Oleh : Zakaria )*

Indonesia terus mendukung Palestina di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada forum internasional ini, pemerintah Indonesia terus menunjukkan support dan secara konsisten membela Palestina. Sikap pemerintah Indonesia sangat dipuji oleh netizen di seluruh dunia, karena berani mengutarakan pendapat, saat mayoritas perwakilan negara lain diam saja.

Kekejaman yang terjadi di Palestina membuat seluruh dunia bergetar menahan tangis, karena mereka tak tega melihat anak-anak menderita. Penyerangan yang dilakukan oleh tentara Israel benar-benar melanggar batas kemanusiaan dan mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sehingga pemerintah Indonesia mengecam kekejian yang ada di Palestina dan mengajak kepala negara lain untuk mendesak PBB menengahi konflik ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung terbang ke New York untuk menghadiri Sidang di Markas Besar PBB. Pada forum internasional itu, Menteri Retno menegaskan bahwa kehadirannya ke sana demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina. Dalam artian, pada konflik Israel-Palestina, yang digarisbawahi adalah pelanggaran HAM dan PBB sebagai organisasi internasional harus menjadi penengah, agar tak terjadi perang berkepanjangan.

Menteri Retno melanjutkan, keamanan jiwa menjadi prioritas utama. Gencatan senjata dan penghentian kekerasan harus dilakukan, demi menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang tidak bersalah. Ketika ada pendudukan tentara Israel, maka itu adalah sebuah pelangaran hukum internasional yang sangat berat, dan harus mendapat respon bersama dari seluruh dunia.

Sikap Menteri Retno yang sangat vokal untuk membela Palestina sangat dipuji oleh banyak netizen, tak hanya warga Indonesia tetapi juga dunia. Beliau berani mengutarakan pendapat di depan Sidang PBB, dan langsung didengarkan oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres. Indonesia memang selalu mendesak PBB untuk menjewer Israel dan menghentikan gencatan senjata, karena hanya organisasi ini yang memiliki kewenangan.

Netizen juga terpukau ketika Menteri Retno yang mewakili pemerintah Indonesia, tanpa tedeng aling-aling meminta PBB untuk terus bersikap tegas, jangan sampai melempem dalam menangani konflik di Palestina. Padahal di Sidang PBB, ada banyak perwakilan negara timur tengah (OKI) yang notabene bertetangga dengan Palestina, tetapi tak seberani Indonesia dalam bersikap.

Mengapa pemerintah Indonesia terus membela Palestina? Penyebabnya karena kebanyakan korban penembakan dan pengeboman adalah wanita dan anak-anak. Mereka tentu saja tidak bersalah dan harus dibela, walau posisinya jauh sekali. Konflik ini harus dihentikan, karena jika dibiarkan akan terjadi pembunuhan massal dan bagaimana dengan masa depan warga Palestina?

Ketika banyak anak kecil yang jadi korban, maka mereka bisa-bisa kehabisan penduduk, saat serangan terjadi setiap hari. Genosida seperti ini sungguh mengerikan, karena mengembalikan kita ke memori buruk saat Perang Dunia Kedua. Padahal pasca perang, ada perjanjian perdamaian dan seluruh dunia berkomitmen untuk tidak berkonflik lagi, dan jangan sampai janji ini terlupakan.

Selain itu, Palestina sudah resmi merdeka sejak tahun 1988. Sejak merdeka, mereka tentu memiliki kedaulatan dan tidak boleh diserang, apalagi dijajah oleh negara lain. Namun Israel tidak mempedulikan status itu dan sudah beberapa kali menggempur Gaza, dan terakhir menyerang Kompleks Masjidil Aqsa.

Perjuangan Indonesia sudah berhasil ketika Israel akhirnya menghentikan penyerangan dan menyetujui gencatan senjata. Meski korban mencapai lebih dari 200 orang, pada penyerangan 11 hari ini, tetapi kita semua tetap lega. Karena Israel akhirnya mau mengalah dan semoga ebanr-benar berkomitmen untuk tidak mengusik Palestina lagi.

Dukungan Indonesia kepada rakyat Palestina sangat berarti karena pemerintah memilih sikap agresif dalam menekan PBB. Indonesia didengarkan suaranya karena termasuk anggota DK PBB. Sikap Indonesia yang terus membela Palestina, saat yang lain pasif, sangat dipuji oleh netizen di seluruh dunia.  

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto mengungkapkan bahwa Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina walaupun kondisi geopolitik Timur Tengah (Timteng) terus berubah.

Bagi Indonesia, dukungan kemerdekaan Palestina adalah amanah konstitusi dan wujud kesungguhan dukungan terhadap resolusi PBB terkait Palestina.

“Indonesia berada pada posisi yang kuat, jelas, dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia berupaya memberikan dukungan kepada bangsa Palestina meliputi dukungan politik, ekonomi, sosial, diplomasi kemanusiaan, dan lain-lain,” kata Andy.

Andy mengatakan, hingga saat ini pemerintah aktif menggalang dukungan internasional bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina, baik secara bilateral maupun multirateral. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia selalu menyuarakan aspirasi kemerdekaan Palestina berdasarkan resolusi PBB.

Saat ini, sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa Palestina. Pertama, menyikapi proposal damai yang dibuat Donald Trump atau Deal of Century. Kedua, masalah aneksasi wilayah Palestina oleh Israel.

“Indonesia sangat serius memandang kedua masalah ini. Bagi kita, masalah ini harus ditempatkan dalam kerangka amanah konstitusi dengan mempertimbangkan poin-poin resolusi PBB,” ujar Andy.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta sependapat dengan Dubes Andy dan menekankan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak hanya merupakan amanat konstitusi UUD NRI 1945, melainkan juga peran kesejarahan Indonesia yang sukses menggalang Konperensi Asia Afrika (1955).

“Peran sejarah Indonesia mengilhami bangsa-bangsa yang terjajah agar tak lelah memperjuangkan kemerdekaan, semangat yang mungkin tidak dimiliki bangsa-bangsa Arab sekalipun. Kalau mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, sementara Palestina belum merdeka, maka Indonesia sebaliknya, Palestina merdeka merupakan syarat untuk mewujudkan normalisasi dan perdamaian,” kata Sukamta.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Institute Indonesia, Lili Nur Aulia menyebut apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap proses kemerdekaan Palestina. Karena apapun yang terjadi di kawasan teluk akan bermuara pada isu Palestina dan Israel.

Hal terbaru yang menurut Lili akan berpengaruh adalah dibukanya hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel. Lili mensinyalir, hubungan kerja sama ini akan diikuti oleh negara-negara Arab lain.

Lili menyebut ada enam peran yang dapat dilakukan bangsa Indonesia dalam menyikapi isu aktual di Timur Tengah yang akan berdampak pada proses kemerdekaan Palestina.

“Pertama, kita perlu memperkuat jati diri bangsa Indonesia berdasar Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang mendukung kemerdekaan dan melawan penjajahan. Kedua, mengikuti perkembangan geopolitik yang memengaruhi persoalan Palestina. Ketiga, menyaring informasi yang benar dan menghindari importasi konflik ke negeri kita,” ujar Lili.

Keempat, menyalurkan bantuan secara legal dan konstitusional. Kelima, bersikap proporsional dan keenam, membantu memberitakan masalah Palestina berdasar sudut pandang yang objektif. Lili menyebut, kontribusi masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan Indonesia dalam keringanan beban derita rakyat Palestina seperti Adara Relief International, Komite Nasional untuk Rakyat Indonesia (KNRP), ACT, PKPU Human Initiative dll., di samping bantuan pemerintah Indonesia.

Adapun diskusi dilaksanakan Center for Indonesian Reform (CIR) berkolaborasi dengan Koalisi Perempuan Indonesia untuk al-Quds dan Palestina (KPIQP) dan Institut Indonesia. Selain Dubes Andy, Sukamta, dan Lili, hadir juga sebagai pembicara Kepala Prodi Kajian Timur Tengah dan Islam, SKSG UI Dr. Yon Machmudi. (*)

Oleh : Adnan Kasogi Nasution )*

Perjuangan rakyat Palestina didukung penuh oleh pemerintah Indonesia. Karena mereka menjadi korban kekejaman Israel dan butuh uluran tangan dari negara lain. Sehingga bisa menekan Israel agar tak lagi mengganggu kedamaian di Gaza dan wilayah lain di Palestina.

Saat kompleks Masjidil Aqsa ditembak oleh Israel, maka seluruh warga Indonesia menangis, karena berempati pada para korban. Kekejaman itu berlangsung selama beberapa hari dan korban jiwa sudah lebih dari 100 orang. Mereka mati syahid karena membele negaranya dari kekejian penjajah.

Indonesia juga ikut mendukung perjuangan Palestina secara optimal. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah tetap bersama rakyat Palestina, karena keadilan harus tercipta bagi warganya. Dalam artian, pemerintah sangat concern terhadap rakyat Palestina, walau posisi mereka amat jauh dari Indonesia.

Retno melanjutkan, Dewan Kemananan PBB harus melakukan langkah konkret untuk menghentikan kekerasan di Palestina.  Pemerintah Indonesia juga memberi masukan substansial agar OKI dapat menghasilkan kesepakatan yang nyata. Tujuannya agar menghentikan agresi di wilayah perbatasan Palestina.

Indonesia terus berupaya secara diplomasi untuk membantu rakyat Palestina, dengan mendorong DK PBB agar menindak tegas Israel. Akhirnya Sekjen PBB Antonio Guterres bersuara dan mendesak Israel untuk melakukan gencatan senjata. Semoga hal ini cepat terwujud, agar tidak lagi ada korban jiwa. 

Gencatan senjata harus dilakukan sesegera mungkin, karena hal ini amat berbahaya, apalagi kebanyakan yang kena tembak adalah wanita dan anak-anak. Jangan sampai penembakan ini menjadi penjahjahan terang-terangan, karena Palestina sudah merdeka sejak tahun 1988. Jadi tentara Israel sebenarnya tidak berhak sama sekali untuk masuk ke Gaza, apalagi memberondong warga dengan lontaran timah panas.

Sementara itu, Moeldoko dari Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina. Menurutnya, sikap Indonesia tidak akan berubah. Dalam artian, pemerintah akan terus mendukung perjuangan Palestina sampai ke tahun-tahun ke depan. Sehingga mereka tidak akan takut karena mendapat support penuh dari Indonesia.

Perjuangan rakyat Palestina sudah didukung oleh Indonesia sejak masa orde baru. Bung Karno, presiden pertama RI, selalu bersama rakyat Palestina dan menganggap mereka adalah saudara. Tawaran dari Israel untuk membuka hubungan diplomatik ditolak mentah-mentah, padahal saat itu pemerintah Indonesia ditawari bantuan dana yang besar, tetapi tetap kukuh menepisnya.

Bung Karno melanjutkan hubungan baik antara Indonesia dan Palestina, karena sejak tahun 1920-an kedua negara saling mendukung. Ketika Indonesia akan merdeka, maka Mufti Palestina menyatakan dukungannya, dan itu sangat penting karena menjadi pertimbangan PBB untuk memberikan status merdeka bagi NKRI.

Selain itu, Mufti juga berkeliling ke negara sekitarnya untuk menggalang bantuan, demi pengakuan kemerdekaan Indonesia. Kerja kerasnya berhasil dan Indonesia diakui kemerdekaannya oleh dunia internasional.

Tak heran ketika saat ini rakyat Palestina menderita, maka rakyat Indonesia merasakan sakitnya juga. Karena kedua negara sudah membina persahabatan selama hampir 100 tahun dan makin harmonis. Sehingga saat ini rakyat Indonesia juga terus berdoa semoga agresi Israel terus dihentikan.

Rakyat Indonesia juga terus mendukung warga Palestina dari jurang derita, dengan memberikan donasi melalui jalur resmi, yakni via Kedutaan Besar Palestina. Hanya inilah jalan yang diakui oleh negara dan pihak Kedubes pasti akan menyampaikannya ke pihak yang terpercaya di sana. 

Perjuangan Palestina wajib kita dukung karena mereka bagaikan saudara kandung bagi rakyat Indonesia. Derita mereka adalah derita kita juga. Pemerintah berjuang agar PBB segera mengakhiri konflik di perbatasan Palestina, dan Sekjen PBB mengabulkannya. Karena Indonesia adalah salah satu anggota DK PBB. Rakyat juga bisa memberi bantuan dana yang diberikan langsung ke Kedubes Palestina.

)* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Islam Bandung

Konflik Palestina-Israel senantiasa mendapatkan perhatian khusus dalam setiap aktifitas dan politik luar negeri Indonesia, diantaranya sebagai berikut.

Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel dibawah prinsip “two-state solution“, terlebih dalam setiap kesempatan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Indonesia juga selalu mendorong agar DK PBB mengeluarkan keputusan yang produktif bagi penyelesaian masalah Palestina sebagai cerminan tanggung jawab DK PBB sebagai organ utama PBB yang mengurusi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Berbagai diplomasi konkrit Indonesia bagi perwujudan kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina, diantaranya sebagai berikut:

Penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada bulan April 2015 yang menyepakati Declaration on Palestine yang pada intinya mengarisbawahi dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution. Peringatan 60 Tahun KAA juga menghasilkan Deklarasi Penguatan New Asia Africa Strategic Partnership yang diantaranya menegaskan kembali dukungan negara-negara Asia dan Afrika bagi penguatan bantuan kapasitas kepada Palestina.

Menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-16 Desember 2015 bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Islam dan United nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People. Pertemuan secara khusus membahas isu Jerusalem yang merupakan salah satu dari 6 outstanding core issues dari penyelesaian konflik Palestina dan Israel (isu pengungsi, pemukiman ilegal Israel, perbatasan, keamanan, dan air).

Atas permintaan Presiden Palestina, menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa (LB) OKI ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif pada tanggal 6-7 Maret 2006. Pertemuan dilatarbelakangi proses perdamaian Palestina dan Israel yang tidak mengalami kemajuan berarti, serta siklus baru kekerasan di Jerusalem, termasuk pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa pada akhir tahun 2015. KTT LB OKI menghasilkan 2 outcome documents, yaitu sebuah resolusi yang menegaskan posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, dan Jakarta Declaration gagasan Indonesia yang memuat langkah-langkah konkrit untuk dilakukan oleh para pemimpin dunia Islam guna memajukan penyelesaian masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Selain dukungan di tingkat multilateral, Indonesia juga membantu Palestina, antara lain:

-) Bantuan “in kind” berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina.

-) Komitmen pemberian pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, light manufacturing, dan pertanian senilai USD 1,5 juta bagi warga Palestina dibawah kerangka the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD).

-) Bantuan sebesar Rp 20 miliar untuk pembangunan Indonesian Cardiac Center di RS As-Shifa di Gaza.

-) Kontribusi kepada UNRWA sejak tahun 2009-2014 sebesar USD 360.000.

Saat ini tengah dijajaki kemungkinan menghidupkan kembali kontribusi rutin Indonesia kepada UNRWA yang telah dinon-aktifkan sejak 2014, yakni diharapkan sebesar USD 200.000 per tahunnya.

Ke depannya seiring dengan masuknya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB mulai tanggal 1 Januari 2019, Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di DK PBB tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan upaya konkrit bagi terwujudnya perdamaian antara Palestina-Israel. Hal itu akan menjadi salah satu isu utama yang akan diusung Indonesia selama di DK PBB. Masa keanggotaan Indonesia di DK PBB berlangsung hingga 31 Desember 2020.

Posisi Indonesia

Secara mendasar, posisi umum Indonesia terkait isu Palestina, sebagai berikut:

-) Mendukung langkah-langkah Palestina dalam mewujudkan kemerdekaan.

-) Mengembalikan sentralitas isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini.

-) Mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional.

-) Mendukung inisiatif negara-negara dan PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan “solusi dua negara” (two state solutions).

-) Menggalang negara-negara OKI menemukan solusi damai penyelesaian masalah Palestina – Israel.

-) Terus mengupayakan agar Palestina, terutama kompleks Al Aqsa, ditempatkan dalam Perlindungan Internasional (International Protection).

Jakarta 16-10-2018 ,secara finansial bantuanya sebagai berikut, Menlu Indonesia RETNO MARSUDI mengadakan pertemuan dengan menlu Palestine RIAD AL MALKI. Ia mengatakan bahwa Indonesia akan berkomitmen memberikan bantuan finansial kepada palestina sebesar $ 7.000.000. Bantuan ini tidak hanya berasal dari pemerintah Indonesia sesuai dengan perkataan beliau “Ini kontribusi konkret dari satu kesatuan Indonesia, baik dari masyarakat maupun pemerintah palestina[1]”

Uang jutaan dollar tersebut akan disalur dalam beberapa program salah satunya UNRWA dan untuk pengungsi salah satu bentuknya adalah Klinik mata (ophthalmology clinic) dan Klinik telinga hidung dan tenggorokan (ENT clinic). Klinik ini diserah terimakan pada 21 april 2019 kepada MAP yordania (medical aid for Palestinian clinic).

Klinik bertujuan untuk bantuan pada pengungsi palestina di yordania. Selain itu, BAZNAS juga menyerahkan bantuan dana 150.000 USD yang diserahkan kepada Dubes RI Amman pada tanggal 7 januari 2019. Ini adalah tahap awal hasil kerja sama BAZNAS dengan JHCO selain dari sisi kebijakan secara finansial Indonesia juga membantu dengan penyerahan bantuan sebesar 845.000 USD khususnya di daerah Gaza. Bu RETNO juga menambahkan Indonesia akan meningkatkan kontribusi pada unrwa menjadi usd 2 juta pada tahun 2019-2020 yang sebelumnya sebesar usd 200 ribu.

Selain itu, disisi kemanusiaan Indonesia membantu dengan melatih 90 aparat dan sipil warga palestina dibidang pemberdayaan perempuan, good goverrance, dan budidaya buah-buah tropis, pelatihan penerbangan yg disertai sertifikat commercial pilot license serta bidang pengawsan obat, pada tahun 2019.

Selain disisi kemanusiaan Indonesia juga membantu dibidang Pendidikan; menandatangani MoU antara BAZNAS dan UNRWA, mengenai nota kesepahaman beasiswa bagi warga palestina yang mau melanjutkan Pendidikan di PTN indonesia

Indonesia juga membantu Palestina melalui kebijakan kebijakan pemerintah Indonesia diantaranya adalah pembebasan tarif bea masuk produk asal Palestina yakni minyak zaitun dan kurma hal ini ditujukan untuk membantu perekonomian palestina dikutip dari Menteri enggar megatakan “Yang Namanya teman, yang Namanya bersaudara tidak ada untumg rugi. Saya bahkan di WTO juga menujukkan sikap kita menjadi full member untuk palestina”

Penulis : Departemen Salam Palestine and International Center Salam UI 22*)

Direktur Timur Tengah, Direktorat Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Bagus Hendraning Kobarsyih menegaskan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka merupakan amanat konstitusi.

“Dukungan Palestina memang lebih kepada menjalankan amanat konstitusi dan mendukung dekolonisasi,” kata Bagus dalam Seminar Nasional “Membaca Masa Depan Palestina: Tinjauan Sejarah, Politik, dan Hak Asasi Manusia” yang berlangsung secara virtual dipantau di Yogyakarta, Sabtu.

Amanat itu mengacu pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. “Kita konsisten menolak ‘Deal of Century’ (gagasan Donald Trump) dan kita akan tetap meminta bahwa kemerdekaan Palestina harus menjadi target yang kita kejar,” kata dia.

Menurut Bagus, meski memungkinkan terdapat nilai-nilai agama di dalamnya, namun secara umum dukungan terhadap rakyat Palestina adalah menyangkut kemanusiaan serta perjuangan sebuah negara yang sedang dijajah. “Mungkin ada nilai-nilai agama di sana, tetapi secara umum ini global, karena tidak menyebut agama,” ujarnya.

Lebih dari itu, menurut Bagus, dukungan pemerintah RI terhadap Palestina juga berkaitan dengan utang sejarah sebagai negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang Mufti Palestina, Muhammad Amin Al Husaini.

Setelah Palestina, pengakuan terhadap kemerdekaan RI berturut-turut disusul Mesir, Lebanon, Suriah, Yaman, Arab Saudi, serta tiga negara lain di luar Timur Tengah yaitu Turki, Iran, dan Afghanistan.

Salah satu pidato Bung Karno pada 1962, kata dia, juga ikut mendasari sikap Indonesia yang setia mendukung rakyat Palestina sampai saat ini.

“Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” kata Bagus mengutip pidato Bung Karno.

Bentuk dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Palestina, kata dia, selama ini telah meliputi berbagai aspek mulai dari dukungan politik di forum-forum internasional, dukungan secara ekonomi, kesehatan, hingga upaya peningkatan SDM di Palestina.

“Kita juga sedang melakukan pendekatan kepada Azerbaijan sebagai ketua Gerakan Non-Blok agar menjadikan isu Palestina menjadi isu untuk membantu perjuangan Palestina,” tutur Bagus. (*)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecam serangan Israel atas Palestina, karena tak sedikit perempuan dan anak-anak yang menjadi korban akibat agresi tersebut. Untuk itu dia meminta agresi Israel dihentikan. Hal ini diungkap Jokowi lewat akun Twitter resminya @jokowi. “Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ucap Jokowi, Sabtu, 15 Mei 2021 yang lalu.

Senada dengan Presiden RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan apa yang dilakukan Israel bukan hanya kejahatan kemanusiaan tetapi juga tragedi yang harus segera dihentikan. “Kita semua prihatin dengan apa yang dialami warga Palestina, sekaligus mengecam keras tindakan Israel. Tragedi kemanusiaan ini harus segera diakhiri karena sudah terlalu banyak memakan nyawa orang tak berdosa,” kata Dasco, Minggu, 16 Mei 2021 yang lalu.

Dia pun mendesak pemerintah RI bersikap untuk memprotes keras apa yang dilakukan Israel tersebut. Selain itu, meminta aktif untuk menyuarakan kedamaian. Dasco menyebut ini sesuai dengan konstitusi Indonesia yang menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras serangan Israel kepada warga sipil Palestina di Jalur Gaza. Puan mengajak semua pihak menyerukan untuk menghentikan serangan Israel kepada Palestina. Terlebih, serangan itu dilakukan di bulan suci Ramadan, suasana Idul Fitri, dan di tengah pandemi Covid-19.

Koordinator Nasional JAMMI Irfaan Sanoesi menilai sikap tegas pemerintah dan parlemen Indonesia menjadi angin segar bagi pintu masuk memulai kembali proses perdamaian yang komprehensif dan inklusif, sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB, dan parameter serta konsensus internasional.

“Dunia harus menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil dengan menegakkan hukum internasional, resolusi PBB, dan konsensus internasional,” tegas Irfaan.

JAMMI berharap respons positif dari Ketua DPR tersebut juga dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan peran aktifnya dalam menghentikan serangan Israel dan memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. (*)

Oleh : Muhamad Yasin )*

Penderitaan rakyat Palestina amat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, karena kedua negara memiliki hubungan emosional yang cukup erat. Setelah Gaza digempur, maka muncul banyak pihak yang meminta bantuan dana dan mereka berjanji akan menyalurkannya ke Palestina. Namun kita wajib waspada karena ada donasi bodong yang abal-abal dan tidak sampai ke masyarakat Palestina.

Saat Palestina berduka karena digembur tembakan oleh tentara Israel, maka seluruh dunia bersimpati, termasuk rakyat Indonesia. Akhirnya ketika ada beberapa pihak yang membuat kotak amal donasi untuk rakyat Palestina, kita langsung terketuk hatinya dan menyumbang sebagian rezeki ke sana. Dengan harapan uang itu akan membantu penderitaan rakyat Palestina.

Akan tetapi ternyata terkuak fakta bahwa ada lembaga donasi abal-abal. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menerima uang bantuan untuk rakyat di negaranya sepeserpun, dari lembaga-lembaga tersebut. Malah justru bantuan yang datang dari kedutaan besar RI.

Pernyataan ini tentu amat mengejutkan karena masyarakat merasa ditipu oleh akun donasi bodong. Mereka yang rela menyisihkan gajinya untuk beramal malah dibohongi, tega sekali. Apalagi jika uang yang terkumpul tidak sedikit, bisa di atas 10 juta rupiah. Kumpulan uang itu entah diapakan, bisa dimakan sendiri atau digunakan untuk hal lain dan kita jadi menduga yang tidak-tidak.

Bagaimana bisa lembaga tersebut menjual cerita penderitaan rakyat Palestina demi kepentingan pribadi? Karena mereka selalu menggunakan narasi yang memilukan hati, ditambah dengan foto-foto pasca serangan dan juga anak-anak Palestina yang sedang menderita. Namun ternyata semua itu bohong adanya. Sungguh terlalu.

Peringatan tentang lembaga donasi abal-abal ini bukan berarti kita dilarang untuk bersedekah, tetapi harap berhati-hati sebelum menyumbang uang. Pastikan lembaganya valid dan memiliki izin dari Departemen Sosial. Jika bisa, maka datanglah langsung ke kantornya untuk memastikan apakah ia asli dan akan memberikan uang ke Kedubes Palestina, atau malah hanya kedok penipuan belaka.

Penyebabnya adalah saat ini banyak lembaga donasi yang beriklan di media sosial eperti Instagram dan Facebook, dan mereka memiliki rekening dan bantuan bisa ditransfer, dengan alasan kepraktisan dan penghematan waktu. Akan tetapi, donasi online ini memiliki kelemahan, yakni rawan penipuan. Karena kita tak tahu itu lembaga asli atau abal-abal.

Kehati-hatian ini perlu untuk ditingkatkan. Berkaca pada laporan sebelumnya, pada Januari 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dalam jumlah besar dari dalam negeri untuk membiayai kegiatan terorisme di luar negeri. Donasi tersebut,  kerap digalang melalui media sosial baik oleh individu maupun organisasi

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, menjelaskan tatacara donasi yang benar, agar tidak ada masyarakat yang jadi korban selanjutnya. Menurutnya, jika kita punya kelebihan rezeki, maka bisa dikumpulkan dan diberikan langsung ke kantor kedutaan besar Palestina. Barulah pihak kedutaan yang akan menyalurkan ke Palestina melalui jalur resmi.

Cara ini amat efektif karena pihak kedutaan pasti terpercaya dan memberikan bantuan sesegera mungkin, untuk mengurangi penderitaan rakyat di sana. Karena dari kedutaan maka rekening penyaluran juga resmi dan pasti diterima oleh pihak di Palestina yang amanah untuk memberikan pada warganya.

Jadi, jika Anda ingin menolong rakyat Palestina, lebih baik pergi sendiri ke kantor Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia, dan memberikan bantuan berupa uang atau barang. Atau jika tidak tigngal di Jabodetabek, bisa menitipkannya ke saudara atau teman yang bisa dipercaya. Pihak Kedutaan akan menerimanya dengan senang hati dan berjanji akan menyalurkannya langsung ke rakyat Palestina.

Membantu orang lain, misalnya rakyat Palestina amat baik, karena faktanya mereka memang butuh bantuan untuk bertahan hidup di tengah situasi yang memanas. Akan tetapi saat akan berdonasi, harus melalui jalur resmi yakni via kantor Kedutaan Besar Palestina. Karena jika melalui yang lain bisa jadi itu donasi bodong.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Ada sejumlah negara yang mendukung Palestina di tengah konflik memanas dengan Israel. Dukungan dan kecaman atas kekerasan dan serangan udara terus disampaikan para pemimpin negara-negara di dunia sejak bentrokan pecah di akhir bulan Ramadan lalu.

Bentrokan pecah dimulai dari permasalahan sengketa tanah antara pemukim Palestina dan Yahudi di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Warga Palestina yang tak terima melakukan protes dengan memadati perbukitan sekitar masjid Al-Aqsa usai salat Jumat. Namun saat buka puasa, bentrokan di masjid Al-Aqsa tak dapat dihindarkan.

Indonesia-Malaysia-Brunei
Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung Palestina. Kementerian Luar Negeri bahkan akan mengirimkan bantuan sebesar 500 ribu USD ke Palestina untuk pembangunan perekonomian negara yang dilanda konflik sejak 100 tahun lebih itu.

Dalam pernyataan bersama Indonesia, Malaysia dan Brunei juga jadi negara yang dukung Palestina. Mereka mengutuk kekerasan yang dilakukan Israel.

“Sore ini, bersama Perdana Menteri Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam, kami merilis Joint Statement on the Escalation of Violence by Israelis in the Occupied Palestinian Territory,” tulis Presiden Jokowi dilihat di akun twitternya, Minggu (16/5/2021).

“Kami menegaskan kembali solidaritas kami kepada rakyat Palestina dan dukungan penuh untuk pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ucapnya.

China
China juga menjadi negara yang mendukung Palestina. Tahun lalu, China bahkan secara tegas menentang rencana aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel di hadapan komunitas internasional.

Saat konflik baru-baru ini kembali memanas, China terus menunjukkan dukungan kepada Palestina dan menuduh AS mengabaikan penderitaan umat Islam. Hal ini dilakukan usai AS sempat memblokir rencana pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas konflik Palestina dan Israel.

“Apa yang kami rasakan adalah bahwa AS terus mengatakan bahwa mereka peduli dengan HAM Muslim … tetapi mengabaikan penderitaan rakyat Palestina,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying.

Yordania
Yordania juga turut menyuarakan dukungan terhadap Palestina di tengah konflik yang memuncak dengan Israel. Bahkan parlemen Yordania menyampaikan mosi untuk mendesak pemerintah mengusir Duta Besar Israel sebagai bentuk protes.

Yordania terus berdiri menjadi salah satu negara yang membela warga Palestina. Termasuk saat sengketa tanah di Sheikh Jarrah dimana negara itu membantu menyediakan dokumen untuk mendukung klaim keluarga Palestina.

Arab Saudi
Arab Saudi juga jadi negara yang mendukung Palestina dengan menyebut Israel melakukan pelanggaran mencolok. Hal itu disampaikan Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan saat memberikan pidato pembuka dalam rapat darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang digelar virtual.

“Israel melakukan pelanggaran mencolok terhadap Palestina. Kami mengecam pengambilalihan rumah-rumah warga Palestina di Yerusalem,” cetus Pangeran Faisal dalam pidatonya. “Yerusalem Timur adalah tanah Palestina, sehingga kami tidak menerima tindakan yang membahayakannya,” tegasnya.

Bahrain
Bahrain juga menambah daftar sederet negara yang mendukung Palestina. Otoritasnya berharap konflik bisa ditangani dengan adil.

“Menteri Luar Negeri mengungkapkan solidaritas Kerajaan Bahrain dengan rakyat Palestina, menekankan posisi Kerajaan Bahrain yang sangat mendukung perjuangan Palestina, meyakini hak rakyat Palestina untuk membangun negara merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, berdasarkan prinsip solusi dua negara dan Inisiatif Perdamaian Arab dan sesuai dengan keputusan sah internasional yang relevan,” sebut pernyataan kantor Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani saat menghubungi Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Al-Maliki.

Qatar
Qatar menambah deretan negara yang dukung Palestina. Dalam pertemuan Menlu Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh pihaknya menyerukan diakhirnya serangan Israel di Gaza.

Pihaknya juga meyakinkan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tentang dukungan Qatar untuk saudara Palestina-nya itu. Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (15/5) terjadi di tengah gejolak serangan udara Israel di jalur Gaza.

Mesir
Negara yang mendukung Palestina juga yakni Mesir. Mesir bahkan membuka perbatasan Rafah dengan Gaza pada Sabtu (15/5) untuk memungkinkan 10 ambulans mengangkut warga Palestina yang terluka parah dalam serangan udara Israel, ke rumah sakit Mesir.

Turki
Turki jadi negara yang mendukung Palestina dengan mengecam tindakan Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menekankan perlunya komunitas internasional untuk memberi Israel pelajaran yang kuat dan membuat jera. Dia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera turun tangan dengan “pesan yang tegas dan jelas” kepada Israel. (*)

Pada setiap tanggal 29 November menjadi hari bersejarah bagi Palestina. Pertama, 74 tahun yang lalu, tepatnya 29 November 1947 PBB menyetujui mengakhiri Mandat Britania Raya untuk Palestina. Dengan Resolusi PBB 181 yang didukung 33 negara, 13 negara menolak, dan 10 lainnya netral, wilayah tanah Palestina dipecah-belah 55% untuk Yahudi dan 55% untuk Palestina. Inilah yang menjadi cikal bakal Zionis mendeklarasikan berdirinya Israel di tanah Palestina.

Kedua, 9 tahun yang lalu, pada 29 November 2012, untuk pertama kalinya Palestina diakui sebagai sebuah negara, meski belum mendapatkan status keanggotaan penuh di PBB. Pada sidang Majelis Umum PBB, Palestina kembali memperjuangkan kemerdekaannya. Kali ini Palestina menang telak dengan didukung 138 negara –41 negara abstain, dan hanya 9 negara yang menentang.

Dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina semakin menguat. Ini perlu dirawat agar menjadi modal besar bagi kemerdekaan Palestina. Kondisi internal Palestina juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan ditandatanganinya Rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Hal ini tentu menggenapi salah satu syarat utama menuju kemerdekaan, yaitu soliditas internal.

Untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah, Indonesia kita harapkan terus memainkan peran strategisnya, karena jantung diplomasi Indonesia di luar negeri adalah kemerdekaan Palestina. Beberapa peran yang bisa dilakukan Indonesia; pertama, mendorong OKI untuk menindaklanjuti Deklarasi Jakarta yang dihasilkan dari KTT Luar Biasa OKI tahun 2016 lalu di Jakarta, Indonesia dapat mendorong agar dibentuk komite khusus untuk memastikan 23 poin Deklarasi Jakarta dapat diimplementasikan secara terukur berdasarkan prioritas.

Kedua, salah satu poin Deklarasi Jakarta adalah mendorong para pemimpin OKI untuk memobilisasi upaya lebih luas dukungan atas Palestina dan al-Quds di forum-forum internasional. Indonesia dapat mengarahkan dukungan ini kepada upaya peningkatan status Palestina menjadi negara anggota penuh PBB. Posisi Palestina sebagaimana hasil Sidang Umum PBB tahun 2012 adalah peningkatan status Palestina sebagai negara pemantau non anggota dari status sebelumnya sebagai entitas pemantau yang diwakili PLO. Dengan posisi Palestina yang sejajar dengan negara-negara anggota penuh PBB diharapkan menguatkan posisi tawar Palestina dalam proses perundingan yang dilakukan.

Ketiga, Pemerintah Indonesia menyatakan solidaritasnya kepada Palestina dalam KTT OKI di Jeddah, Arab Saudi, dengan menolak proposal perdamaian Timur Tengah Donald Trump, pada 3 Februari 2020 yang lalu.

Keempat, Indonesia juga perlu mendorong agar rekonsiliasi Hamas dan Fatah ditindaklanjuti melalui forum OKI ini. Dukungan OKI sangat penting dilakukan mengingat kesepakatan rekonsiliasi rentan untuk gagal di tengah jalan. Apalagi sangat dimungkinkan Israel berupaya menggagalkan rekonsiliasi ini untuk memperlemah Palestina.

Kelima, Indonesia juga perlu menularkan pengalaman berharganya dalam mewujudkan kemerdekaan secara penuh. Perjuangan bangsa Indonesia memperebutkan kemerdekaannya dilakukan dengan perjuangan senjata sekaligus dengan perjuangan diplomasi melalui forum internasional. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda belum mau mengakuinya. Sehingga Belanda terus melancarkan serangan dengan Agresi Militer I dan II pada rentang waktu 1947-1949. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diwakili oleh Jenderal Soedirman dan 12 prajuritnya melakukan strategi perang gerilya. Inilah yang memperkuat diplomasi Republik Indonesia di forum PBB yang mendesak Belanda sehingga membuat Belanda menyerah dan mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh.

Komitmen Indonesia untuk terus berjuang mewujudkan kemerdekaan Palestina ini harus terus dijaga dengan keempat hal tersebut. Hal ini dapat kita capai dengan semangat, kesungguhan dan tekad yang membaja. Jangan kasih kendor! Merdeka! (*)

Oleh : Zainudin Zidan )*

Israel kembali menyerang Palestina dan dengan kejamnya mereka memberondong peluru, sehingga lebih dari 100 orang menjadi korban. Kekejian Israel langsung dikritik keras oleh seluruh pemimpin negara lain, termasuk Presiden Jokowi. Beliau mengecam Israel dan mendesak PBB agar bertindak tegas untuk menangani masalah ini.

Saat rakyat Palestina diserang oleh tentara Israel, maka Presiden Jokowi langsung bereaksi keras. Beliau menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina dan mengutuk kekejaman yang ada di sana. Juga mendorong Dewan Keamanan PBB agar segera menurunkan tentaranya dan menengahi konflik, agar tidak terjadi perang berkepanjangan.

Serangan ke Palestina sungguh menyesakkan dada karena pertama mereka menyerang kompleks masjid, dan perusakan terhadap rumah ibadah adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat keras. Kedua, korban dari kekerasan tentara Israel rata-rata adalah wanita dan anak-anak, sehingga mereka yang tak bersalah malah harus kehilangan nyawa dan syahid.

Presiden Jokowi langsung menghubungi beberapa pemimpin dunia, seperti Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin. Tujuan dari audensi via telepon ini adalah untuk membahas masalah konflik antara Israel dan Palestina, agar segera ada solusi untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina.

Dalam pembicaraannya, Presiden Jokowi membahas tentang keadaan warga sipil Palestina di jalur Gaza.  Presiden meminta agar agresi ke Palestina dihentikan. Karena serangan ini telah meruntuhkan gedung dan perumahan penduduk, sehingga 10.000 warga di Gaza mengungsi ke tempat yang aman.

Serangan Israel terhadap Palestina mendapat kecaman dari Presiden Jokowi, karena mereka melakukannya tidak hanya sekali, melainkan sudah berkali-kali. Konflik karena perebutan wilayah ini terjadi berlarut-larut, tetapi belum ada solusi untuk mengakhirinya. Sehingga rakyat Palestina yang jadi korban.

Indonesia tak hanya membantu dari segi moril tetapi juga materiil. Bantuan dana juga akan diberikan untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina. Sehingga mereka bisa bertahan hidup dan tak lagi kesusahan karena harta bendanya hancur kena bom saat ada penyerangan oleh tentara Israel.

Setelah ada desakan dari Presiden Jokowi, akhirnya Sekretaris Jendral PBB Antonio Guiterres bersuara. Ia menilai serangan di jalur Gaza melanggar hukum internasional. Ia juga kecewa karena banyak korban dari warga sipil, dan kebanyakan mereka adalah anak-anak yang tak bersalah.

Ketika PBB sudah bereaksi, maka Israel mempertimbangkan untuk gencatan senjata. Apalagi pemerintahan Israel ditentang oleh banyak pihak, mulai dari Indonesia dan banyak negara lain, hingga rakyatnya sendiri. Mereka yang masih memiliki hati, juga tak setuju akan kekejaman tentara Israel dan mengutuk pengusiran terhadap warga Palestina di perbatasan.

Keberhasilan ini tentu melegakan karena ada harapan untuk mengakhiri serangan terhadap penduduk Palestina. Semoga ini menjadi akhir untuk mengakhiri konflik dan menyelamatkan warga Palestina. Karena faktanya, Palestina sudah merdeka secara resmi dan diakui oleh dunia internasional pada tahun 1988. Jangan ada lagi serangan yang memicu modus penjajahan.

Mengapa Sekjen PBB Antonio Guterres mau mendengar suara Indonesia? Karena saat ini Indonesia menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, sehingga posisinya berpengaruh di dunia internasional. Jika pemerintah Indonesia menekan, akan ada dukungan juga dari negara lain, sehingga PBB bisa bersikap tegas untuk mengakhiri permasalahan di Palestina.

Ketika Israel menyerang Palestina secara terang-terangan, maka pemerintah Indonesia langsung mengecam, juga mendesak PBB agar langsung bertindak untuk menengahi konflik ini. Indonesia berhasil jadi juru damai dan pemerintah berusaha menyelamatkan rakyat Palestina secara diplomasi modern.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute