suaratimur.id – Perkembangan informasi berkaitan dengan pembasahan RUU Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih menjadi perhatian yang terus diikuti, baik masyarakat Papua secara khusus, maupun di Indonesia pada umumnya. Perjalanan panjang pembahasan kebijakan pemerintah pusat tersebut bakal segera menemui ujungnya untuk kemudian direalisasikan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dicermati dan dipelajari kembali adanya perubahan aturan hingga evaluasi yang dilakukan pemerintah serta DPR dalam pembahasan kebijakan DOB tersebut.

Provinsi Baru di Papua Dipimpin Penjabat Gubernur yang Bersifat Evaluatif

Dalam pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu termuat kesepakatan  bahwa sebelum kepala daerah definitif pada tiga provinsi baru dilantik, presiden akan mengangkat penjabat (Pj) Gubernur. Ketentuan tersebut berada pada draf Pasal 9. Dalam ayat 1 disebutkan, gubernur dan wakil gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pilkada serentak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam ayat 2 disebutkan, sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana ayat 1 dilantik, presiden mengangkat penjabat gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pejabat pimpinan tinggi madya berdasarkan usul menteri dalam negeri dengan masa jabatan paling lama satu tahun.

Setelah itu, ayat 3 disebutkan, dalam hal gubernur dan wakil gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, presiden dapat mengangkat kembali penjabat gubernur untuk satu kali masa jabatan paling lama satu tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ayat 3 tersebut memberi ruang untuk mengevaluasi penjabat gubernur, seperti halnya penjabat kepala daerah lainnya. Meskipun, penjabat gubernur bertugas di provinsi baru.

MRP Dibentuk oleh Pj Gubernur Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah dan DPR juga mengadakan evaluasi serta perubahan yang dipengaruhi oleh berapa situasi. Bukan tidak mungkin bahwa hal tersebut salah satunya berdasar pada kondisi MRP Papua saat ini yang tengah mengalami krisis organisasi akibat konflik internal. MRP sebagai lembaga kultural masyarakat Papua harus benar-benar mampu mewakili masyarakat Papua tanpa tendesi berat sebelah, sehingga ke depan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten.

Secara Undang-undang, berdasar pada Pasal 13 Ayat 3 Draf RUU tiga provinsi baru, menyatakan bahwa pembentukan MRP di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang akan dilantik Presiden. Sebelumnya, anggota DPD dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menilai ganjal bunyi pasal tersebut. Sebab sebelum disepakati, pengisian anggota MRP menggunakan Peraturan Gubernur. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar bahwa pentingnya dibuat dengan mekanisme tidak biasa, karena tidak mungkin terjadi proses rekrutmen calon kepala daerah di 2024 jika belum terbentuk MRP.

Hal serupa juga dikuatkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej bahwa PP 54/2004 dibuat jauh sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pasal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi pembentukan MRP di provinsi baru. Pemerintah akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan MRP, dalam hal ini adalah PP 54/2004. Sedangkan Pasal 13 Ayat 3 dimaksudkan agar penjabat gubernur memiliki kewenangan untuk membentuk MRP pasca lahirnya provinsi baru hasil pemekaran.

Proses Pemekaran Papua Telah Lama Disiapkan

Isu pemekaran Provinsi yang pada awalnya berawal dari aspirasi masyarakat kemudian menjadi salah satu poin perhatian wakil rakyat. Secara proses sebenarnya telah lama disiapkan, tepatnya ketika revisi Undang-Undang nomor 21/2001 di tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua disetujui DPR menjadi undang-undang. Komisi II DPR sejak beberapa bulan lalu sudah memiliki lima draf naskah akademik dan RUU terkait pemekaran wilayah di Papua dimana telah melalui banyak masukan dari masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa kali kunjungan ke Papua untuk bertemu dengan para bupati, Ketua DPRP, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Dari proses panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah dan apabila terdapat pihak yang belum setuju, maka menjadi dinamika dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu dampak dari konsekuensi kebijakan pemekaran provinsi ialah adanya beberapa hal yang perlu dievaluasi, baik secara peraturan maupun pelaksanaan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa salah satu dampaknya bakal terjadi pengubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti pengaturan kuota kursi DPR, DPD, DPRD Provinis, dan DPRP Kabupaten/ Kota, kemudian pengaturan daerah pemilihan.

Dalam penjelasannya, wacana revisi UU Pemilu telah disepakati Komisi II, Komite I DPD, dan pemerintah. Mereka sepakat pengaturan kepemiluan di provinsi baru diatur terpisah dengan payung hukum pembentukan tiga provinsi tersebut. Namun, belum bisa dipastikan apakah pengubahan UU Pemilu untuk mengakomodasi pengaturan kepemiluan di tiga provinsi baru melalui revisi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Dukungan Kebijakan DOB yang Terus Mengalir

Sementara itu, di tengah pembahasan kebijakan pemekaran DOB di Papua oleh DPR dan Pemerintah, sejumlah dukungan terus bermunculan dari beberapa pihak melalui berbagai dasar dan pertimbangan.

Salah satunya datang dari kegiatan yang dilakukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupatan Mimika Jeni Ohestina Usmany, Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng, beserta perwakilan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro yang berangkat untuk datang menemui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Ruang Kerja Sekjen Kemendagri pada Selasa 21 Juni 2022 membahas dukungan masyarakat Mee Pago terhadap pembentukan DOB serta lanjutan Otonomi Khusus Papua Jilid II. Dalam pertemuan tersebut, diserahkan hasil deklarasi pada 15 Juni 2022 lalu di Timika yang berisikan tentang dukungan terhadap pembentukan DOB dan UU Otsus Papua, serta berisi rangkaian persiapan pembentukan Provinsi Papua Tengah wilayah adat Mee Pago ditandatangani oleh seluruh kepala suku dan paguyuban nusantara yang ada di Mimika.

Sementara itu, pernyataan dukungan juga muncul dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP), Ayub Faidiban. Pihaknya menilai bahwa pemekaran DOB akan menjadi kunci mengatasi berbagai masalah di Tanah Papua. Pemekaran menjadi hal penting karena dua provinsi yang ada saat ini belum bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Dirinya mengajak seluruh masyarakat tak lagi memperdebatkan soal pemekaran DOB di Papua.

Jika dirasa masih terdapat hal-hal lain yang dianggap kurang, jangan sampai menghalangi daerah pemekaran tersebut, namun agar disampaikan melalui cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga terdapat solusi untuk menyelesaikan persoalan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sejauh mata memandang, lembaga representatif yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua saat ini sedang berada di ujung tanduk atas ulah orang-orang di dalamnya. Majelis Rakyat Papua (MRP) yang seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi orang asli Papua (OAP) telah dikotori oleh sikap tendensius sang ketua dalam merespon kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Secara perlahan namun pasti, publik akhirnya mengetahui bahwa seorang Timotius Murib telah bersikap condong menolak dua kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan mencoba mengatasnamakan lembaga MRP. Padahal seperti yang kita ketahui, dukungan terhadap Otsus dan DOB terus mengalir tanpa putus dari berbagai pihak dan wilayah. Motif politik dan kekuasaan diindikasi menjadi dasar atas penolakan tersebut.

Indikasi Runtuhnya Kekuasaan Timotius Murib di MRP

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otsus hingga dinamika respon kebijakan DOB. MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak yang mendukung DOB berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Nabire, Ali Kabiay menyampaikan bahwa dinasti MRP di bawah kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus  adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya, oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif OAP, mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP tekuak digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

Berangkat dari sejumlah kondisi tersebut, sebuah pesan tersemat secara khusus kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP diperpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di papua. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

Tujuh Perwakilan Anggota MRP Tegaskan Lembaganya Mendukung Pemekaran DOB

Seperti sedang mengklarifikasi atas sederet informasi negatif berkaitan dengan kondisi dan sikap MRP. Tujuh perwakilan anggota MRP yang hadir dalam Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai Wilayah Adat Papua, di Suni Garden Lake Hotel & Resort, Sentani, Jayapura pada 10 Juni lalu, memberikan pernyataannya terkait MRP. Diwakili oleh Toni Wanggai, pihaknya menyatakan bahwa dengan keputusan 29 kabupaten/ kota di Papua yang menyepakati pemekaran, maka telah mewakili lembaga MRP dan sekaligus mewakili lima wilayah adat di Papua untuk mendukung kebijakan pemekaran DOB di Papua. Selain itu, Toni Wanggai menyebut selama ini Ketua MRP memberikan klaim sepihak menolak pemekaran di Papua dengan mengatasnamakan MRP serta rakyat Papua.

Organisasi dari MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota akan mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian.  Pimpinan yang menjabat telah berjalan salah, sehingga para anggota MRP kemudian mencari keadilan. Beruntungnya, masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar.

Untuk itu di periode berikut masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Anggota DPR RI asal Papua Ajak Elite Politik di MRP Persiapkan Tiga Provinsi Baru

Sebagai salah satu langkah memastikan keberadaan MRP sebagai lembaga representatif yang harus dibangkitkan akibat permasalahan internal, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan P Mandenas mengajak elite politik yang duduk di MRP untuk bersama-sama fokus mempersiapkan pemekaran tiga provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Hal tersebut merespon adanya kegiatan penolakan rencana pembentukan tiga DOB dan pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Akan lebih bermanfaat bila elite MRP dapat mempersiapkan bagaimana pemekaran tiga wilayah baru itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat asli Papua.

Adanya penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan Otsus dan DOB disinyalir karena terkontaminasi kepentingan elite-elite tertentu. Pro-Kontra harus diselesaikan karena tidak memberikan solusi.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sebuah manuver kembali dilakukan oleh Timotius Murib beserta gerbongnya di lembaga representatif masyarakat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal tersebut terjadi pasca dinamika respon kebijakan pemerintah pusat melalui Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Untuk diketahui bahwa internal organisasi MRP saat ini telah terpecah menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah kelompok Timotius Murib yang condong pada penolakan kebijakan pemerintah pusat. Dengan Mengatasnamakan lembaganya, sejumlah orang yang merupakan circle sang ketua MRP tersebut menemui anggota Komnas HAM dengan kedok sharing proses judicial review Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang kini sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mempertanyakan Dukungan Komnas HAM Terhadap MRP dalam Gugatan UU Otsus

Dalam sebuah pemberitaan di media nasional bulan maret lalu, Komnas HAM melalui ketuanya Ahmad Taufan Damanik menyatakan menaruh perhatian untuk mendukung langkah uji materi UU Otsus yang dilakukan MRP di MK. Dalam pendapatnya, Komnas HAM menilai tak adanya partisipasi Orang Asli Papua (OAP) dalam pembuatan UU tersebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak orang Papua.

Seperti yang kita ketahui bahwa UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang(Otsus bagi Provinsi Papua merupakan bentuk dukungan pemerintah Pusat terhadap masyarakat Papua. Hal tersebut sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad, bahwa UU Otsus merupakan bagian dukungan pemerintah pusat dalam rangka memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti partai politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan demokrasi.

Adanya gugatan UU Otsus yang dilayangkan MRP melalui MK menjadi hal kontroversial berkaitan dengan kedudukan hukum MRP sebagai lembaga. Pasalnya sejumlah pihak sedari awal telah mempertanyakan hal tersebut.

Saksi ahli Presiden, Yusril Ihza Mahendra pernah menilai bahwa tidak terdapat ruang bagi MRP untuk menguji Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) terhadap UUD 1945, dimana MRP menjadi pemohon dalam sidang tersebut. Menurut Yusril, MRP dikategorikan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang, bukan UUD 1945 secara langsung. Hak dan kewenangannya diberikan sebagaimana perintah UU. Adanya dalil terhadap UU Otsus Papua mengenai ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakian Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK) hanya bisa diajukan oleh individu atau partai politik yang memiliki konstitusional, bukan MRP. MRP ialah lembaga negara sebagai representasi masyarakat Papua dalam hal tertentu sebagaimana disebutkan UU. Namun, MRP tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal-pasal yang dimohonkan tersebut.

Hal senada juga pernah disampaikan dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi (MK), oleh salah satu ahli Presiden, Fahri Bachmid. Dirinya mempertanyakan kedudukan hukum MRP dalam memohon uji materiil tersebut. Menurutnya, tidak ada definisi hukum yang jelas berkaitan dengan eksistensi kelembagaan MRP itu sendiri, apakah sebagai sebuah lembaga negara, badan hukum publik, privat, atau perorangan. Jika bicara tentang sebuah lembaga negara, MRP tidak mempunyai atribusi kekuasaan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi. Dengan demikian, MRP sangat sulit didefinisikan sebagai pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan konstitusionalitas sebuah undang-undang.

Sehingga, adanya dukungan dari Komnas HAM dalam gugatan UU Otsus oleh MRP perlu ditanyakan motif dan kepentingan yang mendasari. Kita juga patut curiga bahwa kedekatan antara perwakilan MRP dan perwakilan anggota Komnas HAM apakah atas lembaga atau pribadi orang-orang yang berkepentingan memanfaatkan eksistensi dan eksklusifitas lembaga. Seperti yang kita ketahui, Timotius Murib menggunakan nama MRP untuk melancarkan kepentingan pribadinya. Sebagai contoh, dalam merespon kebijakan DOB Papua. Keberadaan MRP sangat disayangkan karena bersifat tendensius hanya mengangkat aspirasi dari pihak atau golongan yang menolak DOB. Timotius Murib bahkan pernah mengklaim mayoritas masyarakat di 29 kabupaten/ kota di Provinsi Papua menolak kebijakan tersebut. Namun jika ditanyakan secara detail perihal data yang dimiliki tidak bisa ditunjukkan secara ilmiah. Ia hanya seolah mendasarkan pada aspirasi rakyat yang menyatakan bahwa pemekaran harus ditunda. Seperti terdapat pemaknaan definisi ‘rakyat’ yang berbeda antara MRP dan pemerintah daerah yang sesungguhnya menjadi wakil rakyat bahkan hingga ke wilayah terpencil atau pelosok.

Pun juga dengan yang terjadi di Komnas HAM, seperti yang kita ketahui bahwa lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lain tersebut saat ini sedang dijabat oleh Ahmad Taufan Damanik seagai ketua. Usut punya usut, dirinya terindikasi memiliki kedekatan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yakni ormas terlarang di Indonesia karena tujuan politiknya mengancam keutuhan bangsa. Patut dicurigai terdapat niat dan maksud lain dari dirinya untuk kembali menciptakan gangguan stabilitas negara, khususnya kondusifitas di wilayah Papua hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok yang belum terpenuhi.   

Misi Timotius Murib Menggunakan Lembaga MRP untuk Kepentingan Kelompoknya

Setelah sebelumnya terungkap adanya penyalahgunaan anggaran MRP oleh Timotius Murib untuk kepentingan diluar lembaga. Adanya pertemuan dengan anggota Komnas HAM juga ditengarai merupakan kepentingan pribadi yang diselipkan menggunakan nama lembaga. Pertemuan tersebut disinyalir dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pleno di lembaga masing-masing. Pelibatan Komnas HAM dalam judicial review Otsus adalah upaya yang dipaksakan untuk kepentingan MRP pimpinan Timotius Murib dkk yang sejak awal sudah condong menolak kebijakan pemerintah. Sikap tersebut juga bertentangan dengan anggota MRP lainnya serta mayoritas masyarakat Papua yang mendukung. Adanya pertemuan tersebut juga merupakan sebuah langkah yang tidak menghargai proses persidangan di MK yang saat ini sedang menunggu putusan. Bisa dikatakan, bahwa pertemuan tersebut hanya diisi oleh oknum-oknum pencari keuntungan prbadi dengan kedok penegakan HAM.

Otsus Memberikan Kewenangan Lebih Luas Kepada Masyarakat Papua

Otonomi khusus Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan masyarkat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi Papua dan Rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua. Kewenangan ini berarti juga kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberi peran yang memadai orang-orang asli Papua melalui wakil adat, agama dan kaum perempuan. Adapun peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah untuk menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman hidup masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam.

Pengaturan UU Otsus Papua dan UU pemerintah Aceh tidak berarti harus sama. Justru, adanya perbedaan UU tersebut, pemerintah telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Sehingga dengan tidak diaturnya parpol lokal di UU Otsus Papua tidak berarti telah terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Papua sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Peribahasa tersebut yang mungkin saat ini pantas disematkan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib berkaitan dengan sepak terjang dan silang sengkarut kepemimpinannya terhadap lembaga representatif masyarakat Papua.

Publik wajib mengetahui bahwa saat ini kondisi lembaga kebanggaan masyarakat Papua tersebut sedang tidak baik-baik saja. Di tangan kepemimpinan Timotius Murib beserta orang-orang di belakangnya, MRP bak kapal dengan nahkoda tak berpengalaman yang membuat isinya berantakan serta nyaris karam oleh ganasnya ombak yang ia ciptakan sendiri. Internal MRP saat ini diketahui telah pecah menjadi beberapa bagian akibat visi dan misi yang diemban tak lagi sejalan dengan pernyataan di awal perjalanan serta kenyataan yang terjadi.  

Di tangan Timotius, MRP Tak Representasikan Masyarakat Papua

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otonomi khusus (Otsus) hingga dinamika respon kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak pendukung DOB yang berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Adanya perpecahan di tubuh MRP juga pernah disebut oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya. Oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua (OAP). Mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP terindikasi digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

Pemotongan Gaji Anggota MRP Tanpa Sebab

Adanya isu yang berseliweran berkaitan dengan pemotongan anggaran dan gaji anggota MRP bukanlah hisapan jempol belaka. Sebuah sumber yang tak mau menyebut namanya menyatakan bahwa Timotius Murib telah banyak melakukan penyimpangan anggaran MRP, hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana anggaran MRP itu sendiri, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut cenderung digunakan untuk menolak kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat.

Tersiar kabar bahwa Timotius Murib menyuruh bendahara gaji untuk memotong gaji anggota MRP sebesar 10 juta rupiah tanpa sebab. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa MRP dibawah kepemimpinan Timotius Murib menjadi lembaga yang tidak sehat. Secara internal pecah, lalu secara eksternal juga tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat Papua. Sungguh sebuah kondisi yang harus segera ditangani. MRP dengan segala kekurangan dan mungkin kelebihannya disarankan untuk segera melakukan evaluasi kinerja sekaligus evaluasi organisasi secara menyeluruh. Perbaikan atas krisis organisasi yang dialami MRP diharapkan dapat berimbas positif bagi kondisi dan dinamika masyarakat Papua. Utamanya dalam menyambut kebijakan pemerintah pusat.  

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian, pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Untungnya, masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, untuk itu di periode berikutnya masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan roda kelembagaan secara benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Aspirasi Perwakilan MRP dan MRPB Telah Disampaikan Kepada Presiden Jokowi

Untuk diketahui bahwa sebelumnya pada 20 Mei 2022 lalu, di Istana Kepresidenan RI Bogor, sejumlah perwakilan MRP dan MRPB telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Presiden RI, dengan 6 pokok bahasan yang disampaikan, yakni: Mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah dalam menata Papua melalui UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan regulasi turunannya. Mendukung penuh kebijakan politik negara untuk pemekaran tiga Provinsi Papua, serta persiapan Provinsi Kepulauan Papua Utara dalam rangka redistribusi pembangunan yang adil, merata, dan inklusif dalam bingkai NKRI, Mendukung dan memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden RI yang membuka ruang komunikasi dan pendekatan humanis dalam rangka rekonsiliasi sosial politik yang inklusif guna menyelesaikan akar persoalan di Papua dalam rangka memperteguh ikatan kemanusiaan NKRI.

Kemudian dalam konteks keberlanjutan pembangunan Papua yang harmonis antara Pusat dengan Daerah, termasuk di Provinsi-Provinsi baru di Papua, mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi (penjabat Gubernur) yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua. Serta, Mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat guna melindungi dan melestarikan hak-hak Masyarakat Adat di Tanah Papua.

Selanjutnya, menyoroti perihal kedatangan oknum MRP dan MRPB yang dipimpin oleh Timotius Murib (Ketua MRP) pada 25 April 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Bapak Presiden RI. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hal tersebut secara aturan dan teknis tidak melalui mekanisme rapat pleno seluruh anggota MRP dan MRPB. Oknum tersebut sengaja datang ke Ibu kota dalam misi panjang mencari dukungan penolakan kebijakan DOB dengan menemui beberapa tokoh dari beragam unsur.

Bagi para oknum tersebut, kebijakan DOB tidak menguntungkan secara kekuasaan. Mereka tak lagi memperhatikan kondisi masyarakat yang seharusnya menjadi tugas utamanya di MRP.

Oh, Tuhan…

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Reaksi negatif turut mencuat pasca adanya pertemuan antara perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. Salah satu poin yang dibicarakan ialah dukungan terhadap kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini telah berada ditahap kelanjutan pembahasan setelah DPR menerima surat presiden (surpres) terkait tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua. Poin tersebut menjadi sensitif karena sebelumnya pihak MRP yang sering diwakili oleh Timotius Muirib bergerak cenderung tendensius hanya memperjuangkan pihak-pihak yang menolak DOB Papua tanpa mempedulikan adanya dukungan DOB yang hingga kini terus mengalir. Timotius Murib secara enteng hanya mampu membuat tuduhan receh bahwa pertemuan yang dihadiri 6 rekan-rekannya perwakilan MRP tersebut merupakan settingan. Hal tersebut juga diperparah oleh unggahan dari akun Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menyebut bahwa perwakilan MRP yang menemui Presiden Jokowi adalah kelompok pengemis pemekaran dan anak-anak luzifer. Seperti yang kita ketahui, imbas adanya aksi di tanggal 10 Mei 2022 lalu yang digerakkan oleh PRP justru menjadikan kita tahu bahwa pihak-pihak yang berada di belakang PRP dan penolak DOB adalah kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, serta AMP. Di samping itu, terdapat fakta lain bahwa oknum elit lokal yang menolak DOB karena ancaman wilayah kekuasaan juga disebut mendukung PRP untuk memprovokasi masyarakat agar ikut menolak DOB.

Perpecahan di Tubuh MRP Mempertaruhkan diri Sebagai Representatif Masyarakat

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otonomi khusus (Otsus) hingga dinamika respon kebijakan DOB. MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak yang mendukung DOB yang berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Adanya perpecahan di tubuh MRP juga pernah disebut oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya. Oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua (OAP). Mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP terindikasi digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian, pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar, untuk itu di periode berikut masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Tuduhan Settingan Adalah Jalan Pintas dari Penolak DOB yang Terdesak

Respon negatif yang berakhir dengan tuduhan adanya settingan oleh Timotius Murib selain bersifat receh dan cemen karena tidak disertai dengan bukti dan hal lain yang menguatkan, justru menjadi satu indikator kuat adanya perpecahan dan perbedaan kepentingan di internal MRP. Kita menjadi lebih tergambarkan seperti yang telah dibahas oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa MRP terbelah menjadi tiga kubu. Yakni kelompok pro DOB dan Otsus, Kelompok Penolak DOB dan Otsus, serta kelompok netral. Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny terpetakan menjadi bagian dari kubu penolak DOB. Sayangnya, yang selama ini selalu kita dengar adalah pernyataan dari para kubu penolak DOB, sehingga sedikit banyak menjadi berpengaruh terhadap opini publik. Namun melalui momentum saat ini publik harusnya menjadi tercerahkan atas tidak objektifnya MRP. Terlebih tuduhan settingan tersebut diamplifikasi oleh akun Petisi Rakyat Papua (PRP) yang dibelakangnya terdapat peran kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, hingga AMP serta peran oknum elit lokal yang bertentangan dengah kebijakan pusat karena dianggap tidak menguntungkan bagi wilayah kekuasaannya.

Untuk itu, harus menjadi atensi pemerintah pusat lebih khususnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua harus segera diganti. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

Pernyataan Dukungan DOB yang Hingga Kini Terus Mengalir

Sementara itu, seperti menjadi pembuktian yang berlangsung terus menerus, sejumlah pihak dari berbagai wilayah dan bidang memberikan pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB. Beragam alasan dan motivasi menjadi dasar bagi mereka yang menyatakan dukungan. Seluruhnya memiliki benang merah adanya harapan agar pembangunan Papua menjadi lebih cepat dan merata secara lingkup wilayah dan fisik.

Tokoh Pegunungan Tengah Papua asal Kabupaten Tolikara, Harun Wanimbo menyebut bahwa seluruh pihak harus menyambut DOB Pegunungan Tengah Papua demi masa depan orang Papua, serta sebagai jawaban untuk generasi penerus di Bumi Cenderawasih. Begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga orang Papua mendapatkan kesempatan sebagai gubernur, bupati, DPRD, sekda, dan pejabat lainnya. Menurutnya, apa yang ada di depan mata saat ini harus diterima terlebih dahulu. Hal tersebut bukan kepentingan pribadi dan popularitas, melainkan kepentingan daerah dan untuk generasi ke depan. Pemekaran telah diatur oleh negara sehingga sudah sepatutnya diterima masyarakat, kemudian digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak di Papua.

Sementara itu, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom mengajak masyarakat Lapago untuk mendukung penuh program pemerintah yang hendak membentuk DOB di Papua. Dirinya meminta agar masyarakat tak terhasut dengan pihak yang beranggapan bahwa kebijakan pemekaran tersebut justru membuat masyarakat Papua menjadi terpuruk. Pemekaran daerah Pegunungan Tengah Papua harus direalisasikan secara nyata. Alasannya, kebijakan tersebut sepenuhnya untuk kebaikan masyarakat Papua. Apabila pembangunan berjalanan dengan baik, maka masyarakatlah yang akan menikmatinya.

Selain itu, dirinya juga mengimbau, para pihak tertentu agar berhenti menyebarkan sikap pesimistis terkait kebijakan pemekaran. Seorang pemimpin harus menyebarkan sikap optimistis, memikirkan masa depan yang lebih baik, dan melindungi masyarakatnya. Dirinya meyakini, kebijakan pemekaran ini dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera di masa mendatang.

Hal yang sama juga menjadi fokus pembicaraan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor Jumat 20 Mei 2022 lalu. Dirinya meminta kepada Presiden agar dapat mempercepat pembangunan sejumlah program strategis nasional di Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, juga disampaikan ke Presiden Jokowi tentang rencana pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih, tentang usulan pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara dan lainnya.  

DOB Papua Bakal Terwujud dengan Memperhatikan Semua Pihak Terkait

Sebuah pernyataan konstruktif berkaitan dengan kebijakan DOB Papua disampaikan oleh Pengamat Politik Papua serta Eks Staf ahli Dirjen Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Frans Maniagasi. Menurutnya pemekaran tidak hanya berfokus kepada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pembentukan provinsi baru di Papua juga berfungsi agar ada sinergitas terhadap eksistensi dan keberlanjutan dari paradigma nilai lokal.

Pemekaran Papua bukan sebatas rencana di atas kertas, melainkan bakal segera terwujud. Merujuk aspek yuridis Pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua melegitimasi terjadinya pemekaran di Bumi Cenderawasih. Secara mekanisme dapat dilakukan bottom up dan top down, ditunjukkan pada ayat (1) pemekaran provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan dating. Kemudian, Ayat (2) Pasal 76 UU Otsus Papua mengamanatkan, pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara di ayat (3), pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam UU mengenai pemerintahan daerah

Aturan tersebut merefleksikan bahwa pemerintah berusaha melakukan pemekaran provinsi lantaran beberapa argumentasi. Pertama alasan ideologis sebagai ekses warisan sejarah integrasi Papua pada 1963, dan menyusul Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, serta berbagai pelanggaran HAM yang tak belum tuntas diselesaikan. Oleh karena itu ayat (2) menjadikan patokan pemekaran wilayah Papua untuk kepentingan strategis nasional dalam rangka mengurai berbagai persoalan dan konflik di Papua berkenaan dengan percepatan pembangunan dan kesejahteraan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, bahwa pembentukan DOB Papua merupakan suatu sistem dan desain baru untuk membangun Papua yang sejahtera secara holistik dan keberlanjutan. Pembentukan DOB Papua merupakan isu strategis pemerintah untuk menjawab persoalan kemiskinan, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan. Yakni, dengan memperpendek jangkauan pelayanan publik, mempercepat pembangunan kesehatan dan pendidikan, memotong kemahalan, dan menyelesaikan kesulitan akses pelayanan publik baik internal maupun eksternal Papua.

Maka bisa jadi, pernyataan tuduhan settingan dari Timotius Murib benar adanya dari salah satu sisi. Bahwa pemerintah sedang menyetting berbagai cara untuk membangun Papua menjadi lebih maju dan sejahtera, salah satunya melalui kebijakan DOB.

__


Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Majelis Rakyat Papua (MRP) berulang kali menyampaikan desakan agar rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua, yakni pemekaran Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Selatan, ditangguhkan atau ditunda. Ketua MRP, Timotius Murib, bahkan mengklaim bahwa permintaan tersebut berlandaskan aspirasi dari masyarakat Papua yang menolak pemekaran.

Namun, didapati fakta bahwa MRP menyalahi nilai objektivitas karena tidak mengakomodir aspirasi rakyat Papua secara keseluruhan terkait DOB tersebut, sehingga terkesan bersifat politis dan hanya didasari oleh kepentingan suatu kelompok tertentu. Sementara, tidak semua rakyat Papua menolak DOB dan bahkan mengharapkan pembentukan DOB dilakukan secara cepat mengingat manfaat yang akan dibawa terhadap kemajuan Papua serta kesejahteraan masyarakatnya.

MRP Harus Akomodir Seluruh Aspirasi Rakyat Papua

Langkah MRP menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi bahwa rakyat Papua menolak daerah otonomi baru dinilai memprihatinkan dan disesalkan oleh berbagai pihak. Salah satunya, Ketua Pemuda Saireri, Gifli Buinei, yang meminta kepada MRP sebagai lembaga representasi kultur orang Papua harus mengakomodir seluruh kepentingan aspirasi rakyat Papua secara menyeluruh dan objektif. Papua terdiri dari lima wilayah adat yaitu Tabi, Saireri, Animha, Lapago, serta Mepago, dan diketahui bahwa wilayah adat Tabi, Saireri, dan Animha secara konsisten menyampaikan kepada MRP mendukung daerah otonomi baru. Kemudian, kalau ada wilayah Lapago dan Mepago yang menolak, mungkin itu sah-sah saja, tapi terlihat disini bahwa MRP tidak secara objektif untuk menyampaikan aspirasi.

Terlebih, pimpinan MRP dalam menyampaikan aspirasi tersebut tidak melalui mekanisme internal MRP karena mestinya aspirasi yang kemudian yang MRP terima harus melalui mekanisme internal rapat pleno. Sehingga, jangan sampai pikiran pimpinan secara pribadi dianggap menjadi pikiran lembaga dan disampaikan ke pemerintah pusat. Hal ini tentu salah, dan penyampaian MRP tersebut menjadi tidak objektif bahkan diskriminatif karena seharusnya aspirasi dua kelompok pro dan kontra tetap diakomodir dan disampaikan ke pemerintah pusat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.

Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, turut mempertanyakan aspirasi penolakan DOB yang dibawa MRP kepada Presiden RI Joko Widodo di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebab, tak semua masyarakat Papua menolak DOB Papua. Disinyalir pimpinan dan anggota MRP tidak membawa aspirasi dari lembaga yang mewakili masyarakat adat, perempuan, dan agama. Sehingga, MRP perlu membaca dan memahami, serta menafsirkan dengan saksama Pasal 1 – 79 UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Anggota MRP tidak berjalan mewakili dirinya sendiri, tetapi harus merepresentasikan lembaga. Di dalam lembaga MRP itu ada perwakilan dari setiap wilayah adat yang terdiri dari unsur adat, perempuan, dan agama.

Aksi pimpinan dan anggota MRP untuk menyampaikan aspirasi penolakan pembentukan DOB Papua sangat keliru karena menciderai amanat Otsus yang diberikan kepada MRP dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga kultur yang merepresentasikan adat, perempuan, dan agama. Seharusnya, MRP datang ke pusat dan sampaikan bahwa masyarakat dari wilayah adat Animha, Saireri, dan juga Bomberai menginginkan pemekaran. Bukan justru datang mengatasnamakan masyarakat adat yang presentasi data dan argumentasinya sangat diragukan karena berdasarkan kemauan pimpinan MRP.

MRP Bukan Lembaga Politik

Lebih lanjut, Yan Mandenas menegaskan bahwa MRP bukanlah lembaga politik. MRP sejatinya merupakan lembaga yang lahir dari implementasi Undang-Undang Otsus. Berdasarkan UU 2/2021, MRP tidak diberi syarat sebagai lembaga kultur, agama, dan perempuan untuk menyampaikan aspirasi yang sifatnya politis. Sementara aspirasi yang MRP terima dan sampaikan kepada pemerintah pusat adalah aspirasi demonstrasi massa yang sarat akan kepentingan politik praktis.

Jika MRP ingin menyampaikan aspirasi, maka harus berdasarkan tupoksinya dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat adat, perempuan, dan agama dari setiap wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Lalu, melakukan hearing dialog di 7 wilayah adat untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kemudian, aspirasi itu dibawa setiap perwakilan dari tiga unsur MRP yang terdiri dari adat, agama, dan perempuan. Barulah aspirasi itu diplenokan secara resmi dan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD, serta DPR RI.

Atas hal tersebut, publik kini menuntut MRP agar lebih objektif, dan menangkap serta menyampaikan aspirasi masyarakat Papua secara keseluruhan tanpa ada yang dikurangi atau ditutup-tutupi. Masyarakat Papua sejatinya menantikan provinsi baru karena menyadari akan membawa berbagai dampak positif bagi rakyat di Bumi Cendrawasih. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang infrastruktur tetapi juga edukasi dan kesehatan. Pengesahan RUU DOB perlu mendapat dukungan dari banyak pihak karena menawarkan beragam kontribusi positif. Dengan adanya dukungan dari seluruh masyarakat, maka pemekaran wilayah Papua dapat segera terlaksana dan pelayanan publik akan semakin meningkat.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)