Oleh : Moses Waker)

Pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan berbagai bidang di wilayah Papua. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dan bukti ketegasan bahwa Papua bagian integral NKRI.

Selama ini Pemerintah Indonesia akan terus mewujudkan kesetaraan dalam hal pembangunan, sehingga tentunya tidak hanya pulau Jawa-Bali saja yang dibangun secara masif, melainkan semua wilayah di Indonesia termasuk Papua sekalipun. Dengan terjadinya beberapa pembangunan yang memang telah dilakukan secara masif di sana, merupakan bukti konkret Pemerintah bahwa mereka memiliki keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Provinsi Papua dan juga Papua Barat memang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan hal tersebut dinyatakan secara langsung dan diberikan dukungan penuh oleh sejumlah tokoh pemuda Orang Asli Papua (OAP) yang berada di Papua Nugini.

Mereka dengan tegas tetap mendukung bahwa Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Bentuk langsung dukungan tersebut dilakukan dengan membentangkan Bendera Merah Putih di Kantor Kedutaan Indonesia yang berada di Port Moresby, Papua Nugini beserta langsung disaksikan oleh Nugraha Kurniawan selaku Wakil Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini.

Dukungan yang ditegaskan oleh sejumlah tokoh OAP tersebut juga menjadi bukti lain bahwa negara tetangga seperti Papua Nugini mampu melihat dengan jelas adanya keberpihakan yang sangat positif dimiliki oleh Pemerintah pusat kepada daerah paling timur di wilayah NKRI tersebut.

Bahkan Sitapay, salah satu tokoh OAP yang juga turut menghadiri kegiatan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya melihat ada keseriusan yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam membangun Papua secara keseluruhan. Maka dari itu pihak tokoh OAP sama sekali tidak memiliki keraguan untuk mendukung sepenuh seluruh program pembangunan yang masih direncanakan atau juga yang sudah terlaksana dari Pemerintah RI di Papua.

Salah satu kebijakan yang juga disinggung adalah mengenai perpanjangan otonomi khusus Papua. Bagi para tokoh OAP tersebut, nyatanya memang program tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat positif bagi seluruh masyarakat Papua sendiri. Setidaknya secara nyata dapat kita semua lihat bahwa infrastruktur jalan yang ada di sana mulai diperbaiki, termasuk juga mengenai peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan hingga pendidikan akan juga meningkat.

Bukti dari keseriusan Pemerintah untuk terus mendengar seluruh aspirasi yang diberikan oleh pihak masyarakat Papua sebagaimana terlihat dalam sebuah sesi pertemuan yang telah terjalin antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Istana Merdeka pada 25 April 2022.

Dalam pertemuan tersebut, banyak hal dibicarakan termasuk mengenai aspirasi mereka terkait pemekaran wilayah. Justru dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa hasil survey mengatakan bahwa sebanyak sekitar 82 persen rakyat Papua sendiri meminta kepada Pemerintah RI untuk melakukan pemekaran wilayah. Sebenarnya juga banyak wilayah lain yang ingin meminta pemekaran, namun Presiden kali ini sedang memfokuskan diri untuk melakukan pembangunan di wilayah Timur sehingga menerima aspirasi tersebut.

Lebih lanjut, Kurniawan selaku Wakil Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini juga turut memberikan komentarnya. Menurutnya, justru dengan adanya seluruh program pembangunan di wilayah Papua dan juga Papua Barat tersebut termasuk menjadi momentum yang sangat tepat dalam rangka menyuarakan sebuah kebenaran yang memang nyata terjadi di sana, bukan hanya seperti sekedar berita miring yang selama ini banyak diisi oleh aksi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.

Sama sekali seluruh bukti tersebut menunjukkan betapa pentingnya dan betapa wilayah Papua menjadi perhatian dari Pemerintah RI. Bahkan dikatakan pula Presiden sendiri sudah melakukan kunjungan di wilayah Papua 14 kali termasuk di wilayah-wilayah terpencilnya, berbeda dengan kunjungan yang dilakukan di Provinsi lain yang mungkin hanya beberapa kali saja.

Pemerintah RI sangat serius dalam membangun Papua, bukti bahwa memang Papua adalah bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan penuh masyarakat terhadap berbagai program pembangunan nasional agar kemajuan wilayah Papua dapat segera diwujudkan .

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

suaratimur.id – Tanggal 1 Mei selalu diidentikan dengan Hari Buruh Internasional. Namun di Indonesia, lebih khusus di Papua, ada perayaan lain setiap tanggal tersebut, yakni Hari Integrasi Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat Papua pun bersuka cita merayakan hari bersejarah ini.

Sejarah mencatat, sekitar 59 tahun yang lalu, tepatnya 1 Mei 1963, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) resmi menyerahkan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) yang sebelumnya dikuasai Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Di hari yang sama, bendera Merah Putih kembali dikibarkan di Bumi Cendrawasih. Sementara itu, dunia internasional mengakui secara sah Papua bagian NKRI setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat diawali Presiden Soekarno 19 Desember 1962 dengan mengumumkan Tri Komanda Rakyat (Trikora) di Alun-alun Yogyakarta untuk:

  1. Gagalkan Pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda (1 Desember 1961),
  2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, Tanah Air Indonesia,
  3. Bersiaplah Untuk Mobilisasi Umum Guna Mempertahankan Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa,
    dengan membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Soeharto (Presiden RI ke-2).

Sayangnya, terdapat kelompok di Papua yang mengingkari sejarah. Mereka sibuk membuat narasi negatif cacat sejarah bergabungnya Papua dengan NKRI yang tidak lain demi ambisi pribadi merdeka. Padahal, sejarah sudah sedemikian gamblang menjelaskan Papua final NKRI.

Sejarah 1 Mei 1963 Jangan Diputarbalikkan

Pepera pada 1969 menjadi salah satu catatan sejarah yang menggambarkan keinginan masyarakat Papua ingin kembali ke Indonesia. Bahkan jauh sebelum Pepera, Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee, menjelaskan bahwa keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda daerah lainnya saat Sumpah Pemuda. Ayah Ramses, Poreu Ohee menjadi salah satu pemuda Papua yang hadir ketika Sumpah Pemuda.

Jika kemudian ada pihak yang memutarbalikkan sejarah dan menyangkal fakta integrasi Papua ke NKRI, Ramses menyebutnya sebagai kelompok minim sejarah. Ramses meminta masyarakat Papua mensyukuri keberadaan negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena negara berkontribusi positif bagi pembangunan Papua.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, meminta fakta sejarah dari peringatan 1 Mei 1963 yakni kembalinya Papua ke Indonesia harus dijaga dan disosialisasikan ke generasi mendatang agar tidak diputarbalikkan. Semua pihak pun kemudian harus ikut membangun Papua dalam memaknai peringatan 1 Mei 1963 ini, seperti dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta ekonomi.

Tommy menyadari terdapat perbedaan dalam memaknai peringatan 1 Mei 1963 itu. Namun, ia mengaku akan terus melakukan pendekatan persuasif agar peringatan Papua menjadi bagian Indonesia bisa diterima oleh seluruh masyarakat Papua.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Pemuda Adat Papua (PAP), Yan Cristian Arebo, angkat bicara soal kontroversi 1 Mei, dengan menegaskan bahwa sejarah jangan diputarbalik. Orang Papua terdahulu yang menjadi pelaku sejarah perjuangan telah menyatakan diri bergabung dengan NKRI pada masa itu, yakni pada 1 Mei 1963 melalui Pepera.

Yan kemudian mengimbau kepada kelompok yang berseberangan untuk berhenti membangun ideologi Papua Merdeka dan sadar bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Serta, meminta masyarakat Papua untuk tidak termakan isu yang menyesatkan yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seluruh masyarakat Papua harus bergandeng tangan untuk melawan paham kelompok yang bertentangan dengan NKRI.

Kemajuan Papua Terus Dirasakan sejak Integrasi dengan Indonesia

Selayaknya daerah-daerah bagian NKRI lainnya, pemerintah pusat juga telah membuat dan menjalankan program-progam khusus yang bertujuan untuk membantu mendorong percepatan pemerataan pembangunan di wilayah Papua melalui program pendidikan, infrastruktur, SDM, dan lain-lain. Sehingga, diharapkan wilayah Papua mencapai pemerataan pembangunan yang setara dengan wilayah lainnya.

Tokoh integrasi Papua, Yahya Solossa, mengakui banyak kemajuan perkembangan pendidikan dan kesehatan sejak integrasi Papua dengan Indonesia. Otonomi khusus (Otsus) yang sudah diberikan pemerintah pusat diibaratkan oleh Yahya sebagai kunci rumah. Menurutnya, terserah orang Papua mau membuat apa di rumah sendiri. Tapi kalau orang Papua ikut menyelewengkan, sama saja menghancurkan rumah sendiri.

Pembangunan di Papua sangat baik terlebih di era Presiden Jokowi saat ini. Di antaranya, penyelenggaraan PON yang sukses, memperkuat entrepreneur warga Papua, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol sebagai penghubung, dan lainnya. Upaya tersebut turut menjadi bukti bahwa pemerintah tengah menggenjot pembangunan di Papua. Kehadiran Otsus menambah pesat proses pembangunan. Tak hanya dalam hal infrastruktur, namun juga kualitas sumber daya manusia (SDM).

Semoga dengan memahami sejarah serta komitmen negara dalam membangun Papua, dapat membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda Papua.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Rebecca Marian )*

Salah satu petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Tabi, Alex Ruyaweri Yessi Makabori berikrar setia kepada NKRI. Keputusan tersebut dianggap tepat dan mendapat apresiasi masyarakat karena membuktikan paham separatis adalah ideologi sia-sia.

Kepopuleran OPM sedikit disesali karena mewarnai Bumi Cendrawasih dengan tinta hitam karena mereka sering dikaitkan dengan Papua, padahal seharusnya diberantas sehingga di sana tidak identik dengan pemberontakan. OPM masih berambisi untuk merdeka padahal Papua adalah provinsi resmi di Indonesia.

Namun masyarakat tidak usah khawatir karena satu persatu anggota OPM sadar dan kembali ke ibu pertiwi. Alex Ruyaweri Yessi Makabori (70 tahun), Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Pembebasan Papua yang berafliasi dengan OPM, menyerahkan diri dan mencium bendera merah putih sebagai tanda kembali ke NKRI.

Alex menyatakan kembalinya dia ke Indonesia di Polres Jayapura. Kembalinya Alex ke Indonesia disertai dengan pernyataan sikap, penyerahan dokumen TPN-PB, 20 butir peluru, baju loreng, dan mencium bendera merah putih.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Musthofa Kamal menyatakan, “Barang-barang eks TPN-PB diterima langsung oleh Ipda Dhanel Zeth Rumpaidus, Kepala Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura.“
Alex kembali ke NKRI atas permintaan anaknya, Erik Makabri. Sebelumnya di TPN-PB ia menyandang gelar bintang 3, sehingga ‘pangkat’nya di sana termasuk cukup tinggi.
Dalam artian, jika ia kembali ke NKRI adalah hal yang bagus karena bisa jadi langkahnya akan diikuti oleh para anak buahnya.
Ketika banyak anggota TPN-PB dan OPM yang kembali ke NKRI maka amat bagus karena mereka akan bubar dengan sendirinya. Jadi, ini yang diinginkan oleh pemerintah, karena nanti Papua akan damai tanpa adanya organisasi teroris dan pemberontak. Papua akan jadi daerah yang terkenal akan wisatanya, bukan karena kelompok pemberontaknya.

Masyarakat patut mengapresiasi kembalinya petinggi OPM ke pangkuan ibu pertiwi karena menjadi bukti bahwa saat ada anggota TPN-PB, OPM, atau KST yang ingin bertobat, maka mereka tidak akan diapa-apakan. Dalam artian, tidak akan ada perlakuan negatif. Malah aparat senang ketika ada yang kembali ke NKRI dan akan diberi bantuan berupa pekerjaan, sehingga mereka bisa mendapatkan uang halal.

Kembalinya Alex ke NKRI bukan pertama kalinya terjadi, dalam artian sudah ada banyak eks anggota OPM, TPN-PB, atau KST yang juga bertobat. Mereka sadar akan kesalahannya lalu meninggalkan organisasi pemberontak tersebut. Lalu menyerahkan senjata api ilegal dan barang berbahaya lain yang dimiliki.

Kita berharap semoga makin banyak anggota KST, OPM, atau TPN-PB yang juga kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Mereka akan sadar bahwa selama ini yang mereka perjuangkan adalah salah, karena sia-sia saja memberontak selama puluhan tahun tetapi tidak ada hasilnya.
Saat ini semua anggota OPM, TPN-PB, atau KST seharusnya bisa melihat betapa majunya Papua. Sudah ada berbagai infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan Papua tidak lagi dianaktirikan. Sehingga mereka akan paham dan berbondong-bondong menyerahkan diri ke polisi.

Prosesi penyerahan diri dari petinggi OPM sangat mengharukan karena ia dengan rela kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Semoga dengan prosesi ini menjadi awal dari anggota-anggota lain sehingga mereka bertobat dan sadar akan kesalahannya. Masyarakat mengapresiasi kembalinya Alex karena dijamin keamanannya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Jakarta — Papua sebagai salah satu bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah melalui proses referendum yang dikenal dengan PEPERA dimana hasilnya telah disahkan melalui resolusi PBB No 2504 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 November 1969.

Resolusi tersebut diusulkan oleh 6 negara dan diterima oleh Majelis umum PBB dengan timbangan suara 84 setuju, 0 yang menentang dan 30 abstain. Dengan tidak dipermasalahkan PEPERA oleh Negara manapun menunjukkan bahwa, PEPERA diterima oleh masyarakat internasional. Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional dan disahkan oleh lembaga internasional tertinggi yaitu PBB.

Hal tersebut tentu menjadi sebuah pedoman bahwa Papua telah sah dan resmi secara konstitusional sebagai bagian dari NKRI.

Seperti diketahui bersama, bahwa selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, survey menunjukkan kepuasan warga Papua mencapai 90 persen. Artinya Warga Papua sendiri mengaku puas dengan program – program yang dijalankan pemerintahan Jokowi di Tanah Papua, sehingga tidak ada alasan bagi Papua untuk mengatakan referendum.

Pemerintah juga menolak tegas tuntutan referendum yang disuarakan sejumlah massa di Papua dan Papua Barat selama aksi kerusuhan yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

Menko Polhukam Wiranto meyakini bahwa tuntutan referendum tak datang dari kebanyakan warga Papua dan Papua Barat, melainkan oknum yang sengaja menunggangi peristiwa rasial tersebut.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menyebut permasalahan terkait Papua memang bukan barang baru. Kesenjangan ekonomi dan diskriminasi kerap terjadi.

Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia perlu menggelar referendum dalam waktu dekat. Menurutnya, referendum bukan solusi tepat. Pemberian kemerdekaan secara langsung dari Indonesia juga bukan jawaban.

“Terlalu cepat kalau bicara ke arah situ,” tuturnya.

Adriana kembali menekankan soal persoalan tentang Papua, yakni soal diskriminasi. Dia mengatakan masih sering ditemukan sikap merendahkan terhadap masyarakat Papua.

Menurut Adriana, jauh lebih baik jika semua pihak memahami terlebih dahulu kondisi yang ada saat ini. Termasuk tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Setelah itu, baru bisa mendapatkan solusi yang tepat. (*)

Oleh : Sabby Kosay )*

Pemerintah terbukti serius dalam membangun Papua seiring banyaknya berbagai program pembangunan di wilayah tersebut. Papua pun semakin semakin sejahtera dan terlindungi dalam bingkai NKRI.

Perlu kita ketahui bahwa secara de jure, keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI sudah sangat kuat. Karena telah melewati proses politik yang demokratis, yaitu dengan digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Waktu itu Pepera dilaksanakan atas mandat PBB, hasil dari Pepera menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Papua memilih untuk menjadi bagian dari NKRI.

Salah satu tokoh saksi hidup Pepera adalah Ramses Ohee selaku Ketua Barisan Merah Putih. Dirinya justru menuturkan bahwa sejatinya sejarah Papua sudah menjadi bagian dari NKRI sudah dimulai sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Hal ini dibuktikan dengan hadirnya tokoh Papua, Poreu Ohee yang merupakan ahay dari Ramses Ohee dalam kongres sumpah pemuda di Jakarta pada tahun 1928. Kala itu Poreu Ohee hadir dengan kapasitas sebagai tokoh pemuda Papua yaitu Kepala Desa Sentani Papua. Kedudukannya sebagai kepala desa Sentani Papua. Kedudukannya sebagai Kepala Desa dijabat atas penunjukkan dari Sultan Tidore.

Fakta tersebut tentu saja menunjukkan dan menegakan, bahwa Papua sudah menjadi bagian dari Kerajaan di Nusantara (Tidore) pada masa sebelum kemerdekaan dokumen penunjukkan oleh Sultan Tidore dan keterlibatannya dalam kongres Sumpah Pemuda. Arsip tersebut telah berada di Arsip Nasional Jakarta.

Kisah tersebut tentu bisa dijadikan pedoman bahwa Papua memang layak dibangun demi pemerataan pembangunan.

Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang ditandatangani pada bulan September 2020. Instruksi tersebut dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Perbedaan dan keberagaman yang ada di NKRI tentu harus menjadikan kita untuk saling menghargai dan menjaga perasaan masyarakat Papua di tengah ketegangan yang terjadi di daerah timur Indonesia tersebut.

Rangkaian kericuhan yang ada di Papua sebenarnya dipicu oleh persoalan ujaran rasialis yang menyinggung perasaan masyarakat asli Papua. Ujaran kebencian itu memicu persoalan lama yang dirasakan masyarakat Papua hingga menginginkan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Ujaran kebencian memang ditengarai menjadi pemantik yang mudah membakar emosi kelompok masyarakat hingga menyebabkan aksi untuk rasa yang berujung pembakaran gedung DPRD dan blokade jalan.

Semboyan Bhineka tunggal ika harus di implementasikan secara merata. Masyarakat Papua tentu sudah selayaknya mendapat tempat di daerah luar Papua untuk berkontribusi kepada Negara, tentunya dengan mempertimbangkan kapasitas SDM.

Untuk meng-indonesia-kan Papua secara merata, maka sudah selayaknya kita memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk menduduki jabatan yang layak bagi masyarakat Papua. Jangan sampai perbedaan suku membuat jarak diantara sesama warga Indonesia.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar untuk Papua dan Papua Barat.

Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di Swiss-Belhotel Sorong pada November 2020 lalu.

Menurutnya, salah satu kepedulian Presiden Jokowi dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, diwujudkan melalui dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN.
Tentu kita masih ingat pengalaman pahit atas lepasnya provinsi Timor Timur yang sekarang menjadi Negara Timor Leste. Meski saat itu pemerintah Indonesia telah mengirim generasi muda Timor Timur ke kampus – kampus ternama di Indonesia untuk menempuh pendidikan, namun karena gagal membangun ikatan emosional, maka akhirnya mereka beralih pandangan pada referendum yang dilakukan pada masa presiden BJ Habibie.

Dalam konteks itu pula patut kita pahami bahwa membangun Papua disamping membangun secara fisik maupun sumber daya manusia (SDM)
Salah satu bukti bahwa Papua adalah anak kandung dari NKRI adalah kalimat pembuka bung Karno dimana hampir di setiap Pidato Ir Soekarno yang disiarkan melalui RRI, kalimat dari Sabang sampai Merauke amat kerap dikumandangkan sebagai bukti kedaulatan NKRI.
Papua bisa sejahtera, Papua membutuhkan peran pemerintah untuk bangkit dan mampu memberikan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Aditya Akbar )*

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX bukan sekadar lomba olahraga, tetapi suatu pembuktian yang nyata, bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. Penunjukan Papua dan Papua Barat sebagai tuan rumah PON adalah sebuah kehormatan besar, sekaligus menunjukkan ke mata dunia bahwa Bumi Cendrawasih masih milik RI.

Untuk pertama kalinya, PON diselenggarakan di Papua dan ini adalah hal yang sangat disyukuri oleh seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih, karena mereka dipercaya untuk menjadi tuan rumah sebuah acara berlevel nasional. Masyarakat amat bangga karena pemerintah, khususnya di era Presiden Jokowi, sangat memberi perhatian pada Papua dan mau membuat acara besar di sana.

PON XX bukan hanya ajang untuk berlomba antar cabor dan memperebutkan medali, tetapi menjadi sebuah acara yang membuktikan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Penyebabnya karena ketika suatu lomba berlevel nasional dilaksanakan di sana, maka secara otomatis akan menunjukkan bahwa Papua adalah provinsi di Indonesia, dan tidak terbantahkan lagi.

Ketua KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menyatakan bahwa PON XX akan mengubah beberapa pandangan yang menilai bahwa Papua bukanlah bagian dari Indonesia. Pasalnya, Papua menjadi tempat kebhinekaan bangsa Indonesia yang mewakili 34 kontingen atlet dari seluruh provinsi di NKRI.

Dalam artian, saat PON berlangsung, akan terlihat kekompakan para atlet, walau di lapangan mereka berlaga. Ketika PON XX diselenggarakan maka akan ada para pemuda yang mewakili daerahnya, dan mereka memperlihatkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak etnis, termasuk Suku Dani dan suku lain di Papua, tetapi tetap bersatu.

Persatuan ini yang akan menampakkan bahwa Papua juga menjadi bagian integral dari Indonesia, baik secara hukum negara maupun hukum internasional. Penyebabnya karena tidak akan terlihat konflik antar atlet dari provinsi yang berbeda dan mereka tidak bermusuhan dengan atlet asli Papua. Mereka merupakan saudara sebangsa dan setanah air dan menyadari bahwa orang asli Papua (OAP) juga merupakan putra Indonesia.

Ketika PON XX diselenggarakan maka akan terlihat banyak atlet yang terdiri dari multi etnis dan keyakinan, tetapi tetap bersatu dalam semangat olahraga. Para atlet Papua juga melangkah dengan penuh percaya diri dan menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah. Mereka senang karena bisa bertemu dengan olahragawan lain dan bisa saling sharing di luar arena pertandingan.

Publik akan melihat betapa kompaknya penyelenggaraan PON XX di Papua dan isu-isu yang selama ini meresahkan akan langsung dihantam, karena ternyata salah besar. Berita negatif bahwa di Papua identik dengan OPM akan terhapus, karena mayoritas warga tidak mau bergabung dengan mereka. OPM hanya segelintir oknum yang meresahkan dan mereka jadi pecundang, dan akan terus diberantas oleh aparat karena selalu mengganggu keamanan.

Papua tidak lagi identik dengan istilah ‘memerdekakan diri’ karena buktinya mereka adalah bagian integral dari Indonesia, dan masyarakatnya juga tidak mau mengibarkan bendera bintang kejora (sebagai simbol resmi OPM). Masyarakat malah menunjukkan kesetiaan pada NKRI dan sangat berterima kasih kepada pemerintah, karena di era Presiden Jokowi Papua menjadi sangat maju.

Apalagi dengan adanya PON XX nama Papua akan makin terkenal, baik di level nasional maupun internasional. Bumi Cendrawasih makin menampakkan eksotisme alamnya dan netizen internasional yang melihatnya via video streaming akan terpesona. Ternyata Papua begitu indah dan menjadi objek wisata di Indonesia yang patut dikunjungi.

Penyelenggaraan PON XX membawa banyak dampak positif dan acara ini menunjukkan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. Masyarakat di Bumi Cendrawasih amat bangga menjadi WNI dan mereka ikut mensukseskan PON agar berlangsung dengan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Deny Setiawan (Warganet Kota Sidoarjo)

Jelang pelaksanaan PON XX yang akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2021 hingga 15 Oktober 2021 mendatang, pemerintah mengetatkan beberapa aturan agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang direncanakan. Dukungan yang terus berdatangan baik dari masyarakat maupun tokoh agama maupun tokoh Papua itu sendiri agar pelaksanaan kegiatan akbar olahraga nasional ini, dapat berjalan lancar dan sukses di Bumi Cendrawasih Papua.

Salah satunya adalah tokoh perempuan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Marta Itlay mengajak seluruh masyarakat ikut sukseskan PON XX karena hal ini bagian dari pembangunan Papua. Marta juga menekankan pentingnya keterlibatan anak muda papua dalam kegiatan ini, serta untuk tidak terpengaruh isu-isu yang akan menghalangi pelaksanaan PON XX Papua.

PON XX 2021 Papua mengangkat tagline “Torang Bisa” yang merupakan bentuk penyemangat khas Papua. Keberlangsungan gelaran ini akan menunjukkan kemajuan pembangunan Papua. Pemerintah terus mematangkan konsep yang akan diterapkan, mengingat PON XX ini merupakan ajang unjuk kehebatan atlet Indonesia agar dapat bersinar di kancang nasional.

Selain itu, PON XX 2021 Papua memakai logo bergambarkan Stadion Papua Bangkit yang merupakan simbol olahraga di Bumi Cenderawasih. Logo PON 2021 Papua tidak hanya menampilkan Stadion Papua Bangkit, tetapi juga tiga buah segitiga runcing yang mencirikan gunung-gunung di Tanah Papua.

Banyaknya ikon yang ditonjolkan dalam filosofi PON XX ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman yang harus kita rawat bersama. Karena lewat PON XX 2021 yang digelar di Papua dapat memperkuat kebhinnekaan dan keutuhan NKRI.

Oleh : Timotius Gobay )*

Warganet milenial Papua mendukung penuh penegakan hukum terhadap Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua. Warganet menganggap KST merupakan sumber konflik bagi warga dan selalu menebarkan hoaks, khususnya di media sosial.

Pergerakan Kelompok Separatis Teroris yang merupakan bagian dari KKB rupanya masih menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat Papua dan kedaulatan NKRI di bumi cenderawasih. Mereka yang mengibarkan bendera bintang kejora rupanya masih menginginkan berpisah dari Indonesia dan menghalalkan segala cara untuk menebar teror terhadap warga sipil Papua.

Aksi kekerasan yang kerap terjadi di Papua sepertinya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bahkan dari tahun ke tahun, tercatat telah banyak korban dari aksi penembakan oleh KST.

            Dengan adanya label teroris yang disematkan kepada KKB, tentu pemerintah akan mengetahui siapa pihak yang memberikan suntikan dana kepada mereka.

            Apalagi sebuah tanda tanya muncul ketika diketahui bahwa KKB dapat membeli senjata dan kebutuhan lain, padahal dirinya tidak bekerja.

            Selain itu, berkaitan dengan label teroris, Komjen Pol Paulus Waterpauw terus mengingatkan masyarakat terutama di Bumi Cenderawasih agar tidak salah mengartikan, dimana penyematan label tersebut hanya khusus ditujukan kepada KKB saja.

            Pasalnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan, tetapi juga menyasar kepada warga sipil, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

            Paulus juga menuturkan, saat terakhir kali ke Yakuhimo, dirinya mengetahui seorang pekerja yang sedang membawa batako mendapatkan serangan panah oleh KKB. Setelah jatuh, korban kemudian dihabisi menggunakan kapak.

            Ia mengatakan, KKB sudah memiliki senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat. Minta makanan, minta dana. Mereka melakukan hal tersebut kepada warga Papua, bahkan dengan membakar rumah warga.

            Selaku tokoh Papua, dirinya menilai bahwa konflik di Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum, karena siapapun wajib taat pada aturan negara.

            Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, jika nanti sudah diputuskan di pengadilan terhadap pelaku teroris di Papua, kelompok tersebut mendapat konsekuensi besar. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga otak di belakang layar.

            Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, label terorisme itu bagi KKB berarti memenuhi unsur untuk ditindak sesuai UU Terorisme.

            Konsekuensinya, pemerintah wajib untuk mengerahkan seluruh sumber dayanya dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang terukur.

            Pelabelan teroris terhadap KKB tentu saja perlu disosialisasikan secara masif. Selain itu melabelkan teroris terhadap KKB Papua juga tidak akan mendapat masalah dengan dunia internasional.

            Sementara itu Milenial Asli Papua Tadeus Wenda pada Februari 2021 lalu, dirinya menilai bahwa gerakan separatis hanya akan merongrong keutuhan NKRI. Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara secara tegas menolak setiap aksi separatis baik di Papua maupun di Sulut.

            Dirinya juga menghimbau kepada rekan-rekan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Sulut agar tidak terpancing oleh isu-isu provokasi yang digencarkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

            Dirinya juga berharap agar mahasiswa Papua di Sulut bersama elemen masyarakat lainnya untuk terus mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. 

Beragam provokasi KKB terus dihindari oleh masyarakat Papua, masyarakat juga tidak takut menolak provokasi tersebut karena semakin banyaknya anggota TNI yang berjaga, khususnya di daerah rawan seperti Intan Jaya. 

            Rakyat Papua sadar bahwa KKB hanyalah segelintir orang yang ingin merdeka dari Indonesia. Namun mereka tidak sadar bahwa saat ini wilayah Bumi Cenderawasih telah maju pesat, berkat adanya program otsus dan perhatian pemerintah pusat yang lain.

            Pada kesempatan berbeda, Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, pelabelan teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua mengesahkan kepada semua pihak untuk bersatu memberantas secara cepat, tegas, terukur dan tuntas.

            Sejak KKB dilabeli sebagai kelompok teroris, tentu saja hal tersebut menjadikan seluruh komponen bangsa untuk menyikapi bahwa organisasi teroris itu sebagai musuh bersama yang harus diberantas secara cepat, tegas terukur dan tuntas.

            Reza juga meyakini bahwa perang melawan kelompok teror tidak hanya berperang di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Sehingga warganet dan milenial juga memiliki andil untuk mempertahankan kedaulatan NKRI meski lewat media sosial.

            Kelompok separatis teroris sudah semakin meresahkan, mereka telah terbukti menebarkan ketakutan dengan ancaman dan dan perusakan fasilitas umum, sehingga mereka patut mendapatkan hukuman yang setimpal.

)*Penulis adalah warganet tinggal di Solo

Oleh: Achmad Faisal

Rakyat Papua bersuka cita menjelang 1 Mei. Hari bersejarah ini merupakan hari perayaan kembali bergabungnya tanah Papua ke bumi pertiwi. Peringatan 1 Mei, merupakan penegasan bahwa Papua adalah sah bagian tak terpisahkan dari NKRI. 

Sejarah mencatat, 58 tahun yang lalu, tepatnya 1 Mei 1963, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) resmi menyerahkan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) yang sebelumnya dikuasai Belanda kepada pemerintah Indonesia. Di hari yang sama, bendera Merah Putih kembali dikibarkan di bumi Cendrawasih.

Sementara itu dunia internasional mengakui secara sah Papua bagian Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. 

Sayangnya terdapat kelompok di Papua yang mengingkari sejarah. Mereka sibuk membuat narasi negatif cacat sejarah bergabungnya Papua dengan NKRI yang tidak lain demi ambisis pribadi, merdeka. Padahal, sejarah sudah sedemikian gamblang menjelaskan Papua final NKRI. 

Dikutip dari kompas.com (21/8/2019), Tokoh Pejuang Papua Ramses Ohee di Jayapura menegaskan sejarah masuknya Papua ke NKRI sudah benar. Fakta masyarakat Papua ingin kembali ke Papua tercatat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.

Namun jauh sebelum Pepera, menurut Ramses, keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda daerah lainnya saat Sumpah Pemuda. Ayah Ramses, Poreu Ohee menjadi salah satu pemuda Papua yang hadir ketika Sumpah Pemuda.

Jika kemudian ada pihak yang memutarbalikkan sejarah dan menyangkal fakta integrasi Papua ke NKRI, Ramses menyebutnya sebagai kelompok minim sejarah. Ramses meminta masyarakat Papua mensyukuri keberadaan negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena negara berkontribusi positif bagi pembangunan Papua.  

Tokoh integrasi Papua, Yahya Solossa kepada detik.com pada 14 Mei 2013 mengatakan, banyak kemajuan perkembangan pendidikan dan kesehatan sejak integrasi Papua dengan Indonesia.

Menurut Yahya, riak-riak yang meminta Papua merdeka didatangkan orang Papua sendiri. Otonomi khusus (Otsus) yang sudah diberikan pemerintah pusat diibaratkan oleh Yahya sebagai kunci rumah. Terserah orang Papua mau membuat apa di rumah sendiri. Kalau orang Papua ikut menyelewengkan, sama saja menghancurkan rumah sendiri.

Sementara itu Ketua Pemuda Adat Papua (PAP) Yan Christian Arebo, Wakil Ketua Marianus Komanik, dan Pemuda Mandala Trikora Papua Ali Kabiyai dalam jumpa pers 30 April 2020 menegaskan Papua bagian NKRI. Mereka menolak sebutan 1 Mei adalah aneksasi.

Menurut Ali Kabiyai, tidak ada aneksasi di Papua karena Papua telah terintegrasi dengan NKRI melalui Pepera 1969. Papua sudah sah dalam bingkai NKRI. Papua adalah barometer Kebhinekaan di Indonesia.

Yan Chistian Arebo meminta warga tidak terprovokasi pihak yang akan memanaskan status Papua. Dalam memperingati 1 Mei, Yan  berharap tidak ada gerakan-gerakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan NKRI. Terlebih saat pandemi Covid-19 yang melanda saat ini. 

Sejumlah putra asli Papua pun diabadikan dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Frans Kaisepo diabadikan menjadi Nama Airport di Biak & Gambar uang Rp10 ribu, Silas Papare diabadikan menjadi Nama STISIPOL Jayapura, Marten Indey diabadikan menjadi Nama RS. TNI di Jayapura, dan Johanes Abraham Dimara disimbolkan sebagai Patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng Jakarta yang diresmikan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1962.

)*Penulis adalah pengamat sosial dan politik

JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada tahun 2021 ini tetap berlangsung secara abnormal ditengah pandemi Covid-19 pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Meski sebelumnya sempat ditunda bahwa pelaksanaan PON XX di Papua sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 yang menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah. Saat ini persiapan terus dikebut oleh Panitia Nasional PON di Papua dan Jakarta.

Untuk suksenya pelaksanaan PON XX di Papua tersebut sejumlah tokoh dan selebritis tanah air menyampaikan dukungannya untuk PON XX Papua. Seperti Andy Hendra Suryaka, Kepala Bandara Letung Kepulauan Anabas yang merupakan daerah terluar Pulau di NKRI itu mendukung penuh PON di Papua.

“Kami sebagai insan penerbangan mendukung penuh PON XX di Papua sebagai wujud koneksitas antar daerah dan persatuan dan kesatuan, Indonesia bisa Papua bisa,” ucap Andy saat dihubungi, Selasa (27/4/2021).

Senada putri asli Papua, Meilanie Osok menyampaikan bahwa sudah sepantasnya Papua bangkit dan bersatu dibawah NKRI dimomen PON XX Papua.

“Torang bisa, Indonesia Maju,” ucap Meilanie.

Bonny Mandolang, JPKP Papua juga menyampaikan dukungannya secara penuh atas PON XX di Papua pada Oktober mendatang.

“Aman dan sukses, Torang Bisa, NKRI,” ucap Bonny.

Sekretaris Jenderal PWRI, Supriyanto Jagad menegaskan tanah Papua yang diberkahi sumber daya alam agar perlu dijaga dan tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan NKRI.

Oleh karenanya kata Supriyanto dengan momen PON XX di Papua sudah selayaknya bumi cendrawasih maju ekonomi nya, maju masyarakatnya atau sumber daya manusianya.

Tak hanya mereka sejumlah selebriti tanah air senior sampai dengan jebolan kontes dangdut pun turut mendukung suksesnya PON di Papua seperti Ike Nurjanah, Risty Tagor, Dedy Dukun, Dul Djaelani, Lia Pecut, Sandy Pas Band, Rizal Jibran dan lainnya yang terangkum dalam video podcasts di akun kanal YouTube ICF TV dan SMI TV. []