oleh on

Kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali dari tanggal 3-20 Juli 2021 dibuat oleh Pemerintah pusat karena kasus positif Covid-19 yang mengalami peningkatan sejak sebulan terakhir. Kebijakan tersebut kembali diperpanjang hingga 25 Juli 2021 serta dilanjutkan dengan PPKM Level 4 guna menekan pandemik Covid-19.

Namun, kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan PPKM masih rendah. Salah satunya penyebabnya karena berkembangnhya hoax terkait COVID-19.
Narasi negatif terkiat Covid-19 ini mempersulit penanganan Covid-19 serta menghambat berbagai program penanganan yang sudah berjalan selama ini. Guna mengatasi hal tersebut, Polri mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan edukasi terkait protokol kesehatan (prokes).

Harapannya agar tumbuh kesadaran di masyarakat sehingga upaya penanganan Covid-19 lebih terkendali.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan edukasi ini sebagai salah satu upaya Polri mendukung perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Polri memberikan edukasi melalui ajakan berkomunikasi melalui budaya setempat dengan mengedepankan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain,” tutur Argo.

Ditempat terpisah, Direktur Lentera Research Institute (LRI), David Chaniago, mengatakan bahwa menjadikan tokoh agama sebagai mitra didalam kegiatan sosialisasi merupakan suatu langkah yang efektif. Sebab dilihat dari cultural analysis dan morfologi analisis masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang menempatkan tokoh keagamaan sebagai penentu values of life. Ia yakin tokoh dari NU dan Muhammadiyah akan efektif membantu Pemerintah didalam menangani permasalahan Cov-19.

“Menjadikan tokoh agama sebagai mitra merupakan suatu langkah efektif. Dilihat dari cultural analysis dan morfologi analisis masyarakat memiliki karakteristik yang menempatkan tokoh keagamaan sebagai penentu values of life. Tokoh dari NU dan Muhammadiyah akan efektif membantu Pemerintah didalam menangani permasalahan Cov-19.”, Ujar David Chaniago

oleh on

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menilai keputusan pemerintah memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus mendatang merupakan Kebijakan yang tepat.

Guru Besar UIN Jakarta ini berharap semua pihak hendaknya memahami dan mematuhi. Mengingat, keselamatan dan kesehatan masyarakat sangat penting. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemerintah dapat menjamin distribusi bantuan sosial selama PPKM berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah dan seluruh aparat hendaknya memastikan PPKM berjalan efektif. Bantuan sosial dan obat-obatan tepat sasaran, tepat waktu, dan terpenuhi,” ujar Abdul Mu’ti, melalui keterangannya, Senin (28/7/2021).

Sebagaimana PPKM sebelumnya, masyarakat, khususnya umat Islam hendaknya melaksanakan kegiatan ibadah di rumah masing-masing sesuai panduan dan fatwa yang telah diterbitkan oleh MUI, Muhammadiyah, NU, dan Ormas-ormas Islam lqinnya.

Mu’ti pun mewanti-wanti agar perpanjangan PPKM sampai 2 Agustus ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk mengurangi pandemi Covid-19.

oleh on

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pandemi membuat kita semua bekerja sama untuk menanggulanginya. Termasuk juga 2 Ormas besar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Mereka jadi garda terdepan penanganan pandemi dan membantu pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat efek badai Corona.

Apa yang terjadi saat pandemi masih mencengkram Indonesia? Pemerintah sudah berusaha keras dengan membuat berbagai program seperti disiplin protokol kesehatan, PPKM level 4, dan lain sebagainya. Masyarakat juga wajib mendukungnya dan ikut menanggulangi dampak Corona, termasuk juga Ormasnya. Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah juga sigap membantu agar pandemi lekas berlalu.

Saat program vaksinasi nasional dimulai maka seluruh rakyat diminta untuk menurut. NU langsung mengeluarkan surat edaran yang menyatakan dukungannya terhadap vaksinasi Corona. Sehingga diharap seluruh warga NU, mulai dari pengurus, anggota fatayat, sampai ke masyarakat nahdliyin mau divaksin.

Dukungan dari NU ini sangat berpengaruh karena jumlah nahdliyin di Indonesia cukup banyak, sehingga mereka akan mau diinjeksi dan mensukseskan program vaksinasi nasional. Ketika NU sudah mendukung maka tidak ada yang beralasan vaksin tidak halal, karena pengurus PWNU mengeluarkan surat edaran berdasarkan status halal MUI pada vaksin Corona. Selain itu, vaksin juga sudah lulus uji BPOM.

NU melalui NU Care yang berkerja sama dengan LAZISNU juga membantu sebagai garda depan dalam penanganan pandemi Corona dengan menyumbang ventilator ke RSPAD Gatot Soebroto. Ahyad Alfidai, manajer NU Care menyatakan bahwa NU Care selalu berpartisipasi dalam penanganan Corona sejak awal pandemi. Pemberian ventilator sebagai bentuk bantuan dan dukungan terhadap masyarakat yang sedang tepar karena Corona.

Selain NU, Ormas besar lain yakni Muhammadiyah juga turut membantu dalam penanganan Corona. Arif Jamali Muis, Wakil Ketua MCCC Muhammadiyah menyatakan bahwa PP Muhammadiyah terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyebaran Corona di Indonesia. Yang terbaru, Muhammadiyah juga mendukung vaksinasi.

Jadi masyarakat yang merupakan warga Muhammadiyah diharap untuk ikut vaksinasi dan yakin bahwa injeksi ini tidak berbahaya. Karena sudah halal MUI, dan ada jaminan dari Muhammadiyah sendiri. Vaksinasi juga dilaksanakan di kantor PP Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan beberapa tempat lain.

Arif menambahkan, PP Muhammadiyah sudah habis 300 milyar rupiah untuk membantu penanganan Corona di Indonesia. Bantuan ini ditujukan untuk berbagai program, di antaranya pelatihan bagi tenaga kesehatan, gerakan ketahanan pangan, dll.

Dukungan dari NU dan Muhammadiyah sangat berharga karena 2 Ormas besar ini memiliki warga yang sangat banyak. Sehingga baik nahdliyin maupun warga muhammadiyah mau divaksin, karena mendapat jaminan bahwa vaksin halal dan tidak berbahaya. Sehingga akan mensukseskan program vaksinasi nasional, mempercepat herd immunity, dan mempercepat berakhirnya pandemi.

Selain itu, Muhammadiyah dan NU mengeluarkan dana yang tak sedikit demi penanganan Corona di Indonesia. Mereka sadar bahwa pemerintah tidak bisa bertindak sendiri dalam mengatasi pandemi di negeri ini. Namun butuh bantuan dari masyarakakat, terutama Ormas yang berbasis massa. Sehingga program-program pemerintah untuk menangani Corona akan berhasil.

Berbagai dukungan dari NU dan Muhammadiyah sangat diapresiasi oleh pemerintah karena mereka tidak segan untuk mepromosikan program pemerintah untuk menanggulangi Corona, seperti protokol kesehatan 10M dan vaksinasi. Sehingga ketika program berhasil, pandemi akan lebih cepat selesai.

Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah memang sudah seharusnya mendukung program pemerintah, terutama untuk menangani Corona. Penyebabnya karena hanya dengan bekerja sama, maka rakyat yang diuntungkan. Penanganan efek pandemi akan lebih cepat selesai.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute