Oleh : Edy Kurnia )*

Pandemi Covid-19 masih terjadi dan telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan gotong royong sebagai kunci dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila berupa gotong royong seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam kesempatan pidatonya pada Dies Natalis ke-67 di Univesitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, semangat gotong royong juga terlihat hingga ke masyarakat yang saling bantu dalam menghadapi pandemi.

Jokowi menambahkan, bahwa kita memiliki apa yang namanya gotong royong, Pancasila kita ada di situ. Negara besar tidak memiliki, mereka tidak mempunyai bahwa rakyat di desa, rakyat di RT, rakyat di RW mau memberikan rumahnya untuk isolasi, untuk karantina. Yang berpunya mau memberikan sembako kepada yang baru kesusahan karena pandemi.

Dalam menghadapi pandemi, pemerintah juga terus mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi. Total dosis vaksinasi Covid-19 secara nasional telah mencapai 297,5 juta dosis dan saat ini ada 30 provinsi yang telah mencapai target vaksinasi di atas 70%. Presiden menegaskan, capaian tersebut bukanlah sesuatu yang mudah terutama mengingat tantangan geografis yang dimiliki oleh Indonesia.

Jokowi berujar, Menyuntikkan 297 juta kali ke 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, bukan barang yang mudah. Ada yang harus naik perahu, ada harus naik sepeda motor untuk naik ke gunung dan hal tersebut tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Dirinya juga sangat mengapresiasi TNI dan Polri yang memberikan dukungan penuh dalam rangka vaksinasi ini. Jokowi mengatakan bahwa Vaksinasi di Indonesia berhasil menduduki nomor 4 di dunia setelah Cina, Brazil dan Amerika.

Di samping tantangan pandemi, disrupsi teknologi dan revolusi industri 4.0 juga telah menyebabkan ketidakpastian global semakin meningkat. Kompleksitas masalah global tersebut ditambah juga dengan kelangkaan energi, pangan, hingga kontainer yang menyebabkan distribusi logistik terganggu.

Selain itu, kenaikan inflasi yang terjadi hampir di semua negara juga telah menjadi sebab akan naiknya harga produsen yang berimbas pada kenaikan harga konsumen juga. Untuk itu, Presiden menegaskan pentingnya kepemimpinan global.

Pada kesempatan berbeda, Penanganan Covid-19 di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, mendapatkan apresiasi Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito saat menggelar program mlaku-mlaku tilik kampung. Sigit melihat semangat gotong-royong dan rasa kepedulian antartetangga yang tinggi di kampung tersebut, sehingga penyebaran virus corona bisa dikendalikan.

Sigit mengatakan, masyarakat Kota Magelang sudah sangat cerdas, Meski di tengah pandemi dan zaman semakin sulit, tapi masih bisa bergotong-royong menangani pandemi yang memang masih menjadi musuh kita bersama. Menurut Sigit, salah satu strategi terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah kedisiplinan masyarakat. Setelah itu, barulah peran pemerintah dalam mendorong semangat agar senantiasa menggelorakan protokol kesehatan.

Dirinya juga mengingatkan, di tengah pandemi yang belum usai ini, masyarakat dihimbau untuk tidak bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, seperti mencari nafkah yang menuntut untuk keluar rumah. Pada kesempatan tersebut, Sigit melakukan penanaman cabe secara simbolis di lahan pertanian milik warga RW 01.

Kunjungan yang dilakukan oleh Wali Kota tersebut mendapatkan apresiasi dari Lurah Wates Ravi Pagas Makalosa. Dirinya mengatakan, melalui program mlaku-mlaku tilik kampung ini, Bapak Wali Kota dan pejabat pemkot sudah berkenan meninjau 13 RW dan 84 RT yang ada di Wates, hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, sehingga pihaknya jadi bersemangat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Semangat gotong royong juga sempat digelorakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengusung program jogo tonggo atau menjaga tetangga. Di mana lingkungan terkecil di RT harus memiliki sikap saling peduli terhadap tetangga yang lain. Misalnya dalam bentuk bantuan makanan kepada masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri.

Gotong royong adalah semangat yang harus dijaga utamanya saat pandemi, semangat gotong royong ini akan menghasilkan sikap saling peduli antar warga sehingga ketika warga di suatu wilayah membutuhkan pertolongan, maka warga yang lain bisa langsung memberikan bantuan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan berbagai indikator yang menunjukkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia per 19 September 2021 telah dilakukan secara efektif dan berdampak optimal.

Penilaian situasi COVID-19 di Jawa-Bali misalnya, sudah mulai mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kini, hanya tinggal tiga wilayah di pulau Jawa yang berstatus level 4, 82 wilayah level 3, dan 43 wilayah level 2.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur pergerakan ekonomi saat ini sudah mulai membaik. Situasi ini berbanding terbalik dengan masa-masa awal pandemi Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi nasional terperosok ke lubang resesi.

“Ekonomi kita Alhamdulillah mulai kelihatan naiknya. Kita ingat di 2020 ekonomi kita minus 2,19 persen di kuartal IV. Kemudian di kuartal I 2021 kita sudah minus 0,74 persen, artinya ada kenaikan-kenaikan,” ujarnya dalam sesi pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun melompat ke angka 7,07 persen pada kuartal II 2021. Itu bisa terjadi lantaran pandemi Covid-19 lebih terkendali, sehingga laju mobilitas pun naik.

Namun, pertumbuhan ekonomi kembali merosot pada kisaran 3,51 persen di kuartal III 2021, karena pemerintah kala itu menerapkan kebijakan PPKM Darurat akibat penyebaran varian delta yang mengganas.

Oleh karenanya, Jokowi menekankan pengendalian Covid-19 jadi kunci utama agar ekonomi bisa lanjut bergerak naik hingga 2022 mendatang.

“Kita harapkan di kuartal IV (2021) ini hitungan (pertumbuhan ekonomi) kita antara 4,5-5,5 persen, dan kita harapkan itu bisa tercapai,” kata Jokowi.

“Kalau pengendaliannya masih seperti ini, di 2022 inilah kebangkitan ekonomi akan kelihatan. Asalkan kondisi situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini,” tegas dia.

Untuk tahun depan, pertumbuhan ekonomi nasional akan banyak bertumpu pada pemasukan investasi. Secara porsi, itu jauh lebih besar dari belanja pemerintah atau APBN yang hanya berdampak antara 18-15 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini target Rp 900 triliun, tahun 2022 targetnya 1.200 triliun. Karena kunci kita disini bukan di APBN,” pungkas Jokowi. (*)

Oleh : Arief Ginanjar )*

Masyarakat mengapresiasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang saat ini terus dioptimalkan Pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat segera dicapai.

Pemerintah sangat berkomitmen dalam menangani Covid-19 dari sisi kesehatan yang seimbang dengan pelaksanaan berbagai Program PEN. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan domestik yang tercermmimn dari Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,93% dan juga direspon dengan peningkatan kapasitas produksi yang tercermin dari pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 7,54%.

Selain itu perbaikan permintaan global juga menjadi stimulus tambahan sehingga ekspor dan impor dapat tumbuh tinggi masing-masing sebesar 31,78% dan 31,22%. Momentum pemulihannya terlihat pada Triwulan II-2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi global, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 7,07%. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage dan lebih tinggi daripada beberapa negara pers yang telah merilis angka pertumbuhannya, seperti Vietnam (6,6%) dan Korea Sealatan (5,9%).

Dalam rangka menjaga tren pemulihan ekonomi, Program PEN akan terus dan tetap menjadi instrumen utama penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Komitmen pemerintah ditunjukkan melalui recofusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan anggaran Program PEN 2021 hingga mencapai Rp 744,77.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada tahun lalu, dunia mengalami kontraksi minus 3,2% dari sisi pertumbuhan ekonominya. Akibat Covid-19 yang kemudian disertai pembatasan mobilitas lalu menciptakan kemerosotan ekonomi.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa perdagangan internasional mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan dan bahkan lockdown. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai dua digit, tahun lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3 persen.

Tahun 2021 diharapkan akan terjadi rebound dan recovery, hal inilah yang diharapkan oleh Sri Mulyani. Meski demikian, Menkeu mengingatkan bahwa ini bukan merupakan jaminan. Semua negara dengan berbagai upaya stimulus maupun countercyclical policy-nya akan dihadapkan pada ketidakpastian. Selain munculnya varian baru, juga efektivitas dari countercyclical policy-nya juga sangat ditentukan oleh bagaimana perekonomian negara tersebut.

Sri menjelaskan, pihaknya dalam mengelola perekonomian juga harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya rebound karena perekonomian bisa dan harus mulai kembali lagi bergerak. Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-crisis level.

Kalau sebelum Pandemi, GDP rill Indonesia pada kuartal kedua tahun 2019 adalah Rp. 2.735 triliun, sementara itu pada kuartal kedua tahun 2021 ini sudah mencapai Rp. 2773 triliun. Menkeu menyebut angka ini adalah angka yang lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis.

Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua tahun 2020 lalu, hingga GDP riil mengalami kontraksi dan nilainya menjadi Rp 2.590 triliun.

Menkeu menyebutkan langkah pemulihan semua hal yang bisa dicapai baik dalam penanganan Covid-19 maupun dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu menjadi bekal ang baik untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Ekonomi Indonesia pada semester I sudah masuk di dalam zona tren positif, sudah melewati masa resesi. Namun Menkeu mengingatkan bahwa ini masih sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengendalikan Covid-19. Seperti yang terlihat munculnya varian baru bisa menyebabkan momentum pemulihan menjadi terdisrupsi.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi akan sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran Sebesar Rp 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi Nasional, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga dan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga merupakan upaya Bank Indonesia (BI) dalam meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Menurunnya kasus penularan Covid-19 tentu harus dimaksimalkan oleh pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian bangsa, harapannya daya beli masyarakat meningkat, terserapnya tenaga kerja dan tentunya mengurangi angka pengangguran.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Kurnia Sandi )*

Tren kasus positif Covid-19 di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Saat ini Pemerintah pun berupaya untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi agar perekonomian kembali bangkit.

Kinerja perdagangan dan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik secara umum menunjukkan tren positif. Hal ini merupakan implikasi dari berbagai langkah kebijakan yang fasilitatif dalam memperlancar arus perdagangan barang Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) diharapkan dapat terus memperkuat semangat kemitraan dengan berlandaskan visi yang terbuka dan dinamis sebagai faktor penting untuk mencapai tujuan bersama.

Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa APEC perlu memformulasikan langkah konkret guna mencapai pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan sektor perdagangan, mendorong integrasi ekonomi regional dalam mendukung pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, lanjut Lutfi, APEC perlu terus memperkuat semangat kemitraan dengan berlandaskan visi yang terbuka dan dinamis sebagai faktor penting untuk mencapai tujuan bersama. APEC merupakan forum kerja sama 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.

Kawasan APEC menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan pertama 2021 yang dipicu meningkatnya performa perdagangan dan aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan implikasi dari berbagai langkah kebijakan yang fasilitatif dalam memperlancar arus perdagangan barang, terutama vaksin untuk implementasi komitmen pertemuan Menteri Perdagangan APEC yang dilaksanakan pada Juni 2021 lalu.

Lutfi mengatakan bahwa Indonesia telah aktif berkontribusi dalam implementasi mandat pertemuan MRT melalui penerapan kebijakan dalam memfasilitasi arus perdagangan barang esensial, vaksin dan barang medis yang mencakup kemudahan perizinan, digitalisasi prosedur kepabeanan, relaksasi restriksi ekspor, serta intensifikasi kerja sama, baik dengan Ekonomi APEC maupun di lingkup domestik.

Terlepas dari hal tersebut, kesenjangan terhadap akses vaksin merupakan faktor dominan yang menghambat upaya pemulihan ekonomi secara merata. Peran penting sektor perdagangan serta peningkatan kolaborasi dapat menjadi instrumen efektif untuk mengatasi krisis dan mendorong pemulihan ekonomi di kawasan. Lutfi juga menegaskan, bahwa kelancaran arus perdagangan dapat menjamin pemerataan akses vaksin, mengingat pemulihan ekonomi sangatlah bergantung pada keberhasilan vaksinasi, maka upaya dan langkah konkret di sektor perdagangan perlu diintensifkan dalam memastikan akses vaksin yang luas dan merata.

Pola perdagangan pasca pandemi Covid-19 menjadi perhatian khusus dalam pembahasan AMM. Para Menteri APEC menggarisbawahi akan perlunya pendekatan yang kolaboratif dan adaptif untuk memastikan perdagangan yang inklusif serta berkelanjutan.Indonesia mendukung komitmen APEC untuk mewujudkan ketahanan ekonomi di kawasan melalui sinergi dengan sektor bisnis serta berbagi praktik kebijakan terbaik yang bisa diadaptasi anggota APEC lainnya.

Setelah kesepakatan Bogor Goals, APEC memasuki babak baru dalam mendorong kesejahteraan bagi masyarakat luas dan generasi mendatang melalui APEC Putrajaya Vision 2040. Di bawah keketuaan Selandia Baru, visi tersebut dituangkan ke dalam berbagai rencana aksi guna mewujudkan komunitas yang terbuka, dinamis, berketahanan dan berlandaskan perdamaian, termasuk melanjutkan peran APEC dalam mendukung sistem perdagangan multilateral dan WTO.

Dirinya juga menjelaskan, AMM merupakan momen penting bagi para Menteri APEC dalam memberikan sinyal positif dan dukungan terhadap hasil konkret WTO Ministerial Conference (MC-12) yang akan berlangsung pada November 2021. Di samping itu, tahun depan, Indonesia selaku presidensi G-20 dan Thailand selaku tuan rumah APEC 2022 memegang peran penting dalam menentukan pemulihan arah ekonomi.

Lutfi menegaskan, Sinergi antara berbagai organisasi internasional dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan ekonomi dan menjamin kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat bagi semua lapisan masyarakat untuk bangkit bersama pasca pandemi.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kasan Muhri membenarkan bahwa pentingnya pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan negara lain untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sehingga dalam hal ini diharapkan dari sejumlah kesepakatan perdagangan bisa menjadi stimulus bagi pemulihan perdagangan serta turut meningkatkan arus investasi di tengah Pandemi Covid-19.

Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi tentu harus menjadi perhatian khusus, salah satunya melalui kebijakan investasi dan perdagangan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Rasyid )*

Masyarakat tegas menolak Reuni 212 karena masih masa pandemi Covid-19 karena dapat memicu ledakan Covid-19. Acara itu juga tidak bermanfaat karena hanya berisi provokasi kepada Pemerintah dan menjadi panggung bagi Ormas terlarang.

Pandemi masih berlangsung selama hampir 2 tahun. Di tengah gempuran virus covid-19, kita berusaha agar survive tanpa terinfeksi Corona. Namun anehnya Persaudaraan Alumni (PA) 212 seakan-akan tidak takut akan penyakit berbahaya ini, karena mereka ngotot mengadakan reuni tanggal 2 desember 2021, di patung kuda-Jakarta.

Bagaimana bisa PA 212 ingin mengadakan reuni sementara di luar sana masih ada Corona? Mereka beralasan bahwa saat ini kasus covid sedang turun sehingga aman-aman saja. Padahal kita tidak tahu siapa saja yang jadi Orang Tanpa Gejala (OTG) di antara peserta reuni tersebut. Sehingga tetap saja kegiatan ini beresiko tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga menolak reuni 212. Walau kasus Corona sedang turun tetapi masih berbahaya jika ada kerumunan. Jangan sampai Jakarta naik level, karena saat ini dalam periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Jika naik jadi PPKM level 3 bahkan 4, akan sangat berdampak ke perekonomian.

Bayangkan jika banyak peserta reuni yang tertular Corona lalu mereka menularkannya lagi ke keluarganya di rumah, juga ke orang lain yang berkontak dengannya. Kasus Corona akan naik drastis dan pasar ditutup lagi. Maka roda perekonomian akan tersendat, dan bagaimana para pedagang bisa eksis jika terus begini? Reuni hanya terjadi selama beberapa jam tetapi efeknya bisa berbulan-bulan.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman juga dengan tegas menolak reuni 212, karena lagi-lagi alasan kerumunan. Dicky juga menegaskan, jika sudah banyak yang divaksin tidak boleh ada acara seperti reuni, karena melanggar protokol kesehatan. Vaksinasi memang bisa menghindarkan dari bahaya penularan Corona, tetapi harus taat prokes, karena kekebalan komunal belum terbentuk.

Kita juga tidak tahu berapa persen peserta reuni 212 yang sudah divaksin Corona, sehingga tetap ada potensi penularan virus covid-19 di sana. Bisa jadi ada yang antivaks sehingga malah berbahaya karena berpotensi jadi OTG. Lagipula, tidak mungkin untuk meminta seluruh peseta reuni 212 untuk tes swab terlebih dahulu, karena biayanya juga cukup tinggi.

Untuk apa reuni berpanas-panasan dan bisa kehujanan, karena desember adalah musim hujan? Jika lapangan monas ditutup maka peserta reuni 212 bisa gigit jari, karena mendapatkan tempat lain yang luas juga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Terlebih izinnya juga tidak bisa dadakan, dan berpotensi dibubarkan oleh aparat, karena tak berizin dan membuat kerumunan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menolak reuni 212 jika diadakan di lapangan monas. Ia menyarankan reuni diadakan secara virtual saja, lagi-lagi karena alasan pandemi. Namun walau diadakan secara virtual, tetap saja PA 212 harus mengutamakan sopan santun dan tidak boleh menghujat pemerintah.

Reuni seharusnya penuh dengan canda tawa dan berbagi kebahagiaan. Akan tetapi, reuni 212 pada tahun-tahun sebelumnya malah penuh dengan umpatan, hujatan, dan serangan terhadap pemerintah. Seolah-olah kalimat negatif yang mereka lancarkan mengotori baju putih yang sedang dikenakan, sayang sekali. Jika mereka mengaku sebagai seseorang yang taat, tentu lebih baik diam daripada bicara yang jelek-jelek.

Reuni 212 dibatalkan saja daripada jauh-jauh datang ke lapangan monas ternyata temaptnya ditutup karena masih pandemi. Acara ini juga jelas tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, karena masih masa pandemi. Jangan reuni sembarangan karena bisa meningkatkan kasus Corona baru.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Asep Sarifudin )*

Masyarakat menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.
Sebelum memutuskan menaikkan UMP tentu saja harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih dan mana yang belum. Jika kenaikan UMP dilakukan tentu saja perusahaan wajib meningkatkan ongkos produksi di saat masa pemulihan.

Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, kondisi upah minimum di Indonesia terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pengusaha. Hal ini diukur dengan suatu metode yang disebut Kaitz Indeks.

Ia mengatakan, terdapat suatu metode yang secara internasional digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya.

Ida melanjutkan, besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6.

Dirinya menjelaskan bahwa kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan.

Hal tersebut sudah sangat terlihat yaitu dengan upah minimum dijadikan upah efektif oleh pengusaha sehingga kenaikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum dijadikan upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari oleh kinerja individu.

Tanpa adanya demo, pemerintah akan tetap menaikkan UMP. Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil keputusan terkait UMP untuk tahun 2022. Keputusan tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh wilayah di Indonesia, meski banyak mendapatkan penolakan dari sejumlah serikat buruh. Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.

Diketahui elemen buruh menuntut UMP tahun 20222 naik 7-10 % dari tahun ini. Namun tuntutan tersebut tentu saja tak bisa langsung mendapatkan persetujuan.Sebagai informasi, UMP DKI Jakarta tahun 2021 masih menjadi yang tertinggi di Indonesia, UMP di Jakarta saat ini berada di angka Rp 4.416.186,548.

Jika mengacu pada perhitungan kenaikan upah minimum 2022 yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan yakni sebesar 1,09 persen, UMR Jakarta tahun 2022 adalah sebesar Rp 4.464.322,98. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMP DKI Jakarta 2022 adalah yang tertinggi dibandingkan 33 provinsi lain di seluruh Indonesia.

Selama pandemi kita semua tahu bahwa Indonesia masih dikelilingi perlambatan ekonomi, sehingga butuh waktu beberapa bulan untuk kembali normal. Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan, kenaikan UMP di tengah perlambatan ekonomi akan mendorong pengusaha dalam menaikkan harga produknya. Dampaknya, daya saing produk Indonesia akan menurun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku takut menaikkan UMP, keputusan tersebut ia ambil demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, industri di daerahnya banyak yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum DPD Himpunan Perngusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dalam kondisi pandemi covid-19 ini sangat tidak baik jika serikat buruh atau pekerja meminta kenaikan UMP secara berlebihan.

Apalagi banyak pengusaha yang saat ini tengah memutar otak untuk menemukan solusi, bagaimana agar usahanya dapat tetap mampu bertahan sampai perekonomian menjadi normal kembali.

Sarman juga meyakini, apabila ekonomi Indonesia semakin membaik, pertumbuhan ekonomi daerah semakin naik dan berkualitas maka UMP di tahun-tahunyang akan datang dan mengalami kenaikan yang positif.

Tentu saja tidak ada yang bisa menjamin bahwa ekonomi Indonesia akan pulih dan semakin membaik kedepanya, semuanya akan kembali pada sejauh mana kita bersama-sama berusaha menangkal penyebaran Covid-19.

Demo menuntut kenaikan UMP sepertinya sudah menjadi agenda tahunan bagi para serikat buruh untuk ikutan turun ke jalan dan menyuarakan kenaikan UMP yang tinggi, tentu saja kenaikan UMP tersebut tak bisa langsung diterapkan, melainkan dibutuhkan proses.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Bekasi — Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan mengampanyekan tema May Day: Recover Together. Tema ini mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan para pengusaha untuk menjadikan May Day 2021 sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan, sebagai upaya bersama dalam melawan Covid-19.

Menaker Ida mengatakan, pandemi Covid-19 telah berimbas sangat besar baik, dari segi kesehatan maupun perekonomian nasional. Tidak sedikit perusahaan atau industri yang terkena guncangan ekonomi dan berakibat ada yang bertahan, namun ada juga yang terpuruk, mengakibatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan bertambah.

Meskipun demikian, ia meminta semua pihak agar tetap menjaga sikap optimismenya. Menurutnya, optimistis sangat penting dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, sambungnya, kreativitas dan inovasi juga harus terus dilakukan di semua sektor untuk bangkit dari keterpurukan. Hal ini sangat penting guna mengakhiri tekanan berat bangsa agar kehidupan dapat berjalan normal.

Selain itu, berbagai program penangangan dampak pandemi Covid-19 yang sudah, sedang, dan terus dilakukan antara lain Pelatihan vokasi dengan metode blended training, pemagangan di industri, pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, pelatihan wirausaha baru, Inkubasi bisnis, padat karya, dan gerakan pekerja sehat.

Inisiatif berikutnya adalah kebijakan pemberian THR Keagamaan kepada para pekerja/buruh. Saya berharap stimulus ini akan menggerakkan konsumsi masyarakat, yang ujung-ujungnya berdampak bagus bagi kinerja perusahaan. “Kita tidak akan berhenti di sini. Inisiatif lainnya akan terus saya dorong untuk segera dilaksanakan. May Day tahun ini menjadi istimewa karena ini adalah perayaan atas harapan, “ kata Menaker Ida.

Tema peringatan May Day : Recover Together” pada intinya sebagai momentum bersama untuk memperkuat sinergi dalam masa pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan di negara Indonesia, dengan harapan Indonesia semakin baik, bangkit dari Covid-19. “Recover together tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, pemerintah membutuhkan kerja sama untuk recovery bersama-sama teman pengusaha yang didukung dari pekerja/buruh,” ujar Menaker Ida.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, mengatakan, dengan kegiatan bersama peringatan May Day 2021 ini, pihak memberikan respek dan simpati kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan di masa pandemi. Terutama kepada buruh yang kehilangan pekerja akibat pandemi COVIS-19.

“Kita berharap bisa bangkit bersama-sama dan ini adalah apresiasi kami atas nama KSBSI dan teman-teman pekerja/buruh bahwa pandemi ini harus bersama-sama menghadapinya serta bagaimana keberlangsungan bisnis berjalan dan terjaga iklim ketenagakerjaan,” kata Elly Rosita.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Haryadi B. Sukamdani, mengatakan, di situasi sulit saat ini, seluruh pihak harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi untuk menghadapi kondisi buruk sekarang ini. Karena hampir seluruh sektor dunia usaha terdampak Covid-19.

“Perkiraan kami ada 30 persen lapangan kerja formal menyusut akibat kondisi saat ini. Tapi kami melihat di sisi lain ada secercah harapan sebab di tahun 2020 sudah mulai rebound, mulai ada trend naik penyerapan tenaga kerja,” kata Haryadi. (*)

Oleh : Zakaria )*

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Begitu juga dengan angka pasien Covid-19 yang terus menurun telah membuktikan bahwa pemerintah mampu mengendalikan dampak virus Corona.

Apa kabar Corona di Indonesia? Tak terasa kita mengalami pandemi selama hampir 2 tahun, dan keadaannya tidak terlalu mengerikan seperti pada 2020 lalu. Saat ini situasi sudah membaik karena jumlah pasien Corona tidak sebanyak 3 bulan lalu, dan sudah ada vaksinasi sebagai upaya untuk meningkatkan imunitas terhadap Corona. Jadi masyarakat yang sudah vaksin lebih aman dari virus Covid-19.

Dari data tim satgas penanganan Covid-19, jumlah pasien Corona pada bulan Oktober 2021 hanya 700-an per harinya. Bandingkan dengan bulan juli 2021, ketika pasien mencapai 50.000 orang per hari. Keadaan makin aman pasca diberlakukan PPKM level, karena mobilitas masyarakat menurun dan otomatis kasus menurun juga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pandemi sudah melandai, bahkan Indonesia sudah memasuki masa endemi. Dalam artian, endemi adalah kondisi di mana ada penyakit tetapi hanya ada di 1 daerah tertentu, dan penyebarannya sangat terkendali.

Menteri Airlangga menambahkan, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga berjalan seperti yang diharapkan. Aktivitas sudah pulih meski belum 100%, dan intinya momentum ini wajib dijaga bersama. Ketika pandemi terkendali dan perekonomian stabil, maka membuktikan tepatnya kebijakan dan program pemerintah.

Salah satu program pemerintah yang ampuh dalam menyelamatkan kondisi finansial negara adalah pemulihan ekonomi nasional. Tidak tanggung-tanggung, anggaran untuk PEN mendapai lebih dari 700 triliun rupiah. Uang sebanyak ini tak hanya untuk perekonomian, tetapi juga disalurkan untuk bidang kesehatan, intensif tenaga kesehatan, pengadaan alat, santunan kematian, dll.

Selama ini program pemulihan ekonomi nasional yang ditonjolkan ke publik adalah restrukturisasi pajak dan kredit. Sehingga rakyat sipil diringankan dalam membayar pajak dan ia bisa mencicil kredit dengan nominal yang lebih rendah, meski jangka waktunya diperpanjang. Hal ini amat memudahkan mereka karena perekonomiannya terdampak oleh pandemi.

Ketika ada subsidi pajak dan keringanan kredit bank yang dijamin oleh pemerintah, maka amat menolong rakyat cilik. Pasalnya saat awal pandemi perekonomian sempat lesu, dan daya beli masyarakat menurun. Meski sekarang perlahan-lahan mulai naik tetapi para pebisnis UMKM terus berjuang agar bertahan di tengah gempuran pandemi, dan bantuan dari pemerintah amat membantu mereka.

Pertolongan untuk para pengusaha UMKM memang diprioritaskan, karena merekalah tulang punggung perekonomian negara, karena 90% bisnis di Indonesia berlevel kecil dan menengah. Jika UMKM maju maka otomatis roda perekonomian negara juga maju, jadi mereka sangat berhak untuk mendapatkan subsidi dan BLT dari pemerintah.

Selain itu, pengendalian pandemi juga membuktikan bahwa program-progam yang dilakukan oleh pemerintah berhasil dan selalu ditaati oleh rakyat. Pertama, saat awal Corona datang di Indonesia, semua orang wajib stay at home. Kemudian ada pelonggaran dengan adaptasi kebiasaan baru, dilanjutkan dengan pengetatan PSBB dan PPKM. Metode Tarik-ulur ini lebih berhasil daripada lockdown total karena bisa menjerumuskan perekonomian.

Pemerintah juga mewajibkan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan 100% gratis. Masyarakat tentu senang karena tak harus mengeluarkan biaya ratusan ribu rupiah. Ketika banyak yang sudah divaksin maka terbukti penularan Corona terus menurun.

Pemerintah berhasil mengendalikan efek negatif pandemi dan menumbuhkan perekonomian negara sehingga tidak sampai terpuruk dalam resesi. Masyarakat juga berperan penting, karena mereka menaati berbagai peraturan sehingga program-program pemerintah berhasil.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

JAKARTA – Berstatus BUMN, nasib PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) berada di ambang kebangkrutan. Kondisi keuangan maskapai flag carrier ini tengah berdarah-darah. Selain terjerat utang menggunung hingga Rp 70 triliun, perusahaan juga menderita kerugian. Pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berlangsung lama, bakal membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, salah satu yang memberatkan kinerja keuangan Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga sewa pesawat dari para lessor. Bahkan, menurut Erick Thohir, ada indikasi korupsi dalam negosiasi harga sewa pesawat. Praktik ini bisa saja terjadi karena ada kongkalikong antara perusahaan penyewa dalam hal ini Garuda, dengan pihak lessor.

Korupsi Garuda di era Orde Baru. Krisis yang terjadi pada Garuda Indonesia ini mengingatkan pada usaha yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang menjabat tahun 1998-1999. Sempat mengalami masa keemasan pada tahun 1980-an saat dipimpin Wiweko Soepono, Garuda pada tahun-tahun berikutnya mengalami kemerosotan karena praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Seperti diberitakan Harian Kompas, 10 September 1998, KKN begitu menggerogoti dua maskapai penerbangan pelat merah, yaitu Garuda Indonesia dan Merpati. Tanri Abeng membeberkan, khusus di BUMN Garuda Indonesia, dapat dihemat sekitar 18,27 juta dollar AS per tahun atau sekitar Rp 27,1 miliar per tahun apabila delapan kerja sama operasi (KSO) berbau KKN di lingkungan Garuda dihilangkan. Menurut dia, ada delapan kerja sama operasi (KSO) yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Garuda selama rezim Orde Baru atau Orba.

Kerja sama memberatkan Garuda. Pertama, yakni pengalihan pengelolaan gudang kargo kepada PT Angkasa Bina Wiwesa (ABW). ABW, menurut catatan Kompas, merupakan usaha milik adik mantan Presiden Soeharto dari lain ibu satu bapak, Martini Tubagus Sulaeman. Dari pengelolaan pergudangan di Bandara Soekarno-Hatta itu, pihak ABW setiap bulan dapat meraup pendapatan Rp 6 miliar, tetapi hanya Rp 300 juta yang diterima Garuda Indonesia. Sedangkan biaya operasional, pemakaian gedung, telepon, dan listrik dibebankan kepada Garuda. Menurut perjanjian selama sepuluh tahun yang ditandatangani Dirut Garuda Wage Mulyono dan Dirut ABW Martini Nita Karyati tahun 1994, disebutkan pihak ABW akan menyetor minimal 10 persen dari pendapatan kotor, atau sekitar Rp 200 juta setiap bulan kepada Garuda.

Dari data yang diperoleh, total pendapatan pada tahun 1995 sebesar Rp 28,5 miliar, tetapi yang disetor kepada Garuda Rp 3,1 miliar. Sementara pendapatan Rp 105 miliar yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 1996 hingga Mei 1998, Garuda kebagian Rp 39,6 miliar.

Masuknya Bimantara. Proyek KKN berikutnya yang dihentikan penunjukannya oleh Kantor Tanri Abeng adalah broker asuransi pesawat terbang PT Bimantara Graha Insurance Broker yang didirikan Bambang Trihatmodjo pada tahun 1994. Perusahaan itu pernah digugat karyawan Garuda karena diduga keras sangat berbau KKN. Sebelum keluarga Cendana dengan perusahaan asuransinya masuk, Garuda Indonesia bebas menentukan broker asuransi bagi armada pesawatnya.

Namun, kemudian Garuda mendapat tekanan dan harus melalui perusahaan putra mantan Presiden Soeharto. Putra-putra Soeharto jauh sebelumnya pada era Dirut Wiweko Soepono pernah datang ke Garuda Indonesian Airways menawarkan jasa asuransi. Tetapi, waktu itu Wiweko masih bisa menolak mentah-mentah. Ia menasihatkan agar belajar dulu mengenai perasuransian yang ingin ditawarkan tersebut.

Mark-up pesawat. Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN menyebutkan, proyek lain adalah pembelian (sewa operasi) pesawat MD-11 yang pengadaannya melibatkan Bimantara-nya Bambang Trihatmodjo. Menurut catatan Kompas, harga sewa pesawat badan lebar buatan McDonnell Douglas (kemudian merger dengan Boeing) ini cukup tinggi, 1,1 juta dollar AS/pesawat/bulan atau 6,6 juta dollar AS per bulan untuk keenam MD-11 yang dioperasikan Garuda. Sementara harga sewa pesawat tersebut sebenarnya bisa diperoleh lebih murah, sekitar 600.000 – 700.000 dollar AS per pesawat. “Jadi ada mark-up dalam pengadaan armada MD-11 Garuda Indonesia,” ungkap sumber Kompas. Dengan harga sewa tersebut dan dihantam krisis moneter/ ekonomi, sewa-operasinya dirasa sangat memberatkan keuangan Garuda.

Cucu Soeharto pun ikut. Masih di sekitar Garuda tapi tidak disebut kantor Menneg Pendayagunaan BUMN, yakni perusahaan yang disebut-sebut milik Ary Sigit, putra Sigit Harjojudanto atau cucu mantan Presiden Soeharto. PT Autotrans Indonesia yang bergerak dalam bidang ground handling di Bandara Ngurah Rai, Bali. Perusahaan ini, menurut karyawan Garuda, dituding mendapat kontrak secara tidak wajar. Tawaran kontrak perusahaan ini sempat ditolak karena terlalu mahal. Tetapi, sebelum putusan final diambil, Garuda mendapat telepon dari seorang petinggi negara yang menyebutkan agar menerima tawaran Autotrans.

Menurut catatan, Hutomo Mandala Putra yang akrab dipanggil dengan Tommy dengan PT Artasaka Nusaphala-nya juga ikut “bermain” di Garuda Indonesia, yakni saat BUMN ini akan menyewakan sejumlah Fokker F-28 kepada anak perusahaannya Merpati Nusantara. Entah bagaimana, akhirnya pesawat dijual kepada Artasaka Nusaphala yang kemudian menawarkan pesawat tersebut kepada Merpati, tetapi ditolak oleh Dirut Ridwan Fataruddin dengan alasan harga sewa terlalu mahal. Karena keberaniannya menampik tawaran-tawaran tersebut, Ridwan Fataruddin harus membayar mahal, ia digeser dari pucuk pimpinan Merpati Nusantara. (*)

Oleh : Sentiaji Wibowo )*

Pemerintah berusaha keras untuk menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Kebijakan itu terbukti dengan mulai meredanya angka penularan Covid-19 dan bergeraknya perekonomian rakyat.

Saleh Partaonan Daulay memberikan catatan terkait dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja keras menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Saleh menuturkan, kedua hal tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, kedua hal tersebut juga sangat terkait dengan sektor kehidupan sosial dan ekonomi lainnya.

Dia menjelaskan dari sisi kesehatan pemerintah telah berupaya keras memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meski demikian dirinya menilai bahwa kinerja pemerintah di awal pandemi agak sedikit lamban. Hal tersebut tentu bisa dipahami karena Covid-19 merupakan persoalan baru dan tidak ada satu negara pun yang siap menghadapinya.

Meski demikian, pemerintah perlu mendapatkan apresiasi atas gerak cepatnya untuk membentuk satuan tugas demi menangani persoalan kesehatan akibat Covid-19. Satuan tugas tersebut juga digandengkan dengan satuan tugas untuk pemulihan ekonomi nasional.

Saleh mengaku, bahwa infrastruktur kesehatan di Indonesia tidak semuanya siap menghadapi pandemi Covid-19. Karena itu, pada awal pemerintah menetapkan 100 rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19. Berbagai rumah sakit itu lebih siap sebab telah dijadikan sebagai tempat perawatan bagi masyarakat yang terpapar flu burung.

Dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai telah bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen. Saleh menilai, di tengah pandemi, resesi ekonomi tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.

Ia menuturkan, bukti bahwa pemerintah dapat bekerja secara maksimal adalah tumbuhnya ekonomi secara positif dan tingkat pertumbuhannya sangat baik bahkan sekarang sudah mendekati 5 persen. Itu artinya kita sudah tidak resesi lagi, tinggal bagaimana bisa mempertahankan dan meningkatkan yang ada saat ini.

Saleh meminta agar pemerintah dapat memberikan perhatian terkait puluhan juta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, masyarakat harus terus mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah seperti program bantuan subsidi, bantuan sosial dan pelatihan-pelatihan kerja.

Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki daya beli. Pada basis terendah di pedesaanm daya beli merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh untuk mendorong stabilitas ekonomi sehingga dengan bantuan langsung tunai menjadi sangat penting saat ini.

Selain itu, Saleh juga meminta kepada pemerintah untuk dapat memperbanyak program padat karya. Sebab program tersebut dinilai mampu menaikkan penghasilan masyarakat. Program seperti itu juga sekaligus dapat dipergunakan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali melalui keterangan tertulisnya mengatakan, patutlah kita berbangga hati kepada pemerintah, karena tidak gampang mengelola negara pada situasi pandemi seperti ini.

Riset yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait penanganan pandemi, membeberkan 64,6 responden merasa puas dengan kerja pemerintah pusat. Responden yang tidak puas sebanyak 32 persen dan sisanya 3,4 persen menjawab tidak tahu.

Ahmad menuturkan, tidak mudah mengatasi pandemi Covid-19 tanpa kepemimpinan yang kuat. Pasalnya, virus corona telah terbukti berdampak pada berbagai aspek, terutama kesehatan dan ekonomi. Terganggunya aspek ekonomi tentu akan berdampak pula pada aspek keamanan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Meski masih terdapat kekurangan, dirnya memaklumi atas kekurangan pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal tersebut dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Ahmad, masih ada waktu untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Nasdem menyatakan komitmennya dalam membantu Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menyelesaikan masalah pandemi dengan baik. Meski angka pasien terkonfirmasi positif tidak separah beberapa bulan yang lalu, dan beberapa sektor esensial telah dibuka, tentu saja kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi.

Kinerja pemerintah memang tidak bisa dinilai sempurna, karena penanganan pandemi juga diperlukan peran serta masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan Covid-19 dan memulihkan sektor perekonomian.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa