suaratimur.id – Sebuah tindakan yang membuat kita semua mengernyitkan dahi karena tak habis pikir akan terjadi, namun faktanya memang sungguh tragedi. Anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, fasilitas publik, kesehatan, dsb justru digunakan untuk kepentingan yang bersifat politik praktis. Lebih tidak masuk akalnya, penggunaan tersebut digunakan untuk memobilisasi massa dalam rangka menolak kebijakan pemerintah pusat terhadap suatu wilayah.

Bagai Dikasih hati namun minta Jantung, Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memajukan suatu wilayah namun justru ditolak menggunakan anggaran yang rutin diberikan. Banyaknya kepentingan yang bermain didalamnya menyebabkan kondisi yang tak terpikir ini justru menjadi strategi bagi pihak tertentu untuk melancarkan misinya.

Polisi Temukan Penggunaan Anggaran Kabupaten untuk Membiayai Penolakan DOB Papua

Seperti yang kita ketahui, bahwa adanya sejumlah aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua beberapa waktu ini terdukung dan ditunggangi oleh beberapa pihak seperti kelompok separatis KNPB, ULMWP, hingga kelompok mahasiswa yang pro kemerdekaan, seperti  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Pihak kepolisian juga telah mengendus adanya keterlibatan elit politik daerah yang bermain dengan beberapa pihak termasuk kelompok separatis untuk turut mendukung penolakan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Usut punya usut, penolakan dilatarbelakangi oleh pengamanan kekuasaan.

Sebuah kabar datang dari hasil pengusutan Polda Papua, bahwa terdapat termuan adanya anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang digunakan untuk membiayai demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Papua, Otonomi Khusus Papua, dan pendirian Markas Kepolisian Resor Dogiyai.

Melalui keterangannya, Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda), Irjen Mathius D Fakhiri, mengatakan bahwa penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua terus menyelidiki dugaan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk membiayai unjuk rasa menolak kebijakan pemekaran Papua tersebut. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelidikan kasus pembakaran puluhan rumah dan kios yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada 25 Mei 2022. Menurut Fakhiri, Polda Papua tidak memiliki kepentingan tertentu dalam penyelidikan penggunaan anggaran, melainkan hanya untuk memastikan situasi yang aman dan tenang.

Polri Duga Dana Otsus Papua Diselewengkan Rp1,8 Triliun

Sebelumnya, sekitar bulan Februari tahun 2021 pihak Kepolisian juga mensinyalir adanya penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinisi Papua dan Papua Barat sebesar lebih dari Rp1,8 Triliun.

Dalam penggunaan anggaran jumbo tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati adanya pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Dugaan penyelewengan itu seperti laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua senilai Rp1,8 triliun. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Selain itu, ada pula markup atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di wilayah Papua. Padahal, kebijakan Otsus di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Otonomi khusus Papua sejatinya adalah untuk penyelesaian konflik di tanah Papua.

Oknum Elit Politik Manfaatkan Kelompok Separatis untuk Kacaukan Nduga

Tak cukup hanya dengan mobilisasi massa melalui aksi demonstrasi yang berujung gagal karena telah diantisipasi aparat secara tepat dan cepat. Oknum bekepentingan juga memanfaatkan kelompok separatis untuk membuat suasana di wilayah Papua tidak kondusif. Salah satunya berkaitan dengan adanya insiden penembakan pesawat caravan Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air di bandara Keneyam, Kabupaten Nduga selasa pagi 7 Juni 2022.

Berdasarkan pernyataan Bupati Namia Gwijangge terdapat elit politik tertentu yang sengaja memanfaatkan kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya untuk melakukan kekacauan di Kabupaten Nduga. Mereka dengan sengaja mempengaruhi kelompok Egianus untuk masuk melakukan penyerangan dan melakukan gangguan di Keneyam. Bupati tersebut mengetahui terdapat oknum-oknum tertentu yang bermain di Nduga.

Secara tegas Bupati Namia Gwijangge juga menyatakan bahwa jika merasa menjadi orang Nduga maka seharusnya membangun Nduga dengan jiwa besar, bukan malah menggunakan kelompok separatis sebagai alat untuk sengaja memancing kelompok separatis dengan berbagai cara mengganggu masyarakat Nduga. Pihak Bupati juga telah meminta Kapolres Nduga dan Dandim Yahukimo untuk segera menangkap oknum-oknum yang sengaja bermain di Keneyam agar masyarakat tetap tenang dan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Semakin Jelas Siapa yang Sesungguhnya Menolak Kebijakan Otsus dan DOB

Berangkat dari sejumlah peristiwa yang terjadi dan memiliki keterkaitan satu sama lain, maka sudah sepatutnya dapat ditarik benang merah berkaitan dengan dinamika dalam merespon kebijakan pemerintah pusat, seperti Otsus dan pemekaran DOB.

Kita sudah paham bahwa adanya penolakan dari kebijakan tersebut bukan murni lahir dari masyarakat Papua. Namun buah pengkondisian dan mobilisasi dari elit politik atau oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok separatis untuk melancarkan aksinya demi kepentingan pribadi. Kekuasaan yang terus digali di atas tanah Papua yang seharusnya menjadi kebanggaan dan milik bersama. Sungguh kejam perilakumu…

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Aksi Demonstrasi Penolakan Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua secara umum berlangsung kondusif. Hal tersebut menjadi keberhasilan pihak aparat keamanan dan jajaran terkait melalui beberapa teknis antisipasi dan pengajuan syarat yang dilakukan terhadap pendemo sebelum hari pelaksanaan berlangsung.

Meskipun begitu, di beberapa titik masih terdapat kericuhan kecil yang secara sigap berhasil diantisipasi dan dikendalikan oleh aparat kepolisian. Untuk diketahui bahwa dalam merespon aksi ini, aparat keamanan menurunkan sebanyak 2000 personil gabungan yang disiagakan di beberapa tempat.

Massa Aksi Langgar Larangan Long march

Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kapolresta Jayapura Kota, Ajun Komisaris Besar (AKBP) Victor Dean Mackbon, bahwa pihak kepolisian sejak awal menolak adanya aksi demonstrasi karena beberapa syarat yang diajukan tidak dapat dipenuhi oleh koordinator aksi, yakni Petisi Rakyat Papua (PRP). Namun begitu, jika memang aksi tetap dilaksanakan karena merupakan hak warga negara dalam menyuarakan pendapat sesuai undang-undang. Pihak kepolisian akan menfasilitasi massa aksi dengan menyediakan kendaraan truk untuk bertemu dengan pihak DPR Papua ataupun memfasilitasi titik penyampaian aspirasi, seperti di Perumnas Waena II dan Jalan Biak Abepura. Namun secara tegas pihak kepolisian melarang keras adanya long march dari titik manapun. Jika masih terdapat kegiatan tersebut, maka akan segera ditindak tegas.

