Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, penanggulangan pandemi di Indonesia kian membaik sejalan dengan jumlah kasus aktif yang turun 25% dalam sepekan.

“Kasus aktif per 10 Oktober 2021 adalah 24.430 turun 8.446 kasus dalam sepekan atau 25%,” ujarnya, Selasa (12/10/2021).

Jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, kasus aktif Covid-19 di Indonesia termasuk yang terendah. Berdasarkan Covid-19 Recovery Index Indonesia yang dirilis oleh NIKKEI, peringkat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, hingga Thailand.
Meski begitu, pemerintah terus memantau perkembangan Covid-19 di tiap daerah dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Pemerintah juga terus mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di berbagai daerah di Indonesia setiap pekan.

“Pemerintah mengajak kita semua masyarakat untuk tidak terlena dengan kondisi hari ini dan kemudian ber-euforia merayakannya sehingga lupa dengan kondisi buruk yang mungkin terjadi karena kelalaian kita ini,” katanya.
Menkominfo juga memastikan, pemerintah berupaya mempertahankan kasus serendah mungkin dalam waktu yang lama dengan penurunan kasus secara konsisten. Oleh karena itu, pelonggaran aktivitas masyarakat harus dibarengi dengan pengendalian Covid-19 yang ketat.

“Disiplin protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama agar level PPKM di daerah tidak naik,” tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah mempersiapkan dengan matang rencana pembukaan Bali, Batam, dan Bintan. Persiapan itu mencakup penyiapan protokol saat kedatangan, manajemen karantina, dan penerapan protokol kesehatan ketat di hotel, moda transportasi, dan tempat pariwisata.
“Pemerintah juga mengakselerasi vaksinasi di daerah-daerah yang akan dibuka untuk wisatawan asing,” ujar Johnny.
Sementara itu, Pemerintah tetap menerapkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan Covid-19 kembali. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengklaim tengah mempersiapkan kebijakan tambahan guna mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus virus corona yang diprediksi terjadi di akhir tahun.

“Saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan antisipasi lonjakan kasus khususnya dalam menghadapi pelaksanaan acara besar, periode libur panjang, maupun hari raya,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito
Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan strategi surveilans dan juga capaian program vaksinasi nasional.
“Jika telah rampung rincian kebijakannya, akan kami sampaikan kepada publik segera,” imbuhnya.

Oleh : Muhammad Zaki )*

Vaksinasi Door to Door dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi salah satu kunci penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat pun mengapresiasi program tersebut yang diharapkan dapat mempercepat tren Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kita sudah lelah menghadapi pandemi selama 2 tahun ini. Selain ketakutan kena Corona, juga kesulitan dalam mobilitas karena ada pembatasan. Pemerintah berusaha agar tidak ada lagi rakyatnya yang kena Corona dengan berbagai cara, di antaranya dengan program vaksinasi nasional dan PPKM, karena ketahanan tubuh akan terjaga dan mobilitas yang rendah menghindarkan rakyat dari Corona.

Program vaksinasi nasional itargetkan selesai dalam 12 bulan, tetapi setelah 6 bulan baru ada 30% WNI yang telah diinjeksi. Padahal vaksinasi harus berpacu dengan waktu, karena makin cepat selesai, makin banyak yang aman dari bahaya Corona setelah terbentuknya kekebalan kelompok. Oleh karena itu pemerintah mempercepat vaksinasi dengan vaksinasi door to door.

Vaksinasi door to dr diinisiasi oleh BIN dan diadakan di 14 provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi program ini dan meminta agar diadakan di daerah-daerah lain, sehingga cakupannya lebih luas. Dengan vaksinasi door to door maka makin banyak yang divaksin, karena petugas yang mendatangi masyarakat langsung di perumahan atau kampung mereka.

Vaksinasi door to door ampuh dalam menangani pandemi karena jika petugas yang datang langsung ke lapangan, kesuksesannya akan 100%, karena mereka bisa langsung diinjeksi di tempat. Mereka hanya perlu antri, diperiksa tekanan darahnya, lalu mendapatkan suntikan vaksin Corona. Masyarakat juga senang karena tidak usah pergi ke GOR atau Puskesmas untuk divaksin dan hemat waktu serta biaya transportasi.

Selain untuk masyarakat umum, vaksinasi door to door juga diberikan kepada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), yang dilakukan di Malang. ODGJ juga WNI yang mendapatkan haknya untuk sehat, oleh karena itu mereka juga wajib disuntik. Dengan vaksinasi door to door maka ODGJ bisa aman dari Corona, apalagi kondisi mereka yang tidak seperti manusia normal, akan sangat sulit untuk mengantri vaksinasi secara massal di lapangan.

PPKM juga terbukti mengamankan masyarakat dari bahaya Corona, oleh karena itu program ini diperpanjang, bahkan sampai 2 minggu lamanya. PPKM diberlakukan hingga 4 oktober 2021. Walau ada sedikit pelonggaran, misalnya penyekatan diganti dengan pemberlakuakn ganjil-genap nomor plat kendaraan bermotor, tetapi program ini tetap ampuh dalam melawan virus Covid-19.

Selama PPKM, mobilitas masih agak dibatasi dan kerumunan pasti akan dibubarkan saat itu juga. Rumah makan memang sudah boleh menyediakan tempat untuk dine in, tetapi hanya maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Jika ada yang melanggar maka akan didenda setidaknya 2 juta rupiah dan tempatnya disegel, karena harus disterilkan dengan disinfektan.

Selain itu, aturan lain pada PPKM ini adalah anak-anak boleh sekolah lagi, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Di satu sisi mereka butuh sosialisasi tetapi di sisi lain juga harus dijaga dari bahaya Corona, apalagi murid berusia 4-12 tahun belum mendapatkan vaksin, karena vaksinasi yang ada di Indonesia baru untuk 12 tahun ke atas. Dengan cara ini maka mereka semangat belajar dan orangtuanya tidak takut akan Corona.

PPKM dan vaksinasi door to door terbukti ampuh dalam melawan Corona, sehingga kedua program ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka tidak mengomel saat ada perpanjangan PPKM karena paham bahwa program ini dibuat demi keselamatan bersama. Selain itu, vaksinasi door to door dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan haknya untuk sehat dan bebas Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rahmah Tuty )*

Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan Pandemi Covid-19. Upaya tersebut mendapat apresiasi masyarakat seiring dengan meredanya kasus baru Covid-19 dan berjalanya proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung dari tahun 2020, memiliki pengaruh yang luar biasa pada sektor ekonomi. Tahun lalu seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan secara ketat.

Bahkan banyak negara yang menerapkan lockdown yang memberikan konsekuensi pada perekonomian yang langsung merosot sangat tajam. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada tahun lalu, dunia mengalami kontraksi minus 3,2% dari sisi pertumbuhan ekonominya. Akibat Covid-19 yang kemudian disertai pembatasan mobilitas lalu menciptakan kemerosotan ekonomi.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa perdagangan internasional mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan dan bahkan lockdown. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai dua digit, tahun lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3 persen.

Tahun 2021 diharapkan akan terjadi rebound dan recovery, hal inilah yang diharapkan oleh Sri Mulyani. Meski demikian, Menkeu mengingatkan bahwa ini bukan merupakan jaminan. Semua negara dengan berbagai upaya stimulus maupun countercyclical policy-nya akan dihadapkan pada ketidakpastian. Selain munculnya varian baru, juga efektivitas dari countercyclical policy-nya juga sangat ditentukan oleh bagaimana perekonomian negara tersebut.

Sri menjelaskan, pihaknya dalam mengelola perekonomian juga harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya rebound karena perekonomian bisa dan harus mulai kembali lagi bergerak. Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-crisis level.

Kalau sebelum Pandemi, GDP rill Indonesia pada kuartal kedua tahun 2019 adalah Rp. 2.735 triliun, sementara itu pada kuartal kedua tahun 2021 ini sudah mencapai Rp. 2773 triliun. Menkeu menyebut angka ini adalah angka yang lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis.

Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua tahun 2020 lalu, hingga GDP riil mengalami kontraksi dan nilainya menjadi Rp 2.590 triliun.

Menkeu menyebutkan langkah pemulihan semua hal yang bisa dicapai baik dalam penanganan Covid-19 maupun dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tentu menjadi bekal ang baik untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Ekonomi Indonesia pada semester I sudah masuk di dalam zona tren positif, sudah melewati masa resesi. Namun Menkeu mengingatkan bahwa ini masih sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengendalikan Covid-19. Seperti yang terlihat munculnya varian baru bisa menyebabkan momentum pemulihan menjadi terdisrupsi.

Sementara itu, Upaya pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat terjadi secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Kabar gembira dari hasil Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat bahwa terjadi peningkatan indeks keyakinan konsumen di masa pandemi covid-19.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya. Hasil survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menunjukkan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen IKK pada level di 85,8 atau sedikit meningkat dibandingkan 84,9 pada Januari 2021.

Peningkatan IKK disebabkan persepsi positif terhadap kondisi ekonomi saat ini, ketersediaan lapangan kerja, pendapatan dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Menurut Lestari, geliat pemulihan ekonomi mulai tampak seiring proses vaksinasi covid-19 yang tengah berjalan.

Kondisi tersebut merupakan tren positif yang harus dijaga bersama agar tidak berbalik menjadi negatif. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan perilaku masyarakat dalam upaya penanggulangan pandemi serta berbagai kebijakan yang menstimulasi pemulihan ekonomi.

Menurutnya, kepatuhan dan konsistensi untuk melaksanakan protokol kesehatan harus menjadi kesadaran kolektif karena hal tersebut merupakan kunci penanggulangan penyebaran virus corona. Ia juga mengingatkan agar program bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi, agar dapat tersalurkan sesuai rencana.

Kini status PPKM di berbagai wilayah di Indonesia telah dilonggarkan, hal tersebut disebabkan karena turunnya angka konfirmasi positif dan lenggangnya bed ICU yang merawat pasien covid-19.

Momen inilah yang mestinya disambut oleh para pelaku ekonomi untuk menggeliatkan roda usahanya, sehingga ketika nanti status pandemi telah dicabut, sektor perekonomian di Indonesia dapat terus mengalami peningkatan yang berdampak pada terserapnya tenaga kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Kholiq )*

Pandemi Covid-19 tidak saja mengancam kesehatan rakyat, namun juga telah merusak berbagai sendi kehidupan sosial. Namun demikian, masyarakat optimis bahwa Indonesia akan kembali bangkit seiring mulai membaiknya tren pengendalian Covid-19 di tanah air.
Beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami penurunan status PPKM menjadi PPKM level 2, artinya kebijakan tersebut akan mengizinkan pasar dan Mal buka lebih lama, sehingga penurunan level PPKM tersebut merupakan waktu yang tepat untuk bersiap menjalankan kembali roda perekonomian, tentu saja dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.

Setelah terpuruk akibat pandemi Covd-19, sektor perekonomian di Indonesia harus beradaptasi dengan segala tantangan yang menerpa. Meski pandemi Covd-19 memiliki hantaman yang cukup kuat, namun bukan berarti dalam momen pandemi tidak ada peluang baru yang terbuka bagi para pengusaha tak terkecuali pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Tantangan terbesar saat pandemi datang adalah berubahnya sistem penjualan pada industri kreatif global. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak membeli perlengkapan secara langsung, kini saat pandemi ada banyak opsi yang bisa kita lakukan untuk mengirim barang

Beralihnya transaksi secara elektronik rupanya menjadi tantangan, khususnya bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, karena tida semua pelaku industri kreatif melakukan transaksi secara digital. Sehingga diperlukan bimbingan dari pemerintah agar para pelaku UMKM dapat melebarkan sayap pemasaran secara daring. Selain permasalahan ekonomi mikro, poros maritim juga patut mendapatkan perhatian.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyatakan desakan akan perlunya Indonesia dalam membangun dan mengembangkan kekuatan maritim agar pada saatnya Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia didukung dari kalangan pemuda.

Visi Puan antara lain, menenkankan sisi krusial untuk segera bersungguh-sungguh mewujudkan potensi maritim Indonesia Menjadi kekuatan dan keberdayaan aktual tersebut dianggap sebuah momentum penyadaran untuk sesegera mungkin merealisasikan potensi tersebut.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas mencapai 3,25 juta kilometer persegi, dengan 70 persen wilayahnya adalah lautan, Indonesia memiliki beragam sumber daya kelautan. Setidaknya ada sekitar 11 sektor ekonomi kelautan, yang jika dijalankan dengan baik akan mendongkrak perekonomian.

Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan mejadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Salah satu pilar dari poros maritim dunia adalah, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI. Dengan adanya poros maritim, tentu saja diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi saat pandemi karena sektor inilah yang memiliki banyak roda yang bisa digerakkan.

Selain memperkuat poros maritim, kearifan lokal juga dirasa perlu untuk diterapkan, misalnya seperti sosialisasi protokol kesehatan yang dialihbahasakan ke bahasa lokal. Spanduk sosialisasi tersebut tentunya dapat dipasang pada tempat yang strategis. Salah satu kearifan lokal yang bisa diaplikasikan adalah “Jogo Tonggo” atau jaga tetangga, salah satu prinsip dari jogo tonggo adalah gotong royong.

Kondisi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covd-19, tentu tidak dapat keluar masuk rumah, sehingga tetangga yang sehat dan tetangga yang tidak terpapar Covd-19, dapat mengirimkan bahan makanan dengan cara digantungkan di pagar rumah atau diletakkan di depan rumah tanpa harus bertemu dengan pemilik rumah untuk menghindari penularan.

Dengan adanya pembatasan sosial, tentu saja akan mengurangi intensitasnya dalam melakukan perjalanan, salah satunya perjalanan ke pasar untuk berbelanja, sehingga masyarakat di desa harus memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk dijadikan bahan baku makanan.

Covid-19 memang menghantam segala sektor, baik besar ataupun yang kecil, baik kesehatan maupun ekonomi. Sehingga penanganan terhadap pandemi Covd-19 harus bersinergi dan selaras antara penanganan dalam sektor kesehatan dan sektor ekonomi, tentunya dengan tetap menggunakan pendekatan kearifan lokal masyarakat setempat agar sosialisasi terkait protokol kesehatan dapat dipahami dengan mudah.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Agung Wicaksono )*

Beberapa hari ini kasus Covid-19 di Indonesia sedang menurun. Namun masyarakat diingatkan agar tidak terjebak dalam euforia, karena kenyataannya kita masih berada di dalam masa pandemi. Tetaplah disiplin dalam menaati protokol kesehatan dan tidak boleh melepas masker sembarangan.

Pandemi yang telah dilalui hampir 2 tahun ini bagaikan mimpi buruk yang tak berkesudahan, tetapi dalam beberapa ini ada progress positif sehingga kita optimis bisa bebas Corona secepatnya. Pasalnya, jumlah pasien Covid turun drastis. Jika bulan lalu masih 30.000-an pasien per hari maka belakangan turun menjadi ‘hanya’ 4.000 pasien per harinya.

Turunnya pasien Corona amat disyukuri karena bisa ditekan hingga hampir 10% saja dari jumlah awal. Namun Presiden Jokowi berpesan agar kita tidak terlena, karena saat ini masih masa pandemi. Jangan lengah terhadap penyebaran Corona, meski kasus Covid sedang melandai karena PPKM dan program vaksinasi nasional.

Presiden Jokowi menambahkan, meski ada tren positif pada kasus Covid dan jumlah pasien yang sembuh meningkat, jangan memiliki rasa optimis yang berlebihan dan berpuas diri. Penyebabnya karena upaya untuk menekan kasus aktif Corona harus terus dilakukan. Jadi semuanya harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Euforia harus ditiadakan karena jangan sampai lengah sedikitpun. Ketika kasus Covid menurun bukan berarti bisa lepas masker dan melanggar berbagai poin dalam protokol kesehatan, karena bisa saja virus menyebar saat Anda tak pakai masker. Apalagi yang beredar saat ini adalah Corona varian delta yang bis menular saat berdekat-dekatan dengan OTG. Sehingga prokes harus ditaati dengan disiplin.

Protokol kesehatan memang terus dipromosikan dan disempurnakan oleh pemerintah, tak hanya 3M atau 5M tetapi 10M. Paling utama adalah memakai masker dan sayangnya belakangan mulai ada sebagian masyarakat yang ogah-ogahan mengenakannya, dengan berbagai alasan. Ada pula yang memakainya tetapi sering dilepas atau posisinya kurang pas (tidak menutupi hidung).

Padahal pemakaian masker yang kurang pas tidak efektif sama sekali untuk mencegah masuknya droplet yang membawa virus Covid-19. Sehingga kita masih wajib pakai masker, meskipun hanya membeli gula ke warung tetangga. Malah WHO menyarankan untuk mengenakan masker ganda (masker medis dan masker kain) untuk memaksimalkan filtrasi dan mencegah masuknya droplet ke organ pernafasan.

Selain memakai masker, poin lain dalam protokol kesehatan yang sering dilanggar adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Apalagi di bulan yang ramai untuk pesta pernikahan, seperti habis lebaran, habis idul adha, dan akhir tahun. Menikah tidak dilarang tetapi yang tidak boleh adalah resepsi besar-besaran, karena maksimal tamunya 35 orang saja. Itupun harus taat prokes seperti pakai masker dan hidangan diberikan untuk dibawa pulang.

Poin lain dalam prokes yang masih saja dilanggar adalah mengurangi mobilitas. Masih ada saja yang nekat bepergian dan menerabas penyekatan, dan mereka memakai trik khusus. Yakni bepergian di perbatasan saat petugas sedang ganti shift atau sebelum subuh. Ketika pulang dari traveling lalu kena Corona, apakah tidak menangis karena menyesal?
Oleh karena itu kita tetap harus mengingat pesan dari Presiden Jokowi agar waspada dan tidak larut dalam euforia. Saat ini masih pandemi dan jangan menyepelekan protokol kesehatan. Penyebabnya karena hanya dengan prokes dan vaksinasi, kita bisa selamat dari ancaman Corona.

Ingatlah bahwa protokol kesehatan bukanlah belenggu, melainkan cara agar kita semua tidak tertular virus Covid—19. Tetaplah menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan rajin olahraga walau di rumah saja. Jangan lengah dan melepas masker sembarangan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Eko Prasetyo )*

Pekan Olah raga Nasional (PON) XX Papua merupakan bukti Indonesia mampu menggelar kegiatan besar di masa pandemi Covid-19. Masyarakat pun diminta untuk ikut menyukseskan acara tersebut agar berjalan aman dan lancar.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, mengatakan dirinya optimis Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan diselenggarakan pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Zainudin menuturkan, berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur (Wagub) Papua, persiapan penyelenggaraan PON tidak ada masalah dan akan diselenggarakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Optimisme tersebut juga didukung dengan adanya program vaksinasi untuk masyarakat sekitar lokasi penyelenggaraan PON, Menpora menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan sudah berkomitmen untuk membantu proses vaksinasi tersebut. Terkait dengan jadwal PON, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memastikan bahwa penyelenggaraan PON Papua tetap berjalan sesuai jadwal.

Zainudin menuturkan bahwa seluruh pihak tidak perlu khawatir karena pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan vaksinasi atlet, ofisial dan masyarakat sekitar venue pertandingan demi terwujudnya PON XX Papua yang aman. Dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit terkait dengan ketersediaan dan pelaksanaan vaksinasi yang dipastikan dapat terlaksana sebelum PON Papua digelar.

Kemenkes juga akan mempercepat vaksinasi covid-19 di sejumlah kota/kabupaten di Papua. Hal ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan PON XX pada 2-15 Oktober 2021. Sebagai Informasi, PON XX 2021 akan digelar pada 2-5 Oktober 2021. Terdapat 37 cabang dan 10 cabang ekspedisi yang akan dipertandingkan.

Karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, Ketua KONI Marciano Norman meminta agar semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX 2021 harus sudah divaksin. Dirinya juga mengaku optimis, situasi dan kondisi di lokasi penyelenggaraan PON XX 2021 kan kondusif. Adapun lokasi yang dimaksud meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.

Pada kesempatan berbeda, sekretaris komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Kenius Kogoya berharap agar seluruh masyarakat Papua selalu optimis dan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua. Kenius menuturkan, bahwa PON tidak hanya milik pemerintah maupun KONI, akan tetapi juga milik seluruh warga masyarakat yang berada di Papua.

Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak pesimis dan harus optimis bahwa PON harus sukses di Papua. Tidak boleh kita menanggapi hal-hal yang membuat kurang bagus di sini, meskipun pihaknya tahu ada yang terjadi di Papua, tetapi dukungan terhadap event ini harus tetap solid.

Bagi Papua, PON adalah event yang sangat penting, karena event ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi pemerataan pembangunan di Papua hingga pemerataan pembangunan ekonomi di Papua. Karena sukses PON tidak hanya soal sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi saja.

PON XX akan dimeriahkan dengan 37 cabang olahraga, 56 disiplin cabor, 679 nomor pertandingan dan 6.442 atlet. Keseluruhan atlet tersebut diharapkan dapat tampil maksimal demi mengukir rekor baru. Selain itu, multievent paling bergengsi di Indonesia tersebut tidak hanya mengenai kompetisi semata, tetapi juga ajang unjuk gigi bagi atlet asal Bumi Cenderawasih untuk dikenal di dunia internasional.

Sehingga, dengan berbagai masalah maupun keterbatasan yang ada di Papua, bukan berarti Provinsi yang berada di Wilayah Timur Indonesia tersebut minim akan prestasi. Terbukti pada SEA Games 2019, Papua mengirimkan 30 Atletnya yang berjuang di beberapa cabang olahraga unggulan seperti angkat besi dan atletik.

Kepala suku Manuri, Soleman Manuri mengatakan, sebagai bentuk dukungan yang akan dilakukan dalam menyukseskan PON itu, suku Manuri akan menampilkan kearifan lokal berupa kuliner-kuliner lokal, untuk memanjakan mata dan lidah para tamu maupun atlet yang datang dari luar Papua. Untuk itu, Soleman mengajak kepada seluruh orang asli Papua (OAP) agar tidak jadi penonton saja dalam pelaksanaan PON XX, tetapi terlibat dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

PON XX Papua tidak hanya milik pemerintah maupun KONI, akan tetapi juga milik seluruh warga masyarakat yang berada di Papua.

Segala persiapan mulai dari venue, vaksinasi, kepanitiaan hingga dukungan masyarakat, tentu menjadi bukti bahwa Provinsi Papua mampu menyelenggarakan multieven akbar sekelas PON dan Peparnas, tentu saja ini merupakan lompatan besar sekaligus mengukir sejarah dalam hal penyelenggaraan PON di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Muhammad Yasin )*

Masyarakat diharapkan untuk mewaspadai provokasi di masa pandemi Covid-19, termasuk melalui fenomena mural yang tren belakangan ini. Pembuatan mural tersebut dinilai tidak solutif karena hanya membuang-buang biaya dan menciptakan pesimisme rakyat dalam melewati wabah virus Corona.

Pandemi membuat kita memiliki beragam perasaan. Ada yang ikhlas menghadapinya,tetapi ada juga yang negative thinking lalu menyalahkan pemerintah dan presiden. Mereka yang suka marah (biasanya bukan pendukung presiden pada pilpres lalu), melakukan beberapa cara untuk mengekspresikannya.

Di masa pandemi Covid-19, ternyata kita tak hanya berperang melawan virus Covid-19 dan efek negatifnya, tetapi juga provokasi. Mereka yang suka emosi dan menyalahkan keadaan lalu melakukan provokasi agar lebih banyak lagi yang menjadi kroco, sehingga bisa bersama-sama menghujat. Salah satu bentuk provokasi yang belakangan ini dilakukan adalah dengan lukisan mural.

Lukisan mural yang dipotret lalu viral berisi provokasi dan penghujatan terhadap presiden. Meski akhirnya dihapus, tetapi mural tersebut sudah terlanjur populer dan menancap di pikiran masyarakat. Mural, kata sang pembuat, menjadi bentuk kritik pada pemerintah. Namun sayang kritik yang dilayangkan salah karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh dengan provokasi dari mural tersebut, karena buktinya presiden tidak seperti itu. Saat pandemi, apakah beliau tidak ditemukan alias cuek-cuek saja? Faktanya, Presiden Jokowi bisa jadi orang yang paling sedih karena memikirkan nasib rakyatnya, lalu melakukan berbagai cara agar mereka selamat dari ganasnya corona.

Selain itu, apa yang dikatakan oleh mural juga salah besar. Selama ini Presiden Jokowi selalu ada untuk memberi berbagai bantuan terhadap rakyatnya. Untuk mengatasi efek buruk pandemi Covid-19, beliau memberi Bansos, BLT, kartu prakerja, dan berbagai program lain. sehingga rakyat mendapatkan intensif dan bisa survive tanpa bingung harus mencari utang ke mana.
Masyarakat diminta untuk tenang dan tidak perlu memikirkan masalah mural tersebut dengan serius. Jangan malah marah-marah, terprovokasi lalu berpikiran macam-macam, karena hanya menghabiskan energi, waktu, dan juga tenaga. Memang masa pandemi ini banyak orang makin sensitif tetapi sebagai manusia dewasa kita seharusnya tetap stay cool dan tidak mudah tersulut emosi.

Lantas, daripada marah-marah gak jelas dan membuat mural (lalu beresiko dihapus dan ditangkap oleh aparat), bukankah lebih baik bekerja sama untuk mengatasi dampak pandemi? Lagipula membuat mural juga butuh modal yang cukup besar, bisa mencapai jutaan rupiah. Daripada uang tersebut dihamburkan, bukankah lebih baik dijadikan modal usaha dan menjadi pebisnis yang bonafit?

Lupakan saja urusan mural, kritik, dll dan mari singsingkan lengan baju untuk lebih bekerja keras serta berkolaborasi untuk mengatasi efek buruk pandemi. Kalau ada dana lebih, daripada dibelikan cat atau pylox dan dijadikan mural, lebih baik dibelikan sembako dan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini lebih mulia daripada marah-marah via mural, bukan?

Di masa pandemi, kita seharusnya lebih mengasah kepekaan sosial. Misalnya dengan berbagi paket sembako, memberi makan anak yatim-piatu dan fakir miskin, atau melakukan penggalangan dana. Kita juga bisa membuat pelatihan entrepreneur online agar mereka yang pengangguran bisa memulai usaha baru dan bangkit perekonomiannya di masa pandemi.

Waspadalah akan provokasi di masa pandemi dan jangan terpengaruh oleh sekadar mural yang dibuat oleh oknum yang iseng. Penyebabnya karena yang ia tuangkan dalam tembok hanya kritik yang menghancurkan dan samasekali tidak berdasarkan fakta. Daripada memikirkan urusan mural, lebih baik kita bekerja sama untuk mengatasi dampak pandemi dan melakukan bakti sosial.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Abdul Razak )*

Pendukung Rizieq Shihab akan berdemo pada senin, 30 Agustus 2021 guna menuntut pembebasan Rizieq. Masyarakat tentu menentang demonstrasi karena akan menyebabkan kluster baru Covid-19 dan menghambat penanganan Covid-19 nasional.

Rizieq Shihab yang tersangkut kasus kerumunan di masa pandemi dan kebohongan tes swab harus dipenjara selama 4 tahun. Namun lagi-lagi pendukungnya berulah dengan merencanakan unjuk rasa pada tanggal 30 Agustus 2021. Mereka sesumbar akan mengumpulkan massa yang terdiri dari ribuan orang dan menuntut agar Rizieq dibebaskan dari dalam bui.

Rencana pendukung Rizieq tentu ditentang keras karena seseorang tidak bisa dikeluarkan dari dalam penjara, hanya dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh fansnya. Bukan seperti ini peraturan di Indonesia. Jika ada artis yang kena kasus dan pendukungnya berunjuk rasa, lalu ia dibebaskan, maka akan terjadi kekacauan dan ketimpangan sosial. Tidak bisa seenaknya seperti ini.

Saat ada rencana demo maka masyarakat juga jadi heran, apakah para pendukung Rizieq tidak memahami hukum sama sekali? Jika saja mereka rajin membaca buku dan mengerti tentang hukum walaupun sedikit, tentu tidak akan nekat berdemo. Unjuk rasa hanya bagian dari nafsu untuk membebaskan Rizieq, padahal ia seharusnya berada di dalam bui untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Demo seperti ini patut diwaspadai karena bisa saja disusupi oleh provokator yang tidak mempedulikan larangan dari aparat yang sedang berjaga. Jangan berpikir bahwa peserta unjuk rasa hanya emak-emak, karena bisa jadi ada bapak-bapak dan juga pemuda. Para pendemo bisa saja menyerbu dengan beringas dan tak hanya membawa poster, tetapi juga senjata tajam.

Mengapa sampai ada provokator? Penyebabnya karena demo selalu berlangsung dengan panas, dan ketika pendukung Rizieq terbawa emosi, di sanalah penghasut mulai bekerja. Mereka mulai meneriakkan kata-kata agar mereka terbakar amarahnya lalu bisa saja melakukan berbagai tindakan nekat. Tidak hanya membakar ban bekas tetapi bisa juga melempari gedung dengan batu atau bahkan nekat menyerang petugas.

Oleh karena itu aparat dengan sigap akan mengamankan area di sekitar demo, agar para pengunjuk rasa tidak merangsek dan nekat untuk masuk dan mengeluarkan Rizieq Shihab dari dalam ruangan hukumannya. Bisa jadi disiapkan juga kendaraan lapis baja untuk mengamankan dan mencegah kekacauan, serta membatasi pagar dengan kawat berduri. Di jalan menuju penjara juga dipantau agar pendemo dihalau dan membubarkan diri.

Para pendemo harus dibubarkan karena unjuk rasa di masa pandemi dilarang keras oleh aparat, karena berpotensi menyebabkan klaster Corona baru. Penyebabnya karena pasti ada kerumunan dan mustahil ada demo yang tidak membuat banyak orang jadi bersatu. Mereka juga berpotensi untuk melepas masker karena kegerahan saat berunjuk rasa dan makin berpotensi untuk tertular virus Covid-19.

Apa pendemo tidak takut kena Corona pasca unjuk rasa? Bisa jadi ada salah satu atau banyak OTG dari peserta demo dan terjadi penularan virus Covid-19 secara massal. Ketika akhirnya kena Corona dan merasakan sakitnya selama 2 minggu, apa Rizieq Shihab dan keluarganya mau bertanggung jawab untuk biaya pengobatan? Rasanya amat mustahil. Jadi batalkan saja rencana demo ini.

Rencana demo untuk membebaskan Rizieq Shihab dari dalam bui ditentang keras oleh banyak orang karena melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, demo berpotensi membuat klaster Corona baru sehingga amat rawan penularan virus Covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Jelita Chantiqa

Sejumlah negara di dunia akan menghadapi ketidakpastian dari pasca pandemi Covid-19, terlebih tidak mampu mengendalikan wabah pandemic ini, kecuali memutuskan untuk mencegahnya. Sejumlah negara perlu memahami, karena menghadapi dampak pasca pandemic covid-19 membutuhkan pengeluarkan puluhan miliar dollar. Dana sebesar itu hanya dapat digunakan untuk satu tahun. Untuk itu meminta negara di dunia segera melindungi warganya dengan upaya apapun yang dapat dilakukan termasuk menguasai obat dan kebutuhan medis.

Bill Gates, mengatakan pandemi Covid-19 tidak akan menjadi pandemi terakhir di muka bumi, dan pandemi berikutnya jauh lebih berbahaya serta mematikan dibanding dengan Covid-19 saat ini. Diperkirakan manusia tidak akan mampu menghadapinya karena 10 kalli lebih serius. Oleh karena itu, dunia perlu menggandakan investasi dalam riset dan pengembangan.

Pemerintah Arab Saudi, Dr. Abdulfattah bin Sulaiman Mashat yang juga Wakil Menteri Haji dan Umrah mengumumkan bahwa pendaftaran Jemaah tahun 2021/2022 dimulai 9 Agustus 2021 dan 2 juta pengajuan akan diterma setiap bulannya. Disamping itu, mengembangkan mekanisme eksekutif dan menciptakan lingkungan yang aman dan mudah diakses bagi para-Jemaah umrah sepanjang perjalanan mereka mencapai keamanan, keselamatan dan Kesehatan.

Sebelumnya pemerintah Arab Saudi hanya mengijinkan 60.000 jamaah umrah yang terbagi dalam delapan periode, dengan system layanan dan tindakan pencegahan yang terintegrasi. Pembatasan diberlakukan kepada jamaah asal penerbangan dari India, Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Argentina, Brasil, Afrika Selatan dan Lebanon, untuk penerbangan langsung menuju Arab Saudi. Kepada mereka diharuskan transit dan karantina selama 14 hari serta divaksin ulang (Sinovac) sebelum melanjutkan penerbangan menuju Arab Saudi. Selama pandemic, pelaksanaan umrah dibatasi, hanya warga Saudi dan penduduk asing yang tinggal di negara itu yang diizinkan melakukan ibadah di Masjidil Haram dengan kapasitas 30% atau 6.000 per hari.

Fenomena penolakan vaksin yang tersebar di medsos. Jika ada pemaksaan program vaksinasi maka masyarakat wajib metolak, karena vaksinasi diatur didalam WHO Vaksinasi; karena memiliki komorbid (penyakit bawaan akut); dan karena pasal 28G UUD 1945 ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi.”

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satu yang diatur dalam PMK ini menyangkut kriteria warga yang asing (WNA) yang bisa mengikuti vaksinasi Covid-19.

Sebelumnya, dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 diatur bahwa perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional yang sedang bertugas di Indonesia dapat mengikuti pelaksanaan Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.

Pada pasal 10A Ayat (1) Permenkes Nomor 18 Tahun 2021, perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional, warga negara asing dapat mengikuti pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dengan kriteria yaitu warga negara asing yang berumur diatas 60 (enam puluh) tahun ke atas, tenaga pendidik dan kependidikan, dan warga negara asing tertentu; dan untuk Vaksinasi Gotong Royong meliputi karyawan/karyawati yang bekerja di badan hukum/badan usaha yang melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah pusat berencana memberlakukan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat melakukan berbagai kegiatan termasuk perjalanan wisata ke depan. Kartu vaksin ini sebagai syarat untuk melakukan berbagai kegiatan bagi masyarakat serta sebagai syarat masyarakat untuk masuk ke tempat-tempat umum. Aturan prasyarat kartu vaksin untuk berbagai kegiatan dan aktivitas perjalanan ini diharapkan dapat mengubah pola hidup masyarakat, khususnya agar bersemangat mengikuti vaksinasi Covid-19 yang kini digencarkan pemerintah. Pemerinah menargetkan vaksinasi bisa selesai 100 persen pada September 2021. Jadi rata-rata sebulan itu 70 juta vaksin bisa disuntikkan, untuk daerah di Jawa-Bali rata rata per hari 2,3 juta.

Menurut penulis, pandemi Covid-19 yang menelan korban jiwa, berdampak juga perubahan peradaban masyarakat dunia. Namun, keuntungan yang bisa diambil dari kondisi pandemic covid-19, telah mendorong warga masyarakat untuk menggunakan teknologi dengan cara yang lebih efisien.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka Penanggulangan pandemi covid-19. Selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli 2021, berbagai upaya dilakukan salah satunya meningkatkan kemampuan vaksin, pembatasan mobilisasi masyarakat dan peningkatan penerapan protocol kesehatan.

Bagaimanapun juga ada setidaknya dua dampak yang kemungkinan dapat ditimbulkan yaitu pertama, penetapan peraturan pemerintah dalam rangka menekan angka korban pandemic covid-19, melalui program vaksinasi menghadapi perlawanan. Penyebaran berita bahaya vaksin hingga berdalih HAM melalui media social cukup signifikan. Perilaku menentang pemerintah atau anti pemerintah diyakini sebagai hak setiap warga negara mendapatkan rasa aman dan bebas dari ancaman. Warga negara mengalami sesat berpikir karena peredaran pemberitaan di medsos cukup signifikan tanpa pembatasan (control).

Kedua, dalam rangka upaya penanganan dampak pandemic covid-19 yang diduga akan memperburuk keadaan kondisi nasional Indoonesi ke depannya, Pemerintah menargetkan capaian vaksinasi 100 % pada September 2021, tetap akan menghadapi kurang minatnya warga masyarakat melakukan vaksin.

Presiden perlu memerintahkan K/L untuk mengakselerasi kegiatan percepatan target pencapaian vaksinasi nasional melalui koordinasi Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja untuk Optimalisasi Gerakan Vaksinasi Nasional.

*) Penulis adalah pemerhati masalah kebangsaan.

Oleh : Made Prawira )*

Elit buruh kembali memprovokasi para pekerja agar berdemo lagi pada 25 Agustus 2021. Padahal unjuk rasa di masa pandemi jelas terlarang karena mengumpulkan massa yang membuat kerumunan.

Saat pandemi ada banyak sekali kegiatan yang dilarang karena bisa menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan, misalnya konser musik, pertandingan olahraga dengan banyak supporter, dan unjuk rasa. Semuanya tidak boleh dilakukan agar mencegah penularan corona. Sehingga masyarakat paham akan bahayanya dan meniadakan aktivitas-aktivitas tersebut untuk sementara.

Namun sayangnya para elit buruh tetap nekat akan mengadakan demo pada tanggal 25 Agustus 2021. KSPI mengajak para buruh dari 1.000 pabrik untuk berunjuk rasa, dalam rangka mengawal sidang lanjutan uji formal UU Cipta Kerja di Mahkamah Agung. Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim bahwa demo akan diadakan di setidaknya 24 provinsi di Indonesia.

Said Iqbal melanjutkan, demo akan diadakan diluar pabrik tetapi tidak keluar dari lingkungan perusahaan. Nantinya para buruh akan mengibarkan bendera merah putih, memasang spanduk, dan membacakan 3 tuntutan, di antaranya menolak UU Cipta Kerja terutama pada klaster ketenagakerjaan. Selain itu mereka juga menuntut pengurangan penularan corona dan angka kematian buruh.

Kita patut menolak provokasi KSPI dan jangan mau jika diajak berdemo, walau ‘hanya’ dilakukan di lingkungan perusahaan. Pasalnya walau lingkungannya dekat tetapi prediksi yang berdemo sampai 50 orang sehingga tetap berpotensi membuat kerumunan dan klaster corona baru. Padahal itu jelas melanggar protokol kesehatan dan akan langsung dibubarkan oleh aparat.

Kerumunan jelas langsung dibubarkan karena bisa membuat klaster corona baru. Menyampaikan aspirasi tidak dilarang karena Indonesia adalah negara demokrasi tetapi harap dipahami bahwa unjuk rasa bisa mengumpulkan banyak orang, sehingga yang dilarang adalah kerumunannya, bukan penyampaian pendapatnya. Aparat tidak memerangus demokrasi tetapi hanya menegakkan peraturan untuk anti demo saat pandemi.

Apalagi demo akan diadakan di 24 provinsi di Indonesia sehingga KSPI tidak bisa mengontrol langsung satu per satu. Apakah mereka bisa menjamin unjuk rasa tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan? Jika banyak buruh yang memakai masker maka apakah dikenakan dengan baik atau malah dilepas karena kegerahan atau ingin berorasi sehingga suaranya lebih keras?
Para buruh diharap tenang dan jangan terpengaruh untuk ajakan berdemo, daripada nekat lalu tertular corona. Jika sudah terinfeksi oleh virus covid-19 maka mereka sendiri yang rugi karena harus cuti selama 2 minggu, dan ketika izin cuti tidk diberikan oleh pabrik maka bisa dianggap mengundurkan diri. Demo selama 3 jam bisa berpotensi melepaskan mata pencaharian, sungguh menyedihkan.

Jika para buruh benar terinfeksi virus covid-19 pasca berdemo, akankan KSPI bertanggung jawab? Belum tentu mereka mau memberi bantuan untuk biaya pengobatan dan pembelian vitamin, karena mereka adalah organisasi non-profit. Jadi jangan tersulut emosi dan ikut berdemo daripada berpotensi sakit parah dan akhirnya kehilangan nyawa, apalagi corona varian delta lebih ganas dan menular 2 kali lebih cepat di kerumunan orang.

Hentikan saja rencana demo besar-besaran karena bisa menyebabkan kerumunan massa dan lebih baik mengajukan cuti kerja agar tidak terpaksa melakukan unjuk rasa. Demo saat pandemi jelas dibubarkan, di manapun akan diadakan, karena sudah menjadi tugas aparat untuk menghalau kerumunan massa. Sayangilah nyawa Anda yang hanya satu-satunya dan unjuk rasa hanya berujung pada kelelahan dan potensi kena corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini