Oleh : Abner Wanggai )*

Konflik di Papua kerap meninggalkan luka dan korban jiwa. Aksi keji yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) tersebut, rupanya menjadi sumber konflik bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR menyatakan pihaknya terus mendukung pemerintah bersama TNI-Polri dan BIN mengambil langkah yang tepat mengatasi konflik di Papua. Pihaknya meminta pemerintah tidak perlu ragu melakukan penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Menurut Bamsoet, tindakan pemerintah ini sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Karena pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

MPR juga sepakat dengan pemerintah yang meningkatkan kinerja intelijen agar dapat diketahui teknik dan cara untuk mengatasi secara menyeluruh persoalan gangguan keamanan di Papua tersebut.

Selain itu, MPR juga meminta pemerintah dan aparat TNI-Polri berkomitmen untuk terus memproses atau melakukan penindakan terhadap KKB yang telah ditingkatkan statusnya menjadi separatis teroris secara tegas.

Pada kesempata berbeda, Torius Tabuni selaku pengamat Papua menilai konflik di Papua telah berkepanjangan dan semakin melebar dari inti permasalahan.

Torius meyakinkan, dalam kehidupan nyata bahwa situasi di Papua tidak semeresahkan apa yang diisukan oleh kelompok separatis.

Ia juga menyatakan bahwa kelompok separatis di Papua sudah mulai merambah dua sektor rawan, yakni pergolakan senjata dan ranah politik. Bahkan ia menambahkan, dinamika yang terjadi di Papua lebih bermula dari eksistensi dan ancaman kelompok separatis itu sendiri.

Dalam kajian Torius, berbagai kelompok separatis selalu mencari cari kelengahan aparat untuk melakukan teror. Torius menemukan fakta, bahwa konflik Papua bukanlah disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau faktor rakyat Papua, tetapi lebih dikarenakan oleh kelompok separatis.

Kelompok teroris dan separatis tersebut mencoba mengganggunya dengan melakukan penembakan sehingga ketika terdapat penindakan maka mulai dihembuskan isu tentang pelanggaran kemanusiaan.

Di mata Torius, konflik Papua bisa diselesaikan kelompok separatis agar tidak ikut campur tangan.

Alasannya, setiap pembangunan dan kemajuan yang muncul di Papua, akan dimentahkan oleh asumsi negatif yang terus dimanfaatkan oleh kelompok separatis.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan tindakan kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh KKB di tanah Papua sudah mengerikan. Hal itulah yang mendasari pemerintah untuk melabeli KKB sebagai teroris.

Paulus menuturkan bahwa perbuatan KKB sudah sangat mengerikan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan tetapi juga menyasar warga sipil, tenaga kesehatan, pendidik hingga pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas umum.

Pada bulan Mei 2021 lalu, KKB juga berulah dengan membakar fasilitas umum, seperti perumahan guru, puskesmas, hingga gedung sekolah di sejumlah wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Perusakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah tentu saja telah menunjukkan bahwa KKB telah menyatakan perang kepada pemerintah. Pada kesempatan berbeda, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, menyebutkan sempat terjadi aksi baku tembak.

Saat kejadian, aparat keamanan yang berada di Kota Ilaga melihat kepulan asap tebal dari arah Bandara Aminggaru. Selanjutnya, dilakukan pemantauan menggunakan drone dan didapati beberapa fasilitas bandara dalam keadaan terbakar.

Fakhiri menuturkan aparat keamanan gabungan telah menuju ke lokasi kejadian, hingga akhirnya terjadi kontak senjata selama 1 jam.

Selain itu, KKB juga menewaskan Habel Halenti, dimana Habel Halenti dinyatakan tewas akibat tembakan di belakang leher. Saat itu Habel sedang bersama rekannya Muhammad Alif yang diketahui selamat dari serangan KKB.

Alif menuturkan, Habel Halenti sempat memohon ampun agar dirinya tidak dibunuh oleh anggota KKB. Namun Habel tetap diserang hingga terdapat luka tembak di lehernya.

Aksi penyerangan yang dilakukan oleh KKB tentu menjadi ancaman yang serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Sampai kapanpun, Papua dan Papua Barat akan menjadi bagian dari NKRI, sehingga keutuhan wilayah Indonesia harus tetap dijaga, jangan sampai ada pihak yang merongrong keutuhan bangsa Indonesia, apalagi dengan cara menebar teror dan mengancam keamanan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Peneliti permasalahan Papua dari Makara Strategik Insight, Jim Peterson, mengatakan bahwa hasil observasi yang telah dilakukannya selama kurang lebih 4 bulan di tanah Papua, menunjukkan bahwa aksi teror yang telah dilakukan KST Papua telah meresahkan orang asli Papua (OAP) dan masyarakat pendatang.

OAP dan masyarakat pendatang di papua merasa terteror dengan berbagai aksi kekerasan yang telah menimbulkan korban jiwa, baik dari apkam hingga masyarakat sipil. Berbagai penembakan hingga pembakaran objek vital telah menciptakan rasa takut dan melumpuhkan roda perekonomian disana.

Supply logistik, komunikasi, transportasi hingga sosial budaya disana telah mengalami gangguan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan KST telah mengkhianati nilai demokrasi masayarakat Papua.

“Aksi teror KST Papua telah meresahkan OAP dan masyarakat pendagang disana. Mereka merasa terteror dengan berbagai aksi penembakan terhadap masyarakat sipil dan apkam. Selain itu, pembakaran obvit telah melumpuhkan roda perekonomian disana. Supply logistik, komunikasi, transportasi hingga sosial budaya disana telah mengalami gangguan.”, ujar Jim.

“Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan KST telah mengkhianati nilai demokrasi masayarakat Papua”, tambah Jim.

Belakangan diketahui telah terjadi kontak senjata antara KST Papua dengan apkam. Satu anggota KST di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua ditembak aparat gabungan TNI-Polri. Baku tembak terjadi saat aparat sedang patroli di dekat bandara.

“Sampai malam tadi, tim gabungan masih melakukan penyisiran dan pengejaran kelompok kriminal teroris bersenjata yang membawa rekannya yang tertembak,” kata Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudussy, Selasa (8/6/2021).

Disebutkan, peluru aparat menembus paha teroris KST tersebut. Namun belum ada kepastian tembakan mengakibatkan anggota KST itu meninggal dunia atau tidak.

Oleh : Abner Wanggai )*

Kelompok separatis di Papua wajib dibasmi karena menjadi sumber konflik bagi masyarakat. Keberadaan mereka sangat meresahkan, karena sering membuat kekejaman yang di luar batas kemanusiaan, bahkan tak jarang membunuh warga sipil. Pemberantasan KKB menjadi agenda wajib, agar rakyat Papua bisa hidup damai.

Permasalahan pelik di Papua terjadi karena teror dari KKB, yang merupakan organisasi bersenjata di bawah OPM. Mereka berdua sama-sama ingin mewujudkan Papua merdeka, dengan cara kekerasan. Walau dengan membeli senjata api ilegal yang mahal harganya, tetapi masih dilakukan, karena mereka menganggap Papua adalah wilayah yang terjajah.

Tentu mereka salah besar karena jika Papua (dulu Irian Jaya) menjadi provinsi di Indonesia, bukanlah wilayah yang ditindas. Karena buktinya warga asli Bumi Cendrawasih sangat cinta NKRI dan mereka tidak mau jika diajak memberontak dan membentuk Republik Federal Papua Barat, serta mengibarkan bendera bintang kejora.

Torius Tabuni, pengamat Papua, menyatakan bahwa konflik di Papua sudah berkepanjangan, dan memburuknya karena ada provokasi dari kelompok separatis. Ditambah lagi, kelompok separatis merambah ke 2 hal, yakni politik dan kontak senjata. Mereka menggunakan keduanya untuk membuat suasana makin rusuh.

Torius menambahkan, sebenarnya saat masa damai, kehidupan di Distrik-Distrik di Papua sama saja dengan di desa lain (di Jawa atau wilayah lain). Akan tetapi, kelompok separatis membuat image bahwa Papua tidak aman, karena sering ada konflik, dll. Sehingga orang luar akan takut masuk ke Bumi Cendrawasih, padahal wilayah ini menyimpan kekayaan alam yang eksotis.

Kelompok separatis makin mengganas ketika dicap sebagai teroris. Selain membuat hoaks tentang Papua dan provokasi di media sosial, mereka juga beraksi di dunia nyata. Data statistik menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, ada lebih dari 118 kasus yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Angka ini sangat miris karena lebih dari 10 kali kasus dalam setahun.

Dalam artian, hampir tiap bulan ada saja kekerasan yang dibuat oleh KKB. Misalnya ketika mereka menembaki pekerja Istaka Karya, atau meneror wilayah di sekitar pertambangan di Tembagapura. Pasalnya, KKB merasa bahwa tanah yang dijadikan kompleks pertambangan adalah milik mereka, padahal sudah ada perjanjian resmi antara perusahaan tambang dengan pemerintah Indonesia. Sehingga KKB tidak bisa mengklaim begitu saja.

Kasus lain yang terjadi akibat kekejaman KKB adalah penembakan mobil milik aparat. Padahal mereka ingin memberi sembako kepada masyarakat, tetapi malah mendapatkan teror dari kelompok separatis tersebut. Mungkin saja KKB mengira mereka sedang mengadakan patroli keliling.

Tak berhenti begitu saja, teror lain juga terjadi di Bumi Cendrawasih, ketika KKB merusak tower milik perusahaan telekomunikasi. Ketika itu terjadi, maka otomatis sinyal HP hilang sama sekali, karena tidak ada menara pemancarnya. Padahal sinyal internet sangat dibutuhkan oleh murid-murid yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh.

KKB juga tega membakar gedung sekolah dan mereka makin merusak masa depan anak-anak Papua, dengan membunuh 2 orang guru. Betapa kejamnya KKB karena memutus harapan bocah-bocah di Bumi Cendrawasih untuk menuntut ilmu. Apakah mereka tidak tahu bahwa kebohohan hanya akan membawa ke kesesatan dan kesengsaraan? Justru saat KKB anti sekolah, mereka akan mudah dikibuli oleh orang lain.

Oleh karena itu, pemberantasan KKB dilakukan dengan lebih gencar. Satgas Nemangkawi yang terdiri dari pasukan TNI dan Polri melacak KKB hingga ke markasnya. Mereka bertempur dengan gagah berani dan ingin mewujudkan perdamaian di Papua. Tak hanya itu, dalam waktu dekat Densus 88 akan diterjunkan juga untuk membantu, karena KKB sudah diklaim sebagai organisasi teroris.

Semoga dengan penambahan pasukan ini akan memberantas KKB dengan lebih cepat. Perlakuan tegas terukur pada KKB diperbolehkan, karena mereka sudah mengganggu kedaulatan negara. Juga jadi sumber konflik masyarakat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Rebecca Marian )*

Papua berubah drastis dari daerah yang berisi hutan melulu, menjadi wilayah yang super modern. Kemajuan di Bumi Cendrawasih terjadi karena pembangunan infrastruktur yang diperbanyak di era pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat juga senang karena merekalah yang menikmati manfaat dari infrastruktur tersebut.

Apa yang Anda pikirkan tentang Papua? Wilayah ini identik dengan tempat yang terpencil dengan masyarakatnya yang masih mengolah sagu dan ubi dengan cara tradisional. Image Papua sebenarnya kurang baik, karena yang dibayangkan banyak orang hanya hutan belantara, pegunungan, dan masyarakat yang masih memakai koteka.

Padahal sebenarnya mereka salah besar. Papua sudah berubah menjadi wilayah modern dan setara dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Bahkan di Mimika keadaanya diklaim mirip dengan San Fansisco, saking majunya. Modernitas Papua adalah hasil kerja keras pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi, yang menginginkan kesetaraan antara Indonesia barat dan timur.

Pembangunan infrastruktur di Papua dibuat dengan dana APBD dan otonomi khusus. Sejak 2001, otsus memang dibuat khusus bagi masyarakat Papua agar mereka makin maju. Bahkan sekarang sudah ada bukti nyatanya, yakni Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, Jalan Trans Papua, GOR Lukas Enembe, dll.

Dana yang digelontorkan memang tidak main-main. Bahkan pada otsus jilid 2, pemerintah pusat memberi sampai lebih dari 1 trilyun rupiah demi kemajuan Papua. Ditambahnya dana untuk pembangunan Bumi Cendrawasih ini karena sebagian juga untuk biaya penyelenggaraan PON XX Papua yang dilaksanakan akhir tahun 2021.

Dana ini masih ditambah dengan uang sebanyak 9 trilyun rupiah yang akan dikelola oleh Kementrian PUPR. Uang sebanyak ini akan dibagi menjadi beberapa proyek. Pertama untuk membebaskan masyarakat dari daerah yang terisolir, dengan membangun Jalan Trans Papua dan Jembatan Youtefa. Sehingga mobilitas warga akan makin lancar.

Proyek kedua adalah pembangunan kapasitas SDM. Jadi, nanti para pekerja proyek mulai dari yang kasar hingga petinggi proyek akan diprioritaskan dari warga asli Papua. Hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat, karena mereka mendapatkan honor dari proyek ini. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri dan mendapat kepercayaan yang besar.

Sedangkan yang ketiga, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, yakni di wilayah Skouw dan Merauke. Pos lintas batas negara akan dipercantik, sehingga bisa sekaligus jadi tujuan wisata. Jika banyak turis maka pemerintah daerah mendapat devisa dan masyarakat sipil bisa berjualan suvenir khas Papua.

Selain pembangunan infastruktur ada program pendamping yakni PKT alias padat karya tunai. Dana program ini bahkan lebih besar daripada tahun lalu, yakni lebih dari 700 milyar. Dengan uang sebanyak ini, maka akan dijadikan 19 kegiatan dan menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja. Masyarakat sipil tak perlu bingung karena bisa mengikuti program ini dan mendapatkan mata pencaharian kembali.

Dengan dibangunnya gedung, jalan, bandara, dan infrastruktur lain di Papua, maka masyarakat akan makin maju. Pertama, mobilitas diperlancar, sehingga hemat waktu dan tenaga. Kedua, kemudahan akses jalan akan menarik turis asing yang akan berwisata ke Papua pasca pandemi, karena mereka suka dengan eksotisme alam Papua yang tiada duanya.

Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi hal positif karena menguntungkan masyarakat. Mereka bisa menikmati akses jalan yang bagus dan mulus, bukan jalan makadam atau jalan setapak yang susah dilewati oleh kendaraan bermotor. Selain itu, modernitas Papua juga menarik wisatawan asing, yang akan berlibur tanpa takut melewati jalan yang rusak.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Berbagai penembakan yang dialami oleh Apkam di Puncak Jaya semakin menambah daftar panjang aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/OPM. Kelompok civil society berpendapat bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi dan bukan melalui pendekatan hard method.

Menyikapi hal tersebut, Anggota MPR RI, Yan Permenas Mandenas, mengatakan bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi. Yan mengatakan, beberapa tokoh di Papua yang sempat ditemuinya, juga sangat berharap dialog akan menuntaskan permasalahan ini.

“Kalau di Aceh berhasil, kenapa di Papua tidak dilakukan pola yang sama. Saya pikir, semua kekacauan ini akan tuntas jika pola itu dilakukan kembali. Saya yakin, mereka yang ada di hutan-hutan dan gunung-gunung akan turun meletakkan senjatanya, menyerahkan diri jika dibuka ruang dialog yang baik untuk semua. Dalam dialog itu, semua pihak terutama KKB akan menyepakati untuk tidak lagi melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat. Tinggal semua memiliki keinginan kuat dengan hati terbuka untuk melakukannya,” ujar Yan.

Ditempat terpisah, Pengamat resolusi konflik dari Universitas Parahyangan, I Nyoman Sudira, mempertanyakan kontribusi tokoh-tokoh separatis Papua terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Terutama, Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara. Dirinya menilai, selama ini kontribusi Benny Wenda tak terlihat bagi Papua. Dia juga mempertanyakan rekam jejak Benny Wenda di Papua.

“Gini saja, selama ini apa sih catatan yang sudah dilakukan Beni Wenda terhadap Papua yang merasa dia wakili? Di dalam teori resolusi konflik seorang mungkin bisa menjadi first maker. Kalah kelompok ini masih jauh. Masih banyak tahapan yang harus ditempuh,” ujar I Nyoman.

Oleh: Stefanus Wendalimo (Mahasiswa Papua di Jakarta)

Tahun 2021 merupakan babak baru bagi Papua, selain akan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) juga melakukan perpanjangan pelaksanaan otonomi khusus. Publik tidak perlu khawatir akan pro kontra program ini, karena pada Otsus Papua Jilid 2 akan ada banyak perubahan. Mulai dari penambahan dana otsus hingga evaluasi Otsus sebelumnya agar bisa berjalan lebih baik lagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk menjaga semangat dan memunculkan paradigma baru dalam Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 di Papua. Hal ini agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Perlu diketahui, sejak 2002 hingga 2020, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana Otsus hingga mencapai Rp 126,99 triliun. Semenjak pertama kali disalurkan, total dukungan dana yang dikucurkan meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2002, dana yang diberikan sebesar Rp 1,38 triliun, sementara pada 2020 menjadi Rp 13,05 triliun. Artinya, terjadi peningkatan signifikan hingga 10 kali lipat sejak dana digulirkan. Dana tersebut pun menjadi salah satu instrumen yang memang digunakan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.

Berbicara Otsus bukan hanya bicara soal dana, melainkan hak afirmasi khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, menjadi pemimpin utama dalam pemerintahan, ketenagakerjaan, layanan pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Dukungan dana otonomi khusus sejatinya ditujukan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dalam Otsus sudah terkandung berbagai terobosan besar, dimana orang Papua diberi kewenangan lebih dan tanggung jawab besar. Di sisi lain, otsus dimaksudkan memberi perlindungan pemberdayaan OAP. Otsus pun disusun kelompok masyarakat Papua yang cerdas dengan disesuaikan kebutuhan zaman.

Kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar serta menjadi bukti bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus di Papua yang akan diperpanjang tahun 2021 mendapat banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mendukung otsus karena percaya bahwa progam ini akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat di Bumi Cendrawasih. Sehingga setuju perpanjangan otsus, karena akan makin memajukan warga Papua.

Tahun 2021 adalah saat yang krusial, karena ada perpanjangan otonomi khusus. Program ini memang berlaku selama 20 tahun dan dimulai sejak 2001. Sehingga pada 2021 masyarakat deg-degan menanti penjelasan tentang otsus jilid 2. Pada otsus jilid 2, diharap ada anggaran yang lebih besar dan evaluasi yang lebih banyak. Tujuannya agar otsus jilid 2 berjalan lebih baik lagi.

Masyarakat Papua amat mendukung otsus jilid 2 karena mereka telah mengambil manfat dari otsus jilid 1. Mobilitas dipermudah dengan dibangunnya Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dan pelabuhan. Sehingga masyarakat makin lancar dalam melaju, dan punya alternatif selain menggunakan transportasi udara yang relatif mahal. Karena jalan darat dan laut sudah bagus.

Alex Doga, tokoh veteran Jayawijaya menyampaikan dukungan atas pelaksanaan otsus di Papua. Ia mewakili segenap rakyat di Bumi Cendrawasih, mulai dari pemuda, tokoh agama, hingga tokoh masyrakat dan kaum perempuan. Mereka terus menyetujui program-program pemerintah, termasuk otsus.

Alex juga berterimakasih atas pembangunan yang ada di Papua. Rasa terimakasihnya ditujukan ke pemerintah daerah Papua, pemerintah pusat, dan segenap pegawai yang melaksanakan otsus di Bumi Cendrawasih. Dalam artian, masyarakat menyetujui otsus karena hasil dari program ini telah tepampang nyata, yakni kemajuan di bidang pembangunan.

Selama 20 tahun otsus jilid 1,sudah banyak sekali yang dibangun oleh pemerintah. Mulai dari jalan trans papua, bandara internasional Sentani, pelabuhan, jembatan Youtefa, sampai stadion Lukas Enembe. Pembangunan tak hanya di infrastruktur penunjang mobilitas, tetapi juga fasilitas olahraga. Sehingga masyarakat Papua makin sehat.

Selain itu, otsus telah memberi beasiswa kepada segenap anak Papua. Sehingga mereka bisa sekolah dari SD sampai SMA, dan perguruan tinggi bagi yang lolos seleksi. Rata-rata mereka kuliah di Jawa dan setelah lulus mengabdi pada pemprov Papua, sekolahan atau instansi lain, sebagai bentuk balas budi. Juga mencerdaskan anak-anak di Bumi Cendrawasih, sehingga ada regenerasi calon pemimpin.

Beasiswa otsus telah membawa Billy Mambrasar untuk menuntut ilmu dan sekarang ia jadi anggota staf khusus Presiden. Prestasi yang diraih di usia muda membuatnya jadi contoh, bahwa peraih beasiswa otsus juga bisa sukses di ibukota. Dengan catatan, harus rajin belajar dan selalu ingin tahu, serta memiliki attitude yang baik.

Beasiswa otsus juga diberikan kepada lulusan SMA yang ingin jadi anggota TNI. Mereka diberi kuota khusus, juga uang saku saat pendidikan berlangsung. Para pemuda Papua berlatih dengan keras dan berusaha mengamankan daerahnya dari serangan kelompok separatis.

Diberikannya beasiswa baik untuk pemuda yang ingin kuliah, maupun yang ingin jadi tentara membuat anak-anak Papua makin semangat. Karena mereka diberi pilihan untuk belajar di perguruan tinggi atau mengabdikan diri pada negeri. Jika jadi anggota TNI, maka ia berkesempatan membela masyarakat dan menjaga kedaulatan negara.

Program otsus telah meningkatkan kualitas masyarakat Papua, karena mereka mendapat akses pendidikan, mobilitas, dan kesempatan untuk jadi tentara. Warga sipil bisa makin makmur berkat adanya otsus. Karena jika mereka punya ijazah minimal S1, akan lebih mudah melamar pekerjaan di perusahaan bergengsi.

Otonomi khusus sangat didukung oleh masyarakat karena mereka merasakan berbagai infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, sehingga mobilitas dipermudah. Selain itu, otsus juga memberi dana beasiswa, sehingga anak-anak Papua yang kurang mampu bisa melanjutkan studi. Sehingga perpanjangan otsus disetujui semua orang.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Selama ini, sudah ada 2 provinsi di Papua, yakni Papua Barat dan Papua. Rencananya akan ditambah 5 provinsi. Pemekaran wilayah sangat didukung oleh masyarakat, karena mereka akan dipermudah dalam urusan administrasi. Juga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Bumi Cendrawasih ada 2 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh Dominggus Mandacan dan Lukas Enembe. Jika pada masa orde baru hanya ada 1 provinsi, maka adanya 2 provinsi mengntngkan masyarakat. Karena pembangunan makin fokus dan bisa mengentaskan kemiskinan di Papua.

Pada tahun 2021 akan ada implementasi otonomi khusus untuk memekarkan Papua. Penambahan provinsi terjadi lagi, dan rencananya akan ada provinsi baru. Yakni Provinsi papua bagian barat, provinsi teluk cendrawasih, provinsi bagian utara, pegunungan tengah, dan papua selatan.

Pemekaran wilayah Papua didukung oleh warga asli di Bumi Cendrawasih. Doren Wakerwa, SH, Pejabat Sekda Papua, mendukung penuh penambahan provinsi di Papua. Ia akan mengkuti sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dalam artian, OAP (orang asli Papua) juga menyetujui pemekaran wilayah, karena bertujuan baik untuk masyarakat.

Doren melanjutkan, pemekaran wilayah di Papua tentu harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Juga akan dibahas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika ada pemekaran wilayah, maka harus ada persetujuan DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan Gubernur Papua. Jika semua sudah menyetujuinya, maka akan ada 5 provinsi baru di Bumi Cendrawasih.

Masyarakat Papua menyetujui pemekaran Papua, karena akan sangat bermanfaat bagi mereka. Pertama, akan memudahkan untuk masalah administrasi. Karena di wilayah Papua amat luas, akan kesusahan jika provinsinya hanya ada dua.
Ketika ada tujuh provinsi, maka masyarakat tidak usah jauh-jauh pergi ke Jayapura atau Manokwari, tetapi langsung ke ibukota provinsi masing-masing.
Selain itu, pemekaran wilayah juga akan memajukan daerah dan mengentaskan kemiskinan. Karena ada gubernur baru yang mengerti kebutuhan rakyatnya, lalu membuat infrastruktur baru di wilayahnya. Di provinsi itu akan dibangun Rumah Sakit berstandar internasional, sekolah, jembatan, bahkan pelabuhan atau bandara. Sehingga akan memudahkan mobilitas, menambah fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Dengan begitu, anak-anak di daerah akan bisa sekolah hingga tingkat SMA, karena di Provinsinya sudah ada sekolah yang bagus. Ia tak perlu ngekos dan merantau ke Jayapura, tetapi belajar di tempatnya sendiri. Anak-anak Papua akan makin cerdas dan tidak lagi identik dengan keterbelakangan.

Saleh Sangadji, salah satu warga asli Papua yang diundang dalam acara audensi dengan Presiden Jokowi, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua Selatan akan mendekatkan masyarakat di wilayah itu dengan birokrasi. Karena masyarakat asli Papua masih jarang berada di level pemerintahan. Terlebih, karakter warga di daerah utara beda jauh dengan di Papua selatan.

Dalam otonomi khusus memang disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubenur di Papua harus dijabat oleh warga asli Bumi Cendrawasih. Jadi, ketika ada 7 provinsi di sana, akan ada 7 gubernur yang asli Papua. Sehingga akan memudahkan masyarakatnya. Mereka akan dipimpin oleh warga asli, yang mengerti cara membangun daeahnya sendiri.

Masyarakat akan merasa ayem karena pemimpinnya asli orang Papua. Ini bukan masalah SARA, tetapi seorang gubernur asli Papua akan lebih mudah mendekati rakyatnya dari segi sosiologi dan psikologi. Karena mereka 1 etnis dan punya latar belakang yang sama, sehingga modernisasi Papua akan behasil.

Pemekaran povinsi di Papua sangat didukung oleh masyarakat, karena mereka akan merasakan manfaatnya. Terutama dari segi birokrasi. Untuk mengurus surat-surat akan dipermudah karena jarak ke ibukota provinsi makin dekat. Selain itu, pembangunan akan lebih lancar karana masuk ke kas provinsi masing-masing dan lebih fokus.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Halimatusya’diyyah (Warganet dari Tangsel)

Pemerintah meminta kepada semua pihak untuk tidak meragukan kesiapan Papua yang pada tahun ini berkesempatan menjadi tuan rumah PON XX. Cukup dengan memberikan dukungan yang positif, maka PON XX Papua ini akan berjalan sesuai dengan rencana.

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan hal yang banyak ditunggu oleh warganet. Meskipun banyaknya penghalang di tengah krisis pandemi seperti saat ini, pemerintah tetap berupaya untuk tetap mengadakan PON XX di Papua dengan semua persiapan yang telah dilakukan.

Sudah sejak lama olahraga menjadi arena mempersatukan anak bangsa, kendati berbeda agama, ras maupun suku tetapi di dalam arena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik.

PON XX di Papua ini juga merupakan ajang bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia merupakan negara rukun yang menjalin persaudaraan, persatuan, dan solidaritas antar daerah. Melalui PON XX ini juga dapat memberikan banyak dampak positif di berbagai bidang.

Seluruh persiapan yang dilakukan tentunya sudah sangat maksimal, seperti memberikan vaksinasi kepada seluruh atlet yang turut serta dalam PON XX ini. Pemerintah juga siapkan jaminan keamanan untuk penyelenggaraan PON tahun ini.

Prestasi yang nantinya diukir oleh peserta yang mengikuti, diharapkan menjadi batu loncatan agar dapat mencetak prestasi di kancah internasional dan akan membawa nama harum Indonesia. Tak hanya itu, relasi dan kerja sama yang nantinya terjalin akan membawa dampak baik bagi bangsa Indonesia.

Sebagai wujud dari kegigihan bangsa Indonesia, maka adanya PON XX ini merupakan sebuah wadah untuk menjalin persaudaraan, persatuan dan solidaritas antar daerah serta mendorong Papua menuju Indonesia Maju.

PON XX Papua Tahun 2021 ini bisa menjadi pemicu bagi seluruh pihak untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di semua daerah yang masih terbilang minim perhatian. Oleh karenanya, PON XX tidak hanya mampu meningkatkan persatuan dan persaudaraan masyarakat, namun juga mampu menjadi pendorong pemerataan pembangunan hingga peningkatan perekonomian daerah.

Oleh : Timotius Gobay)*

Pemerintah memberikan sinyalemen untuk perpanjangan Otsus Papua yang sebentar lagi akan berakhir. Rencana tersebut mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat Papua karena program tersebut telah banyak memberikan manfaat.

Mantan Sekjen Himpunan Mahasiswa Cenderawasih Jhon Rumbino mengatakan, Otsus Papua yang sudah berjalan hampir 20 tahun perlu mengalami penyesuaian.

Jhon mengatakan, secara konteks Otsus pada 20 tahun lalu berbeda dengan kondisi sekarang. Contohnya dengan adanya upaya pemekaran di Papua Barat.

Ia juga menilai revisi UU Otsus memang diperlukan, karena kedepannya diperlukan adanya sinkronisasi yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dirinya menilai, untuk menjawab pertanyaan apakah selama ini pemberian dana otsus Papua bisa dikatakan efektif atau tidak, tentu harus dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Jika tidak pernah dilakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam, maka sulit untuk menilai apakah dana otsus bisa dikatakan efektif atau tidak.

Secara tegas Jhon mengatakan, bahwa sudah seharusnya otsus Papua memiliki semamgat untuk membuka ruang kepada rakyat di Papua dalam menyampaikan aspirasinya. Kemudian, mendapatkan hak yang layak seperti halnya di daerah lain.

Menurutnya, jika pemerintah pusat menginginkan perubahan yang signifikan, tentu bisa dimulai dari perhatian terhadap sumber daya tenaga pengajar yang bagus.

Karena bagaimanapun juga, Otsus perlu memperhatikan pendidikan lebih baik. Fasilitas-fasilitas sekolah pun juga aperlu diperhatikan lebih lagi.

Jhon juga berpendapat bahwa Otsus tetap dapat dilanjut asalkan dengan kontrol yang ketat dengan mengedepankan transparansi anggaran dan implementasi dari setiap pasal di UU dijalankan dengan baik.

Tokoh perempuan yang juga merupakan Ketua Persekutuan Wanita Gereja Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue, meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus.

Dorince menuturkan, bahwa Otsus adalah berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang sehngga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua.

Pemerintah tentu harus mulai mengevaluasi masalah ini bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. Dorince mengaku bahwa dirinya tetap mendukung kebijakan dari pemerintah pusat nantinya.

Dukungan terhadap otsus Papua jilid II juga datang dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, pihaknya telah meminta dukungan semua pihak untuk mendukung otsus Papua, dimana dalam waktu dekat akan dibahas pemerintah pusat bersama Pemprov Papua Barat dan Papua.

Gubernur juga menegaskan, ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal Otsus Jilid II selain pendanaan. Pertama, pemberian kewenangan lebih besar pada Pemprov di Tanah Papua dalam hal seperti SDM dan SDA dan kedua, pelibatan kementerian lembaga (K/L) lain.

Menanggapi adanya suara yang mengatakan bahwa otsus Papua gagal, Dominggus mengatakan bahwa sebagai pelaku di kalangan birokrasi pemerintahan, dirinya mengatakan bahwa selama ini otsus di Papua berhasil.

Dia mengatakan, cukup banyak anak-anak Papua yang sekolah hingga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi melalui dana otsus, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan pada sektor kesehatan, dana otsus bermanfaat bagi peningkatan layanan baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman dan terpencil.

Melalui dana otsus juga, pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua.

Dirinya juga mengajak masyarakat untuk senantiasa mendukung program otsus jilid 2 yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 mendatang. Hal ini dikarenakan Papua Barat masih membutuhkan kebijakan otsus untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Perlu diketahui bahwa otsus ditujukan agar masyarakat Papua memiliki kewenangan mengatur hidupna. Setelah 20 UU dilaksanakan, otsus Papua masih belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat.

Meski demikian, evaluasi terkait penggunaan dana Otsus juga harus menjadi perhatian, sehingga nantinya keberlanjutan Otsus bisa lebih maksimal dan bisa membuat orang Papua semakin maju dan tidak termarjinalkan.

Otsus Papua terbukti telah menjadikan Papua dan Papua barat menjadi provinsi yang mengalami kemajuan, tentu akan disayangkan apabila keberlanjutan otsus tersebut tidak dilanjutkan karena tidak sedikit masyarakat Papua yang dapat menikmati manfaat otsus sehingga Tanah Papua menjadi daerah yang dapat terus berkembang.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo