Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah berusaha dengan optimal untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Berbagai cara tersebut ditempuh diantaranya dengan pemberian BLT, Bansos, dan bantuan-bantuan lain, sehingga rakyat akan tertolong dan bisa survive dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.

Pandemi Covid-19 telah menghantam hampir seluruh lapisan masyarakat. Mereka yang berstatus karyawan rela gajinya dipotong, agar perusahaan tidak bangkrut. Sementara yang berstatus pengusaha juga legowo dan mengencangkan ikat pinggang, karena pendapatan sedang menurun, akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Namun pemerintah tak tinggal diam melihat fenomena ini dan berusaha keras menghapus kemiskinan dari Indonesia. Bukankah di dalam UUD tertulis ‘fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara’? Jadi, walau masih pandemi, pemerintah hadir untuk mengentaskan kemiskinan dan mencegah terjadinya krisis ekonomi jilid 2.

Menkominfo Johny G Plate menyatakan bahwa, seperti yang diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani, APBN 2020 telah menyelamatkan lebih dari 5 juta rakyat Indonesia dari jurang kemiskinan akibat pandemi covid. Optimalisasi APBN tahun anggaran 2020 dan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah berkontribusi dalam menekan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi hanya minus 2,07%.

Ketika pertumbuhan ekonomi minus maka memang agak mengkhawatirkan, tetapi amat wajar di masa pandemi, karena hampir semua negara di belahan dunia juga merasakan dampak negatif dari corona. Kita tidak usah takut akan minusnya, karena belum sampai dalam tahap resesi.

Jangan pula takut akan ancaman krisis ekonomi jilid2 karena buktinya kit bisa bertahan sampai sekarang dan tidak ada kelangkaan sembako seperti yang terjadi tahun 1998 lalu. Pemeirintah tidak akan membiarkan hal ini terjadi dan berusaha keras menyelematkan perekonomian rakyat. APBN 2020 menjadi penyelamat dan memang uang negara selalu disalurkan untuk warga negara, bukan?

Lagipula sejak kuartal pertama tahun 2021 sudah ada tren positif pertumbuhan ekonomi, sehingga kita optimis keadaan finansial negara akan lebih baik lagi. Walau kenaikannya masih di bawah 7% tetapi patut disyukuri, daripada minus? Kenaikan sekecil apapun adalah hal yang positif, karena bisa pelan-pelan menghapus kemiskinan di Indonesia.

Program-program pemerintah yang menyelamatkan rakyat dari jurang kesengsaraan adalah BLT, bansos, dan beberapa program lainnya. Bansos terbukti ampuh untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, karena mereka mendapatkan bantuan berupa beras dan sembako lain. Sehingga bisa bertahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak terancam mati kelaparan.

Sementara itu, BLT juga menolong mereka yang kesulitan keuangan. Dengan uang itu maka bisa untuk membayar SPP, membeli susu anak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Apalagi BLT langsung ditransfer ke rekening bank BUMN milik rakyat, sehingga akan meminimalisir kesalahan maupun pungli yang dilakukan oleh oknum nakal.

Program lain untuk mengentaskan kemiskinan adalah kartu pra kerja. Dengan kartu ini maka masyarakat yang masih menganggur akan bisa mengikuti kelas-kelas yang tersedia. Keterampilan yang didapatkan dari kelas itu bisa dijadikan modal usaha. Sehingga mereka bisa menjadi entrepreneur dan sekaligus membantu pemerintah, karena mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Apalagi pemegang kartu prakerja juga mendapatkan uang saku sehingga bisa untuk tambahan modal juga. Masih ada yang salah sangka bahwa uang itu disalurkan untuk pengangguran (Seperti di negara Eropa yang maju) tetapi pemerintah memberikannya untuk pancingan. Karena lebih memilih untuk memberikan kail daripada ikan, dalam artian uang itu untuk bisnis bukan diberikan begitu saja.

Berbagai program dibuat oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan APBN 2020 memang dirancang untuk kemaslahatan rakyat. Walau di masa pandemi, kita tidak boleh pesimis, karena semua permasalahan akan teratasi. Pemerintah sudah membuat BLT dan program-program lain agar masyarakat tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Aulia Hawa )*

Program vaksinasi nasional makin digencarkan agar berhasil selesai lebih cepat. Nanti ketika kekebalan komunal sudah terbentuk, kita bisa bebas dari masa pandemi yang mengerikan. Untuk mempercepat vaksinasi maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat kooperatif dengan menurut saat divaksin.

Apakah Anda sudah divaksin? Saat ini vaksinasi adalah hal yang wajib. Selain untuk menignkatkan kekebalan tubuh dari virus covid-19, kartu vaksin adalah syarat yang harus ditunjukkan sebelum naik pesawat dan masuk Mall. Vaksinasi covid juga gratis, halal, dan sudah lulus uji BPOM, sehingga masyarakat bersemangat untuk mendapatkannya.
Pada awal pandemi, target pemerintah adalah 1 juta suntikan per hari dan diperkirakan bisa selesai dalam waktu 18 bulan. Namun akhirnya target ini direvisi oleh Kementrian Kesehatan, atas perintah Presiden Jokowi.
Beliau ingin agar vaksinasi nasional selesai hanya dalam 12 bulan. Sehingga suntikan ditingkatkan jadi 2 juta vaksin per harinya.
Untuk mencapai target maka Kementrian Kesehatan menggandeng berbagai instansi. Juru bicara vaksinasi covid Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa Kemenkes mengupayakan target 2 juta injeksi per hari bisa tercapai. Caranya dengan berkolaborasi dengan pihak swasta, Ormas, TNI, dan juga Polri.

Bantuan dari TNI dan Polri sangat penting untuk mensukseskan pemercepatan target vaksinasi nasional, karena di daerah yang terpencil mereka ikut membantu dalam distribusinya. Dengan bantuan dari aparat maka penyebaran vaksin akan berlangsung dengan aman. Sehingga di wilayah yang jauh seperti di Merauke sekalipun, stok ampul vaksin covid akan tersalurkan.

Ketika persedian vaksin tersedia, meskipun di Sabang sekalipun, maka seluruh warga Indonesia akan mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan. Mereka akan divaksin tanpa harus menunggu selama berbulan-bulan, karena kiriman stok vaksin selalu tepat waktu. Sehingga di luar Jawa, kasus covid akan terkendali, karena sudah banyak orang yang diinjeksi vaksin Corona.

Selain itu, TNI dan Polri juga membantu pemerintah dalam mempercepat target penyelesaian vaksinasi nasional dengan menyelenggarakan vaksinasi massal. Penyelenggaraanya biasanya dilakukan di lapangan dan antriannya lebih tertib, karena panitianya sangat disiplin. Dalam artian, tidak ada kerumunan karena petugas sigap dalam berjaga dan menyediakan kursi yang berjarak 1 meter untuk mengantri.

BIN juga membantu dalam mempercepat target 2 juta suntikan vaksin per hari, dengan menyelenggarakan vaksinasi door to door. Mereka melakukan jemput bola alias datang langsung ke perkampungan dan perumahan, dan menyelenggarakan vaksinasi di sana. Dengan cara itu maka masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dan menghemat biaya transportasi.

Bantuan dari Polri, TNI, dan BIN, adalah komitmen mereka dalam mensukseskan program pemerintah dan menunjukkan komitmen dalam mengamankan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Aparat adalah sahabat rakyat, sehingga wajar jika mereka turut melayani dalam vaksinasi nasional, dan berharap semoga program ini cepat selesai. Masyarakat juga senang karena aparat membantu pemerintah, sehingga pandemi bisa lekas diakhiri.

Sementara itu, pihak swasta juga membantu dalam mensukseskan percepatan target injeksi, dengan menyelenggarakan vaksinasi. Seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan transportasi. Mereka melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawannya, dan juga pihak luar. Vaksinasi ini dilakukan dengan cara drive thru sehingga berlangsung dengan cepat dan tidak membuat kerumunan.

Berbagai pihak mulai dari aparat hingga swasta turut membantu pemerintah dalam memepercepat target vaksinasi nasional. Semuanya berkolaborasi agar masyarakat selalu sehat dan bebas Corona. Jika program-program ini berhasil, maka kita optimis akan mencapai target 2 juta suntikan per hari dan bisa selesai hanya dalam 12 bulan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Bansos agar dapat lebih tepat sasaran. Pemberian Bansos kepada pihak yang membutuhkan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos), seperti penyaluran bantuan sosial atau bansos berjalan sesuai target selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali.

Dalam kesempatan konferensi pers, Airlangga mengatakan, program bantuan beras 10 Kg sudah seluruhnya tersalurkan sesuai dengan target 28,8 juta keluarga. Ia menjabarkan penyaluran bansos beras dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20 juta keluarga untuk tahap pertama.

Tahapan berikutnya ialah pemberian bantuan beras kepada KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Kartu Sembako dengan angka 8,8 juta keluarga. Selain itu, untuk bansos beras 5 kilogram disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah. Diketahui untuk bantuan ini, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial.

Dinas sosial juga turut berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat. Sebelumnya, Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras menyampaikan, setelah melakukan monitoring dalam penyaluran bantuan beras PPKM di sejumlah daerah, pihaknya tetap mempercayakan Perum Bulog sebagai BUMN pangan nasional untuk melanjutkan penyaluran Bantuan Beras selama PPKM.

Pasalnya, dilaporkan bahwa beras yang dibagikan ke masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timut memiliki kualitas buruk. Beras bansos yang diberikan pemerintah tersebut dibagikan untuk warga di Bangkalan dengan jumla total 1.500.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap bahwa pasca perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos penerima keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.

Menteri Tri Rismaharini juga akan menyalurkan BST kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp 300 ribu per bulan per penerima selama PPKM Darurat. Rencananya, BST akan diperpanjang dua bulan dari Juli-Agustus. Sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp 600 ribu per penerima. Targetnya, BST bisa disalurkan mulai pekan lalu atau paling lama sampai akhir pekan ini. Pencairan akan diberikan untuk dua bulan sekaligus, sehingga diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyaluran dana PKH akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada bulan Juli. Percepatan PKH untuk kuartal III ini dilakukan guna memberi bantalan bagi masyarakat rentan selama pelaksanaan PPKM Darurat. Pemerintah akan memberikan bantuan PKH untuk masyarakat rentan sesuai dengan indeks bantuan atau kebutuhan. Untuk keluarga yang memiliki anak usia dini dan ibu hamil, dana yang diberikan sebesar Rp 3 juta.
Sementara, Rp.900 ribu untuk kategori pendidikan anak SD, Rp. 1,5 juta untuk pendidikan anak SMP, Rp. 2 juta untuk pendidikan SMA, sedangkan penyandang disabilitas dan lansia mendapatkan Rp 2.4 juta.

Sebelumnya, Polisi telah berhasil mengungkap tindakan pemotongan dana bantuan sosial tunai (BST) yang dilakukan oleh seseorang berinisial MI (41) yang merupakan seorang timer angkutan umum mikrolet M15 rute Tanjung Priok Kota.

Budhi menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan BST kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona, dimana ada diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan. Modus MI melakukan aksi pemotongan yakni mereka diminta mencairkan ke ATM dan ada sejumlah uang yang harus diberikan ke MI untuk diberikan lagi ke pihak terkait memperlancar. Dalam modus ini dirinya berhasil mengantongi Rp 2.000.000.

Tentu saja pelaku modus penipuan seperti ini perlu ditindak tegas, agar tidak ada bansos yang diselewengkan. Penyimpangan dana bansos bisa dikenakan pasal korupsi. Karena itu dia memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan edukasi kepada pemda agar pendistribusian bansos sesuai aturan yang ada.

Saat PPKM diberlakukan, tentu saja ada mobilitas warga yang tersendat, sehingga diperlukan suntikan dana ataupun bantuan untuk tetap bertahan hidup selama pandemi. Di sisi lain optimalisasi bantuan sosial ini juga jangan sampai diselewengkan, karena bansos tersebut merupakan hajat hidup masyarakat yang perekonomiannya terhantam pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia.

Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat. Menurutnya, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. “Kita berupaya bagaimana keterlibatan elemen masyarakat betul-betul optimal. Sehingga jangan sampai penanganan pandemi ini hanya ditangani negara saja,” ujar Menko PMK.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan, pemerintah telah mengaktifkan “Klaster Nasional Penanggulangan Bencana” untuk perkuat penanganan pandemi Covid-19. Klaster ini terdiri dari Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Perlindungan dan Pengungsian, Klaster Pendidikan, dan Klaster Pemulihan Dini.

Muhadjir mengatakan, aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar pelibatan aktor multipihak secara terkoordinasi dan terarah. Mulai dari pelibatan pihak kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi non pemerintah, dan melibatkan masyarakat luas.

“Kolaborasi multipihak dengan prinsip gotong royong melalui klaster nasional penanggulangan bencana dan lembaga pendukung dibidang kemanusiaan ini sangat diperlukan,” tuturnya. Muhadjir mengarahkan agar kalster nasional bisa meningkatkan peranannya dalam membantu penanganan Covid-19.

Untuk kaster kesehatan, terang Menko Muhadjir, bisa membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M, dan membantu antisipasi kelangkaan obat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi.

Untuk klaster logistik, bisa membantu memenuhi kebutuhan logistik dan mengawal distribusi logistik penanganan Covid-19. Untuk klaster pendidikan, bisa mengawal kebijakan pendidikan seperti pembelajaran tatap muka di masa PPKM, dan membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan.

Kemudian klaster pengungsian dan perlindungan membantu penguatan manajemen pengungsian di masa pandemi dan tempat isolasi mandiri. Klaster pemulihan dini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengaktivasi posko satgas Covid-19 di hingga level terendah di RT/RW, dan membantu pemulihan dampak Covid-19 di daerah.

“Peranan dan andil dari masyarakat dari seluruh komponen bangsa harus kita galakkan terus dan tidak kalah pentingnya dengan peran negara,” pungkas Menko PMK. (*)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pekan Olahraga Nasional ke-XX akan diselenggarakan di Papua pada oktober 2021. Pemerintah berusaha mempersiapkannya dengan maksimal mulai dari pembersihan venue sampai kelengkapan alat olahraga, semua dicek demi kesuksesan acara akbar ini.

Papua sangat bangga kala ditunjuk jadi tuan rumah PON XX. Penyebabnya karena ini untuk pertama kalinya pesta olahraga level nasional diselenggarakan di Bumi Cendrawasih. Kehormatan ini sangat disyukuri karena orang-orang di Papua diangap mampu untuk menyelenggarakannya.

Rencananya PON dilaksanakan tahun 2020 tetapi karena pandemi, diundur jadi oktober 2021. Kemunduran ini tidak dipermasalahkan, malah jadi lebih banyak waktu untuk persiapan agar semuanya benar-benar sempurna. Penyebabnya karena di era streaming, penonton PON tak hanya dari Indonesia, tetapi juga netizen dari seluruh dunia. Sehingga kesuksesan PON adalah sebuah kebanggan bagi pemerintah Indonesia.

Persiapan untuk PON XX Papua yang pertama tentu adalah dengan mengecek venue yang akan digunakan. Mulai dari Stadion Utama Papua Bangkit, arena aquatic, sampai Sirkuit balap motor Freegeb Merauke. Ada pula arena khusus untuk softball dan baseball di kawasan Kampus Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura dan kawasan AURI (Lanud Silas Papare) Kabupaten Jayapura.

Arena-arena ini akan menjadi saksi bisu saat para atlet berlaga, sehingga pemerintah membuat dan merawatnya sebagus mungkin. Pembuatannya bukan sebuah pemborosan, karena bisa digunakan lagi hingga puluhan tahun ke depan. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan lebih sehat karena bisa berolahraga di arena aquatic maupun di sekitar Stadion Utama Papua Bangkit yang bertandar internasional.

Kemudian, persiapan yang juga penting adalah listrik. Pemerintah mengutus PLN untuk mengerjakan kelistrikan untuk mendukung PON XX dan sudah mencapai 95%, targetnya selesai agustus 2021. Sebanyak 564 personel disiapkan untuk menjaga pasokan listrik. PON adalah acara super penting, sehingga jangan sampai terjadi korslet atau listrik mati, yang bisa mengganggu konsentrasi para atlet saat bertanding.

Pemerintah juga mengutus Kementrian Perhubungan untuk mempersiapkan transportasi. Sebanyak 428 shuttle bus disiakan untuk alat transportasi pra atlet dari/ke arena pertandingan. Ada 4 klaster penyelenggara pertandingan sehingga rutenya pun dibagi 4, yakni di Kabupaten Jayapua, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Merauke.

Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan bahwa transportasi air juga disiapkan untuk mendukung mobilitas para atlet, berupa kapal kecil dan bus air. Dermaga Ponton Danau Sentani juga telah diperbaiki agar kapal-kapal itu bisa tertambat dengan selamat.

Selain transportasi, penginapan para atlet juga dipersiapkan dengan matang. Mereka rencananya akan beristirahat di Wisma Atlet yang baru selesai dibangun. Fasilitas di dalamnya cukup lengkap dan menjadi penginapan yang representatif untuk para atlet dan officialnya. Gedung itu sekaligus jadi kantor KONI Papua.
PON XX diselenggarakan di tengah pandemi, sehingga pelaksanaanya harus sesuai dengan protokol kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua selaku panitia besar PON bidang kesehatan membuat desain protokol saat PON XX berlangsung. Salah satunya, seluruh atlet dan pihak lain (termasuk panitia) harus divaksinasi covid dan dites rapid sebelum bertanding.

Desain protokol ini sangat penting agar tidak terjadi klaster corona baru. Sehingga seluruh atlet, official, dan panitia sendiri dipastikan aman dari bahaya virus covid-19. Sedangkan untuk penonton PON XX, panitia belum memutuskan.
Jika memang rawan maka kemungkinan terburuknya adalah digelar tanpa penonton, tetapi mereka terus berdoa agar pandemi lekas selesai, agar pertandingan digelar dengan penonton yang langsung datang ke stadion.

PON XX adalah acara maha penting karena kesuksesan PON adalah kesuksesan pemerintah Indonesia juga. Persiapan-persiapan terus dilakukan agar acara ini berlangsung dengan lancar, mulai dari transportasi, penginapan, hingga vaksinasi para atlet, official, dan panitia. Semarak PON XX dinanti masyarakat karena acara olahraga bisa menyatukan bangsa.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pekan Olahraga Nasional ke-XX yang akan diselenggarakan di Papua beberapa bulan lagi, akan tetap dilaksanakan. Walau saat ini masih pandemi, tetapi jadwalnya tidak bisa ditunda lagi. Pasalnya, pelaksanaan PON sudah diundur selama setahun. Jika diundur lagi tentu akan mengacaukan semuanya. Tentu saat dilaksanakan harus sesuai dengan protokol kesehatan.

PON adalah ajang level nasional yang bergengsi, karena para atlet dari seluruh penjuru Indonesia berlaga untuk menunjukkan performa terbaiknya. Tahun 2021, PON XX diselenggarakan di provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat bangga karena untuk pertama kalinya, ajang sebesar PON diselenggarakan di sana.

Akan tetapi sampai pertengahan tahun 2021 pandemi belum selesai juga, sehingga pelaksanaan PON XX menjadi perdebatan. Akankah ditunda atau dilaksanakan tanpa penonton? Karena bagaimanapun kita harus menaati protokol kesehatan dan dilarang untuk membuat kerumunan.

Kenius Kogoya, Sekretaris Umum KONI Papua menyatakan bahwa PON XX Papua berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi covid. Ia juga tak tahu apakah penyelenggara mengizinkan adanya penonton atau tidak. Karena jika tidak ada penonton, maka sedikit banyak akan mempengaruhi para atlet, mereka jadi kurang bersemangat dalam berlaga karena tidak ada suporter.

Usulan untuk menyelenggarakan PON XX Papua tanpa penonton diungkapkan oleh Marciano Norman, Ketua Umum KONI pusat. Menurutnya, kita harus menyiapkan skenario terburuk alias PON tanpa penonton. Lagi-lagi karena alasan pandemi.

Keputusan untuk menyelenggarakan PON XX tanpa penonton masih belum fix 100%, tetapi ini lebih baik daripada penundaan kembali. Karena sebenarnya acara olahraga ini seharusnya diselenggarakan di akhir tahun 2020, tetapi ditunda jadi tahun 2021 karena alasan pandemi. Jika ditunda lagi maka jadawal akan kacau-balau karena banyak yang di-cancel.

Selain itu, ketika PON XX ditunda, maka akan berpengaruh pada psikologis atlet. Mereka sudah berlatih keras demi acara ini, dan saat harus ditunda lagi harus kecewa berat. Apalagi persiapan fisik dan mental mereka juga butuh biaya yang tak sedikit. Sehingga jika PON XX digeser jadwalnya jadi tahun 2022, akan membutuhkan lebih banyak uang.

Alasan lain adalah persiapan venue seperti GOR, arena racing, kolam renang, dll sudah hampir siap 100%. Sehingga saat ditunda tentu gedung dan tempat pertandingan olahraga tersebut akan sia-sia. Selain itu, biaya perawatannya juga cukup mahal. Jadi jadwal penyelenggaraan PON XX memang harus ditepati, yakni tahun 2021.

Masyarakat Papua juga menanti apakah penyelenggaraan PON XX jadi pada tahun ini atau tahun depan. Mereka sebenarnya banyak yang ingin agar PON dilaksanakan sesuai dengan jadwal, karena sudah excited menunggu selama lebih dari setahun. Penyelenggaraan PON amat membanggakan karena baru kali ini warga Papua dipercaya jadi panitia.

Jalan tengahnya adalah PON XX bisa diselenggarakan tahun 2021, karena belum tentu tahun depan pandemi sudah usai. Selain itu acara ini juga bisa dilaksanakan dengan penonton, tetapi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Para atlet dan official wajib melakukan tes swab. Tiap orang yang masuk venue harus mencuci tangan, memakai masker, dan tidak boleh berkontak fisik walau hanya bersalaman.

Para penonton juga harus menjaga jarak, caranya adalah dengan memberi tanda silang pada kursi-kursi di dalam stadion atau venue lain. Jadi para suporter tidak akan berdampingan dan berdesak-desakan dan tetap menjaga jarak.
Namun resiko dari menjaga protokol menjaga jarak adalah daya tampung venue yang hanya bisa maksimal 50%. Akan tetapi hal ini lebih baik, daripada menyelenggarakan PON tanpa penonton sama sekali atau bahkan ditunda tahun depan.
Masyarakat yang tak bisa menonton langsung bisa melihatnya via gawai karena ada siaran langsung.
Pelaksaanaan PON XX Papua tak bisa di-cancel lagi karena harus sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh KONI pusat. Seluruh panitia di Papua juga bersemangat untuk menyelenggarakannya. Tentu dengan menaati protokol kesehatan dan tidak membuat kerumunan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Cindy Ramadhani )*

Perubahan status para pegawai KPK jadi aparatur sipil negara tidak akan mengubah kinerja KPK sama sekali. Penyebabnya karena KPK adalah lembaga yang dari awal dibuat untuk memberantas korupsi, walau berada di bawah negara. Justru keberadaan KPK sangat diperlukan sebagai pengawas, agar tidak ada penyelewengan dan penghisapan uang rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri tahun 2003, yang didirikan dengan semangat untuk membasmi koruptor di Indonesia. Penyebabnya karena selama ini kita belum juga menjadi negara super power, jika negara terus digerogoti oleh tikus-tukus berdasi. Korupsi di Indonesia sudah menahun dan terstruktur, sehingga butuh lembaga antirasuah agar KKN terbasmi sampai tuntas.

Sampai tahun 2021, kinerja KPK sudah cukup memuaskan, karen sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan mencokok hingga ke level oknum menteri. Akan tetapi muncul dugaan ada penggembosan KPK dari dalam, karena seluruh pegawainya akan dialihkan statusnya jadi aparatur sipil negara, dan mereka akan diangkat pada tanggal 1 juni 2021.

Publik langsung negative thinking karena mengira akan ada upaya untuk ‘membuang’ penyidik senior KPK, karena ia kebetulan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Padahal statusnya tidak dipecat atau dipaksa pensiun dini, melainkan harus menjalani diklat untuk menambah rasa nasionalisme. Selain itu, Presiden Jokowi sendiri yang menjamin bahwa ia dan 74 pegawai KPK lain, yang tak lolos seleksi, agar tidak dirumahkan.

Dalam UU KPK juga ada jaminan bahwa lembaga ini masih boleh melakukan operasi tangkap tangan, walau status pegawainya berubah jadi ASN. Ketika mereka jadi pegawai negeri, bukan berarti harus bermanis-manis pada pejabat dan melindungi oknum nakal. KPK masih boleh untuk galak dan menangkap tiap koruptor yang merusak negara dari dalam.

Justru dengan dialihkannya status pegawai KPK jadi ASN, maka akan ada strukturisasi yang teratur, sehingga akan lebih optimal dalam memberantas korupsi. Karena dalam aturan pegawai negeri, cenderung lebih rapi daripada pegawai BUMN atau pegawai lembaga di bawah negara.

Selain itu, para pegawai KPK akan makin makmur setelah jadi ASN. Gaji mereka akan masih ditambah dengan jaminan pensiun dan berbagai tunjangan, sehingga dengan uang itu dirasa cukup untuk mengepulkan asap dapur. Sehingga pegawai KPK tidak akan tergoda untuk malah korupsi dengan alasan gajinya terlalu sedikit, atau melindungi koruptor karena terbujuk rayuan suap.

Selama ini, rapor KPK masih brilian, padahal tahun lalu anggaran yang diminta ke negara tak 100% dikucurkan (karena masih kondisi pandemi). Walau ada penyesuaian, tetapi KPK tetap bertaji. Buktinya pada tahun 2020, lembaga ini berhasil menyelamatkan uang negara sebesar lebih dari 90 trilyun rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Pada tahun 2021 tentu target untuk menyelamatkan uang negara lebih banyak lagi. Tujuannya agar anggaran itu benar-benar digunakan untuk rakyat dan memakmurkan mereka. Bukannya dicuri oleh koruptor yang tidak punya hati nurani.

Selain memberantas korupsi dengan cara penyidikan dan operasi tangkap tangan, maka KPK juga melakukan pencegahan KKN. Caranya dengan sosialisasi anti korupsi ke lembaga negara lain, kementrian, kantor gubernur, walikota, dll. Dengan begitu, pejabat sekelas walikota pun akan sadar untuk tidak korupsi, karena sama saja menjadi maling yang tidak terhormat.

KPK akan terus berupaya untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi, karena KKN jangan sampai merusak negara dari dalam dan merugikan rakyat Indonesia. Walau pegawai KPK jadi ASN, tetapi ini bukanlah cara untuk membungkam hak mereka. Karena dalam UU KPK dijelaskan bahwa pegawai KPK masih boleh melakukan operasi tangkap tangan, walau sudah beralih status jadi ASN.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Zainudin Zidan )*

Ketika ada data yang bocor, maka masyarakat sempat panik. Kebocoran data penduduk adalah sesuatu yang berbahaya, karena bisa disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggungjawab. Pemerintah menginvestigasi kasus ini dengan optimal, agar tak terulang lagi ke depannya.

Data-data milik 279 juta penduduk Indonesia bisa diakses dengan mudah di sebuah situs. Parahnya, situs itu tidak privat alias terbuka untuk publik. Hal ini membuat masyarakat takut datanya akan disalahgunakan oleh orang lain, karena nyaris semua terpampang nyata. Mulai dari nama lengkap, alamat, NIK, dan data-data penting yang lain.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak agar Kementrian Komunikasi dan Informatika, Bareskrim Polri, dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengusut kasus kebocoran data ini. Penyebabnya karena kasus ini bukan persoalan main-main alias sanagt serius. Di era teknologi, data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga.

Bambang melanjutkan, kedaulatan terhadap data turut menunjukkan kedaulatan bangsa. Bahkan Presiden Jokowi menyebut bahwa data merupakan new oil yang lebih berharga daripada minyak. Ketika ada kebooran data, maka tak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga keamanan pribadi warga negara.

Data memang sangat berharga, karena bagaikan emas baru di dunia maya. Dalam artian, ketika seseorang mengalami kebocoran data, dan disalahgunakan, maka nyaris tamat riwayatnya. Misalnya saat KTP dan nomor HP-nya bocor karena diretas. Maka bisa disalahgunakan oleh penipu untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir, dan pemilik KTP yang harus membayarnya. Padahal ia tak tahu apa-apa.

Contoh lain adalah ketika data seseorang bocor lalu digunakan untuk membuat akun media sosial. Penipu akan membuat status palsu lalu berpura-pura butuh pinjaman uang karena keadaan mendesak. Semua temannya akan iba lalu mentransfer uang atau pulsa, padahal itu semua tidak benar. Pemilik data asli mendapat malu sementara penipu melenggang dengan bebas.

Kebocoran data menunjukkan perangkat hukum cyber security kita belum kuat. Buktinya per november 2020, ada 4.200 laporan kebocoran data, karena di-hack atau sebab yang lain. Pemilik data tentu ketar-ketir karena takut KTP dan lain-lain akan disalahgunakan, dan semoga setelah melapor mereka akan mendapatkan solusinya.

Masih ada dugaan data yang bocor adalah milik para pengguna kartu lembaga.
Pemerintah mengadakan penyelidikan lebih lanjut, mengapa di lembaga sebesar itu ternyata sistem IT-nya lemah. Sehingga data para pengguna kartunya bisa diretas dan berpotensi disalahgunakan oleh hacker.

Dari kasus kebocoran data ini kita bisa melakukan evaluasi. Pertama, walau sudah banyak yang melek teknologi, tetap belum semua instansi memiliki keamanan di bidang IT. Bisa jadi karena isinya adalah pegawai-pegawai yang sudah hampir pensiun sehingga kurang familiar dengan teknologi. Solusinya adalah menambah pekerja (walau statusnya pegawai harian) untuk membenahi masalah IT itu.

Kedua, pemerintah perlu menggandeng generasi muda yang lebih pintar dalam bidang IT. Kementrian Riset dan Teknologi memang sudah dilebur dengan Kemendikbud. Namun masalah riset dan teknologi jangan dikesampingkan. Jika perlu ada tim baru yang berisi generasi muda, untuk mengatasi kebocoran data tersebut.

Mengapa generasi muda? Karena mereka lebih cepat belajar dan memang menyukai teknologi terkini. Ambil saja lulusan kampus IT terkenal atau mahasiswa berprestasi, yang bisa menemukan bug dan kelemahan data di banyak instansi penting. Mereka juga bisa diajak untuk berperang melawan hacker nakal pencuri data.

Kasus kebocoran data penduduk Indonesia sangat perlu penindakan lebih lanjut, agar tidak ada penyalahgunaan KTP dan kartu-kartu lain. Pemerintah menyelidiki siapa pelaku sebenarnya, dan yang paling penting adalah mengatasinya. Perlu dibentuk tim IT khusus untuk menyelesaikan kasus ini.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru