Oleh : Putu Prawira )*

Masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengungkap korupsi Bansos Covid-19. Korupsi Bansos merupakan kejahatan besar yang tidak saja menghambat penanganan Covid-19 namun juga menambah penderitaan masyarakat luas.

Kasus Korupsi Bansos memang harus diungkap, bantuan sosial yang semestinya menjadi daya sokongan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 tentu saja sangat tidak manusiawi jika dipotong oleh oknum pejabat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya untuk mencari kerugian negara dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 di Kementerian sosial tahun anggaran 2020. Diketahui KPK tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam pengadaan bansos.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya menyatakan, sampoai saat ini masih berjalan untuk kegiatan penyelidikan perkara bansos. Suapnya sudah selesai, tapi apakah ada kemungkinan kerugian negaranya? Tentu hal tersebut tengah dalam pengkajian. Ali mengatakan, tim penyelidik tengah menelusuri sangkaan pasal 2 dan pasal 3 dalam perkara ini. Menurutnya, saat tim penyelidik menemukan dugaan tersebut maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menjerat pihak yang harus bertanggungjawab.

Perlu kita ketahui pada pasal 2 ayat (1) UU no 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sementara pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan pada Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara satu tahun dan paling lama 20 tahun tahun dan/atau dengan paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Seperti diketahui, pemerintah pusat te Anggota DPR Komisi III Supriansa juga meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap pelaku penyunatan bansos untuk masyarakat terdampak corona. Pasalnya, pemotongan dana bantuan tersebut sama saja dengan menyalahgunakan wewenangnya. Pengawasan ketat mutlak diperlukan agar bantuan di tengah pandemi dapat tersalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Pemerintah telah menganggarkan Rp3,2 triliun dalam bentuk bantuan sosial untuk warga Jabodetabek yang terdampak corona. Bantuan dalam bentuk paket sembako tersebut dibagikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan.

Program bansos yang dikelola oleh Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan. Bansos reguler yang dimaksud adalah program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Targetnya, BST bisa disalurkan mulai pekan lalu atau paling lama sampai akhir pekan ini. Pencairan akan diberikan untuk dua bulan sekaligus, sehingga diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat yang terdampak PPKM.
Anggota DPR Komisi III Supriansa juga meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap pelaku penyunatan bansos untuk masyarakat terdampak corona. Pasalnya, pemotongan dana bantuan tersebut sama saja dengan menyalahgunakan wewenangnya. Pengawasan ketat mutlak diperlukan agar bantuan di tengah pandemi dapat tersalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan lucuran dan.

Keberadaan bantuan sosial (bansos) tentu sangatlah berguna bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi. Kita patut mengapresiasi niat baik pemerintah untuk tetap memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Kita tentu berharap suntikan bantuan ini akan cepat memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19 khususnya dari sektor ekonomi.

Penerima bantuan memang tidak sedikit, sehingga sangat mungkin sekali seseorang akan membuat PSIW menjadi korban iseng dari rekan kerjanya. Meski mengasyikkan kita tidak boleh sembarangan berseragam saat berdinas. Meski demikian kewaspadaan terhadap aparat adalah hal yang lumrah, menunggu calonnya belum dimulai

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, KPK tidak akan mampu memberantas korupsi tanpa andil dari jajaran Polri, TNI dan Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Hal itu, dia sampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama aparat penegak hukum (APH) pada wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur, di Gedung Mahakam Mapolda, Rabu, (13/10/2021) yang lalu.

Firli mengajak jajaran aparat penegak hukum di Kalimantan Timur untuk bersama-sama mewujudkan tujuan negara sebagaimana semangat para pendiri bangsa. “Kami sangat sadar bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja,” ujar Firli, melalui keterangan pers, Kamis (14/10/2021) yang lalu.

“Kawan-kawan dari Polda dan Kejaksaan sangat menentukan. Satu kata, tidak ada seorang pun yang sukses tanpa orang lain,” ucap dia. Firli menyampaikan bahwa, kehadiran dirinya dan jajaran lembaga antirasuah itu adalah membawa amanat Pasal 6 huruf d Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

KPK, ujar dia, berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Menurut Firli, telah ada beberapa contoh perkara yang KPK supervisi di beberapa daerah, sehingga kini kasus yang telah bertahun-tahun tersebut bias selesai.

Ia pun menyebut, pembiayaan penanganan perkara yang disupervisi oleh KPK, akan menjadi beban KPK agar dapat mempercepat penanganan perkara tersebut. “Mari Kita semangati diri kita untuk membebaskan negara kita dari korupsi karena korupsi merampas hak-hak rakyat dan masa depan anak cucu kita. Jika tidak, maka kita turut memberikan andil terhadap kegagalan negara,” ajak Firli. (*)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2021, bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KPK. Dokumen tersebut akan menjadi panduan dan amanat bagi para Eselon 1 dan Eselon 2 dalam implementasi kinerja pemberantasan korupsi yang akuntabel dan profesional.

Dalam prosesi yang turut dihadiri Pimpinan KPK, Dewan Pengawas tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menekankan nilai penting dari tiga aspek yang tergambar dalam kontrak kinerja yang ditandatangani pada hari Selasa (2/3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ketiga aspek tersebut adalah aspek terkait pemangku kepentingan, proses internal, dan membangun integritas dengan didukung core business KPK yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.

“Dokumen kontrak kinerja ini hanya akan jadi sekedar dokumen jika tidak kita implementasikan. Keseluruh aspek tersebut perlu didukung unit kerja sebagai supporting unit, dalam segi pengawasan internal yang menjalankan fungsi insight, outsight, dan oversight,” pesan Firli.

Firli juga mengingatkan bahwa dari aspek kelembagaan, saat ini KPK tengah melaksanakan ketentuan sesuai dengan PP 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), yang dirumuskan menjadi Peraturan Komisi nomor 1/2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Tak hanya kompetensi, pegawai KPK juga harus memenuhi persyaratan lain yang tak kalah krusial.

“Kompetensi kita sudah mencukupi, tetapi dalam PP 41/2020 dan Perkom 1/2021 dimandatkan bahwa salah satu syarat kita adalah untuk setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah yang sah,” tegas Firli.

Secara keseluruhan, kontrak kinerja tahun 2021 ditandatangani oleh 32 Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KPK. Dengan anggaran total Rp1,159 triliun, para pejabat Eselon I dan II ini akan menahkodai 5 Kedeputian, 1 Inspektorat dan 1 Sekretariat Jenderal, dengan didukung 1.550 orang pegawai di tahun 2021. (*)

Jakarta – Komisi III DPR menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuktikan kinerjanya dengan penangkapan sejumlah koruptor dan pengembalian aset negara yang tidak kecil.
“KPK sebenarnya sudah membuktikan kinerja mereka dengan sangat baik akhir-akhir ini, terlihat dari kebijakan mereka yang berani dan tegas dalam meringkus koruptor,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Meski tanpa Novel Baswedan Cs yang diberhentikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), petugas KPK menunjukan taji dengan sudah berkali-kali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Lagi-lagi penyidik KPK melakukan OTT kepada bupati yang kebetulan seorang wanita. Kali ini Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, bernama Andi Merya Nur.
Andi merupakan bupati wanita kedua yang ditahan KPK setelah tidak ada lagi penyidik senior, Novel Baswedan, di lembaga anti rasuah tersebut.

Selain itu, dua bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu yang berdekatan. Lembaga antirasuah itu berhasil menangkap 2 kepala daerah maupun pihak swasta yang terlibat transaksi suap bernilai miliaran rupiah tersebut. Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin dan lima aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba, Sumatera Selatan, ditangkap dalam OTT.

Oleh karena itu, Sahroni berharap agar KPK tidak terpecah fokusnya atas hasil survei-survei yang ada. Akan lebih baik jika KPK lebih baik terus fokus dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak-banyaknya.
“Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama,” ujarnya

Dia meyakini KPK dapat mematahkan isu kepercayaan publik atas kinerjanya dengan prestasi-prestasi KPK di masa depan. Dan kekhawatiran dan persepsi negatif dari publik dalam iklim demokrasi itu hal yang wajar. Apalagi untuk menerima perubahan besar yang dilakukan KPK sekarang.

“Tentu tidak mudah, pasti ada pro dan kontra. Namun anggap saja hal ini menjadi pemicu KPK untuk bekerja lebih baik lagi, dan jadikan peningkatan prestasi ke depan sebagai fokus utama, karena banyak harapan publik ditaruh di punggung KPK,” ucapnya. (*)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kinerja penindakan pada semester I tahun 2021 menurun akibat terdampak Covid-19. Kegiatan penindakan KPK saat ini terhambat karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto menyebut banyak kegiatan penindakan mulai dari penyidikan hingga penyelidikan yang tidak bisa dilakukan karena ruang mobilitas yang terbatas. Menurut dia, hambatan lain sejumlah pegawai positif Covid-19 yang mengharuskan KPK membatasi melaksanakan tugas.

Terkait data jumlah penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan perkara selama tahun semester 1 tahun 2021 adalah sebanyak 45 kali penggeledahan dan 198 penyitaan. Kemudian untuk kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang semester 1 2021, KPK hanya melakukan 4 penangkapan dan 33 penahanan.

“Bahwa seiring dengan dinamika perkembangan KPK, tahun ini kita juga masih berada dalam situasi pandemi yang memberikan tantangan tersendiri untuk KPK dalam melakukan salah satu fungsinya dalam penindakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisi III DPR menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuktikan kinerjanya dengan penangkapan sejumlah koruptor dan pengembalian aset negara yang tidak kecil.

“KPK sebenarnya sudah membuktikan kinerja mereka dengan sangat baik akhir-akhir ini, terlihat dari kebijakan mereka yang berani dan tegas dalam meringkus koruptor,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Menurut data di semester I 2021 ini, KPK sudah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 miliar dan juga mengungkap berbagai kasus besar.“Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat dari data yang ada, justru KPK sekarang semakin kuat,” ujarnya.

Sahroni berharap agar KPK tidak terpecah fokusnya atas hasil survei-survei yang ada. Akan lebih baik jika KPK lebih baik terus fokus dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak-banyaknya. (*)

JAKARTA – Komisi III DPR menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuktikan kinerjanya dengan penangkapan sejumlah koruptor dan pengembalian aset negara yang tidak kecil.

“KPK sebenarnya sudah membuktikan kinerja mereka dengan sangat baik akhir-akhir ini, terlihat dari kebijakan mereka yang berani dan tegas dalam meringkus koruptor,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/9/2021) yang lalu.

Menurut data di semester I 2021 ini, KPK sudah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 miliar dan juga mengungkap berbagai kasus besar.“Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat dari data yang ada, justru KPK sekarang semakin kuat,” ujarnya.

Sahroni berharap agar KPK tidak terpecah fokusnya atas hasil survei-survei yang ada. Akan lebih baik jika KPK lebih baik terus fokus dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak-banyaknya.

“Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama,” ujarnya. Baca: KPK Minta Pengembang Tak Dirikan Bangunan di Lahan Sitaan

Dia meyakini KPK dapat mematahkan isu kepercayaan publik atas kinerjanya dengan prestasi-prestasi KPK di masa depan. Dan kekhawatiran dan persepsi negatif dari publik dalam iklim demokrasi itu hal yang wajar. Apalagi untuk menerima perubahan besar yang dilakukan KPK sekarang.

“Tentu tidak mudah, pasti ada pro dan kontra. Namun anggap saja hal ini menjadi pemicu KPK untuk bekerja lebih baik lagi, dan jadikan peningkatan prestasi ke depan sebagai fokus utama, karena banyak harapan publik ditaruh di punggung KPK,” ucapnya. (*)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, beberapa waktu lalu. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan OTT itu bukti bahwa instansinya serius memberantas korupsi.

“KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidak pernah lelah untuk memberantas korupsi sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi,” kata Firli melalui keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Firli mengatakan, jika OTT ini membuktikan bahwa taring KPK tidak tumpul dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Lembaga Antikorupsi tersebut juga tidak akan pandang bulu dalam menindak pelaku rasuah.

“Siapa pun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti karena itu prinsip kerja KPK,” kata Firli.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga menyebut OTT di Musi Banyuasin terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap itu.

“Kami mengamankan beberapa orang terkait pengadaan proyek infrastruktur,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.

Ghufron enggan membeberkan proyek yang diduga dimainkan beberapa pihak itu. Saat ini, tim KPK masih mendalami bukti untuk membuat terang praktik rasuah tersebut.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu pekan ini berhasil menangkap 2 kepala daerah maupun pihak swasta yang terlibat transaksi suap bernilai miliaran rupiah tersebut. Operasi senyap pertama menjaring Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin pada Sabtu (16/10), dan menangkap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra pada Selasa (19/10) kemarin.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga menegaskan, bahwa hal ini tidak ada unsur politik dalam menangkap kepala daerah yang bermain praktik korupsi. Dia menegaskan, kinerjanya murni penegakkan hukum.

“Kalau kemudian menyangkut dengan partai politik atau hubungan dengan politik, tentu KPK tidak berpolitik,” kata Lili, beberapa waktu lalu.

KPK menegaskan, kinerjanya dalam meringkus kepala daerah yang kebetulan politikus Golkar itu murni penegakkan hukum.

“Jadi kita melihat ini kasusnya ya murni hukum,” tegas Lili.

Dalam operasi senyap di Kabupaten Kuansing, KPK menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

KPK menduga Bupati Kuansing Andi Putra menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.

Sementara itu, dalam OTT di Kabupaten Muba, KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021.

Selain itu, KPK juga turut menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.

KPK juga mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta. Selain itu, turut juga diamankan uang yang ada pada ajudan Bupati sejumlah Rp 1,5 miliar. Penerimaan uang itu diterima, karena Suhandy memenangkan empat paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar. Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

Dengan tertangkapnya beberapa kepala daerah dalam kurun waktu sebulan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Dalam masa transisi dari pandemi, Kepala Daerah seharusnya bekerja lebih keras dan secara maksimal untuk memulihkan masyarakat terdampak pandemi.

Ciamis — Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara virtual di Aula Setda Ciamis beberapa waktu yang lalu.

Rakor tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas UU No. 30 Tahun 2022 bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah salah satunya dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh KPK RI.

Program tersebut merupakan bagian dari tugas KPK dalam mengkoordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah.

Dalam mencapai itu semua, Bupati Herdiat mengatakan Pemkab Ciamis telah berkolaborasi bersama KPK, Kemendagri, Kementerian PAN RB dan kementerian terkait lainnya.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengapresiasi peran aktif KPK RI yang telah mendampingi Kabupaten Ciamis dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

“Pada tahun 2020 hasil monitoring progres pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada Pemkab Ciamis mencapai 63% dan mencapai aksi yang cukup baik, ” ungkap Bupati Ciamis.

Untuk mendapat pencapaian aksi yang baik di tahun ini, Bupati menuturkan akan mempercepat monitoring dan rapat evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemdakab Ciamis.

Menurutnya, upaya-upaya perbaikan dalam tata kelola aset dan optimalisasi pendapatan akan terus dilakukan.

“Kami berterimaksih kepada KPK yang telah mendampingi kita dalam rangka fungsi pengawasan. Kami juga mohon arahan agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan KPK RI, Linda mengatakan rakor tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian dan kendala atau hambatan yang dihadapi Pemda Ciamis terkait area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang dipaparkan oleh beberapa OPD terkait.

Adapun area intervensi yang dimaksud antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengawasan APIP, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Kapabilitas APIP, Managemen ASN, Tata Kelola Keuangan Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Managemen Aset Daerah.

Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, Asisten Daerah, Kepala BPKD, Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda serta para kepala SKPD terkait lainya turut hadir mendampingi Bupati Ciamis.(*)

Oleh : Deka Prawira ) *

Penataan KPK secara sistematis diharap bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia, karena jika lebih terorganisir maka kinerjanya akan lebih baik lagi. Pemberantasan korupsi makin digencarkan, agar koruptor tak lagi merugikan negara.

Korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN) adalah penyakit menahun yang sudah ada sejak era orde baru. Kebiasaan jahat ini diturunkan sejak era penjajahan karena VOC terbukti korupsi, lalu ditiru mentah-mentah oleh para amtenaar. Sayang sekali jika yang ditiru adalah hal yang jelek, dan sampai sekarang korupsi berusaha dihapus dari Indonesia, karena ia bisa menggerogoti negara dari dalam.

KPK adalah lembaga negara yang khusus dibuat untuk memberantas korupsi di negeri ini. Oleh karena itu, tiap pegawainya memiliki spirit untuk menangkap para koruptor, agar mereka tidak bisa mencuri uang negara secuil pun. Meski sekarang mereka telah diangkat menjadi pegawai negeri, tetapi tetap bertaji dan diperbolehkan untuk bertugas dengan ‘galak’ seperti biasa.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pada akhir tahun 2020 lalu, menyatakan bahwa penataan organisasi melalui peraturan komisi (Perkom) nomor 7 tahun 2020 bertujuan untuk mengakselerasi tugas pemberantasan korupsi. Penataan organisasi juga dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK, dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Alexander menambahkan, dalam penataan organisasi maka ada penambahan dan penghapusan jabatan, serta ada pula beberapa jabatan yang dimasukkan ke dalam kelompok jabatan lainnya. Pengembangan struktur ini dimaksudkan untuk menambah efektivitas dan efisiensi, dan sudah mendapatkan restu dari Kemenpan RB dan Kemenhukam.

Penataan organisasi jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif karena ada penghapusan jabatan. Justru dengan adanya penghapusan, maka organisasi akan lebih efektif. Jika ada jabatan yang dihilangkan maka pejabatnya akan dimutasi ke tempat lain, sehingga diharap ada penyegaran.

Ketika organisasi di dalam KPK sudah diperbaiki maka akan lebih sistematis dan otomatis bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi. Saat ada jabatan yang ditambah maka makin banyak pula petugas KPK yang melakukan operasi tangkap tangan, sehingga makin banyak juga koruptor yang digelandang ke dalam bui. Mereka pantas mendapatkannya karena tega mencuri uang negara.

Sementara itu, Alexander juga menambahkan ada 3 langkah untuk memberantas korupsi. Pertama dengan upaya edukasi sebagai bentuk pencegahan. Edukasi bisa diberikan ke instansi-instansi pemerintah, sehingga mereka tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi, walaupun hanya 10.000 rupiah, karena tahu itu berdosa dan merugikan negara. para pejabat daerah juga akan paham seberat apa hukuman bagi para koruptor.

Selanjutnya edukasi juga bisa diberikan ke kalangan pelajar, karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Dengan mendatangi SMP dan SMA, pegawai KPK menjelaskan apa saja tugas mereka dan menjelaskan apa saja bahaya dari korupsi di Indonesia. Sehingga para murid akan paham dan kelak tidak akan melakukannya, saat sudah bekerja nanti.

Strategi yang kedua adalah dengan memperbaiki sistem dengan pendekatan preventif. Sistem di lembaga negara, Dinas, atau kantor kelurahan sekalipun, perlu dirombak agar lebih sistematis dan semua serba komputerirasi. Sehingga meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai nakal, karena komputer tidak bisa dibohongi.

Sementara itu, strategi ketiga adalah dengan dengan melakukan penindakan, dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Bisa juga dengan operasi tangkap tangan, sehingga koruptor benar-benar kapok dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
Masyarakat mendukung penataan KPK agar lebih optimal. Dengan adanya penataan KPK ini maka pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan maksimal.