tahun 2024. Masyarakat berharap agar polemik itu dihtentikan karena KPK adalah lembaga negara yang lurus dan tidak ada sangkut-pautnya dengan politik.

KPK adalah lembaga antirasuah yang dulu menjadi gebrakan, untuk menangkap para koruptor dan mengamankan uang negara. Sebagai lembaga independen tetapi berada di bawah negara, tugas KPK amat mulia. Korupsi adalah tindakan yang sangat nista karena mencuri uang rakyat, dan pelakunya harus dihukum dengan setimpal.

Nama KPK kembali ramai ketika seluruh pegawainya diwajibkan mengikuti tes wawasan kebangsaan, karena mereka akan diangkat jadi aparatur sipil negara (ASN). Spontan banyak yang kaget, mengapa harus ada ujian ulang? Mereka pun jadi berpikiran macam-macam dan menduga dengan negative thinking.

Padahal TWK adalah tes yang memang menjadi penentu apa seseorang lolos jadi ASN atau tidak, sehingga tidak berkaitan dengan pihak manapun. Sehingga jika ada yang memprotes, malah bisa menggeser KPK sebagai lembaga yang independen ke panggung politik praktis. Karena intervensi dari beberapa pihak yang diduga berkaitan dengan politikus tertentu.

KPK seharusnya berjalan dengan lurus tanpa ada kepentingan dari pihak tertentu. Maka soal-soal dalam TWK akan menguji apakah tiap pegawainya berafiliasi dengan kelompok tertentu atau memiliki pandangan politik yang bertentangan dengan negara. Jika jawabannya iya, maka wajar ketika mereka tidak lolos tes. Karena sudah terbukti tidak setia pada negara.

Amat wajar ketika ada pegawai KPK yang ternyata berafiliasi dengan politik sayap kiri dan gagal diangkat ASN. Karena mereka juga gagal menunjukkan rasa nasionalisme dan ternyata menunjukkan gelagat politik yang negatif. Padahal sebagai pegawai KPK, mereka harus bersikap jujur dan independen, dan tidak boleh memiliki keterkaitan politik atau diatur oleh partai tertentu.

Jangan sampai image KPK yang sudah bagus malah ternodai oleh polemik TWK. Karena seharusnya masyarakat mendukung pengangkatan para pegawai KPK menjadi ASN dan tak mempermasalahkan hasil tesnya, karena sebagian besar dari mereka yang tidak lolos masih mendapat kesempatan kedua. Jadi seharusnya permasalahan ini tidak perlu dibesar-besarkan.

Justru ketika ada pegawai KPK yang memprotes tes wawasan kebangsaan, maka ia menunjukkan karakter aslinya yang anti demokrasi, karena tidak mau menuruti perintah atasan. Karena dalam sistem demokrasi tak boleh seperti itu, walau boleh menyuarakan pendapat tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika memaksakan pendapat maka sudah terlihat bahwa mereka cenderung otoriter.

Begitu juga dengan anggapan bahwa tes wawasan kebangsaan hanya modus untuk menyingkirkan penyidik tertentu. Hal ini tidak ada kaitannya sama sekali, karena mereka masih boleh bekerja hingga bulan oktober tahun 2021. Sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja KPK pada beberapa waktu ke depan.

Jika ada modus untuk menyingkirkan penyidik tertentu, maka soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan akan dibuat sendiri oleh para petinggi KPK, sehingga akan mudah dipermainkan hasilnya. Namun kenyataannya tidak, karena pembuat soalnya adalah lembaga negara lain. Selain itu, para asesor yang mengawasi ujian TWK juga bekerja secara profesional dan tidak ada unsur subjektif.

Polemik tentang tes wawasan kebangsaan di KPK sudah seharusnya dihapus, karena takut akan bernuansa politis. Apalagi 3 tahun lagi pemilihan presiden, sehingga takut ada modus dari partai tertentu untuk mengacak-acak KPK dari dalam. Sebaiknya polemik ini dihentikan sekarang juga, agar para pegawai KPK bisa fokus dan tenang dalam bekerja saat memberantas korupsi di Indonesia..

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute