Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai kebijakan larangan mudik yang diambil pemerintah sudah tepat. Pasalnya berdasarkan tes acak terhadap 6.472 pemudik di 381 titik pengetatan mudik, diketahui sebanyak 4.123 orang prositif Covid-19.

Sebelumya pemerintah melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.”Kami yakin kebijakan larangan mudik ini sudah tepat. Oleh karena itu kita harus terus sosialisasikan secara totalitas agar masyarakat memhaami dan mematuhi untuk tidak pulang kampung demi keselamatan bersama,” kata Sandiaga.

Terkait tempat pariwisata yang akan menjadi titik tujuan masyarakat pada libur lebaran, Sandiaga mengatakan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta memastikan sekaligus memantau destinasi wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

“Pemantauan kesiapan destinasi wisata di masing-masing wilayah lokal kami terus koordinasi,” tegasnya.

Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan sebanyak 1,2 juta warga telah meninggalkan Jakarta dengan menyiasati larangan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei dengan mudik lebih awal atau mencari jalan lain untuk lolos dari penyekatan polisi.

Fadil menegaskan warga yang kembali ke ibukota wajib menjalani tes swab antigen dari daerah asal guna mendeteksi virus korona. Setelah itu pihaknya akan menggelar tes swab antigen saat arus balik di titik penyekatan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa pegawai ATR/BPN dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik pada periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021. “Kita belum terbebas dari pandemi Covid-19. Larangan mudik ini tentunya diambil dengan pertimbangan matang oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran Covid-19,” ujarnya, Jumat (7/5).

Namun, kata dia, pelarangan bepergian keluar daerah ini dikecualikan apabila pegawai melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting. Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Ingatkan Pekerja Patuhi Larangan Mudik Lebaran Selain itu, kata dia, harus terlebih dahulu memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat eselon II atau kepala kantor satuan kerja.

Senadaa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik lebaran 2021. Larang itu berlaku dari 6 Mei-17 Mei 2021, yang dituangkan dalam surat Edaran Nomor 440/40120, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 27 April 2021.

Bagi ASN yang melanggar akan mendapat sanksi tegas sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK serta dengan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sekda Sleman, Harda Kiswaya mengatakan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 bagi ASN ini mengacu Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Secara resmi Pemerintah telah melarang mudik Lebaran 2021 mulai 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona, yang kasusnya umum naik saat libur panjang.

Adapun, larangan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Namun larangan mudik Lebaran ini memiliki pengecualian, seperti masyarakat tertentu baik yang memiliki tugas atau kepentingan mendesak. Mereka adalah: 1. kendaraan distribusi logistik 2. kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan nonmudik yakni bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang dan epentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa larangan mudik Lebaran 2021 akan berlaku pada 6-17 Mei 2021. Ia menegaskan, sebelum dan sesudah waktu tersebut masyarakat diimbau tidak pergi ke mana-mana.

“Larangan mudik akan mulai pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah waktu tersebut, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu,” ujar Muhadjir.

Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) terkait larangan mudik guna menekan penyebaran virus corona.

Sebelumnya, larangan mudik telah diberlakukan pada 6-17 Mei 2021. Pengetatan mobilitas tersebut tertuang dalam Addendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, Rabu (21/4/2021).

Dalam addendum itu mengatur pengetatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).

Selain itu, addendum Satgas Covid-19 juga mengatur tentang perjalanan PPDN pada masa peniadaan mudik pada moda transportasi udara, laut, kereta api, transportasi umum darat, dan transportasi darat pribadi.

Sementara itu, sebagaimana bunyi SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021, larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021.

Lantas, apa saja aturan dan ketentuan dalam addendum SE Satgas Covid-19 tersebut?

Perjalanan transportasi udara

Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Perjalanan transportasi laut

Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Perjalanan kereta api

Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan

Perjalanan transportasi darat

Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Pengisian e-HAC

Adapun pengisian e-HAC Indonesia diimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia.

Sementara, anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan.

Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif, namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR danisolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Orang yang dikecualikan larangan mudik

Sementara itu, pemerintah juga mengatur mereka yang dikecualikan dalam aturan Peniadaan Mudik.

Diketahui, perjalanan yang diperbolehkan yakni kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain:

Bekerja/perjalanan dinas
Kunjungan keluarga sakit
Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
Ibu hamil yang didamping oleh 1 orang anggota keluarga
Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang
Kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Dari penjabaran di atas, addendum Surat Edaran berlaku efektif mulai 22 April-5 Mei 2021, dan 18 Mei-24 Mei 2021. (*)

Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohamad Saifudin Hakim mendukung larangan masyarakat mudik Lebaran 2021 demi mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif COVID-19.

“Menurut saya sudah kebijakan yang tepat,” kata dr. Mohamad Saifudin Hakim dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (18/4).

Mobilitas masyarakat pada masa libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif COVID-19. Hal itu sudah tidak terbantahkan jika merujuk data kondisi liburan panjang sebelumnya yang menunjukkan kasus COVID-19, bahkan naik lebih dari 100 persen.

Data Satgas COVID-19 nasional menyebutkan usai liburan Lebaran, 22—25 Mei 2020 terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 mencapai 69—93 persen. Berikutnya, pada masa libur 15—17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58—188 persen.

Pada liburan akhir Oktober 2020, juga terjadi peningkatan kasus positif sebanyak 17—22 persen. Belajar dari liburan panjang sebelumnya itu, Pemerintah menegaskan melarang masyarakat mudik Lebaran 2021.

Mohamad Saifudin Hakim mengajak masyarakat harus mendukung kebijakan itu sehingga larangan mudik benar-benar efektif menekan kasus COVID-19.

Hal lain yang diperlukan dan penting, menurut dia, adalah koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan.

Pakar: Larangan Mudik Dinilai Sudah Tepat

Mobilitas masyarakat saat libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif covid-19.

Data menunjukkan kasus covid-19 bahkan naik lebih dari 100 persen. Karena itu, keputusan pemerintah melarang mudik dinilai tepat.

Data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan usai libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020 lalu peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69-93%.

Mobilitas masyarakat saat libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif covid-19.

Data menunjukkan kasus covid-19 bahkan naik lebih dari 100 persen. Karena itu, keputusan pemerintah melarang mudik dinilai tepat.

Data Satgas Covid-19 nasional menyebutkan usai libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020 lalu peningkatan kasus positif Covid-19 mencapai 69-93%.

Kemudian, saat libur 15-17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58-188 persen.

Sedangkan saat libur akhir Oktober, peningkatan kasus positif sebanyak 17-22 persen.

Terkait hal tersebut Pakar Virologi dan Imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Mohamad Saifudin Hakim mendukung kebijakan pelarangan mudik Idul Fitri tahun 2021.

Kebijakan tersebut sudah tepat mengingat pengalaman tahun lalu dimana kasus positif covid-19 meningkat usai lebaran.

“Menurut saya sudah kebijakan yang tepat,” kata Saifudin dalam pernyataannya, Minggu (18/4/2021).

Menurut dia, masyarakat harus mendukung sehingga kebijakan larangan mudik efektif menekan kasus covid-19.

Koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan juga penting.

Senayan mendukung keputusan Presiden Jokowi melarang mudik Lebaran 2021. Keputusan itu dikeluarkan mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir. Diharapkan kebijakan larangan mudik ini didukung dan dijalankan seluruh elemen bangsa

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, langkah tegas perlu dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Mari kita ikuti anjuran pemerintah, demi kebaikan kita bersama. Tentunya, keputusan larangan mudik telah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dari Bapak Presiden Jokowi,” ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Diketahui, pemerintah resmi melarang masyarakat mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, selama 6-17 Mei 2021.

Melalui Surat Edaran itu, pemerintah melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik demi mencegah penularan virus Corona. Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, laut dan udara. Selanjutnya, pemerintah juga menetapkan aturan terkait larangan pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api pada 6-17 Mei 2021.

Menurut Azis, sikap Presiden Jokowi seiring dengan Badan Kesehatan Dunia alias World Health Organization (WHO) yang menyatakan, dunia sedang mengalami kegentingan Covid 19. Hal itu dikuatkan dengan adanya sidang komite darurat WHO.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memaparkan 4 alasan pemerintah melarang mudik lebaran di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sebelumnya pemerintah telah resmi melarang mudik pada tahun 2021 ini. Hal itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. “Keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan,” ujar Jokowi dalam keterangan resmi, Jumat (17/4) kemaren.

Kenaikan kasus yang terjadi pada masa libur panjang menjadi perhatian bagi pemerintah. Terdapat 4 kali lonjakan kasus besar Covid-19 di Indonesia akibat libur panjang. Antara lain adalah pada masa libur lebaran tahun 2020, libur panjang pada bulan Agustus 2020, libur panjang November 2020, dan libur akhir tahun 2020. Keempat periode libur panjang itu berkontribusi pada melesatnya angka penambahan kasus positif harian dan kasus kematian.

Selain itu, tren penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini dinilai pada kondisi terbaik. Oleh karena itu momentum tersebut harua dijaga dengan mencegah terjadinya potensi penyebaran Covid-19. “Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga momentum bersama, momentum yang sangat baik, untuk itulah pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat,” terang Jokowi.

Saat ini kasus aktif di Indonesia 108.032 kasus per 15 April 2021. Sementara itu, kasus harian pun mengalami penurunan dari sebelumnya mencapai 15.000 per hari menjadi 4.000 hingga 6.000 kasus per hari pada saat ini. Total pasien yang sembuh pun telah mencapai 90,5% kasus pada saat ini. Sehingga hal tersebut memperlihatkan penanganan pandemi yang telah membaik. (*)

Pemerintah resmi menerbitkan aturan dilarang mudik pada masa Lebaran 2021. Larangan mudik berlaku sepanjang 6-17 Mei 2021.

Ketentuan dilarang mudik tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Selama periode 6-17 Mei 2021 itu, semua moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta akan dibatasi. Demikian juga dengan kendaraan pribadi, akan dilakukan pembatasan pergerakan.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, menjelaskan bahwa larangan mudik pada transportasi darat kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Selain itu, kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor (kendaraan prinadi) juga dilarang dipakai untuk mudik. Selain itu, mudik naik kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga tidak boleh. Hanya saja, ada sejumlah ketentuan pengecualian bagi orang-orang tertentu yang boleh melakukan perjalanan.

Kendati demikian, pemerintah memberikan sejumlah pengecualian bagi orang-orang tertentu yang akan melakukan perjalanan di periode pemberlakuan larangan mudik. Oleh sebab itu, sejumlah moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api ada yang masih diperbolehkan beroperasi, namun secara terbatas dan dengan persyaratan tertentu. Adapun pihak yang masih dapat berpergian adalah yang memiliki kepentingan pekerjaan atau perjalanan dinas. Ini berlaku bagi ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta.