Oleh : Janet Theresia )*

Otonomi khusus (Otsus) adalah hadiah spesial untuk rakyat Papua, karena mereka mendapatkan kucuran dana untuk membangun daerahnya. Selama Otsus jilid 1, banyak sekali dampak positif bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih, sehingga mereka juga menyetujui perpanjangan Otsus.

Papua memiliki potensi yang sangat besar karena memiliki kekayaan alam dan hasil tambang. Potensi ini sebaiknya didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai, agar bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi seluruh rakyat Papua. Untuk memajukan dan menambah pembangunan di Bumi Cendrawasih, maka ada program Otsus yang dimulai sejak tahun 2001.

Tahun 2021 Otsus memasuki periode kedua dan semua warga di Papua menyetujuinya. Mereka telah merasakan manfaatnya, karena dana Otsus memang diperuntukkan bagi rakyat. Sehingga kehidupan makin membaik, berkat adanya infrastruktur berupa jalan raya yang representatif, seperti jalan trans Papua. Ketika transportasi lancar maka perekonomian juga lancar.

Tokoh masyarakat Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa menyatakan bahwa kehadiran Otsus sangat membantu masyarakat, khususnya di Tolikara. Ia juga optimis kehadiran Otsus membawa dampak positif bagi orang asli Papua (OAP). Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan ekonomi, sehingga OAP makin maju.

Salah satu poin penting dalam Otsus adalah prioritas bagi OAP. Mereka lebih dipilih dalam pemercepatan pembangunan, dan ketika ada proyek maka yang dipekerjakan adalah masyarakat Papua. Prioritas ini penting karena OAP diberi kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri, sehingga makin mencintai wilayah dan negaranya.

OAP juga wajib dipilih, dalam artian ketika ada pemilihan gubernur, wagub, walikota, bupati, dan wakilnya, maka wajib diisi oleh orang Papua. Warga di Bumi Cendrawasih diberi kesempatan untuk memimpin daerahnya sendiri, berkat adanya Otsus. Mereka jadi paham bagaimana seni memimpin dan ingin menjadi pejabat bukan karena harta, melainkan karena ingin memajukan wilayahnya.

Otsus juga sangat berguna di bidang pendidikan, karena ada beasiswa bagi anak-anak Papua yang berprestasi. Orang tua mereka tenang karena SPP dan biaya sekolah ditanggung oleh dana Otsus, sehingga putra dan putri bisa menuntut ilmu hingga SMA. Bahkan bagi yang berotak encer juga bisa kuliah dengan beasiswa Otsus, dan bisa memilih mau di kampus di Papua atau Jawa, dan luar negeri.

Selain bermanfaat untuk bidang pendidikan, Otsus juga berguna untuk bidang kesehatan. Terutama di pelosok Papua yang masih menghadapi endemi malaria dan penyakit-penyakit lain. Makin banyak Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain yang dibangun, sehingga makin dekat pula untuk berobat. Faskes juga lengkap dengan nakes, obat-obatan, dan alat kesehatan yang reprsentatif.

Untuk bidang pembangunan maka sudah banyak sekali bukti yang ada di Papua, misalnya Jembatan Youtefa yang dibuat dengan dana Otsus. Juga ada jalan trans Papua, bandara interansional sentani, dan bahkan pemugaran stadion Lukas Enembe juga menggunakan dana Otsus.

Dari bukti-bukti di atas maka tak terbantahkan, bahwa Otsus membawa banyak efek positif bagi rakyat Papua. Oleh karena itu mereka menyetujui perpanjangan Otsus tahun 2021, karena sangat bermanfaat bagi semua. Apalagi kucuran dana Otsus terus diperbesar, sehingga makin banyak yang bisa diberikan untuk masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Otsus adalah bentuk cinta dan perhatian dari pemerintah untuk segenap rakyat Papua, karena Papua juga bagian dari Indonesia. Walau berada di Indonesia timur, tetapi masyarakat di Bumi Cendrawasih tidak boleh jadi kaum terbelakang. Mereka wajib mendapatkan pendidikan dan fasilitas agar terus maju, berkat kucuran dana Otsus.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Edward Wanggai )*

Tokoh agama di Papua mendukung keberlanjutan Otonomi Khusus karena program ini sangat bermanfaat bagi rakyat di Bumi Cendrawasih. Berkat Otsus, ada beasiswa yang bisa dinikmati oleh para putra Papua.
Papua tak lagi menjadi daerah yang terpinggirkan, karena saat ini sudah sangat maju dan modern. Di Bumi Cendrawasih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, seperti jalan trans papua, sehingga memudahkan mobilitas rakyat. Semua ini dibangun berkat dana Otsus yang terus
digelontorkan oleh pemerintah.
Otsus jilid 2 disetujui oleh seluruh rakyat Papua, termasuk para tokohnya, karena nominalnya makin besar. Berarti makin banyak fasilitas yang dibangun di Bumi Cendrawasih, sehingga masyarakatnya makin maju.

Tokoh agama di Papua juga mendukung keberlanjutan Otsus. Vikjen Keuskupan Agung Merauke Pastor Hendrikus Kawirop menyatakan bahwa Otsus memberi kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih, lebih-lebih dalam pendidikan dan ekonomi masyarakat.
Selama ini dana Otsus tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya, tetapi juga pendidikan. Untuk bidang pendidikan, salah satu manfaat yang paling dirasakan dari Otsus adalah beasiswa, yang dibagikan untuk para putra Papua dari jenjang SD hingga kuliah. Mereka bisa belajar tanpa harus pusing memikirkan biaya SPP dan lain-lain.

Para pemuda berprestasi ini juga bisa kuliah, tak hanya di universitas di Papua, tetapi juga di Jawa, bahkan di luar negeri. Mereka mengharumkan nama Bumi Cendrawasih karena telah berhasil menjadi sarjana dan calon pemimpin di masa depan. Setelah lulus, banyak dari mereka yang mengabdikan diri dan menjadi pegawai pemerintahan di Papua.

Sementara itu, salah satu alumni beasiswa Otsus yang berhasil berkarir di ibukota adalah Billy Mambrasar. Putra asli Papua ini menjadi staf khusus Presiden Jokowi dan sangat membanggakan, karena telah sukses diangkat jadi pejabat di usia muda.

Ekonomi masyarakat Papua juga terangkat berkat dana Otsus. Buktinya ketika warga dulu rumahnya masih tradisional dan dibuat memakai bahan-bahan alam, sejak ada infrastruktur berupa jalan raya yang dibangun dengan dana Otsus, sudah meningkat. Kini rumah mereka jadi permanen (sebagian semi permanen), karena perekonomiannya meningkat berkat lancarnya transportasi.

Tokoh Agama Islam Kabupaten Asmat Ustad Abdul Shamat Lahuze menyatakan kesetujuannya akan perpanjangan Otsus, yang akan digunakan untuk kemajuan rakyat Papua. Ia miris karena kehidupan masyarakat Asmat masih jauh dari kata layak. Jika ada dana Otsus tentu membantu mereka agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

Salah satu poin plus dalam Otsus adalah prioritas bagi OAP (orang asli Papua). Warga asli Asmat sudah dijamin oleh UU Otsus, sehingga mereka juga mendapatkan prioritas. Misalnya ketika ada proyek, maka yang diterima sebagai pekerja adalah warga asli, karena memang diprioritaskan. Hal ini bertujuan agar mereka mudah mendapatkan pekerjaan, sehingga taraf hidupnya makin baik.

Keberlanjutan Otsus sangat didukung oleh masyarakat karena mereka mendapatkan beribu manfaat, mulai dari infrastruktur, fasilitas, sampai bidang pendidikan dan kesehatan. Orang asli Papua juga mendapat prioritas sehingga makin mudah mendapatkan pekerjaan. Sementara anak-anak mereka bisa lanjut bersekolah dan kuliah dengan beasiswa Otsus.

Para tokoh agama menyetujui perpanjangan Otsus, karena program ini terbukti memajukan warga Papua. Otsus bukanlah program yang memaksakan warga, tetapi justru membuat mereka maju, berkat berbagai fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Dengan fasilitas itu maka mereka bisa jadi warga modern dan tidak memiliki kesulitan finansial.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Aceh

Otonomi khusus atau Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat telah memberi banyak manfaat terhadap kemajuan masyarakat Papua itu sendiri, khususnya kaum generasi muda yang berkat dana Otsus dapat mengayomi pendidikan tinggi, bukan hanya di dalam negeri tapi hingga keluar negeri.

Otsus telah berlangsung selama 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah telah mentransfer Rp138,65 triliun dana Otsus. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penggunaan dana Otsus pada 2019 di Papua untuk sektor pendidikan sejumlah 25,3 persen dari dana otsus yang diterima sebesar Rp8,67 triliun. Sedangkan di Papua Barat sebesar 27,1 persen dari anggaran otsus sejumlah Rp3,9 triliun.

Sementara itu, di sektor pendidikan ini, dana otsus dipergunakan untuk beasiswa pelajar dan mahasiswa asli Papua melalui Program Beasiswa Afirmasi Otonomi Khusus. Menurut catatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, sejak 2009 hingga 2020 sebanyak 1.051 pelajar dan mahasiswa asli Papua lolos Program Beasiswa Afirmasi Otonomi Khusus. Dari jumlah itu, seribu lebih mahasiswa papua lulus universitas baik di dalam maupun luar negeri.

Pelajar dan mahasiswa Papua sendiri sangat antusias dengan program beasiswa tersebut. Saat ini, terdapat 1.236 mahasiswa asal Papua aktif kuliah di universitas dalam maupun luar negeri yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus.

Sebelumnya pada September 2020, Pemprov Papua mengumumkan 112 dokter asli Papua lolos administrasi program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otsus tahun 2020.

Dari 112 dokter asli Papua yang lulus itu sebagian besar bertugas di Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Mimika, Puncak, Boven Digoel, Nabire, Mamberamo Raya, Merauke, Intan Jaya, Sarmi, Pegunungan Bintang, Paniai, Dogiyai, Supiori, Jayawijaya, Kabupaten Teluk Bintuni serta Kota, dan Kabupaten Sorong.

Para dokter ini memilih program spesialis Obsterty dan Ginekologi, Ilmu Gizi Klinik, Neurologi, Penyakit dalam, patologi Klinik, Bedah Syaraf, Radiologi, Ilmu Kesehatan Anak. Terdapat pula Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Pulmonologi dan Respirasi (Spesialis Paru), Orthopedi dan Traumatologi, Ilmu Bedah Plastik dan Estetik, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Psikiatri, Anestesiologi, Bedah Saraf, Ilmu Penyakit Mata, Mikrobiologi Klinik, dan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

Kabar terbaru di bulan ini, Mei 2021, Pemprov Papua mengirimkan 30 mahasiswa unggul orang asli Papua (OAP) untuk kuliah di Amerika Serikat. Mereka adalah penerima beasiswa otsus.

Nantinya para mahasiswa Papua ini akan kuliah di beberapa universitas ternama di AS, di antaranya The Ohio State University, Michigan State University, Western Michigan University, The University Of Kansas, Auburn University dan Louisiana State University.

Catatan Pemprov Papua ini menjelaskan secara langsung manfaat beasiswa otsus bagi OAP. Sebut saja Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI sekaligus CEO LSM Yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar. Billy yang asli Papua menyebut program Otonomi Khusus (Otsus) Papua sangat penting bagi masyarakat asli Papua.

Menurut Billy, kebijakan otsus menjadikan generasi muda Papua bisa lebih terdidik. Dengan demikian memiliki peluang sukses atau cita-cita yang lebih tinggi. (*)

Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin menegaskan percepatan pembangunan harus dirasakan orang asli Papua (OAP). Pada rapat koordinasi tentang pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Ma’ruf turut membahas pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Terkait dengan percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua barat, arahan dari Presiden Joko Widodo adalah harus memberikan perubahan nyata. Hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi orang asli Papua,” kata Ma’ruf
Dalam rangka mendukung kemajuan Papua, Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan salah satu program prioritas nasional pemerintah saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju.
“Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini, tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” tegas Wapres
Terkait hal tersebut, Wapres meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) program pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar dikembangkan di Papua Barat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling.
“Saya minta supaya di Papua Barat ini, upaya peningkatkan (pendidikan) terus digembleng, (sehingga) melahirkan SDM yang unggul,” katanya.
Dalam sambutan singkatnya, Wapres mengatakan dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Diharapkan hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik.
“Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.
Menaker Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya untuk meningkatkam kualitas SDM dengan cara mengembangkan program pendidikan vokasi melalui BLK di Papua maupun Papua Barat. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Papua dan Papua Barat dengan upaya mengembangkan SDM melalui pendirian BLK.
Ida Fauziyah berpendapat untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja maupun para calon pekerja di Papua Barat perlu diakselerasi dengan cara memperkuat keberadaan BLK.
“Kita punya BLK UPTP di Sorong dan kita sangat mendukung BLK UPTD yang dikelola Pemprov Papua Barat,” kata Ida Fauziyah.
Ida Fauziyah optimistis kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui BLK Sorong, dan Pemprov Papua Barat dengan membuat BLK berstandar nasional, bahkan Internasional, akan mempercepat/mengakselerasi peningkatan kompetensi masyarakat Papua Barat.
“Saya sangat mendukung rencana pembangunan BLK di Manokwari Selatan, Papua Barat. Terlebih, Pak Kadisnaker sudah menyebut letak Kabupaten Manokwari sangat strategis, karena sebagai kabupaten penghubung dan terletak di antara lima kabupaten yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, ” katanya

Oleh : Agung Wijayanto )*

Pemekaran wilayah Papua merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Terkait hal tersebut, sejumlah kepala suku, tokoh adat, agama dan pemuda di Papua mendukung rencana pemerintah untuk memekarkan wilayah. Kebijakan ini dinilai tepat karena bisa meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat.

Dukungan terhadap Otsus jilid II dan pemekaran wilayah datang dari sejumlah tokoh adat, agama, dan pemuda yang tergabung dalam Forum Indonesia Bersatu Tanah Papua. Mereka terdiri dari Ondofolo Yanto Ohee (Ketua Presidium Putra Putri Pejuang Pepera/P5 yang juga Koordinator Forum Indonesia Bersatu Tanah Papua), Pdt. Coto Mauri S.Th (Tokoh Agama), Sem Kogoya (Wakil Ketua Koordinator Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Papua), Beni Tesia (Tokoh Masyarakat Greminawa), Neil Manobi (Tokoh Pemuda Sentani), Rudi Yappo Samori (Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Jayapura), Eroll Marweri (Ketua KNPI Kabupaten Jayapura) dan David Ohee (Pengurus KNPI Kabupaten Jayapura).

Sementara itu tokoh adat Ondofolo dan kepala suku di Kabupaten Jayapura juga memberikan dukungan penuh agar Otsus tetap berlanjut, mendukung pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dan mendukung pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) XX Tahun 2021 di Papua.
Tokoh adat yang lain yaitu Benhur Yaboisembut, S.Th, (Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Moy) juga memberikan dukungan keberlanjutan Otsus dan pemekaran wilayah. Menurutnya, dengan hadirnya DOB, akan mempercepat proses pembangunan di daerah, terutama di Kabupaten Jayapura. Sementara terkait PON XX 2021, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat yang bisa memberikan kesempatan PON berlangsung di Papua.

Kepala Suku wilayah Grimenawa yang juga Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Grimenawa, Marthinus Kasuai mengatakan kehadiran Otsus ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Papua. Karena itu, kehadirannya harus memberikan dampak bagi masyarakat di Papua.

Banyaknya dukungan dari sejumlah pihak mengindikasikan bahwa perpanjangan Otsus jilid II dan pemekaran DOB sangat dibutuhkan oleh masyarakat di bumi Cendrawasih. Karena kita ketahui bahwa pemekaran DOB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Pemekaran ini adalah aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan sejak beberapa tahun silam.

Jika melihat luas dan kondisi geografis Papua, memang perlu adanya pemekaran, namun sebaiknya dilaksanakan bertahap dan tetap harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pemekaran wilayah ini hanya menjadi kebutuhan politik elite tertentu. Masyarakat perlu diajak dialog untuk menentukan hal ini.

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dibutuhkan sinergitas yang terarah dan terukur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dukungan dana yang cukup besar yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Otsus. Tujuan dari pemekaran DOB tersebut adalah untuk lebih fokus dalam mensejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.

Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakat juga ikut merasakan dampaknya. Selain itu tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan SDM masyarakat Papua agar bisa bersaing dengan wilayah lain.

Pemekaran wilayah di Papua bergantung pada kemampuan keuangan negara dan hasil revisi UU Otsus Papua. Pemerintah mengusulkan perubahan pasal yang berisi ketentuan pemekaran wilayah di Papua untuk mendukung realisasi skenario pemekaran Papua. Pemekaran wilayah otonomi baru yang dilakukan pemerintah pusat, tentu sangat positif bagi kemajuan masyarakat yang ada di tanah Papua.

Banyaknya dukungan dari sejumlah pihak terkait dengan DOB, sudah selayaknya pemekaran wilayah di Papua menjadi program yang dapat dilaksanakan secara serius. Dengan adanya program tersebut, pembangunan di tanah Papua diharapkan bisa segera terlaksana sesuai rencana dan akses untuk masyarakat umum akan semakin mudah.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial

Penulis: Gani Kaisiepo

Komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan dan mensejahterakan Papua tidak perlu diperdebatkan. Otonomi Khusus yang diberikan pemerintah kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menjadi bukti komitmen tersebut.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu, jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Otsus sendiri sudah berlangsung di Papua sejak tahun 2001. Pemerintah mencatat penyaluran dana otsus serta dana tambahan infrastruktur ke Papua dan Papua Barat dalam 20 tahun terakhir mencapai Rp138,65 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 26 Januari 2021 menyebut, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur tersebut belum termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp702,3 triliun, belanja kementerian/lembaga di Papua dan Papua Barat sebesar Rp251,29 triliun dalam periode 2005-2021. Dana otsus ini untuk memenuhi kebutuhan belanja pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menkeu juga menjelaskan angka partisipasi murni (APM) di Papua dan Papua Barat tumbuh tiap tahun masing-masing 1,08% dan 0,68% per tahun. Rata-rata peningkatan APM Papua sudah lebih baik dari nasional sebesar 0,74% per tahun. Sedangkan bidang kesehatan, rata-rata peningkatan tingkat umur harapan hidup Papua dan Papua Barat masing-masing menjadi 0,15 tahun dan 0,14 tahun. Angka tersebut di atas rata-rata nasional yang masih 0,17 tahun per tahun.

Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan warga Papua dan Papua Barat, dana otsus akan diperpanjang hingga 2041 dengan estimasi total Rp234,6 triliun atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya. Hingga saat ini dana Otsus Papua telah membawa perubahan bagi Papua. Sebagai contoh infrastruktur yang berhasil dibangun adalah Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km, dan Jembatan Youtefa 1,3 km.

Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat dinilai sebagai pengakuan negara terhadap Papua sebagai daerah yang memiliki sifat khusus. Hal itu bisa dimaknai bahwa negara, menghormati masyarakat adat beserta hak tradisional dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

Otsus merupakan keputusan politik antara Papua dan pemerintah pusat, yang sama-sama saling menguntungkan, dengan diterapkan secara rasional, moderat, demokratis, sebagai bagian jalan tengah. Jika pun ada kekurangan, maka kedua belah pihak bisa sama-sama duduk bersama.

Selama ini, dana Otsus sudah cukup membantu dan bermanfaat untuk pendidikan kesehatan infrastruktur dan afirmasi atas orang asli Papua dimana melalui dana otsus juga digunakan membiayai Majelis Rakyat Papua.

implementasi Otsus di Papua juga sudah berhasil dan Otsus perlu berlanjut, karena tingkat ketergantungan pada fiskal otsus cukup besar. Apalagi berkat dana Otsus, pemerintah daerah Papua bisa menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Memajukan orang Papua, perbaikan infrastrutur, kesehatan. Karena itu, dana Otsus ke depan harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

(Pemerhati sosial, ekomi dan politik)

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua  menjadi Undang-Undang.  Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/7). RUU Otsus Papua teraebut  merevisi 20 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak tiga pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan DPR RI.  Salah satu poin yang diubah dalam regulasi yang baru yaitu terkait dana Otsus Papua juga diubah dari 2 persen menjadi 2,25 persen, sebagaimana tertuang di Pasal 34 ayat (3) huruf e draf RUU Otsus Papua.

Pengesahan tersebut menjadikan komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia untuk membangun Papua dan Papua Barat menjadi  sangat lebih baik. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan Otsus jilid 2 Papua, sehingga manfaat besar yang dihasilkannya tidak diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan.

Atas latar belakang tersebut, Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) memberikan dukungan sejak awal proses pembahasan hingga pengesahan salah satunya melaksanakan deklarasi virtual bersama berbagai kalangan warganet, Milenial, dan masyarakat pada (17/7) kemarin.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menjelaskan tujuan diadakannya deklarasi virtual dan aksi posting konten positip dalam rangka mengajak masyarakat dan berbagai kalangan mulai dari  tokoh publik serta Milenial asli Papua agar mendukung pengesahan Otsus yang ditetapkan DPR RI.

“Mengajak partisipasi dan peran aktif warganet khususnya kalangan milenial  asal Papua lewat aksi posting konten positip di media publik yang menumbuhkaan optimisme masyarakat Papua terhadap pengesahan Otsus Jilid 2 demi menjamin keberlanjutan pembangunan” ucap Rusdil.

Rusdil menilai bahwa langkah pemerintah sudah tepat, dengan adanya Otsus jilid 2 ini akan membawa kesejahteraan rakyat Papua.

“Masyarakat semakin menaruh harapan terhadap pemerintah bahwa program Otsus jilid 2 ini akan berjalan sesuai tujuan awal yaitu membawa kesejahteraan masyarakat asli Papua” ujar Rusdi.

Rusdil juga mengajak masyarakat asli Papua di seluruh wilayah untuk mengapresiasi dan mengawal pelaksanaan Otsus jilid 2 Papua guna lancarnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ayo Kaka Pace dan Mace, kita sebarkan pandangan dan opini yang positif seputar program Otsus jilid 2 Papua demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan” ajak Rusdil.

Adapun dalam deklarasi virtual  Warganet dan Generasi Milenial Papua menyatakan beberapa komitmennya yaitu :

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap berkontribusi melalui aksi penyebaran konten narasi positip  seputar pengesahan Otsus jilid 2 di media publik demi terciptanya optimisme dalam rangka percepatan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan Papua.

Ketiga , Siap bekerjasama melawan hoaks dan konten negatif seputar pengesahan Otsus jilid 2 di lini media publik demi terciptanya situasi kondusif dalam.rangka keberlanjutan pembangunan di segala bidang  menuju Papua gemilang bersama NKRI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penegak hukum mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian hingga, Kejaksaan Agung untuk mengusut indikasi dugaan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” ujar Mahfud

Selain itu Mahfud menjanjikan bakal menindaklanjuti usulan masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua. Dia mengatakan akan mengupayakan melalui dua langkah. Pertama yakni melalui proses legislasi lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat,” lanjut Mahfud.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku meminta agar aparat penegak hukum memproses pejabat-pejabat pemerintah daerah yang diduga menyalahgunakan dana Otsus.

Menurut Albert, Otsus adalah berkah tersendiri dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Kata dia, dana Otsus akan mendatangkan manfaat jika digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Pengelolaan yang baik menurutnya akan memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

Senada, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injil (PW GKI) Papua, Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 sampai saat ini.

Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus (Otsus). Papua melalui UU No 21/2001 dan Papua Barat melalui UU No 35/2008.

Selain untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain, spirit penetapan status Otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat atau orang asli Papua sehingga hak mereka terlindungi.

Berbagai tokoh masyarakat Papua, yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama, turut mendukung keberlanjutan otonomi khusus (otsus) jilid 2 tersebut salah satunya adalah staf khusus Presiden dan lulusan Oxford University Billy Mambrasar.

Billy menceritakan dengan adanya Otsus Papua membuat banyak pemuda Papua mendapatkan beasiswa belajar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

Baca juga: Pelajar SMP di Gianyar Gantung Diri, Tinggalkan Surat Wasiat

“Banyak beasiswa pendidikan yang diberikan pemerintah seperti Afirmasi, Otsus dan LPDP. Karena Otsus dihadirkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua” ujar Billy.

Lebih lanjut, pandangan narasumber lainnya yaitu Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengungkapkan dukungannya terhadap Otsus, karena adanya Otsus Papua membuat peningkatan kesejahteraan ekonomi di Papua dan sektor lainnya.

“Saya mendukung keberlanjutan Otsus, karena telah memberi manfaat yang begitu besar untuk empat program prioritas yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Karyono.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan dan mensejahterakan Papua tidak perlu diperdebatkan. Otonomi Khusus yang diberikan pemerintah kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menjadi bukti komitmen tersebut.

Saat ini, proses pembahasan amandemen Undang-Undang No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua masih berlangsung di gedung parlemen. Panitia khusus Otsus DPR RI pada Senin (3/5/2021) menggelar amandemen UU ini dengan prioritas Revisi Otsus meliputi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Otsus sendiri sudah berlangsung di Papua sejak tahun 2001. Pemerintah mencatat penyaluran dana otsus serta dana tambahan infrastruktur ke Papua dan Papua Barat dalam 20 tahun terakhir mencapai Rp138,65 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 26 Januari 2021 menyebut, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur tersebut belum termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp702,3 triliun, belanja kementerian/lembaga di Papua dan Papua Barat sebesar Rp251,29 triliun dalam periode 2005-2021. Dana otsus ini untuk memenuhi kebutuhan belanja pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menkeu juga menjelaskan angka partisipasi murni (APM) di Papua dan Papua Barat tumbuh tiap tahun masing-masing 1,08% dan 0,68% per tahun. Rata-rata peningkatan APM Papua sudah lebih baik dari nasional sebesar 0,74% per tahun. Sedangkan bidang kesehatan, rata-rata peningkatan tingkat umur harapan hidup Papua dan Papua Barat masing-masing menjadi 0,15 tahun dan 0,14 tahun. Angka tersebut di atas rata-rata nasional yang masih 0,17 tahun per tahun.

Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan warga Papua dan Papua Barat, dana otsus akan diperpanjang hingga 2041 dengan estimasi total Rp234,6 triliun atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Hingga saat ini dana Otsus Papua telah membawa perubahan bagi Papua. Sebagai contoh infrastruktur yang berhasil dibangun adalah Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km, dan Jembatan Youtefa 1,3 km.

Bagaimana otsus membuat Papua maju dan sejahtera, simak diskusi interaktif yang disiarkan Trijaya Hot Topic Petang di saluran MNC 104.6 FM Trijaya Jakarta, dengan narasumber Theofransus Litaay (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) dan Jimmy Demianus Ijie (Anggota DPR RI FPDIP).

Diskusi akan berlangsung secara online melalui zoom pada Selasa (25/5/2021), pukul 17.00 WIB.