Oleh : Made Raditya )*

FPI kembali berbuat onar karena ketahuan mencaplok lahan milik negara. Mereka mengklaim bahwa tanah itu sudah dibeli, namun tidak ada sertifikat sebagai bukti. Publik makin tidak bersimpati pada ormas itu, karena bertindak seenaknya sendiri dan merugikan negara.

Setelah sang panglima dicokok, FPI kembali jadi headline. Kali ini mereka terciduk dengan semena-mena mengambil alih tanah milik PTPN VII di area Afdeling Cikopo Selatan Perkebunan Gunung Mas, Megamendung, Kabupaten Bogor. Tak tanggung-tanggung, luas tanah yang diserobot sebesar 30,91 hektar. Di atas tanah itu sudah berdiri bangunan untuk Markaz FPI.

Pengambilalihan tanah milik perusahaan negara itu tentu melanggar hukum, karena sertfikat tanahnya masih atas nama PTPN. Mereka bisa ditindak karena membuat bangunan tanpa izin dan merugikan aset PTPN. Gedung yang sudah berdiri bisa diancam dirubuhkan, karena dianggap bangunan liar.

Perwakilan tim kuasa hukum FPI mengelak tuduhan penyerobotan, karena mereka sudah membayar tanah tersebut kepada petani yang mengolah lahan tersebut. Namun buktinya hanya selembar kuitandsi dan surat tanda oper alih lahan dari warga bernama Beni. Spontan pernyataan itu ditertawakan masyarakat, karena mereka tak memiliki sertifikat seperti HGB dan HGU.

Bagaimana bisa seseorang membeli tanah sedemikian luasnya tanpa meminta sertifikat resmi? Jangan-Jangan mereka yang ditipu oleh orang yang mengaku pemilik lahan? FPI katanya punya tim ahli hukum, tapi tidak memahami hukum. Walau sudah tak difungsikan, bukan berarti jadi lahan liar, karena status hukum tanah itu tetap milik negara.

PTPN lalu mensomasi FPI karena mengambil tanah negara tanpa izin, dan markaz syariah milik mereka terancam digusur. Namun ormas itu ngotot dan berkata bahwa lahan itu sudah tak digunakan selama 25 tahun. Padahal menurut sejarahnya, lahan milik PTPN itu yang dulunya diambil alih oleh warga, lalu dibeli oleh FPI.

Gunara, mantan Direktur Manajemen Aset PTPN VII menerangkan bahwa lahan milik FPI itu, menurut sejarahnya, adalah kepunyaan negara yang diserobot oleh penduduk sekitar. Dari total 1.623 hektar lahan itu, yang diambil alih secara sepihak mencapai 352 hektar. Mereka tak bisa mengelak, karena di BPN, sertifikat tanah itu masih atas nama PTPN.

Kasus ini membuat masyarakat heran karena ormas seperti FPI mendirikan markas sekaligus tempat pengajaran di atas lahan yang ternyata berstatus ilegal. Bagaimana bisa mereka mendapatkan keberkahan, jika mengambil alih tanah seenaknya sendiri? Tak heran makin banyak orang yang ingin ormas ini dibubarkan, karena berkali-kali merugikan negara dan berbuat onar.

FPI juga tak bisa beralasan jika banyak lahan negara yang diserobot karena tak difungsikan lagi, dan menanyakan mengapa hanya mereka yang dipermasalahkan? Penyebabnya karena bukan kapasitas mereka untuk mengurusinya. Untuk apa mencampuri masalah negara jika tidak punya jabatan apa-apa di pemerintahan? Mereka hanya bisa menyerang tanpa memiliki bukti otentik.

Indonesia adalah negara hukum, jika FPI melanggar hukum, maka harus ditindak. Mereka tak bisa lagi playing victim dan berakting kembali sambil meminta belas kasih publik, bahwa kasus di Megamendung ini adalah kriminalisasi pemuka agama. Karena yang bersalah adalah seorang warga negara biasa. Menjadi pemuka agama bukan berarti otomatis kebal hukum.

FPI harus mau mengembalikan lahan yang mereka rebut dari PTPN, karena walau tanahnya belum difungsikan lagi, tetap masih sah milik negara. Mereka tak boleh beralasan macam-macam, karena dalam sertifikat terbukti milik PTPN. Masyarakat makin antipati terhadap ormas ini karena selalu menyalahkan negara dan berani menyerobot aset milik pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Hasto Pradipta )*

Telah beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII kepada Pondok Pesantren (Ponpes) Markas Syariah, Megamendung, pimpinan Habib Rizieq Shihab. PTPN VIII meminta Markaz syariah untuk meninggalkan lahan yang disebut miliknya.

Tercatat, surat tersebut tertanggal 18 Desember 2020. Dituliskan, ada permasalah penggunaan fisik tanah HGU PTPN VII, kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,9 hektar oleh Pondok Pesantren Agrokultur Markaz Syariah sejak tahun 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara VIII.

Selain itu, Markaz Syariah diminta untuk menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterima surat ini. Jika somasi tidak diindahkan, maka akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat.

Isi dari surat somasi tersebut adalah :

Sehubungan dengan adanya permasalahan penguasaan fisik tanah HGU PT Perkebunan Nusantara VIII kebun Gunung Mas Seluas +- 30,91 ha yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara VIII, kami tegaskan bahwa lahan yang saudara kuasai tersebut merupakan aset PT Perkebunan Nusantara VII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

Tindakan saudara tersebut merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau pemindahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 385 KUHP, Perpu no 51 Tahun 1960 dan atau Pasal 480 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami memberikan kesempatan terakhir serta memperingatkan saudara untuk segera menyerahkan lahan tersebut kepada PT Perkebunan Nusantara VIII selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima surat ini. Apabila dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterima surat ini saudara tidak menindaklanjuti maka kami akan melaporkan ke kepolisian cq. Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Demikian surat somasi ini disampaikan, atas perhatian dan pengertian diucapkan terima kasih.

FPI juga telah merilis video berisi penjelasan Habib Rizieq mengenai masalah tersebut, intinya, Habib Rizieq mengakui PTPN VIII memiliki hak guna usaha (HGU) yang menjadi Ponpes Markaz Syariah. Namun, tanah itu ditelantarkan selama 30 tahun.

Mengacu pada undang-undang (UU) Agraria, ia berpandangan, jika ada tanah yang terlantar selama 20 tahun tersebut, maka tanah itu bisa menjadi milik penggarap. Ia juga berpandangan HGU bisa batal jika pemilik HGU menelantarkan tanah yang dikelola.

Hak-hak atas tanah sendiri diatur dalam UU nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Khusus untuk hak guna usaha diatur pada bagian IV.

Pada pasal 28 UU Ayat 1 dijelaskan, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagai disebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Kemudian, di ayat 2 dijelaskan HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Di ayat 3 berbunyi HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyatakan secara tegas bahwa tanah milik negara tidak bisa dikuasai oleh perorangan maupun masyarakat.

Juru Bicara Kementerian ATR/BPN M Taufiqulhadi mengatakan, Tanah milik PTPN kembali menjadi negara jika hak kepemilikan PTPN sudah berakhir. Lahan-lahan tersebut tidak bisa dikuasai masyarakat.

Pelepasan hak tanah milik negara amsih bisa dimungkinkan, tetapi harus sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kecuali jika lahan tersebut telah dilepas oleh Menteri BUMN. Untuk dilepaskan oleh BUMN, itu harus diajukan terlebih dahulu.

Hal ini telah jelas bahwa lahan tersebut tengah mengalami sengketa, oleh karena itu FPI haruslah mengembalikan lahan kepada negara, karena tanah milik negara tidak bisa dikuasai oleh perorangan ataupun masyarakat. Sehingga cepat atau lambat FPI harus mengosongkan lahan tersebut untuk kemudian dikembalikan kepada negara.

)* Penulis adalah kontributor Masyarakat dan Jurnalis Bersatu (MAJU)