Oleh : Sabby Kosay )*

Egianus Kogoya, gembong kelompok separatis dan teroris (KST) Papua terus kehilangan pendukung dan popularitasnya. Menurunnya popularitas gembong KST sangat baik karena menunjukkan bahwa separatis Papua hanyalah isapan jempol yang sulit dibuktikan.

Perdamaian di Papua terusik oleh ulah KST yang ingin membuat Republik Federal Papua Barat, padahal perbuatan mereka jelas salah karena tidak ada hukum yang mendukung sebuah negara di dalam negara. Parahnya lagi, KST membujuk masyarakat sipil agar jadi pendukung. Jika warga tidak mau maka akan diteror agar menurut pada kelompok separatis tersebut.

Berbagai teror, ancaman, dan bujuk-rayu KST akhirnya membuat masyarakat muak dan mereka malah antipati terhadap kelompok tersebut. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa Egianus Kogoya sebagai gembong KST mulai kehilangan popularitas, tidak seperti di tahun 2018 lalu ketika namanya dibicarakan seantero Papua, karena menembaki karyawan Istaka Karya.

Stanislaus melanjutkan, turunnya popularitas Egianus Kogoya karena 2 hal. Pertama karena adanya tekanan dari aparat keamanan. Sedangkan yang kedua adalah pendukungnya mulai berkurang. Dalam artian warga yang sebelumnya pro KST sadar bahwa perbuatannya salah, atau yang selama ini tertekan oleh kelompok tersebut sudah lelah dan akhirnya berani melawan.

Egianus Kogoya sebagai pentolan KST selama ini mencitrakan diri sebagai hero, hal ini untuk menarik simpati warga sipil Papua. Padahal yang dilakukannya jelas salah. Pertama ia menembak semuanya, mulai dari masyarakat biasa, pendatang, sampai aparat keamanan. Alasannya adalah warga tersebut adalah mata-mata, padahal ia hanya orang biasa, tetapi nasibnya mengenaskan karena ditembak oleh KST.

Masyarakat sudah muak dengan segala tingkah laku KST sehingga mereka mundur teratur dan tidak mau diatur-atur oleh kelompok separatis tersebut. Mereka tidak mau untuk selalu berada di bawah tekanan dan ancaman dari kelompok separatis, karena sebagai WNI seharusnya sama-sama merdeka dan tidak disuruh-suruh. Apalagi dipaksa untuk mendukung kelompok pemberontak, mereka lari ke pos aparat agar tak lagi ditekan oleh KST.

Apalagi KST melakukan segala tindak kriminal selain meneror warga sipil, seperti menembaki orang-orang (bahkan yang berprofesi penting seperti guru dan tenaga kesehatan), merusak fasilitas umum, dan menyalahgunakan dana desa. Perbuatan jahat ini jelas salah dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam bui.

Surutnya pendukung KST juga terjadi karena mereka sudah berbuat keterlaluan dengan membakar sekolah, padahal pendidikan juga penting demi masa depan putra Papua. Kalau mereka ingin merdeka mengapa malah anti pendidikan? Bukannya nanti malah dengan mudah dibodohi karena tidak pernah makan sekolahan sehingga logikanya tidak berjalan.

Pemerintah memang ingin memberantas KST dengan segala upaya. Pertama, Satgas Nemangkawi yang bertugas di Papua akan terus diperpanjang, karena sudah terbukti ampuh dalam menangkap para anggota KST sampai ke markasnya.

Kedua, ada pendekatan humanis sehingga masyarakat sadar dan tak lagi mendukung KST, karena kemerdekaan yang mereka tawarkan hanya mimpi di siang bolong. Jika ada Papua merdeka, bagaimana bisa Egeanus memimpin sebuah negara? Ia tak punya kemampuan sebagai pemimpin dan negarawan.

Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan kesejahteraan. Masyarakat Papua diberi fasilitas dan infrastruktur sehingga hidupnya sejahtera. Mereka akan tenang dan tidak mau jika dibujuk oleh KST.

Menurunnya popularitas Egianus Kogoya sebagai pimpinan KST karena masyarakat sadar bahwa perbuatannya salah dan ia hanya bisa melakukan tindak kriminal. Mereka tidak mau jika diajak untuk mendukung KST dan OPM karena memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam memperbaiki sektor keamanan di Papua. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk terus mewaspadai provokasi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang terus menebar teror dan mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

Dalam perkembangannya, Papua sebetulnya mengalami cukup banyak kemajuan. Tak hanya di infrastruktur saja, namun juga kolaborasi apik antara tokoh masyarakat dengan TNI-Polri. Yakni, berhubungan dengan kedamaian dan keamanan di tanah Papua.
Namun, agaknya memang upaya pengamanan ini tak boleh melemah. Kewaspadaan hingga rencana-rencana kedepan memang kudu dipersiapkan. Hal ini menyusul berita dimana Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinyatakan terus menebar provokasi. Terbayang, jalan pendekatan melalui sistem humanis untuk mengakhiri kekerasan di bumi Cendrawasih bakal menghadapi jalan yang cukup berliku.

Menurut juru bicara Komnas OPM, 2 Januari 2022, yakni Sebby Sambom mengutarakan jika pasukan tersebut mengibarkan bendera bintang fajar. Tepatnya di tiga titik lokasi di kabupaten Intan Jaya, dibawah komando Komandan Operasi Undius Kogeya.
Sebby menyebutkan bahwasanya bendera tersebut dikibarkan di penghujung tahun 2021, 31 Desember lalu. Hari jumat bertepatan dengan 00.55 Waktu Indonesia Timur. Bendera tersebut juga dikabarkan membentang hingga 1 Januari tahun 2022. Bahkan, genderang perang seolah telah dibunyikan kembali, dengan tembakan peringatan untuk mengundang TNI-Polri. Kelompok ini seolah menunjukkan jika mereka siap bertempur kembali di tahun 2022.

Beberapa pentolan OPM yang memimpin pengibaran bendera bintang fajar diantaranya ialah, Ini Kobogau, Abenj Kobogau, Ruben Kobogau, Undius Kogoya, serta Enos Tipagau. Pasukan ini juga berencana memperluas wilayah operasi mereka.
Sebelumnya, Susaningtyas Kertopati selaku Pengamat Intelijen dan Militer menilai langkah pemerintah dalam menetapkan KKB di Papua Menjadi KST melalui pertimbangan yang sangat matang. Pun dengan persiapan, konsekuensi hingga beragam implikasi yang akan dihadapi oleh pemerintah.

Menurutnya, hal paling serius selepas penetapan tersebut ialah membangun kepercayaan atas rakyat melalui komunikasi yang lebih bagus. Termasuk melakukan propaganda serta kontra propaganda yang harus terukur, efisien, efektif juga tepat sasaran.
Nuning menambahkan jika konstruksi sosial-politik yang kerap membentuk opini publik, dapat meminimalisir dukungan atas kelompok insurgensi. Sebab, kelompok KST tersebut sangat sering melakukan propaganda dengan media lokal maupun internasional. Pun dengan beragam mobilisasi massa, hingga demonstrasi dengan cara ekploitasi isu HAM, referendum, ketimpangan pembangunan juga yang lainnya.

Dirinya berharap ke depan bakal ada komunikasi yang lebih intens dengan pihak Pemda, DPR hingga MPR Papua, khususnya terkait pengungsi pihak sipil yang dinilai tidak berdosa. Nuning menyatakan pastinya mereka juga terekam oleh beragam ketakutan. Sehingga hal ini layak untuk segera ditanggulangi. Apalagi, penyelesaian konflik Papua tentunya tak boleh berdasar atas dendam satu menuju dendam lainnya.

Di lain hal, gerakan separatisme Papua mempunyai jaringan yang bersifat fragmented. Dengan kata lain, tidak ada satu komando terstruktur, serta setiap kelompok mempunyai pimpinan sendiri. Organisasi yang structure-less ini dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya yang terjadi pada masyarakat Papua. Dimana masih begitu kental dengan semangat berbasis primordial kesukuan. Makanya, lembaga adat begitu berperan di sini.

Nuning kembali menambahkan jika seluruh pendekatan ipoleksosbud telah dikerahkan, namun masih saja konflik ini tak kunjung usai. Hal tersebut dinilai karena masih adanya unsur yang bersifat pragmatis dalam tubuh KST tersebut.

Sebagai informasi penting, jaringan ini beranggotakan masyarakat yang begitu terikat dengan kesukuan hingga persenjataan terbatas. Namun, sumber utama pengadaan senjata Melalui upaya perampasan serta pencurian senjata dari para pasukan militer TNI-Polri, juga membeli dari sebuah jaringan penjualan senjata dari Filipina Selatan juga Papua Nugini.

Upaya serius untuk menanggapi provokasi KST ini memang harus terus digencarkan. Agaknya, organisasi OPM ini kian berani menunjukkan eksistensinya. Kemungkinan, mereka juga telah mengisi amunisi hingga siap bertempur melawan TNI-Polri dan pemerintah. Namun, kita tak boleh lengah. Apalagi, kolaborasi antar pemuka agama hingga aktivis Papua siap membantu demi perdamaian di bumi Cendrawasih.

Ke depan perlu dilakukan upaya lebih intensif lagi, sehingga segala ancaman dan serangan mampu diminimalisir. Berkaca dari sebelumnya, dimana banyak sekali korban-korban traumatik hingga yang berguguran akibat konflik tersebut. Maka dari itu, awal tahun ini pemerintah dan seluruh jajaran yang terkait harus mengerahkan fokus lebih serius demi masa depan Papua yang lebih baik.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Abner Wanggai )*

Masyarakat mendukung Aparat Keamanan untuk memberantas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua. Kelompok tersebut hanya menimbulkan keresahan dan mengganggu kedamaian menjelang Natal.

Papua adalah wilayah Indonesia yang mndapatkan perhatian besar dari pemerintah, terutama di era Presiden Jokowi. Buktinya adalah dilanjutkannya otonomi khusus sehingga ada dana besar yang bisa digunakan untuk membangun Bumi Cendrawasih. Masyarakat Papua sendiri merasa bahagia karena kehidupannya makin membaik berkat infrastruktur yang dibangun.

Sayang sekali perubahan positif di Papua tidak bisa dirasakan oleh kelompok separatis dan teroris (KST) karena mereka tetap ngotot untuk memerdekakan diri, karena merasakan ketidak adilan. Padahal sentralisasi seperti zaman orde baru sudah dihapus, sehingga dengan otonomi penuh pemerintah Papua lebih bebas membangun dan memakmurkan masyarakatnya.

Kekecewaan KST diungkapkan dengan menyerang aparat keamanan karena mereka merepresentasikan pemerintah Indonesia. Seperti tanggal 7 Desember 2021 lalu, ketika KST hendak menyerang personel TNI di distrik Suru-Suru. Kepala Penerangan Kodam XVII Cendrawasih Kolonel Arm Reza Nur Patria menyatakan bahwa KST datang dengan formasi menyerang.

Kolonel Arm Reza melanjutkan, dalam peristiwa panas tersebut memang tidak ada korban jiwa dari pihak TNI. Aksi nekat anggota kelompok pemberontak tersebut berhasil digagalkan dan dibalas dengan serangan balik oleh prajurit TNI dan ada 1 korban jiwa dari KST. Tindakan tegas terukur terpaksa diambil karena anggota KST membawa senjata api laras panjang dan tidak menghiraukan peringatan prajurit TNI.

Tindakan tegas prajurit TNI memang diperbolehkan karena dalam keadaan bahaya, di mana taruhannya adalah nyawa. Lagipula, KST juga bersalah karena membawa senjata api yang jelas ilegal karena warga sipil tidak boleh menggunakan pistol atau senjata api apapun. Selain itu, mereka juga nekat menyerang anggota TNI terlebih dahulu.

Setelah peristiwa ini maka penyisiran ke markas KST terus dilakukan oleh Satgas Nemangkawi, sebagai satuan tugas yang dikhususkan untuk memberantas kelompok pemberontak di Papua. Penyearngan ke markas memang lebih efektif karena dipastikan di sana ada banyaka anggota KST yang bersembunyi.

Markas KST memang ada banyak dan sebagian tersembunyi, tetapi harus ditemukan agar KST cepat dibubarkan. Untuk menemukan markas tersebut maka ada bantuan dari pihak intelijen. Masyarakat juga diharap melapor ke aparat keamanan jika mereka mencurigai ada 1 tempat yang sekiranya sering didatangi oleh KST.

Masyarakat selama ini setuju-setuju saja ketika ada penindakan tegas bagi anggota KST. Pasalnya, mereka juga sudah lelah menghadapi kelompok pemberontak tersebut. Pertama, gara-gara KST nama baik Papua jadi tercoreng, karena diidentikkan dengan kelompok separatis. Padahal mereka hanya segelintir orang dan tidak merepresentasikan seluruh warga di Bumi Cendrawasih.

Kedua, jika ada KST maka berpengaruh terhadap perekonomian warga. Saat anggota KST berkeliaran dn membuat teror tentu masyarakat bersembunyi karena takut kena peluru nyasar, sehingga pasar dan pertokoan terpaksa ditutup. Selain itu, bisa jadi wisatawan asing ogah traveling ke Papua gara-gara takut KST, padahal kedatangan mereka bisa menambah devisa dan pemasukan pemerintah daerah.

Oleh karena itu pemberantasan KST didiukung penuh oleh masyarakat, termasuk ketika ada tindakan tegas. KST sudah terlalu sering membuat kekacauan dan korbannya tak hanya aparat, tetapi juag warga sipil, sehingga harus menanggung akibatnya.

Penindakan tegas KST diperbolehkan karena jika tidak dilakukan, nyawa prajurit TNI akan terancam. KST harus diberantas agar keamanan rakyat selalu terjaga dan mereka tidak bisa mengacaukan perdamaian di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Jakarta — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik mengatakan, KST yang sering melakukan penyerangan memang mengganggu pembangunan Papua. Oleh karena itu, menurut Andi tindakan KKB yang sering melancarkan serangan tersebut jelas merugikan semua pihak yang ada di Papua.

Dirinya juga menegaskan, bahwa Komnas HAM telah mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada pihak kepolisian di sana, supaya cepat melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KST.

Disis lain, Ali Kabiay, salah satu tokoh pemuda Papua yang mendukung TNI-Polri melakukan penindakan terhadap KKB di Kabupaten Puncak. “Kami mengutuk aksi keji yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak. Selain itu, bangunan sekolah dan helikopter juga ikut dibakar, serta gadis- gadis desa diperkosa,” ujarnya.

Tindakan KKB Papua, lanjut Ali, telah melanggar HAM dan menghambat upaya pemerintah dalam membangun Kabupaten Puncak. Karenanya, sebagai salah satu putra Papua mendukung secara penuh TNI-Polri menindak kelompok kriminal tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, memberikan dukungan kepada TNI-Polri untuk menumpas segala pemberontakan yang dilakukan oleh KST di Papua yang melakukan berbagai aksi teror kepada masyarakat. Dirinya menilai, bahwa tidak ada lagi ruang dialog dengan kelompok tersebut, sehingga TNI-Polri yang bertugas di Papua tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan penanggulangan secara tuntas. Menurut dia, KKB merupakan musuh negara dan rakyat Indonesia sehingga sudah seharusnya ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Menurutnya, jika kejadiannya seperti itu maka tidak ada jalan lain bagi TNI-Polri selain melakukan upaya penanggulangan aksi teror yang lebih tegas. Ia menuturkan, apabila teror dari KST terus dibiarkan, tentu saja korban dari kalangan aparat dan warga sipil akan terus berjatuhan sehingga KKB tidak bisa dibiarkan dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Syarief yakin, masyarakat Papua dan Papua Barat sangat mendambakan kedamaian, aktivitas perekonomian, peribadatan dan kehidupan sosial pada umumnya berjalan aman serta sentosa. Apa yang telah dilakukan oleh KST rupanya hanya menggerogoti kebahagiaan rakyat Papua. Tindakan keji gerombolan bersenjata ini hanya menghambat pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah. (*)

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua tega melukai rakyat sipil dan menjadi sumber konflik di Papua. Gerombolan tersebut pantas dibasmi agar kedamaian di Papua dapat terjaga.
Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua telah meninggalkan banyak “jejak luka” bagi Papua, mereka kerap menebarkan teror dan merusak fasilitas umum hingga memakan korban jiwa. Mereka juga tidak segan menyerang aparat keamanan dengan senjata yang dimiliki.

Pemerintah Indonesia dan Kelompok Separatis Teroris kembali didesak untuk melakukan “jeda kemanusiaan” untuk mencegah adanya korban berjatuhan menyusul baku tembak yang terjdai di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Namun juru bicara kelompok pro kemerdekaan Papua tersebut menyatakan tidak akan menghentikan penyerangan selama pemerintah Indonesia tidak mau duduk bersama di meja perundingan yang dimediasi oleh PBB.

Padahal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat.

Isu keamanan di Papua telah membuat 100 warga dari Ibu Kota Distrik Kiwirok terpaksa mengungsi ke daerah terdekat yang dianggap aman.Jika selama ini KST menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.

Sebelumnya, Mantan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KST merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan. Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KST sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KST tidak bisa ditolerir lagi. Negara juga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Ketika negara bertindak tegas dan anggota KST menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang meraka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KST, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi bejadnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih

Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusia oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua.

KST memang tidak henti-hentinya menyuarakan narasi untuk berpisah dari NKRI, kelompok tersebut juga menghalalkan segala cara seperti membuat kerusuhan, membakar fasilitas umum hingga melakukan penyerangan kepada aparat keamanan.

Teror yang ditebarkan oleh KST telah terjadi lebih dari 2 dasawarsa, korban atas tindakan kejam KST sudah tidak terhitung, pun kerugian finansial bagi masyarakat yang terdampak ketika KST melancarkan aksi brutalnya.

Penegakan KST di papua merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah dan juga aparat TNI-Polri yang tetap bersiaga untuk menjaga kedaulatan NKRI di Papua.

Komjen Paulus Waterpauw pernah mengatakan bahwa KST berbuat onar karena mereka tidak memiliki pekerjaan lain. Dirinya juga meminta kepada semua pihak untuk membantu memberantas KST agar Papua dan Papua Barat terjaga kondusivitasnya. Artinya Menjaga keamanan di Papua tidak hanya tugas aparat saja, tetapi juga dibutuhkan kontribusi dari masyarakat.

Negara harus mampu bertindak tegas kepada anggota KST yang kerap mengganggu perdamaian di Papua, ulah mereka haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena mereka telah berulah, membuat resah dan tidak segan-segan merusak fasilitas negara seperti sekolah, kantor polisi hingga Puskesmas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Janet Theresia )

Jelang ultah OPM 1 Desember mendatang, pengamanan di Papua makin diperketat, agar tidak ada potensi kerusuhan pada hari krusial tersebut. Masyarakat pun menolak provokasi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua dan mendukung TNI/Polri menindak tegas gerombolan tersebut.

KST adalah kaki tangan OPM dalam melancarkan aksinya, untuk memberontak melawan pemerintah Indonesia dan membentuk negara sendiri. Keberadaan mereka selalu meresahkan, karena tidak hanya pamer senjata api, tetapi berani menembak warga sipil dengan alasan mereka adalah mata-mata aparat, padahal hanya orang biasa. Selain itu KST juga nekat menyerang markas aparat dan menimbulkan korban jiwa.

Beberapa saat lagi OPM merayakan ulang tahunnya, tepatnya tanggal 1 Desember. Hari ini sakral bagi mereka tetapi mengerikan bagi warga Papua, pasalnya ada tradisi ‘turun gunung’ dan mereka menampakkan diri secara terang-terangan di pemukiman rakyat. Ditakutkan ada kerusuhan saat hari yang mendebarkan tersebut.

Selain tradisi ‘turun gunung’, yang dikhawatirkan jelang ultah OPM adalah propaganda di masyarakat. OPM dan KST selalu melancarkan desas-desus, dengan harapan masyarakat akan percaya dan mengikuti mereka untuk membelot. Lantas akan ada pengikut baru OPM dan dengan gembira mengibarkan bendera bintang kejora.

Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai propaganda KST dan OPM. Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan perlunya antisipasi jelang HUT OPM, demi keamanan Papua. Jangan mudah terpengaruh akan propaganda dari mereka karena akan menimbulkan kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

Selama ini masyarakat percaya bahwa pemerintah benar dan KST serta OPM salah. Akan tetapi KST bisa saja menyarangkan bujuk-rayu sehingga ada warga yang lugu mempercayainya. Kita wajib memperingatkan +jika ada kesalahan seperti ini, sehingga tidak ada yang terprovokasi.

Salah satu propaganda yang dilancarkan oleh OPM dan KST adalah isu tentang pembantaian ras melanesia. Kedatangan anggota TNI dan Polri (yang jumlahnya selalu ditambah) di Papua hanya akan merugikan rakyat karena ada pembantaian ras dan suku asli Papua. Padahal propaganda ini jelas hoaks karena aparat diterjunkan untuk menjaga rakyat, dan tidak boleh menembak sembarangan.

Begitu pula jika ada isu yang mengatakan bahwa Papua bagai Aceh di masa lalu karena ada banyak aparat dan akhirnya terbentuk DOM (Daerah operasi militer). Padahal aparat murni untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tidak ada pembentukan DOM di Papua.
Propaganda lain yang diembuskan oleh KST adalah mengenai otonomi khusus (Otsus). Program ini dibilang tidak berhasil karena banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga SKT memprovokasi untuk menggagalkan Otsus jilid 2 yang dimulai tahun 2021.

Padahal kenyataannya, pasca Otsus jilid 1, infrastruktur besar seperti jalan trans Papua dan Jembatan Youtefa terbangun. Kemakmuran rakyat juga naik karena mereka dimudahkan mobilitasnya, dan malah hemat karena bisa melakukan perjalanan via darat, bukan udara seperti sebelum ada jalan trans Papua.

Pemekaran wilayah Papua juga jadi isu sensitif, karena dijadikan serangan baru oleh KST. Mereka tidak menyetujuinya karena menilai percuma. Padahal pemekaran ini adalah permintaan dari rakyat Papua sendiri, agar lebih mudah mengatur masyarakat dengan banyaknya wilayah administrasi, Gubernur, Wagub, dan pemimpin lainnya.

Kita patut mewaspadai serangan propaganda dari KST, karena jelang ultah OPM mereka selalu melakukannya. Jangan sampai ada yang terbakar isu, baik secara langsung maupun yang beredar di media sosial. Hoaks dan propaganda ada di mana-mana dan jangan mudah terpengaruh, karena itu hanya alasan KST untuk mengajak rakyat dalam membelot melawan Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Sejak lama, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) telah menjadi sumber konflik dan pengganggu kedamaian rakyat Papua. Masyarakat pun mendukung penuh keberadaan TNI/Polri di Papua untuk menumpas gerombolan itu demi suksesnya pembangunan Papua.

Masyarakat Papua selama ini hidup tenang dan mereka senang karena dikaruniai kekayaan alam dan hasil bumi yang mencukupi. Akan tetapi harmoni itu bisa rusak seketika gara-gara ulah KST, yang memang selalu mengacau karena ngotot ingin memerdekakan diri. Mereka sengaja membuat ulah karena ingin membuat Republik Federal Papua Barat dan menganggap pemerintah Indonesia adalah musuh.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam untuk menghadapi KST, karena keberadaan mereka berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. deputi V KSP (Kantor Staf Presiden) bidang Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pamodhowardani menjelaskan bahwa KST sangat brutal, oleh karena itu aparat harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tuntas pada KST.

Jaleswari menambahkan, KST pantas ditangkap karena mereka mengganggu masyarakat sipil. Mereka juga merusak fasilitas umum dan fasilitas kesehatan. Bahkan terakhir, KST tega menyerang para tenaga medis di Kiwirok dan menimbulkan korban jiwa, padahal saat itu sedang bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan rakyat di sana. Oleh karena itu penangkapan KST oleh aparat didukung penuh.

Aparat memang selalu siaga di Papua, bukan untuk ‘menyulapnya’ jadi daerah operasi militer, tetapi untuk menjaga keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Selain aparat yang biasanya bertugas, mereka sangat terbantu oleh Satgas Nemangkawi yang memang khusus diterjunkan untuk memburu anggota KST. Para anggota Satgas adalah putra terbaik bangsa yang rela blusukan ke hutan demi membela negaranya.

Satgas Nemangkawi memang turun langsung untuk mencari markas KST, karena mereka bergerilya sampai tengah hutan belantara dan pegunungan. Kondisi geografis Papua yang masih hijau menguntungkan mereka untuk bersembunyi. Sehingga KST harus sangat teliti untuk menemukan markas KST, apalagi markasnya tidak hanya 1 tetapi banyak dan berpencar-pencar.

Dalam siaran pers Humas Satgas Nemangkawi disebutkan bahwa tim gabungan TNI dan Polri berhasil memetakan tempat-tempat persembunyian anggota KST. Lokasinya tidak hanya di Intan Jaya, tetapi juga di Distrik Iwika, Mimika, dan daerah-daerah lain. Dengan pemetaan ini maka penangkapan akan lebih terstruktur dan diprediksi berhasil 100%.

Aparat gabungan TNI dan Polri memang ditugaskan untuk membantu Satgas Nemangkawi dalam penangkapan KST. Tujuannya agar keamanan warga benar-benar terjaga. Jangan sampai KST lolos dan menembaki warga sipil dan terjadi tragedi lagi karena banyaknya korban.

Dalam sebulan, Satgas Nemangkawi bisa menangkap 15 anggota KST. Mereka tertangkap dan langsung diinterogasi, agar bisa memberi informasi di mana letak sisa pasukan, sehingga penangkapan berikutnya akan lebih lancar. Akan tetapi jika ada anggota KST yang meneyrahkan diri pada pemerintah Indonesia juga diterima, meski masih dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Selain melakukan penangkapan, dilakukan juga penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan amat penting karena untuk mengetahui dari mana KST mendapatkan senjata api yang jelas ilegal? Dari mana pula sumber uangnya, karena harganya tak bisa dibilang murah? Oleh karena itu penyelidikan terus berjalan.

Penangkapan KST ditujukan demi keamanan, karena mereka juga mengganggu proyek-proyek pembangunan di Papua, seperti di jalan Trans Papua. Sejumlah aparat diterjunkan untuk mengawal agar pekerja merasa aman dan KST tidak berani bertingkah. Demi suksesnya pembangunan Papua, maka KST memang harus ditangkap.

Masyarakat terus mendukung aparat keamanan untuk melakukan penangkapan terhadap anggota KST, karena mereka sadar bahwa tugas TNI dan Polri adalah untuk menjaga ketertiban dan perdamaian di Papua. Bumi Cendrawasih bisa makmur jika tidak ada KST. Mereka tidak bisa mengganggu proyek pembangunan Papua lagi karena sudah tertangkap.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Sejak lama, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) telah menjadi sumber konflik dan pengganggu kedamaian rakyat Papua. Masyarakat pun mendukung penuh keberadaan TNI/Polri di Papua untuk menumpas gerombolan itu demi suksesnya pembangunan Papua.

Masyarakat Papua selama ini hidup tenang dan mereka senang karena dikaruniai kekayaan alam dan hasil bumi yang mencukupi. Akan tetapi harmoni itu bisa rusak seketika gara-gara ulah KST, yang memang selalu mengacau karena ngotot ingin memerdekakan diri. Mereka sengaja membuat ulah karena ingin membuat Republik Federal Papua Barat dan menganggap pemerintah Indonesia adalah musuh.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam untuk menghadapi KST, karena keberadaan mereka berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. deputi V KSP (Kantor Staf Presiden) bidang Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pamodhowardani menjelaskan bahwa KST sangat brutal, oleh karena itu aparat harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tuntas pada KST.

Jaleswari menambahkan, KST pantas ditangkap karena mereka mengganggu masyarakat sipil. Mereka juga merusak fasilitas umum dan fasilitas kesehatan. Bahkan terakhir, KST tega menyerang para tenaga medis di Kiwirok dan menimbulkan korban jiwa, padahal saat itu sedang bertugas untuk memeriksa kondisi kesehatan rakyat di sana. Oleh karena itu penangkapan KST oleh aparat didukung penuh.

Aparat memang selalu siaga di Papua, bukan untuk ‘menyulapnya’ jadi daerah operasi militer, tetapi untuk menjaga keamanan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Selain aparat yang biasanya bertugas, mereka sangat terbantu oleh Satgas Nemangkawi yang memang khusus diterjunkan untuk memburu anggota KST. Para anggota Satgas adalah putra terbaik bangsa yang rela blusukan ke hutan demi membela negaranya.

Satgas Nemangkawi memang turun langsung untuk mencari markas KST, karena mereka bergerilya sampai tengah hutan belantara dan pegunungan. Kondisi geografis Papua yang masih hijau menguntungkan mereka untuk bersembunyi. Sehingga KST harus sangat teliti untuk menemukan markas KST, apalagi markasnya tidak hanya 1 tetapi banyak dan berpencar-pencar.

Dalam siaran pers Humas Satgas Nemangkawi disebutkan bahwa tim gabungan TNI dan Polri berhasil memetakan tempat-tempat persembunyian anggota KST. Lokasinya tidak hanya di Intan Jaya, tetapi juga di Distrik Iwika, Mimika, dan daerah-daerah lain. Dengan pemetaan ini maka penangkapan akan lebih terstruktur dan diprediksi berhasil 100%.

Aparat gabungan TNI dan Polri memang ditugaskan untuk membantu Satgas Nemangkawi dalam penangkapan KST. Tujuannya agar keamanan warga benar-benar terjaga. Jangan sampai KST lolos dan menembaki warga sipil dan terjadi tragedi lagi karena banyaknya korban.

Dalam sebulan, Satgas Nemangkawi bisa menangkap 15 anggota KST. Mereka tertangkap dan langsung diinterogasi, agar bisa memberi informasi di mana letak sisa pasukan, sehingga penangkapan berikutnya akan lebih lancar. Akan tetapi jika ada anggota KST yang meneyrahkan diri pada pemerintah Indonesia juga diterima, meski masih dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Selain melakukan penangkapan, dilakukan juga penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan amat penting karena untuk mengetahui dari mana KST mendapatkan senjata api yang jelas ilegal? Dari mana pula sumber uangnya, karena harganya tak bisa dibilang murah? Oleh karena itu penyelidikan terus berjalan.

Penangkapan KST ditujukan demi keamanan, karena mereka juga mengganggu proyek-proyek pembangunan di Papua, seperti di jalan Trans Papua. Sejumlah aparat diterjunkan untuk mengawal agar pekerja merasa aman dan KST tidak berani bertingkah. Demi suksesnya pembangunan Papua, maka KST memang harus ditangkap.

Masyarakat terus mendukung aparat keamanan untuk melakukan penangkapan terhadap anggota KST, karena mereka sadar bahwa tugas TNI dan Polri adalah untuk menjaga ketertiban dan perdamaian di Papua. Bumi Cendrawasih bisa makmur jika tidak ada KST. Mereka tidak bisa mengganggu proyek pembangunan Papua lagi karena sudah tertangkap.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Moses Waker )*

Kelompok Separatis Teroris (KST) memang terlalu brutal dalam membuat suasana di suatu wilayah memanas, keberadaan mereka seakan menjadi biang keladi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Masyarakat pun mengecam aksi keji KST yang terus berulah menjelang HUT OPM.

KST terus melakukan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Seperti yang terjadi di Intan Jaya yang kembali memanas setelah KST membakar sejumlah rumah warga yang tinggal di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua pada 2 November 2021 lalu. Dalam peristiwa pembakaran tersebut tercatat tidak ada korban jiwa.

Kolonel Czi IGN Suriastawa selaku Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III dalam keterangan tertulisnya mengatakan, petugas mendapatkan info adanya pembakaran gedung kantor DPRD oleh KST pada selasa 2 November 2021 siang. Namun berkat antisipasi pemantauan Tim Satgas TNI-Polri yang bertugas di Distrik Sugapa, Intan Jaya berhasil mengantisipasi pembakaran dengan penjagaan ketat.

Suriastawa menjelaskan, KST rupanya kembali datang di sekitar kantor DPRD, tepatnya di kampung Mamba Bawah pada selasa sore dan langsung membakar rumah warga. Setelah KST terlihat membawa senjata dan membakar rumah warga, Satgas TNI-Polri yang ada di lokasi langsung melepaskan tembakan ke arah mereka.

Dalam peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa. Aparat TNI-Polri juga terus melakukan penjagaan di lokasi untuk mencegah serangan susulan dari teroris KST. Aksi Pembakaran tersebut diduga dilakukan oleh kelompok teroris KST Intan Jaya yang dipimpin oleh Undius Kogoya.

Pembakaran dan teror yang dilakukan teroris KKB di Intan Jaya bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, pada jumat 29 Oktober 2021 lalu KST juga telah melakukan aksi pembakaran rumah warga di sekitar Polsek Sugapa. Tak hanya gudang dan ambulans, satu unit mobil tangki air di Bandara Bilogai juga dibakar. Kontak tembak antara Satgas TNI-Polri juga terjadi setelah aksi pembakaran tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta kepada TNI-Polri untuk lebih berhati-hati dalam operasi militer melawan KST di Intan Jaya Papua. Hal ini disampaikan oleh Mahfud setelah insiden dua orang warga sipil yang masih balita tertembak. Satu di antaranya meninggal dunia dalam kontak senjata antara KST dan TNI-Polri pada tanggal 26 November 2021 lalu.

Atas peristiwa tersebut, Mahfud meminta agar aparat TNI-Polri dapat melakukan tindakan terukur agar tidak terjadi korban masyarakat sipil. Sebenarnya, seperti masyarakat tahu bahwa TNI-Polri sudah sangat berhati-hati dalam melindungi warga sipil.

Dirinya menyebut bahwa insiden tersebut terjadi karena KKB selalu menggunakan warga sipil sebagai tameng. Sementara itu, Tentara Pembebasan Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) mengklaim bahwa saat ini situasi perang uang intens kembali terjadi dengan aparat TNI-Polri di Intan Jaya sejak 24 Oktober 2021 lalu.

Semula KST melakukan penembakan ke Pos Koramil dan Polsek Sugapa. Sehingga personel yang bertugas memberikan tembakan balasan sehingga memicu kontak senjata. Jika selama ini KST menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.

Mantan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan bahwa KST merupakan kelompok yang sering bergerombol dan mengganggu kondusifitas keamanan di Papua. Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KST sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KST tidak bisa ditolerir lagi. Negara juga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Ketika negara bertindak tegas dan anggota KST menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang mereka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KST, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah.

Papua merupakan bagian integral dari NKRI, sehingga keamanan di wilayah tersebut harus dijaga semaksimal mungkin, TNI-Polri mengemban tugas berat untuk menumpas KST, namun bagimanapun Papua haruslah dijaga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Edward Wanggai )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali menebar teror menjelang HUT OPM 1 Desember. Masyarakat langsung mengecam tindakan KST karena melakukan pelanggaran HAM mendukung TNI/Polri untuk menindak tegas gerombolan tersebut.

Papua adalah wilayah paling timur di Indonesia yang baru saja menjadi tuan rumah PON XX. Ia juga terkenal akan eksotisme alamnya, dan turis asing suka mengunjungi Raja Ampat dan ingin menaklukkan puncak Jayawijaya yang bersalju.

Akan tetapi, image baik Papua dikotori oleh ulah KST. Gerombolan ini sudah berkali-kali membuat kekacauan di Bumi Cendrawasih. Terakhir pada tanggal 2 November 2021, terjadi pembakaran di pemukiman warga, tepatnya di Distrik Sugapa, Intan Jaya. Tentu pelakunya adalah anggota KST.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan bahwa sebelumnya sudah ada informasi bahwa anggota KST akan datang tanggal 2 November siang, lalu ingin membakar gedung DPRD. Namun berkat kesigapan aparat, berhasil dicegah. Akan tetapi mereka datang lagi di sore hari dan membakar rumah warga di sekitar gedung DPRD, tepatnya di Kampung Mamba Bawah.

Informasi ini diperlengkap dengan tambahan keterangan dari Dominikus Sani, warga asli Intan Jaya, Papua yang sedang studi di Jawa Timur. Menurut Dominus, ada serangan juga tanggal 27 oktober 2021 dan 2 orang balita bernama Nopelianus dan Bortinus Sondegau meninggal dunia.

Dominus melanjutkan, KST juga membakar gedung perkantoran, tak hanya rumah warga. Baku tembak antara anggota mereka dengan anggota TNI-Polri masih terjadi tetapi keadaan belum kondusif. Ia juga belum memiliki keterangan baru lagi karena di daerah Intan Jaya mengalami susah sinyal, sehingga tidak ada anggota keluarganya yang bisa jadi informan.

Ketika ada penyerangan yang berujung baku tembak dan pembakaran, tentu yang rugi adalah warga sipil. Publik langsung mengecam aksi ini karena KST selalu melakukan kerusuhan dan merugikan orang lain, dengan sengaja membakar rumah warga. Berapa kerugian materiil yang mereka harus tanggung? Apalagi saat ada korban jiwa, keluarganya alkan sedih berkepanjangan.

Masyarakan Papua selama ini memang sudah antipati terhadap KST karena bukan kali ini saja mereka melakukan penyerangan. Sudah berkali-kali mereka membuat ulah, dan korbannya cukup banyak. Mulai dari muriud, guru, hingga tenaga kesehatan, semua meninggal dunia akibat serangan dari anggota KST.

Oleh karena itu masyarakat mendukung penangkapan anggota KST, karena mereka selalu meresahkan warga. Mereka juga bahkan nekat mengambil nyawa saudaranya sesukunya sendiri, sehingga sudah melewati batas dan melanggar HAM. Jika benar ingin memerdekakan diri, mengapa harus merugikan orang lain?

Tidak ada masyarakat yang mendukung aksi KST karena mereka adalah organisasi kriminal dan teroris, dan sering berbuat kejahatan. Jika masih ada KST yang bercokol di Papua, maka kedamaian belum terwujud.

Aparat juga makin meningkatkan kewaspadaan dan berpatroli, terutama di daerah yang rawan di Papua, seperti di Intan Jaya dan Yahukimo. Mereka melakukan razia dan mencegah agar jangan sampai kerusuhan terulang kembali.
Selain itu, Satgas Nemangkawi juga makin rajin melakukan penyerangan dan penangkapan terhadap para anggota KST.
Kali ini KST sudah melewati batas, dengan melakukan pembakaran di fasilitas umum dan rumah warga. Mereka juga tega menembak 2 balita yang tidak tahu apa-apa. Masyarakat auto mengecam tindakan KST yang melakukan pelanggaran HAM dan merusak perdamaian di Papua. Mereka patut dihukum berat dan terus dikejar oleh aparat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Aceh

RENTETAN kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, aksi kekejaman KKB kerap menyasar masyarakat sipil bahkan orang asli Papua (OAP) yang menjadi korban teroris KKB sudah banyak berjatuhan.

Menanggapi hal itu, Sekjen Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Arip Nurahman, mengecam tindakan brutal teroris KKB. Disamping itu, dia juga mempertanyakan suara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang seolah diam melihat aksi kebrutalan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil.

“Kami mengutuk keras aksi KKB yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dengan membunuh masyarakat sipil bahkan orang asli Papua. Kita tidak boleh membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror kepada masyarakat,” ujar Arip. “Di saat seperti ini, kami juga menyayangkan dan mempertanyakan sikap Komnas HAM yang seolah menutup mata melihat kekejaman KKB. Padahal kekejaman yang dilakukan teroris KKB adalah masalah kemanusiaan,” lanjutnya.

Menurutnya, Komnas HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara yang fokus terhadap masalah kemanusiaan harus intensif bersuara membela hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua untuk dapat keluar dari ancaman dan teror yang dilakukan KKB. Menurutnya, sebagai kelompok teroris, KKB selalu melakukan cara kekerasan dalam menjalankan misinya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini KKB kerap meneror dan menanam ketakutan kepada masyarakat.

Selain itu, teroris KKB juga sangat membahayakan kedaulatan negara. “Aksi Teroris KKB sudah melewati batas. Kami sangat geram karena kelompok teroris KKB melakukan aksi yang tidak berkeprikemanusiaan,” imbuh Arip. Arip juga mengatakan bahwa sikap tegas sudah tepat dilakukan pemerintah karena upaya diskusi dan diplomasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua telah dilakukan pemerintah sejak era Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo, tapi tak membuahkan hasil.

“Kami melihat pemerintah selalu menginginkan jalur damai. Namun jalur damai selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB, mengingat pendekatan damai yang selama ini sudah diupayakan pemerintah selalu mendapat penolakan. Karena itu, negara telah menunjukkan sikap tegas,” jelas Arip. Dalam hal ini, kerja sama antaraparat keamanan dengan masyarakat perlu dikuatkan. Aparat keamanan harus hadir untuk melindungi masyarakat, begitu juga masyarakat harus percaya penuh kepada aparat keamanan. (*)