Jakarta — Menjelang periode Natal dan Tahun Baru dalam waktu dekat, pemerintah segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk semua wilayah di Indonesia.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, pada prinsipnya PPKM level 3 menaungi berbagai macam penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan demi menjaga agar aktivitas masyarakat dilakukan hati-hati dengan penerapan 3M, skrining kesehatan, pengaturan mobilitas, dan lain-lain.

Periode Nataru memiliki risiko terjadinya peningkatan kasus akibat kecenderungan aktivitas sosial masyarakat yang meningkat. Maka dari itu, perlu dilakukan penyamaan level PPKM secara serentak agar kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung aman Covid-19,” kata Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Graha BNPB, Selasa (23/11/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Di samping itu, pemerintah juga menghimbau agar semua lapisan masyarakat mendukung upaya penanganan pandemi dengan turut menjaga kondisi yang tengah terkendi. Utamanya, bersama bahu-membahu mencegah lonjakan kasus di periode Natal dan Tahun Baru. Kerja sama yang erat antara seluruh elemen masyarakat dan juga unsur pemerintah sangat dibutuhkan.

Seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan dampak positif dari kebijakan pengendalian Covid-19. “Seluruh elemen masyarakat harus disiplin dan bertanggung jawab sehingga pandemi ini dapat terus terkendali,” pungkas Wiku. (*)

JAKARTA — Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh daerah jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Nataru. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3.

“Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru, secara daring, pada Rabu (17/11).

Muhadjir menerangkan, kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Dalam inmendagri tersebut pemerintah memerintahkan para kepala daerah untuk menerapkan kebijakan itu. Kepala daerah juga diminta mengawasi protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaian.

“Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu (1) gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal tahun 2021; (2) tempat perbelanjaan; dan (3) tempat wisata lokal, dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga),” demikian bunyi diktum kesatu huruf f Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajak semua pihak untuk menekan risiko kenaikan kasus positif Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satunya dengan mematuhi penerapan PPKM Level 3 yang akan diberlakukan mulai Desember mendatang.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), M. Adib Khumaidi menjelaskan, peran masyarakat sangat besar dalam upaya menekan potensi kenaikan kasus yang bisa memicu gelombang ketiga saat Nataru. “Begitu pula dengan peran tenaga kesehatan yang terus waspada, di samping pemerintah selaku pembuat regulasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11).

Adib menjelaskan, pergerakan manusia dalam skala besar di masa pandemi menjadi salah satu sebab terjadinya lonjakan kasus. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sejumlah aturan guna mencegah terjadinya transmisi virus. Begitu juga, kata dia, partisipasi semua pihak dibutuhkan agar kebijakan penerapan PPKM level 3 tersebut dapat diterapkan secara optimal. (*)

Oleh : Sentiaji Wibowo )*

Pemerintah akan memberlakukan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat momentum Natal dan tahun baru (Nataru). Aturan ini ditegakkan dengan disiplin, untuk mencegah kenaikan kasus Corona di Indonesia.
Biasanya akhir tahun selalu disambut dengan meriah karena anak-anak libur sekolah dan orang tuanya mengajukan cuti, lalu mereka mudik ke kampung atau bertamasya. Akan tetapi saat pandemi, liburan bisa membawa bencana. Pasalnya kenaikan mobilitas masyarakat membuat naiknya jumlah pasien Corona, sehingga pemerintah mengatur libur Nataru dengan sangat ketat.

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pada saat libur Nataru (24 desember 2021 hingga 2 januari 2022) berlaku PPKM level 3 dengan aturan seperti ini: pertama, dilarang ada pesta kembang api dan arak-arakan pada tanggal 31 desember. Jika sudah ada larangan maka tidak boleh ada yang nekat menjual kembang api di jalanan karena memicu orang untuk membeli dan menyalakannya.

Jadi sudah jelas bahwa tidak boleh ada perayaan menyambut tahun baru 2022, baik di kafe, hotel, maupun rumah. Jangan karena alasan sudah aman, malah membuat acara bakar ayam di rumah dan mengundang banyak orang. Sama saja dengan membuat kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

Kedua, untuk PNS, aparat (TNI/Polri), dan karyawan swasta dilarang bepergian ke luar kota. Lagi-lagi alasannya karena kenaikan mobilitas warga membuat naiknya jumlah pasien Corona di Indonesia. Apalagi bagi ASN dan aparat, bisa kena sanksi berat ketika mereka ketahuan melakukan perjalanan saat PPKM level 3 Nataru. Jangan nekat karena bisa berpengaruh pada posisi di kantor.

Sedangkan yang ketiga, tempat umum seperti kafe, restoran, dan mall boleh dibuka saat PPKM level 3. Akan tetapi pengunjungnya maksimal 50%. Pengelola harap menaati aturan ini dan tidak nekat membuka semua kursi untuk pelanggan. Daripada nanti ditindak oleh tim satgas penanganan Covid dan akhirnya disegel selama beberapa hari.

Aturan dalam PPKM level 3 Nataru yang keempat adalah pengetatan pintu masuk dan keluar Indonesia, dan wajib ada screening, khususnya bagi WNI yang pulang dari pekerjaannya di luar negeri. Hal ini bukanlah diskriminasi, melainkan cara agar mengamankan mereka dari kemungkinan penularan Corona. Jadi mereka harus mau melakukan tes PCR dan isolasi di hotel selama 5 hari.

Masyarakat mendukung aturan-aturan dalam PPKM level 3 Nataru, karena mereka menyadari bahwa semua ini diberlakukan demi keselamatan bersama dan tidak ada yang kena Corona. Jangan sampai musim liburan Nataru jadi bencana karena di tempat wisata maupun mall pengunjungnya tumplek-blek sehingga terjadi kerumunan dan akhirnya terbentuk kluster Corona baru.

Warga juga tertib dalam menjalani libur Nataru dan berdiam diri di rumah saja. Bukan karena takut akan sanksi dari atasan, tetapi mereka menyadari bahwa masih masa pandemi, sehingga beraktivitas di luar rumah untuk hal-hal tersier seperti rekreasi tidak boleh dilakukan, karena resikonya sangat tinggi. Liburan di rumah saja juga bahagia karena saat ini banyak hiburan dari gadget dan makanan bisa delivery order.

Kesadaran masyarakat yang perlu dipupuk agar semuanya tertib dalam menjalani berbagai aturan dalam PPKM level 3 Nataru. Sebab jika semua orang disiplin, maka akan meminimalisir penularan Corona. Sehingga kita bisa bebas dari masa pandemi secepatnya.

Saat libur Nataru, di Indonesia diberlakukan PPKM level 3. Aturan ini diberlakukan agar semuanya selamat dari bahaya Corona, dan jangan disepelekan karena demi kesehatan bersama. Jangan sampai nekat liburan tetapi pulangnya merana karena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh: Alfisyah Dianasari)*

Pemerintah terus mengebut vaksinasi, agar situasi Jelang libur Nataru aman dan terkendali. Vaksinasi juga dipercepat agar mencapai herd immunity, sehingga kita bisa mengakhiri masa pandemi secepatnya.

Sebelum masa pandemi, libur Nnatal dan tahun baru (Nataru) adalah masa yang menggembirakan. Anak-anak bersorak karena mereka diajak traveling atau sekadar makan bekal di taman kota. Akan tetapi, pandemi membuat keadaan porak-poranda, karena pariwisata ditutup dan kita dianjurkan untuk berlibur di rumah saja, karena di luar rumah ada banyak potensi penularan Corona.

Selama sebulan ini situasi relatif aman karena tidak ada daerah yang berstatus zona merah atau PPKM level 4. Jumlah pasien Corona menurun drastis. Jika 4 bulan lalu bisa 50.000 orang per hari, maka pada oktober-november ini ‘hanya’ 600-an orang per harinya. Oleh karena itu pariwisata boleh dibuka lagi, khusus di daerah dengan PPKM level 1 dan 2.
Menko Manives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa jelang libur Nataru vaksinasi akan dikebut, terutama untuk para lansia. Pemercepatan vaksinasi ini diutamakan di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat ekonomi. Dalam artian, vaksinasi adalah proteksi ketika pariwisata dibuka lagi di libur Nataru. Tentu dengan catatan harus menaati protokol kesehatan.

Mengapa harus vaksinasi lansia? Penyebabnya karena kita berkaca dari Singapura, di mana ada kenaikan kasus Covid-19 dan ternyata penyebabnya karena masih banyak lansia yang belum mendapatkan vaksinasi. Jangan sampai di Indonesia terjadi serangan Corona gelombang ketiga, gara-gara banyak lansia yang tidak mendapatkan haknya untuk divaksin.

Vaksinasi lansia bisa dilakukan sengan sistem door to door sehingga mereka yang sudah berusia senja tidak harus berpanas-panasan di bus demi menuju tempat vaksinasi. Jika nakes yang mendatangi perumahan, kampung, atau rumah jompo, maka lansia tinggal duduk lalu mengantri giliran suntik. Sehingga dengan cara ini seluruh lansia bisa divaksin.

Jelang libur Nataru, vaksinasi adalah persiapan utama, sebab jika seseorang sudah disuntik maka ia memiliki kekebalan tubuh yang tinggi dan tidak mudah tertular Corona. Tempat wisata juga bisa mensyaratkan tamu yang masuk untuk menunjukkan kartu vaksin atau scan di aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga akan meminimalisir penularan Corona di dalam arena wisata.

Selain itu, pengelola tempat wisata dan karyawannya juga harus sudah divaksin. Sehingga terbentuk kekebalan komunal lokal di sana, dan pengunjung akan merasa aman, karena tidak berkontak dengan OTG. Dengan begini maka mereka bisa menghabiskan libur Nataru dengan aman.

Vaksinasi juga digenjot di wilayah aglomerasi karena biasanya masyarakat mengunjungi tempat yang dekat-dekat saja alias kota tetangga. Jika ada kenaikan mobilitas maka vaksinasi menjadi tameng, sehingga ketika banyak yang berkontak di jalan tol atau rest area tidak takut kena Corona.

Jangan lupa juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan 10M saat liburan, dan jangan melepas masker walau berada di dalam mobil. Malah yang diwajibkan adalah mengenakan masker ganda untuk memperkuat filtrasi. Jangan lupa pula untuk membawa hand sanitizer dan tepat menjaga jarak, serta meminimalisir kontak dengan orang tak dikenal.
Vaksinasi dan prokes 10M menjadi wajib karena kita tidak mau ada serangan Corona gelombang ketiga di Indonesia. Jangan sampai libur malah jadi bencana karena naiknya pasien covid di awal tahun 2022.

Pemerintah menggenjot vaksinasi, terutama pada lansia, agar mereka tidak terkena resiko terinfeksi virus covid-19. Vaksinasi juga jadi pelindung saat libur Nataru. Sehingga kita bisa berlibur dengan tenang dan aman.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini