Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Kemunculan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 diduga menjadi dalang kenaikan kasus positif covid-19 beberapa pekan terakhir. Seluruh elemen masyarakat pun diminta ikut bersinergi melawan pandemi Covid-19 yang masih terjadi dengan selalu menerapkan Prokes ketat dalam beraktivitas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa meski Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang memiliki tingkat penanganan pandemi COVID-19 paling baik, namun nyatanya pandemi ini sendiri masih belum benar-benar berakhir. Buktinya adalah sampai detik ini pihak World Health Organization (WHO) yang menjadi acuan di dunia kesehatan belum mencabut status pandemi. Selain itu di beberapa negara juga tingkat Covid-19 masih ada yang belum terkendali dengan baik hingga membuat mereka masih melakukan lockdown.

Terlebih, belakangan telah dikabarkan bahwa ada lagi subvarian baru dari Covid-19 Omicron yakni BA.4 dan BA.5 yang dikatakan sudah mulai masuk di Indonesia. Hal tersebut kemudian membuat Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan kepada seluruh masyarakat supaya tetap meningkatkan kewaspadaannya dan terus berhati-hati.

Secara tegas, Wapres mengimbau bahwa sudah seyogyanya protokol kesehatan terus dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan patuh. Lebih lanjut, dirinya sama sekali tidak menginginkan kemungkinan buruk bisa terjadi yakni kembali meroketnya kasus Covid-19 di Tanah Air. Untuk itu menurutnya kewaspadaan harus benar-benar kembali ditekankan pada seluruh masyarakat.

Senada dengan yang dikemukakan oleh Wapres Ma’ruf Amin, Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyatakan kepada masyarakat untuk terus mengikuti anjuran yang telah diberikan oleh Pemerintah mengenai upaya meminimalisasi penularan Covid-19, yakni dengan patuh akan protokol kesehatan. Meski begitu, kabar akan penemuan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini hendaknya tidak terlalu ditanggapi secara berlebihan sampai menimbulkan panik.

Lebih lanjut, Hardiyanto mengimbau kepada seluruh masyarakat supaya tetap menjalankan aktivitas mereka seperti biasa saja. Kendati dirinya mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasa, namun katanya jangan sampai masyarakat tidak waspada karena konfirmasi positif Covid-19 dari subvarian baru tersebut nyatanya sudah terus bertambah angkanya di Indonesia. Setidaknya jumlah update sejak Sabtu tanggal 11 Juni 2022 kasus menjadi 574.

Sebagaimana data yang beredar, bahwa kasus tertinggi Covid-19 masih berada di Ibu Kota DKI Jakarta dengan jumlah 314, yang kemudian disusul dengan Jawa Barat dengan 92 kasus dan juga Banten yang memiliki 71 kasus. Peningkatan kewaspadaan memang wajib untuk dilakukan karena di Jakarta sendiri ternyata sejak beberapa hari terakhir ini kasus infeksi harian langsung meningkat cukup signifikan.

Hardiyanto menduga bahwa faktor utama kenapa subvarian Omicron bisa masuk dan ada peningkatan kembali kasus Covid-19 khususnya di Jakarta, dikarenakan masyarakat sudah mulai terlihat lengah sehingga mereka sangat bebas melakukan interaksi bahkan sering melepas maskernya. Tidak hanya itu, namun menurutnya juga bahwa nyatanya masih belum 100 persen masyarakat telah melakukan vaksinasi Covid-19 hingga dosis ketiga.

Pada kesempatan yang lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan sebuah prediksi bahwa Indonesia sendiri akan mengalami puncak dari kasus subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini pada minggu kedua atau minggu ketiga bulan Juli 2022 mendatang. Prediksi tersebut berkaca dari bagaimana ketika awal mula varian baru ditemukan, kemudian setidaknya memakan waktu satu bulan kasusnya langsung memuncak.

Perlu diketahui bahwa deteksi pertama mengenai penemuan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 ini dilaporkan berawal di Bali dengan penemuan 4 kasus, yang mana terdiri dari tiga orang Warga Negara Asing (WNA) dan juga satu orang lainnya merupakan Warna Negara Indonesia (WNI).

Masyarakat harus kembali patuh untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu apabila ada yang merasa masih belum melakukan vaksinasi Covid-19 secara lengkap bisa segera memintanya di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan adanya kepatuhan dan kepedulian seluruh pihak, maka prediksi lonjakan kembali kasus Covid-19 pada Juli 2022 dapat dihindari.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Abhimanyu Pradipta )*

Pandemi Corona di Indonesia makin terkendali dan jumlah pasien terus menurun. Kondisi ini membuktikan kesuksesan Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi dampak pandemi sejak awal tahun 2020.

