suaratimur.id – Sejumlah kajian dan pergerakan terus digencarkan oleh pemerintah pusat pasca Presiden Jokowi menandatangani UU Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk tiga provinsi bungsu di wilayah Papua, yakni Papua Selatan (Anim Ha) dengan Ibu Kota Merauke, Papua Tengah (Meepago) dengan ibu Kota Nabire, dan Papua Pegunungan Tengah (Lapago) dengan Ibu Kota Wamena.

Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pemekaran baru saja dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang melawat ke Merauke dengan membawa spirit pembentukan DOB. Dalam kunjungannya, pihaknya membawa dua hal yakni gerakan pembagian 10 juta bendera yakni simbol timur, Indonesia bagian timur, sekaligus menyampaikan pesan-pesan mengenai spirit pemekaran.

Spirit Realisasi Pemekaran Membutuhkan Dukungan Semua Pihak

Dalam pidatonya, Mantan Kapolri tersebut menjelaskan bahwa sejak semula pembentukan tiga DOB di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Dengan adanya kebijakan tersebut, pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan mudah sebagai dampak dan konsekuensi dari birokrasi yang semakin ramping.

Spirit itulah yang dimiliki seorang Presiden Jokowi karena beliau memahami betul kebutuhan masyarakat Papua. Terlebih, pemekaran sejak awal berangkat dari aspirasi para tokoh dan masyarakat setempat yang gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah pusat. Adanya pemekaran juga dinilai terbukti membuat daerah semakin mandiri dan maju. Hal ini sejalan dengan tujuan awal yakni mendekatkan kesejahteraan.

Rata-rata pemekaran wilayah membuat pembangunan di daerah melompat, Meski demikian perlu didukung penuh oleh seluruh masyarakat, utamanya masyarakat di daerah pemekaran. Di akhir pernyataannya, Mendagri memohon dukungan kepada semua pihak untuk realisasi pemekaran dan apa yang akan dilakukan ke depan dalam rangka pemekaran.

Pembangunan SDM di Wilayah Pemekaran Menjadi Prioritas

Masih dalam kesempatan yang sama, Mendagri secara tulus meminta kepada kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua, termasuk di Papua Selatan. Menurutnya, terdapat dua faktor kunci yang ditekankan untuk mewujudkan hal tersebut, yakni pendidikan dan kesehatan. Pemberian beasiswa pendidikan pada Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP akan berdampak pada kemajuan daerah. Sebab, anak-anak yang terdidik dan terlatih akan menjadi orang yang inovatif dan kreatif. Penyediaan beasiswa tersebut tidak hanya sebatas untuk pendidikan dalam negeri, tetapi juga pendidikan di luar negeri. Harapannya, setelah kembali ke daerah, dengan bekal pendidikan dan inovasi yang dimiliki, mereka dapat menjadi generasi yang akan mengubah wajah Papua, termasuk di Papua Selatan.

Selain itu, menjadi sebuah penilaian yang tepat ketika nantinya menempatkan orang netral untuk mengisi jabatan penjabat gubernur di tiga provinsi baru Papua. Secara tegas dijelaskan bahwa pada prinsipnya, siapa pun penjabat nanti harus bisa menjalankan atau meletakkan landasan-landasan menjadi provinsi, tentunya juga harus mampu bersikap netral saal Pilkada berlangsung.

Perlunya Akselerasi Pembangunan Pasca Pemekaran di Papua

Masih terkait dengan tahapan realisasi pemekaran DOB di Papua, adanya akselerasi pembangunan mutlak diperlukan di wilayah Papua setelah proses pemekaran berhasil disahkan. Langkah tersebut dinilai cukup strategis dalam membawa kemajuan di Papua.

Direktur Penataan Derah, Otsus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto menyatakan bahwa kondisi Papua mendapatkan perhatian dari pemerintah. Termasuk sebaran penduduk sebaran desa tertinggal yang menjadi isu utama. Terdapat pula konfigurasi politik lokal yang kini masih terjadi. Sehingga polarisasi antara masyarakat pegunungan serta masyarakat pesisir begitu tampak terlihat. Sehingga dengan adanya pemekaran daerah di Papua harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal sebagai komitmen politik daerah, sekaligus menjawab pertanyaan besar pemekaran ini untuk siapa nantinya. Untuk diketahui bahwa pemerintah memberlakukan kebijakan ruang afirmasi bagi OAP dengan kuaota sebesar 80%, termasuk kelonggaran syarat batas usia untuk PNS yang semula 35 tahun menjadi 48 tahun.

Di sisi lain, Ketua DPW Partai Perindo Papua, Rafllous Doranggi menyatakan bahwa terdapat fakta di Papua hari ini dimana tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak.

Menurutnya, pendekatan pembangunan masih dianggap tidak berkelanjutan, masih banyak derah di Papua yang masih rendah dalam perencaan yang dilakukan. Sehingga, diperlukan pemetaan situasi serta pembuatan grand design jangka panjang yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu. Pada akhirnya akselerasi pembangunan pasca pemekaran penting dan harus berdampak luas.

Tiga Provinsi Baru Papua Disuplai Anggaran Pusat

Berkaitan dengan anggaran di tiga provinsi baru Papua, dalam kesempatan tersebut Mendagri juga menjelaskan bahwa ketiganya nantinya akan disuplai anggaran dari pusat dan daerah melalui mekanisme hibah. Sedangkan anggaran daerah berasal dari para bupati yang masuk ke dalam wilayah pemekaran tiga provinsi. Saat ini Menteri Keuangan tengah menghitung alokasi anggaran tersebut. Sedangkan dari Kementerian Dalam Negeri telah membuat tim khusus soal anggaran bagi daerah pemekaran baru.

Penjabat Bupati Mappi, Michael G.Gomar juga menyatakan bahwa dana hibah untuk Provinsi Papua Selatan telah disepakati, masing-masing kabupaten mendapat alokasi sebesar Rp10 Miliar yang nantinya digunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan di Papua Selatan hingga 2025. Melalui pemekaran, dirinya berharap Kabupaten Mappi akan berkembang maju baik di sektor pembangunan, Kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur jalan dan terutama pengembangan wilayah terisolasi.  Selain itu, juga akan dilakukan relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mappi ke Provinsi Papua Selatan. Dengan demikian keterwakilan ASN dari Mappi bisa diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi baru.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kabar dari Senayan Jakarta berkaitan dengan pembahasan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi perhatian sejumlah pihak hari ini, terutama masyarakat di wilayah Indonesia Timur, Papua. Melalui pernyataan Ketua komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dijelaskan bahwa pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan tiga Provinsi baru di Papua akan selesai pada 30 Juni 2022. Target tersebut tercetus setelah terdapat kesepakatan pembentukan panitia kerja (Panja) saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Pimpinan Komite I DPD, Filep Wamafma, Selasa 21 Juni 2022.

Dalam kesempatan tersebut, DPR juga telah menjadwakan Rapat Paripurna pada 30 Juni 2022, sehingga diharapkan pembahasan RUU selesai dilakukan sebelum tanggal terencana. Setelah pembentukan Panja, para Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) diminta segera melengkapi daftar nama anggotanya untuk dimasukkan dalam keanggotaan Panja. Komisi II mulai membahas RUU DOB pada Rabu 22 Juni 2022 dan akan menyerap aspirasi masyarakat Papua hingga Minggu 26 Juni 2022. Kemudian Finalisasi RUU dilakukan 27-29 Juni 2022, sehingga pada 30 Juni 2022 akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan menjadi undang-undang.

Pemerintah dan DPR Janji Perhatikan Pro-Kontra Publik dalam Kebijakan DOB

Sejak isu kebijakan pemekaran bergulir, dinamika pro dan kontra menjadi santapan sehari-hari yang terkadang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melancarkan kepentingannya. Isu pemekaran wilayah memang menggiurkan, di satu sisi menjadi harapan sebagian masyarakat dalam pembangunan Papua, di sisi lain menjadi ancaman bagi pihak yang akan kehilangan kekuasaan ataupun eksistensi, seperti elit lokal oportunis maupun kelompok separatis.

Adanya dinamika tersebut hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah maupun DPR. Melalui pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufi Dasco Ahmad dijelaskan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan yang bersifat pro dan kontra terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU pembentukan tiga provinsi baru atau DOB Papua. Pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan muara sebuah UU yang dapat bermanfaat bagi semua.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama, dengan tetap memperhatikan keselarasan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Baik dalam aspek formil, teknis, maupun aspek materi dan substansi, terutama terhadap hal-hal krusial yang perlu dicermati bersama dan perlu diantisipasi secara bijaksana. Prinsip utama pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

Perlu diingat kembali bahwa pemekaran di Papua secara yuridis berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001, yaitu dengan memperhatikan hukum, kesatuan sosial budaya atau wilayah adat, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan ekonomi, prediksi perkembangan pada masa yang akan datang dan juga aspirasi masyarakat Papua.

UU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi pilar penting dari kebijakan-kebijakan dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya melalui pemekaran.

Pemekaran Percepat Pembangunan Papua

Salah satu upaya percepatan pembangunan Papua hadir melalui kebijakan pemekaran. Hal tersebut merespon sejumlah hambatan yang ditemui dari beberapa aspek dan bidang. Luasnya wilayah di Papua menjadi salah satu penghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Luasnya wilayah tersebut juga menghadirkan hambatan birokrasi, yang akhirnya melalui rencana kebijakan pemekaran tersebut diharapkan dapat mempersingkat jalannya pelayanan sekaligus akses masyarakat.  

Dalam kasus di Indonesia, sejumlah provinsi yang mengalami pemekaran mengalami percepatan pembangunan setelah prosesnya selesai. Salah satunya saat Sumatera Bagian Selatan dibagi menjadi lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu. Begitu juga dengan di Papua, inisiatif pemekaran tidak hanya dari pemerintah, tapi lebih utama adalah aspirasi dari masyarakat. Dalam berbagai kunjungan Presiden selama beberapa waktu ke belakang, termasuk adanya delegasi-delegasi luar negeri yang berkunjung menginginkan adanya pemekaran di Papua.

Pemekaran untuk Persempit Ruang Gerak Kelompok Separatis

Seperti yang kita ketahui, keberadaan kelompok separatis masih menjadi salah satu kendala dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Papua secara khusus yang harus menjadi perhatian secara penuh. Pasalnya, hingga kini kebedaraanya masih menjadi teror bagi masyarakat yang mendiami tanah Papua.

Terbaru, Kelompok Separatis menyatakan bertanggung jawab atas terbunuhnya anggota Brimob bernama Bripda Diego Rumaropen di Napua, Kabupaten Jayawijaya pada Sabtu 18 Juni 2022. Melalui juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyatakan bahwa aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok di bawah pimpinan Gen Goliath Naman Tabuni. Namun, selang beberapa hari, sebuah pengakuan juga muncul dari panglima Kelompok Separatis Papua, Egianus Kogoya yang mengaku bertanggung jawab terhadap kasus yang sama. Bahkan, Egianus menantang TNI Polri untuk adu tembak. Adanya saling klaim pengakuan tersebut diindikasi merupakan bagian dari permasalah internal yang merujuk pada keinginan eksistensi. Aksi teror tersebut disebut sebagai peringatan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi untuk tidak melakukan penyisiran di pemukiman penduduk asli Papua. Peringatan tersebut juga disertai pesan yang seragam dari 33 panglima kelompok separatis Papua di berbagai wilayah melalui media sosial Youtube. Mendesak agar mengosongkan daerah konflik. Pesan tersebut secara khusus disampaikan kepada masyarakat pendatang atau selain orang asli Papua.

Merespon hal tersebut, berbagai upaya telah dan sedang diupayakan pemerintah untuk meredam dan menghentikan eksistensi kelompok separatis yang kerap bertindak anarkis. Adanya kebijakan pemekaran provinsi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik vertikal di bumi Papua. Pemekaran menjadi strategi untuk mengunci dan meminimalisir gerakan kelompok separatis Papua. Jika Papua nantinya terbagi menjadi empat provinsi, maka ruang gerak akan semakin kecil. Basisnya bukan lagi Papua yang satu, namun terdapat provinsi lain.

Maka bisa dipastikan, beberapa pihak yang menolak kebijakan pemekaran DOB adalah bagian dari kelompok penguasa yang tak ingin kehilangan tahtanya, atau kelompok separatis yang tak ingin kehilangan ruang gerak dan eksistensinya.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sebuah kabar gembira baru saja kita terima dari buah pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Gubernur Papua, Lukas Enembe beserta rombongan dalam sebuah pertemuan di Kantor Mendagri Jakarta pada Jumat 17 Juni 2022. ┬áSecara tegas, Gubernur petahana tersebut sepakat menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini telah masuk proses Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di DPR serta diperkirakan akan disahkan pada akhir bulan Juni 2022. Sebuah penantian panjang dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.

Jejak Pernyataan Inkonsistensi Sang Gubernur

Masih belum mengelupas dari ingatan kita semua, bahwa sikap seorang Gubernur Papua terhadap kebijakan pemekaran DOB mengalami berbagai perubahan bak binatang bunglon yang lihai merubah warna menyesuaikan suasana hati dan kondisi tempat yang disinggahi.

Sedikit merekap perjalanan pernyataan sikap beliau, akan kita dapati di masa dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Papua, masa dimana dirinya masih mencalonkan diri didampingi oleh mendiang Klemen Tinal. Saat itu, sekitar tahun 2013 di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan Sinapuk Wamena, dengan lantang menyatakan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah calon gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran provinsi Papua.

Berdasarkan pengakuan dari beberapa tokoh senior Papua, salah satu faktor kemenangan Lukas Enembe sebagai gubernur disebut karena membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye. Tak berhenti disini, mundur ke tahun 2010, saat dirinya menjabat Ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua, ia secara tegas mengajukan adanya Provinsi baru. Ajuan tersebut merupakan upaya menjadikan kawasan pegunungan tengah sebagai Kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi. Saat itu, kawasan Pegunungan Tengah sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Terdapat fakta sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Lalu, maju ke tahun 2018. Melalui konsep Otsus Plus, Lukas Enembe beserta perwakilan unsur pemerintah meminta adanya pemekaran wilayah serta meminta wilayah Lapago dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastrukur. Setelah itu, kemudian rencana kebijakan DOB mengalami dinamika proses politik dan hukum hingga pada akhirnya pernyataan sikap terbaru dari sang Gubernur muncul kembali di akhir bulan Mei 2022 dengan wujud penolakan. Hal yang menyedihkan dari sikap tersebut adalah alasan yang mendasarinya. Secara enteng dirinya menyatakan bahwa rencana pemekaran DOB tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebab jumlah penduduk setempat tidak setara dengan jumlah pendatang yang diprediksi akan berdatangan pasca keputusan pemekaran.

Gubernur petahana tersebut juga mengklaim bahwa masyarakat Papua menolak rencana pemekaran karena tak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola tiga provinsi baru. Alasan tersebut seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepempimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nahkoda bagi Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri.    

Mengawal Pernyataan Dukungan Sang Gubernur

Maka dengan munculnya kembali pernyataan Lukas Enembe merespon kebijakan pemekaran wilayah pasca bertemu Mendagri dengan sikapnya yang kembali berada pada posisi mendukung. Sudah jelas menjadi berita positif bagi realisasi upaya percepatan kemajuan wilayah Papua, namun sekaligus menjadi hal negatif bagi sifat inkonsistensi pernyataan sang gubernur yang dengan mudah seperti membalik telapak tangan dalam menyatakan sikap.

Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam konteks dukungan, dimana dirinya meminta agar Provinsi Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat. Namun pernyataan sikap tersebut seperti menjadi restu bagi realisasi kebijakan DOB yang sempat mengalami dinamika dan jalan terjal, utamanya berkaitan dengan respon dan gejolak di publik. Bahkan secara tegas dihadapan Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Papua dua periode tersebut menyatakan dukungan penuh dimana dirinya sebenarnya mengusulkan adanya pemekaran sejak tahun 2014.

Sebagai masyarakat yang melek perkembangan informasi maka kita patut bersyukur dan bersenang hati, namun kita juga wajib menajamkan sikap kritis, utamanya berkaitan dengan sikap Lukas Enembe terhadap kebijakan DOB. Pasalnya, pertemuan dengan Mendagri yang berakhir dengan sikap saling mendukung serta bersatu dalam percepatan pembangunan di Papua, juga diimbuhi dengan permintaan izin darinya terhadap Mendagri untuk berobat keluar negeri.

Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan peraturan apabila seorang Gubernur ingin meninggalkan wilayah maka harus izin ke Kementerian Dalam Negeri. Momentum pertemuan dan sikap dukungan tersebut seperti gayung bersambut bagi Lukas Enembe. Bisa jadi skemanya akan seperti ini. Di satu sisi, pemerintah pusat ingin memastikan seluruh elemen mendukung kebijakan pemekaran tersebut, di sisi lain Lukas Enembe memanfaatkan momentum tersebut untuk melancarkan izinnya keluar negeri. Sebagaimana kita ketahui, ragam informasi telah beredar menyatakan bahwa Gubernur Papua tersebut sering kali diketahui meninggalkan wilayah Papua untuk pergi keluar kota hingga berkunjung ke beberapa negara dengan alasan tertentu.

Janji Adalah Hutang yang Harus Ditepati

Merespon sikap dukungan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang mendukung kebijakan DOB namun juga meminta pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat. Maka Mendagri Tito Karnavian secara deskriptif menjelaskan bahwa saat ini yang sedang dibahas di DPR adalah tiga provinsi baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Sementara yang juga sudah masuk usulan pemekaran adalah Provinsi Papua Barat Daya dan kemungkinan besar akan dibahas di tahun ini, maka pemekarannya terjadi di tahun depan. Sementara itu, adanya usulan lagi yakni pemekaran Provinsi Papua Utara akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas di tahun 2023 supaya bisa dimekarkan tahun depan. Sehingga rencana tentang usulan pemekaran dari Gubernur Papua menjadi tujuh provinsi akan terealisasi secara bertahap.

Adanya penjelasan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan dalam pertemuan antara Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah pusat secara bertahap akan mengupayakan pengesahan dan realisasi kebijakan pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan. Hal tersebut tak akan bisa terselenggara secara maksimal dan optimal jika tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Papua. Adanya sikap dukungan dari Lukas Enembe diharapkan mampu mempercepat proses kebijakan tersebut.

Tentunya kita berharap bahwa sikap dari sang Gubernur tak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya khususnya dalam merespon kebijakan pemekaran DOB di Papua. Sudah banyak korban berjatuhan dan pihak yang dirugikan akibat dinamika respon dan pro kontra yang terjadi akibat adanya rencana kebijakan DOB. Sudah saatnya peran dukungan sang gubernur dapat menyelaraskan visi dan misi antara pusat dan daerah, bukan karena kepentingan tertentu yang jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat Papua.

Maka, seperti sebuah pesan turun temurun terhadap seorang laki-laki yang akan menikahi wanita pujaannya. Bahwa yang bisa dipegang dari seorang laki-laki adalah janjinya, bila ia ingkar, maka telah melukai dua hal, yaitu perasaan wanita yang dicintainya dan harga dirinya. Begitu juga yang dapat dipegang dari seseorang ketika mendapat amanah sebagai Gubernur, jika ia ingkar terhadap janji-janjinya maka telah melukai masyarakat yang dipimpinnya dan tentu saja merendahkan harga dirinya di khalayak.

Mari sama-sama kita kawal janji pernyataan dukungan sang Gubernur terhadap kebijakan pemekaran wilayah Papua.   

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

JAKARTA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe (17/06) pukul 16.00 – 17.25 menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian di ruang kerja Mendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Pertemuan berlangsung hangat, diawali dengan sapaan Mendagri tentang kesehatan Lukas Enembe.

Lukas Enembe yang didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, di antaranya Sekda Ridwan Rumasukun menyampaikan rasa gembira karena dapat bertemu langsung dengan Mendagri, niat yang sudah lama ia rencanakan tetapi terhalang oleh kesibukan.

Mendagri pada pertemuan tersebut menyampaikan pandangan seputar kebijakan terbaru pemerintah tentang  pemekaran Papua dengan rencana membentuk tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu  provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan yang RUUnya kini sedang berproses di DPR.

Mendagri menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius pada pembangunan dan kemajuan Papua. Hal tersebut terlihat dari seringnnya Presiden mengunjungi Papua hingga ke pelosok, terhitung sampai 14 kali.

“Pemekaran dan UU Otsus yang baru dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua,” kata Tito.

“Kondisi geografis Papua sangat sulit.  Bayangkan dari Boven Digul, misalnya, seorang ASN harus menempuh 8 jam perjalanan untuk sampai ke Merauke. Juga dari daerah Pegunungan Tengah sangat sulit untuk mengakses ke ibukota provinsi, Jayapura. Pemekaran diharapkan dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat.  Buktinya Papua Barat berkembang seperti sekarang karena pemekaran,” tandas Tito.

Tito kemudian bertanya langsung kepada Lukas Enembe tentang sikapnya terhadap pemekaran Papua, yang sempat diberitakan menyatakan penolakan.

“Siap Bapak Menteri, kami mendukung,” jawab Lukas Enembe dengan cepat.

Mendengar jawaban itu Mendagri menjabat tangan Lukas Enembe dengan erat seraya menepuk punggungnya.

“Saya dukung pemekaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Lukas Enembe, seusai pertemuan menjawab pertanyaan wartawan.

Kepada Mendagri, Lukas Enembe sempat mengusulkan agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi.

Mendagri memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa usul itu akan diakomodasi mengikuti kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Untuk saat ini, kata Mendagri, pemekaran tiga provinsi baru di Papua menjadi prioritas yang sedang dibahas di DPR.

Berbeda dengan kesan selama ini dalam pemberitaan media yang menggambarkan Lukas Enembe menolak keras pemekaran, pada pertemuan tersebut yang terlihat adalah pembicaraan positif saling mendukung antara Menteri dan Gubernur.

Lukas Enembe menyebut hubungannya dengan Mendagri Tito yang pernah menjabat Kapolda Papua selayaknya relasi kakak dan adik.

Di akhir pertemuan, Lukas Enembe menyampaikan permohonan izin kepada Mendagri untuk menjalani pengobatan di luar negeri.

Mendagri yang pada pertemuan didampingi oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan permohonan tersebut langsung dikabulkan dan surat izin telah disiapkan oleh sekjen sesuai dengan ketentuan.

suaratimur.id – Masih menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat di Indonesia terhadap situasi di Papua yang berpredikat aman dan tertib. Beberapa kejadian kriminal bermotif politis hingga berunsur separatis yang hingga beberapa waktu lalu masih terjadi harus menjadi evaluasi bersama sekaligus perhatian seluruh pihak agar tidak terulang kejadian serupa. Permasalahan di Papua yang tak jauh dari konflik ekonomi dan politik menimbulkan banyak akibat, dimana salah satunya menyasar pada bidang pendidikan anak-anak Papua.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, hal tersebut juga mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melantik lima pejabat daerah Papua beberapa waktu silam di Jakarta. Dalam amanatnya, beliau menegaskan agar para pejabat dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Papua karena situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar benar-benar menelaah persoalan yang ada di daerah masing-masing, serta mendorong agar program-progam yang telah ada dijalankan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Mantan Kapolda Papua tersebut juga berpesan agar pemerintah daerah di Papua bisa membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah derah lain di sekitar. Pemerintah pusat akan senantiasa mendukung berbagai pekerjaan dan program di masing-masing daerah sepanjang dengan aturan dan undang-undang.

Kebijakan DOB Diharapkan Hadirkan Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Salah satu yang menjadi keterkaitan dari poin amanat Mendagri kepada pejabat daerah Papua ialah dinamika kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang saat ini masih terus menjadi isu dan pembahasan. Kondisi wilayah Papua secara sosiologis serta kecenderungan disinformasi melalui media sosial rawan dijadikan politisasi oleh pihak tertentu.  

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa terdapat dua faktor penting mengapa Papua harus dilakukan pemekaran wilayah. Salah satunya dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya. Papua sangat heterogen terdapat beberapa suku dan bahasa, secara geografis sangat beragam, maka tepat jika Papua dimekarkan. Sementara dari aspek pembangunan, masih banyak belum tersentuh, karena wilayah di Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melalui pemekaran bisa memperkecil kesenjangan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, jembatan, irigasi, dan sebagainya sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa persoalan kerawanan ancaman keamanan di Papua akan terus terjadi ketika pemerintah tidak hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat asli Papua. Sehingga solusi mengurasi dan mengantisipasi tingkat kerawanan tersebut adalah dengan kehadiran pemerintah di Papua. Negara harus memastikan rakyat Papua bisa mencapai kesejahteraan.

Masyarakat Papua Diminta Mempersiapkan Diri Menyambut Pemekaran DOB

Sebuah kabar terbaru datang dari perkembangan pembahasan RUU DOB Papua. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua dimungkinkan dibawa ke rapat paripurna pada awal Juni 2022 mendatang, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Adapun untuk saat ini DPR RI masih berkutat pada agenda-agenda terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang membutuhkan konsentrasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) mengenai RUU tentang pembentukan DOB sudah diserahkan ke DPR. Dengan demikian, rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas meminta masyarakat Papua agar mempersiapkan diri menyambut tiga bakal beleid tersebut, daripada mengikuti aksi demonstrasi penolakan. Secara khusus, ia mengharapkan seluruh elemen masyarakat Papua, elite-elite poltik Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua agar bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran dan masa depan masyarakat Papua.

Adanya pembahasan tiga RUU DOB merupakan bentuk perhatian lebih pemerintah pusat ke Papua. Masyarakat Papua agar melihat pemekaran melalui perspektif ekonomi, bukan politik karena hanya berdampak pada konsumsi politik semata, sehingga terjadi pro dan kontra dengan berbagai aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok tertentu, salah satunya ditunggangi oleh kelompok separatis dan elit lokal yang tak sejalan dengan pemerintah pusat.

Padahal, secara lebih luas terdapat sejumlah manfaat dari pemekaran di Papua, diantaranya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Moses Waker )*

Sekretaris Daerah di Provinsi Papua baru saja dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Di saat yang sama, Wakil Gubernur Papua juga melantik seorang Sekda. Dualisme ini tak perlu membuat bingung karena kewenangan melantik Sekretaris Daerah adalah Kemendagri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Baru kali ini ada 2 pelantikan pejabat di saat yang sama. Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Falssy menjadi Sekda definitif Papua dan dilantik langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Sedangkan Pejabat pelaksana Sekda Doren Wakerwa dilantik oleh Wakil Gubernur Klemen Tinal.

Pengangkatan Dance Yulian Falssy sudah sesuai aturan, karena merujuk pada Keppres no. 159/TPA/2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemprov Papua. Meski menjadi pejabat definitif, Dance mengaku sudah mendapatkan restu dari Gubernur Lukas Enembe. Sehingga jabatannya tetap dianggap sah di mata hukum.

Gubernur Lukas Enembe menyatakan bahwa ia menerima Sekda definitif Dance Yulian berdasarkan budaya lokal Papua. Lagipula, pengangkatan Dance sesuai dengan amanah presiden. Karena sebelumnya ada seleksi terbuka Sekretaris Daerah Papua dan Dance-lah yang dipilih oleh Presiden Jokowi.

Penjabat pelaksana Sekda Doren Wakerwa sudah berakhir masa jabatannya, namun diperpanjang lagi oleh Pemprov Papua. Sehingga ia dipersilakan menjalankan tugasnya selama 6 bulan ke depan. Perpanjangan ini dilakukan agar ia menuntaskan masa jabatannya, sehingga bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Muhammad Sawir, dosen ilmu pemerintahan Universitas Yapis Papua menyatakan bahwa Sekretaris daerah adalah jabatan tertinggi di suatu provinsi, karena dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara Gubernur adalah jabatan politik. Pernyataan Sawir ini merupakan penjelasan bahwa pelantikan Sekda Papua oleh Kemendagri merupakan amanat konstitusi.

Diharapkan dualisme ini tidak membuat perpecahan di Papua. Karena baik Doren maupun Dance sama-sama diakui sebagai Sekretaris Daerah. Masyarakat di Bumi Cendrawasih tidak usah bingung, karena pengangkatan ini sudah sesuai dengan aturan. Mereka juga tak usah adu argumen di media sosial, karena kedua pejabat sama-sama diakui oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sementara Dance berkata bahwa pengangkatan ini untuk mengisi jabatan yang kosong selama 9 bulan. Jadi sah-sah saja dilakukan. Dalam artian, sebuah jabatan tidak boleh terlalu lama kosong. Karena program-program di Pemerintah daerah tidak akan berjalan dengan lancar, jika tak ada pemimpinnya.

Para Sekda tentu akan berpikir jauh ke depan dan mensukseskan program-program di pemerintah daerah Papua. Mereka memikirkan nasib rakyat dan berusaha keras agar warga sipil hidup makmur dan penuh dengan keadilan. Sebagai pejabat, bukan berarti melupakan amanat rakyat. Karena sejatinya pejabat adalah pelayan masyarakat.

Di Provinsi Papua memang berlaku peraturan sejak otonomi khusus tahun 2001. Seluruh pejabat di Bumi Cendrawasih wajib diisi oleh OAP (orang asli Papua). Keistimewaan ini sangat disyukuri karena pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat Papua. Juga mempercayai para Putra Papua untuk memimpin daerahnya sendiri, dan diakui kecerdasannya.

Ketika pejabat diisi oleh warga asli Papua, ia lebih mengenal geografis, kebiasaan, adat-istiadat, dan sistem sosial di Bumi Cendrawasih. Sehingga saat melakukan blusukan akan mengerti apa saja yang diperlukan oleh rakyatnya. Jabatan adalah tanggungjawabnya untuk mensejahterakan seluruh warga di Bumi Cendrawasih.

Kedua Sekretaris daerah di Papua yang baru saja dilantik, sama-sama sah di mata hukum negara. Dualisme ini tak perlu diperdebatkan, karena sebenarnya perpanjangan jabatan pejabat definitif adalah untuk menuntaskan tugasnya selama 6 bulan ke depan. Sehingga dipastikan akan berhasil dan membawa rakyat Papua ke kemajuan dan kemakmuran.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo