Oleh : Zulkarnain )*

MUI telah mengeluarkan edaran yang memperbolehkan pelaksanaan vaksin saat ibadah Puasa. Dengan adanya ketentuan ini, maka target program vaksinasi dan kekebalan komunitas diharapkan dapat segera terealisasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana akan membuka jam operasional program vaksinasi virus corona (Covid-19) pada siang hingga malam hari saat bulan Ramadhan mendatang.

Rencana itu menyusul hasil rapat pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan bahwa aktifitas penyuntikan vaksin Covid-19 tidak membatalkan ibadah puasa.

            Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, Dengan adanya fatwa dari MUI maka kita bisa memberikan vaksinasi pada orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tetapi ada alternatif kalau tidak bisa dilakukan siang hari, kita dapat memberikan vaksinasi pada malam hari di bulan Ramadhan.

            Kalau sudah begini tentu tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menolak vaksin, karena vaksinasi adalah sukses kita bersama.

            Nadia juga menjelaskan alasan MUI memberikan lampu hijau pemberian vaksin saat dalam waktu berpuasa, karena vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan injeksi intramuscular.

            Intramuscular merupakan teknik pemberian injeksi dengan cara menyuntikkan obat melalui otot. Menurut MUI tindakan ini boleh dilakukan saat Ramadhan dengan catatan tidak menimbulkan bahaya.

            Lebih lanjut, Nadia mengaku saat ini bahwa Kemenkes tengah mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk program vaksinasi di malam hari. Nadia mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan agenda vaksinasi dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kerumunan baik di siang atau malam hari.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga berperan dalam meyakinkan ke seluruh warga bahwa suntik vaksin virus corona pada bulan Ramadhan tidak lantas membatalkan puasa. Oleh sebab itu, Ma’ruf mengajak masyarakat Indonesia untuk dapat mengikuti vaksinasi virus corona. Menurutnya, vaksinasi sebagai ikhtiar untuk menjaga diri dan orang lain dari wabah penyakit.

            Ma’ruf Amin menjelaskan, tidak batalnya seorang yang berpuasa karena vaksinasi, sebab cairan yang masuk ke dalam tubuh tidak melalui lubang yang membatalkan. Karenanya, seorang yang berpuasa tetap sah dan bisa melanjutkan ibadah puasanya tanpa perlu takut membatalkan.

            Sejak 13 Januari 2021 lalu, pemerintah Indonesia telah menggencarkan vaksinasi Covid-19 secara bertahap untuk menanggulangi pandemi virus corona. Target vaksinasi covid-19 adalah 70 persen penduduk Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) atas virus corona.

            MUI juga mengeluarkan fatwa terkait vaksin COVID-19.  MUI juga menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 yang dilakukan saat bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa.

            Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh menuturkan bahwa Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa.

            MUI juga merekomendasikan agar pelaksanaan vaksinasi Corona di bulan Ramadhan tetap memperhatikan keadaan umat Islam yang tengah menjalankan puasa.

            Apabila khawatir akan timbulnya efek samping pasca vaksinasi karena kondisi yang lemah saat berpuasa, maka MUI menyarankan agar penyuntikan dilakukan pada malam hari.

            Fatwa ini diharapkan menjadi panduan bagi Umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

            MUI juga menyampaikan bahwa Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi covid-19 demi mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah covid-19.

            Asrorun juga mengatakan bahwa vaksinasi yang tengah dilakukan saat ini merupakan ikhtiar dalam mengatasi pandemi Covid-19 melalui cara injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular dilakukan dengan cara menyuntikkan obat dari ampul atau vial vaksin melalui otot.

            Dengan cara tersebut, maka MUI menyatakan bahwa vaksinasi saat menjalankan ibadah puasa tidak akan membatalkan ibadah saum. Hal tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa.

            Sebelumnya MUI juga menerbitkan Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 tentang vaksin corona produksi Sinovac dan Biofarma. Fatwa ini juga mengikat pada 3 vaksin virus corona buatan sinovac life science dan PT Bio Farma (Persero) yaitu CoronaVac, Vaksin covid-19 dan vac2bio.

            Sebelumnya BPOM juga telah resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk virus corona Sinovac.

            Keragu-raguan masyarakat terhadap vaksinasi saat siang hari di bulan ramadhan tentu menjadi tanda tanya bagi sebagian pemeluk agama Islam. Sehingga MUI patut memberikan sosialisasi terkait dengan kehalalan ataupun cara pemberian vaksin.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru Riau

Oleh : Azka Abdillah )

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengizinkan penggunaan AstraZeneca bagi program vaksinasi massal. Keputusan ini diambil mengingat saat ini Indonesia masih dalam situasi darurat dan tingginya angka penularan Covid-19.

AstraZeneca merupakan vaksin yang dianggap dapat memberikan harapan baru kepada masyarakat yang mulai penat terhadap pandemi yang sudah lebih setahun ini terjadi. Namun sayangnya kandungan yang terdapat pada vaksin merk ini masih ditangguhkan oleh MUI.

Adapun kandungan yang terdapat pada vaksin Covid-19 tersebut adalah tripsin babi yang digunakan dalam proses pembuatan vaksin tersebut. Sehingga membuat sejumlah pihak juga meragukan keamanan vaksin tersebut. Karena tidak hanya Indonesia saja yang meragukannya, tetapi di beberapa negara juga menangguhkan izin penggunaannya.

Namun bila melihat kondisi darurat seperti saat ini, akhirnya MUI pun memberikan izin kepada pemerintah untuk memberikan vaksin terhadap masyarakat.

Tentu pemberian izin tersebut bukan tanpa alasan. MUI beranggapan bahwa saat ini memang belum ditemukan vaksin yang tepat untuk mengatasi pertumbuhan Covid-19 yang setiap hari semakin meningkat.

Beda halnya bila pada kondisi yang normal, maka pemberian vaksin merk AstraZeneca tidak boleh diberikan dengan bebas. Harus dilakukan berbagai macam uji sebelum akhirnya memang harus diberikan.

Izin dari penggunaan vaksin yang mengandung bahan terlarang, juga bukan menjadi kasus yang pertama bagi MUI. Karena sebelumnya MUI juga pernah mengeluarkan izin atas penggunaan beberapa vaksin, diantaranya adalah vaksin polio pada tahun 2000 yang diketahui juga mengandung unsur yang tidak dibolehkan diberikan pada tubuh manusia.

Lalu berlanjut pada tahun 2005 juga ada vaksin polio dengan injeksi. Selanjutnya kembali pada tahun 2009 MUI juga mengeluarkan izin atas vaksin meningitis, yang mana juga diketahui mengandung tripsin babi, tepatnya bagian perut babi.

Semua keputusan atas dikeluarkannya vaksin-vaksin diatas tentu bukan tanpa sebab. Karena bagaimana juga MUI harus memperhatikan kandungan yang terdapat pada vaksin-vaksin tersebut. Namun bila keadaan sudah masuk pada kondisi yang darurat bagi kesehatan masyarakat, tentu keputusan tersebut dianggap baik.

Setelah keadaan sudah tidak lagi dianggap darurat maka pemberian vaksin dengan kandungan yang lebih aman bisa menjadi solusi yang tepat. Seperti pada tahun 2010, yang mana akhirnya pemberian vaksin di atas dilarang ijin edarnya setelah pemerintah memiliki alternatif lain, yakni vaksin asal China yang kandungannya dianggap lebih aman.

Sebelumnya MUI Jatim memberikan pernyataan kalau vaksin merk ASTRAZENECA ini aman dan halal untuk diberikan pada masyarakat. Namun, hal tersebut sangat berbeda dengan MUI pusat.

MUI pusat mengatakan bahwa vaksin tersebut mengandung tripsin babi, yang mana sudah jelas kalau kandungan tersebut tidak halal untuk diberikan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Namun kembali pada ulasan diatas, pemberian vaksin asal Inggris tersebut tidak boleh diberikan saat kondisi normal. Melihat stok vaksin di Indonesia juga sudah mulai menipis, maka pemberian vaksin ini pun akhirnya diperbolehkan dan diizinkan untuk diberikan kepada masyarakat.

Karena bagaimana juga saat ini Indonesia sedang mengalami kondisi yang darurat, sehingga pemberian vaksin Covid-19 dengan merk AstraZeneca ini sebaiknya tidak lagi menjadi konflik antar pihak manapun.

Dan Islam pun bukan agama yang menyulitkan umatnya. Jadi apapun alasannya kalau memang sudah dalam keadaan yang mendesak, sebaiknya tidak ada lagi perdebatan atas vaksin tersebut, apakah halal atau haram.

Haram bila kondisi masih memang memungkinkan untuk menggunakan vaksin jenis lain yang dianggap lebih aman. Namun halal apabila kondisi sudah tidak lagi dapat mencari alternatif lain.

Jadi alangkah baiknya bila jalan yang ditempuh oleh pemerintah kita dukung dan berikan support yang tinggi. Sudah pasti pemerintah tidak akan mengambil keputusan begitu saja apabila tidak ada dukungan dari MUI dan BPOM. Yang mana keduanya juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidaknya pada produk-produk yang akan diberikan kepada masyarakat.

Semoga opini di atas dapat menjadi acuan dan juga motivasi bagi pembaca, karena apapun langkah yang diambil oleh pemerintah tentu bukan karena alasan, tetapi untuk kebaikan warga negara adalah alasan tersebut diambil. Sebagai warga negara sudah kewajiban kita untuk terus mendukung langkah pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Vaksin Astrazeneca telah terbukti memiliki manfaat lebih besar dari risikonya, hal tersebut diperkuat dengan adanya izin penggunaan vaksin dari MUI dan BPOM. Sehingga penggunaannya perlu dilanjutkan untuk menyelamatkan nyawa.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 AstraZeneca yang diproduksi oleh SK Bioscience di Kota Andong, Korea Selatan boleh digunakan dalam keadaan darurat meskipun mengandung tripsin yang berasal dari babi.

            Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam dalam konferensi persnya mengatakan, Ketentuan hukumnya yang pertama vaksin Covid-19 AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan produksi memanfaatkan tripsin yang berasal dari Babi.

            Meski demikian, ketentuan hukum yang kedua, penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneva pada saat ini hukumnya diperbolehkan.

            Asrorun mengungkap lima alasan mengapa vaksin tersebut boleh digunakan dalam keadaan darurat.

            Pertama, saat ini negara Indonesia tengah dalam kondisi darurat syari, dimana terdapat keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak dilakukan vaksinasi covid-19.

            Kemudian, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

            Selain itu, adanya jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat komisi fatwa.

            Alasan terakhir, pemerintah tidak memiliki keleluasaan dalam memilih vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global.

            Asrorun juga menegaskan, kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, akan tidak berlaku lagi jika tidak ada alasan yang telah disebutkan tersebut.

            Sehingga, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.

            Sementara itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merilis hasil kajian mereka terhadap vaksin AstraZeneca. Berdasarkan evaluasi keamanan, mutu dan khasiat terhadap vaksin AstraZeneca, BPOM menyatakan vaksin produksi Inggris tersebut aman untuk diberikan kepada masyarakat.

            Meski demikian, tetap harus diperhatikan sejumlah kondisi kesehatan penerima vaksin Covid-19.

            BPOM juga telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EAU) terhadap penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca.

            Juru Bicara Vaksin Covid-19 BPOM Lucia Rizka Andalusia dalam konferensi persnya mengatakan, berdasarkan evaluasi terhadap data keamanan, khasiat dan mutu vaksin, maka BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau EUA pada tanggal 22 Februari 2021.

            Proses evaluasi dilakukan bersama dengan tim ahli dari Komite Nasional Penilai Obat, The National Immunization Technical Advisory Group (NITAG), dan beberapa ahli terkait lainnya.

            Hasil evaluasi khasiat keamanan berdasarkan data hasil uji klinik yang disampaikan secara keseluruhan, menyatakan bahwa pemberian vaksin AstraZeneca akan dilakukan dua dosis.

            Interval yang digunakan adalah 8 sampai 12 minggu pada total 23.745 subjek aman dan dapat ditoleransi dengan baik.

            Lucia mengatakan, hasil evaluasi khasiat menunjukkan bahwa pada pemberian vaksin AstraZeneca dapat merangsang pembentukan antibodi pada populasi dewasa maupun lansia.

            Adapun rata-rata titer antibodi atau geometri setelah dosis kedua, pada dewasa sebanyak 32 kali dan pada lansia di atas 65 tahun sebanyak 21 kali.

            Ia mengatakan, efikasi vaksin dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1 persen.

            Sementara itu, BPOM juga telah melakukan kajian secara menyeluruh dari dokumen mutu yang disampaikan untuk hasil evaluasi mutu. Diawali dari kontrol mutu bahan awal, proses pembuatan antigen dan produk vaksin, metode pengujian dan Hasil pengujian antigen dan produk vaksin, formula-formula tambahan dan bahan kemasan, hingga stabilitas antigen dan produk vaksin.

            Vaksin tersebut rupanya telah didaftarkan di BPOM melalui dua jalur, yaitu jalur bilateral oleh PT AstraZeneca dan jalur multilateral atau melalui mekanisme fasilitas Covax yang didaftarkan oleh PT Bio Farma.

            Beberapa negara di dunia juga sudah menyetujui penggunaan vaksin AstraZeneca, seperti Malaysia, Maroko, Brazil, Inggris dab beberapa negara Eropa lainnya.

            Masyarakat tentu tidak perlu ragu akan vaksin AstraZeneca, karena MUI dan BPOM telah memberikan izin dan menjamin bahwa vaksin AstraZeneca aman dab berkhasiat.    

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menampilkan pendakwah dari organisasi terlarang. Aturan itu dituangkan dalam Surat Edaran KPI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadan.

Dalam poin 6 huruf d surat edaran itu, KPI menekankan pendakwah yang ditampilkan harus sesuai standar Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, KPI menekankan para pendakwah yang diundang harus menjunjung Pancasila.

“Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila,” seperti dikutip dari SE KPI Nomor 2 Tahun 2021, Senin (22/3).

Komisioner KPI Irsal Ambia menyampaikan aturan ini dibuat untuk mencegah polemik. KPI ingin acara dakwah di bulan Ramadan mendidik masyarakat, bukan justru menimbulkan kontroversi.

“Ini bulan puasa, bulan Ramadan. Supaya menghindari polemik, maka kami susun poin seperti itu,” ujar Irsal.

Irsal menyarankan lembaga penyiaran berkonsultasi dengan MUI sebelum mengundang pendakwah sehingga, dai yang tampil sesuai surat edaran KPI.

Dia menyebut KPI akan bekerja sama dengan MUI untuk memantau lembaga penyiaran selama Ramadan. Bahkan, mereka akan memberi sanksi jika acara dakwah mengundang dai dari organisasi terlarang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan fatwa dibolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk vaksinasi COVID-19. Hal tersebut menjadi dasar bahwa jangan ada lagi keraguan dari masyarakat untuk divaksinasi COVID-19. “Fatwa tersebut ditetapkan melalui nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk AstraZeneca yang selanjutnya tanggal 17 Maret 2021 fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat Asrorun Niam Sholeh mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan haram. Alasan penetapan fatwa haram disebabkan adanya pemanfaatan tripsin babi dalam proses produksi vaksin. Tripsin ini dihasilkan dari bagian pankreas hewan tersebut. Namun, penggunaan vaksin itu tetap diperbolehkan dengan pertimbangan keadaan darurat.

Berbeda dengan MUI Pusat, MUI Jawa Timur menyatakan sebaliknya. Ketua MUI Jatim Moh Hasan Mutawakkil Alallah menyatakan vaksin hasil pengembangan University of Oxford dan AstraZeneca Plc. ini halalan thayyiban alias halal dan baik. Hal itu disampaikan Hasan usai disuntik vaksin AstraZeneca dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi. Selain Ketua MUI Jatim, sejumlah tokoh agama di Jatim juga telah disuntik vaksin AstraZeneca. MUI Jatim akan memberikan fatwa kehalalan penggunaan AstraZeneca dan keamanan penggunaannya pada hari yang sama dia menerima vaksin tersebut.

Mendengar Pernyataan tersebut Presiden langsung menanggapi dengan memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur dan sejumlah provinsi lain. Vaksin ini juga akan diberikan kepada penghuni pondok pesantren di Jawa Timur.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut penggunaan masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) atas vaksin Astrazeneca telah diterbitkan di sejumlah negara Islam seperti Saudi Arabia, Kuwait, Maroko, Bahrain, dan Mesir. Di Indonesia sendiri, BPOM telah menerbitkan EUA berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan kemanfaatan serta risiko, pada 22/2/2021 dengan nomor EUA2158100143A1. Semoga Bermanfaat (*)

Kementerian Kesehatan buka suara soal izin yang diberikan pada AstraZeneca dari MUI dan BPOM. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan menyambut baik keputusan kedua lembaga itu. Seperti diketahui, AstraZeneca telah mengantongi izin emergency use authorization dari Badan POM serta MUI mengeluarkan fatwa vaksin bisa digunakan dalam keadaan darurat. “Menyambut baik keputusan Badan POM rekomendasi vaksin AstraZeneca untuk Didistribusikan dan digunakan. Dia juga menyatakan pemerintah terus mewujudkan vaksinasi aman dan halal terus dilakukan.

Sementara itu, MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menetapkan fatwa dibolehkan menggunakan vaksin AstraZeneca untuk vaksinasi covid-19. Hal tersebut menjadi dasar bahwa jangan ada lagi keraguan dari masyarakat untuk divaksinasi covid-19. “Fatwa tersebut ditetapkan melalui nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca yang selanjutnya tanggal 17 Maret 2021 fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh pada Konferensi Pers secara virtual, Jumat (19/3) di Jakarta. Penggunaan vaksin covid-19 produksi AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak yang menduduki kondisi darurat.

Disisi lain, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) sempat menangguhkan distribusi vaksin AstraZeneca di Indonesia. Namun kini vaksin sudah bisa digunakan. Alasannya? Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM, Lucia Rika Andalusia mengatakan Badan POM dan sejumlah ahli telah melakukan evaluasi terkait AstraZeneca. “Hasil evaluasi uji klinik secara keseluruhan AstraZeneca dua dosis interval 8-12 minggu total 23.745 subyek aman dan ditoleransi dengan baik,”. Dia menambahkan penggunaan vaksin AstraZeneca merangsang pembentukan antibodi pada dewasa dan lansia. Dengan teter antibodi untuk dewasa 32 kali dan lansia mencapai 21 kali.

Berdasarkan kesimpulan otoritas kesehatan Uni Eropa, vaksin AstraZeneca aman secara ilmiah. WHO pun menyarankan semua negara dapat menggunakan vaksin AstraZeneca karena manfaatnya lebih besar dari kerugiannya. Semoga bermanfaat (*)

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Berita tentang 6 anggota FPI yang tertembak saat baku hantam dengan polisi menghebohkan masyarakat. Karena ada 2 versi yang beredar di dunia maya. MUI mengimbau mereka agar tetap tenang dan tidak perlu memperkeruh keadaan. Sehingga masyarakat tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi.

Habib Rizieq dan FPI selalu jadi sasaran empuk pemberitaan. Kali ini mereka disorot karena ada 6 orang anggota FPI yang menamakan diri sebagai laskar khusus (pelindung sang Habib), dan kehilangan nyawa saat berada di jalan tol Jakarta-Cikampek. Masyarakat pun heboh karena tindakan aparat yang tegas dan terstruktur. Apalagi peristiwa ini terjadi jam 00:30 pagi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau masyarakat agar tidak emosi dalam menanggapi peristiwa ini. Dalam Taklimat MUI nomor Kep-52/DP-MUI/XII/2020, mereka meminta masyarakat untuk tenang terhadap informasi mengenai peristiwa tersebut. Serta jangan memperkeruh keadaan. Taklimat ini ditandatangani ketua MUI Miftachul Akhyar dan Seken MUI Amirsyah Tambunan.

MUI juga meminta masyarakat untuk tabayun alias konfirmasi terlebih dahulu. Dalam artian, jika ada 2 versi cerita, dari kepolisian dan FPI, maka ditelusuri mana yang benar. Karena FPI malah menuduh aparat menembak terlebih dahulu. Padahal menurut keterangan polisi, laskar FPI yang menyerang duluan. Bahkan mereka membawa pedang samurai dan pistol rakitan.

Selain itu, MUI juga meminta masyarakat untuk mencari akar masalahnya dan melakukan komunikasi yang baik. Dalam artian, pada kasus ini masyarakat mencari penyebab penembakan, karena tak mungkin polisi menembak orang yang tak bersalah. Karena kita hidup di negara hukum, bukan negara koboi.

Keterangan polisi sangat masuk akal, karena laskar FPI terbukti menyerang dengan senjata. Sehingga mereka boleh dilawan dengan tembakan. Tujuannya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau mereka sampai kehilangan nyawa, tentu adalah resiko yang ditanggung sendiri. Karena nekat dan bertindak kurangajar dengan melawan pihak kepolisian.

Masyarakat harus melihat dengan kepala dingin. FPI berkata mereka yang mengawal Habib Rizieq akan menghadiri pengajian subuh keluarga terlebih dahulu. Logikanya, waktu subuh di Jakarta sekitar jam 4 pagi. Lantas buat apa mereka melintas di jalan tol tengah malam? Dari keterangan ini terlihat siapa yang berbohong saat dimintai keterangan.

MUI juga meminta masyarakat untuk mewujudkan situasi yang aman dan damai. Dalam artian, jangan mudah menyalahkan polisi, karena mereka adalah sahabat rakyat. Mereka tidak mungkin melakukan penembakan, kalau tidak dipepet duluan. Karena pelanggaran seperti ini akan mendapat sanksi yang sangat berat.

Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh hoax. Memang dalam beberapa hari ini muncul berita palsu tentang foto jenazah anggota FPI yang tersenyum. Sehingga terkesan ia mati syahid setelah peristiwa itu. Padahal setelah ditelusuri ternyata orangnya masih hidup. 

Hoax seperti ini yang memanaskan emosi masyarakat dan seharusnya mereka menelusuri kebenarannya. Bukannya malah memaki-maki aparat. Karena sebagai orang awam, kita tidak tahu kejadian sebenarnya di lapangan. Juga menunggu janji bahwa rekaman CCTVsaat peristiwa di jalan tol itu akan disiarkan ke publik.

Janganlah mudah terpengaruh oleh provokasi yang menyudutkan aparat. Karena hoax memang dibuat untuk tujuan itu. Memang lebih mudah untuk berkomentar negatif daripada positif, dan berita palsu makin mengobarkannya. Sehingga seolah-olah diperlihatkan bahwa yang ditembak adalah orang yang tak bersalah, padahal mereka yang menyerang duluan.

Masyarakat diminta oleh MUI untuk menjaga kondusivitas dan perdamaian. Jangan termakan hasutan untuk memihak FPI dan menuduh polisi. Karena jika termakan oleh provokasi oknum, akan fatal akibatnya. Kita wajib percaya integritas polisi dan mereka tidak mungkin melakukan tindakan di luar batas.)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Hananta )*

Meski organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan, namun pola dan gerakannya masih sama, bahkan di beberapa aksi unjuk rasa, bendera HTI masih berkibar, sehingga kita patut waspada dan jangan sampai lengah.

Pasca pembubaran HTI, pengikutnya diduga masih menyebarkan pengaruhya ke masyarakat. Pola gerakan manuvernya berupa gerakan-gerakan yang berupaya mencoba-coba menggantikan ideologi pancasila dengan khilafah islamiyah.

            Sebelumnya, Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ali M Abdillah mengatakan, individu penyebar ideologi khilafah harus ditindak tegas agar ideologi itu tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat.

            Menurut Ali, secara kelembagaan ormas HTI memang sudah dibubarkan, namun rupanya pembubaran tersebut tidak menghentikan mereka untuk menyebarkan ideologinya dan melakukan perekrutan anggota secara senyap.

            Dirinya mengaku mendapat laporan bahwa aktivis HTI masih mempengaruhi masyarakat, majalah HTI “Kaffah” juga masih beredar. Bahkan HTI juga sempat membuat manuver saat memperingati tahun baru 1 Muharram 1441 hijriah.

            Eks-HTI, menurut Ali, juga terus menyebarkan narasi untuk mempengaruhi dan meraih simpati masyarakat, serta menyerang pihak-pihak yang menentangnya. Misalnya, orang yang mempermasalahkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, yang notabene bendera HTI, dituduh anti-Islam.

            Ali menilai, meski kepala HTI telah dipenggal, namun kakinya masih kesana kemari. Ia juga merasa miris dengan pergerakan penyebaran ideologi khilafah ini. Meski wadahnya sudah ditutup, gerakan mereka sama sekali tidak berkurang. Pengajian terus bergerak, tiap jamaah wajib merekrut anggota baru.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah ke dalam kehidupan kebangsaan kita. Sebab hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam wujud Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

            Dirinya juga menekankan bahwa khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, bukan karena ia tak islami. Oleh  karena itu, seorang muslim Indonesia haruslah menjadi Muslim yang nasionalis sekaligus agamis. Kalau ada yang mendikotomikannya, dipastikan dia belum memahami konteks keagamaan dan kebangsaannya.

            Sementara itu, (plt) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr.Phil. Sahiron Syamsudin. Ia mengatakan bahwa di Indonesia, ada kelompok orang yang ingin sekali menendang Pancasila dan menggantinya dengan ideologi yang mereka bawa dari palestina tersebut.

            Dirinya menyebut bahwa apa yang dipirkan oleh kelompok pro khilafah islamiyah tidak serta merta menjadi pemahaman yang diikuti oleh para umat Islam di Indonesia, sekalipun kedok yang dibawa mereka adalah label agama Islam.

            Ditempat berbeda, Wakil MWC NU Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Kiai Muhammad Zuhdi memberikan pesan khusus kepada jamaah NU agar jangan sampai lengah terhadap kelompok yang ingin mengganti ideologi NKRI.

            Dalam tausiah singkatnya, Kiai Zuhdi menekankan agar kita selalu waspada baik terhadap paham komunisa ataupun pengusung Khilafah misalnya eks HTI, yang meskipun sudah dibubarkan oleh PTUN, namun mereka masih eksis dalam membuat gerakan-geraka yang ingin mengganti pancasila.

            Ia juga menyebutkan bahwa gerakan eks HTI dalam melakukan aktifitas propagandanya sering kali menyeret label Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dan menyeret label Nahdlatul Ulama (NU). Sayangnya, label-label tersebut hanya sebatas kedok semata.

            Apalagi gerakan mereka sebagaian sudah masuk ke lingkungan lembaga negara. Seharusnya mereka bisa diantisipasi dengan baik oleh negara agar mereka tidak berkembang biak dan menjadi batu sandungan tersendiri bagi eksistensi NKRI di masa mendatang.

            Sementara itu Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) Lathifa Marina Al Anshory mengatakan bahwa kelompok pendukung sistem dan ideologi negara khilafah islamiyah saat ini tengah memasifkan diri untuk menggandeng para influencer yang memiliki banyak subscriber di

            Lathifa mendapatkan informasi bahwa tokoh-tokoh yang cenderung mendukung khilafah dan setuju didirikannya khilafah, mereke mendekati anak muda dan influencer. Dirinya menilai bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi untuk memasifkan narasi dan sosok tokoh-tokoh mereka di media sosial dan berbagai platform lainnya.

            Pengusung khilafah cenderung membenturkan agama dengan budaya yang ada di nusantara. Padahal seseorang bisa tetap beragama dengan baik meski dirinya masih memegang kearifan budaya nusantara. Jangan sampai kearifan lokal yang ada, dirusak oleh ideologi yang sudah tertolak oleh NKRI seperti paham khilafah.

)*Penulis adalah warganet, aktif dalam takmir musholla di Jakarta