Pandemi Covid-19 telah berjalan selama lebih dari 2 tahun. Di masa awal pandemi virus Corona, semua jadi panik dan memborong masker. Apalagi ketika ada imbauan untuk di rumah saja, banyak yang takut keluar rumah. Namun demikian, situasi mulai membaik dan vaksin telah ditemukan, serta jumlah pasien Corona tahun 2022 tidak sebanyak di tahun 2021 dan 2020.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kondisi pandemi makin terkendali. Data dari Kementerian Kesehatan memaparkan bahwa ada 3 poin penilaian yang menunjukkan di Indonesia makin aman. Pertama jumlah pasien yang makin sedikit, kedua keterisian kamar di Rumah Sakit, dan ketiga angka kematian.

Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia per 1 Juni 2022 berkisar diangka 300-an per hari. Sedangkan tingkat keterisian kamar di Rumah Sakit ada 889 orang, turun 8,74% dari minggu sebelumnya. Angka kematian masih mengkhawatirkan karena berkisar 25% sehingga harus berhati-hati. Meski yang meninggal kebanyakan adalah yang punya komorbid dan belum divaksin tetapi yang tidak ada komorbid juga wajib waspada agar tidak kena Corona.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Corona Prof Wiku Adisasmito menyatakan bahwa pandemi di Indonesia sudah tidak dalam kondisi darurat dan akan terus melandai. Indonesia siap bertransformasi menuju masa endemi. Dalam artian, endemi adalah keadaan di mana ada suatu penyakit tetapi terbatas di satu daerah. Corona akan jadi endemi dan lebih bisa dikendalikan.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyatakan bahwa jika keadaan dalam 3 bulan terakhir terus membaik maka akan masuk ke fase endemi. Namun jika status berubah dari pandemi jadi endemi, kasus Corona akan tetap ada. Oleh karena itu jangan lalai dan menganggap virus Covid-19 menghilang setelah status pandemi juga berakhir.

Dalam proses transformasi dari masa pandemi ke endemi maka masyarakat diminta untuk tetap waspada. Walau kasus Corona makin menurun tetapi jangan malah mengabaikan protokol kesehatan. Memang masyarakat boleh untuk melepas masker tetapi syaratnya ketika beraktivitas di ruang terbuka dan tidak ada banyak orang. Sementara saat di ruang tertutup masih harus pakai masker.

Apalagi jika masyarakat sakit batuk, pilek, atau menderita penyakit lainnya. Masker harus dipakai untuk melindungi diri dari virus dan bakteri lain yang bisa memperparah penyakit. Juga bisa melindungi orang lain dari penyakit yang sedang diderita. Belilah masker dalam jumlah lusinan untuk persediaan, walau harganya murah tetapi khasiatnya tinggi, untuk menjaga kesehatan Anda.

Taati juga protokol kesehatan lain seperti mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Juga menjaga higienitas lingkungan dan juga badan, serta bergaya hidup sehat. Penyebabnya karena protokol kesehatan tak hanya ampuh dalam menangani Corona tetapi juga mencegah penularan penyakit lain yang berbahaya, seperti hepatitis misterius.

Menaati protokol kesehatan tidak susah karena masyarakat sudah terbiasa melakukannya selama 2 tahun ini. Oleh karena itu walau pandemi hampir berakhir dan jumlah pasien Corona menurun, masih harus tetap taat Prokes, demi kesehatan.

Pandemi Covid-19 sudah amat terkendali dan jumlah pasiennya terus menurun, begitu juga dengan keterisian kamar di Rumah Sakit yang makin sedikit. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk selalu taat Prokes karena Covid-19 masih terus bermutasi.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Kenia Putri )*

Perkembangan investasi di Indonesia sepertinya memberikan kabar baik, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang belum dinyatakan berakhir, realisasi investasi di Indonesia terbukti melonjak meskipun Indonesia masih berada di masa pandemi Covid-19.

Indonesia mengalami tren positif investasi. Sektor yang konsisten dalam memberikan konstribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui realisasi penanaman modal adalah sektor industri. Di mana sepanjang tahun 2020, investasi manufaktur mampu menunjukkan geliat positif, meskipun di tengah terpaan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan catatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-Desember 2020, sektor industri telah menggelontorkan dananya sebesar Rp 279,9 triliun atau menyumbang 33 persen dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp 826,3 triliun. Hasilnya, realisasi investasi secara nasional pada tahun lalu telah melampaui target yang dipatok yakni sebesar Rp 817,2 triliun atau menembus 101,1 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa ini merupakan capaian yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi. Bahkan, investasi sektor industri juga mampu tumbuh double digit. Realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air mampu tumbuh 26%, dari tahun 2019 yang mencapai Rp 216 triliun menjadi Rp 2-72,9 triliun pada tahun 2020.

Di sisi lain, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri global. Hal ini terlihat dari capaian penanaman modal asing (PMA) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp 190,1 triliun atau tumbuh 33 persen dibanding capaian tahun 2019 yang menyentuh Rp 43,3 triliun. Realisasi investasi industri global tersebut berkontribusi hingga 46,1 persen dari total nilai PMA sebesar Rp 412,8 triliun pada tahun 2020.

Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air melalui implementasi berbagai kebijakan strategis, seperti memberikan insentif dan kemudahan izin usaha bagi para pelaku industri. Apalagi, investasi di sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional. Sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya berdampak pada peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal dan devisa dari ekspor.

Agus juga menuturkan bahwa pihaknya akan all out agar kinerja industri manufaktur bisa bangkit kembali di tengah masa pandemi saat ini. Capaian angka investasi ini membuat pihaknya optimis bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun loncatan bagi upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Menurutnya, target realisasi penanaman modal di sektor industri manufaktur pada tahun 2021 bisa naik mencapai Rp 323,56 triliun. Optimisme ini didukung dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan membaiknya perekonomian dunia pasca vaksinasi.

Beberapa sektor yang masih menjadi primadona bagi para investor pada tahun ini adalah industri F&B (food and beverage), logam dasar, otomotif serta elektronik. Selain itu pihaknya juga akan mendorong pengembangan investasi di industri farmasi dan alat kesehatan. Sektor-sektor ini merupakan prioritas pada peta jalan Maping Indonesia 4.0.

Berdasarkan data BKPM, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi nilai investasi pada tahun 2020, dengan menggelontorkan dananya sebesar Rp 94,8 triliun atau menyumbang hingga 11,5 persen.

Bahkan dalam UU Cipta Kerja pun yang belum lama disahkan juga untuk mendorong perekonomian termasuk pada sektor industri. Sehingga dalam hal ini, terdapat 2 rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang sedang disusun pemerintah, yaitu RPP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan RPP Kawasan Ekonomi Khusus. RPP tersebut merupakan bagian dari 44 peraturan pelaksana yang terdiri dari 40 RPP dan Perpres.

Investasi yang terealisasi ini tentu saja diharapkan mampu menggerakkan motor ekonomi nasional, serta memperkuat pondasi ekonomi makro di Indonesia. Bertambahnya dua digit nilai realisasi investasi di Indonesia menunjukkan bahwa Investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini tentu menjadi kabar baik karena dengan suburnya investasi, maka perekonomian di Indonesia akan semakin kuat dan akan berdampak pada sektor yang lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dian Ahadi )*

Disiplin Prokes dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) efektif untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tercermin dari adanya penurunan kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.
Sudahkah Anda membeli masker saat belanja bulanan? Saat ini, masker menjadi sebuah kebutuhan pokok, karena harus dipakai setiap hari sebagai upaya pencegahan penularan Corona. Sejak awal tahun 2020 kita sudah menghafal protokol kesehatan (Prokes) dan tak hanya mengetahuinya tetapi juga mengimplementasikannya.

Selain disiplin Prokes, maka pemerintah juga menerapkan lagi PPKM di seluruh Indonesia. Walau bukan PPKM level 4 yang ketat seperti dulu, tetapi pembatasan ini ampuh dalam mengurangi jumlah pasien Corona. Pasalnya, gara-gara Omicron, ada lonjakan pasien, karena ia lebih menular daripada Delta.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa di luar Jawa ada kenaikan kasus Covid sebanyak 24%, sehingga harus ada evaluasi PPKM. Dalam artian, perlu ada peninjauan kembali, apakah PPKM benar-benar diberlakukan atau hanya ada di atas kertas.

Peninjauan kembali PPKM harus dilakukan agar ada pengendalian kenaikan kasus Corona. Aturan saat PPKM adalah ketika masuk ke ruang publik (mall, bank, dll) harus scan aplikasi peduli lindungi atau menunjukkan kartu vaksin. Jangan sampai ada yang lolos seperti kasus bulan lalu, ketika ada turis lokal yang ketahuan positif Covid dan ditolak untuk menyebrang di Gilimanuk, malah jalan-jalan ke Malang dan tidak ketahuan.

Untuk itu perlu ada peninjauan kembali PPKM, yang dilakukan tak hanya oleh Tim Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Semua orang harus saling menjaga diri, misalnya satpam di tempat umum harus disiplin dan harus menjaga serta menscan pengunjung dengan thermal gun serta cek aplikasi peduli lindungi. Tidak boleh ada yang lolos sehingga bisa menularakan Covid-19 dan menaikkan kasus lagi.

Beberapa bulan ini kasus Covid-19 sempat naik gara-gara Omicron, meski akhirnya bisa ditekan hingga lebih dari setengahnya. Berdasarkan data Tim Satgas Covid-19 , hingga 7 Maret 2022, kasus harian menjadi hanya 20.900 orang per hari setelah pada periode-periode sebelumnya mencapai 50.000 orang. Meski ada penurunan tetapi jangan lengah, karena masih harus mematuhi protokol kesehatan.

Jangan lupa untuk selalu pakai masker untuk melindungi diri dari droplet yang bisa menularkan Corona. Pasalnya, orang tanpa gejala yang terinfeksi Omicron mayoritas hanya merasa sakit flu biasa, padahal ketika dites PCR ternyata psositif Covid. Kita harus melindungi diri sendiri karena OTG ada di mana-mana, dan tidak bisa hanya memakai face shield.

Selain memakai masker maka harus cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Sebagai cadangan maka bawalah tisu basah karena mengandung alkohol (dalam kadar rendah) yang bisa mensterilkan tangan dari kuman dan virus pembawa penyakit.
Patuhi juga Prokes lain seperti mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Jangan mentang-mentang kasus Covid-19 menurun malah sengaja membuat konser dangdut atau pesta yang mengundang ribuan orang, karena pasti akan dibubarkan oleh tim satgas Covid. Selain mendapat malu, maka akan membawa kerugian karena akan didenda jutaan rupiah.

Untuk mengendalikan kenaikan kasus dan mengakhiri pandemi agar cepat berlalu, maka kita semua harus kompak. Caranya dengan disiplin Prokes dan jangan malas pakai masker. Patuhi juga semua aturan dalam PPKM dan semua orang wajib saling menjaga agar meminimalisir penularan Corona. Kita semua berupaya agar pandemi lekas diakhiri dan bisa sehat seterusnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aditya Akbar )*

Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 . Posisi ini menguntungkan karena dengan menjadi tuan rumah, maka akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat. Pemulihan ekonomi di masa pandemi akan terjadi karena ada jalinan kerja sama yang erat antar anggota G20.
Indonesia adalah negara di Asia Tenggara tetapi sangat dihormati di Eropa, Amerika, dan benua lain. Dalam pergaulan internasional, para pemimpin negara lain menyanjung Presiden Jokowi yang berhasil mengatasi dampak pandemi. Tak heran, kekaguman dan kepercayaan ini menjadikan Indonesia diberi tugas sebagai presidensi G20 yang berarti jadi tuan rumah forum internasional ini, tahun 2022.

Rencananya KTT G20 akan diadakan akhir tahun ini di Bali. Namun untuk forum pra KTT G20 yakni Sherpa meeting, diadakan di DKI Jakarta. Sedangkan untuk forum Woman of Twenty (W20) merupakan acara bagi istri delegasi G20 yang rencananya diadakan di Papua. Lokasi forum memang sengaja berbeda-beda, untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan sekaligus membangkitkan perekonomian di masing-masing daerah tersebut.

Jika peserta G20 tahu keindahan metropolitan Jakarta maka mereka akan tertarik untuk investasi, karena melihat betapa ibukota Indonesia aman, serta sangat dinamis perekonomiannya. Sedangkan ketika mereka meeting di Bali maka akan terpesona pada eksotisme alam, dan KTT juga sekalian ‘menjual’ pariwisata dan meningkatkan perekonomian rakyat, setelah dua tahun dihantam pandemi.

Sedangkan untuk KTT W20 di Papua, diharap akan bisa memulai kerja sama bilateral dan menjadi pintu pembuka bagi bisnis ekspor. Pasalnya, masih banyak sumber daya alam di Bumi Cendrawasih yang potensial. Sehingga masyarakat di Bumi Cendrawasih bisa mengekspornya dan meningkatkan perekonomian, serta bangkit di masa pandemi.

Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional -PPN- (yang mewakili Menteri PPN Suharso Monoarfa) menyatakan bahwa KTT G20 akan fokus pada perspektif global, dan kebijakan global akan mendorong perbaikan ekonomi saat pandemi. Sekaranglah saatnya untuk Indonesia, tidak hanya memulihkan ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Amalia menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka perlu ada transformasi ekonomi digital. Dalam artian, kita sudah masuk ke era globalisasi dan informasi teknologi. Sehingga perdagangan internasional makin mudah, dan akan dipermudah pula dengan KTT G20 karena ada perjanjian bilateral di bidang ekonomi yang jelas saling menguntungkan.

Dalam mengekspor barang, maka para pengusaha memang harus melek teknologi. Pertama-tama mereka wajib memajang barang jualan di website maupun media sosial, sehingga pembeli akan berdatangan, baik dari Indonesia maupun luar negeri.

Selain itu, transformasi ekonomi juga dipraktikkan dengan menggunakan mata uang digital. Seiring dengan lancarnya belanja online, maka pembayarannya juga online. Baik via M-Banking/ internet banking, dompet digital, maupun sistem pembayaran lain. Jika seorang pebisnis masuk ke dalam perdagangan global, maka harus punya akun Paypal sebagai rekening internasional.

Presidensi G20 membawa banyak manfaat, tak hanya di bidang pariwisata tetapi juga ekonomi. Dengan begitu, maka perekonomian Indonesia akan terus tumbuh dan bisa bangkit lagi pasca dihantam badai pandemi selama dua tahun. Bahkan diprediksi, pertumbuhannya akan melebihi saat masa pra pandemi alias memiliki keuntungan yang lebih besar.

Jika ingin untung besar maka para pedagang tentu harus melakukan beberapa hal, misalnya datang langsung ke sekitar lokasi G20 atau W20 untuk memperkenalkan diri ke delegasi dari negara anggota. Selain itu, mereka juga bisa mengekspor barang jualannya, karena setelah KTT G20 dan W20, akan ada pembukaan pintu ekspor sebesar-besarnya, untuk pemulihan ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Irlendo Airlangga )*

Indonesia mendapat kepercayaan internasional untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Momentum tersebut menjadi peluang emas Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya selama ini dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan KTT G20 di Indonesia pada tahun 2022 dapat menjadi sarana unjuk diri mengenai kemampuan bangsa Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi.

Dirinya mengatakan bahwa Indonesia harus bisa memberikan pelayanan dan penampilan yang terbaik sebagai pemegang Presidensi G20 pada tahun 2022. Mantan Walikota Surakarta tersebut menjelaskan bahwa Indonesia juga akan menampilkan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam rangkaian perhelatan KTT G20 2022.

Selain itu, sebagai negara majemuk, Indonesia juga akan menampilkan langgam kekayaan budaya bangsa. Sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 nantinya. Presiden Jokowi berharap jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat Bali secara bersama-sama terus berupaya mengendalikan Covid-19.

Presiden merasa gembira karena mendapat laporan terkait realisasi vaksinasi Covid-19 di Bali yang sangat tinggi. Dirinya juga mengaku telah mendapatkan laporan bahwa 98 persen masyarakat Bali sudah menerima dosis vaksin pertama dan 79 persen sudah menerima dosis kedua. Percepatan vaksinasi Covid-19 tersebut tentu saja menjadi modal Indonesia dalam mempersiapkan KTT G20 dengan sebaik-baiknya.

Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa perkembangan pandemi virus corona di Indonesia mulai menunjukkan tren yang menggembirakan, di mana jumlah kasus harian pada 25 Februari 2022 mengalami penurunan menjadi 49.447 dari sebelumnya 57.426 pada kamis lalu.

Bahkan, angka kesembuhan harian Covid-19 pada Jumat lalu mencatat rekor tertinggi sejak awal pandemi sebesar 61.361, melewati rekor sebelumnya pada 6 Agustus 2021 yang sempat menyentuh angka 48.832.

Tren perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit hingga beberapa hari yang lalu terpantau melandai di angka 37% dari total kapasitas nasional. Jumlah tersebut turun 1% dibandingkan pada Kamis sebelumnya yang ada di posisi 38% dari rata-rata stabil dalam lima hari terakhir sejak 20 Februari 2022. Tren melandainya perawatan pasien Covid-19 secara nasional juga diikuti tren penurunan positivity rate di beberapa daerah selama periode 15-24 Februari 2022.

Sementara itu, Indonesia juga akan berupaya agar nantinya Presidensi G20 tahun 2022 dapat menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan dan kecemasan masyarakat dunia dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif.

Presiden Jokowi pernah berujar, tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Di mana Indonesia akan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global. Prioritas pertama adalah menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis.

Presidensi G20 tahun 2022 di Indonesia merupakan bukti kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menangani pemulihan ekonomi nasional sekaligus mendorong pemulihan ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, tema Recover Together, Recover Stronger mencerminkan pentingnya mempromosikan produktivitas dan ketahanan serta stabilitas dan juga memastikan adanya perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Upaya ini akan didukung oleh kepemimpinan global yang kuat serta lingkungan kemitraan yang mendukung.

Sri mengatakan, maksud tema ini adalah untuk memperkuat koordinasi serta kolaborasi kebijakan keuangan dan fiskal-moneter untuk mendorong pemulihan secara bersama-sama dan tidak boleh ada negara yang tertinggal dalam jalur pemulihan.

Sebagai bagian dari kenaggotaan masyarakat global dan juga sebagai presidensi G20, Indonesia akan memanfaatkan momentum keketuaan ini untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama global. Menurut Menkeu, sebagaimana halnya dalam pandemi, perubahan iklim itu juga tidak bisa ditangani oleh satu negara meskipun mereka adalah negara yang terbesar.

KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia merupakan salah satu momen yang bisa dimanfaatkan Indonesia kepada dunia bahwa bangsa ini mampu menangani Pandemi Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dunia. Perhelatan akbar ini juga diharapkan dapat menghasilkan solusi konkrit bagi dunia untuk mengakhiri status pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus menyiapkan skenario pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di masa pandemi Covid-19, salah satunya dengan sistem bubble. Dengan adanya strategi tersebut, maka diharapkan pelaksanaan KTT G20 dapat berjalan lancar dan aman dari penularan virus Corona.

Pandemi Covid-19 di Indonesia kembali menunjukkan gejolak, ruang isolasi di rumah sakit kembali terisi, kasus terkonfirmasi dengan gejala ringan sedang juga mulai ditemukan, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat juga diberlakukan demi meredam penularan. Meski demikian Pemerintah tetap menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI telah memberikan kepastian bahwa pemerintah Indonesia siap menggelar KTT G20 di tengah puncak gelombang Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama pada acara Finance Track KTT G20 yang dihadiri oleh Gubernur Bank Rakyat China.

Bendahara negara tersebut ingin menyampaikan, pemerintah bersama stakeholders terkait telah mempunyai sejumlah strategi untuk menyukseskan pergelaran KTT G20. Antara lain menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh rangkaian perhelatan ajang bergengsi tersebut.

Menurut Sri Mulyani, protokol kesehatan saat ini masih menjadi senjata ampuh untuk mengurangi risiko tertular Covid-19. Untuk itu, dirinya menekankan kerja sama dari seluruh pihak dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Apalagi Covid-19 masih menjadi peristiwa terpenting bagi dunia yang berdampak besar bagi sosial, ekonomi dan khususnya di sisi keuangan.

Sri Mulyani mengatakan investasi terutama diarahkan kepada kebutuhan untuk memperkuat surveilans dan deteksi, laboratorium kesehatan publik, penguatan SDM, sistem kesehatan dan juga prioritas lainnya. Investasi juga penting untuk mendukung riset dan pengembangan.

Meski demikian, dirinya tidak menampik bahwa kapasitas pendanaan untuk kesiapsiagaan pandemi di seluruh negara saat ini berbeda-heda. Karena itu, pemimpin negara-negara G20 juga telah membentuk gugus tugas yang dikoordinasi oleh WHO (World Health Organization) untuk kesiapsiagaan pandemi ini. Melalui gugus tugas ini akan dibentuk fasilitas untuk pembiayaan.

Dalam analisis awal gugus tugas menemukan bahwa mekanisme pendanaan untuk kesiapsiagaan pandemi saat ini masih belum memadai. Karena itu pendanaan yang ada harus diprioritaskan bagi negara-negara yang memang memerlukan kebutuhan dasar untuk memperkuat sistem kesehatannya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. Sehingga, Indonesia menjadi negara kelima di benua Asia yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan akbar tersebut.

Dia memperkirakan penyelenggaraan Presidensi G20 tersebut akan melahirkan sederet dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Adapun beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.

Adapun Indonesia secara resmi memegang presidensi G20 selama setahun yang berlaku mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 pada November 2022 mendatang. Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali.

Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi. Antara lain Undang-undang Cipta Kerja hingga Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Hal ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 saat KTT G20 berlangsung. Menurutnya, akan ada perwakilan 21 negara yang akan hadir secara fisik, 14 negara akan hadir virtual dan 3 negara hadir secara hybrid. Airlangga mengatakan, selama pelaksanaan KTT G20 akan ada protokol yang diterapkan yakni dengan konsep bubble. Artinya, peserta KTT akan menjalani karantina, tes swab dan pemantauan.

Penerapan konsep bubble ini dilakukan di lokasi hotel yang menjadi tempat pertemuan. Kemudian menggunakan aplikasi pedulilindungi dan seluruh peserta dites antigen setiap hari.

KTT G20 merupakan hajat besar bagi Indonesia, penyelenggaraan di tengah pandemi covid-19 ini tentu saja membutuhkan strategi agar acara dapat berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Alif Fikri )*

UU Cipta Kerja merupakan kebijakan tepat yang dikeluarkan Pemerintah dalam mengatasi hiper regulasi di Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja tersebut, investasi akan terbuka lebar dan daya beli masyarakat terdampak Covid-19 kembali meningkat.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, hingga 16 Februari 2021 di Indonesia sudah terdapat 4.966.046 positif corona dengan tingkat kesembuhan mencapai 4.375.234 orang dan tingkat kematian mencapai 145.622 orang. Untuk menekan tingkat penularan Virus Covid-19, Pemerintah berupaya untuk melakukan upaya pembatasan aktivitas sosial masyarakat, kebijakan tersebut tentunya berdampak pelemahan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Ekonomi Indonesia pada 2021 tumbuh 3,69% (yoy), membaik dibandingkat 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,07% (yoy). Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor Industri manufaktur yang tumbuh 3,39% (yoy), Perdagangan yang tumbuh 4,6% (yoy) serta Pertanian, Kehutanan serta Perikanan yang tumbuh 1,84% (yoy).Sedangkan dari sisi Pengeluaran ekonomi Indonesia ditopang olek Kinerja Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang tumbuh 2,02% (yoy) dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 3,80% (yoy).

Walaupun secara umum ekonomi Indonesia mengalami perbaikan ditengah Pandemi Covid-19, namun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 masih di bawah level normalnya yaitu 5% (yoy), sehingga membutuhkan effort yang kuat untuk ngembalilkan momentum pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pelemahan pertumbuhan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19 tersebut menimbulkan permasalahan yang cukup besar bagi stabilitas makro ekonomi. Terhambatnya akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut membuat sektor-sektor ekonomi, terutama sektor rill menjadi kurang optimal dalam menyerap angkatan kerja yang terus bertambah.
Berdasarkan Data BPS, Pada Agustus 2021 jumlah Angkatan Kerja mencapai 140,15 juta orang, meningkat 1,40% (yoy) dibanding Agustus 2020 yang tercatat 138,22 juta orang. Namun jumlah orang yang brekerja hanya mencapai 131,05 juta orang, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 12,75 juta orang atau atau 9,10% dari Angkatan Kerja. Seiring dengan kurang optimalnya penyerapan Angkatan Kerja di sektor rill, jumlah penduduk miskin pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang atau 9,71% dari total populasi.

Tentunya kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja pada sektor rill dan tingginya tingkat kemiskinan tersebut perlu ditekan oleh Pemerintah melalui kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan usaha baru, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kurang optimalnya penyerapan Angkatan Kerja dan tingginya tingkat kemiskinan dapat melemahkan daya beli masyarakat, sehingga membuat Kinerja Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang mempunyai kontribusi sebesar 54,42% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melemah. Kondisi tersebut apabila tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun dan menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya membuat Indonesia sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,2% (yoy).

Kebijakan Pemerintah perlu berpihak pada upaya peningkatan Investasi agar aktivitas ekonomi pada sektor rill dapat berjalan, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Terobosan yang sudah dilakukan Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Namun aturan itu pada dinyatakan “inkonstitusional bersyarat” oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga Pemerintah harus memperbaiki hingga 25 November 2023.

Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Djaka Badrayana mengatakan terlepas dari dinamika yang ada, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. untuk meningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, maka harus ada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan mendorong akselerasi investasi sektor rill yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan.

Tentunya peningkatan investasi tersebut, didukung oleh UU Cipta Kerja. Faktor investasi penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masuknya investasi dapat meningkatkan output produksi, yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan optput produksi tersebut akan meningkatkan keuntungan sehingga tenaga kerja mendapatkan peningkatan pendapatan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Mengacu pada data Bank Indonesia pada Oktober 2021 realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan mencapai Rp 6.979,8 triliun atau tumbuh 9,6% (yoy), sedangkan realisasi kredit perbankan hanya tumbuh 3,24% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi semata. Bisa juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi.
Seperti regulasi yang ada, izin yang berbelit-belit dan proses investasi yang tidak efisien dan lama. Dengan adanya UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong kinerja kredit perbankan yang dapat mendorong sektor rill, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melihat dampak positif tersebit, Peneliti Kebijakan Publik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Rahmat menilai bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian kerangka transformasi ekonomi yang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melakukan transformasi ekonomi berupa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, untuk mendukung kemudahan pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan akan memperbaiki iklim usaha sehingga dapat meningkatkan sentimen positif pelaku pasar terhadap prospek ekonomi domestik yang dapat meningkatkan kinerja investasi.

Melihat kondisi tersebut, upaya Pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi melalui UU Cipta Kerja perlu didukung oleh masyarakat, karena regulasi tersebut ini merupakan terobosan yang diinisiasi oleh Pemerintah untuk mendukung peningkatan investasi. Upaya tersebut juga pada akhirnya akan mendorong daya beli dan kesejahteraaan masyarakat, sehingga ekonomi Indonesia dapat kembali berkaselerasi di level 5% (yoy).

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Edy Kurnia )*

Pandemi Covid-19 masih terjadi dan telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan gotong royong sebagai kunci dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila berupa gotong royong seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam kesempatan pidatonya pada Dies Natalis ke-67 di Univesitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) Unpar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, semangat gotong royong juga terlihat hingga ke masyarakat yang saling bantu dalam menghadapi pandemi.

Jokowi menambahkan, bahwa kita memiliki apa yang namanya gotong royong, Pancasila kita ada di situ. Negara besar tidak memiliki, mereka tidak mempunyai bahwa rakyat di desa, rakyat di RT, rakyat di RW mau memberikan rumahnya untuk isolasi, untuk karantina. Yang berpunya mau memberikan sembako kepada yang baru kesusahan karena pandemi.

Dalam menghadapi pandemi, pemerintah juga terus mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi. Total dosis vaksinasi Covid-19 secara nasional telah mencapai 297,5 juta dosis dan saat ini ada 30 provinsi yang telah mencapai target vaksinasi di atas 70%. Presiden menegaskan, capaian tersebut bukanlah sesuatu yang mudah terutama mengingat tantangan geografis yang dimiliki oleh Indonesia.

Jokowi berujar, Menyuntikkan 297 juta kali ke 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, bukan barang yang mudah. Ada yang harus naik perahu, ada harus naik sepeda motor untuk naik ke gunung dan hal tersebut tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Dirinya juga sangat mengapresiasi TNI dan Polri yang memberikan dukungan penuh dalam rangka vaksinasi ini. Jokowi mengatakan bahwa Vaksinasi di Indonesia berhasil menduduki nomor 4 di dunia setelah Cina, Brazil dan Amerika.

Di samping tantangan pandemi, disrupsi teknologi dan revolusi industri 4.0 juga telah menyebabkan ketidakpastian global semakin meningkat. Kompleksitas masalah global tersebut ditambah juga dengan kelangkaan energi, pangan, hingga kontainer yang menyebabkan distribusi logistik terganggu.

Selain itu, kenaikan inflasi yang terjadi hampir di semua negara juga telah menjadi sebab akan naiknya harga produsen yang berimbas pada kenaikan harga konsumen juga. Untuk itu, Presiden menegaskan pentingnya kepemimpinan global.

Pada kesempatan berbeda, Penanganan Covid-19 di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, mendapatkan apresiasi Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito saat menggelar program mlaku-mlaku tilik kampung. Sigit melihat semangat gotong-royong dan rasa kepedulian antartetangga yang tinggi di kampung tersebut, sehingga penyebaran virus corona bisa dikendalikan.

Sigit mengatakan, masyarakat Kota Magelang sudah sangat cerdas, Meski di tengah pandemi dan zaman semakin sulit, tapi masih bisa bergotong-royong menangani pandemi yang memang masih menjadi musuh kita bersama. Menurut Sigit, salah satu strategi terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah kedisiplinan masyarakat. Setelah itu, barulah peran pemerintah dalam mendorong semangat agar senantiasa menggelorakan protokol kesehatan.

Dirinya juga mengingatkan, di tengah pandemi yang belum usai ini, masyarakat dihimbau untuk tidak bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, seperti mencari nafkah yang menuntut untuk keluar rumah. Pada kesempatan tersebut, Sigit melakukan penanaman cabe secara simbolis di lahan pertanian milik warga RW 01.

Kunjungan yang dilakukan oleh Wali Kota tersebut mendapatkan apresiasi dari Lurah Wates Ravi Pagas Makalosa. Dirinya mengatakan, melalui program mlaku-mlaku tilik kampung ini, Bapak Wali Kota dan pejabat pemkot sudah berkenan meninjau 13 RW dan 84 RT yang ada di Wates, hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri, sehingga pihaknya jadi bersemangat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Semangat gotong royong juga sempat digelorakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengusung program jogo tonggo atau menjaga tetangga. Di mana lingkungan terkecil di RT harus memiliki sikap saling peduli terhadap tetangga yang lain. Misalnya dalam bentuk bantuan makanan kepada masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri.

Gotong royong adalah semangat yang harus dijaga utamanya saat pandemi, semangat gotong royong ini akan menghasilkan sikap saling peduli antar warga sehingga ketika warga di suatu wilayah membutuhkan pertolongan, maka warga yang lain bisa langsung memberikan bantuan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan berbagai indikator yang menunjukkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia per 19 September 2021 telah dilakukan secara efektif dan berdampak optimal.

Penilaian situasi COVID-19 di Jawa-Bali misalnya, sudah mulai mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kini, hanya tinggal tiga wilayah di pulau Jawa yang berstatus level 4, 82 wilayah level 3, dan 43 wilayah level 2.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur pergerakan ekonomi saat ini sudah mulai membaik. Situasi ini berbanding terbalik dengan masa-masa awal pandemi Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi nasional terperosok ke lubang resesi.

“Ekonomi kita Alhamdulillah mulai kelihatan naiknya. Kita ingat di 2020 ekonomi kita minus 2,19 persen di kuartal IV. Kemudian di kuartal I 2021 kita sudah minus 0,74 persen, artinya ada kenaikan-kenaikan,” ujarnya dalam sesi pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun melompat ke angka 7,07 persen pada kuartal II 2021. Itu bisa terjadi lantaran pandemi Covid-19 lebih terkendali, sehingga laju mobilitas pun naik.

Namun, pertumbuhan ekonomi kembali merosot pada kisaran 3,51 persen di kuartal III 2021, karena pemerintah kala itu menerapkan kebijakan PPKM Darurat akibat penyebaran varian delta yang mengganas.

Oleh karenanya, Jokowi menekankan pengendalian Covid-19 jadi kunci utama agar ekonomi bisa lanjut bergerak naik hingga 2022 mendatang.

“Kita harapkan di kuartal IV (2021) ini hitungan (pertumbuhan ekonomi) kita antara 4,5-5,5 persen, dan kita harapkan itu bisa tercapai,” kata Jokowi.

“Kalau pengendaliannya masih seperti ini, di 2022 inilah kebangkitan ekonomi akan kelihatan. Asalkan kondisi situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini,” tegas dia.

Untuk tahun depan, pertumbuhan ekonomi nasional akan banyak bertumpu pada pemasukan investasi. Secara porsi, itu jauh lebih besar dari belanja pemerintah atau APBN yang hanya berdampak antara 18-15 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini target Rp 900 triliun, tahun 2022 targetnya 1.200 triliun. Karena kunci kita disini bukan di APBN,” pungkas Jokowi. (*)