Sebuah narasi pemberitaan muncul dari media online Jubi.id menyatakan bahwa massa yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) dihadang, dipukul, ditangkap, dan ditembaki gas air mata oleh aparat keamanan di depan Gapura Universitas Cenderawasih Abepura dan Kampus USTJ. Koordinator lapangan aksi, Gerson Pigai menjelaskan bahwa pihak kepolisian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai bergerak sejak pagi dari titik aksi expo menuju Abepura. Hal yang sama juga dirasakan oleh pengunjuk rasa dari titik USTJ yang akan bergerak keluar kampus dari pukul 06:58 WIT. Sementara di titik lingkaran, aksi yang dimulai pukul 06.15 WIT dihadang di titik keluar jalan Biak Lingkaran. Sedangkan pengunjuk rasa di Titik Sentani Pos 7 atas mulai bergerak 06.54 WIT dipukul mundur ke halaman kampus Walterpos, Sentani.

Seluruh kejadian tersebut memiliki satu keterkaitan sebab, yakni pelarangan adanya long march yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak kepolisian namun tidak diindahkan oleh massa peserta aksi. Merasa terpojok, beberapa perwakilan massa justru membuat keterangan kepada sejumlah wartawan peliput berupa tuduhan bahwa pihak kepolisian bertindak represif. Padahal sebelumnya sudah jelas dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa larangan long march untuk mencegah agar tidak mengganggu situasi kamtibmas. Jika terjadi suatu hal yang melawan petugas, maka akan terdapat langkah tegas dari kepolisian.

Waspada Unggahan Foto Hoaks dari Massa Aksi untuk Memprovokasi Masyarakat

Namun, seperti tak ingin kehilangan momentum dalam hari kegiatan aksi, sejumlah oknum dari PRP kemudian mengunggah konten lama berisikan foto demonstran yang terluka. Dalam narasinya, mereka menuduh pihak kepolisian bertindak represif. Padahal foto yang diunggah adalah kejadian lama.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Jayapura Kota AKBP Victor Dean Mackbon   membantah bahwa hal tersebut termasuk hoaks yang sengaja dilempar oleh massa aksi untuk memprovokasi masyarakat. Foto tersebut merupakan file lama yang diunggah ulang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihaknya juga sudah memastikan dengan mengecek postingan tersebut serta akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap akun media sosial Facebook yang menyebarkan foto hoaks tersebut. Dalam unggahan tersebut disebut terdapat massa aksi terluka di wilayah expo, namun kenyataannya di wilayah tersebut tidak terdapat massa yang melakukan aksi dan juga tidak dilakukan pembubaran paksa oleh aparat.

Kapolres kembali mengimbau kepada masyaraka agar tidak cemas dan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Ditemukan Bendera Bintang Kejora, Aksi Ditunggangi Kelompok Separatis

Salah satu kekhawatiran berikut dengan antisipasi yang telah dilakukan oleh aparat sebelumnya, menemui kenyataan. Dalam aksi yang berfokus pada penolakan Otsus dan Kebijakan DOB tersebut Polisi mengamankan adanya bendera bintang kejora di Sorong Papua Barat. Bendera tersebut diamankan saat massa melakukan long march dari depan lampu merah Remu menuju kantor DPRD Kota Sorong.

Massa aksi penolakan DOB di Timika juga menyusupkan poin tuntutan referendum dalam aksinya.

Situasi Terkendali, Massa Aksi Berangsur-angsur Membubarkan Diri

Secara keseluruhan aksi yang dilaksanakan di berbagai titik tersebut dinyatakan kondusif oleh aparat kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal menyatakan bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut berlangsung aman.

Pada sejumlah wilayah di Provinsi Papua berlangsung aksi unjuk rasa penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP), KNPB Baliem di Kabupaten Jayawijaya dan Fopera di Kabupaten Paniai. Polda Papua dan Polresta Kota Jayapura telah melakukan patroli dan penyekatan serta razia di beberapa titik untuk mengantisipasi berkumpulnya massa yang lebih banyak. Personel gabungan masih melakukan pengamanan di titik-titik kumpul massa. Di beberapa daerah massa telah membubarkan diri dengan tertib.

Sekali lagi, bahwa beredarnya video, foto dan narasi yang mengatakan adanya bentrokan antara aparat keamanan TNI dan Polri dengan massa di lapangan. hal tersebut tidak benar. Kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoaks.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Di tengah kondisi terbaru dimana Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terus menerapkan strategi pola balas dendam menyasar aparat hingga masyarakat sipil, serta upaya dan respon pemerintah dalam menghadapi kekejaman kelompok tersebut. Terdapat satu isu di bumi cenderawasih yang masih terus menjadi pembicaraan serta perlu diperhatikan bersama sehingga tidak menjadi muatan kelompok tertentu untuk mempengaruhi dan merugikan masyarakat.

Salah satunya, adanya aksi penolakan Kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang digelar pada 10 Mei 2022 lalu pada akhirnya terungkap adanya campur tangan elit lokal tertentu dan dukungan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang cenderung memiliki misi untuk melepaskan diri dari negara Indonesia. Dalam sisi politik daerah, adanya ketidakpercayaan sejumlah kepala daerah terhadap objektifitas Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi masyarakat menunjukkan adanya inkonsistensi serta tendensi dalam merespon kebijakan DOB sebagai upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan yang harusnya didukung tegak lurus hingga di lingkup daerah.

Dukungan DOB dari Tokoh Pemuda dan Akademisi Papua

Hingga saat ini, sejumlah pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB terus bermunculan dari berbagai pihak dengan berbagai argumentasi bersifat konstruktif. Hal tersebut sekaligus merespon adanya provokasi yang sempat menjalar ke masyarakat melalui aksi demonstrasi untuk menolak DOB yang ternyata adalah kepentingan pihak tertentu yang tidak menghendaki kebijakan pusat karena dirasa tidak menguntungkan bagi kelompoknya.

Pernyataan dukungan kebiakan DOB baru-baru ini muncul dari Tokoh Pemuda Papua, Charles Kosay. Berdasarkan kacamata pemikirannya, pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dengan dikeluarkanya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya perubahan UU Otsus tersebut menjadikan pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi lebih baik. Selain itu, dalam amanat Otsus terdapat kebijakan pemekaran DOB. Adanya kebijakan pembentukan daerah baru tersebut untuk menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat, mengingat Papua memiliki wilayah yang sangat luas dan permasalahan yang kompleks.

Hal yang sama juga kembali ditegaskan oleh akademisi dari Universitas Cenderawasih Papua, Marinus Yaung. Bahwa untuk mempercepat pembangunan di Papua, negara telah menerbitkan pasal terkait pemekaran Papua. Hal tersebut untuk menjawab masalah pemerataan sosial. Karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan sosial dapat menjadi akar masalah dan konflik. DOB menjadi salah satu langkah dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua. Adapun tujuan pemerintah dalam membentuk DOB yakni untuk pemerataan sosial, percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia Papua, sehingga yang kaya tidak hanya orang kota sementara yang masyarakat di pelosok selalu tertinggal.

Imbauan untuk Tidak Terprovokasi Pihak yang Bertentangan dengan Pemerintah

Salah satu dampak negatif dari derasnya informasi yang terwadah dalam media sosial maupun media online adalah munculnya disinformasi hingga provokasi dari pihak yang sengaja memanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam kasus di tanah Papua, hingga saat ini isu melepaskan diri dari Indonesia masih menjadi misi panjang yang terus dipropagandakan oleh sejumlah front oposisi untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah isu DOB yang kemudian ditunggangi agar publik tidak serta mendukung serta cenderung menolak hingga melawan. KST Papua sebagai pihak oposisi hingga saat ini masih terus bermanuver untuk menujukkan eksistensi serta konsistensi dalam melawan pemerintah bersama kebijakannya.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, memiliki respon atas kondisi keamanan di wilayah Papua saat ini bahwa keberadaan KST Papua sudah kian meresahkan dengan melakukan aksi kekerasan hingga pembunuhan terhadap masyarakat dan aparat. Oleh karena itu, kelompok tersebut harus segera ditumpas secara tegas sehingga tidak terus-menerus menimbulkan korban jiwa. Sepanjang Januari hingga Maret 2022, KST Papua telah melakukan tujuh kali tindakan teror dan menyebabkan 13 orang tewas serta lainnya luka-luka. TNI dan Polri diharapkan dapat saling mendukung dalam menumpas keberadaan KST Papua.

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III), Letjen TNI I Nyoman Cantiasa memberi imbauan kepada para tokoh agama di Kota Jayapura, Papua, untuk membentengi diri dari upaya adu domba karena pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat. Perkuat persatuan dan kesatuan dengan memperkuat instrumen pencegahan konflik karena Papua adalah tanah yang diberkati.

Kabar Terbaru dari Pembahasan RUU DOB Papua

Setelah penantian panjang, sebuah kabar baik akhirnya diterima publik terkait proses panjang dari pembahasan rencana kebijakan DOB Papua. Dalam kabar tersebut menyebutkan bahwa DPR segera membahas RUU DOB Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah setelah DPR menerima surat Presiden (surpres) terkait tindak lanjut pembahasan tiga RUU DOB.  Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang bahwa supres pembahasan RUU DOB sudah diterima oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2022 lalu. Saat ini, Komisi II DPR sedang menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk memulai pembahasan ketiga RUU tersebut.

Pemekaran wilayah merupakan perintah Undang-undang (UU). Adanya pro kontra yang menyertai karena terjadi banyak kepentingan. Diantaranya kepentingan subjektif, kepentingan objektif, kepentingan politik, dan bahkan kepentingan kemungkinan pecah belah. RUU DOB ditargetkan selesai dalam masa sidang yang akan segera digelar kembali. Harus terdapat pengambilan keputusan yang tepat mengingat terdapat dinamika yang tinggi, termasuk nantinya dalam hal persiapan teknis yang harus diupayakan sebelum pembahasan APBN 2023.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Jalan panjang proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) tak hanya dirasakan pada level legislatif dalam ranah pengkajian. Di akar rumput tanah Papua yang merupakan induk dari wilayah yang akan dimekarkan, isu tersebut hingga saat ini masih terawat mendapat tanggapan secara beragam dan dinamis dari berbagai pihak. Respon terbaru ialah adanya kegiatan aksi penolakan DOB dan Otsus Papua tanggal 10 Mei 2022 yang diinisiasi oleh pihak yang menamakan diri Petisi Rakyat Papua (PRP). Cacat dalam prosedur perizinan dan pemberitahuan, secara tegas pihak aparat kepolisian telah mengeluarkan pernyataan melarang kegiatan tersebut serta akan membubarkan aksi jika masih terus terjadi. Namun, antisipasi tetap dilaksanakan dan disiagakan, mengingat berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa Papua merupakan salah satu wilayah dengan masyarakat yang dianggap sensitif dalam merespon sebuah isu.

Sejumlah pertanyaan kemudian muncul dalam benak beberapa pihak menyikapi adanya kegiatan aksi penolakan DOB dan Otsus Papua yang tergolong terorganisir dan terpublikasi secara masif. Sebagian menyebut bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Pasalnya, sejauh ini dukungan dari tokoh adat hingga tokoh agama Papua yang menjadi panutan masyarakat berada pada keberpihakan untuk mendukung kebijakan DOB. Tersemat tanda tanya bahwa keterlibatan mahasiswa dan para aktivits untuk repot-repot turun aksi ke jalan mendapat dukungan dari pihak tertentu demi kepentingan politik dengan mengatasnamakan masyarakat Papua.

Elit Lokal Papua Bandar Aksi Penolakan DOB

Sejalan dengan prediksi tersebut, Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung memiliki penilaian bahwa aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar dan dilakukan secara masif sulit berjalan tanpa ada pihak yang membekingi. Pihak dibalik layar tersebut yang harus diusut. Penolakan DOB Papua sejatinya merupakan isu utama yang didorong oleh para elit lokal. Elit yang menurutnya takut kehilangan kekuasaan politik dari apa yang sudah diperoleh saat ini. Para elit lokal Papua hanya meminjam suara mahasiswa dan para aktivis untuk menyuarakan kepentingan pribadi.

Para mahasiswa dan aktivis yang sedang ditunggangi kepentingan para elit lokal pada akhirnya tidak konsisten dalam menyuarakan esensi aksi yakni bermain pola standar ganda yang dimasukkan dalam setiap isu aksi. Kadang mengkritisi kebijakan DOB, namun juga menyuarakan referendum Papua. Kedua isu tersebut memiliki agenda dan tujuan berbeda. Sehingga jika bentuk aksi tidak konsisten dan cenderung standar ganda dapat dipastikan merupakan demo bayaran, praktisnya terdapat donator dibalik aksi.

Pihak aparat perlu menelusuri aliran dana yang disinyalir diturunkan dari elit lokal Papua kepada koordinator aksi demo. Isu DOB dan Otsus Papuya merupakan isu strategis yang membutuhkan kekuatan politik besar termasuk dukungan dananya untuk melawan kebijakan tersbut. Secara rasional, mahasiswa dan aktivis di Papua tidak memiliki modal politik dan pendanaan yang besar untuk menggerakkan aksi. Modal politik dan uang besar justru ada di tangan para elit lokal. Pihak aparat keamanan diprediksi sudah mengetahui hal ini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diungkap dan dibeberkan ke publik.

Hal senada juga diungkap oleh pegiat sosial Kota Jayapura, Gunawan yang meyakini bahwa aksi demo termasuk juru bicara PRP telah menerima “upeti” untuk menjalankan aksi. Ia juga menilai tidak ada makan siang gratis tanpa dijanjikan sesuatu.

MRP Tak Suarakan Aspirasi Dukungan Pemekaran Wilayah

Dalam ranah yang lebih spesifik, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dianggap sebagai representasi dari masyarakat Papua selama beberapa waktu terakhir justru bersikap subjektif dan bertindak tendensius dalam menerima masukan terkait respon kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bahkan sikap protes dari beberapa pihak, terutama di internal pemerintah yang diberikan mandat menyuarakan aspirasi masyarakat dari bawah.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw secara tegas meminta MRP untuk melaporkan aspirasi masyarakat yang menerima pembentukan DOB di Provinsi Papua. Beberapa kali MRP berkunjung ke Jakarta namun justru menonjolkan penolakan dan seperti menutup aspirasi warga Papua yang menerima pembentukan DOB. Keputusan terhadap aspirasi masyarakat bahkan tidak melalui mekanisme sebuat rapat paripurna atau rapat istimewa, menjadi sebuah hal ironis. Bupati yang juga merupakan Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi tersebut kecewa dengan MRP, pasalnya merujuk pada tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 3 Tahun 2008. MRP bisa memanggil seluruh kepala daerah di Papua untuk mendiskusikan semua persoalan. Seharusnya yang perlu dipahami bersama oleh semua pihak bahwa pelaksanaan Otsus telah disahkan pemerintah pusat. Begitupun dengan rencana DOB yang harus didukung oleh seluruh masyarakat adat karena nantinya setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahan dengan cara, kultur, dan budaya sendiri. Bahkan dapat menjangkau semua tempat yang terisolir.

Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi, Lukas Worone juga menyatakan bahwa DOB merupakan hal penting agar nantinya dapat menentukan pilihan hidup, seta memperhatikan masyarakat lokal.

Sementara itu, Kepala suku Lembah Baliem Kabupaten Jayawijaya Naligi Kurisi menilai bahwa rencana pemekaran wilayah Papua akan memberikan dampak positif turut memajukan Papua agar setara dengan kota-kota di Jawa. Dirinya juga menilai kehadiran Otsus turut memberikan banyak perubahan di tanah Papua, berharap kebijakan tersebut terus berlanjur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dukungan juga diberikan oleh Tokoh Masyarakat Kabupaten Sarmi Wilayah Pantai Timur, Beny Kantum. Ia menyatakan mendukung kelanjutan Otsus dan pemekaran Papua sebagai solusi tepat pemerintah dalam membangun Papua dari kampung hingga ke kota. Dirinya mengimbau kepada masyarakat papua untuk tidak kembali ke masa lalu. Semua harus optimis dengan keberadaan Otsus dan rencana pemekaran di tanah Papua.

Tokoh Adat lain yang juga menyatakan dukungan adalah dari Biak Numfor, Napa Malex Kmur. Dirinya menyatakan telah menantikan DOB sejak 13 tahun lalu atau pada 2009. Pihaknya secara sungguh-sungguh memperjuangkan karena hal tersebut adalah aspirasi dari masyarakat. Di Biak tidak ada penolakan DOB, sehingga lebih cepat disahkan maka lebih bagus. Di samping itu, Ketua Adat Anim Ha Kab. Merauke, Kab Mappi, Kab. Boven Digoel dan Kab Asmat, Paskalis Imadawa, bahwa pihaknya ingin DOB Papua Selatan secepatnya hadir. Sebab, dengan DOB akan ada sebuah keadilan dalam pemerataan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, maupun SDM. Meskipun ada penolakan, jangan digeneralisir bahwa orang Papua menolak DOB.

Terbaru, dukungan DOB juga muncul dari Komunitas Masyarakat Papua Jakarta (KOMPAJA) yang menggelar aksi dukungan di Patung Kuda Jakarta Pusat. Koordinator Aksi, Auri menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam hal DOB dan berharap seua pihak dapat mendukung serta menerima rencana kebijakan tersebut.

Masyarakat Agar Jangan Mau Ditunggangi Kepentingan Politik Elit Lokal

Dari waktu ke waktu, setiap adanya aksi yang melibatkan sejumlah massa terkandung beberapa tanya atas kepentingan yang menyertai. Bukan berniat mengecilkan semangat perjuangan setiap pergerakan dalam upaya mewujudkan kondisi yang lebih baik di negara Indonesia tercinta. Dalam kasus yang lebih spesifik seperti di lingkup wilayah Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi. Dalam kesempatan tertentu bahkan bisa dikatakan by design kelompok tertentu untuk kepentingan golongannya.

Dalam kurun beberapa waktu terakhir, berdasarkan penelusuran secara terbuka didapatkan rangkaian keterkaitan dan keterikatan antara pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu, seperti KNPB, ULMWP, TPNPB, hingga partai politik yang menunggangi dengan menyertakan tuntutan standar ganda kemerdekaan Papua. Penelusuran tersebut baru bersifat terbuka. Secara tertutup, sudah bisa dipastikan bahwa aparat memiliki data lebih lengkap agar semua segera dapat diungkap. Sehingga publik tidak lagi-lagi dikorbankan dalam setiap tuntutan dengan seakan-akan mengatasnamakan seluruh masyarakat Papua, padahal hanya segelintir golongan tertentu.

Begitu juga dengan aksi penolakan DOB dan Otsus, sudah jelas bahwa sebagian besar tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh pemerintah daerah menyatakan dukungannya terhadap rencana kebijakan tersebut. Adanya gembar-gembor penolakan jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari satu atau beberapa pihak yang berusaha merawat eksistensi isu penolakan tersebut untuk mewujudkan keinginannya.

Jika beberapa pihak termasuk dari akademisi menilai terdapat keterlibatan elit lokal Papua dalam aksi tersebut. Maka kita semua perlu mendorong aparat agar segera mengusut dalam ranah penegakan hukum. Jangan sampai ada korban kembali berjatuhan hanya untuk menyenangkan syahwat politik kekuasaan dengan mengatasnamakan masyarakat. Sungguh perbuatan kejam yang dibenci Tuhan.

Papua maju adalah impian dari sejak dulu, Papua Damai adalah hal yang harus kita capai.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abner Wanggai )*

Otonomi khusus (Otsus) adalah program spesial untuk rakyat Papua dalam memajukan kawasan tersebut. Otsus adalah bukti nyata bahwa pemerintah amat memperhatikan warga Papua.

Apa yang Anda bayangkan tentang Papua? Jika yang ada di pikiran adalah hutan dan savana maka salah besar, karena saat ini wilayah Bumi Cenderawasih telah bertransformasi jadi sangat maju. Bahkan di Tembagapura dinilai setara majunya dengan di New York, Amerika Serikat. Semua ini berkat dana otonomi khusus (Otsus) yang dialirkan sejak tahun 2001.

Tahun 2021 Otsus jilid 2 kembali bergulir dan program ini memang diteruskan karena membawa banyak manfaat bagi rakyat Papua. Otsus adalah bukti kehadiran pemerintah di masyarakat karena Papua adalah bagian dari Indonesia, sehingga bisa menikmati kemajuan juga berkat dana Otsus. Apalagi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, di mana rakyat di Papua mendapat prioritas dan beliau jadi satu-satunya presiden yang paling sering mengunjungi Papua.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menyatakan bahwa kehadiran Otsus sejak tahun 2001 membawa manfaat besar bagi masyarakat Papua. Bahkan anggarannya terus meningkat. Selain itu, dana Otsus diprioritaskan untuk 4 bidang yakni pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, dan kesehatan.

Dalam artian, pemerintah memang memperhatikan warga Papua dan berusaha hadir di sana demi kemajuan mereka. Tahun 2022 saja dana Otsus bertambah sehingga totalnya 7,4 triliun rupiah. Nominal ini amat besar jika dibandingkan dengan Otsus periode awal (tahun 2001) di mana anggarannya baru miliaran rupiah.

Kehadiran pemerintah di Papua diwujudkan dengan pemberian dana Otsus dan dirupakan infrastruktur demi kemajuan rakyat di Bumi Cendrawasih. Kita sudah melihat sendiri apa saja infrastruktur yang ada, seperti Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, Jembatan Youtefa, dan lain sebagainya.

Dengan infrastruktur itu maka mobilitas makin cepat sehingga rakyat makin dinamis, baik dalam berdagang maupun melakukan kegiatan lain. Kemudian, infrastruktur diharap bisa menurunkan harga barang-barang karena pengangkutannya bisa via darat yang ongkosnya lebih murah daripada dulu yang harus via pesawat terbang.

Pemerintah berusaha hadir di tengah masyarakat Papua walau posisi Bumi Cendrawasih jauh sekali dari Jakarta. Rakyat Papua tetap maju berkat beasiswa Otsus dan tersedia anggaran bagi murid tingkat SD hingga SMA yang berprestasi. Bahkan juga ada beasiswa bagi mahasiswa dan mereka bisa kuliah tak hanya di Universitas Cenderawasih, Papua, tetapi juga kampus lain di Jawa, bahkan di luar negeri.

Selain itu anggaran Otsus juga disalurkan di bidang kesehatan. Dananya tak hanya untuk membangun Rumah Sakit dan Puskesmas tetapi juga untuk berbagai program kesehatan, seperti pemberantasan penyakit malaria yang jadi endemi di Papua. Rakyat jadi makin bugar dan tak lagi kesulitan untuk mendapatkan akses ke pusat kesehatan.
Masyarakat Papua juga diperhatikan oleh pemerintah karena berkat UU Otsus mereka bisa membangun daerahnya sendiri. Gubernur, wakil gubernur, walikota, dan wakilnya harus orang asli Papua. Majelis Rakyat Papua juga ada untuk menampung aspirasi warga di Bumi Cendrawasih. Semua ini berkat UU Otsus.

Otonomi khusus adalah program yang dibuat demi kesejahteraan warga Papua. Pemerintah sudah hadir di Bumi Cendrawasih dengan dana Otsus yang digelontorkan sampai trilyunan rupiah demi kemajuan rakyat Papua. Masyarakat senang karena dibangun berbagai fasilitas yang mendukung mobilitas sehari-hari, juga dibebaskan untuk membangun daerahnya sendiri.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh : Sabby Kosay )*

Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) sudah diberlakukan dan masyarakat menyambut positif hal tersebut. Selain bentuk akomodasi terhadap aspirasi warga, UU Otsus diyakini merupakan cara negara untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua.

Otonomi khusus adalah keistimewaan yang diberikan untuk rakyat Papua, karena mereka mendapatkan dana Otsus yang nominalnya sangat besar. Uang itu untuk membangun Bumi Cendrawasih, agar lebih modern fasilitasnya dan tak kalah dengan provinsi lain. Otsus dimulai tahun 2001 lalu dan diperpanjang pada tahun 2021, dan seluruh rakyat Papua menyetujuinya karena kehidupan mereka jadi lebih baik berkat adanya Otsus.

Untuk makin menguatkan program otonomi khusus maka dibuatlah UU Otsus sebagai payung hukum. Tujuannya agar ia berjalan dengan lancar walau presidennya ganti. Selain itu, payung hukum juga diperlukan agar program ini ditaati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. UU Otsus juga mengangkat martabat orang Papua karena hanya mereka yang boleh menjadi gubernur, wagub, walikota, dan wakilnya.

Saat mas orde lama dan orde baru, gubernur Papua bukan orang asli Papua dan biasanya adalah seorang purnawirawan. Akan tetapi jika ada aturan bahwa pemimpin harus orang Papua asli, maka rakyat senang karena merasa dihormati dan martabatnya ditinggikan oleh pemerintah.

Senator Papua Barat Filep Wamafma menyatakan bahwa ada poin penting dalam pasal 2 UU nomer 76 tahun 2021 alias UU Otsus. Pertama, pemekaran daerah dilakukan atas persetujuan DPR Papua dan Majelis rakyat Papua. Meski pemekaran wilayah belum dimulai tetapi persiapannya harus benar-benar matang. Tak hanya melihat kesiapan dananya tetapi juga kulturalnya.

Dalam artian, suara orang asli Papua didengarkan dan mereka berhak menentukan nanti bagaimana pemekaran daerah di Bumi Cendrawasih, menjadi 5 atau 6 provinsi. Pengaturan tidak 100% dilakukan oleh pemerintah pusat karena MRP dan DPRP yang mengetahui seluk-beluknya. Hal ini menunjukkan bahwa harkat orang Papua dinaikkan oleh pemerintah karena mereka diberi hak untuk mengatur daerahnya sendiri.

Filep menambahkan, dalam ayat tersebut yakni pemekaran wilayah harus didasarkan pada unsur sumber daya manusia, sosial dan budaya, ekonomi, kesiapan di masa depan, dll. Dalam artian, di Papua ada banyak suku dengan kebudayaan yang berbeda sehingga jangan sampai masalah pemekaran wilayah menjadi kompleks. Typical orang tiap suku berbeda dan ketika akan membuat provinsi baru, harus dilihat apakah perbedaan budayanya ekstrim atau tidak terlalu terlihat.

Sementara itu, yang kedua adalah pemekaran wilayah untuk peningkatan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Harkat dan martabat rakyat Papua jadi naik karena setelah hidup lebih makmur mereka merasa bahagia. Juga berterimakasih karena lemerintah telah memakmurkan dan memodernkan Papua sehingga tidak kalah dari daerah lain.

Stigma negatif bahwa pemerintah hanya memanfaatkan Papua adalah salah besar. Penyebabnya karena rakyat Papua amat disayang, terutama di era Presiden Jokowi. Mereka diberi dana Otsus dan programnya diperpanjang. Selain itu nominalnya juga terus meningkat.

Harkat dan martabat orang Papua dinaikkan dan dihormati oleh pemerintah pusat karena mereka harus menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Papua adalah bagian dari Indonesia dan rakyatnya lebih memahami budayanya. Sehingga wajar jika dalam pemekaran wilayah suara orang Papua harus didengarkan. Ini tidak rasis, tapi memberi kesempatan bagi mereka untuk berkembang.

Saat ada UU Otsus maka poin pentingnya adalah naiknya harkat dan martabat orang Papua. Mereka boleh mengatur pemekaran wilayah dari segi kesiapan ekonomi dan kebudayaan, sehingga tidak menjadi problem suatu hari nanti. Pemerintah pusat menghargai rakyat Papua karena mereka adalah WNI juga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Abener Wanggai )*

Impelementasi pada penyelenggaraan otonomi khusus (Otsus) Papua mengalami peningkatan. Dengan peningkatan implementasi Otsus tersebut, kesejahteraan rakyat Papua dapat segera terealisasi.

Otonomi khusus (Otsus) adalah progam istimewa untuk masyarakat Papua karena ada dana untuk membangun Bumi Cendrawasih, agar rakyatnya lebih maju dan tidak ada ketimpangan dengan daerah lain. Dengan dana Otsus maka diharap akan lebih banyak rakyat yang makmur. Otsus juga diimplementasikan di berbagai bidang sehingga akan lebih banyak lagi kemajuan di Papua.

Dana Otsus yang diberikan pada tahun 2021 sebesar 7,6 triliun. Anggarannya jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dana sebesar ini wajar karena sebagian juga disalurkan untuk membantu penyelenggaraan PON XX Papua, juga karena kebutuhan untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih makin besar.

Impelementasi Otsus juga mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan peningkatan dana Otsus dari yang sebelumny hanya 2% menjadi 2,5% dari dana alokasi umum nasional. Jika implementasinya meningkat maka kita optimis bahwa penyerapan dana Otsus akan terjadi 100% dan tidak ada kecurangan saat penyelenggaraannya.

Bukti dari peningkatan implementasi Otsus adalah peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua dan Papua Barat. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Panitia Khusus Komarudin Watubun. Selama kurun waktu 20 tahun (saat Otsus jilid 1 ) maka terlihat sekali peningkatan perekonomian warga sipil Papua, semua ini berkat dana Otsus.

Komarudin menambahkan, Otsus jilid 2 masih dibutuhkan agar implementasinya makin mensejahterakan rakyat Papua. Dana Otsus yang dikucurkan lebih besar pada tahun ini memang wajar karena kondisi geografis di Bumi Cendrawasih yang sulit, sehingga butuh banyak lagi uang untuk pembangunan. Selain itu harga material seperti semen juga lebih mahal daripada di Jawa karena biaya angkutnya lebih tinggi.

Peningkatan implementasi memang dibutuhkan agar dana Otsus benar-benar terserap di masyarakat. Ketika anggaran Otsus diberikan untuk rakyat, dalam bentuk infrastruktur atau bantuan lainnya, maka kita optimis kehidupan warga sipil di Papua akan lebih baik lagi. Masyarakat di Bumi Cendrawasih bisa lebih sejahtera karena ada pemerataan pembangunan.

Implementasi dana Otsus mengalami peningkatan karena anggarannya tidak hanya dibuat untuk infrastruktur seperti membangun Jembatan Youtefa atau Jalan Trans Papua, tetapi juga disalurkan untuk bidang lain. Di antaranya untuk pendidikan (beasiswa bagi murid tingkat SD-SMA dan mahasiswa), kesehatan (pemberantasan penyakit malaria dan pemberian obat-obatan), dll.

Namun peningkatan implementasi juga harus seiring dengan pengawasan, pendampingan, dan sanksi. Hal ini dinyatakan oleh Cahyo Pamungkas, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Menurutnya, pengawasan dana Otsus perlu dilakukan agar implementasinya 100% berhasil.

Dana Otsus memang perlu diawasi karena jumlahnya sangat besar dan jangan sampai dikemplang oleh oknum nakal. Pengawasan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, majelis rakyat Papua, warga sipil, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Audit harus dilakukan secara transparan agar tidak ada hak rakyat yang dirampas.

Pendampingan dan sanksi juga wajib dilakukan agar implementasi dana Otsus 100% disalurkan. Pemerintah daerah didampingi oleh pemerintah pusat dan para ahli di bidangnya, sehingga pembangunan akan dilakukan dengan sempurna. Sanksi juga harus diberikan kepada pelanggar dana Otsus.

Peningkatan implementasi Otsus sangat membanggakan karena selama 20 tahun Otsus jilid 1 berjalan, ada kenaikan kesejahteraan warga Papua. Implementasi Otsus harus dilakukan dengan serius dan juga wajib ada pengawasan, pendampingan, dan juga sanksi. Tujuannya agar dana Otsus 100% terserap untuk kemaslahatan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Abner Wanggai )*

Otonomi khusus tetap dilanjutkan tahun 2021 karena berkaca dari periode sebelumnya, program ini sukses besar. Masyarakat pun mendukung keberhasilan Otsus Papua agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.
Apa kabar Papua? Setelah sukses jadi tuan rumah PON XX dan Peparnas, pemerintah Papua tentu melanjutkan misinya untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini juga didukung penuh oleh pemerintah pusat, karena memang sudah disediakan dananya melalui otonomi khusus. Otsus jilid 1 mulai tahun 2001 dan berakhir 2021, dan diperpanjang jadi Otsus jilid 2.

Untuk Otsus jilid 2 lebih spesial lagi karena dana yang dikucurkan jauh lebih besar, yakni 7,78 triliun. Anggaran sebesar itu adalah 2,25% dari plafon dana alokasi umum (DAU) nasional. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Febrio Kacaribu. Kenaikan ini dengan syarat ada perbaikan dan penajaman alokasi dana Otsus, dalam artian harus disalurkan untuk rakyat.

Otsus jilid 2 harus dikawal agar berhasil, dan dana benar-benar dikucurkan untuk rakyat. Misalnya untuk beasiswa, pembangunan dan pemugaran sekolah, pembangunan fasilitas kesehatan, dll. Jadi, dana Otsus tidak hanya untuk membuat jalan raya dan jembatan, tetapi juga untuk bidang lain, karena tujuannya demi kemakmuran Papua.

Pengawalan dana Otsus tak hanya dilakukan oleh pejabat, BPK, KPK, dan aparat, tetapi juga masyarakat. Penyebabnya karena Otsus diperuntukkan bagi mereka, jadi misalnya ada aroma keserongan dana, patut dilaporkan secepatnya.

Sementara, kenaikan dana Otsus dinilai wajar, karena memang ada inflasi dan harga barang-barang di Papua lebih mahal dari di Jawa, sehingga anggaran pemnbangunan infrastruktur memang lebih tinggi. Hal ini demi kemakmuran warga Papua, dan sekaligus pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Masyarakat di Bumi Cendrawasih juga menyetujui Otsus jilid 2 karena sangat bermanfaat bagi mereka. Selain itu, dana Otsus juga diperuntukkan bagi masyarakat adat, sehingga mereka senang karena didukung penuh oleh pemerintah. Di Papua adatnya memang masih kuat dan telah dibentuk Majelis Rakyat Papua sebagai perwakilan, agar aspirasi mereka tersampaikan.

Selain itu ada juga UU nomor 2 tahun 2021 mengenai Otsus, yang memberi tempat khusus bagi masyarakat adat. Mereka duduk di lembaga legislatif tingkat kabupaten atau kota, sehingga makin bisa menyaringkan suaranya, sebagai perwakilan rakyat. Jadi orang asli Papua (OAP) bisa lebih mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Theofransus Litaay, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) deputi 5 menyatakan bahwa 25% anggota DPRK akan diisi oleh orang asli Papua, tanpa melalui proses pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan karena OAP mendapat keistimewaan sebagai warga asli di Bumi Cendrawasih. Pemerintah memang lebih perhatian terhadap penduduk asli Papua agar mereka jadi tuan rumah di wilayahnya sendiri.

Selain itu, 30% dari jatah OAP di DPRK diisi oleh anggota legislatif perempuan. Dalam artian, pemerintah sudah menerapkan kesetaraan gender, baik di Papua atau daerah lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa di Papua juga banyak wanita heabt yang terdidik dan berprestasi, sehingga layak dijadikan anggota dewan di DPRK.

Otsus jilid 2 memang perlu dikawal agar berhasil 100%. Selain ada penelitian dan pengawasan dalam pemberian dana Otsus, perlu ada perhatian khusus dari BPK, agar tidak ada potensi kecurangan atau KKN. Jangan sampai uang rakyat malah disalahgunakan. Selain itu, masyarakat adat juga ditempatkan di legislatif agar lebih menyuarakan kebutuhan rakyat Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan Papua dari beragam sektor. Kebijakan tersebut pun disusun dengan berdasarkan UUD 1945.

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pembentukan UU Otsus Papua sudah sesuai dengan prinsip dan mekanisme UUD 1945.

Dalam kesempatan sidang pembacaan keterangan/jawaban Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang disampaikan melalui keterangan tertulisnya.

Mahfud menyampaikan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Presiden berhak mengajukan dan mempunyai kekuasaan membentuk UU melalui proses pembahasan untuk mencapai kesepakatan bersama DPR. Mahfud menyebutkan bahwa lembaga atau pihak lain tidak dapat ikut menetapkan II, tapi dalam prosesnya masukan dan pendapat pihak lain harus didengar dan ditampung.

Mahfud berujar bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang mempunyai kekuasaan untuk membentuk UU, dengan mekanisme bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Tidak ada lembaga atau orang yang boleh ikut menetapkan dalam persetujuan bersama sebagai kekuasaan dan hak eksklusif DPR dan Presiden (Pemerintah) ini meskipun tentu saja selama prosesnya dinilai perlu dan harus mendengar berbagai pendapat dan masukan dari masyarakat.

Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menjadi pemohon pengujian dalam perkara ini tidak berhak untuk menyampaikan dan didengar pendapatnya dalam proses pembentukannya dan hal itu sudah dilakukan seperti yang nanti akan dibuktikan di persidangan.

Mahfud menjelaskan tujuan dibentuknya UU Otsus Papua tak lain untuk memajukan Provinsi Papua yang merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mahfud mengatakan dalam pembentukan UU Otsus Papua, pemerintah juga menggunakan pendekatan bottom-up dan top-down dalam implementasi kebijakan dan program-programnya agar terjadi akselerasi dan akurasi sesuai dengan yang diharapkan.

UU Otsus dibentuk dengan tujuan memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI, baik berdasar konstitusi dan tata hukum kita, maupun menurut hukum internasional.

Mahfud menjelaskan nantinya dalam melakukan pemekaran daerah di Papua dilakukan sesuai dengan kebutuhan politik dan administrasi pemerintah. Dia mengatakan tidak menutup ruang bagi pihak lain termasuk MRP untuk berinisiatif memberi masukan secara bottom-up.

Terkait dengan ini, dalam pembentukannya UU Pemekaran Daerah khusus Papua nantinya maka inisiatif dan pengusulannya dapat berasal dari Pusat dan dapat berasal dari daerah sesuai dengan kebutuhan politik dan pemerintahan yang akseleratif dan akurat atau tepat sasaran. Ketentuan yang demikian sama sekali tidak menutup kemungkinan bagi MRP dan pihak-pihak lain di Papua untuk secara bottom up mengambil inisiatif dan menyampaikan usul pemekaran daerah di Papua.

Seperti diketahui, Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) yang disahkan pada 22 Juli 2021 bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu MRP mengajukan judicial review ke MK atas UU tersebut.Makna dari otsus sendiri perlu dijabarkan secara luas agar orang asli Papua (OAP) dapat menjadi tuan diatas negeri sendiri.

Terkait dengan adanya kewenangan atas jabatan di kalangan birokrat dan jabatan partai politik, tentu saja sudah sangat jelas, misalnya jabatan kepala daerah setingkat provinsi, seperti Gubernur di tanah Papua haruslah Orang Asli Papua (OAP).

Tanpa adanya Otsus, orang asli Papua tidak akan menjadi tuan di negeri sendiri, namun harusnya dipahami juga bahwa ketika OAP sudah diberkan kepercayaan, maka harus melihat mereka yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugasnya.

Melalui kebijakan otsus, pemerintah daerah juga bisa membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua.

Otsus Papua telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Papua, kebijakan ini juga telah sesuai dengan UUD 1945, di mana dengan adanya otsus tidak sedikit anak muda Papua yang dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Robert Krei )*

Pemerintah telah memutuskan untuk kembali memperpanjang Otsus Papua. Masyarakat pun menyambut positif hal tersebut dan berkomitmen mengawal Otsus agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam membangun Papua.

Apa yang Anda ingat tentang Papua? Tempat itu sangat indah dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Potensi di Bumi Cendrawasih ini yang masih bisa digali, agar rakyatnya bisa makin makmur. Untuk mendukung pembangunan maka pemerintah mencanangkan otonomi khusus (Otsus) tahun 2001 dan berlanjut pada tahun 2021.
Otsus jilid 2 ditarget harus lebih sukses daripada jilid pertama. Penyebabnya karena dana Otsus yang diberikan jauh lebih banyak, mencapai 12 triliun rupiah. Uang sebanyak ini merupakan 2,25% dari DAU (dana alokasi umum), dan nominalnya naik daripada tahun lalu.

Untuk mengatur agar Otsus jilid 2 berjalan dengan lancar maka pemerintah meresmikan UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus. Dalam UU ini diatur beberapa hal terkait Otsus, mulai dari persentasi penyalurannya hingga masyarakat adat. Pengawasan dana Otsus juga terus dilakukan agar tidak ada penyimpangan anggaran yang merugikan.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan 3 alasan pemerintah membuat UU Otsus. Pertama, untuk menjaga keutuhan NKRI dan memajukan Papua. Dalam artian, UU ini memang sangat penting agar ada kelanjutan pembangunan di Bumi Cendrawasih dan jangan sampai proyek-proyek infrastruktur terhenti hanya sampai tahun 2021. Oleh karena itu Otsus perlu dilanjutkan agar Papua makin maju.

Kedua, pembentukan UU Otsus sesuai mekanisme UUD 1945, di mana dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden berhak membentuk RUU dan DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk UU. UU Otsus dibuat khusus agar pelaksanaan Otsus jilid 2 lancar selama 20 tahun ke depan.

UU Otsus dibuat khusus oleh Presiden Jokowi karena beliau sangat concern pada Papua dan ingin agar masyarakatnya maju, dan mengamalkan azas keadilan di Indonesia. Dalam artian pembangunan tak hanya di Jawa saja tetapi juga sampai pelosok Papua.

Mahfud menambahkan, alasan ketiga untuk membentuk UU Otsus adalah pendekatan bottom up dan top down dalam implementasi Otsus. Dalam artian, UU Otsus diharap lebih merangkul rakyat Papua. Mereka tak hanya diberi kesejahteraan, tetapi juga hak untuk mengatur wilayahnya sendiri, dan mengimplementasikan otonomi daerah.

Dalam UU Otsus memang diatur bahwa rakyat Papua bisa makin memiliki hak berpendapat dan mengatur daerahnya sendiri. MRP yang dibuat, tidak sekadar majelis di atas kertas, tetapi benar-benar menyuarakan apa saja jeritan hati rakyat Papua.

Selain itu, Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan wakilnya juga harus asli putra Papua. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa mengatur wilayahnya sendiri, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari pemerintah pusat. Jika pemimpinnya adalah orang asli Papua maka lebih bisa mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Otsus jilid 2 memang wajib disukseskan, karena anggarannya juga diatur dengan detail. Selain untuk infrastruktur juga ada anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga pembangunan di Papua terjadi secara menyeluruh, tidak hanya pada fasilitas umum tetapi juga ada pembangunan secara sosial, ekonomi, dan psikologis.

Keberhasilan Otsus jilid 2 sudah diprediksi karena anggarannya jauh lebih besar daripada periode sebelumnya. Pengawasan juga dilakukan dengan ketat oleh BPK dan para pejabat, agar dana Otsus tidak dikemplang begitu saja. Masyarakat senang karena ada UU Otsus yang mengatur agar Otsus jilid makin berhasil.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta