suaratimur.id – Sejumlah kalangan terus memberikan sorotan terhadap wilayah di Papua, terkhusus terhadap daerah pegunungan yang kerap bergejolak karena tindakan kelompok separatis yang terus menunjukkan eksistensinya melalui sejumlah gangguan keamanan maupun tindakan penyerangan yang menimbulkan korban jiwa.

Anggota DPR Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan bahwa perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur Papua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat. Seharusnya kelompok separatis mendukung kebijakan tersebut karena memiliki peluang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Sementara itu, Direktur Political and Publicy Studies (P3S), Jerry Massie menilai bahwa diperlukan pendekatan dan lobi agar situasi dan kondisi di Papua stabil. Pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap ampuh. Masyarakat Papua pada dasarnya adalah orang baik, sehingga pendekatan tersebut bisa dilakukan lewat pada kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi. Komunikasi dan diplomasi budaya juga harus terus dikedepankan. Pemerintah harus mengetahui dan memahami kenapa terjadi gejolak dan pergolakan di Papua.

Kelompok Separatis yang Masih Terus Berulah

Untuk diketahui bahwa di tengah upaya pemerintah melalui aparat keamanan dengan melakukan sejumlah kebijakan dan pendekatan dalam upaya memberantas kelompok separatis dan teroris di Papua. Beberapa gangguan keamanan masih terjadi dilakukan oleh kelompok tersebut meliputi sejumlah wilayah. Terbaru, dalam tiga hari secara berurutan, eksistensi kelompok yang memiliki misi melepaskan diri dari Indonesia tersebut seakan ingin terus ditunjukkan.  

Proses evakuasi seorang sopir truk bernama Nober Palintin yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah diserang oleh kelompok separatis di Distrik Gome Kabupaten Puncak mendapat gangguan. Sejumlah aparat yang melakukan evakuasi dihujani tembakan dari kejauhan. Kejadian tersebut berlangsung di sekitar bandara Ilaga saat korban akan diterbangkan menuju Kabupaten Mimika.

Gangguan keamanan dari kelompok separatis juga dilakukan terhadap pesawat Asian One dan tiga pesawat lainnya yang akan mendarat di Bandara Aminggatu Ilaga. Insiden tersebut terjadi pada Jumat pukul 09:30 WIT menyebabkan total empat pesawat memutuskan untuk tidak mendarat demi alasan keselamatan awak pesawat dan penumpang. Pesawat terpaksa kembali ke Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika. Pasca peristiwa tersebut, kegiatan operasional di Bandara Ilaga terpaksa dihentikan. Para pegawai juga diminta kembali ke rumah untuk mengantisipasi adanya aksi susulan dari kelompok separatis di area bandara. Tidak ada korban jiwa ataupun benda dalam insiden tersebut.

Usai menyerang pesawat di Bandara Aminggaru Ilaga, Kelompok separatis juga membakar perumahan guru SMA Negeri 1 di Kampung Wako, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua pada Jumat 13 Mei 2022 malam. Merespon hal tersebut personel Satgas Operasi Damai Cartenz dipimpin Kanit Tindak Ipda Krstofol R Lewirissa kemudian menuju lokasi, namun sudah tidak ditemukan pergerakan dari kelompok separatis. Bersama warga, aparat kemudian memadamkan api yang membakar perumahan guru tersebut. Api tuntas dipadamkan pada pukul 19:20 WIT.

Pola Balas Dendam Secara Berulang

Hampir dipastikan bahwa sebagian besar tindakan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis Papua selalu berkaitan dengan sebab akibat yang dialami sebelumnya. Setiap adanya bagian dari kelompok tersebut yang terluka atau tertembak, berbuntut dengan kejadian penyerangan yang dilakukan di kemudian hari. Mirisnya, sebagian menyasar pada warga sipil yang tidak tahu menahu akar masalahnya.

Di sisi lain, adanya penindakan tegas dari aparat berdampak pada semakin melemahnya kekuatan dari para anggota kelompok separatis. Terlebih, secara perlahan namun pasti, aparat telah melumpuhkan sosok para pemimpin mereka yang selama ini menjadi panutan. Viralnya penyergapan markas anak buah Lekagak Telenggen bernama Lesmin Walker yang kemudian disergap oleh aparat menjadi perhatian banyak pihak sekaligus kewaspadaan dari para anggota kelompok separatis sendiri.

Kabar yang tak kalah gempar adalah saat penyergapan Lesmin Walker, Panglima Lekagak Telenggen juga kemudian lari terbirit-birit untuk menghindari kejaran aparat. Sejak penyergapan markas Lesmin, markas komandan operasi Kelompok Separatis di Intan Jaya tersebut dikuasai oleh TNI Polri. Dari penguasaan markas tersebut ditemukan sejumlah dokumen penting terkait Papua merdeka. Sejumlah hal yang rahasia, kini juga telah diketahui oleh aparat TNI Polri. Namun, dampak paling menonjol pasca kejadian tersebut adalah sikap brutal demi sebuah tindakan balas dendam oleh anggota yang tersisa.

Beberapa Masukan Publik dalam Penanganan Kelompok Separatis di Papua

Berangkat dari adanya gangguan keamanan dan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris di Papua dan tergolong masif. Publik memberikan masukan terhadap negara untuk bersikap terutama kepada aparat dalam upaya dan strategi menumpas kelompok yang memiliki misi kemerdekaan tersebut, tentunya melalui kacamata masing-masing.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institue, Hendardi memberikan masukan terkait gangguan keamanan yang terus berulang, pemerintah harus serius merespon secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua, sebab jika tidak, eskalasi perlawanan kelompok separatis pasti meningkat. Pemerintahan Jokowi harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua. Dalam konteks tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan pasca pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak. Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka. Kemudian, dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap kelompok separatis. Sebaliknya, seluruh elite politik harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan.

Selain itu, Komisioner Komnas HAM 2017-2022, Beka Ulung Hapsara memberikan masukan bahwa penyelesaian kelompok separatis di Papua bisa dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, tidak hanya dari aparat keamanan namun juga dari perangkat desa dan masyarakat sipil. Setelah itu kemudian melakukan studi komprehensif dari aspek ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Studi komprehensif tersebut diharapkan bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang di Papua. Terakhir, ialah melibatkan orang-orang Papua dalam membicarakan solusi penyelesaian permasalahan di Papua, sehingga solusi yang didapatkan bisa membuat seluruh pihak merasa aman dan nyaman untuk melaksanakan dan menerima.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang baru saja menjalankan tugas, dalam pernyataannya terkait permasalahan kewilayahan akan menggunakan dialog dan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua Barat. Dirinya juga akan segera bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjalankan agenda di daerah, antara lain bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan para penyelenggara secara umum di Papua Barat. Kerja sama juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Satu demi satu dukungan terus mengalir dan ditunjukkan oleh berbagai pihak terkait rencana pemerintah dalam pemekaran wilayah di Papua melalui kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kebijakan yang saat ini masuk dalam tahap pembahasan sempat menuai pro kontra pada tingkat akar rumput. Kesimpangsiuran informasi dan sosialisasi menjadi salah satu kendala dari pemerintah yang harus dievaluasi secara bersama dan menyeluruh.  

Salah satu dukungan DOB ditunjukkan oleh mantan tokoh gerakan separatis Papua, Nicholas Messet yang menyatakan bahwa sudah saatnya Papua dimekarkan dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran yang berdasar pada tujuh wilayah adat tersebut merupakan berkat yang Tuhan berikan untuk masyarakat Papua. Melalui pemekaran tersebut, maka seluruh masyarakat memiliki tanggungjawab masing-masing untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan ketentuan DOB.

Dirinya kembali menegaskan bahwa Papua sudah final melalui pengakuan Dewan Keamanan PBB pada 19 November 1969 lalu. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Kebijakan DOB harus disambut dengan gembira karena jika terdapat provinsi baru maka pembangunan bisa menyentuh masyarakat hingga ke pelosok. Jika kemudian terdapat pihak yang mempeta-petakan maka indikasinya adalah ingin lepas dari NKRI. Menjadi pembelajaran bersama, bahwa hingga saat ini masih terdapat pemikiran dari sejumlah pihak yang menganggap bahwa Papua hanya milik Orang Papua Asli (OAP). Padahal sejatinya, seluruh masyarakat yang tinggal di Papua berhak dan bertanggungjawab terhadap kemajuan Papua dalam berbagai bidang. Dalam upaya mewujudkannya, pemerintah juga harus menyiapkan SDM Papua untuk bisa berkarya dan menjadi sukses dengan tidak mengharap seperti uang jatuh dari langit. Telah habis mimpi, sekarang bagaimana kita kerja untuk negeri sendiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri.

Mantan Petinggi OPM yang Kini Mendukung NKRI

Untuk diketahui bahwa Nicholas Messet dulunya merupakan mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Melihat posisinya tersebut, jelas dirinya bukanlah orang biasa. Namun kini, ia telah kembali membela Indonesia. Khususnya hal-hal yang mengenai permasalahan Papua. Tak hanya itu, Nick juga menjadi Konsulat Kehormatan Negara Nauru di Jakarta. Terdapat fakta menarik darinya, bahwa isu mengenai Papua ternyata tidak banyak negara yang menanggapi dalam sidang umum PBB. Hanya negara-negara kecil yang selalu ingin mengangkat permasalahan Papua di sidang umum PBB, seperti Vanuatu, Palau dan Marshall Island.

Dalam sejumlah kesempatan Ia juga menegaskan, bahwa Benny Wenda yang selama ini getol memperjuangkan kemerdekaan Papua juga tidak terlalu aktif seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disinyalir karena semakin banyak dari mereka yang sadar, bahwa usaha memisahkan Papua dari Indonesia tak lebih dari hal sia-sia. Terbukti, upaya sebagian pihak oposisi mengangkat isu mengenai Papua di Sidang sekelas PBB, nyatanya ditolak oleh banyak negara.

Pemuda Papua Jangan Mimpi Merdeka atau Lepas dari NKRI

Menjawab sejumlah argumen oleh kelompok separatis yang hingga kini masih berupaya untuk keluar dari Indonesia dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah kemerdekaan. Dirinya secara tegas mengatakan bahwa anak muda masa kini tidak perlu bermimpi bahwa Papua akan merdeka seperti yang dilakukannya selama 40 tahun lalu dan berakhir dengan sia-sia. Menurutnya disebut merdeka adalah jika sudah mendapat pekerjaan, baru bisa berpikir bahwa dunia ini besar. Namun jika hanya bermain dan berpikir togel tanpa bisa membantu orang lain, maka merdeka hanyalah slogan belaka.

Terkait itu, dirinya juga teringat dengan nasihat yang diberikan oleh mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta bahwa negara Indonesia besar sekali, kita harus bangga karena berada dalam negara besar, sementara kalau melepaskan diri kemudian berada di luar, tidak ada pihak yang mau mendengar. Banyak contoh negara kecil yang tidak banyak pihak yang mau mendengar. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemuda Papua saat ini adalah belajar, belajar, dan belajar. Karena dengan begitu maka hal baik akan didapat, bukan saja di Indonesia namun di seluruh dunia.

Wali Kota Jayapura Sebut DOB Memperpendek Rentan Kendali Pelayanan Kepada Masyarakat

Sebuah penjelasan terhadap dukungan DOB juga diberikan secara tegas oleh Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano. Menurutnya pembentukan DOB Papua adalah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. DOB dilakukan untuk memperpendek rentan kendali pelayanan kepada masyarakat, terjadinya pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat pun tercipta dan kemajuan pembangunan menjadi tidak hanya tertumpu di Kota Jayapura saja. Di samping itu, penolakan DOB dan Otsus hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin merdeka yang tidak sepihak dengan Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan termasuk menyusup dalam aksi penolakan DOB dengan misi akhir melepaskan diri dari NKRI.

Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Melalui Persekutuan Gereja di Papua

Secara umum, dalam upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, sejumlah kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai mekanisme dan pendekatan. Terbaru, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP), yang mana keberadaannya dekat dengan masyarakat, mendukung sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua. Selain itu, di tengah pluralisme yang ada, PGGP diharapkan dapat menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan menjadi mediator apabila terjadi konflik. Para pemuka agama juga diharapkan tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, pemuka agama yang memiliki jamaah dan tutur katanya didengar oleh masyarakat dapat menjadi penentu dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah masyarakat.

Tindakan responsif pemerintah tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Diantaranya, Ketua PGGP Papua Barat, Sherly Parinussa yang menyatakan optimisme dan dukungannya terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran tokoh agama dan pendeta akan menopang percepatan pembangunan Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pasukan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan KST (Kelompok Separatis dan Teroris) dipukul mundur oleh TNI, di daerah Yahukimo, Papua. Keberhasilan ini membuat masyarakat lega, sehingga diharapkan Papua akan kembali damai.
Selama ini keamanan di Papua sediki terusik oleh KST, yang merupakan kaki tangan OPM.
Mereka sengaja menyerang baik warga sipil maupun aparat, dengan tujuan menunjukkan kekuatan dan memperjuangkan referendum. Padahal sebenarnya yang mereka perjuangkan adalah sebuah kesalahan besar, karena masyarakat Papua sendiri tidak mau diajak membelot dan membuat republik federal papua barat.

Untuk memberantas KST maka ada pasukan khusus bernama Satgas Nemangkawi yang ditugaskan untuk memberantas mereka. Tanggal 27 november 2021 Satgas Nemangkawi berhasil menangkap pentolan KST bernama Demius Magayang alias Temius Magayang di Jalan Gunung Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menyatakan bahwa Demius Magayang merupakan komandan operasi KST kodap XVI wilayah Yahukimo dan masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam rentetan kasus pembunuhan di wilayah Dekai, Yahukimo.
Kombes Pol Ahmad Musthofa melanjutkan, salah satu kasus yang melibatkan Demius Magayang adalah pembunuhan terhadap 2 anggota satgas Pamrahwan 432/SWJ. Demius juga terlibat di pembunuhan di jalan bandara tanggal 18 mei 2021, penyerangan terhadap aparat dan ada korban luka-luka, dan masih banyak kasus lainnya.

Saat Demius Magayang dibekuk maka ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan, 8 butir amunisi, handy talkie (HT), dompet, pisau, kalung, dan rokok. Dari barang bukti ini maka bisa ditelusuri dan akhirnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. KST juga akhirnya diketahui punya sistem operasi karena punya handy talkie dan dari situ bisa ditelusuri mana HT lain, yang sedang dipegang oleh anggota KST lainnya.

Keberhasilan Satgas Nemangkawi dalam memukul mundur pasukan KST dan OPM adalah sebuah prestasi besar. Pasalnya, jelang ulang tahun OPM, mereka memang turun gunung dan selalu membuat kerusuhan dan berakhir pada peristiwa berdarah. Namun Satgas Nemangkawi berhasil membekuk pentolan KST dan mencegah pembunuhan berikutnya.

Saat Demius Magayang tertangkap hidup-hidup maka ia bisa diintrogasi dan akhirnya mendapat informasi, misalnya di mana markas KST selanjutnya? Pasalnya, markas KST ada banyak dan letaknya tersembunyi, karena mereka biasa bergerilya di hutan dan pegunungan. Jika ada pentolan KST yang tertangkap maka ia bisa jadi informan, dan dilakukan penyerangan ke markas mereka oleh Satgas Nemangkawi.

Demius juga bisa diinterogasi bagaimana ia bisa mendapatkan senjata api rakitan? Padahal di Indonesia, warga sipil tidak boleh memegang pistol atau senjata api jenis lain, karena melanggar hukum. Jika ia punya senjata api tentu dari pasar gelap dan bisa ditelusuri siapa yang menjualnya, dan black market senjata bisa dibongkar habis-habisan, karena menyuplai senjata ke kelompok teroris juga melanggar hukum.

Kesigapan Satgas Nemangkawi sangat dipuji oleh masyarakat. Pasalnya, KST sudah melanggar batas dengan menembak tak hanya aparat tetapi juga warga sipil, padahal mereka tidak bersalah. Jika ada penangkapan anggota KST oleh satgas maka masyarakat optimis KST akan cepat bubar.

Ketika pentolan KST tertangkap maka masyarakat bergembira karena mereka tak lagi takut akan teror dari kelompok separatis tersebut. Warga sipil juga mengapresiasi kerja keras Satgas Nemangkawi dalam memberantas KST, agar Papua lebih damai tanpa OPM dan KST. Semoga semua anggota KST tertangkap dan mereka bubar dengan sendirinya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Moses Waker )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai manuver gerombolan separatis Papua menjelang Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM) 1 Desember yang biasanya diwarnai oleh aksi kekerasan. TNI/Polri pun berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dan menjaga kedamaian di Papua.

Papua adalah bagian dari Indonesia dan hal ini tidak terbantahkan lagi, karena sudah sah secara hukum negara dan hukum internasional. Menurut hukum internasional, bekas jajahan Belanda, termasuk Papua (dulu Irian Jaya), menjadi wilayah NKRI. Akan tetapi hal ini ditentang keras oleh OPM karena mereka tidak setuju akan hasil pepera dan ingin memerdekakan diri.

OPM memang selalu ngotot untuk merdeka, walau Pepera sudah berlalu berpuluh tahun lalu. Padahal hasilnya sudah dipastikan sah, dan masyarakat Papua juga sangat cinta Indonesia. Namun OPM tetap kukuh, dan selalu menggunakan cara kekerasan. Mereka mengutus KST (dulu KKB) agar menakut-nakuti warga dan menyerang aparat keamanan.

Jelang ulang tahunnya tanggal 1 Desember, OPM menjadi makin dijauhi dan ditakuti, karena biasanya turun gunung alias meninggalkan markas dan beraksi di tengah pemukiman masyarakat. Sehingga keamanan masyarakat menjadi prioritas dan anggota Polri berusaha keras agar tidak ada korban. Warga sipil wajib dijaga agar suasana tetap kondusif.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri memastikan keamanan rakyat di Bumi Cendrawasih jelang ulang tahun OPM. Kondisi di lapangan terus dipantau, agar tidak ada anggota kelompok pemberontak itu yang mengganggu masyarakat. Untuk menjaga kondusivitas maka personel Polri yang diterjunkan di tengah pemukiman dantempat-tempat publik akan ditambah.
Masyarakat diminta tidak kaget, karena banyaknya jumlah anggota Polri bukan untuk menangkap, melainkan untuk menjaga keamanan. Pencegahan perlu dilakukan, agar jangan sampai ada kerusuhan bahkan kebakaran, yang diotaki oleh anggota OPM.

Irjen Pol Mathius menambahkan, masyarakat jangan terprovokasi oleh ulah OPM yang biasanya menyebar hoaks jelang ulang tahunnya. Ketika ada foto dan berita yang beredar, yang menggambarkan pesta ultah OPM, jangan ditanggapi (bahkan disebarkan). Bisa jadi itu hanya editan yang tujuannya untuk mengacaukan pemikiran masyarakat.

Oleh karena itu penjagaan akan dilakukan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Untuk penjagaan di media sosial maupun situs, bisa bekerja sama dengan tim polisi siber, sehingga mereka bisa langsugn men-take down hoaks yang sengaja disebarkan oleh OPM.

Penjagaan secara ketat amat wajar dilakukan karena jika OPM sudah turun gunung, maka mereka tidak hanya berkeliling distrik sambil pamer senjata tajam. Bisa saja mereka memprovokasi masyarakat, agar mau membelot dan membentuk republik federal Papua Barat.
Padahal masyarakat Papua sangat cinta NKRI dan selalu setia, sehingga tidak mau untuk diajak memberontak. Ketika OPM tahu akan fakta ini maka takutnya mereka akan marah lalu membakar rumah warga dan fasilitas umum, juga penembakan. Kerusuhan seperti ini yang dikhawatirkan akan terjadi, sehingga wajar jika jumlah aparat yang diterjunkan akan lebih banyak.

Masyarakat juga makin waspada jelang ultah OPM, dan mereka memilih untuk lebih banyak di rumah, serta hanya keluar rumah untuk urusan yang penting saja. daripada nanti kena serangan OPM, lebih baik mengantisipasi. Mewreka juga tidak mau untuk dipaksa mengibarkan bendera bintang kejora.

Ulang tahun OPM mereka rayakan dengan turun gunung, mengibarkan bendera bintang kejora, dan menakut-nakuti warga Papua. Masyarakat diminta waspada agar jangan sampai jadi korban OPM. Namun mereka tak perlu sampai paranoid karena aparat gabungan Polri dan Brimob selalu siaga untuk menjaga keamanan di segenap wilayah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendukung pemerintah melakukan pendekatan militer besar-besaran untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Menurut Dave, sebelum pemerintah dan Badan Intelijen Negara (BIN) melabelkan KBB sebagai Kelompok Separatis Teroris (KST), aksi Tentara Pembebasan Nasional/Operasi Papua Merdeka (TPN/OPM) telah mengorbankan warga sipil dan TNI/Polri.

“OPM itu adalah kelompok teroris karena melakukan teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil. Sekolah dibakar, guru tewas ditembak. Itu adalah pelanggaran pidana. Kepada kombatannya memang tegas, maka military approach (pendekatan militer) dibutuhkan,” kata Dave (29/4/2021).

Lebih lanjut, Dave mengatakan, pendekatan militer secara tegas menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya gerakan TPN/OPM sudah semakin terorganisir, dengan dukungan persenjataan dari pihak luar.Aksi kelompok ini juga menurutnya semakin menguat karena mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Menurutnya, aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa dibicarakan belakangan.

Bamsoet bahkan menyarankan agar empat matra terbaik selain Brigade Mobil (Brimob) Polri yakni Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka diturunkan untuk untuk menumpas (KST) di Papua.

Menurut Bamsoet langkah ini bisa dilakukan karena tindakan (KST) di Papua sudah sangat meresahkan dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari penembakan seorang guru di Kabupaten Puncak pada 8 April 2021 hingga penembakan seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak pada 15 April 2021.

“Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap (KST) di Papua tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa,” kata Bamsoet.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, pada Selasa (27/4/2021) menegaskan Kelompok Separatis Teroris di Papua merupakan kelompok yang sering melakukan kekejaman tanpa perikemanusiaan kepada masyarakat layak diperangi.

“Kekejian mereka yang tanpa perikemanusiaan, yang ditujukan tidak hanya kepada aparat keamanan, melainkan kepada warga masyarakat, membunuh guru, dan bahkan melakukan kekejian kepada anak-anak sekolah dengan membakar gedung sekolah mereka, membuat kelompok ini wajib disebut kelompok separatis-teroris dan layak diperangi dengan operasi tempur,” kata Nova.

Menurut Nova, cara tersebut akan jauh lebih efektif untuk segera mengembalikan kondisi keamanan di Papua, yang tidak hanya akan memungkinkan warga kembali mendapatkan rasa aman untuk beraktivitas sosial, tetapi juga mengembalikan kondisi Papua untuk kembali melakukan aktivitas pembangunan demi mengejar ketertinggalan selama ini.
Mayoritas rakyat Papua, kata Nova, tentu menginginkan keamanan dan kedamaian, yang membuat Papua kondusif untuk melakukan pembangunan ekonomi demi mengejar kesejahteraan warga.

Nova menyatakan apresiasi dan salut atas sikap Presiden Joko Widodo yang segera memerintahkan Kepala Polri dan Panglima TNI untuk secepat mungkin menangkap pelaku penembakan sadis tersebut.

“Respons Presiden Jokowi dengan segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menangkap pelaku, sungguh tepat. Itu artinya Presiden menjunjung tinggi hukum, serta menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kalangan mana pun untuk merasa kebal hukum,” kata Nova.

Dukungan beberapa kalangan tersebut setelah terjadi penembakan terhadap Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha oleh kelompok Lekagak Telengen di Boega, Kabupaten Puncak, Papua hingga gugur pada (25/4/2021).

“Telah gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa, Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha saat melakukan kontak tembak dengan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua,” kata Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto, (26/4/2021).

Saat kejadian Brigjen TNI Putu tengah melakukan observasi lapangan bersama sejumlah anggotanya di Kampung Dambet. Dia turun langsung lantaran ingin mengetahui kondisi terkini untuk menunjang misi pemulihan keamanan.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengakui bahwa pihaknya bertanggungjawab atas penembakan tersebut. Bahkan Sebby mengatakan bahwa pihaknya menganggap semua aparat sebagai musuh, sehingga dijadikan target untuk ditembak.

Jadi memang sudah sepantasnya KST di Papua di tumpas habis sampai keakar akarnya. (**)

Oleh : Alfred Jigibalom)*

Kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua mendapat penolakan keras dari masyarakat. Selain membuat kekacauan dan penderitaan warga, kelompok tersebut hanya menghambat berbagai program untuk memajukan Papua. Masyarakat mendukung penuh TNI/Polri menumpas kelompok tersebut.

Kelompok separatis di Papua yang kerap menebar teror telah mendapatkan label sebagai teroris, pelabelan tersebut rupanya menjadikan beberapa pihak merasa khawatir atas perubahan nama tersebut, salah satu kekhawatirannya adalah tertutupnya ruang dialog. Padahal pemerintah sebenarnya telah berupaya membuka ruang dialog, namun OPM dan KKB menolaknya.

Jika demikian, tentu saja kelompok separatis dan teroris di Papua haruslah ditumpas, apalagi kelompok tersebut dikenal sebagai kelompok yang gemar menebar teror, bahkan mereka juga membunuh warga Sipil secara keji.

            Saat Kapolri dijabat oleh Tito Karnavian, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka ruang dialog asalkan tak ada permintaan berlebihan. Namun, juru bicara OPM, Sebby Sambom, menegaskan dialog tidak diperlukan karena yang diperjuangkan adalah kemerdekaan Papua.

            Perkataan tersebut tentu saja menunjukkan bahwa penumpasan teroris di Papua semestinya dilakukan serupa dengan penumpasan teroris di Poso. Toh, ketika pemerintah menumpas teroris di Poso, kiranya tidak ada yang protes.

            Merujuk pada undang-undang Terorisme, pada UU tersebtu tidak mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan teror di tempat tertentu. Definisi terorisme mencakup perbuatan, bukan locus atau tempat berlangsungnya perbuatan teror.

            Direktur Penegakkan hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengungkapkan, bahwa label teroris untuk kelompok bersenjata di Papua diberikan untuk mempersempit ruang gerak dan pendanaan.

            Menurut Eddy, hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah tentu dapat mengambil langkah strategis untuk mencegah aksi teror.

            Sehingga, peluang-peluang yang selama ini tidak tersentuh yang dilakukan KKB in diharapkan dengan kerangka UU Nomor 5/2018, itu mempersempit gerakan.

            Dia menuturkan, bahwa selama ini upaya pemerintah untuk mencegah aksi KKB di Papua terbatas. Pemerintah hanya bisa mengatasi aksi-aksi KKB lewat peradilan tindak pidana khusus.

            Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris.

            Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KKB sebagai organisasi teroris lokal.

Pada kesempatan berbeda, pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua merupakan kelompok teroris.

            Menurutnya, hal tersebut mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantin UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

            Pada pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

            Jika merujuk pada definisi tersebut, tentu saja KKB di Papua yang sering kali melakukan aksi dapat disebut teroris.

Mahfud menjelaskan, meskipun KKB bertindak sangat brutal, namun pemerintah tetap berupaya menyelesaikan konflik tersebut dengan tetap berpedoman pada Hak Asasi Manusia.

            Dirinya juga mengklaim, bahwa lebih dari 90% masyarakat Papua tidak ada masalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, masyarakat asli Papua yang memilih jalan menjadi teroris (KKB) jumlahnya justru jauh lebih sedikit.

            Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah menetapkan KKB sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Artinya pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.

            Pemerintah juga telah meminta TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada KKB Papua yang kian meresahkan. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme.

            Ancaman tersebut ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah pemerintah resmi menetapkan KKB sebagai teroris.

            Masyarakat sudah mulai gerah dengan ulah OPM dan segenap organisasi sayapnya yang kerap menebar teror dan provokasi, sudah saatnya mereka ditumpas karena tidak ada lagi ruang dialog yang mungkin dilakukan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Robert Wanggai )*

Sejak ditetapkan sebagai kelompok teroris, Organisasi Papua Merdeka sepertinya mengalami degradasi kekuatan dan terus melemah. Apalagi pemerintah RI terus berupaya dalam mempersempit gerakan kelompok teroris OPM di Papua yang terus dilakukan oleh personel gabungan TNI-Polri.

Teroris OPM merupakan gerakan yang sulit untuk bersatu karena terdapat banyak faksi. Meski terdapat banyak faksi dan saling berebut kepentingan di internalnya, secara garis besar, kelompok tersebut terdiri dari 3 sayap gerakan, yakni sayap politik, klandestin dan bersenjata.

            Sayap gerakan tersebut memanfaatkan fitur media sosial untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi kerusuhan dan menyebarkan hoax untuk membentuk opini tentang kekejaman pemerintah Indonesia.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN. Suriastawa menyatakan, sejauh ini Satgas Gabungan TNI dan Polri telah melakukan tindakan terukur terhadap sejumlah kelompok kriminal bersenjata OPM yang telah dicap sebagai kelompok teroris di Papua.

            Suriastawa juga menjelaskan, beberawa waktu lalu, pihaknya telah berhasil menangkap salah satu provokator kerusuhan di Papua yang diduga kuat terafiliasi dengan kelompok OPM, yaitu Victor Yeimo. Selain itu, TNI dan Polri juga telah berhasil menguasai markas kelompok teroris OPM pimpinan Lekagak Talenggen di Wuloni dan Tagalowa, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.      

            Di distrik Ilaga, beberapa anggota teroris OPM berhasil dilumpuhkan dengan timah panas oleh tim gabungan TNI-Polri dan ada pula anggota OPM yang menyerahkan diri.

            Suriastawa juga meyakini bahwa kelompok teroris OPM kini semakin melemah. Salah satu indikasi yang menunjukkan melemahnya kelompok teroris OPM adalah terlihat dari pola penyebaran berita atau kabar bohong yang disebarkan oleh jaringan OPM melalui beberapa media online lokal Papua.

            Dirinya juga mengatakan, bahwa TNI berjanji akan menumpas habis OPM sampai ke akar-akarnya. 

            Ia juga menduga bahwa tindak kekerasan berupa penembakan ke sejumlah warga sipil ang sempat terjadi, dilakukan oleh kelompok kriminal separatis lantara rencana strategis gerakan mereka sudah terbongkar. Ia juga menduga hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperlihatkan eksistensi mereka kepada negara-negara asing yang menjadi pendonor untuk gerakannya.

            Sementara itu gempuran besar-besaran yang dilakukan oleh TNI-Polri, rupanya telah membuat sebagian petinggi dan anggota KKB ciut dan langsung menyerahkan diri.

            Salah satunya adalah Alex Hamberi, yang berposisi sebagai Gubernur Nrgara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) sekaligus salah satu pimpinan OPM.

            Perlu diketahui, bahwa Alex Hamberi bersama dengan 17 anggotanya mendatangai Satgas Nemangkawi untuk menyatakan diri kembali setia kepada NKRI.

            Dalam pernyataannya, Alex mengatakan bahwa selama ini dirinya diangkat menjadi Gubernur NRFPB di Kabupaten Nabire, Papua. Namun, atas kesadaran diri, Ia memilih untuk kembali ke pangkuan NKRI, karena dianggap langkah tersebut selama ini salah.

            Alex juga tidak sendirian, ia membawa serta 17 bawahannya untuk mengikuti jejaknya, yakni menyatakan setia pada NKRI.

            Saat menyerahkan diri, mereka menggenggam erat bendera merah putih, di mana secara simbolis, hal tersebut merupakan wujud kembalinya Alex dan kawan-kawan ke pangkuan Ibu Pertiwi. 

            Momen ini juga disaksikan oleh Aparat TNI-Polri, Kepala Suku Sarakwari Yerisiam Agus Rumatra, Kepala Suku Besar Yerisiam Ayub Kowoy, Kepala Kampung Sima Daniel Inggeruhi dan tokoh agama Pendeta Yohanes Rarawi.

            Pada 2020 lalu, kelompok OPM terbukti telah mengumbar kebohongan tidak hanya kepada masyarakat sipil, tetapi juga kepada anggota mereka.

            Hal tersebut dialami oleh Tenius Tebuni, seorang ex anggota pasukan elit dari kelompok Rambo Lokbere OPM, pimpinan Egianus Kogoya. Tenius memutuskan untuk menyerahkan diri kepada prajurit TNI, Satuan Tugas Batalyon Infanteri Raider 323/Buaya Putih dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), karena merasa telah ditipu oleh OPM.

            Tenius mengungkapkan bahwa OPM berjanji akan memberikannya uang dan kehidupan yang layak jika dirinya berada di kubu OPM. Namun, kenyataannya semua janji tersebut hanyalah omong kosong. Justru selama bergabung dengan OPM, Tenius kerap merasa kelaparan di dalam hutan, karena minimnya persediaan makanan. Dalam kondisi lapar, OPM juga memaksa Tenius untuk melakukan tindakan kekejaman seperti merampok dan menyiksa masyarakat.

            Tentu saja hal tersebut secara gamblang menggambarkan bahwa OPM semakin lemah, apalagi pergerakan mereka juga tidak sesolid yang digembar-gemborkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok separatis Papua makin menggila karena melakukan beberapa pembunuhan dalam waktu yang berdekatan. Korbannya mulai dari masyarakat sipil hingga Kepala BIN. Kekejaman mereka harus ditindak dengan tegas dan masyarakat mendukung penegakan hukum, demi terciptanya keadilan di Papua.

Dalam beberapa minggu ini, Papua membara karena ulah KKB. Mereka dengan semana-mena membakar gedung sekolah dan membunuh gurunya sampai sekaligus 2 orang. Bahkan seorang murid SMA juga dihilangkan nyawanya. Mereka jadi korban karena dituduh mata-mata TNI, padahal ini hanya fitnah yang kejam dan sama sekali tidak berdasarkan fakta.

Selain masyarakat sipil, korban juga ada dari aparat. Kepala BIN Daerah Papua I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur karena ditembak oleh anggota KKB. Begitu pula dengan seorang anggota Brimob bernama I Komang Wiranatha yang juga kehilangan nyawa. Sedangkan 2 rekannya jadi korban luka-luka, bernama Bripka M Saifudin dan Ipda Anton Tonapa.

Korban dari aparat diduga ditembak oleh kelompok bersenjata pimpinan Lekagak Telengan. Mereka bertindak licik dengan menyerang via sniper, sehingga aparat sekalipun bisa jadi korban. Pengejaran terhadal Telengan cs terus dilakukan. Apalagi setelah KKB dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Mereka terus dipepet agar tidak berulah di Bumi Cendrawasih.

Masyarakat juga mendukung penegakan hukum terhadap KKB. Karena mereka jika dibiarkan, akan terus membuat kekacauan di Papua. Serangan KKB yang ngawur dan sampai membakar sekolah tentu amat menyakiti hati masyarakat. Karena anak-anak akan susah untuk melanjutkan sekolah jika gedungnya tidak ada.

Jika anggota KKB ditangkap, maka ia bisa terbelit pasal 406 KUHP ayat 1, karena dengan sengaja merusak fasilitas umum. Hukumannya adalah kurungan 2 tahun 8 bulan. Ancaman hukuman ini tidak main-main, karena jika KKB mesak sekolah maka sama saja dengan melarang para putra menjadi cerdas. Jika sudah begini, bagaimana kualitas calon pemimpin di masa depan?

Kemudian untuk kasus penembakan terhadap aparat, anggota KKB bisa tekena pasal 338, karena tindakannya sampai mengambil nyawa. Hukumannya adalah 15 tahun penjara. Kurungan selama itu dianggap pantas, karena KKB seenaknya membunuh orang lain dan melawan aparat secara terang-terangan.

Pada kasus penembakan ini juga bisa dikategorikan pembunuhan berencana, karena KKB pasti sudah membuat plot agar mereka menembak secara tepat dan membunuh aparat. Mereka bisa terkena pasal 390 dengan hukuman 20 tahun atau maksimal penjara seumur hidup. Bahkan mereka juga bisa dituntut dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati.

Penegakan hukum dengan konsekuensi hukuman mati ini bukanlah sebuah kekejaman, karena KKB sudah melewati batas. Lagipula bukankah nyawa dibayar dengan nyawa? Logikanya, jika mereka tidak mau dipenjara, maka jangan melanggar hukum dan kembalilah bertobat ke jalan yang benar dengan menyerahkan diri ke kepolisian.

Jangan pula ada yang menganggap pemerintah dan aparat sedang melanggar HAM. Karena justru KKB yang melanggar hak azasi orang lain terlebih dahulu dengan melakukan penembakan sampai korbannya terbunuh. Jika masalah ini dibawa ke forum internasional, maka mereka pasti membela Indonesia dan menolak laporan KKB dan OPM.

Jika semua pembunuh dibela dengan alasan pelanggaran HAM, maka penjara akan bebas dari tersangka pembunuhan. Padahal ini akan sangat berbahaya karena mereka bisa saja melakukan tindak kejahatan untuk selanjutnya. Urusan HAM jangan sampai disalahgunakan dan jangan sampai maling teriak maling.

Penegakan hukum terhadap KKB harus dilakukan seadil-adilnya. Karena mereka sudah berkali-kali melakukan tindak kejahatan, mulai dari penembakan sampai pembunuhan berencana. Segenap aparat terus memburu KKB agar organisasi separatis itu hilang dari muka bumi.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Berbagai penembakan yang dialami oleh Apkam di Puncak Jaya semakin menambah daftar panjang aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/OPM. Kelompok civil society berpendapat bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi dan bukan melalui pendekatan hard method.

Menyikapi hal tersebut, Anggota MPR RI, Yan Permenas Mandenas, mengatakan bahwa penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi. Yan mengatakan, beberapa tokoh di Papua yang sempat ditemuinya, juga sangat berharap dialog akan menuntaskan permasalahan ini.

“Kalau di Aceh berhasil, kenapa di Papua tidak dilakukan pola yang sama. Saya pikir, semua kekacauan ini akan tuntas jika pola itu dilakukan kembali. Saya yakin, mereka yang ada di hutan-hutan dan gunung-gunung akan turun meletakkan senjatanya, menyerahkan diri jika dibuka ruang dialog yang baik untuk semua. Dalam dialog itu, semua pihak terutama KKB akan menyepakati untuk tidak lagi melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat. Tinggal semua memiliki keinginan kuat dengan hati terbuka untuk melakukannya,” ujar Yan.

Ditempat terpisah, Pengamat resolusi konflik dari Universitas Parahyangan, I Nyoman Sudira, mempertanyakan kontribusi tokoh-tokoh separatis Papua terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Terutama, Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara. Dirinya menilai, selama ini kontribusi Benny Wenda tak terlihat bagi Papua. Dia juga mempertanyakan rekam jejak Benny Wenda di Papua.

“Gini saja, selama ini apa sih catatan yang sudah dilakukan Beni Wenda terhadap Papua yang merasa dia wakili? Di dalam teori resolusi konflik seorang mungkin bisa menjadi first maker. Kalah kelompok ini masih jauh. Masih banyak tahapan yang harus ditempuh,” ujar I Nyoman.

Oleh: Achmad Faisal )*

Ibu pertiwi baru saja berduka. Sebanyak 53 putra putri terbaik bangsa gugur dalam latihan tembak torpedo di KRI Nanggala-402. Kapal selam buatan Jerman ini dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4/2021) sore.

Belum kering air mata, kabar duka kembali menyelimuti bangsa ini. Minggu (25/4/2021) pukul 15.30 WIT, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur. Brigjen Putu gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan kelompok separatis tersebut di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Panglima Kodam XVII Mayjen TNI Ignatius Yogo Troyono mengatakan, jenazah Brigjen Putu baru dievakuasi esok harinya. Saat itu, Yogo belum mendapatkan laporan detail karena terhalang komunikasi.

Gugurnya Brigjen Putu menjadi bukti bahwa BIN proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. BIN yang dipimpin Jenderal Budi Gunawan sangat serius dalam menangani Papua agar tetap menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Brigjen Putu sendiri adalah sosok pemimpin yang dikenal sangat mencintai Papua, mengayomi, dan melindungi rakyat Papua. Putu yang menjabat Kabinda Papua melalui mutasi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono pada 18 Juni 2020 merupakan sosok pemimpin yang merakyat.

Peristiwa gugurnya Brigjen Putu membuat rakyat Papua berduka cita. Terlebih Brigjen Putu melakukan tugas di Beoga Puncak, bahkan turun langsung ke lapangan, untuk memulihkan keamanan setelah gangguan keamanan kepada masyarakat di Beoga. Dengan demikian, Brigjen Putu gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa pembela persatuan kesatuan Indonesia.

Gugurnya Brigjen Putu juga menambah panjang jumlah korban akibat kebrutalan KKB. KKB kerap memancing kemarahan pemerintah dengan aksi teror terhadap rakyat Papua, mereka mengganggu stabilitas keamanan di Papua demi agenda Papua merdeka. Langkah yang sangat picik.

Saya sepakat dengan pendapat mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purnawirawan) A.M Hendropriyono yang diutarakan pada 2019 lalu. Menurut Hendro, Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Hendro menilai OPM pemberontak.

Untuk itu, Hendro meminta OPM harus masuk dalam daftar teroris internasional. Apalagi selama ini pemerintah telah mengerahkan TNI untuk menumpas OPM. Artinya, OPM bukan KKB dan berganti menjadi teroris. Jika OPM kriminal biasa, pemerintah cukup mengerahkan personel kepolisian.

Menanggapi pernyataan Hendro, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah bakal mengkajinya. Usulan Hendro akan dibahas dalam rapat antar kementerian terkait langkah pemerintah menyelesaikan persoalan di Papua.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Jika melihat pengertian dari terorisme, maka KKB memang layak disebut sebagai teroris.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga mengusulkan hal yang sama dengan Hendropriyono. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 22 Maret 2021 menyatakan aksi kekejaman OPM layak dikategorikan atau disejajarkan dengan aksi teror. OPM seharusnya dipidana dengan pasal-pasal tindak pidana terorisme karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan menebar ketakutan di masyarakat.

Brigjen Putu saya harap menjadi korban terakhir kekerasan OPM. Cukup sudah OPM menumbalkan putra-putri bangsa ini di tanah Papua. Saya yakin pemerintah akan bertindak tepat dan tegas untuk menyelamatkan Bumi Cenderawasih yang masih menjadi madu manis dan diincar kelompok tertentu agar lepas dari NKRI. Semoga rakyat Papua semakin cerdas dan tidak terhasut OPM dan semoga OPM segera ditetapkan sebagai teroris internasional.

)*Penulis adalah mantan jurnalis