Oleh : Timotius Gobay )*

Warganet milenial Papua mendukung penuh penegakan hukum terhadap Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua. Warganet menganggap KST merupakan sumber konflik bagi warga dan selalu menebarkan hoaks, khususnya di media sosial.

Pergerakan Kelompok Separatis Teroris yang merupakan bagian dari KKB rupanya masih menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat Papua dan kedaulatan NKRI di bumi cenderawasih. Mereka yang mengibarkan bendera bintang kejora rupanya masih menginginkan berpisah dari Indonesia dan menghalalkan segala cara untuk menebar teror terhadap warga sipil Papua.

Aksi kekerasan yang kerap terjadi di Papua sepertinya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bahkan dari tahun ke tahun, tercatat telah banyak korban dari aksi penembakan oleh KST.

            Dengan adanya label teroris yang disematkan kepada KKB, tentu pemerintah akan mengetahui siapa pihak yang memberikan suntikan dana kepada mereka.

            Apalagi sebuah tanda tanya muncul ketika diketahui bahwa KKB dapat membeli senjata dan kebutuhan lain, padahal dirinya tidak bekerja.

            Selain itu, berkaitan dengan label teroris, Komjen Pol Paulus Waterpauw terus mengingatkan masyarakat terutama di Bumi Cenderawasih agar tidak salah mengartikan, dimana penyematan label tersebut hanya khusus ditujukan kepada KKB saja.

            Pasalnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan, tetapi juga menyasar kepada warga sipil, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

            Paulus juga menuturkan, saat terakhir kali ke Yakuhimo, dirinya mengetahui seorang pekerja yang sedang membawa batako mendapatkan serangan panah oleh KKB. Setelah jatuh, korban kemudian dihabisi menggunakan kapak.

            Ia mengatakan, KKB sudah memiliki senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat. Minta makanan, minta dana. Mereka melakukan hal tersebut kepada warga Papua, bahkan dengan membakar rumah warga.

            Selaku tokoh Papua, dirinya menilai bahwa konflik di Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum, karena siapapun wajib taat pada aturan negara.

            Oleh karena itu, Paulus mengingatkan, jika nanti sudah diputuskan di pengadilan terhadap pelaku teroris di Papua, kelompok tersebut mendapat konsekuensi besar. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga otak di belakang layar.

            Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, label terorisme itu bagi KKB berarti memenuhi unsur untuk ditindak sesuai UU Terorisme.

            Konsekuensinya, pemerintah wajib untuk mengerahkan seluruh sumber dayanya dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang terukur.

            Pelabelan teroris terhadap KKB tentu saja perlu disosialisasikan secara masif. Selain itu melabelkan teroris terhadap KKB Papua juga tidak akan mendapat masalah dengan dunia internasional.

            Sementara itu Milenial Asli Papua Tadeus Wenda pada Februari 2021 lalu, dirinya menilai bahwa gerakan separatis hanya akan merongrong keutuhan NKRI. Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara secara tegas menolak setiap aksi separatis baik di Papua maupun di Sulut.

            Dirinya juga menghimbau kepada rekan-rekan mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Sulut agar tidak terpancing oleh isu-isu provokasi yang digencarkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

            Dirinya juga berharap agar mahasiswa Papua di Sulut bersama elemen masyarakat lainnya untuk terus mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. 

Beragam provokasi KKB terus dihindari oleh masyarakat Papua, masyarakat juga tidak takut menolak provokasi tersebut karena semakin banyaknya anggota TNI yang berjaga, khususnya di daerah rawan seperti Intan Jaya. 

            Rakyat Papua sadar bahwa KKB hanyalah segelintir orang yang ingin merdeka dari Indonesia. Namun mereka tidak sadar bahwa saat ini wilayah Bumi Cenderawasih telah maju pesat, berkat adanya program otsus dan perhatian pemerintah pusat yang lain.

            Pada kesempatan berbeda, Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, pelabelan teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua mengesahkan kepada semua pihak untuk bersatu memberantas secara cepat, tegas, terukur dan tuntas.

            Sejak KKB dilabeli sebagai kelompok teroris, tentu saja hal tersebut menjadikan seluruh komponen bangsa untuk menyikapi bahwa organisasi teroris itu sebagai musuh bersama yang harus diberantas secara cepat, tegas terukur dan tuntas.

            Reza juga meyakini bahwa perang melawan kelompok teror tidak hanya berperang di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Sehingga warganet dan milenial juga memiliki andil untuk mempertahankan kedaulatan NKRI meski lewat media sosial.

            Kelompok separatis teroris sudah semakin meresahkan, mereka telah terbukti menebarkan ketakutan dengan ancaman dan dan perusakan fasilitas umum, sehingga mereka patut mendapatkan hukuman yang setimpal.

)*Penulis adalah warganet tinggal di Solo

Oleh: Achmad Faisal

Rakyat Papua bersuka cita menjelang 1 Mei. Hari bersejarah ini merupakan hari perayaan kembali bergabungnya tanah Papua ke bumi pertiwi. Peringatan 1 Mei, merupakan penegasan bahwa Papua adalah sah bagian tak terpisahkan dari NKRI. 

Sejarah mencatat, 58 tahun yang lalu, tepatnya 1 Mei 1963, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) resmi menyerahkan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) yang sebelumnya dikuasai Belanda kepada pemerintah Indonesia. Di hari yang sama, bendera Merah Putih kembali dikibarkan di bumi Cendrawasih.

Sementara itu dunia internasional mengakui secara sah Papua bagian Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. 

Sayangnya terdapat kelompok di Papua yang mengingkari sejarah. Mereka sibuk membuat narasi negatif cacat sejarah bergabungnya Papua dengan NKRI yang tidak lain demi ambisis pribadi, merdeka. Padahal, sejarah sudah sedemikian gamblang menjelaskan Papua final NKRI. 

Dikutip dari kompas.com (21/8/2019), Tokoh Pejuang Papua Ramses Ohee di Jayapura menegaskan sejarah masuknya Papua ke NKRI sudah benar. Fakta masyarakat Papua ingin kembali ke Papua tercatat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.

Namun jauh sebelum Pepera, menurut Ramses, keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda daerah lainnya saat Sumpah Pemuda. Ayah Ramses, Poreu Ohee menjadi salah satu pemuda Papua yang hadir ketika Sumpah Pemuda.

Jika kemudian ada pihak yang memutarbalikkan sejarah dan menyangkal fakta integrasi Papua ke NKRI, Ramses menyebutnya sebagai kelompok minim sejarah. Ramses meminta masyarakat Papua mensyukuri keberadaan negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena negara berkontribusi positif bagi pembangunan Papua.  

Tokoh integrasi Papua, Yahya Solossa kepada detik.com pada 14 Mei 2013 mengatakan, banyak kemajuan perkembangan pendidikan dan kesehatan sejak integrasi Papua dengan Indonesia.

Menurut Yahya, riak-riak yang meminta Papua merdeka didatangkan orang Papua sendiri. Otonomi khusus (Otsus) yang sudah diberikan pemerintah pusat diibaratkan oleh Yahya sebagai kunci rumah. Terserah orang Papua mau membuat apa di rumah sendiri. Kalau orang Papua ikut menyelewengkan, sama saja menghancurkan rumah sendiri.

Sementara itu Ketua Pemuda Adat Papua (PAP) Yan Christian Arebo, Wakil Ketua Marianus Komanik, dan Pemuda Mandala Trikora Papua Ali Kabiyai dalam jumpa pers 30 April 2020 menegaskan Papua bagian NKRI. Mereka menolak sebutan 1 Mei adalah aneksasi.

Menurut Ali Kabiyai, tidak ada aneksasi di Papua karena Papua telah terintegrasi dengan NKRI melalui Pepera 1969. Papua sudah sah dalam bingkai NKRI. Papua adalah barometer Kebhinekaan di Indonesia.

Yan Chistian Arebo meminta warga tidak terprovokasi pihak yang akan memanaskan status Papua. Dalam memperingati 1 Mei, Yan  berharap tidak ada gerakan-gerakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan NKRI. Terlebih saat pandemi Covid-19 yang melanda saat ini. 

Sejumlah putra asli Papua pun diabadikan dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Frans Kaisepo diabadikan menjadi Nama Airport di Biak & Gambar uang Rp10 ribu, Silas Papare diabadikan menjadi Nama STISIPOL Jayapura, Marten Indey diabadikan menjadi Nama RS. TNI di Jayapura, dan Johanes Abraham Dimara disimbolkan sebagai Patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng Jakarta yang diresmikan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1962.

)*Penulis adalah pengamat sosial dan politik

JAKARTA – Pemerintah memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada tahun 2021 ini tetap berlangsung secara abnormal ditengah pandemi Covid-19 pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Meski sebelumnya sempat ditunda bahwa pelaksanaan PON XX di Papua sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 yang menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah. Saat ini persiapan terus dikebut oleh Panitia Nasional PON di Papua dan Jakarta.

Untuk suksenya pelaksanaan PON XX di Papua tersebut sejumlah tokoh dan selebritis tanah air menyampaikan dukungannya untuk PON XX Papua. Seperti Andy Hendra Suryaka, Kepala Bandara Letung Kepulauan Anabas yang merupakan daerah terluar Pulau di NKRI itu mendukung penuh PON di Papua.

“Kami sebagai insan penerbangan mendukung penuh PON XX di Papua sebagai wujud koneksitas antar daerah dan persatuan dan kesatuan, Indonesia bisa Papua bisa,” ucap Andy saat dihubungi, Selasa (27/4/2021).

Senada putri asli Papua, Meilanie Osok menyampaikan bahwa sudah sepantasnya Papua bangkit dan bersatu dibawah NKRI dimomen PON XX Papua.

“Torang bisa, Indonesia Maju,” ucap Meilanie.

Bonny Mandolang, JPKP Papua juga menyampaikan dukungannya secara penuh atas PON XX di Papua pada Oktober mendatang.

“Aman dan sukses, Torang Bisa, NKRI,” ucap Bonny.

Sekretaris Jenderal PWRI, Supriyanto Jagad menegaskan tanah Papua yang diberkahi sumber daya alam agar perlu dijaga dan tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan NKRI.

Oleh karenanya kata Supriyanto dengan momen PON XX di Papua sudah selayaknya bumi cendrawasih maju ekonomi nya, maju masyarakatnya atau sumber daya manusianya.

Tak hanya mereka sejumlah selebriti tanah air senior sampai dengan jebolan kontes dangdut pun turut mendukung suksesnya PON di Papua seperti Ike Nurjanah, Risty Tagor, Dedy Dukun, Dul Djaelani, Lia Pecut, Sandy Pas Band, Rizal Jibran dan lainnya yang terangkum dalam video podcasts di akun kanal YouTube ICF TV dan SMI TV. []

Oleh : Rebecca Marian )*

Papua tak diragukan lagi keabsahannya sebagai bagian dari Indonesia. Namun sayang sekali ada pihak yang ngotot untuk memerdekakan Papua. Entah apa yang ada di pikiran mereka, mengapa selalu ingin berpisah? Padahal Papua sudah resmi menjadi bagian dari NKRI, sejak tahun 1969.

Provinsi Papua dan Papua Barat sering digoda oleh kelompok separatis yang mengesalkan. Mereka membuat aksi teror, baik ke warga sipil maupun aparat, dengan tujuan untuk mendapat dukungan dalam memerdekakan Papua. Menurut mereka, pemerintah saat ini tidak sah, dan lebih baik membentuk Negara Federal Papua Barat.

Padahal OPM salah saat menggugat kemerdekaan Papua. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Papua sudah fix bagian dari Indonesia. Hubungan Papua dengan Indonesia sudah final, karena Papua adalah bagian dari NKRI. Dalam artian, tidak ada lagi yang bisa menggugat kemerdekaan Papua, karena sudah terintegrasi sejak puluhan tahun lalu.

Pernyataan Mahfud ini menegaskan posisi Papua sebagai provinsi di Indonesia. Memang Provinsi Irian Jaya (sekarang jadi Provinsi Papua dan Papua Barat) baru bergabung jadi wilayah NKRI setelah Pepera, tahun 1969. Namun statusnya sah, karena bekas jajahan Belanda otomatis jadi wilayah Indonesia, menurut hukum internasional.

Mahfud juga menjelaskan bahwa otonomi khusus di Papua pada tahun 2021 bukan diperpanjang. Karena program ini tak pernah dihentikan sejak tahun 2001. Yang diperpanjang adalah dana otsus, bukan programnya.

Ketika ada otonomi khusus maka akan menguntungkan warga Papua. Karena ada aturan bahwa gubernur, wakil gubernur, walikota, dan wakilnya, harus OAP (orang asli Papua). Sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri dan diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat.

Jika ada aturan seperti ini, masihkah merasa Papua dijajah oleh Indonesia? Di Bumi Cendrawasih, masyarakatnya sudah diberi dana otsus, juga pemberian kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Jika sudah banyak yang diberi, mengapa OPM masih bergejolak dan ngotot untuk merdeka? Seharusnya mereka lebih mementingkan logika, bukan emosi.

Begitu pula ketika ada yang memplokamirkan kemerdekaan Papua seperti Benny Wenda, maka ia yang sebenarnya sedang melanggar hukum internasional. Tidak ada tuduhan pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan oleh Benny cs. Karena rakyat Papua merasa nyaman-nyaman saja menjadi warga negara Indonesia.

Tuduhan pelanggaran HAM di Papua hanya hoax yang sengaja disebar demi meraih simpati dari dunia internasional. Jika ada anggota OPM yang tertangkap lalu dibui, atau kena tembakan, maka itu hal yang wajar. Karena ia berani melawan penegak hukum. OPM dan KKB yang rata-rata menyerang duluan, dan ketika dilawan, maka tindakan aparat sudah benar.

Bagaimana bisa ketika ada anggota OPM atau KKB yang kena pelor lalu dituduh menjadi korban hak asasi manusia? Sedangkan faktanya, ia memiliki senjata tajam dan berniat ingin menyerang aparat, karena menganggap mereka sebagai penjajah di Papua. Aparat hanya melaksanakan tugasnya, demi menjunjung tinggi kedaulatan NKRI.

Papua sudah fix jadi bagian NKRI. Tidak ada yang mampu memisahkan keduanya, karena sudah sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional. OPM dan KKB hanya berulah dan mencari sensasi. Jika benar mereka ingin menjadi pemimpin Papua, apakah memiliki kapabilitas? Harus dilihat dari segi pendidikan, pengalaman, dan kemampuan, bukan sekadar nafsu ingin berkuasa dan memisahkan Papua dari Indonesia.

Jangan ada lagi yang menyebut tentang kemerdekaan Papua. Karena faktanya masyarakat di Bumi Cendrawasih bahagia menjadi bagian dari Indonesia. Mereka tidak mau memisahkan diri dari NKRI karena memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Juga membenci OPM karena sring bertindak melampaui batas, demi memenuhi ambisi memerdekakan Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Papua dan Papua Barat sudah sah jadi bagian Indonesia. Baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional. Tidak ada yang mampu menggugat kemerdekaan Papua atau membentuk Republik Federal Papua Barat. Karena warga sipil Papua juga cinta NKRI dan tidak mau diajak merdeka oleh OPM dan KKB.

Papua adalah provinsi yang paling bungsu, yang bergabung dengan Indonesia di tahun 1969. Rakyat Papua resmi menjadi WNI setelah diadakan Pepera (penentuan pendapat rakyat) dan mayoritas mereka ingin ikut Indonesia daripada Belanda. Sehingga ketika ada pihak yang menggugat kemerdekaan Papua, mereka sudah terlambat selama lebih dari 50 tahun.

Mengapa ada organisasi seperti OPM yang ngotot ingin merdeka? Pertama, mereka tidak mempercayai hasil Pepera, karena percaya saat itu ada manipulasi (padahal bukan). Kedua, mereka merasa Papua sedang dijajah oleh Indonesia. Padahal masyarakat di Bumi Cendrawasih yang sukarela untuk menjadi WNI, dan mereka tidak merasa dijajah oleh pemerintahan pusat.

Ondo Yanto Eulay, putra dari tokoh Papua Dortheys Eulay (alm) menceritkan kronologis Pepera. Setelah ada hasil yang keluar, maka langsung diserahkan ke Sekjen PBB, lalu disahkan oleh Dewan PBB. Dengan begitu, Papua sudah sah menjadi bagian dari Indonesia.

Lagipula, menurut hukum internasional, seluruh bekas jajahan Belanda di nusantara menjadi bagian dari Indonesia. Karena dulu Papua dijajah oleh tentara VOC, maka otomatis ia menjadi wilayah Indonesia. Ketika ada yang menggugat kemerdekaan Papua, maka sama saja ia menentang hukum internasional dan juga Dewan PBB.

Bagaimana bisa OPM berpikir bahwa Papua dijajah oleh Indonesia, sehingga mereka ingin mendirikan Republik Federal Papua Barat? Logikanya, jika Papua dijajah, tidak akan ada infrastruktur megah seperti Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, atau tol laut yang akan menolong warga dalam memperoleh sembako dengan lebih mudah. Mereka kehilangan akal dan menuduh seenaknya.

Drama kemerdekaan Papua terjadi lagi ketika beberapa saat lalu ada Benny Wenda yang memplokamirkan kemerdekaan Papua. Padahal saat itu posisinya ada di London, sehingga malah ditertawakan oleh banyak orang. Bagaimana bisa proklamasi dilakukan di tempat yang jauh dari Bumi Cendrawasih?

Selain itu, OPM sendiri juga keberatan dengan klaim Wenda sebagai Presiden Papua Barat. Juga mengirimkan mosi tidak percaya. Sungguh ini bagaikan opera sabun, di mana kedua belah pihak berebut kekuasaan semu. Padahal Wenda sudah kehilangan status WNI dan ia sekarang seorang warga negara Inggris. Sehingga klaim sepihaknya sangat tidak sah di mata hukum internasional.

Ketika mereka berseteru, maka menunjukkan bahwa kelompok separatis amat mudah terpecah-belah. Masyarakat Papua tidak mempedulikan kehebohan yang mereka buat sendiri, karena kenyatannya lebih banyak yang cinta NKRI. Semua WNI di Papua sangat nasionalis dan tidak mau jika diajak masuk ke OPM.

Masyarakat Papua memahami bahwa sejak dulu mereka adalah bagian dari Indonesia. Buktinya, saat sumpah pemuda, ada 2 orang perwakilan dari Jong Papua yang datang jauh-jauh ke Jawa demi menghadiri acara itu. Berarti sejak 1928 para pemuda Papua sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Indonesia.

Tidak ada yang mampu merusak keutuhan Papua, meski kelompok separatis terus menggila. Mereka bisa saja mengklaim kemerdekaan, hanya saja tidak sah di mata hukum internasional. Justru tindakan itu menjadi hal yang memalukan karena menunjukkan nafsu berkuasa OPM.

Papua sudah fix bagian dari Indonesia, baik menurut hukum nasional maupun internasional. Jangan ada yang menyinggung tentang kemerdekaan Papua. Karena kebanyakan yang memantik isu adalah orang asing. Sementara warga sipil di Bumi Cendrawasih kenyataannya tidak mau berpisah dari Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Menko Polhukam Mahfud Md berbicara tentang hubungan Papua dengan NKRI sudah final. Mahfud mengatakan pemerintah akan mempertahankan Papua dengan segala biayanya, dari sosial, politik, hingga anggaran keuangan. Mahfud mengatakan saat ini kasus di Papua terdapat beberapa isu, di antaranya hubungan NKRI dengan Papua yang kerap dipersoalkan terutama oleh Organisasi Papua Merdeka dan gerakan separatis lainnya. Mahfud menegaskan keutuhan NKRI dan Papua sudah bersifat final.

“Maka ingin kami tegaskan bahwa hubungan Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah bersifat final, final tidak bisa diganggu gugat dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan, sosial, ekonomi, politik, dan keuangan sekalipun akan kita pertahankan hubungan Indonesia dengan NKRI sebagai hubungan final”.

Sebab, Mahfud menilai keabsahan Papua bergabung dalam NKRI tertera dalam Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969 yang disahkan Majelis Umum PBB. Mahfud menyebut, berdasarkan Pepera itu, bersatunya Papua dengan NKRI bisa dipertahankan dengan kekuatan militer dan politik.

“Jadi Majelis Umum PBB pada waktu itu ya sudah menyatakan hasil Pepera bulan Agustus 1969 itu sudah final, bisa dipertahankan dengan kekuatan militer, kekuatan politik, dsb, oleh NKRI melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504, final”.

Kemudian Mahfud menilai saat ini dunia internasional tidak banyak menyoroti tentang isu Papua merdeka. Mahfud menyebut, sebelumnya, Timor Leste masuk ke dalam daftar Komite 24 yang dapat memperjuangkan kemerdekaan, sedangkan saat ini Papua tidak masuk dalam Komite 24.

Sementara itu, salah satu tokoh adat Papua, Yanto Eluay, menegaska bahwa keberadaan Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Sebagai seorang Ondofolo Besar di wilayah adat Tabi, Ondo Yanto dengan tegas mengatakan bahwa proses penentuan pendapat rakyat (pepera) sudah dilakukan dan hasilnya adalah final.

“Pepera sudah final. Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia dan putra putri dari tokoh-tokoh Dewan Musya
warah Papua (DMP) siap mengawal dan menjaga hasil Pepera 1969,” ujar Yanto Eluay yang juga putra mendiang Theys Eluay. Semoga Bermanfaat (*)

Sejumlah pihak tidak sepakat dengan istilah NKRI bersyariah. Sebab menurutnya Indonesia tanpa dikatakan atau ditambahkan istilah syariah, sudah melaksanakan sesuai ‘syariah’.

Menko Polhukam, Mahfud MD mengaku pernah berdialog dengan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono, Wapres RI Jusuf Kalla terkait negara. Menurut Mahfud, para tokoh beranggapan Indonesia negara berketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara agama tertentu.

“Kita sering dialog pikirannya sama negara ini nyaman, aman harus dipelihara bersama-sama sebagai negara kebangsaan, negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan beragama tertentu, tapi berketuhanan Yang Maha Esa sehingga seluruhnya harus rukun dan damai,” kata Mahfud, di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penyebutan istilah Indonesia bersyariah dengan pedagang ikan yang memasang plang di pasar ikan. Menurutnya, para pembeli sudah tahu pedagang tersebut akan menjual ikan, tanpa harus menuliskan label ‘menjual ikan’.

Oleh: Tyo Prasetyo (Warganet Kota Surabaya)

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan ajang lompatan anak bangsa dari berbagai daerah dalam menunjukkan prestasi untuk negeri agar dapat berbicara di kancah internasional serta dapat membawa merah putih di podium tertinggi. Bukan hanya itu, PON mampu menjadi ajang promosi wilayah daerah serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan PON XX Tahun 2021 yang akan berlangsung di Papua akan diselenggarakan di 4 wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika.

Meski diundur setahun dari jadwal semula, akibat pandemi Covid-19, namun adanya ajang ini tetap bermanfaat bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih. Mereka juga bangga karena dipercaya jadi tuan rumah di acara akbar tersebut.

PON sangat penting bagi Papua karena akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua, maupun meningkatnya ekonomi masyarakat, karena kesuksesan PON tidak hanya sebatas sukses penyelenggaraan, tetapi memberikan kesempatan para anak bangsa bertalenta untuk menunjukan bakti terbaiknya bagi NKRI.

Selain itu, PON XX Papua juga dapat berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat setelah sebelumnya sempat lesu karena pandemi. Masyarakat di kampung-kampung bisa menjajakan aksesoris khas lokal Papua atau menjual makanan-makanan khas lokal Papua di tempat-tempat wisata.

Suksesnya penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Papua diharapkan memberi dampak positif terhadap Indonesia melalui karakter bangsa yang dibangun lewat olahraga serta menunjukkan semangat optimisme dan yakin Indonesia akan bangkit dari pandemi setelah meratanya program vaksinasi Covid-19.

Dengan berbagai dampak positif dari penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Papua, sepatutnya seluruh masyarakat termasuk warganet di jagat media sosial ikut mendukung lancarnya penyelanggaran PON XX tersebut, sebagai wujud persatuan dan kesatuan bahwa Papua adalah Indonesia, Papua Damai, Papua Hebat dan Sukses menuju Indonesia Maju.

Oleh : Lukman Hudaya (Warganet Tangerang)

PON XX tahun 2021 ini dapat mengangkat martabat Papua di mata Internasional bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang di dalamnya terdapat banyak kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Isu-isu negatif yang kerap ditujukan kepada Papua bisa berubah ke isu positif, bahwa yang selama ini diberitakan hanyalah cara oknum untuk mendiskreditkan Indonesia melalui Papua.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang sempat tertunda, akhirnya akan dilaksanakan pada Oktober 2021 mendatang. Meskipun di tengah krisis pandemi seperti sekarang, namun kesulitan tersebut dapat diatasi dengan berbagai alternatif yang ada. Seperti tidak adanya penonton secara langsung karena riskan terjadinya penyebaran Covid-19 yang meluas. Meski begitu, masyarakat tetap bisa menikmati melalui live streaming yang telah disediakan.

Melalui tagline “Torang Bisa”, PON XX 2021 memiliki tujuan untuk menunjukkan kemajuan pembangunan Papua secara merata. Sedangkan logo PON XX yang memiliki tiga buah segitiga runcing mencirikan gunung-gunung di Papua yang asri nan indah. Tak hanya itu, PON XX 2021 Papua memakai logo bergambarkan Stadion Papua Bangkit yang merupakan simbol olahraga di Bumi Cenderawasih.

Informasi terkini sudah ada sekitar 21.338 orang total peserta dan perangkat pertandingan PON akan datang ke Papua. Hal tersebut membuktikan bahwa antusias peserta untuk meramaikan ajang ini sangatlah tinggi. Pandemi Covid-19 benar-benar tidak menjadi penghalang bagi peserta demi bertanding secara sehat, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Keindahan Papua membuktikan bahwa Papua merupakan kebanggaan masyarakat Bumi Cenderawasih dan seluruh masyarakat Indonesia sebagai komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Di samping itu, PON XX Papua bisa menjadi wadah masyarakat Indonesia untuk terus berprestasi bahkan hingga menembus kancah Internasional. Tidak hanya itu, ajang ini juga dapat menjadi pembuktian bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang terpandang karena prestasinya.

Oleh : Rizal Arifin*

Bhinneka Tunggal Ika merupakan dogma absolut dalam keberagaman bangsa Indonesia. Bahwa diantara karakterisitik setiap entitas bangsa, adalah Indonesia suatu kesatuan utuh yang tidak akan terpisahkan selamanya. Dengan demikian, diperlukan internalisasi nilai-nilai Pancasila guna menguatkan persatuan bangsa.

Di dalam pancasila terdapat nilai-nilai dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah diIndonesia. Pancasila dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa dalam kebebasan beragama tersebut. Utamanya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian menjiwai pasal 28 E ayat 1 dan pasal 29 sebagai dasar hukum hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kebebasan beragama.

Ideologi Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang memiliki arti yaitu ideologi yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman, dinamis, sistem pemikiran yang terbuka, dan hasil konsensus masyarakat. Oleh karenanya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila muncul pada saat minimnya kesadaran masyarakat untuk bersatu, kesadaran ini muncul dari kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang besar dalam membentuk bangsa yang besar. Hakekatnya fungsi Pancasila tidak berubah dan tidak boleh untuk diubah, dalam artian harus tetap sebagaimana yang dirancang oleh pendiri bangsa sebagai pedoman bangsa, dasar negara, dan sebagai ideologi Negara.

Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi dan menekan arus radikalisasi di era globalisasi, bangsa Indonesia perlu optimis agar dapat bertahan sampai masa akan datang, masyarakat harus dibimbing dan selalu diberikan sosialisasi untuk merektualisasi nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi penyangga atau pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran ideologi Pancasila dalam menekan dan menghambat radikalisme di Indonesia menjadi hal penting dalam mewujudkan bangsa yang berkemajuan yang mampu menjalankan tatanan kenegaraan berdasarkan landasan nilai-nilai dasar Pancasila.

Maraknya aksi kekerasan, gerakan separatis dan tindakan radikal yang mengusung semangat agama dan ideologi tertentu sangat mengkhawatirkan. Indonesia sebagai negara yang besar memiliki berbagai tantangan yang besar yaitu adanya semangat primordialisme yang sempit, oleh karena itu aksi kekerasan seringkali muncul dan menggunakan nama agama tentu saja cukup bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Isu lama yang kerap muncul ke permukaan yaitu keinginan beberapa kelompok yang ingin menegakkan kembali syariat islam dan khilafah islamiyah sebagai hukum negara, padahal kontroversi soal negara islam secara ideologi politik maupun sebagai sebuah dasar negara mendapat penolakan dan resistensi oleh semua elemen bangsa.

Perumusan ideologi Pancasila yang digagas oleh founding father telah menetapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang telah diterima oleh semua golongan dan semua kelompok kepentingan karena Pancasila mempunyai kemampuan untuk mempersatukan masyarakat yang plural yang memiliki potensi besar dalam konflik dan perpecahan.

Bagi negara-negara maju ideologi bukanlah masalah yang perlu di pertimbangkan, berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia implementasi ideologi Pancasila seringkali menjadi persoalan bangsa. Maraknya perkembangan aksi radikalisme di Indonesia termasuk radikalisme agama harus mampu dikendalikan, lebih lanjut penyebaran paham radikal telah memasuki kalangan remaja sehingga penyebaran paham radikal bisa tumbuh dengan pesat. Tumbuh pesatnya perkembangan dan penyebaran paham radikal dalam umat muslim disebabkan karena minimnya pemahaman agama dan nilai-nilai Pancasila sehingga dengan mudah untuk melakukan tindakan kekerasan bahkan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku hanya berpegang kepada hadist-hadist doif dan buku-buku perjuangan yang hanya dipahami secara literal, harfiah dan skriptual sehingga menimbulkan pemikiran yang sesat.

Implementasi lima nilai dalam tubuh Pancasila merupakan semangat kebersamaan untuk menjaga persatuan dari kejahatan kaum-kaum radikal dan terorisme. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan ide-ide keseluruhan, manusia yang menjalani kelima nilai tersebut akan memelihara sikap solidaritas antar manusia dan persatuan akan diletakkan diatas perbedaan. Maka, penekanan dalam memahami nilai-nilai ideologi Pancasila haruslah terus digemborkan Karena kemajemukan Bangsa Indonesia dapat menjadi pemicu perpecahan dan gerakan radikal yang mengancam keamanan nasional.

*Penulis merupakan Pegiat Forum Muda Bhinneka