Penulis: Gani Kaisiepo

Komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan dan mensejahterakan Papua tidak perlu diperdebatkan. Otonomi Khusus yang diberikan pemerintah kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menjadi bukti komitmen tersebut.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu, jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Otsus sendiri sudah berlangsung di Papua sejak tahun 2001. Pemerintah mencatat penyaluran dana otsus serta dana tambahan infrastruktur ke Papua dan Papua Barat dalam 20 tahun terakhir mencapai Rp138,65 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 26 Januari 2021 menyebut, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur tersebut belum termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp702,3 triliun, belanja kementerian/lembaga di Papua dan Papua Barat sebesar Rp251,29 triliun dalam periode 2005-2021. Dana otsus ini untuk memenuhi kebutuhan belanja pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menkeu juga menjelaskan angka partisipasi murni (APM) di Papua dan Papua Barat tumbuh tiap tahun masing-masing 1,08% dan 0,68% per tahun. Rata-rata peningkatan APM Papua sudah lebih baik dari nasional sebesar 0,74% per tahun. Sedangkan bidang kesehatan, rata-rata peningkatan tingkat umur harapan hidup Papua dan Papua Barat masing-masing menjadi 0,15 tahun dan 0,14 tahun. Angka tersebut di atas rata-rata nasional yang masih 0,17 tahun per tahun.

Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan warga Papua dan Papua Barat, dana otsus akan diperpanjang hingga 2041 dengan estimasi total Rp234,6 triliun atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya. Hingga saat ini dana Otsus Papua telah membawa perubahan bagi Papua. Sebagai contoh infrastruktur yang berhasil dibangun adalah Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km, dan Jembatan Youtefa 1,3 km.

Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat dinilai sebagai pengakuan negara terhadap Papua sebagai daerah yang memiliki sifat khusus. Hal itu bisa dimaknai bahwa negara, menghormati masyarakat adat beserta hak tradisional dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

Otsus merupakan keputusan politik antara Papua dan pemerintah pusat, yang sama-sama saling menguntungkan, dengan diterapkan secara rasional, moderat, demokratis, sebagai bagian jalan tengah. Jika pun ada kekurangan, maka kedua belah pihak bisa sama-sama duduk bersama.

Selama ini, dana Otsus sudah cukup membantu dan bermanfaat untuk pendidikan kesehatan infrastruktur dan afirmasi atas orang asli Papua dimana melalui dana otsus juga digunakan membiayai Majelis Rakyat Papua.

implementasi Otsus di Papua juga sudah berhasil dan Otsus perlu berlanjut, karena tingkat ketergantungan pada fiskal otsus cukup besar. Apalagi berkat dana Otsus, pemerintah daerah Papua bisa menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Memajukan orang Papua, perbaikan infrastrutur, kesehatan. Karena itu, dana Otsus ke depan harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

(Pemerhati sosial, ekomi dan politik)

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua  menjadi Undang-Undang.  Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/7). RUU Otsus Papua teraebut  merevisi 20 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak tiga pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan DPR RI.  Salah satu poin yang diubah dalam regulasi yang baru yaitu terkait dana Otsus Papua juga diubah dari 2 persen menjadi 2,25 persen, sebagaimana tertuang di Pasal 34 ayat (3) huruf e draf RUU Otsus Papua.

Pengesahan tersebut menjadikan komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia untuk membangun Papua dan Papua Barat menjadi  sangat lebih baik. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan Otsus jilid 2 Papua, sehingga manfaat besar yang dihasilkannya tidak diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan.

Atas latar belakang tersebut, Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) memberikan dukungan sejak awal proses pembahasan hingga pengesahan salah satunya melaksanakan deklarasi virtual bersama berbagai kalangan warganet, Milenial, dan masyarakat pada (17/7) kemarin.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menjelaskan tujuan diadakannya deklarasi virtual dan aksi posting konten positip dalam rangka mengajak masyarakat dan berbagai kalangan mulai dari  tokoh publik serta Milenial asli Papua agar mendukung pengesahan Otsus yang ditetapkan DPR RI.

“Mengajak partisipasi dan peran aktif warganet khususnya kalangan milenial  asal Papua lewat aksi posting konten positip di media publik yang menumbuhkaan optimisme masyarakat Papua terhadap pengesahan Otsus Jilid 2 demi menjamin keberlanjutan pembangunan” ucap Rusdil.

Rusdil menilai bahwa langkah pemerintah sudah tepat, dengan adanya Otsus jilid 2 ini akan membawa kesejahteraan rakyat Papua.

“Masyarakat semakin menaruh harapan terhadap pemerintah bahwa program Otsus jilid 2 ini akan berjalan sesuai tujuan awal yaitu membawa kesejahteraan masyarakat asli Papua” ujar Rusdi.

Rusdil juga mengajak masyarakat asli Papua di seluruh wilayah untuk mengapresiasi dan mengawal pelaksanaan Otsus jilid 2 Papua guna lancarnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ayo Kaka Pace dan Mace, kita sebarkan pandangan dan opini yang positif seputar program Otsus jilid 2 Papua demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan” ajak Rusdil.

Adapun dalam deklarasi virtual  Warganet dan Generasi Milenial Papua menyatakan beberapa komitmennya yaitu :

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap berkontribusi melalui aksi penyebaran konten narasi positip  seputar pengesahan Otsus jilid 2 di media publik demi terciptanya optimisme dalam rangka percepatan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan Papua.

Ketiga , Siap bekerjasama melawan hoaks dan konten negatif seputar pengesahan Otsus jilid 2 di lini media publik demi terciptanya situasi kondusif dalam.rangka keberlanjutan pembangunan di segala bidang  menuju Papua gemilang bersama NKRI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penegak hukum mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian hingga, Kejaksaan Agung untuk mengusut indikasi dugaan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” ujar Mahfud

Selain itu Mahfud menjanjikan bakal menindaklanjuti usulan masyarakat Papua untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua. Dia mengatakan akan mengupayakan melalui dua langkah. Pertama yakni melalui proses legislasi lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kedua, saya sudah minta deputi satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat,” lanjut Mahfud.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku meminta agar aparat penegak hukum memproses pejabat-pejabat pemerintah daerah yang diduga menyalahgunakan dana Otsus.

Menurut Albert, Otsus adalah berkah tersendiri dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. Kata dia, dana Otsus akan mendatangkan manfaat jika digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Pengelolaan yang baik menurutnya akan memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

Senada, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injil (PW GKI) Papua, Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 sampai saat ini.

Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus (Otsus). Papua melalui UU No 21/2001 dan Papua Barat melalui UU No 35/2008.

Selain untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain, spirit penetapan status Otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat atau orang asli Papua sehingga hak mereka terlindungi.

Berbagai tokoh masyarakat Papua, yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama, turut mendukung keberlanjutan otonomi khusus (otsus) jilid 2 tersebut salah satunya adalah staf khusus Presiden dan lulusan Oxford University Billy Mambrasar.

Billy menceritakan dengan adanya Otsus Papua membuat banyak pemuda Papua mendapatkan beasiswa belajar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

Baca juga: Pelajar SMP di Gianyar Gantung Diri, Tinggalkan Surat Wasiat

“Banyak beasiswa pendidikan yang diberikan pemerintah seperti Afirmasi, Otsus dan LPDP. Karena Otsus dihadirkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua” ujar Billy.

Lebih lanjut, pandangan narasumber lainnya yaitu Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengungkapkan dukungannya terhadap Otsus, karena adanya Otsus Papua membuat peningkatan kesejahteraan ekonomi di Papua dan sektor lainnya.

“Saya mendukung keberlanjutan Otsus, karena telah memberi manfaat yang begitu besar untuk empat program prioritas yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Karyono.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan dan mensejahterakan Papua tidak perlu diperdebatkan. Otonomi Khusus yang diberikan pemerintah kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menjadi bukti komitmen tersebut.

Saat ini, proses pembahasan amandemen Undang-Undang No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua masih berlangsung di gedung parlemen. Panitia khusus Otsus DPR RI pada Senin (3/5/2021) menggelar amandemen UU ini dengan prioritas Revisi Otsus meliputi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Otsus sendiri sudah berlangsung di Papua sejak tahun 2001. Pemerintah mencatat penyaluran dana otsus serta dana tambahan infrastruktur ke Papua dan Papua Barat dalam 20 tahun terakhir mencapai Rp138,65 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 26 Januari 2021 menyebut, dana otsus dan dana tambahan infrastruktur tersebut belum termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa sejumlah Rp702,3 triliun, belanja kementerian/lembaga di Papua dan Papua Barat sebesar Rp251,29 triliun dalam periode 2005-2021. Dana otsus ini untuk memenuhi kebutuhan belanja pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Menkeu juga menjelaskan angka partisipasi murni (APM) di Papua dan Papua Barat tumbuh tiap tahun masing-masing 1,08% dan 0,68% per tahun. Rata-rata peningkatan APM Papua sudah lebih baik dari nasional sebesar 0,74% per tahun. Sedangkan bidang kesehatan, rata-rata peningkatan tingkat umur harapan hidup Papua dan Papua Barat masing-masing menjadi 0,15 tahun dan 0,14 tahun. Angka tersebut di atas rata-rata nasional yang masih 0,17 tahun per tahun.

Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan warga Papua dan Papua Barat, dana otsus akan diperpanjang hingga 2041 dengan estimasi total Rp234,6 triliun atau hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Hingga saat ini dana Otsus Papua telah membawa perubahan bagi Papua. Sebagai contoh infrastruktur yang berhasil dibangun adalah Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km, dan Jembatan Youtefa 1,3 km.

Bagaimana otsus membuat Papua maju dan sejahtera, simak diskusi interaktif yang disiarkan Trijaya Hot Topic Petang di saluran MNC 104.6 FM Trijaya Jakarta, dengan narasumber Theofransus Litaay (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) dan Jimmy Demianus Ijie (Anggota DPR RI FPDIP).

Diskusi akan berlangsung secara online melalui zoom pada Selasa (25/5/2021), pukul 17.00 WIB.

Kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Ketua Ikatan Mahasiswa Bintuni Jabodetabek, Malkin Kosepa mengatakan, pemerintah telah menjamin otsus tidak hilang, hanya dilakukan evaluasi perbaikan, agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Sekarang ini Otsus dievaluasi lagi, bukan berakhir, sepanjang undang-undang tidak dicabut, dibatalkan akan tetap berlanjut. Diberikan kewenangan khusus oleh negara, namun implementasinya perlu di evaluasi menyeluruh,” kata Malkin.

Pemerintah telah memberikan Undang-undang (UU) Otsus Papua melalui UU Nomor 21/2001 dan Otsus Papua Barat melalui UU Nomor 35/2008. Adapun UU tersebut dibuat untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lainnyaa.

“Semangat atau spirit penetapan status otsus adalah pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua sehingga hak mereka terlindungi,” kata Malkin.

Akademisi Papua, Ujang Rahmat Mokan mengatakan, saat ini merupakan waktu tepat untuk dilakukan evaluasi otsus agar lebih baik ke depan. Kelompok masyarakat perlu duduk bersama agar apa yang dilaksanakan diamanatkan oleh negara memberi dampak positif dari sisi ekonomi, kesejahteraan. Jika pun ada penolakan dinilai sebagai hal yang wajar, karena penerapan otsus masih perlu perbaikan.

“Kami berharap, ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah provinsi karena dana kebijakan otsus dikelola pemprov. Dari situ bisa diketahui, apakah dieksekusi, dilaksanakan, dengan tepat sasaran. Jangan sampai juga, muncul ego masing-masing sehingga komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi tidak berjalan dengan baik yang ujungnya menghambat penerapan otsus. Ini perlu diperbaiki ke depan,” kata Mokan.

Sementara itu, Sekjen Nasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rajid Patiran menilai, apabila otsus masih ada kendala, jangan kemudian yang muncul isu-isu refrendum. Sejatinya, sekarang ini yang terpenting adalah membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

“Karena itu, dana otsus maupun pembangunan di Papua dan Papua Barat, harus menyelaraskan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik, infrastruktur,” tandasnya.

Menurut Rajid, otsus memang perlu di evaluasi agar kebijakan di level provinsi ke kabupaten bisa seragam karena seringkali terjadi dualisme. “Sehingga, anggaran tidak bisa dieksekusi di level kabupaten. Ini terjadi karena kabupaten sering tidak memiliki akses terhadap kebijakan otsus,” kata Rajid. (*)

Pembangunan infrastruktur dan Otonomi khusus menjadi salah satu program prioritas Pemerintah di Papua. Masyarakat pun merasakan manfaat serta mendukung kelanjutan Pembangunan dan Otsus jilid 2 dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

Berbagai tokoh masyarakat Papua, yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama, turut mendukung keberlanjutan otonomi khusus (otsus) jilid 2 tersebut salah satunya adalah staf khusus Presiden dan lulusan Oxford University Billy Mambrasar.

Billy menceritakan dengan adanya Otsus Papua membuat banyak pemuda Papua mendapatkan beasiswa belajar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.

“Banyak beasiswa pendidikan yang diberikan pemerintah seperti Afirmasi, Otsus dan LPDP. Karena Otsus dihadirkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua” ujar Billy dalam live podcast bersama Pemred Media KataIndonesia Hafyz Marshal (28/4) di Jakarta.

Bersama Billy Mambrasar

Billy pun menambahkan, bahwa anak muda Papua harus maju untuk Indonesia.

“Saya mengajak kepada pemuda Papua mari kita bersama-sama membangun Indonesia dari Papua,” tambah Billy.

Lebih lanjut, pandangan narasumber lainnya yaitu Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengungkapkan dukungannya terhadap Otsus, karena adanya Otsus Papua membuat peningkatan kesejahteraan ekonomi di Papua dan sektor lainnya.

“Saya mendukung keberlanjutan Otsus, karena telah memberi manfaat yang begitu besar untuk empat program prioritas yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Karyono.

Acara live podcast dengan tema “Ayo Dukung Otsus Demi Papua Yang Maju dan Sejahtera” tersebut diselenggarakan oleh Media Kata Indonesia yang merupakan rangkaian kegiatan bersama berbagai kalangan milenial dalam ikut memajukan Papua.

“Masyarakat pun merasakan manfaat serta mendukung kelanjutan Pembangunan dan Otsus jilid 2 dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera” kata Hafyz.

Diharapkan hasil live podcast ini dapat meliterasi dan mengedukasi berbagai khalayak tentang kebermanfaatan otsus dan seputar isu otsus lainnya melalui tersebarnya konten-konten narasi positif  program Otsus terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

Oleh:  Yohannes Marewar (Mahasiswa Papua di Bandung) 

Latar belakang pemerintah memperpanjang dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak lain adalah keinginan tulus untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga Bumi Cendrawasih. Otsus Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. PPerlu diketahui bahwa peraturan ini disahkan di Jakarta pada 21 November 2001 oleh Presiden ke-4 RI Megawati Soekarnoputri. Pemerintah mengklaim telah menggelontorkan dana sebesar Rp953 triliun selama periode 2005-2020. 

Pada dasarnya, Otsus Papua dibentuk untuk kesejahteraan dan pembangunan Papua. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan bahwa spirit Otsus Papua adalah percepatan pembangunan, memperbaiki kesejahteraan, dan afirmasi khususnya terhadap Orang Asli Papua (OAP). 

Tak dapat dibayangkan jika anggaran Otsus Papua dihentikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat terancam anjlok. Pasalnya, sebagian besar kas daerah dua provinsi tersebut berasal dari dana Otsus. Provinsi Papua misalnya, porsi sumbangan dana Otsus untuk APBD mencapai 52,68 persen. Sedangkan di Papua Barat porsinya mencapai 63,7 persen. 

Revisi UU Otsus yang kini ditangani DPR merupakan momentum penting untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh untuk kebaikan masyarakat Papua. Sebab adanya Otsus Papua dari tahun 2001 merupakan sebuah tuntutan dan harapan orang Papua guna meningkatkan kesejahteraannya.

Wakil Kepala Suku Pegunungan Tengah Kabupaten Keerom, Tiombri Wenda, berharap agar kebijakan Otsus tetap berlanjut demi pembangunan dan kemajuan di Tanah Papua.

Dukungan terhadap Otsus Papua juga datang dari Tokoh Agama, Pdt Merry Lauren Wompere, yang merupakan salah satu jemaat GKI Solagratia, Arso II Kabupaten Keerom, dirinya mengaku bahwa Otsus Papua mampu mendorong pembangunan yang lebih baik di Papua jika dibandingkan sebelum ada Otsus. 

Dirinya mewakili jemaat GKI Solagratia Jaifuri sangat berharap agar Otsus Papua tetap berlanjut demi pembangunan dan kemajuan di Papua. Bahkan, Pdt Merry mengatakan bahwa pihak yang menolak Otsus Papua sama sekali tidak mewakili suara nurani orang Papua, mereka adalah musuh masyarakat Papua. 

Maka dari itu, keberlanjutan Otsus Papua patut didukung dan dikawal demi kemajuan Papua utamanya dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), karena dengan adanya Otsus, tidak sedikit anak Papua yang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan bukan hanya itu, Otsus yang akan diperpanjang tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun dan menyejahterakan rakyat Papua, dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sekaligus CEO LSM Yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar menilai penting program Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Untuk mendukung Otsus tersebut, Media kataindonesia.com akan menggelar acara podcast bersama Billy Mambrasar  pada hari Rabu 28 April 2021 yang akan dipandu oleh Hafyz Marshal selaku Pimpinan Redaksi Media KataIndonesia.

Lebih lanjut Billy menilai, dengan kebijakan tersebut generasi muda Papua bisa menjadi lebih terdidik, sehingga memiliki peluang sukses atau cita-cita yang lebih tinggi.

“Semangat untuk alokasi Otsus itu paling tinggi untuk pendidikan, saya berasal dari keluarga tidak mampu. Tapi bisa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana Otsus,” ujar Billy

Menurut Billy, investasi terbaik ialah pada manusia. Sebab dengan begitu, peradaban dengan sendirinya akan terbangun. Sehingga, ia berharap ke depan pembangunan manusia Papua melalui pendidikan yang ada pada program Otsus, tak dikurangi.

Adapun realisasi program pada Otsus dinilai membutuhkan waktu yang tak sebentar. Sebab, kata Billy, negara maju sekalipun hingga kini masih berproses dalam membangun bangsanya.

Yang dibutuhkan saat ini, kata Billy, ialah evaluasi program tersebut, yang berbasis data yang sesungguhnya di lapangan.

Dirinya juga berharap agar ke depannya, pembangunan manusia Papua melalui pendidikan yang ada pada Program Otsus tidak dikurangi.

Billy menjelaskan, investasi dalam pengembangan manusia adalah langkah yang tepat, karena merekalah yang akan membangun peradaban mereka sendiri. Adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini menunjukkan akan adanya komitmen pemerintah untuk membangun, dengan pelibatan semua komponen rakyat.

Lanjutnya, Billy menilai, realisasi program pada otsus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebab, negara maju sekalipun, hingga kini masih berproses dalam membangun peradabannya.

“Yang dibutuhkan saat ini ialah evaluasi program tersebut, yang berbasis data yang sesungguhnya di lapangan. Selain itu, juga diperlukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan seluruh program. Sehingga tujuan Otsus akhirnya bisa tercapai, yakni menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat,” terang Billy.

Lebih lanjut Billy mengatakan, Otsus adalah sebuah proses yang akan terus berjalan dan untuk memastikan sampai ke kesejahteraan Papua, maka perlu ada perbaikan-perbaikan Otsus.

“Butuh proses komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, perlu ada peningkatan kapasistas pelaku pembangunan. Bagi mereka yang sudah sekolah tinggi dengan bantuan Otsus, hal ini tentu adalah utang kepada masyarakat Papua, dengan begitu kita bisa membantu untuk membangun Papua ke arah yang lebih sejahtera,” tutup Billy Mambrasar.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu, jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Otsus sendiri masih berlangsung sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp126,9 triliun yang difokuskan terutama 30% untuk sektor Pendidikan dan 15% untuk sektor Kesehatan dan Gizi.

Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk pembangunan Papua. Melalui Otsus, Orang Asli Papua juga menjadi syarat sebagai kepala daerah berdasarkan pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib orang asli Papua (OAP).

Tidak dapat dipungkiri ada kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan Otsus. Yang diperlukan Papua dan Papua Barat di masa depan adalah meningkatkan akuntabilitas serta transparansi Otsus agar memberi manfaat kesejahteraan bagi rakyat Papua Otonomi Khusus Papua dan Kesejahteraan Orang Asli Papua.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, kehadiran otsus Papua dari awal sejak 2001 merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurut dia, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus diakui memang memberi manfaat yang begitu besar.

“Manfaat Otsus sangat besar bagi Papua, bahkan dari sisi anggaran setiap tahun terus meningkat,” kata Maybrat dalam keterangannya saat diskusi “Otonomi Khusus Papua dan Kesejahteraan Orang Asli Papua beberapa waktu. Ia menjelaskan, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 sekarang , di mana dari sisi besaran dana terus meningkat, juga diprioritaskan untuk empat program prioritas.

Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu, menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar. Ia berharap, dalam implementasi ke depan, pemerintah daerah diberikan ruang sebesar-besarnya dari sisi kewenangan agar Otsus makin memberi manfaat optimal. Juga, agar implementasi otsus itu terakomodasi secara baik sehingga anggaran yang begitu besar bisa direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. “Dengan begitu, dari sisi manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Hendrik Krisifu mengingatkan bahwa masyarakat Papua jangan keliru memaknai otsus. Menurutnya, otsus itu tidak akan berakhir pada tahun depan. Ia menjelaskan, Undang-Undang Otsus itu sebanyak 78 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan akan berakhir tahun 2021. Yang jelas, di pasal 34 ayat 6, disebut bahwa yang berakhir pada tahun 2021 adalah dana otonomi khusus.

Jadi, kata Hendrik, harus ada satu pemahaman di masyarakat, bawah bukan Otsus yang akan berakhir. Namun, dana Otsusnya yang akan berakhir. Papua akan tetap mendapat keistimewaan. “Jadi jangan bikin kebingungan kepada masyarakat bahwa otsus itu akan berakhir. Itu keliru, yang berakhir itu dana otonomi khusus pada pasal 34 ayat 6. Dana otonomi khusus berakhir tahun depan sedangkan otonomi khususnya terus berlanjut,” jelasnya.

Dia menilai bahwa sejauh ini pelaksanaan otsus memang ada yang menggembirakan, namun tentu saja masih ada yang harus diperbaiki. Jika pun ada yang kurang, semua pihak mestinya bersama-sama memperbaiki. Dia mencontohkan pelaksanaan otonomi khusus dalam hal pembentukan partai politik. Di mana dalam hal itu, agak berbeda dengan Aceh.

Hal lain, yang perlu diperbaiki, soal evaluasi otsus yang perlu diperbaki agar hasilnya bisa lebih dilihat masyarakat sehingga bisa dilihat dan juga masyarakat bisa berkontribusi memberi masukan. Harapannya, dengan lebih terbuka, bisa mendapat gambaran utuh tentang otonomi khusus di Papu.
Meski demikian, dia mengakui bahwa otsus juga membuahkan hasil positif. Misal, terjadi daerah pemekaran, distribusi kewenangan di daerah, distribusi ekonomi dan potensi di daerah lebih optimal dengan adanya pemekaran. “Karena otonomi khusus itu jadi ada pemekaran-pemekaran di Papua,ini contoh yang berhasil menggembirakan, ucapnya. (*)