suaratimur.id – Dari hari ke hari pasca Indonesia resmi menambah tiga provinsi baru sebagai hasil pemekaran di wilayah Papua, pemerintah dan DPR terus bergerak cepat siapkan aturan hukum teknis di tiga wilayah baru tersebut. Adanya perhelatan Pemilu juga menjadi salah satu faktor mengapai penyiapan segala regulasi terus diproses.

Disisi lain, dari kubu penolak kebijakan pemekaran wilayah Papua yang banyak dimotori oleh kelompok pro kemerdekaan Papua serta terafiliasi dengan aktivis atau organisasi seperti Petisi Rakyat Papua (PRP), kembali merencanakan aksi penolakan.

Melalui juru bicaranya, Jefry Wenda manyatakan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada 14 Juli 2022 mendatang sebagai tindakan protes terhadap pengesahan tiga UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurutnya, aksi direncanakan dengan memobilisasi massa untuk melumpuhkan kota Jayapura melawan kebijakan negara yang disebut kolonial. Sebuah ancaman yang tak menunjukkan sikap simpatik dan mengarah pada tindakan provokatif.

Jejak Jefry Wenda dan Gerakan Provokatif PRP

Terekam dalam memori lini masa pemberitaan, sejak adanya aksi penolakan kebijakan DOB Papua pada 10 Mei 2022 lalu, nama Jefry Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif muncul memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah, mirip dengan modusnya sekarang yang mengancam akan melumpuhkan kota Jayapura. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal yang sama juga pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 sebelumnya.

Jefry Wenda justru ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay.

Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II.  

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di wilayah Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi. Dalam kesempatan tertentu bahkan bisa dikatakan by design kelompok tertentu untuk kepentingan golongannya.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon yang merespon terkait demonstrasi penolakan DOB oleh PRP tanggal 3 Juni 2022. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum, ditunggangi Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB). Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya membicarakan DOB, namun juga tentang referendum.

Siasat Kelompok Separatis Mengantisipasi Sempitnya Ruang Gerak Akibat Pemekaran Wilayah

Adanya gembar-gembor penolakan pemekaran wilayah yang sudah disahkan, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari satu atau beberapa pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Sunardi Panjaitan menyatakan bahwa pembentukan DOB bakal menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua. Kemudian, DOB juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua.

Di samping itu, gerakan menolak DOB bisa jadi merupakan siasat Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghindari militer makin kuat di Papua. Konsekuensi pemekaran wilayah berdampak pada penambahan Struktur, infrastruktur, dan sumber daya manusia di berbagai bidang sebagai penggerak pemerintahan dan ekonomi provinsi tersebut, termasuk dalam ini juga penambahan aparat dan markas militer di di tiga wilayah baru. Hal tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak kelompok separatis.

Atas dasar kondisi terancam, kelompok yang sering bertindak brutal tersebut merespon sengit setiap adanya rencana pemekaran provinsi. Beberapa hari sebelum pemerinah mengesahkan pemekaran tiga provinsi, juru bicara OPM, Sebby Sambom memberikan pernyataan ancaman bahwa jika pemekaran di Papua terjadi, maka tidak akan segan-segan membunuh setiap orang asing yang masuk ke tanah Papua. Ia juga menilai bahwa para pejabat orang asli Papua yang mendukung pemekaran wilayah di Papua sebagai pengkhianat.

Merespon hal tersebut, Kepolisian Daerah Papua melalui pernyataan Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fachiri menyatakan bahwa pihaknya terus bersiaga mengantsipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan pasca penetapan tiga provinsi baru di Papua. Mari kita melihat Papua hari ini ke depan, ingat sekali lagi maksud dari pemekaran untuk memperpendek pelayanan pemerintah, mempercepat kesejahteraan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Dirinya juga secara tegas mengajak untuk meninggalkan ego masing-masing. Pihak yang menolak mari kita dekati, kita ajak untuk bagaimana membangun provinsi-provinsi yang sudah ada.

Tak Ada Alasan Untuk Menolak Pembangunan Papua Melalui Pemekaran Provinsi

Kekhawatiran yang dirasakan kelompok separatis menjadi awal dari tindakan pemerintah untuk bergerak lebih sigap dalam menyikapi keberadaan kelompok tersebut. Adanya daerah otonomi baru menjadikan wilayah Papua memiliki berbagai pengembangan mulai provinsi, hingga kabupaten baru. Sehingga ketika terjadi suatu konflik, masyarakat lebih cepat dalam mengakses untuk penanggulangan keamanan. Selain itu, pemerataan di wilayah Papua juga harus diwujudkan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, KH Syaiful Islam Al Payage, menyatakan bahwa pembentukan tiga provinsi baru di Papua adalah salah satu wujud untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, pemekaran provinsi Papua positifnya sangat besar untuk pembangunan di tanah Papua, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak pemekaran.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Rebeca Marian )*

Pemerintah provinsi Papua Barat mendukung otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Papua. Kedua program tersebut diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan, sedangkan pemekaran wilayah akan mempermudah pelayanan administratif kepada masyarakat.

Di Indonesia awalnya hanya ada 27 provinsi, tetapi saat ini sudah ada 34 provinsi. Penambahan daerah otonomi baru terjadi karena pemekaran wilayah, dan sebentar lagi akan ada 3 provinsi baru di Papua. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah.

Pemekaran wilayah didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw telah mengirim Deklarasi Rakyat Papua Barat yang berisi dukungan terhadap kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Deklarasi tersebut telah dikirim ke Presiden Jokowi.

Paulus menambahkan, Deklarasi Rakyat Papua Barat merupakan kesepakatan dari para Bupati, Wali Kota, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat di Papua Barat. Selain dikirim ke Presiden Jokowi, Deklarasi juga dikirim ke sejumlah pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Menteri di Kabinet Indonesia Baru.

Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus diminta untuk dijalankan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam artian, jika sudah ada UU sebagai payung hukum maka hendaknya pembentukan DOB harus dilakukan sesegera mungkin dan Otsus dilanjutkan dalam 20 tahun ke depan.

Ketika ada dukungan pada program Otsus maka menunjukkan bahwa seluruh rakyat Papua menyetujui akan perpanjangan Otsus. Program Otsus jilid 1 dinilai berhasil sehingga wajib diteruskan pada periode selanjutnya. Otsus memang wajib dilanjutkan agar seluruh rakyat Papua merasakan manfaatnya.

Ketika Otsus jilid 1 diberlakukan maka banyak infrastruktur yang dibangun seperti Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dan lain sebagainya. Infrastruktur menjadi fokus karena akan mempermudah mobilitas masyarakat Papua. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada transportasi udara yang amat mahal, dan menguntungkan karena rakyat bisa melewati jalan darat yang mulus.

Pada Otsus jilid 2, fokusnya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dana Otsus yang diberikan tidak hanya untuk membuat bangunan sekolah, tetapi juga untuk beasiswa. Pemberian beasiswa kepada para murid SD hingga mahasiswa akan membuat masyarakat gembira, karena mereka bisa sekolah atau kuliah tanpa mengeluarkan biaya.
Rakyat Papua juga akan makin cerdas karena semuanya berpendidikan dan SDM-nya bermutu.
Sedangkan untuk pemekaran wilayah memang belum memiliki jadwal pasti, kapan bisa launching Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Akan tetapi sambil menunggu bisa dipersiapkan segala sesuatunya, misalnya administrasi. Nanti ketika ketiga provinsi berdiri akan lebih sempurna karena persiapannya matang.

Pejabat dan masyarakat Papua menyetujui pemekaran wilayah karena mereka memahami bahwa penambahan DOB banyak manfaatnya. Wilayah Papua terlalu luas jika hanya ada 2 provinsi. Namun ketika ada 5 provinsi akan menyempitkan wilayah dan memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi ke Ibu Kota Provinsi.

Pemekaran wilayah akan memajukan rakyat Papua karena jika ada provinsi baru, akan dibangun pula infrastruktur baru. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan menikmati jalan yang bagus, dan pembangunannya sampai ke pelosok. Akan ada pemerataan pembangunan berkat penambahan Daerah Otonomi Baru.

Pemekaran wilayah Papua dan Otsus sangat disetujui oleh pejabat, tokoh masyarakat, dan warga sipil Papua. Mereka sadar bahwa kedua program tersebut akan memajukan kawasan Bumi Cendrawasih. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, maka program pemekaran wilayah akan dapat segera diwujudkan demi tercapainya target kemajuan dan kesejahteraan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

suaratimur.id – Munculnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memberikan posisi dan ruang yang luas tidak hanya melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara pemerintah pusat tetapi juga telah memberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar kepada DPRP sebagai unsur lembaga pemerintah daerah dalam memainkan peran dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota wajib melaksanakan sejumlah hal yang diatur sesuai pasal 13 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014. Diantaranya, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, serta mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.

Sebuah kondisi tak berlaku demikian sedang terjadi di tubuh DPRP, yakni menyangkut sikap dan pernyataan dari wakil ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Secara tersirat ia tidak sedang berusaha melaksanakan kewajibannya, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan negara. Sebuah pernyataan muncul darinya berkaitan dengan kebijakan strategis Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua. Secara mengagetkan ia berargumentasi bahwa lahirnya kebijakan tersebut tidak serta merta menyelesaikan atau menghentikan aspirasi Papua merdeka di media publik.

Sontak, pernyataan tersebut menjadi sorotan kekecewaan sejumlah pihak. Pasalnya, Yunus Wonda meskipun berada di lembaga DPRP namun tetap memegang posisi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan, khususnya di wilayah Papua.

Menyesalkan Sikap Yunus Wonda Pesimis Terhadap DOB Namun Meyakini Aspirasi Papua Merdeka

Sejumlah pihak yang kemudian bersuara merespon pernyataan kontroversial Yunus Wonda bukan sedang menunggangi exposure atau panjat sosial berkaitan dengan pemberitaan dari Wakil Ketua DPRP tersebut. Namun sebuah langkah taktis sedang diupayakan untuk mengantisipasi respon berkelanjutan utamanya yang bersifat negatif sebagai dampak dari adanya pernyataan tersebut.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pdt Alberth Yoku merespon agar Yunus Wonda bersikap jelas dan tidak abu-abu dalam bernegara di Indonesia. Menjadi hal wajar jika yang berbicara adalah masyarakat umum, namun saat ini Yunus Wonda merupakan anggota DPRP dan tengah menggunakan seluruh fasilitas negara. Sebaga pejabat seharusnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan negara.

Sebagai pendeta, dirinya meminta agar Yunus Wonda menghormati berkat Tuhan yang sudah diberikan dan hormatilah pemerintah yang telah memberi ruang. Kalau tidak ada pemerintah, tidak mungkin seorang Yunus Wonda akan menjadi seperti saat ini. Ia juga berharap agar jangan menjadi orang yang membuat pro dan kontra, karena tidak baik di dalam kehidupan.

Ideologi Merupakan Konsep yang Tak Sempurna, Perut Kosong dan Isi Turut Mempengaruhi

Pernyataan kecewa juga muncul dari pemerhati masalah pemerintah dan politik Luar Negeri sekaligus pengajar di Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan sebuah tesis ilmiah dan logis jika berbasis pada data empirik dan pengalaman pribasi Yunus Wonda sendiri. Namun secara teori dan konsep perlu dilakukan telaah dan kajian yang lebih mendalam.

Tesis Yunus Wonda telah menimbulkan diskursus dan perdebatan tajam diantara elit Papua pro DOB dan elit Papua pro penolakan DOB. Kualitas diskursus dua kubu politik tersebut sangat tajam dan kritis, namun asumsi mereka lebih banyak dibangun dengan berbasis kepada sentimen dan rivalitas politik, dibandingkan berbasis pada argumentatif yang informatif. Sehingga yang terlihat kemudian nilai obyektifitas menjadi bias.

Sebagai akademisi, tesis Yunus Wonda menarik untuk diuji atau dibedah dengan teori dan konsep yang sederhana dan tidak rumit. Aspirasi Papua Merdeka adalah suatu ideologi. Ideologi Papua Merdeka sebagai sebuah aspirasi politik, oleh Yunus Wonda dibangun asumsi bahwa aspirasi politik akan terus hidup dan disuarakan oleh rakyat Papua yang berada di wilayah tiga Provinsi otonomi baru yang dibentuk di Papua.

Namun tesis Yunus Wonda juga bisa direvisi atau ditolak argumentasinya karena ada juga asumsi lain yang mengatakan bahwa ideologi adalah suaru konsep pemikiran manusia yang tidak sempurna, sehingga faktor human error menjadi salah satu titik kelemahan sebuah ideologi.

Studi historis, memberitahukan kepada kita bahwa ketika rakyat Uni Soviet mengalami krisis pangan karena kelangkaan gandum di lumbung gandum Ukraina akhir tahun 1980-an, mengakibatkan rakyat menjadi lapar dan marah, maka ideologi komunis yang sudah bertahan hampir 70 tahun, runtuh dan hancur dalam waktu yang begitu singkat. Dari catatan fakta sejarah ini, kita bisa membangun teori bahwa ideologi bisa berubah ketika perut rakyat kosong dan lapar. Ideologi juga bisa berubah kalau perut rakyat sudah kenyang dan otak rakyat juga terisi penuh. Aspirasi Papua Merdeka yang merupakan sebuah ideologi, bisa juga mengalami perubahan ketika perut rakyat Papua kenyang, dan otak rakyat Papua juga kenyang.

Perut rakyat anonim dari terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan otak rakyat anonim dari terjadinya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas. Secara teoritis, ideologi bisa berubah secara alamiah tanpa tekanan represif atau mobilisasi, hanya melalui pertama, pendekatan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Kedua, melalui pendekatan kesejahteraan dan kemakmuran.

Kesimpulannya adalah jika kebijakan pemekaran daerah otonomi baru di Papua tidak bisa selesaikan masalah kemiskinan di Papua, maka tesis Yunus Wonda tentang aspirasi Papua Merdeka masih akan relevan dan diterima sebagai sebuah kebenaran. Namun sebaliknya jika kebijakan DOB mampu merubah Papua menjadi “Singapore” di ujung timur Indonesia, maka anti tesis yang muncul untuk menggugurkan tesis Yunus Wonda adalah orang Papua akan behenti menyuarakan aspirasi Papua Merdeka dan ideologi Papua Merdeka akan menjadi sebuah arsip dan dokumen sejarah peradaban Papua.

Inti Pembangunan adalah Kesejahteraan, Kebijakan DOB Merupakan Salah Satu Jalan

Argumentasi bahwa kebijakan pemerintah pusat merencanakan pemekaran DOB menjadi upaya percepatan kemajuan juga diyakini oleh akademisi berdasarkan kajiannya. Kepala Departemen Ilmu Politik Fisip USU, Indra Fauzan, menyatakan bahwa program pemerintah dalam pembangunan di Papua sudah sangat baik. Kebijakan pemekaran DOB menjadi salah satu jalan pembangunan di bumi Papua demi kesejahteraan banyak orang. Inti dari pembangunan adalah kesejahteraan, tentunya dengan tidak mengesampingkan nilai leluhur dan tradisi yang sudah sangat melekat bagi masyarakat Papua.

Sementara itu, Ince Weya yang merupakan Mahasiswa Doktoral Ekonomi USU asal Papua, mengakui saat ini pembangunan di Papua sudah banyak kemajuan, ditandai dengan semakin mudahnya akses, terlebih dengan adanya kebijakan DOB nanti yang menjadi langkah konkret menyejahterakan Papua.

Maka berdasarkan sejumlah respon dan kajian diatas, masihkah kita menggubris pernyataan sosok oportunis Yunus Wonda yang berdiri di dua kaki serta bertentangan dengan kebijakan pemerintah demi kepentingan tertentu.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Dalam dinamika pembangunan suatu wilayah, pemuda dan mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kemajuan teritorial wilayah tersebut. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi tongkat estafet sekaligus angin segar dalam perumusan pemikiran berlandaskan perkembangan teknologi dan zaman.

Berbicara mengenai seluk beluk dan permasalahan yang terjadi di Papua, tak bisa terlepas dari adanya campur tangan pemuda dan mahasiswa. Data statistik Papua tahun 2020 menyebutkan bahwa bumi cenderawasih saat ini didominasi oleh generasi Y, Z, dan alpa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa generasi X dan Y memegang peranan aktif di sosial media karena memiliki sumber daya, perangkat, dan uang. Sedangkan generasi Z lebih menjadi follower yang aktif dalam membagikan konten bahkan membagikan tanpa berpikir. Lalu generasi alpha menjadi generasi konsumen aktif.

Melihat masa depan Papua tentu dihadapkan dengan beberapa situasi dan tren seperti adanya lonjakan demografi generasi muda, new life style masyarakat, suku dan etik yang semakin beragam, urbanisasi, dan kota-kota menengah kecil baru yang muncul. Dalam konteks pembangunan, bisa terlihat dari dinamika atas kebijakan baru yang dikeluarkan negara dalam penanganan konflik sekaligus percepatan pembangunan Papua. Beberapa diantaranya, yakni kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini ramai dibahas oleh berbagai pihak, termasuk dari pemuda dan tentunya mahasiswa.

Dorongan dari KMP untuk Segera Realisasikan Kebijakan DOB

Sebuah elemen mahasiswa yang menamakan diri Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) meminta pemerintah serius membahas Rancangan UU DOB. Koordinator KMP, Moytuer Boymasa menyatakan bahwa pihaknya berbicara bagaimana tanah Papua 10, 20, atau bahkan 50 tahun ke depan dan membayangkan Tanah Papua mampu tumbuh serta berkembang yang mana salah satunya adalah karena pemekaran yang diyakini akan segera dilaksanakan. Adanya gelombang dukungan kebijakan pemekaran DOB Papua yang terus mengalir deras namun belum direspon oleh pemerintah menjadi perhatian tersendiri bagi kelompoknya. Untuk itu pihaknya mendorong kepada pemerintah agar segera memekarkan sebagai salah satu upaya agar masalah ekonomi yang tengah terjadi di tanah papua segera terselesaikan.

Dalam upaya konkrit dorongan tersebut, KMP lantas bertemu dengan pihak Kemendagri yang kemudian diterima oleh Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membicarakan perkembangan DOB di Papua. Dorongan kepada pemerintah terkait DOB merupakan respon para pemuda yang peduli akan pemerataan dan percepatan pembangunan serta kesejahteraan sosial.

Dukungan AMP Yogyakarta Terhadap Kebijakan Pemekaran DOB Papua

Masih berkaitan dengan dukungan terhadap DOB Papua, sebuah kabar menggembirakan datang dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Jika selama ini kita selalu mendengar kelompok mahasiswa tersebut selalu berada di barisan aksi demonstrasi penolakan kebijakan DOB, namun tidak demikian yang terjadi di kota pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

AMP DOB Komite Yogyakarta secara serentak melakukan aksi unjuk rasa dukungan terhadap rencana pemekaran DOB di wilayah Papua, bertempat di Kawasan Tugu Yogyakarta pada Jumat 10 Juni 2022. Koordinator lapangan (korlap) aksi, Arnold menyatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai wujud bentuk demokratisasi dan dukungan bagi pemerintah pusat dalam upayanya untuk mensejahterakan masyarakat Papua melalui rencana pemekaran DOB serta kelanjutan Otsus.

Dalam aksinya, kelompok mahasiswa tersebut menyatakan sikap mendukung Otsus Jilid II, mendukung rencana pemekaran DOB, mendukung pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai demi keamanan masyarakat, mendukung kelanjutan rencana pembangunan bandara Antariksa di Biak, serta menolak Permintaan hak penentuan nasib sendiri/ referendum oleh kelompok kepentingan.

Adanya dukungan dari AMP Yogyakarta diharapkan dapat menular dan mempengaruhi AMP di komite Provinsi atau daerah lain termasuk yang ada di Papua untuk turut mendukung kebijakan DOB sebagai bentuk kepedulian terhadap tanah Papua dari para mahasiswa. Untuk diketahui bahwa AMP merupakan elemen mahasiswa yang menolak kebijakan DOB, diindikasi bahwa telah terjadi perpecahan dimana sebagian komite sudah beralih mendukung. Semoga setelah ini akan terus berdatangan pernyataan sikap dari AMP komite lain untuk turut mendukung kebijakan pemerintah.  

Dukungan DOB dari Pemuda Adat dan Bupati Papua

Tak hanya dari para pemuda dalam latar akademisi yang concern dan peduli terhadap permasalahan di Papua, terutama berkaitan dengan kebijakan DOB dan Otsus. Sebuah pernyataan sikap dukungan juga muncul dari Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire di Kota Jayapura, Papua.

Pernyataan tersebut dilangsungkan di Abepura pada Jumat pagi 10 Juni 2022 dan dipimpin langsung oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire di Kota Jayapura Papua, Ali Kabiay. Terdapat 3 poin utama yang disampaikan dengan melihat berbagai dinamika yang terjadi di Tanah Papua, terutama dalam urgensinya mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020, serta persiapan DOB di Provinsi Papua.

Selain dari unsur pemuda dalam lingkup mahasiswa dan pemuda adat, dukungan juga terus berdatangan dari pihak lainnya. Salah satunya dari Bupati Nabire, Mesak Magai. Dalam pernyataan tersebut dirinya menegaskan mendukung penuh DOB Papua untuk segera diberlakukan.

Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Papua sangat ideal apabila dimekarkan menjadi 3 provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran Papua akan dapat mengatasi jumlah pengangguran, SDM, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya menjadi lebih baik.

Dukungan Kebijakan DOB dari Masyarakat Nusantara di Manokwari Papua Barat

Tak hanya dari masyarakat Papua sendiri, dukungan juga datang dari Provinsi Papua Barat melalui deklarasi yang dilakukan di lapangan Borasi Manokwari pada 10 Juni 2022, mengatasnamakan Aliansi masyarakat orang asli Papua dan masyarakat Nusantara di Papua Barat.

Melalui Sekretaris Kepala Suku Maybrat di Manokwari, Markus Sraun menyatakan bahwa: Masyarakat Orang Asli Papua dan Masyarakat Nusantara mendukung pelaksanaan UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 karena akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, Mendukung pembentukan DOB di wilayah Papua karena merupakan program strategis nasional berdasarkan aspirasi masyarakat, Mendukung DOB di wilayah Papua karena secara yuridis telah diamanatkan dalam pasal 76 ayat 1,2, dan 3 UU Nomor 2 tahun 2021, serta meminta kepada Presiden RI untuk menetapkan RUU pembentukan DOB di wilayah Papua mejadi UU, agar peningkatan kesehatan, peluang kesempatan kerja, peningkatan pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, pengelolaan potensi ekonomi dan pertumbuhan kehidupan demokrasi dapat diwujudkan demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya dorongan serta dukungan yang terus mengalir tersebut diharapkan dapat memicu pemerintah pusat untuk segera merealisasikan kebijakan DOB seperti harapan bersama seluruh masyarakat menuju Papua maju.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Sentani, Jayapura – Sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua sepakat mendukung upaya pemekaran di Papua. Dukungan tersebut disampaikan setelah menggelar Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua yang berlangsung secara daring dan luring dari Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (10/6/2022).

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya bupati/wali kota di Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan pihak terkait lainnya.

Rapat khusus kemudian menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan dukungan terhadap pemekaran Papua. Kesepakatan itu dihasilkan setelah mendengarkan masukan, aspirasi, dan keinginan dari masyarakat adat Papua yang diwakili oleh kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Kesepakatan itu seperti mendukung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat. Selain itu, mereka meminta UU sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021.

“Mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)/pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua,” tulis salah satu kesepakatan tersebut.

Kemudian, pemekaran di Provinsi Papua dan kabupaten/kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang harus diisi dengan OAP. Tak hanya itu, jumlah alokasi kursi DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 kursi secara proporsional. Selain itu, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus berasal dari OAP.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa para kepala daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat akan membentuk forum kerja sama, untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai wilayah adat Papua.

Adapun 29 daerah tersebut di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Sementara itu, Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia menilai, pertemuan itu berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Animo para peserta terlihat begitu antusias yang diwarnai dengan berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua.

“Kita akan terus membangun komunikasi, kami juga mohon saran dan masukan dari Bapak/Ibu asosiasi, ketua, wakil, dan lain-lain di seluruh wilayah adat,” ujarnya.

suaratimur.id – Eksistensi kelompok separatis masih terus ditunjukkan melalui berbagai cara yang tak manusiawi dan tak bisa dibenarkan. Setelah sebelumnya terbukti terlibat dalam dukungan aksi demonstrasi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di sejumlah tempat di Papua. Menjadi salah salah satu penyulut kerusuhan yang terjadi pada saat aksi demonstrasi. Seakan tak mau redup dalam pembicaraan hingga pemberitaan, kelompok separatis yang terdiri dari beberapa wilayah tersebut kembali menunjukkan keberadaanya melalui gangguan keamanan hingga serangan terhadap warga sipil hingga menimbulkan korban jiwa.

Kembali Menyerang Tukang Ojek

Kekejaman kembali dilakukan dengan pembacokan terhadap tukang ojek di Kampung Kibologome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, papua pada Kamis 9 Juni 2022. Korban yang Bernama Adil (40) meninggal dunia setelah mendapat perawatan di puskesmas setempat. Dirinya menjadi korban penyerangan kelompok separatis pada Kamis 13:25 WIT.  Secara kronologis, korban tiba-tiba diserang di tanjakan Lapar Kampug Kibogolome, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Berdasarkan keterangan dari Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBP Arif Irawan, korban mengalami luka hampir di sekujur tubuh. Terdapat luka bacok di hampir Sebagian tubuh, dan kedua tangan korban hancur akibat dianiaya.

Jenazah tukang ojek asal Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan tersebut telah tiba di Timika Jumat pagi menggunakan pesawat Smart Air PK-SNH dan kemudian disemayamkan di Perumahan BTN Kamoro, Kelurahan Wonosari Jaya. Jenazah dimakamkan di TPU Islam samping Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Yohanis Kapiyau Timika setelah sholat jumat.

Kelompok Separatis Berulangkali Menyerang Tukang Ojek

Penyerangan terhadap Adil bukanlah kali pertama yang dilakukan oleh kelompok separatis khususnya terhadap tukang ojek. Sebelumnya, tukang ojek bernama Samsul Satto ditembak saat sedang minum kopi di depan rumah, Kampung Kibologome, Distik Ilaga, Kabupaten Puncak senin 25 April 2022. Berdasarkan keterangan dari Polda Papua serangan tesebut diduga kuat merupakan aksi balas dendam atas tewasnya dua tokoh kelompok separatis.

Masih di bulan April 2022, Kelompok separatis juga menembak dua tukang ojek di Distrik Tingginambu. Kejadian tersebut terjadi pada 12 April menyebabkan salah satu tukang ojek bernama Soleno Lolo asal Toraja meninggal dunia setelah mengalami luka tembak di bagian rusuk kanan. Sementara rekannya, Sauku DG Paewa asal Makassar mengalami luka tembak di bagian kepala.

Penangkapan Terhadap Pelaku Pembacokan di Intan Jaya

Adanya kejadian penyerangan yang terus dilakukan oleh kelompok separatis di berbagai wilayah tak menyurutkan semangat aparat untuk bertindak cepat dan sigap dalam merespon kejadian yang sering menimbulkan korban jiwa tersebut. Salah satunya yakni adanya keberhasilan dari tim gabungan Satgas Damai Cartenz menangkap anggota kelompok separatis Papua di Kali Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kelompok tersebut merupakan pelaku pembacokan terhadap warga sipil bernama Asep Saputra di Sugapa, Intan Jaya, pada April 2021 lalu.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A Mustofa Kamal, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengembangan, tersangka yang ditangkap juga bagian dari jaringan pengadaan amunisi untuk Kelompok Separatis Papua. Hal tersebut terbukti saat petugas menemukan 10 butir amunisi Cal 5,56 MM.

Membongkar Kamuflase Kelompok Separatis Bermuka Manis di Depan Aparat

Sebuah artikel di media menceritakan bagaimana kelompok separatis Papua dianggap memiliki kamuflase tinggi di depan TNI Polri namun aslinya membahayakan. Cerita tersebut dimulai dari adanya video yang memperlihatkan seorang pria paruh baya yang selama ini sangat baik, familiar, dan suka membantu, namun kemudian bergabung ke kelompok separatis Papua. Hal tersebut sempat mengagetkan banyak pihak termasuk TNI Polri, pasalnya sosok tersebut sangat dekat dengan aparat apalagi kerap diminta untuk memimpin doa jika terdapat momentum penting, seperti makan bersama.

Kejadian berawal dari momen dimana aparat TNI Polri bersama warga di wilayah pedalaman, hendak memperbaiki pos keamanan yang sebelumnya dirusak oleh kelompok separatis. Pagi itu, sudah banyak warga di kampung berkumpul pada lokasi yang merupakan tempat dilangsungkan kerja gotong royong. Seiring jarum jam yang terus beranjak ke siang hari, aparat TNI Polri pun telah berjibaku bersama warga dalam membangun pos yang akan ditempati aparat keamanan. Saking banyaknya warga yang datang membantu, sehingga pekerjaan pembangunan Pos Keamanan itu pun berjalan relatif cepat.

Hanya saja, ada hal mencurigakan yang tiba-tiba datang, ketika semua orang larut dalam pekerjaan tersebut. Tak terlalu jauh dari lokasi kerja bakti terdapat sekelompok pria terlihat sedang bernyanyi dan menari, larut dalam asyiknya berkumpul bersama. Jarak antara para pria dan warga yang membantu TNI Polri membangun Pos Keamanan, hanya terpaut sekitar 500-700 meter. Oleh karena itu, semua yang dilakukan para pria tersebut, mudah dilihat dari lokasi Pos Keamanan. Dari video yang beredar terungkap bahwa para pria tersebut bukan warga asli kampung tersebut.  Mereka juga bukan datang dari kampung tetangga. Sebab dari perangainya terlihat jelas, betapa mereka adalah ‘pengelana’ di hutan Papua.

Para pengelana tersebut adalah Kelompok separatis. Tampak dari cara-caranya saat berkumpul, yakni bernyanyi dan menari bersama. Kehadiran mereka bukan karena kebetulan, kemungkinan sedang merencanakan sesuatu. Sebab pada pagi itu, warga kampung sangat dekat dan menyatu dengan TNI Polri. Sehingga, sempat dikhawatirkan akan adanya serangan dari kelompok tersebut. Akan tetapi, dari pengalaman yang terjadi selama ini, jika aparat TNI Polri kumpul bersama warga, maka umumnya kelompok separatis tak akan melakukan serangan. Namun satu hal yang tiba-tiba mengganggu, adalah pria yang biasanya memimpin doa tak terlihat dalam kerja gotong royong tersebut.

Pada saat itulah terungkap fakta, bahwa lelaki yang biasanya memimpin doa, ternyata bersama kelompok separatis. Oknum tersebut bahkan berdiri di atas batu dan berhadapan dengan kelompok pria yang memanggul senjata api. Bahkan ketika dilihat melalui teleskop senjata api milik TNI Polri, tampak jelas betapa Sandia Magai, nama pria tersebut, sedang berada bersama kelompok separatis. Hal mengejutkan lainnya, adalah Sandia Magai ternyata memegang senjata api, entah didapatkan dari siapa. Hanya saja, ia tak mau memamerkannya kepada publik. Atau bisa saja ia tak ingin kedoknya terbongkar, apalagi dihadapan TNI Polri.

Mungkin karena pertimbangan itulah, sehingga Sandia Magai pun terpaksa memainkan sinetron ‘singa berbulu domba’. Berpura-pura baik di hadapan TNI Polri dan warga setempat, padahal sesungguhnya Sandia Magai adalah seorang pembunuh milik kelompok separatis Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

JAYAPURA — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status kasus korupsi proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua ke tingkat penyidikan menyita perhatian luas dari masyarakat Papua. Kasus ini mendapat pemberitaan intens dari media lokal maupun nasional.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini ditengarai terhambat oleh perilaku sejumlah pejabat yang terbukti terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Tokoh Muda Papua, Absalom Kreway Yarisetouw, mengatakan mendukung dan mengapresiasi langkah KPK. Dalam pernyataan yang dipublikasikan sejumlah media, ia berharap KPK melakukan penyelidikan sampai ke tingkat kepala daerah dan segera mengumumkan tersangka tanpa pandang bulu.

Bupati Mamberamo Tengah disebut

“Jika memang benar Bupati Mamberamo Tengah terbukti bersalah maka segera dilakukan penahanan sehingga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Ini adalah sebuah prestasi luar biasa bagi KPK dan kami terus mendukung KPK memberantas korupsi di Bumi Cendrawasih,” demikian Absalom Kreway Yarisetouw, dalam pernyataannya, Rabu 8 Juni 2022.

Berdasarkan data yang pernah dirilis oleh KPK ditambah dengan data pihak penegak hukum lainnya, sejak tahun 2008 sedikitnya ada delapan kepala daerah di Papua yang telah ditangkap, ditahan ataupun berstatus tersangka korupsi. Sebagian besar adalah bupati. Mereka adalah Bupati Yapen Waropen, Solleman Betawi ditahan oleh KPK tahun 2008. Bupati Supiori, Jules F Warikar, ditahan oleh KPK tahun 2009. Bupati Boven Digul, Yusak Yaluwo, ditahan KPK tahun 2010. Penjabat Bupati Lanny Jaya, John Way, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua pada tahun 2011. Bupati Biak Numfor ditahan oleh KPK pada tahun 2014. Gubernur Papua, Barnabas Suebu ditahan oleh KPK pada tahun 2014. Bupati Jayawijaya, David Agustinus Hubi, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Polda Papua pada tahun 2015. Bupati Kabupaten Sarmi Mesak Manibor, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi pada tahun 2015. Bupati Mamberamo Raya, Dorius Dasinapa ditahan oleh Polda Papua dalam kasus korupsi pada tahun 2021.  Mantan Bupati Yalimo (2016-2020), Lakiyus Peyon ditetapkan tersangka korupsi oleh Polda Papua pada tahun 2022.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pemerintah sudah memetakan 10 dugaan kasus korupsi terbesar di Papua yang diharapkan ditindaklanjuti aparat. Hal tersebut dikatakan pada Mei tahun lalu. Mahfud sempat menyatakan keheranan tentang belum diajukannya ke pengadilan kasus-kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait korupsi di Papua. Mahfud menegaskan pemerintah tidak mau dugaan korupsi di Papua terus-menerus terjadi.

Masyarakat Papua akan ‘tersiksa’ jika korupsi dibiarkan.

Terkait kasus terbaru korupsi di Mamberamo Tengah yang diungkap oleh KPK, dua saksi telah menjalani pemeriksaan di Polda Papua. Kedua saksi yang diperiksa tim penyidik, yakni Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang dan Direktur Utama PT Bina Karya Raya sekaligus Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.

“Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pelaksanaan lelang di Pemkab Mamberamo Tengah dan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk mendapatkan proyek pekerjaan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” pungkas Ali Fikri.

suaratimur.id – Sebuah manuver kembali dilakukan oleh Timotius Murib beserta gerbongnya di lembaga representatif masyarakat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal tersebut terjadi pasca dinamika respon kebijakan pemerintah pusat melalui Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Untuk diketahui bahwa internal organisasi MRP saat ini telah terpecah menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah kelompok Timotius Murib yang condong pada penolakan kebijakan pemerintah pusat. Dengan Mengatasnamakan lembaganya, sejumlah orang yang merupakan circle sang ketua MRP tersebut menemui anggota Komnas HAM dengan kedok sharing proses judicial review Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang kini sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mempertanyakan Dukungan Komnas HAM Terhadap MRP dalam Gugatan UU Otsus

Dalam sebuah pemberitaan di media nasional bulan maret lalu, Komnas HAM melalui ketuanya Ahmad Taufan Damanik menyatakan menaruh perhatian untuk mendukung langkah uji materi UU Otsus yang dilakukan MRP di MK. Dalam pendapatnya, Komnas HAM menilai tak adanya partisipasi Orang Asli Papua (OAP) dalam pembuatan UU tersebut sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak orang Papua.

Seperti yang kita ketahui bahwa UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang(Otsus bagi Provinsi Papua merupakan bentuk dukungan pemerintah Pusat terhadap masyarakat Papua. Hal tersebut sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad, bahwa UU Otsus merupakan bagian dukungan pemerintah pusat dalam rangka memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti partai politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan demokrasi.

Adanya gugatan UU Otsus yang dilayangkan MRP melalui MK menjadi hal kontroversial berkaitan dengan kedudukan hukum MRP sebagai lembaga. Pasalnya sejumlah pihak sedari awal telah mempertanyakan hal tersebut.

Saksi ahli Presiden, Yusril Ihza Mahendra pernah menilai bahwa tidak terdapat ruang bagi MRP untuk menguji Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) terhadap UUD 1945, dimana MRP menjadi pemohon dalam sidang tersebut. Menurut Yusril, MRP dikategorikan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang, bukan UUD 1945 secara langsung. Hak dan kewenangannya diberikan sebagaimana perintah UU. Adanya dalil terhadap UU Otsus Papua mengenai ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakian Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK) hanya bisa diajukan oleh individu atau partai politik yang memiliki konstitusional, bukan MRP. MRP ialah lembaga negara sebagai representasi masyarakat Papua dalam hal tertentu sebagaimana disebutkan UU. Namun, MRP tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal-pasal yang dimohonkan tersebut.

Hal senada juga pernah disampaikan dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi (MK), oleh salah satu ahli Presiden, Fahri Bachmid. Dirinya mempertanyakan kedudukan hukum MRP dalam memohon uji materiil tersebut. Menurutnya, tidak ada definisi hukum yang jelas berkaitan dengan eksistensi kelembagaan MRP itu sendiri, apakah sebagai sebuah lembaga negara, badan hukum publik, privat, atau perorangan. Jika bicara tentang sebuah lembaga negara, MRP tidak mempunyai atribusi kekuasaan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi. Dengan demikian, MRP sangat sulit didefinisikan sebagai pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan konstitusionalitas sebuah undang-undang.

Sehingga, adanya dukungan dari Komnas HAM dalam gugatan UU Otsus oleh MRP perlu ditanyakan motif dan kepentingan yang mendasari. Kita juga patut curiga bahwa kedekatan antara perwakilan MRP dan perwakilan anggota Komnas HAM apakah atas lembaga atau pribadi orang-orang yang berkepentingan memanfaatkan eksistensi dan eksklusifitas lembaga. Seperti yang kita ketahui, Timotius Murib menggunakan nama MRP untuk melancarkan kepentingan pribadinya. Sebagai contoh, dalam merespon kebijakan DOB Papua. Keberadaan MRP sangat disayangkan karena bersifat tendensius hanya mengangkat aspirasi dari pihak atau golongan yang menolak DOB. Timotius Murib bahkan pernah mengklaim mayoritas masyarakat di 29 kabupaten/ kota di Provinsi Papua menolak kebijakan tersebut. Namun jika ditanyakan secara detail perihal data yang dimiliki tidak bisa ditunjukkan secara ilmiah. Ia hanya seolah mendasarkan pada aspirasi rakyat yang menyatakan bahwa pemekaran harus ditunda. Seperti terdapat pemaknaan definisi ‘rakyat’ yang berbeda antara MRP dan pemerintah daerah yang sesungguhnya menjadi wakil rakyat bahkan hingga ke wilayah terpencil atau pelosok.

Pun juga dengan yang terjadi di Komnas HAM, seperti yang kita ketahui bahwa lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lain tersebut saat ini sedang dijabat oleh Ahmad Taufan Damanik seagai ketua. Usut punya usut, dirinya terindikasi memiliki kedekatan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yakni ormas terlarang di Indonesia karena tujuan politiknya mengancam keutuhan bangsa. Patut dicurigai terdapat niat dan maksud lain dari dirinya untuk kembali menciptakan gangguan stabilitas negara, khususnya kondusifitas di wilayah Papua hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok yang belum terpenuhi.   

Misi Timotius Murib Menggunakan Lembaga MRP untuk Kepentingan Kelompoknya

Setelah sebelumnya terungkap adanya penyalahgunaan anggaran MRP oleh Timotius Murib untuk kepentingan diluar lembaga. Adanya pertemuan dengan anggota Komnas HAM juga ditengarai merupakan kepentingan pribadi yang diselipkan menggunakan nama lembaga. Pertemuan tersebut disinyalir dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pleno di lembaga masing-masing. Pelibatan Komnas HAM dalam judicial review Otsus adalah upaya yang dipaksakan untuk kepentingan MRP pimpinan Timotius Murib dkk yang sejak awal sudah condong menolak kebijakan pemerintah. Sikap tersebut juga bertentangan dengan anggota MRP lainnya serta mayoritas masyarakat Papua yang mendukung. Adanya pertemuan tersebut juga merupakan sebuah langkah yang tidak menghargai proses persidangan di MK yang saat ini sedang menunggu putusan. Bisa dikatakan, bahwa pertemuan tersebut hanya diisi oleh oknum-oknum pencari keuntungan prbadi dengan kedok penegakan HAM.

Otsus Memberikan Kewenangan Lebih Luas Kepada Masyarakat Papua

Otonomi khusus Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan masyarkat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi Papua dan Rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua. Kewenangan ini berarti juga kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberi peran yang memadai orang-orang asli Papua melalui wakil adat, agama dan kaum perempuan. Adapun peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah untuk menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman hidup masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam.

Pengaturan UU Otsus Papua dan UU pemerintah Aceh tidak berarti harus sama. Justru, adanya perbedaan UU tersebut, pemerintah telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Sehingga dengan tidak diaturnya parpol lokal di UU Otsus Papua tidak berarti telah terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Papua sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Peribahasa tersebut yang mungkin saat ini pantas disematkan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib berkaitan dengan sepak terjang dan silang sengkarut kepemimpinannya terhadap lembaga representatif masyarakat Papua.

Publik wajib mengetahui bahwa saat ini kondisi lembaga kebanggaan masyarakat Papua tersebut sedang tidak baik-baik saja. Di tangan kepemimpinan Timotius Murib beserta orang-orang di belakangnya, MRP bak kapal dengan nahkoda tak berpengalaman yang membuat isinya berantakan serta nyaris karam oleh ganasnya ombak yang ia ciptakan sendiri. Internal MRP saat ini diketahui telah pecah menjadi beberapa bagian akibat visi dan misi yang diemban tak lagi sejalan dengan pernyataan di awal perjalanan serta kenyataan yang terjadi.  

Di tangan Timotius, MRP Tak Representasikan Masyarakat Papua

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otonomi khusus (Otsus) hingga dinamika respon kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak pendukung DOB yang berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Adanya perpecahan di tubuh MRP juga pernah disebut oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya. Oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua (OAP). Mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP terindikasi digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

Pemotongan Gaji Anggota MRP Tanpa Sebab

Adanya isu yang berseliweran berkaitan dengan pemotongan anggaran dan gaji anggota MRP bukanlah hisapan jempol belaka. Sebuah sumber yang tak mau menyebut namanya menyatakan bahwa Timotius Murib telah banyak melakukan penyimpangan anggaran MRP, hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana anggaran MRP itu sendiri, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut cenderung digunakan untuk menolak kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat.

Tersiar kabar bahwa Timotius Murib menyuruh bendahara gaji untuk memotong gaji anggota MRP sebesar 10 juta rupiah tanpa sebab. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa MRP dibawah kepemimpinan Timotius Murib menjadi lembaga yang tidak sehat. Secara internal pecah, lalu secara eksternal juga tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat Papua. Sungguh sebuah kondisi yang harus segera ditangani. MRP dengan segala kekurangan dan mungkin kelebihannya disarankan untuk segera melakukan evaluasi kinerja sekaligus evaluasi organisasi secara menyeluruh. Perbaikan atas krisis organisasi yang dialami MRP diharapkan dapat berimbas positif bagi kondisi dan dinamika masyarakat Papua. Utamanya dalam menyambut kebijakan pemerintah pusat.  

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian, pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Untungnya, masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, untuk itu di periode berikutnya masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan roda kelembagaan secara benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Aspirasi Perwakilan MRP dan MRPB Telah Disampaikan Kepada Presiden Jokowi

Untuk diketahui bahwa sebelumnya pada 20 Mei 2022 lalu, di Istana Kepresidenan RI Bogor, sejumlah perwakilan MRP dan MRPB telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Presiden RI, dengan 6 pokok bahasan yang disampaikan, yakni: Mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah dalam menata Papua melalui UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan regulasi turunannya. Mendukung penuh kebijakan politik negara untuk pemekaran tiga Provinsi Papua, serta persiapan Provinsi Kepulauan Papua Utara dalam rangka redistribusi pembangunan yang adil, merata, dan inklusif dalam bingkai NKRI, Mendukung dan memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden RI yang membuka ruang komunikasi dan pendekatan humanis dalam rangka rekonsiliasi sosial politik yang inklusif guna menyelesaikan akar persoalan di Papua dalam rangka memperteguh ikatan kemanusiaan NKRI.

Kemudian dalam konteks keberlanjutan pembangunan Papua yang harmonis antara Pusat dengan Daerah, termasuk di Provinsi-Provinsi baru di Papua, mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi (penjabat Gubernur) yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua. Serta, Mendukung percepatan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat guna melindungi dan melestarikan hak-hak Masyarakat Adat di Tanah Papua.

Selanjutnya, menyoroti perihal kedatangan oknum MRP dan MRPB yang dipimpin oleh Timotius Murib (Ketua MRP) pada 25 April 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Bapak Presiden RI. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hal tersebut secara aturan dan teknis tidak melalui mekanisme rapat pleno seluruh anggota MRP dan MRPB. Oknum tersebut sengaja datang ke Ibu kota dalam misi panjang mencari dukungan penolakan kebijakan DOB dengan menemui beberapa tokoh dari beragam unsur.

Bagi para oknum tersebut, kebijakan DOB tidak menguntungkan secara kekuasaan. Mereka tak lagi memperhatikan kondisi masyarakat yang seharusnya menjadi tugas utamanya di MRP.

Oh, Tuhan…

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Adanya pernyataan mengejutkan yang muncul dari seorang pejabat Gubernur Papua, Lukas Enembe terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua masih menyisakan tanya hingga reaksi dari sejumlah pihak. Pasalnya, sikap penolakan yang dikeluarkannya bertentangan dengan apa yang dijanjikannya semasa berkampanye untuk maju sebagai gubernur beberapa tahun silam. Inkonsistensi tersebut justru ia tutupi dengan alasan menyakitkan yang menyebut bahwa masyarakat asli Papua tidak butuh pemekaran wilayah karena tidak mumpuni untuk memimpin provinsi baru nantinya. Hal tersebut menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi warga masyarakat yang dipimpinnya selama ini sekaligus menampar progress kepemimpinannya saat ini dimana telah berjalan di periode kedua.  

Respon lain yang kemudian muncul atas sikap sang gubernur yang lebih pantas dijuluki duta antar negara karena seringnya berada di tempat lain daripada di tanah Papua sendiri, memicu sejumlah sikap dari beberapa pihak terutama berasal dari Orang Asli Papua (OAP). Secara tegas, mereka menyatakan perkuatan dukungan terhadap kebijakan DOB sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.

Koaliasi Merah Putih Gelar Diskusi Publik Manfaat DOB di Papua

Diskusi publik menjadi satu sikap yang kemudian direspon oleh koalisi merah putih di Kabupaten Manokwari dalam rangka penguatan dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB yang telah ditentang oleh gubernur Papua sendiri. Hadir dalam acara tersebut yakni tokoh intelektual Papua Barat, Bernad Boneftar, Sekretaris LMA Papua Barat, Lenny Prawar, Ketua Barisan Merah Putih Korneles Yenu, Ketua II Parlemen Rakyat Daerah KNPB Ruben Bonai, Aktivis HAM dan Demokrasi yang juga merupakan Aktivis West Papua National Authority (WPNA) Alfred Auparay dan Ketua Komunitas Anak West Papua Yustus Boseren sebagai keterwakilan unsur pemuda dan Mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut tokoh intelektual Papua, Bernad Boneftar mengatakan dirinya setuju dengan Pemekaran Papua menjadi beberapa Provinsi Otonom Baru di Indonesia mengingat wilayah Papua sangat luas secara geografis dan dengan kondisi yang luas tersebut pelayanan pemerintah akan sangat sulit menyentuh masyarakat Papua yang hidup di daerah-daerah terisolir sehingga dengan pendekatan pemekaran akan memudahkan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sosial kesejahteraan kepada masyarakat.

Sebagai contoh, sebelum Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dimekarkan, pelayanan Pemerintah Kabupaten Manokwari sangat sulit untuk menyentuh masyarakat yang hidup di daerah-daerah terisolir di Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Manokwari Selatan namun dengan adanya pemekaran telah memudahkan pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. DOB memberikan manfaat yang cukup luas bagi kemaslahatan kehidupan orang Papua.

Sementara itu, koordinator Koalisi Merah Putih, Sam Mandowen, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Menurutnya hadirnya DOB akan memberikan manfaat kesejahteraan terhadap masyarakat Papua, termasuk memperpendek rentang kendali pelayanan Pemerintah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Tanah Papua.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Sekretaris LMA Papua Barat, Lenny Prawar, yang setuju atas rencana pemekaran Papua dan Papua Barat menjadi beberapa Provinsi Otonom. Menurutnya, tujuan pemekaran tak lain untuk memakmurkan, menata dan memberikan manfaat keadilan kepada masyarakat Adat Papua, serta menghadirkan layanan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kepala Suku se-Sorong Raya Dukung Keberlanjutan Otsus dan Pembentukan DOB di Papua Barat

Merasa bahwa tak hanya provinsi Papua saja yang harus dimekarkan sebagai upaya percepatan pembangunan. Kepala Suku se-Sorong Raya juga menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Otsus Jilid II dan pembentukan DOB atau pemekaran di Provinsi Papua Barat. Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Mare, Kepala sub Suku Ayamaru, Kepala Suku Besar Maybrat, dan Kepala Suku Binasket di Manokwari, Sabtu 4 Juni 2022.

Kepala suku besar Maybrat, Marthen Nauw, yakin pembentukan DOB dan keberlanjutan Otsus jilid II merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat bagi orang Papua. Jika pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terbentuk, maka semua pihak akan merasakan dampak pembangunan yang selama ini dinantikan.

Terkait dengan adanya pernyataan sikap menolak DOB yang mengatasnamakan kepala suku dan mengatasnamakan rakyat, maka harus dipertanyakan kepala suku dari mana. Termasuk dari gubernur Papua, sebenarnya sedang mewakili siapa?

Gubernur Papua Lukas Enembe Mengkhianati Aspirasi Masyarakat Papua

Sebuah anekdot menyatakan bahwa jejak digital itu kejam, semua orang akan terdampak olehnya jika di kemudian hari berlaku pada kondisi sebaliknya. Hal yang sama saat ini sedang terjadi pada Bapak Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan sikapnya yang mengejutkan terhadap kebijakan pemekaran DOB.

Untuk diketahui bersama, bahwa sebelumnya sang gubernur petahana ini telah berulang kali menyatakan dukungannya pada aspirasi masyarakat yang meminta realisasi pemekaran provinsi di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan melalui berbagai forum, di antaranya saat kampanye pemilihan gubernur (pilgub) Papua. Pada kampanye di tahun 2013 lalu, Lukas Enembe dan pasangannya bahkan menjadikan isu pemekaran sebagai daya tarik untuk memilih dirinya.

Kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal dalam pilgub 2013 diakui oleh sejumlah tokoh senior Papua dikarenakan membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanyenya, isu aktual yang saat itu telah menjadi aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai sebagai sikap berbalik 180 derajat. Apalagi, alasan Lukas Enembe menolak DOB karena merasa bahwa OAP tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru.

Sebuah hal ironi sedang ditunjukkan sang gubernur yang tak habis pikir berada di pihak siapa?

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)