Oleh : Dian Ahadi )*

Pemerintah mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyempurnaan regulasi tersebut diyakini akan mampu meningkatkan investasi di Indonesia.
UU Cipta Kerja adalah UU yang paling terkenal karena mengatur banyak hal, mulai dari ekonomi sampai investasi. Sejak kelahirannya di akhir tahun 2020, UU ini mendapat pro dan kontra. Ketika ada pihak yang tidak menyetujuinya maka Presiden mempersilakan orang atau pihak tersebut untuk mengajukan tuntutan ke MK. Kemudian MK memerintahkan agar UU ini direvisi dan diberi tenggang waktu maksimal 2 tahun.

Revisi UU Cipta Kerja memang belum diresmikan karena masih dalam masa penggodokan. Akan tetapi pemerintah menjamin bahwa versi revisinya akan lebih baik lagi. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, menyatakan bahwa pembahasan ulang (revisi) UU Cipta Kerja diharapkan akan membuat senang semua pihak.

Rahmad menambahkan, ketika UU Cipta Kerja selesai direvisi maka hasilnya akan memuaskan, baik pekerja maupun pengusaha. Dalam artian, ketika UU ini direvisi maka klaster ketenagakerjaan yang paling disorot. Diharapkan setelah resmi ada revisinya maka gaji pegawai dan upah minimumnya ada perbaikan.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago, juga berharap ada win-win solution pada revisi UU Cipta Kerja. Dengan harapan ada penambahan lapangan kerja dan juga investasi. Dalam artian, tidak mungkin pada versi revisi UU tersebut klaster investasinya dihapuskan. Justru klaster itu yang amat penting karena akan meningkatkan penanaman modal di Indonesia.

Dengan adanya UU Cipta Kerja maka investasi di Indonesia jadi naik. Tahun 2021 lalu realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah dan target tahun 2022 adalah 1.200 triliun rupiah. Hal ini amat bagus karena makin banyak investasi maka makin banyak devisa yang masuk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa UU Cipta Kerja meningkatkan bisnis dan investasi di Indonesia. UU Cipta Kerja memang jadi ‘senjata’ untuk memperbanyak masuknya penanam modal asing ke Indonesia. Penyebabnya karena persyaratan untuk berinvestasi dipermudah dan pengurusan izinnya bisa dilakukan secara daring yakni melalui, online single submission.

Jika ada pengurusan secara online maka amat disukai oleh pengusaha asing yang ingin segala urusan berlangsung dengan cepat, praktis, dan tidak bertele-tele. Lantas bagaimana jika UU ini masih dalam perbaikan? Versi revisi dari UU Cipta Kerja memang belum keluar tetapi UU ini masih tetap berlaku, jadi para pengusaha tidak usah takut. Mereka lebih bebas untuk membuat usaha baru di Indonesia.

Selain investasi, UU Cipta Kerja juga akan menciptakan lapangan kerja, yang merupakan efek domino positif dari kemudahan investasi. Ketika maraknya penanaman modal maka makin banyak perusahaan yang berdiri dan otomatis butuh banyak karyawan. Masyarakat bisa melamar kerja di sana dan menjadi pegawai, serta mendapat gaji tiap bulan.

Lapangan kerja memang sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Jika banyak pengangguran maka bahaya bagi perekonomian karena makin sedikit yang belanja, karena memang mereka tak punya uang. Padahal roda perekonomian harus bergulir dan caranya adalah dengan memperbanyak pembelanjaan oleh masyarakat.

Saat ini kita sedang menunggu versi revisi dari UU Cipta Kerja, yang tentunya diharapkan akan lebih baik daripada versi awalnya. Nantinya UU ini akan makin sempurna dan jadi win-win solution bagi para pengusaha maupun pekerjanya, terutama di klaster ketenagakerjaan. Selain itu, dalam klaster investasi juga diperbaiki agar benar-benar mempermudah masuknya penanam modal asing ke Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) penambahan tiga provinsi di Papua, yang terdiri dari Papua Selatan (Ha Anim), Papua Tengah (Meepago), dan Papua Pegunungan Tengah (Lapago) oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memunculkan respon dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Menurutnya, penetapan tiga provinsi baru tersebut sangat berarti untuk masa depan Papua. Adanya Undang-undang Otsus melindungi berapapun provinsinya, semangat ke-Papuaan yang harus dijaga. Adanya pro dan kontra merupakan hal biasa dalam proses menuku suatu perubahan. Sesuatu yang baik harus diperdebatkan, karena itu menjadi hal penting dan menarik.

Munculnya RUU pemekaran tiga provinsi baru menjadi ruang yang harus dikelola sebaik mungkin, karena nantinya akan diwariskan oleh anak-anak muda kreatif Papua. Pemekaran hanya terkait batas administrasi, sementara semangat ke-Papuaan harus terus terjalin tanpa henti.

“Karena itu, ekonomi kreatif akan di situ, musik, budaya mereka apapun itu, keindahan-keindahan mereka, itu yang akan menjadi destinasi pariwisata yang menarik untuk orang Papua bisa hidup dari situ. Tidak perlu bikin rusak hutannya, tidak perlu bikin rusak tanahnya seperti galian tambang segala macam, bikin ribut dan orang menjadi korban. Selain kita jaga keunikannya Tanah Papua untuk menjadi destinasi pariwisata, juga bisa menjadi dalam perdagangan karbon di masa yang akan datang,” jelas Mathius Awoitauw.

Pemekaran Wilayah Menciptakan Lapangan Kerja

Sementara itu, hal senada juga dinyatakan melalui apresiasi khusus Dewan Adat Mamberamo. Albert Bilasi merupakan pengganti tampuk pimpinan Dewan Adat Mamberamo yang sebelumnya ditinggalkan oleh Almarhum Bapak Wempi Bilasi, secara tegas menyampaikan dukungan penuh atas hasil putusan yang telah disahkan oleh Baleg DPR RI.

Menurutnya, hadirnya provinsi baru bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang papua dan dapat mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi di tanah papua. Menyikapi berbagai demonstrasi Penolakan Otonomi Kusus (OTSUS) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan kelompok dan aliansi di berbagai daerah Albert sangat menyangkan tindakan tersebut. Menurutnya kehadiran otsus selama ini sudah sangat membantu pemerintah dan masyarakat.

“Saya pikir kalau mau tolak otsus itu sudah terlambat artinya secara kasar memang tidak terlihat buktinya tapi kita dapat melihat lewat contoh-contoh kecil orang papua yang dulunya tidak punya mobil sekarang bisa memiliki, yang dulunya tinggal di rumah sederhana sekarang bisa tinggal di rumah layak huni, anak-anak kita bisa mencapai pendidkan yang tinggi, jadi saya rasa kita perlu melihat hadirnya sedikit demi sedikit telah mengangkat harkat dan martabat orang Papua”, tegasnya.

Tiga Provinsi Baru Percepat Pemerataan Pembangunan Papua

Dari pihak legislatif, Ketua DPR Puan Maharani dalam pernyataannya juga mendukung rencana pemekaran wilayah tiga provinsi di Papua. Menurutnya, Penambahan provinsi di Indonesia bagian timur dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua dan untuk melayani masyarakat Papua lebih baik lagi. Adanya pemekaran wilayah di Papua juga bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Puan juga memastikan beleid soal pemekaran wilayah, nantinya akan tetap diselaraskan dengan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Dalam pembahasan RUU tersebut nantinya agar memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua,” pungkas Puan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abdul Karim )*

Pemerintah serius untuk menyederhanakan regulasi di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Payung hukum tersebut diyakini mampu mempermudah investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Pada 2 November 2020, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Tujuan UU tersebut adalah untuk memudahkan investasi, menyederhanakan aturan, mendorong terciptanya lapangan kerja, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, serta menghilangkan ego sektoral.

Terdapat banyak kemudahan yang terkandung dalam UU Ciptaker, diantaranya yang paling sering disoroti adalah kemudahan untuk mengurus izin berusaha. Jika Selama ini mengurus izin berusaha identik dengan proses yang rumit dan memakan banyak waktu. UU Ciptaker memungkinkan kompleksitas proses perizinan izin usaha menjadi lebih singkat dan sederhana.

Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan izin usaha, tentu saja diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Serta menarik investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jika angka investasi meningkat tentu saja lapangan kerja akan semakin terbuka di berbagai sektor, sehingga jumlah pengangguran akan semakin berkurang.

Dalam periode sebelumnya, tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyulitkan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut. Namun kesulitan ini akhirnya berangsur teratasi pasca adanya UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja juga memiliki keunggulan dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Merujuk catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia memiliki visi untuk menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia, serta memiliki PDB Rp 27 juta per kapita perbulan pada tahun 2045. Wajar jika Indonesia berharap pada UU Ciptaker yang membuat iklim berusaha menjadi kondusif, bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas pekerja.

Pada kesempatan Economic Outlook 2022, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu substansi undang-undang Cipta Kerja adalah perizinan untuk investasi. Jadi UU Cipta Kerja merupakan pintu jalan untuk meningkatkan realiasasi investasi di tahun 2022. Dalam UU Cipta Kerja pasal 174 disebutkan kewenangan perizinan yang ada pada kementerian/lembaga dan kepala daerah dimaknai sebagai kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada pejabat tersebut. Kewenangan tersebut akan diatur malalui norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Sebuah survei yang dilakukan oleh Standard Chartered pada Maret 2021 menunjukkan, bahwa perusahaan Amerika Serikat dan Eropa telah menempatkan Indonesia di peringkat ke 4 se-ASEAN sebagai negara yang paling disukai dalam hal peluang membangun atau memperluas sumber daya, penjualan atau operasi perusahaan selama enam hingga dua belas bulan ke depan. Pada survei Borderless Business Studies tersebut, disebutkan bahwa sebesar 42 persen dari perusahaan AS dan Eropa melihat potensi pertumbuhan terbesar berada di pasar luar negeri.

Berkaca pada hasil survei tersebut, tercatat 35% korporasi secara keseluruhan dan 43% secara korporasi di AS mengindikasikan soal persyaratan regulasi masih menjadi perhatian nomor satu dari pelaku usaha yang hendak berekspansi ke Indonesia. Meski UU Cipta Kerja salah satunya menjanjikan kepastian berusaha dan kemudahannya.

Sementara itu terkait dengan implementasi UU Ciptaker, Menko Airlangga juga menyampaikan, BKPM telah mencatat kenaikan realisasi usaha pada tahn 2021 sebesar 7,8 persen (YoY Januari-September) dengan nilai usaha sebesar Rp. 659 Triliun. Pemerintah juga akan terus mendorong kemudahan berusaha di Indonesia melalui perbaikan sistem, agar bisa mendapatkan pelaku usaha berkualitas.

Salah satu peraturan turunan dari UU Ciptaker adalah Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan pengurusan perizinan sudah harus berbasis elektronik via Online Single Submission (OSS). Semua proses tersebut dilakukan di Kementerian Investasi dan dilakukan secara transparan.

UU Ciptaker merupakan formulasi yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan di sektor ekonomi. Investasi dan pembukaan lowongan kerja adalah 2 hal yang bisa menguatkan perekonomian di Indonesia, sehingga dibutuhkan regulasi yang mampu mempercepat proses investasi serta perijinan dalam berusaha.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa pembangunan IKN justru dibutuhkan karena adanya pandemi.

Perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Pembangunan IKN diharapkan dapat juga sebagai pemicu perkembangan daerah penunjang di sekitarnya yakni Balikpapan dan Samarinda. Disiplin perencanaan dan pembangunan adalah hal yang sangat penting. Pemerintah ingin menawarkan sebuah kota yang ramah lingkungan dan melakukan reforestasi, tidak justru merusak hutan.

“Pemindahan ibukota justru semakin dibutuhkan karena adanya pandemi. Sebenarnya jika ingin melakukan pemulihan ekonomi maka membutuhkan playground, salah satunya adalah IKN yang diciptakan untuk menggerakan ekonomi dan menggerakan industri lain,” ujar Suharso.

Suharso juga menambahkan bahwa pembangunan IKN setidaknya akan menyerap 500.000 lapangan kerja.

“Hal ini tentu sesuatu yang berharga di saat-saat (pandemi) ini. Ini mengembalikan jam kerja yang hilang dan menciptakan lapangan kerja baru. Investasinya juga begitu luas, ada air bersih, listrik, pembangunan gedung, jalan, dan banyak fasilitas pendukung lainnya. Ada kawasan komersil, pendidikan, dan kesehatan di sana,” tambah Suharso.

Oleh : Yasin )*

Aturan turunan UU Cipta kerja yang baru akan membuka lapangan kerja baru. Pasalnya, dalam perpres ini disebutkan bahwa ada larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika tidak ada monopoli, maka pengusaha bisa bersaing secara sehat, dan tumbuh bersama. Sehingga usaha mereka makin besar dan membutuhkan banyak karyawan baru.

UU Cipta Kerja yang sering disebut dengan UU sapu jagat, membawa dampak positif bagi banyak hal di Indonesia. Karena pada UU ini, ada belasan klaster, mulai dari investasi hingga kehutanan. Klaster investasi dan UMKM yang jadi unggulan, karena bisa menolong para pengusaha, berkat kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.

Saat para pengusaha ditolong oleh pemerintah, maka otomatis karyawan juga diuntungkan. Karena ketika birokrasi dipermudah, bisnis akan berjalan dengan lancar. Ketika bisnis membesar maka butuh karyawan baru dan membuka lapangan pekerjaan baru pula. Sehingga jumlah pengangguran akan berkurang dan daya beli masyarakat naik.

Selain UU Cipta Kerja, ada pula aturan turunannya yang melengkapi, sehingga lebih detail dan mempermudah implementasinya. Ada 44 peraturan presiden dan peraturan pemerintah, yang baru saja diresmikan. Dalam aturan turunan UU Cipta Kerja juga ada pasal yang membentuk efek domino positif, sehingga akan membuka lapangan kerja baru.

Pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dijelaskan tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko. Sehingga bisnis dibagi jadi 3 kriteria: resiko tinggi, sedang, dan rendah. Usaha kecil dan menengah dianggap beresiko rendah, sehingga tak usah mengrus izin HO, tetapi hanya butuh nomor izin usaha (NIB).

NIB bisa diurus secara online maupun offline, dan bisa didapatkan hanya dalam seminggu. Dengan kemudahan ini, maka pengusaha bisa melegalkan bisnisnya, dan dengan mudah mendapatkan kredit Bank. Usaha akan makin maju berkat tambahan modal, dan otomatis mengurangi pengangguran. Karena pengusaha butuh makin banyak karyawan.

Selain memudahkan perizinan usaha, aturan turunan UU Cipta Kerja juga melarang keras adanya monopoli usaha. Jika dulu ada pengusaha kelas kakap yang kongkalikong dengan oknum, maka sekarang tidak bisa. Karena monopoli bisnis diharamkan di Indonesia. Sehingga akan ada keadilan, dan para pengusaha bisa bersaing secara sehat.

Jika monopoli dihapuskan, maka pengusaha kelas teri bergembira. Karena mereka bisa berlomba-lomba dengan pengusaha lain, walau masih berstatus usaha kelas kecil. Mereka bisa mendapatkan pembeli dengan fair dan tidak takut akan monopoli pasar.

Saat usaha kecil dan menengah mampu bersaing dan makin maju, maka pelan-pelan bisnisnya akan berkembang. Sehingga omzet makin naik. Akhirnya, pengusaha butuh lebih banyak karyawan. Misalnya untuk bagian pengantaran, kasir, dll. Jumlah pengangguran di Indonesia akan berkurang karenanya.

Mengapa pemerintah fokus untuk pembukaan lapangan kerja baru? Karena pengangguran adalah masalah yang sangat serius. Ketika banyak yang menganggur maka bagaimana masa depan anak-anak? Sang ayah frustasi dan tidak bisa membeli sekadar beras dan ikan asin, dan bingung saat akan membayar SPP dan tagihan listrik.

Begitu hebat efek dari sebuah UU dan peraturan pemerintah serta peraturan Presiden. Pemerintah membuat aturan-aturan ini untuk mensejahterakan rakyat. Karena Presiden sadar begitu banyak masyarakat yang terdampak saat pandemi. Untuk mengatasi efeknya, maka implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya harus dikontrol dengan baik.

Oleh karena itu, kita semua wajib mendukung aturan turunan dan UU Cipta Kerja, karena bisa membawa efek positif bagi seluruh WNI. Pengangguran akan terselamatkan karena dibukanya banyak lowongan kerja baru, sebagai efek domino positif dari UU ini dan aturan turunannya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Riau

Oleh : Robert Kamindra )*

Pendirian PT (Perseroan Terbatas) kini bisa dilakukan tanpa memerlukan akta notaris. Kemudahan ini berlaku untuk badan hukum baru yang dibentuk pemerintah lewat UU Cipta Kerja, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability).

Selama ini pendirian PT Wajib dilakukan dengan akta notaris dan minimal pengurus 2 orang. Yakni komisaris dan atau direktur. Tapi dalam perseroan perseorangan ini, cukup satu saja tanpa perlu komisaris.

Sebelumnya, pemerintah telah mengundangkan 49 aturan turunan UU Cipta Kerja. Salah satunya peraturan pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Ketentuan terkait PT tanpa akta notaris tersebut tertuang di dalam PP tersebut. Sehinga kini, PT bisa didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik saja.

Meski demikian, bukan berarti kebijakan ini meniadakan peran akta notaris. Karena para notaris diharapkan dapat membantu mereka yang akan mendirikan perseroan perorangan secara elektronik.

Hal ini tentu saja menepis anggapan bahwa pemerintah menyengsarakan rakyat dengan UU Cipta Kerja. Sebab regulasi tersebut justru memiliki tujuan untuk memberantas aturan tumpang tindih, khususnya tekait perizinan.

Pemerintah juga memiliki terobosan agar regulasi yang tertulis dalam UU Cipta Kerja mampu mempermudah pengusaha dalam membangun perseroan terbatas (PT). Salah satu poin dipermudahnya adalah pembuatan PT yang tidak ada lagi modal minimum.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyatakan bahwa pihaknya menginginkan agar ke depan, para pelaku UMKM dapat terhubung ke lembaga perbankan, termasuk juga koneksi ke perpajakan dan BPSJ.

Ia menuturkan, bahwa transformasi lain yang sekira penting menjadi target, yakni tentang bagaimana transformasi dari sektor informal menjadi formal. Maka dari itu, kemudahan perizinan dalam omnibus law UU Cipta Kerja Betul-betul kita berikan.

Hal tersebut perlu dilakukan agar kegiatan usaha para pelaku UMKM dapat terus berjalan dan kemudian mereka memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Teten berujar, UU Cipta Kerja, pihaknya akan memberikan semua insentif untuk memungkinkan UMKM dapat bertransformasi dari informal ke formal. Perlu kita ketahui bahwa masalah dari high cost economy Indonesia tidak hanya dialami oleh usaha manufaktur besar, melainkan juga terjadi di level UMKM.

Rumitnya birokrasi dan perizinan yang panjang ternyata memiliki dampak pada terbukanya peluang bagi terjadinya high cost economy dan ketidakpastian usaha. Lebih jauh, Teten menjelaskan UMKM di Indonesia tidak didesain rantai pasok. Sehingga akses terhadap pembiayaan juga masih relatif berat meskipun banyak sekali pembiayaan untuk UMKM.

Dirinya juga berharap bahwa dengan membangun UMKM dan koperasi yang berbasis rantai pasok melalui dorongan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Hal ini menurut Teten menjadi sangat penting.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan peran kementeriannya di UU Cipta Kerja, yaitu di cluster administrasi. Dirinya menjamin bahwa UU Cipta Kerja akan mempermudah izin dalam mendirikan usaha.

Tito menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam mengurus izin usaha. Hanya, mekanisme dan prosedur dalam membuat izin usaha dipangkas seminim mungkin.

Dia mengatakan bahwa sistem administrasi yang ada saat ini terbilang cukup rumit, bahkan bisa berbulan-bulan. Mantan Kapolri tersebut membandingkan lamanya pengurusan perizinan di Indonesia dengan negara lain yang selesai dalam hitungan jam.

Jika di luar negeri perizinan bisa selesai dalam waktu beberapa jam saja, di Indonesia perizinan bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, hal ini karena birokrasi yang memaksa pengusaha harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak sehingga terkesan dipingpong ketika mengurusnya.

Tito juga menuturkan bahwa pihaknya akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang prosedur izinnya disederhanakan. Identidikasi jenis usaha ini diperkirakan akan selesai bulan depan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Salah satu turunan pada UU Cipta kerja adalah penyederhanaan jenis dan prosedur berusaha di daerah, yang artinya akan ada peraturan pemerintah untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha apa saja yan harus disederhanakan dan prosedurnya seperti apa.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja merupakan kebijakan yang mendukung akselerasi perkembangan ekonomi dengan berbagai formula yang mampu memudahkan pendirian lapangan kerja.

)* Penulis aktif dalam Forum Literasi Publik Semarang

Oleh: Putu Raditya )*

DPR dan Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja sebagai salah satu terobosan untuk memangkas regulasi. Produk hukum tersebut juga diyakini banyak membawa kontribusi positif dalam memudahkan membuka usaha hingga lapangan kerja.

Pemerintah berkomitman untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan (PP) UU Cipta Kerja, dengan telah melakukan pembahasan bersama para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan semua aspirasi dan masukan dari masyarakat dan dunia usaha yang telah diterima melalui berbagai kanal serap aspirasi yang sudah disiapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penyelesaian keseluruhan RPP dan Perpres tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan utama pembuatan UU Cipta Kerja, yaitu sebagai bentuk Reformasi Regulasi dan upaya Debirokratisasi, sehingga mendorong terciptanya layanan pemerintah yang lebih efisien, mudah dan pasti dengan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Airlangga menuturkan, peraturan pelaksanaan ini juga untuk mencapai tujuan UU Cipta Kerja yang mendorong tumbuhnya lebih banyak lapangan kerja yang tersedia, kemudahan perizinan berusaha, hingga mendorong masyarkat membuka usaha baru, penguatan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta upaya pencegahan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sesuai arahan Presiden, Pemerintah telah membuka dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi sejak awal proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Menko Airlangga berujar, sejak awal pemerintah telah membuka dan menyediakan 4 kanal utama bagi masyarakat luas untuk menyampaikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yakni melalui Portal dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui surat resmi ke Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait.

Ada pun jumlah masukan yang diterima melalui keempat kanal utama tersebut hingga 25 Januari 2021, diantaranya.

  1. Melalui Portal UU Cipta Kerja dan Posko Cipta Kerja sebanyak 112 masukan melalui web-form, 48 melalui email dan akses ke Portal (hits) sebanyak 4,88 juta pengakses.
  2. Masukan melalui Acara Serap aspirasi yang dilaksanakan secara luring di 15 daerah seluruh Indonesia, dengan mencatat masukan sebanyak 38 berkas masukan.
  3. Aspirasi dan masukan melalui Tim Serap Aspirasi (TSA) yang menampung, membahas dan memberikan rekomendasi sebanyak 227 berkas masukan.
  4. Melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian maupun ke Kementerian dan Lembaga Terkait, sebanyak 72 berkas masukan.

Untuk mendapatkan masukan yang cukup dari akademisi serta praktisi hukum, telah dilaksanakan pula pembahasan dengan sejumlah akademisi dari Fakultas-fakultas Hukum, serta menunjuk beberapa ahli yang dikoordinasikan oleh Prof Romli Atmasasmita. Para Konsultan Hukum juga aktif memberikan masukan, baik dari sisi perspektif hukum maupun terhadap implementasinya.

UU Cipta kerja memang didesain pemerintah untuk meringankan beban pengusaha kecil, karena ada beberapa pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dapat mengubah nasib mereka menjadi lebih baik lagi di masa depan.

Pada pasal 91 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan UMKM akan lebih mudah. Jika sebelumnya pengusaha harus datang mengurus langsung ke Dinas Perizinan dan melewati birokrasi yang berliku-liku, maka saat ini bisa didaftarkan via online. Dengan syarat harus melampirkan surat izin usaha dari Ketua RT serta KTP yang masih berlaku.

Terhadap PP dan Perpres yang ditetapkan dengan mempertimbangkan luasnya cakupan dan dinamika perubahan yang terjadi, pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan nasional.

Jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sebanyak 54 peraturan, dimana 2 sudah ditetapkan dalam bentuk PP (PP 73/2020 dan PP 74/2020), sedangkan yang dalam proses penyelesaian sebanyak 52 peraturan pelaksanaan, terdiri dari 47 RPP dan 5 Rperpres.

Pengusaha kecil seperti pelaku bisnis UMKM haruslah menjadi bagian dari supply chain yang besar. Keberpihakan terhadap industrial estate, misalnya, keberpihakan dimana harus tersedia fasilitas dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM.

UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan. Seperti memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang (2020-2040), kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Pelaksanaan atau implementasi UU Cipta kerja tentu harus diapresiasi, karena langkah ini akan memungkinkan adanya lapangan kerja baru sehingga banyak angkatan kerja yang terserap.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Raditya )*

UU Cipta Kerja membawa hasil positif di Indonesia, karena memperbanyak lapangan kerja, berkat masuknya investasi asing. Selain itu, dipermudahnya birokrasi membuat gampangnya pengusaha mengurus perizinan. Sehingga bisnisnya bisa berkembang pesat dan menambah karyawan, serta mengurangi pengangguran.

Hantaman badai corona membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, karena banyak perusahaan yang merugi. PHK massal membuat masyarakat resah, karena harus menjalankan kehidupan yang susah. Padahal harga sembako dan barang-barang lain terus naik, sementara uang pesangon mereka makin menipis.

Pemerintah berusaha keras agar masyarakat kembali hidup tenang dan mendapat mata pencaharian dengan meresmikan UU Cipta Kerja. Setelah UU ini diberlakukan di lapangan (lengkap dengan prepres dan peraturan pemerintah sebagai turunannya), maka lapangan kerja baru akan terbuka. Sehingga masyarakat yang menganggur akan bekerja kembali.

Moch Fauzie Said, akademisi dari Universitas Brawijaya Malang menyatakan bahwa UU nomor 11 / tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan mempermudah pelaku usaha untuk membuka usaha, dan berimbas pada pembukaan banyak lapangan kerja. Dalam artian pengangguran akan diserap, karena banyak bisnis baru yang butuh karyawan.

Dalam UU Cipta Kerja memang ada klaster perizinan yang membuat pengusaha bisa membuka bisnis dengan mudah. Penyebabnya karena izin dibagi berdasarkan resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Bisnis dengan resiko rendah misalnya warung kelontong, usaha kue kering rumahan, katering harian, dan lain-lain.

Pengusaha yang masih level UMKM termasuk bisnis beresiko rendah. Sehingga ia tak harus mengurus izin HO yang mencapai jutaan rupiah. Namun hanya perlu nomor induk berusaha, dan bisa diurus secara online, sehingga legalitas didapatkan dengan mudah. Jika sudah punya izin usaha, maka bisnisnya akan lancar karena dianggap sah oleh pemerintah.

Jika usahanya lancar maka akan diperbesar, dan ada efek domino positif, yakni mengurangi pengangguran. Penyebabnya karena ia butuh karyawan lagi, misalnya untuk bagian kurir, administrasi, dan lain-lain. UU Cipta Kerja membuktikan bahwa ia menambah lapangan kerja dan menguntungkan juga bagi karyawan, tak hanya bagi pengusaha.

Moch Fauzie Said melanjutkan, walau UU ini menambah tenaga kerja, namun perlu dilihat kualitas pegawainya. Kondisi sumber daya manusia di Indonesia memang cukup bagus, namun belum merata. Dalam artian, tidak semua lulusan universitas memiliki kecakapan yang sama, tergantung dari orangnya.

Untuk mengatasi agar SDM di negeri ini membaik, maka pemerintah bisa melakukan beberapa cara. Misalnya dengan memberi program untuk menambahkan skill bagi mahasiswa. Agar nanti saat sudah jadi sarjana, punya nilai plus dan mudah mendapatkan pekerjaan.

Keterampilan yang bisa diberikan dalam kursus singkat di antaranya adalah kemampuan menguasai beberapa program seperti Photoshop, CorelDraw, dan Canva. Juga skill berbahasa asing seperti Inggris dan Mandarin. Sehingga mereka akan bisa mendesain sendiri, karena kemampuan graphic design saat ini dianggap sebagai skill dasar dari seorang pegawai baru.

Selain itu, mereka juga belajar skill dasar lain, misal menyetir mobil dan memiliki SIM A. Soft skill juga diperlukan dan bahkan ada perusahaan yang lebih mengutamakannya. Misalnya kemampuan calon pegawai untuk bekerja di bawah tekanan, apakah ia bekerja tepat waktu dan tidak pernah terlambat rapat, memiliki kemampuan sosial yang baik dengan rekan kerja, dan lain-lain.

Jika calon pegawai punya skill tambahan dan melengkapinya dengan soft skill, maka ia akan lekas mendapat pekerjaan. Lapangan kerja juga terbuka lebar untuknya, karena ada banyak perusahaan yang baru dibuka, berkat klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM dari UU Cipta Kerja. UU ini membawa efek positif yang sangat baik bagi masa depan para pekerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pembukaan lapangan kerja menjadi hal yang serius, karena sejak pandemi 8 bulan lalu, banyak orang yang jadi pengangguran. Padahal hal ini bisa menambah masalah sosial baru. Untuk mencegah kekacauan, maka UU Cipta Kerja hadir, agar lapangan kerja baru dibuka. Sehingga banyak orang bisa bebas dari status pengangguran.

Saat awal diresmikan, bulan oktober 2020, banyak orang kaget dengan UU Cipta Kerja. Karena baru kali ini Indonesia punya Undang-Undang sapujagat yang mengatasi hampir semua permasalahan, mulai dari bidang ekonomi, investasi, sampai ketenagakerjaan. Selain mengatasi masalah finansial negara, UU ini juga bsa mempercepat pembukaan lapangan kerja.

Yenny Widianty, akademisi Institut Teknologi Indonesia, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dibutuhkan untuk percepatan penciptaan lapangan kerja. UU ini bagus karena bisa menghilangkan hambatan peraturan, sehingga mempercepat dibukanya lowongan kerja baru.

Dalam UU Cipta Kerja, birokrasi memang disederhanakan sehingga akan memudahkan langkah para pengusaha. Pertama, izin diubah menjadi berbasis resiko: tinggi, sedang, dan rendah. Bisnis resiko tinggi artinya usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya pertambangan batu bara, tembaga, perak, dan hasil bumi yang lain

Sementara bisnis resiko sedang adalah usaha yang indikatornya dari teknologi yang digunakan, analisis dampak lingkungan, kapasitas produksi, luas lahan yang dikerjakan, dan lain-lain. Bisnis resiko menengah dibagi 2: menengah rendah, misalnya bisnis wisata alam dan manajemen penginapan. Juga menengah tinggi, misalnya industri mesin dan konstruksi.

Bisnis UMKM masuk dalam kategori resiko rendah. Karena dianggap tidak mencemari lingkungan dan luas lahan yang digunakan hanya sedikit. Misalnya warung kecil, usaha bakery rumahan, konveksi kecil-kecilan dengan karyawan tidak lebih dari 10 orang, dan lain-lain.

Untuk mendapatkan izin, hanya perlu NIB (nomor izin berusaha), dan tidak usah mengurus izin HO yang mahal. Dalam UU Cipta Kerja, pembuatan NIB memudahkan pengusaha cilik. Mereka hanya perlu mengisi formulir registrasi dan melampirkan fotokopi KTP, NPWP, dan surat penting lain.

Pengurusan izin hanya perlu beberapa langkah, dan bisa dilakukan via offline (di kantor dinas) atau via online. Ketika pengusaha mendapat izin dengan mudah, maka ia bisa mengembangkan bisnisnya tanpa terhambat rumitnya birokrasi yang memusingkan. Karena bukan rahasia lagi, ketika akan mengurus izin, harus membayar biaya tinggi plus menunggu berbulan-bulan.

Saat usaha perbisnis itu berkembang setelah mendapat izin, maka ia bisa memperlebar sayap dan menambah cabang bisnis. Otomatis akan mempercepat pembukaan lowongan kerja baru, karena ia butuh karyawan lagi. Hal ini yang dimaksud Yenny sebagai kelebihan UU Cipta Kerja, yang bisa mengurangi jumlah pengangguran.

Banyaknya pengangguran menjadi masalah sosial yang serius, karena ketika terlalu banyak yang tak punya pekerjaan, bisa memicu kriminalitas. Karena demi sesuap nasi, mereka yang gelap mata bisa mencopet dompet dan perhiasan emas. Jalan yang haram dipilih, karena sudah buntu, di mana lagi akan mencari pekerjaan yang halal.

Jika UU Cipta Kerja dijalankan di lapangan secara menyeluruh, maka jumlah pengangguran akan berkurang drastis. Mereka bisa lega karena mendapat pekerjaan, dan tak lagi tergoda untuk berbuat dosa, ketika bingung karena tak punya beras sama sekali. Masyarakat bisa hidup dengan aman, tanpa takut saat harus keluar rumah.

UU Cipta Kerja membuktikan sekali lagi bahwa ia tak hanya menolong para pebinis kecil, tapi juga para pengangguran. Karena berkat UU ini, banyak lapangan kerja dibuka, sebagai efek domino positif dari dimudahkannya bisnis UMKM. Pebisnis kecil bisa mendapat izin usaha dengan mudah dan memperbesar usahanya, dan membuka lowongan kerja baru.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang