Aksi brutal Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua tidak dapat dibiarkan karena mereka tega melukai warga sipil. Akibatnya, masyarakat menjadi ketakutan dan berbagai program pembangunan menjadi terhambat.

Apa yang Anda ketahui tentang Papua? Saat ini Bumi Cendrawasih tak hanya identik dengan Gunung Jayawijaya, tetapi juga terkenal dengan tujuan wisatanya seperti Raja Ampat dan perbatasan dengan Papua Nugini. Banyak turis lokal dan asing yang suka traveling ke sana karena eksotisme alamnya dan sudah ada infrastruktur pendukung seperti jalan yang lebar dan mulus.

Untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi di Papua, pemerintah memang membangun berbagai infrastruktur seperti jalan Trans Papua, Bandara internasional Sentani dan jembatan Youtefa. Apalagi jelang PON XX yang diselenggarakan di Papua dan Papua barat, pembangunan makin digenjot agar siap menyambut kontingen dari seluruh provinsi di Indonesia. Sayangnya ada yang mengganggu yakni KST.

Ketua Komnas HAM Andi Taufan menyatakan bahwa KST yang sering melakukan penyerangan mengganggu pembangunan Papua. Oleh sebab itu, tindakan KST yang sering melancarkan serangan telah merugikan semua pihak di Bumi Cendrawasih, dan Komnas HAM selalu mengatakan untuk menghentikan kekerasan, karena merugikan dan menghalangi pembangunan di Papua.

Pembangunan di wilayah Bumi Cendrawasih memang diganggu oleh ulah KST, terbukti mereka beberapa kali melakukan penyerangan di proyek jalan trans Papua, sehingga harus dijaga ketat oleh aparat. Tujuannya agar pembangunan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Selain itu, KST juga melakukan penyerangan di Kampung Bingki, Yahukimo. Sejumlah pekerja bangunan ditembak, setelah sebelumnya sebuah truk dihadang. Padahal truk itu berisi material yang akan digunakan untuk membangun jembatan, untuk membuka jalan antara Bingki dengan daerah sekitarnya, sehingga tidak terisolir lagi.

Kapen Kogabwilhan III Kolonel IGN Cz Suriastawa menyatakan bahwa ulah KST yang menghadang truk merupakan upaya untuk menghambat pembangunan di Papua, karena mereka tidak menyukainya. KST tidak ingin Papua maju dan menjadikan warga sipil sebagai korban aksi terornya. Sehingga ketika ada tindakan tegas terukur dari aparat ke anggota KST, sudah sangat tepat.

Mengapa KST harus diberi ketegasan? Penyebabnya karena selama ini, cara untuk mengatasi mereka via diplomasi gagal total. KST masih ingin melepaskan diri dari Indonesia, padahal kenyataannya Papua tidak pernah dijajah. Mereka sendiri yang tidak setuju dengan hasil pepera dan menganggap bahwa sedang dijajah.

Oleh karena itu KST memang harus ditumpas, agar tidak mengganggu berbagai proyek pembangunan di Papua. Pertama, pembangunan akan terhambat karena ketika ada penyerangan, semua pekerja melarikan diri dan akhirnya jadwal selesainya proyek jadi berantakan. Jika ini yang terjadi maka yang rugi adalah warga sipil karena mereka tidak bisa melewati jalan itu tepat waktu.

Kedua, ketika ada penyerangan KST maka membahayakan keselamatan pekerja bangunan dan warga sipil. Mereka harus dijaga oleh aparat agar KST takut dan tidak berani mengganggu proses pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Padahal yang jadi pekerja proyek adalah orang asli Papua, sehingga sangat aneh ketika KST malah ingin menyerang saudaranya sendiri.

KST wajib diberantas agar tidak mengganggu pembangunan infrastruktur di Papua. Oleh karena itu, tindakan tegas terukur diperbolehkan agar mereka kapok menyerang pekerja proyek. Jika tidak ada KST maka proyek-proyek itu akan berjalan tepat waktu dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh warga di Bumi Cendrawasih. (*)

Oleh : Yulianus

Keberadaan TNI-Polri di Papua merupakan upaya Pemerintah untuk memberantas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, agar terciptanya stabilitas keamanan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua harus diberantas hingga sampai ke akar-akarnya. Sebab KST bukan saja meresahkan, tetapi juga sudah melakukan penyerangan kepada warga sipil di Papua. Saat ini, upaya yang dilakukan aparat TNI/Polri di Papua terus melakukan pengejaran terhadap KST tersebut. Pengejaran itu dilakukan untuk mempersempit pergerakan KST di Papua. Pemberantasan KST di Papua menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam menangani kekerasan yang terjadi di Papua.

Penetapan KST di Papua sebagai kelompok teroris yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana seperti pembunuhan dan kekerasan secara masif dan brutal merupakan kebijakan yang tepat. Tindakan yang dilakukan KST di Papua selama ini sarat akan kekerasan dan teror.

Pola dan gerakan KST di Papua mengusik rasa kenyamanan atas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. KST di Papua juga melanggar prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menentang kekuasan negara yang sah. Sehingga layak dikategorikan sebagai tindakan separatisme dan terorisme.

Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi KST di seluruh Tanah Air di Indonesia. Tidak ada toleransi terhadap munculnya gangguan KST untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat hingga mengakibatkan korban jiwa. Maraknya teror penembakan oleh KST di Papua terhadap TNI-Polri hingga masyarakat sipil, menimbulkan dugaan adanya kasus penyelundupan senjata api beserta amunisi dari luar negeri ke wilayah tersebut. Polda Papua dan TNI telah bekerjasama untuk terus menutup ruang gerak masuknya senjata api dan amunisi ke wilayah Papua.

Kebijakan Pemerintah yang menerjunkan aparat gabungan TNI-Polri merupakan tindakan tegas Pemerintah dalam menumpas KST di Papua demi mewujudkan stabilitas keamanan nasional, khusunya Papua. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua dikategorikan sebagai extra ordinary crime, sehingga TNI-Polri akan menurunkan kekuatan penuh untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap KST Papua.

Kehadiran TNI-Polri menjadi bukti bahwa Pemerintah menjamin keamanan masyarakat. TNI- Polri mampu menekan ruang gerak KST Papua, yang terlihat dari berkurangnya tindak kejahatan dan kekerasan yang dulu dilakukan secara terang- terangan.

Dukungan terhadap Pemerintah untuk memberantas KST Papua pun datang dari berbagai pihak. Lembaga Pemerintah, DPR, Organisasi Keagamaan, hingga masyarakat, termasuk masyarakat Papua turut serta dalam mendukung pemberantasan Papua. Oleh karena itu, sudah selayaknya KST di Papua yang menjadi sumber konflik dan mengganggu keamanan di Papua ditindak secara tegas dan diberantas hingga ke akar-akarnya.

(Mahasiswa Papua tinggal di Makasar)

Oleh : Saby Kossay )*

Aksi teror Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua mengancam kedamaian, tidak terkecuali warga di Yahukimo. Masyarakat pun berharap agar TNI/Polri segera memberantas mereka agar denyut kehidupan warga kembali normal.

Papua adalah provinsi yang terkenal karena eksotisme alamnya, dan sayangnya wilayah ini juga identik dengan OPM dan KST. Kelompok separatis memang sangat mengganggu, bahkan sejak era orde baru. Sampai sekarang mereka masih ada karena menggunakan teknik gerilya, dan akan terus diberantas oleh aparat, agar kedamaian di Papua tidak rusak.

Tanggal 24 Juni 2021, Papua kembali digemparkan karena KST tiba-tiba menyerang warga di wilayah Yahukimo, tepatnya di Kampung Bingki. Peristiwa berdarah terjadi lagi dan mengakibatkan 4 korban jiwa, sementara sang kepala suku dalam kondisi kritis. Evakuasi dilakukan dengan helikopter, karena wilayah Yahukimo yang berada di perbukitan. Sementara warga lain juga menyelamatkan diri agar tidak kena ancaman KST.

Kepala Penerangan Kobagwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan bahwa anggota KST menggunakan senjata rampasan, saat aparat sedang melakukan pengamanan proyek di Bandara Nop Goliat, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Diduga pelakunya adalah kelompok Tandius Murib.

Publik mengutuk KST yang menyerang warga secara tiba-tiba. Mengapa mereka tega membunuh sesama orang Papua? Padahal sebagai sesama warga asli, seharusnya saling bantu, ini malah menyerang dan menembak seenaknya sendiri. Apalagi mereka juga menyerang kepala suku yang seharusnya dihormati.

Bukan kali ini saja KST menebar teror di Bumi Cendrawasih. Sebelum menyerang tanggal 24 Juni 2021, beberapa hari sebelumnya mereka menyerang petugas di proyek bandara, dan mengakibatkan 2 aparat meninggal dunia. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa sudah ada 95 korban jiwa dari ulah KST selama 3 tahun terakhir.

Kebiadaban KST sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pasalnya, mereka juga berani menyerang aparat, padahal tugas polisi dan tentara adalah mengamankan warga di Papua. Mengapa malah diserang dengan membabi-buta?

Ketika ada banyak penyerangan maka untuk mencegah kerusuhan kembali, didatangkan pasukan TNI lagi dari luar Papua. Mereka ditugaskan untuk menyisir KST dan mengejar langsung ke markasnya. Namun oleh KST malah dibilang aparat mengambil hak warga untuk bebas, bagaikan daerah operasi militer di Aceh beberapa puluh tahun lalu.

Pernyataan ini sangat playing victim karena justru anggota TNI yang yang menjaga masyarakat agar tidak diserang oleh anggota kelompok teroris. Perdamaian di Papua harus dijaga agar warga bisa beraktivitas dengan aman di luar rumah, tanpa takut kena peluru nyasar. Masyarakat harus mendapatkan haknya untuk hidup dengan damai, tanpa ada ancaman dari KST dan OPM.

Masyarakat sendiri juga rindu akan perdamaian di Papua, karena mereka tidak mau mengungsi lagi dan lagi saat ada penyerangan KST. Bagaimana bisa hidup enak ketika harus mampu bertahan di bawah tekanan? KST terus meneror baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dengan menyebar hoaks dan propaganda.

Oleh karena itu, warga sipil sangat setuju ketika ada pasukan yang ditambah, karena mereka paham bahwa mereka bertugas untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai. Masyarakat juga setuju ketika KST dilabeli sebagai kelompok teroris, agar pemberantasannya lebih cepat, karena akan ada bantuan dari Densus 88 antiteror.

Teror KST sudah sangat mengganggu warga Papua, dan korban jiwa terus bertambah. Untuk mencegah terjadinya kekacauan lagi, maka aparat bekerja keras untuk membasmi kelompok teroris ini. Masyarakat juga mendukung terus aparat, agar perdamaian di Papua terwujud dengan cepat.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Moses Waker )*

Aksi yang dilancarkan oleh kelompok separatis teroris (KST) di Papua seperti menembak guru, membakar rumah guru, sekolah dan rumah kepala suku merupakan bentuk kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Aksi tersebut sudah sepantasnya dihentikan dan diberikan hukuman setimpal.

Jika selama ini KKB menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.

Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan KKB merupakan sekelompok orang yang sering bergerombol dan melakukan gangguan keamanan.

Paulus menegaskan bahwa dirinya selalu mengkategorikan KKB sebagai free man. Hidupnya hanya melakukan kekerasan, menakutkan semua orang, mengancam semua orang dengan senjata.

Pada Pertengahan 2020 lalu, sedikitnya dua petugas medis tim gugus tugas Covid-19 ditembak oleh KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Satu orang korban meninggal dalam kejadian tersebut.

Tenaga medis tersebut tergabug dalam tim gugus tugas Covid-19 dan mengemban amanah mulia.

Sebelumnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sempat berulah dengan membakar satu unit pesawat komersil milik PT MAF di Intan Jaya, Papua.
Aksi brutal tersebut dimulai dengan adanya penembakan terhadap beberapa pesawat sipil termasuk beberapa hari yang lalu dilakukan penembakan terhadap pesawat helikopter PT Freeport Indonesia dan saat ini dilakukan pembakaran pesawat MAF.

Tentu saja kekejaman yang dilakukan KST yang dulu disebut KKB tidak bisa ditolerir lagi. Negarajuga harus segera berbuat atau bertindak. Agar korban jiwa di kalangan masyarakat Papua tidak lagi berjatuhan, negara harus bertindak tegas dan terukur.

Ketika negara bertindak tegas dan anggota KKB menyerah, mereka harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang meraka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KKB, tidak salah juga jika prajurit TNI-Polri pun melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah.

Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi kebrutalannya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KKB.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di wilayah ujung timur NKRI.

Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusiaa oleh KST merupakan wujud nyata bagi negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua.

Perlu diingat bahwa Statuta Roma dan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memasukkan pembunuhan ke dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.

Tercatat, KKB juga telah melancarakan timah panas kepada warga sipil sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengakui adanya insiden penembakan yang dilakukan KKB dengan korban 2 warga sipil, dimana seorang diantaranya meninggal dunia.

Kedua korban yakni Amanus Murib yang mengalami kondisi kritis, sementara Atanius Murib meninggal dunia.

Aksi kriminal tersebut diduga bermotif intimidasi dari KKB kepada masyarakat, karena aksinya selama ini tidak mendapat dukungan dari warga setempat serta berbagai upaya memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya.

Pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia.

Aksi kekejaman KST sudah banyak tersiar di berbagai media, mereka juga memiliki senjata yang bisa digunakan untuk mengancam dan melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan yang tengah bertugas.

Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjaga keamanan di Papua, jangan sampai warga sipil di Papua menjadi korban kekejian kelompok separatis yang memiliki rekam jejak sebagai biang onar di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh: Moses Waker )*

Beberapa anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) menjadi masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka buron karena melakukan dosa besar, dengan jadi otak dalam beberapa penyerangan yang membuat aparat meninggal. Masyarakat Papua sendiri setuju akan perburuan mereka, karena sudah merugikan dan membuat kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

Kedamaian di tanah Papua dirusak oleh KST karena mereka membuat onar, dengan menembaki warga sipil maupun prajurit TNI yang sedang bertugas. KST melakukannya karena ingin memerdekakan Papua, sehingga mencari segala cara untuk mengusir aparat, karena dianggap representasi dari pemerintah Indonesia. Mereka juga menganggap Papua sedang dijajah, padahal bukan.

Ketika KST makin mengganas dengan menembak aparat dengan sniper dan bahkan membunuh para guru yang notabene warga sipil, mereka tak bisa dibiarkan. Akhirnya BNPT menyatakan beberapa pentolan KST sebagai buronan, yakni Murib, Egionus Kogoya, Germanius Elobo, Lekagak Telenggen, dan Sabinus Walker.
Terutama Telenggen yang jadi DPO nomor 1 karena memiliki jabatan tinggi di KST.
Selain Lekagak Telenggen, Sabinus Walker juga menjadi perhatian publik karena ia dan pasukannya yang membakar sekolah dan membunuh 2 orang guru di Papua. Walker sangat jahat karena ingin melenyapkan pengajar, entah dengan alasan rasis karena ada yang berasal dari luar Papua atau alasan lain.

Masyarakat mendukung penetapan para pentolan KST menjadi buronan teroris. Pasalnya, tindakan mereka sudah melewati batas dan menggunakan cara-cara ala teroris yang penuh kekerasan. Meski tidak ada aksi pengeboman, tetapi KST telah berkali-kali memicu keramaian dan takutnya ada perang antar suku lagi.

KST tak hanya mengancam dengan teror psikologis, tetapi juga dengan senjata api. Senjata ilegal itu tak hanya dipamerkan tetapi juga digunakan untuk membunuh. Bukankah ini sebuah cara kerja teroris? Sehingga wajar jika KKB diubah namanya jadi KST.

Pembunuhan yang dilakukan oleh KST tak hanya dilakukan pada anggota TNI dan Polri, tetapi juga warga biasa. Padahal masyarakat sipil yang mereka bunuh bukanlah mata-mata polisi seperti yang KST tuduhkan. KST terlalu sering negative thinking dan paranoid, sehingga semua orang dikira mata-mata. Ketika ada yang mencurigakan maka langsung ditembak tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Warga sipil juga mendukung para pentolan KST dijadikan buronan karena Walker dkk membakar sekolah dan membunuh guru. Berarti mereka mencegah anak-anak Papua untuk maju melalui pendidikan. Bagaimana masa depan Bumi Cendrawasih bisa bersinar ketika masyarakatnya malah dilarang sekolah? Tak heran ketika Walker jadi DPO, masyarakat malah bergembira.

Jadi, tidak benar jika ada yang menyatakan bahwa masyarakat di Papua mendukung KST, karena justru mereka yang antipati terhadap kelompok separatis ini. Warga sipil di Bumi Cendrawasih sangat antipati terhadap KST, karena selalu mengganggu perdamaian dan memaksa banyak orang untuk menyeberang ke Republik Federal Papua Barat.

Justru masyarakatlah yang rajin melapor ketika ada anggota KST yang ketahuan ‘turun gunung’ alias meninggalkan markasnya, dan mulai beraksi di tengah kota. Warga sipil langsung menelepon kantor polisi terdekat untuk melapor dan mencegah agar tidak terjadi kerusuhan di Papua. Jangan sampai kedamaian tercerabut oleh aksi kotor dari organisasi separatis dan teroris.

Sebuah kelompok teroris tak hanya melakukan pengeboman, tetapi juga membuat kerusuhan dengan senjata api. Saat anggota KST jadi buronan teroris maka dianggap wajar karena mereka sudah berkali-kali melakukan pembunuhan keji, dan bertindak seperti teroris. Masyarakat di Papua sangat mendukung aparat untuk memburu KST, agar tercipta perdamaian di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Pengamat Terorisme, Robi Sugara mengatakan tindakan kekerasan yang dilakukan berulang kali oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua sudah masuk dalam perspektif terorisme.

Pola dan gerakan KST Papua yang melakukan tindakan teror terhadap rasa kenyamanan atas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara juga melanggar prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menentang kekuasan negara yang sah.

“Pemerintah tak perlu takut dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap dilontarkan aktivis, LSM yang mendukung KST Papua. Menindak tegas adalah sudah harus kepastian sebagai negara yang berdaulat,” ujar Robi yang juga pengajar di UIN Jakarta itu dalam Podcast ICF TV Channel dengan tema ‘ Dukung Penegakan Hukum, Peran Aktif Diplomasi RI Menangkal Upaya Internasionalisasi KST Papua, Rabu (23/6/2021).

Dikatakannya tindakan yang dilakukan dengan kekuatan bersenjata adalah format dan pola karakter terorisme. Bahkan, ujar Robi, sudah bisa dikatakan sebagai tindakan yang lebih ekstrem lagi, yakni gerakan terorisme separatis bersenjata yang harus ditindak tegas.

Karena itu, pernyataan Pemerintah melalui Menteri Polhukam, Mahfud MD agar TNI dan Polri melakukan tindakan dan penangkapan terhadap semua anggota KKB sudah tepat.
“Gerakan KST Papua yang melakukan tindakan teror dan fisik dengan karakteristik terorisme dapat dikategorikan sebagai kondisi yang ‘clear and presents danger’, yang jelas-jelas mengganggu keutuhan dan kedaulatan negara (dignity and sovereignty of state),” ujarnya.

Apalagi, gerakan KST Papua memang menghendaki ideologi terpisah dari NKRI, dilakukan secara inkonstitusional. Hal itu terlihat baik melalui gerakan dilakukan dengan kekerasan (by violance) atau tanpa kekerasan yang kemudian ditutupi dengan demokratisasi.

Oleh karena itu, menurut Robi siapapun yang memegang prinsip kedaulatan apakah itu aktivis, LSM maupun lembaga independen harus menilai secara objektif dan mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan KST Papua dengan pola terorisme yang sistematis itu sebagai pelanggaran HAM berat (gross violation of human right), bukan bersikap politis yang absurditas.

“KST Papua ini jelas sebagai gerakan dan pola teroris berbentuk gerakan separatis bersenjata yang harus dilakukan penindakan tegas oleh negara, bahkan penindakannya bisa disamakan dengen teroris yang selama ini dilakukan oleh Densus 88 Polri,” tegasnya.

Artinya jangan diskriminatif dengan umat Islam yang baru akan berbuat teror sudah dilabeli terduga teroris sedangkan Kelompok Separatis di Papua yang sudah jelas melakukan teror meskipun di dalam wilayah itu akan tetapi tetap merupakan pola terorsime. []

Satgas Nemangkawi masih terus memburu Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua, yang kini sudah masuk kategori teroris. Penumpasan KST diperlukan intelijen yang lebih kuat untuk menumpas KKB di Papua.

“Butuh intelijen yang lebih kuat dan intelijensia yang lebih gesit hasil gemblengan bertahun-tahun untuk mampu mengantisipasi gerak-gerik KST,” kata Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Peduli Bangsa Nusantara (DPP PBN) Rahmat Bastian.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dalam menanggulangi serangan KKB bisa melalui tindakan counter intelligent, counter action yang efektif. Namun, sebelum mampu menumpas hingga ke akar-akarnya, lebih baik menurut dia, untuk merangkul rakyat di sekitar lokasi agar saksama melihat gerak-gerik KST.

“Satu hal yang tidak kalah penting, kita harus tingkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di sana selama masa pandemi dan resesi ini, agar lebih peduli terhadap aktivitas bela negara yang terjadi di sekelilingnya,” tambahnya.
Ditempat terpisah, peneliti permasalahan Papua dari Makara Strategic Insight, Jim Peterson, mengatakan bahwa berbagai aksi kekerasan yang telah dilakukan oleh KST telah menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat Papua, baik orang asli papua (OAP) maupun masyarakat pendatang. Aksi penegakan hukum serta penindakan dari pemerintah merupakan sinyalemen positif bagi masyarakat di papua. Hasil survey yang dilakukannya menunjukkan bahwa masyarakat di papua cenderung mendukung langkahbtegas pemerintah disana.
“Aksi KST telah menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat Papua, baik orang asli papua (OAP) maupun masyarakat pendatang. Penegakan hukum serta penindakan dari pemerintah merupakan sinyalemen positif bagi masyarakat di papua. Hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat di papua cenderung mendukung langkahbtegas pemerintah disana”, ujar Jim Peterson.

Oleh: Abner Mambrasar (Mahasiswa Papua di Sumatera Utara)

Dalam memajukan tanah Papua, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Papua telah berusaha mewujudkan pembangunan Papua yang lebih baik, seperti menata kembali pemerintahan, termasuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance) pada semua jajaran serta tingkatan. Upaya yang sungguh‐sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara adil dan merata bagi semua, dengan titik berat perhatian diberikan pada rakyat yang hidup di daerah pedesaan dan daerah‐daerah terpencil, serta rakyat miskin di daerah perkotaan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah dalam memajukan Papua, yaitu meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) di seluruh tanah Papua, antara lain: prasarana perhubungan/transportasi dalam rangka membangun jaringan transportasi terpadu (darat, laut dan udara), ketersediaan air bersih, ketersediaan energi dan ketersediaan sistem telekomunikasi yang cukup dan memadai bagi seluruh warga.

Salah satu ide lainnya dalam membangun ekonomi daerah tertinggal adalah pemekaran wilayah, yakni cara suatu daerah membangun ekonominya dengan memperluas wilayah dan terus menerus membangun infrastruktur yang pendanaannya berbeda dengan daerah lainnya yang sudah maju.

Melalui pemekaran wilayah, dana yang digunakan untuk membangun daerahnya menjadi jauh lebih tinggi sehingga infrastruktur yang dibangun semakin banyak. Namun, perlu juga diwaspadai dan dicermati, karena aliran dana yang digelontorkan pemerintah pusat cukup banyak, sehingga tidak jarang Otsus dan pemekaran wilayah sering dijadikan proyek empuk bagi oknum pejabat.

Maka dari itu, masyarakat Indonesia khususnya rakyat Papua sebagai warga negara yang baik harus mendukung dan mambantu perubahan pada daerahnya sendiri, dengan mengawal upaya pemerintah dalam membangun daerah tertinggal di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat semua dengan cara menghukum secara tegas pejabat yang korupsi dana Otsus dan pemekaran wilayah.

Bukan hanya itu, adanya teror dari Gerakan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua menjadi ancaman hambatan beberapa program pemerintah pusat untuk Papua. KST mulai bermain rasis dan mengancam keamanan masyarakat pendatang. Oleh karenanya, mereka harus cepat ditangkap, karena sudah mengobarkan bendera perang.

KST wajib dihukum berat karena sudah berkali-kali melakukan tindak kriminal, mulai dari membeli senjata api secara ilegal, menembak waga sipil, sampai membunuh petugas keamanan. Tanpa KST, Papua akan semakin optimis menjadi lebih aman dan sejahtera.

Mari saatnya semua pihak bersama-sama memajukan Papua dengan mendukung program-program pemerintah untuk Papua. Masyarakat juga bisa menyalurkan ide/gagasan pembangunan Papua melalui pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, sehingga dapat membantu dalam mempercepat kemajuan Tanah Papua.

Sementara itu, menghadapi gerakaan Papua merdeka dan ancaman disintergasi bangsa maupun negara, satu-satunya senjata bagi pemerintah adalah dengan meningkatkan pembangunan di segala bidang dan menciptakan suasana aman dan damai di Papua.

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pemerintah berusaha keras membangun Papua dengan membuat infrastruktur yang memudahkan kehidupan masyarakat. Sehingga tidak ada ketimpangan antara di Papua dan Jawa. Selain itu, pemerintah juga menindak KST dengan serius. Tujuannya agar rakyat di Bumi Cendrawasih tetap aman dari serangan mereka.

Papua adala daerah yang menyimpan potensi yang sangat besar, mulai dari kekayaan hasil tambang, hasil bumi, sampai kecantikan alam. Namun sayangnya keadaan di sana masih identik dengan wilayah yang sangat terpencil. Penyebabnya karena dulu saat masa orde baru belum ada otonomi daerah, sehingga semua menjadi Jakarta-sentris dan Jawa-sentris.

Untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah sejak era reformasi berusaha membangun Papua agar lebih maju. Sejak tahun 2001 ada program otonomi khusus, sehingga mereka bisa lebih modern, dan dibangunlah berbagai infrastruktur seperti Bandara internasional Sentani dan Jembatan Youtefa. Tahun 2021 otsus diperpanjang lagi karena program ini snagat bermanfaat bagi kemajuan Papua.

Rakyat Papua sangat senang karena di era Presiden Jokowi, pembangunan di Papua lebih digiatkan lagi. Yang diperhatikan tak hanya pembangunan fisik, tetapi juga mental dan intelegensia. Anak-anak Papua diberi gedung sekolah yang bermutu dan juga beasiswa sampai universitas, sehingga mereka bisa meraih mimpi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Otomatis saat jadi sarjana, taraf kehidupan bisa membaik.

Selain itu, Papua juga dijadikan tempat berlangsungnya pekan olahraga nasional ke-20. Sehingga ada banyak venue seperti arena aquatic dan Istora Papua Bangkit, yang baru saja diserahkan ke KONI Papua. Setelah PON berakhir, istora bisa dimanfatkan sebagai tempat konser atau acara lain, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Bumi Cendrawasih.

Pemerintah juga memperhatikan rakyat Papua dari segi keamanan, karena masih saja ada gangguan dari kelompok separatis dn teroris (KST)-yang dulu bernama KKB. Mereka diklaim sebagai organisasi teroris karena terus meneror rakyat dan terus meresahkan. KST terus diburu karena tindakannya sudah melewati batas, dengan membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

Satgas Nemangkawi yang terdiri dari gabungan prajurit TNI dan Polri terus memburu anggota-anggota KST, terutama yang menjadi DPO. Misalnya Sabius Walker dan Lekagak Telenggen. Kepala Satgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudussy menyatakan bahwa terhitung sejak 12 mei hingga 12 juni 2021, satgas berhasil menangkap 15 anggota KKB.

Prestasi ini sangat baik karena posisi KST makin terdesak. Salah satu markas mereka di Kabupaten Puncak sudah diserbu, dan akan disusul oleh penelusuran markas selanjutnya. Oleh karena itu, Satgas Nemangkawi diperpanjang masa tugasnya. Masyarakat juga menyetujuinya, karena mereka merasa sangat berterimakasih, karena berkat Satgas, kehidupan jadi lebih aman.

Untuk mendukung Satgas Nemangkawi, maka 400 prajurit TNI dari Batalyon Infantri 315/Garuda diberangkatkan ke Papua, tanggal 12 juni 2021. Tujuannya agar membantu pengamanan di Bumi Cendrawasih, khususnya di daerah Kabupaten Merauke, Asmat, dan Mimika.

Meski ketiga daerah itu tidak terlalu rawan seperti di Kabupaten Puncak, tetapi keberadaan para prajurit tetap diharapkan. Karena pasukan KST bekerja dengan cara gerilya, sehingga ada kemungkinan mereka tiba-tiba mereka menyerang di Mimika atau daerah lain. Keselamatan rakyat lebih penting, oleh karena itu para prajurit bekerja dengan keras demi keamanan warga sipil.

Keberadaan pasukan TNI di Papua disambut baik karena masyarakat paham bahwa mereka ingin membuat suasana aman tanpa ada serangan dari kelompok separatis bersenjata. Selain itu, masyarakat juga bahagia karena saat ini keadaan di Bumi Cendrawasih makin maju, berkat program otonomi khusus yang membangun berbagai infrastruktur dan kemajuan intelektualitas rakyat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat di Provinsi Papua merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui usaha bersama. Namun, tidak mudah membangun Papua jika intensitas dan eskalasi aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap melakukan aksi-aksi teror terhadap rakyat Papua, tidak kunjung usai.

“Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak rakyat Papua untuk menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang yang menjadikan aksi kekerasan dan teror sebagai panglima. Kehadiran personel TNI dan Polri di Papua dalam rangka menumpas KKB guna mewujudkan cipta kondisi untuk memberikan perlindungan keamanan bagi rakyat Papua,” ujar Bamsoet usai bertemu Danjen Kopassus Mayjen (TNI) Mohamad Hasan di Jakarta, Rabu (2/6) malam.

Danjen Kopassus yang hadir atas undangan silahturahmi Ketua MPR ditemani antara lain oleh Wadanjen Kopassus Brigjen (TNI) Tri Budi Utomo, Dangrup 3 Kopassus Kol (Inf) Elvino, Dansat 81 Kopassus Kol (Inf) Benny Caniago serta Kasie Intel Grup 3 Kopassus Kapten Rusdyanto.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan untuk mewujudkan cipta kondisi yang kondusif, tindakan yang segera, tegas, terukur, dan memberi dampak positif bagi kondisi psikologis rakyat Papua harus diperjuangkan. Pendekatan ‘soft power’ tetap diutamakan. Namun, tatkala kondisi ‘memaksa’ tindakan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif, demi melindungi rakyat Papua.

“Saat ini masih ada empat daerah di Papua yang rawan keberadaan KKB. Daerah tersebut Ilaga, Nduga, Kenyam dan Intan Jaya. Saya mendukung tindakan tegas dan terukur yang diambil aparat TNI Polri terhadap kelompok kriminal bersenjata pelaku teror di Papua. Sikat habis sampai ke akar-akarnya,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, penting untuk membangun perspektif dan paradigma yang sama tentang perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab X A (Sepuluh A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa HAM berlaku bagi setiap warga negara, setiap orang, dan bukan hanya berlaku bagi satu kelompok tertentu saja.

“Tidak perlu kita berdebat panjang tentang penegakan HAM dalam menumpas aksi terorisme dan KKB di Papua. Jika ada yang berkata saat aparat TNI – Polri menumpas KKB melanggar HAM, patut dipertanyakan balik, apakah mereka para pelaku teror dan KKB saat membunuh sadis aparat dan memperkosa para wanita serta warga tak berdosa itu memakai teori HAM? Tidak boleh ada toleransi lagi terhadap KKB dan pelaku teror di Papua untuk terus melakukan aksi kejahatan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,” pungkas Bamsoet. (*)