Diungkapkan oleh Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, varian baru COVID-19 yang ditemukan di wilayah Indonesia itu antara lain B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, dan B1617 dari India.

B1617 merupakan varian mutasi ganda yang menyebabkan India dilanda tsunami Corona. “Varian B117 diketahui memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi sekitar 36 sampai 75% dibandingkan dengan jenis virus yang beredar sebelumnya,” sebut Siti Nadia Tarmizi,

Siti Nadia Tarmizi memastikan bahwa tiga varian baru COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia. Bahkan, Kemenkes telah memperoleh hasil pemeriksaan terkait penyebaran mutasi tiga varian Corona jenis baru itu di beberapa daerah hingga akhir April 2021 lalu.

”Jadi dengan surveilans kita mewaspadai penambahan kasus B117 dan B1351 serta B1617 yang sudah masuk ke Indonesia. Hasil akhir ini sudah kita dapatkan dari hasil pemeriksaan per tanggal 30 April 2021,” kata Siti Nadia Tarmizi. Diketahui, penularan COVID-19 jenis B117 (dari Inggris) ditemukan di Sumatera Utara (2 kasus), Sumatera Selatan (1 kasus), Banten (1 kasus), Jawa Barat (5 kasus), Jawa Timur (1 kasus), Bali (1 kasus), dan Kalimantan Timur (1 kasus).

Sedangkan untuk varian B1351 (dari Afrika Selatan) baru ditemukan 1 kasus di Bali. Adapun untuk jenis B1617 (dari India), menurut penelitian Kemenkes RI, telah ditemukan di Kepulauan Riau (1 kasus) dan DKI Jakarta (1 kasus).

Oleh Aditya Akbar )*

Pandemi Covid-19 belum berakhir, Covid-19 juga masih ganas, sehingga tak ada pilihan lain selain menerapkan protokol kesehatan dan menunda mudik lebaran tahun 2021. Tak henti-hentinya Doni Monardo selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 mengingatkan kepada masyarakat soal larangan mudik Lebaran 2021.

Pada tanggal 1 Mei 2021 lalu, Doni telah melakukan peninjauan di lokasi pos penyekatan di Gerbang Tol Palimanan untuk memantau warga yang mudik. Doni juga meminta kepada para petugas untuk menjaga ketat setiap kendaraan yang lewat. Secara tegas, Doni mengatakan bahwa adanya pengetatan mudik Lebaran tahun 2021 ini, bertujuan untuk mencegah penularan virus Corona yang menyebabkan Covid-19 di Indonesia.Dirinya juga meminta agar menjaga tren baik yang sudah ada dalam menangani pandemi. Doni juga mewanti-wanti agar petugas pos penyekatan mudik yang berjaga dapat diatur dengan baik. Ia berpesan jangan sampai ada posko yang kosong dan harus dijaga selama 24 jam.

Satgas Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 beserta adendumnya mengenai pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021 dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021). Hal serupa juga diungkapkan oleh Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dirinya meminta agar para pekerja migran Indonesia (PMI) yang sedang berada di negara-negara penempatan untuk menunda mudik pada Lebaran tahun ini. Ida mengatakan, tentu banyak PMI yang ingin mudik karena rindu dengan keluarga, ibu, bapak, anak dan kerabat lainnya di kampung halaman. Dirinya juga berharap agar niat PMI untuk mudik, bisa ditunda terlebih dahulu.Ida menuturkan, walaupun langkah dalam mengatasi pandemi Covid-19 terus digalakkan dan program vaksinasi masih terus berjalan, tetapi situasi Tanah Air belum sepenuhnya kondusif.

Selain itu, perjalanan yang memakan waktu dari negara penempatan ke Indonesia akan meningkatkan potensi penularan Covid-19 kepada para PMI. Jika mudik telah usai, akan ada kemungkinan negara penempatan tidak memperbolehkan para pekerja Indonesia untuk masuk kembali. Jika diperbolehkan untuk lolos, tentu saja harus mengantongi persyaratan yang sangat ketat, seperti melakukan tes PCR dan karantina selama beberapa pekan.

Karena itu, Ida meminta kepada para pekerja migran untuk tetap bersabar dan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan keluarga di ruang virtual untuk merayakan Idul Fitri 2021. Seperti halnya Satgas, Menaker juga telah mengeluarkan edaran No. M/7/HK.04/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah bagi Pekerja/Buruh dan PMI dalam Upaya Pengendalian Penyebaran virus corona.

Dalam edaran yang ditujukan kepada para Gubernur dan berbagai pihak terkait itu, Menaker menghimbau agar pekerja swasta dan PMI tidak melakukan mudik selama periode 6-17 Mei 2021. Hal itu sesuai dengan larangan yang telah dikeluarkan pemerintah sebelumnya. Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan, bahwa tidak mudik lebaran pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang sama dengan berjihad untuk kemanusiaan.

Ia mengatakan bahwa dalam keadaan pandemi seperti saat ini, orang-orang menghadapi dua risiko, yaitu menularkan virus atau tertular virus, dan keduanya adalah hal yang sama-sama berbahaya bagi keselamatan manusia.        Zainut menuturkan, tidak mudik lebih baik, karena mudik akan membahayakan saudara dan keluarga. Dirinya menututurkan, bahwa peningkatan mobilitas warga pada masa libur panjang, termasuk pada masa mudik, biasanya diikuti dengan peningkatan kasus penilaran Covid-19. Oleh karena itulah, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan mudik, guna mencegah terjadinya lonjakan penurunan virus corona.

Pada kesempatan berbeda, Haedar Natsir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan bahwa menunda mudik adalah wujud empati terhadap tenaga-tenaga kesehatan yang masih berjuang di rumah sakit dan para relawan dalam menghadapi Covid-19. Dirinya justru berkata, bahwa memilih untuk tidak mudik pada masa pandemi Covid-19 adalah bagian dari kesalehan. Regulasi tentang pelarangan mudik telah diterbitkan melalui surat edaran, terbitnya surat ini tentu saja menjadi pertanda bahwa pandemi belum berakhir, sehingga kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan menunda untuk mudik.)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Loly Arista )*

Pandemi Covid-19 belum berakhir, artinya protokol kesehatan harus tetap ditegakkan secara disiplin, termasuk salah satunya adalah meniadakan aktifitas mudik. Pelarangan mudik juga dianggap tepat karena mobilitas di masa pandemi berpotensi sangat berbahaya tidak saja bagi pemudik, namun juga keluarga di kampung halaman.

Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran virus Corona. Larangan mudik ini berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Terbitnya Surat Edaran ini tentunya bukan tanpa alasan, hal ini berkaitan dengan potensi peningkatan mobilitas masyarakat pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2021, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata yang memiliki risiko terhadap peningkatan laju penularan Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, jika ada yang tetap memaksakan untuk mudik, tentu saja hal tersebut akan menimbulkan mobilitas masa yang berpotensi meningkatkan penularan Covid-19, peningkatan kasus bukan hanya sekadar positif Covid-19, tetapi juga efek jika komorbid dan usia lanjut.

Prof Wiku menambahkan, semua pihak harus belajar dari pengalaman yang menunjukkan lonjakan kasus akibat mobilitas yang tinggi pada masa liburan panjang. Seperti pada libur idul fitri tahun lalu yang terjadi lonjakan hingga 600 kasus tiap hari. Begitu juga saat libur panjang Hari Kemerdekaan tahun lalu terjadi lonjakan hingga 1.100 kasus per hari.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, akan menindaklanjuti aturan yang diterbitkan oleh Satgas. Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 13 tahun 2021 tentang pengendalian Transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi.

Meski demikian, Adita menuturkan bahwa pengoperasian transportasi yang mengangkut logistik masih tetap beroperasi seperti biasa. Begitu juga sejumlah pengecualian bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam waktu tersebut, di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan BUMN, Karyawan BUMD, TNI/Polri dan karyawan swasta yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas dengan dilengkapi dengan surat tugas.

Kemudian, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping dan kepentingan melahirkan dengan maksimal 2 orang pendamping, serta pelayanan kesehatan darurat.

Dirinya menjelaskan, bahwa pada tanggal 6-17 Mei 2021 merupakan tanggal efektif masuk kerja. Sehingga kemungkinan pegawai ASN/PNS atau pegawai kantor ada yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Selain itu, untuk masyarakat umum harus ada kepentingan mendesak seperti kelahiran, kedukaan ang harus bisa diketahui dan disetujui melalui surat keterangan dari pemerintah setempat yakni lurah atau kepala desa.

Terkait kemungkinan mobilitas masyarakat di luar tanggal larangan mudik tersebut, Adita menuturkan, bahwa saat ini kapasitas moda transportasi umum sudah dan masih dibatasi. Hal tersebut dimaksudkan agar moda transportasi tidak terisi penuh penumpang dan bisa tetap menjaga jarak.

Selain itu kita perlu belajar pada negara India, dimana India tengah dilanda gelombang kedua Covid-19. Kejadian tersebut bahkan digambarkan seperti tsunami.

Meledaknya kasus Covid-19 di India disinyalir karena masyarakat di sana semakin abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Beberapa bulan terakhir terjadi pesta pernikahan besar-besaran di India. Banyak masyarakat tidak mengenakan masker ketika keluar dari rumah.

Selain itu, banyak pula masyarakat yang berkumpul untuk mengikuti kampanye politik tanpa menggunakan masker dan jaga jarak. Beberapa negara bagian India memang melakukan pemilihan umum daerah (pilkada) seperti di daerah Tamil Nadu.

Adapun, ritual keagamaan yang diikuti oleh banyak masyarakat India. Ritual tersebut adalah ritual menghapus dosa dengan mandi di sungai Gangga. Dalam ritual ini banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.

Para pakar di India menyebut bahwa lonjakan kasus ini kemungkinan disebabkan karena adanya Corona varian baru yang lebih cepat menular.
Tentu saja kita tidak ingin apa yang terjadi di India terjadi pula di Indonesia, sehingga salah satu ikhtiar yang harus dilakukan secara masal adalah dengan meniadakan mudik.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Jakarta

Oleh: Abie )*

            Pemerintah secara resmi telah mengumumkan larangan mudik Idul Fitri 2021 yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Usai diumumkan, larangan tersebut ditegaskan melalui  Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Upaya tersebut merupakan strategi efektif untuk menjaga trens positif kasus Covid-19. Kebijakan tersebut sangat wajar menimbulkan kekecawaan bagi mereka yang sangat merindukan kampung halaman, apalagi sudah 2 tahun berturut-turut kebijkan tersebut terpaksa diambil Pemerintah RI pasca mewabahnya Covid-19. 

            Namun, larangan tersebut harus tetap dilaksanakan dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, setiap libur Panjang terjadi peningkatan angka penyebaran dan kematian akibat Covid-19. Dengan kebijakan serupa, ketika  libur Idul Fitri 2020 terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen. Di saat yang sama, terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66 persen. Kenaikan kasus Covid-19 kedua terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020, mengakibatkan kenaikan hingga 119 persen dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57 persen. Kemudian pada libur 28 Oktober hingga 1 November 2020 telah menyebabkan kenaikan kasus covid hingga 95 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75 persen. Kejadian terakhir ketika libur akhir tahun yakni 25 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46 persen.

Kebijakan larangan mudik dinilai sebagai upaya untuk menjaga tren positif penyebaran Covid-19 yang sudah mulai berangsur turun. Dalam sebulan terakhir, tren penambahan kasus harian konsisten menunjukkan penurunan, di mana sudah lebih dari dua pekan terakhir, angka kasus baru tidak pernah tembus 7.000 orang setiap harinya.

Disamping itu, kebijakan larangan mudik juga dilakukan selaras dengan program pemerintah untuk menciptakan herd immunity melalui vaksinasi. Kebijakan larangan mudik ini juga dinilai positif oleh Iqbal Elyazar selaku peneliti di Eijkman-Oxford Clinical Research Unit yang menyebutkan bahwa larangan mudik adalah upaya yang positif dan membantu membuat skenario dampak dalam beberapa waktu mendatang. 

“Seberapa besar dampak larangan mudik ini tidak bisa terlihat secara instan. Setelah satu minggu, dua minggu, tiga minggu, akan ada skenario sebab dan akibat jika masyarakat patuh atau tidak patuh terhadap larangan tersebut,” tutur Iqbal dalam seminar online yang diadakan The Conversation Indonesia berjudul “Mengukur Efektivitas Intervensi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19”, Selasa (21/4/2020). 

Kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini memiliki andil yang sangat penting. Hal itu menentukan seberapa besar efektivitas yang dihasilkan dari intervensi tersebut termasuk larangan mudik. Meski demikian, kebijakan tersebut juga mendapat kritikan dari seorang pakar epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane. Aturan larangan mudik pada tahun ini tetap akan meningkatkan kasus positif virus corona karena pemerintah tak mendukung kebijakan itu dengan 3T yakni testing, tracing and treatment. Dirinya menilai pemerintah tidak menggunakan pengalaman dan data mengenai larangan mudik tahun lalu dalam membuat kebijakan larangan Mudik 2021.Pada tahun 2020 pemerintah, katanya, juga melarang mudik lebaran tapi angka positif Covid-19 naik.

Pernyataan kebijakan larangan mudik akan meningkatkan kasus positif Covid-19 dinilai tidak koheren dengan perbandingan data yang disampaikan pada kebijakan larangan mudik 2020 yang meningkatkan angka positif Covid-19, karena kenaikan angka positif covid-19 pada 2020 bukan disebabkan kebijakan larangan mudik.Henry Surendra, ahli epidemiologi dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit membeberkan beberapa kendala dari berbagai aspek terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. “Salah satunya dalam aspek pencegahan dan pengendalian. Dalam aspek ini, bisa dilihat ketidakpatuhan dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Mungkin tanpa kebijakan tersebut angka kenaikan jauh lebih tinggi dari yang terjadi karena tingginya mobilitas masyarakat. Kebijakan larangan mudik tentunya bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri, upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan lainnya masih terus berlangsung. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya program vaksinasi, Protokol Kesehatan dan 3 T (testing, tracing and treatment) masih terus berlangsung. Semua kebijakan tersebut dinilai saling mendukung satu sama lain, karena sampai dengan saat ini kebijakan-kebijakan tersebut masih terus dilaksanakan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan 

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 nomor 13 tahun 2021.

Surat edaran tersebut berisi tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya memahami mengapa pemerintah melarang mudik Lebaran 2021. Mudik dilarang karena ada bahaya yang mengintai jika orang-orang tetap memaksakan diri pulang kampung di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

Dirinya menambahkan bahwa informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa setelah mudik tahun baru pada Januari dan Februari terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar virus Corona.

“Bahkan dokter, nakes (tenaga kesehatan) yang meninggal lebih dari 100 orang,” ujar Budi.

Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) terkait larangan mudik guna menekan penyebaran virus corona.

Sebelumnya, larangan mudik telah diberlakukan pada 6-17 Mei 2021. Pengetatan mobilitas tersebut tertuang dalam Addendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah, Rabu (21/4/2021).

Dalam addendum itu mengatur pengetatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).

Selain itu, addendum Satgas Covid-19 juga mengatur tentang perjalanan PPDN pada masa peniadaan mudik pada moda transportasi udara, laut, kereta api, transportasi umum darat, dan transportasi darat pribadi.

Sementara itu, sebagaimana bunyi SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021, larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021.

Lantas, apa saja aturan dan ketentuan dalam addendum SE Satgas Covid-19 tersebut?

Perjalanan transportasi udara

Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Perjalanan transportasi laut

Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Perjalanan kereta api

Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan

Perjalanan transportasi darat

Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Pengisian e-HAC

Adapun pengisian e-HAC Indonesia diimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC Indonesia.

Sementara, anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan.

Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku perjalanan negatif, namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR danisolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

Orang yang dikecualikan larangan mudik

Sementara itu, pemerintah juga mengatur mereka yang dikecualikan dalam aturan Peniadaan Mudik.

Diketahui, perjalanan yang diperbolehkan yakni kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain:

Bekerja/perjalanan dinas
Kunjungan keluarga sakit
Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
Ibu hamil yang didamping oleh 1 orang anggota keluarga
Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang
Kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Dari penjabaran di atas, addendum Surat Edaran berlaku efektif mulai 22 April-5 Mei 2021, dan 18 Mei-24 Mei 2021. (*)

Oleh : Aldia Putra )*

Masyarakat harus rela menunda mudik tahun ini karena masih dalam kungkungan pandemi. Jangan nekat pulang kampung karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, karena terkena resiko besar untuk kena corona. Sabarlah dan berlebaran di rumah, dan jangan malah mudik sembunyi-sembunyi.

Kita telah setahun melewati masa pandemi dan sayangnya pasien corona masih banyak. Oleh karena itu, pemerintah dengan tegas melarang mudik lebaran pada tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Tak hanya PNS, anggota TNI dan Polri, tetapi juga seluruh masyarakat dilarang keras untuk pulang kampung. Selain itu, cuti lebaran hanya diberikan selama 2 hari.

Dokter Wiku Adisasmito, juru bicara Tim Satgas Covid menyatakan bahwa pelarangan mudik karena melihat dari beberapa bulan ke belakang. Saat ada libur panjang yang berdekatan (long weekend), kasus corona langsung melonjak. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik, demi keselamatan banyak orang.

Pelarangan ini harap dimengerti oleh masyarakat. Memang pada awalnya ada yang kecewa karena gagal mudik untuk kedua kalinya. Namun alangkah lebih baik untuk menahan diri. Karena mudik akan membuat mobilitas masyarakat naik drastis. Sedangkan hal ini akan memicu naiknya jumlah pasien corona, dan masa pandemi akan lebih lama dilalui.

Menurut data dari Tim Satgas Covid-19, per 11 april 2021 pasien corona di Indonesia masih 4.127 orang per hari. Sehingga total jumlah pasien 1,5 juta orang. Jumlah pasien sebanyak ini tentu mengkhawatirkan. Lagipula, kita tentu tidak mau jadi pasien selanjutnya, bukan? Ketika daya tahan tubuh turun dan darah mengental, maka resiko kematian karena corona akan mengancam.

Kalaupun tidak kena corona saat itu juga, maka pemudik beresiko membawa virus ke kampung halaman. Apakah kita tega menularkannya ke orang tua yang sudah tua di desa, lalu mereka sakit karena kena corona? Jawabannya tentu tidak. Kita harus memahami bahwa pelarangan ini bukan hanya demi keselamatan sendiri, tetapi untuk kesehatan bersama.

Dokter Riris Andono Ahmad, Epidemiolog dari UGM menyatakan bahwa pelarangan mudik karena banyak yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dalam artian, memang orang Indonesia masih banyak yang malas pakai masker dan menaati protokol kesehatan lainnya. Sehingga lebih baik mudik dilarang, daripada ada serangan covid gelombang kedua.

Contoh dari longgarnya penerapan protokol kesehatan saat perjalanan jauh misalnya adalah hanya memakai masker ketika ada petugas, tetapi setelah itu dilepas. Jumlah orang juga tak dibatasi sehingga berdesak-desakan, padahal seharusnya kapasitas maksimal penumpang adalah 50%. Sehingga ditakutkan mereka akan membentuk klaster corona baru.

Selain itu, ketika ada masyarakat yang nekat mudik, virus covid-19 bisa mengintai saat beristirahat di rest area. Kebanyakan mereka numpang ke kamar kecil lalu selonjoran sambil makan bekal. Saat itu masker pasti dibuka dan ada resiko penularan dari orang lain di sana. Karena menurut penelitian WHO, corona bisa menular lewat udara yang kotor, seperti di rest area yang ramai.

Oleh karena itu, lebih baik kita menuruti pemerintah dan tidak mudik tahun ini. Daripada saat sampai di kampung halaman malah harus isolasi mandiri dan terkapaar karena kena gejala corona, serta tidak bisa menikmati indahnya lebaran. Sabarlah dan tunggu sampai pandemi benar-benar selesai.Jangan malah nekat pulang kampung dan mencari jalan tikus, karena ada banyak petugas yang berjaga untuk menghalau. Begitu juga dengan rute via udara, hampir semua maskapai tidak beroperasi untuk mendukung pelarangan mudik. Tidak pulang kampung bukan berarti tidak lebaran, karena kita bisa salat ied di masjid mana saja.

Oleh : Indah Juliantari )*

Mudik tahun 2021 masih tetap dilarang, seperti tahun lalu. Hal ini untuk mencegah penularan virus covid-19. Masyarakat diminta untuk sabar dan berlebaran di rumah saja. Daripada nekat pulang kampung, lalu merana karena kena corona.

Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan ramadhan dan diikuti dengan lebaran. Mudik menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia jelang hari raya idul fitri. Karena mereka bisa pulang kampung dalam durasi agak lama (sekitar seminggu) dan sungkem kepada orang tua di desa.

Akan tetapi, tahun 2021 masyarakat dilarang mudik oleh pemerintah. Keputusan ini sama seperti tahun 2020, karena kita masih dalam kungkungan pandemi. Menko PMK Muhdjir Effendy menyatakan bahwa larangan mudik diberlakukan tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Hal ini terjadi untuk mencegah penularan virus covid-19 akibat tingginya mobilitas masyarakat.

Kita diminta untuk tidak kecewa karena memang pandemi covid-19 belum selesai. Pelarangan mudik bukan berarti pemerintah bertindak keji, justru sebagai cara untuk memperhatikan kesehatan rakyatnya. Daripada pasca pulang kampung malah terkena corona dan tidak bisa bekerja selama 14 hari (saat isolasi mandiri). Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan?

Juru bicara Satgas Covid, dokter Wiku Adisasmito menyatakan bahwa pelarangan ini diberlakukan setelah berkaca dari liburan panjang sebelumnya. Di mana angka penularan corona selalu tinggi pasca long weekend. Daripada jumlah pasien covid-19 terus bertambah setelah mudik lebaran 2021, lebih baik pulang kampung dilarang.

Polisi sudah siaga di jalan tol dan perbatasan antar daerah, untuk menghalau masyarakat yang nekat mudik. Mereka diberi sanksi berupa kewajiban untuk putar balik ke wilayah asalnya. Jangan mengakali dengan mencari jalan tikus atau jalan alternatif lain, karena sama saja, ada banyak petugas yang berjaga untuk membantu pelarangan mudik lebaran.

Begitu juga dengan modus mudik sebelum tanggal 6 mei atau setelah 17 mei, akan tetap dilarang. Bahkan penjagaannya juga ada di terminal bus, stasiun, dll. Pelarangan ketat ini harap dipahami oleh masyarakat, agar mereka menuruti aturan dan ikhlas untuk tidak pulang kampung pada tahun ini.

Larangan ini juga berlaku untuk mudik lokal alias di dalam kota/wilayah yang dekat (misalnya di Jabodetabek). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa ia konsisten dalam menjalankan larangan mudik. Dalam waktu dekat, Kementrian Perhubungan akan segera merilis Peraturan Menhub tentang pengendalian transportasi pada masa idul fitri 2021.

Mengapa aturannya begitu ketat? Karena jumlah pasien corona masih cukup tinggi, mencapai 4.000 orang per hari. Jangan sampai ada lonjakan penularan virus covid-19 sehingga makin banyak yang sakit. Apalagi corona sudah bermutasi menjadi beberapa jenis, sehingga lebih berbahaya.

Jika nekat ingin mencari jalan tikus untuk mudik, ingatlah para tenaga medis yang sedang berjibaku di Rumah Sakit. Mereka mengorbankan keselamatannya sendiri untuk merawat pasien corona dan berpotensi besar untuk tertular (karena jam kerja melebihi shift). Jika banyak yang kena virus covid-19 setelah mudik, nakeslah yang kelimpungan karena ruang pasien selalu penuh.

Lebih baik kita ikhlas dan salat idul fitri di rumah saja. Jika kangen pada orang tua di kampung, bisa telepon atau video call. Dengan kecanggihan teknologi, rasa rindu bisa terhapus. Mereka juga paham bahwa jika anaknya tidak mudik bukan berarti tidak sayang. Melainkan sedang menuruti anjuran pemerintah.

Larangan mudik tahun 2021 memang mengejutkan, tetapi masyarakat diminta untuk legowo. Lebih baik berlebaran di rumah saja. Daripada nekat pulang kampung dan terkena corona atau menularkan virus covid-19 pada orang tua tercinta. Bersabarlah dan ketika pandemi berakhir, kita semua bisa mudik kembali.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aldia Putra )*

Tahun 2021 pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh WNI pulng kampung jelang lebaran. Keputusan ini diambil karena angka penularan corona masih cukup tinggi. Masyarakat diminta ikhlas dan menaati aturan. Jangan nekat mudik dan malah membahayakan diri sendiri, karena berpotensi ketularan corona.

Pulang kampung adalah kebiasaan masyarakat Indonesia jelang hari raya idul fitri. Karena biasanya hanya pada saat itu mereka mendapat libur yang lumayan panjang (sekitar seminggu), dan bisa mudik untuk sungkem pada orang tua di desa. Ritual ini sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Namun ramadan dan lebaran tahun ini berbeda, karena pemerintah dengan tegas melarang mudik bagi seluruh rakyatnya, tanggal 6-17 mei 2021. Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa cuti bersama hanya diberi 1 hari setelah lebaran dan tidak ada acara pulang kampung tahun ini. Dalam artian, keadaan masih sama seperti tahun lalu di mana mudik juga dilarang dengan alasan masih pandemi.

Muhadjir melanjutkan, pelarangan mudik ini dilakukan karena angka penularan corona masih tinggi pasca libur panjang. Sehingga dikhawatirkan akan menaikkan jumlah pasien corona. Menurut data Tim Satgas Covid per tanggal 27 maret 2021, jumlah pasien corona masih lebih dari 4.000 orang per hari. Sehingga total pasien mencapai lebih dari 1,4 juta orang.

Sementara setelah lebaran tahun 2020, jumlah kasus harian corona rata-rata 68-93% per hari. Lonjakan ini yang dikhawatirkan akan terjadi lagi ketika mudik diperbolehkan tahun 2021. Sehingga pemerintah dengan tegas melarang masyarakat untuk pulang kampung saat pandemi.

Masyarakat diminta ikhlas dan menaati aturan ini, karena larangan dibuat demi keselamatan mereka sendiri. Ketika diperbolehkan mudik tetapi malah kena corona, maka akan fatal akibatnya. Karena bisa menularkan ke banyak orang dan resiko terberatnya adalah kehilangan nyawa.

Jangan malah mengakali aturan dengan mudik sebelum waktunya (sebelum tanggal 6 mei) atau setelahnya (tanggal 18 mei). Karena di jalan tol, bandara, dan stasiun akan tetap diawasi oleh aparat, agar tidak ada pergerakan massal oleh masyarakat. Ingatlah bahwa aturan ini dibuat karena terpaksa, karena masih masa pandemi.

Pemerintah tidak bermaksud kejam dengan melarang mudik lebaran. Bukankah di tahun-tahun lalu saat tidak pandemi, mudik masih diperbolehkan? Masyarakat harap memikirkannya dan tidak emosi, serta memaki-maki pemerintah. Karena aturan ini ditegakkan demi mencegah penularan corona.

Mobilitas masyarakat terbukti menaikkan penularan virus covid-19. Walau mereka beralasan mudik memakai mobil pribadi dan memakai masker, namun masih ada celah untuk penyerangan corona. Misalnya saat menerima uang kembalian di jalan tol, ternyata ada virus yang menempel. Atau ketika beristirahat di rest area, otomatis banyak yang melepas masker dan bisa tertular tak sengaja dari orang lain.

Memang sudah ada vaksinasi yang bisa mencegah penularan corona, tetapi mudik tetap dilarang karena program ini belum selesai 100%. Bayangkan keluarga di kampung yang belum divaksin, akan lebih mudah untuk tertular virus dari pemudik. Lebih mengenaskan lagi ketika ada anak kecil yang kena corona dan ruang perawatan di RS habis karena pasiennya penuh.

Sabarlah dan menunggu pandemi berakhir 100%. Saat hari indah itu tiba, maka kita diperbolehkan untuk keluar kota, termasuk mudik lebaran. Menahan diri lebih baik, daripada nekat mudik dan bisa kena semprit dan disuruh balik kandang. Lebaran tetap lebaran walau tanpa ritual mudik.

Pelarangan mudik tahun 2021 membuat masyarakat harus kembali bersabar. Namun mereka bisa mengakalinya dengan melakukan video call ke keluarga di kampung. Jangan nekat mudik, karena bisa menaikkan lagi kasus penularan corona di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Milenial Medan

Pemerintah secara resmi telah memberlakukan larangan mudik Lebaran 2021 bagi seluruh masyarakat Indonesia, terhitung sejak 6 hingga 17 Mei 2021. Peraturan ini diterapkan lantaran angka penularan pandemi Covid-19 kerap melonjak setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Opsi larangan mudik Lebaran tahun 2021 berbeda dengan Opsi larangan mudik 2020 yang pada saat itu masih banyak menjadi pertimbangan dan pembahasan serius dari pemerintah. Namun Opsi 2021 sudah tegas tidak boleh karena hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona. Mobilitas manusia bisa menjadi sumber penyebaran Covid-19 ke berbagai daerah di Indonesia.

Berkaitan dengan larangan mudik 2021, banyak mendapat respon positif dan dukungan dari organisasi kemasyarakatan, diantaranya Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui statementnya masing-masing.

Ichan J.Chaniago, Ketua umum Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC) mengatakan, bahwa pihaknya mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah. “Dari awal kami sudah berkomitmen untuk mendukung semua aturan atau regulasi yang terkait dengan Covid-19”. Untuk itu, Pengurus Pusat AXIC akan memberikan imbauan agar para membernya tidak mudik, guna mencegah penyebaran Covid-19. “Seperti tahun lalu, kami akan buat surat imbauan untuk melarang mudik bagi member, sifatnya hanya imbauan karena kami enggak bisa juga melarang member untuk mudik”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bambang Bangun Wibowo, selaku Ketua Umum Komunitas Toyota Avanza Veloz (Velozity). Menurutnya, Velozity akan senantiasa mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah, dalam hal ini adanya larangan mudik Lebaran 2021.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mendukung, wacana pemerintah melarang mudik masyarakat saat lebaran guna mengurangi dampak penyebaran Covid-19. “Saya setuju itu. Dia disuruh tinggal dulu di rumah, jangan kemana-mana dulu dua minggu sampai sebulan. Itu nanti virus mati sendiri sudah tidak tersebar.

Namun ada juga yang merasa kecewa seperti sejumlah pemilik bus luar kota dan para sopirnya. Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Zulkarnaen mengungkapkan, sejumlah pemilik bus luar kota dan sopir kecewa dengan adanya kebijakan pemerintah yang secara resmi melarang mudik Lebaran 2021. Akan tetapi mayoritas sudah diberi pemahaman bahwa tujuan pemerintah itu baik untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19″.

Disisi lain, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo juga mendukung larangan mudik saat Lebaran nanti. Jika nekat, pemudik yang ketahuan reaktif Covid-19 akan dihentikan dan diisolasi. Ganjar mendukung larangan mudik bersama 6-17 Mei 2021 sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan ini sebagai salah satu cara guna mencegah pergerakan masyarakat atau kegiatan ke luar daerah.

Kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu. Ganjar meminta masyarakat untuk patuh demi mencegah penyebaran Covid-19 yang kini mulai menurun. Guna mengantisipasi pergerakan masyarakat saat libur Lebaran nanti, Ganjar akan berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. Termasuk dengan TNI-Polri guna penyekatan di pintu masuk menuju Jawa Tengah. Semoga Bermanfaat (*)