Sekitar 1.000 pelajar yang usia 12-18 tahun terlihat antusias mengikuti vaksinasi di SMP Negeri 5 Jalan Dadali, Kota Bogor, Sabtu (31/7/2021). Melalui vaksinasi tersebut para siswa berharap bisa cepat belajar dengan sistem tatap muka.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto didampingi Kadisdik Kota Bogor Hanafi dan Kadinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno memantau langsung pelaksanaan vaksinasi pelajar tersebut. Dalam kesempatan itu, Bima Arya mengatakan bahwa fokus pemberian vaksinasi adalah untuk anak-anak usia di atas 12 tahun

“Hari ini dalam rangka Hari Anak Nasional, fokus pemberian vaksin untuk anak-anak usia di atas 12 tahun. Di tempat ini 1.000 siswa (divaksinasi), ada juga anak-anak dari madrasah, gitu,” ujar Bima

Ditempat terpisah, peneliti kebijakan publik dari Makara Strategic Insight, Andre Priyanto, S.Sos.,M.Si.,M.A, mengatakan bahwa berbagai kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh pemerintah pusat didalam penanganan pandemi covid-19 sudah sesuai. Mulai dari prokes 5M, PPKM darurat, PPKM level 3&4, vaksinasi pelajar, hingga vaksinasi door to door. Kebijakan-kebijakan tersebut telah terbukti berhasil menekan tingkat BOR diberbagai rumah sakit.

“Berbagai kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh pemerintah pusat didalam penanganan pandemi covid-19 sudah sesuai. Mulai dari prokes 5M, PPKM darurat, PPKM level 3&4, vaksinasi pelajar, hingga vaksinasi door to door. Kebijakan-kebijakan tersebut telah terbukti berhasil menekan tingkat BOR diberbagai rumah sakit”, ujar Andre.

Komunitas Generasi Literasi Terbit (GESIT) merupakan komunitas warganet milenial yang terdiri dari YouTuber, blogger, vlogger, dan konten kreator dari berbagai wilayah Indonesia yang terus konsisten meliterasi pegiat media sosial fan milenial , seperti ssat ini dengan mengajak dan mengingatkan masyarakat Indonesia agar waspada terhadap penyebaran mutasi Covid-19 melalui penerapan disiplin Prokes 5M dan melaksanakan vaksinasi guna cegah gelimbang kedua pandemi Covid-19.

Ketua GESIT Anggara Purissta mengajak warganet dan generasi milenial mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan melakukan vaksinasi dan disiplin Prokes 5M Dalam rangka Cegah Gelombang Kedua mutasi Covid-19.

“Jangan sampai gelombang kedua yang terjadi di India yang berpotensi lebih mengkhawatirkan dampaknya, juga terjadi di Indonesia. Protokol kesehatan yang selama ini dilaksanakan perlu dijaga, bahkan ditingkatkan. Lakukan vaksinasi jika tiba gilirannya dan laksanakan prokes 5M; memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi” Ujar Anggara.

Selain itu, Komunitas GESIT mengimbau dan mengajak semua khalayak  khususnya  seluruh elemen warganet agar melawan konten hoaks dan provokatif serta mendukung pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Bersama kita melawan Hoaks dan Konten provokatif seputar penanganan pandemi covid-19 oleh pemerintah demi Indonesia yang lebih sehat dan kuat” Tambah Anggara.

Sebelumnya sepanjang bulan Mei ini Komunitas GESIT terus  melakukan kampanye aksi  penyebaran konten informasi positif terkait penyebaran mutasi covid-19 agar masyarakat dapat mencegah dan mengantisipasinya dengan lakukan vaksinasi dan disiplin Prokes 5M serta didukung dengan  deklarasi online  warganet dari  berbagai daerah tentang ajakan mensukseskan penanganan pandemi covid-19 oleh pemerintah, yang isi deklarasinya diantaranya:

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan melakukan vaksinasi dan disiplin Prokes 5M dalam rangka Cegah Gelombang Kedua Covid-19.

Ketiga , Siap berkontribusi mengedukasi dan menginformasikan masyarakat akan pencegahan dan bahaya gelombang kedua mutasi virus Covid-19 demi suksesnya penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

Oleh: Achmad Faisal

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 telah berdampak pada krisis multidimensi. Sektor perekonomian menjadi sektor yang terpukul akibat pagebluk ini. Beruntung pemerintah dengan sigap mengeluarkan kebijakan ekonomi yang cepat dan terukur dalam menghadapi pandemi Covid-19.  Kebijakan itu membawa tren pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejak kuartal II-IV 2020.

Terbaru, pemerintah mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan besaran Rp699,43 triliun. Dana PEN 2021 ini meningkat dari alokasi sebelumnya sejumlah Rp695,2 triliun atau meningkat 20,63 persen dari realisasi anggaran PEN 2020. Kenaikan anggaran PEN diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional terutama mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2021.

Secara spesifik, pemerintah mengalokasi anggaran PEN 2021 untuk lima bidang. Bidang itu adalah kesehatan Rp176,3 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, program prioritas Rp125,1 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dan insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun.

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan meneruskan program bantuan sosial tahun 2020 ke 2021. Menurut Presiden, program bansos membantu masyarakat lapisan bawah dalam pemenuhan kebutuhan dan daya beli masyarakat.

Agar lebih efektif, program bansos dilengkapi dengan pembukaan lapangan kerja berkelanjutan. Perluasan kesempatan kerja berkelanjutan tersebut dapat dilakukan pelaku usaha, diantaranya UMKMN. Untuk itu, pemerintah memberi bantuan kepada pelaku UMKM di penjuru negeri. 

Tujuan dari pemberian bantuan yaitu agar UMKM dapat berproduksi kembali secara maksimal dan memberikan prioritas belanja pemerintah untuk produk-produk dalam negeri serta membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi baru dan kebangkitan usaha-usaha skala besar.

Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), realisasi program PEN hingga akhir 2020 mencapai Rp579,8 triliun. Angka ini setara dengan 83,4 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun. 

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menuturkan, secara umum PEN optimal dalam mendorong perekonomian. Hal itu bukan omong kosong. Sebab berdasarkan beberapa survei, yaitu Indonesia High Frequency, World Bank, dan lainnya menyebutkan program perlindungan sosial yang terdapat di anggaran PEN mampu membantu daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi. 

Dana PEN juga berhasil membuat cakupan perlindungan sosial dan targeting menjadi lebih baik. Sementara untuk sektor UMKM, intervensi mampu membuat mayoritas UMKM bertahan.

Kunta mengatakan, dana PEN terserap 100 persen di klaster UMKM dan pembiayaan korporasi. Sektor UMKM menyerap anggaran Rp112,44 triliun atau 96,7 persen dari pagu. Sementara sektor pembiayaan korporasi, dana PEN dipergunakan untuk mengatasi problem manajemen arus kas, restrukturisasi, konsolidasi utang, serta menyediakan modal kerja bagi perusahaan nasional. Sementara itu Program Pembiayaan Investasi kepada Koperasi terealisasi Rp1,29 Triliun, dan Program Banpres Pelaku Usaha Mikro mencapai Rp28,80 Triliun.

Seluruh kebijakan ekonomi pemerintah tersebut berhasil  membawa perekonomian Indonesia dari masa sulit. Bank Indonesia mencatat, perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 4,1 persen hingga 5,1 persen. Inflasi juga terjaga di bawah 2 persen. Data lainnya, perbankan Indonesia sangat kuat, likuiditas melimpah, dan tren suku bungan yang terus mengalami penurunan.

Perkembangan ini tentu sangat membanggakan. Saya optimistis jika pemulihan ekonomi nasional yang terpengaruh pandemi Covid-19 segera terwujud. Dengan demikian, Indonesia dapat bangkit kembali dengan perekonomian yang lebih sehat.)*Penulis adalah mantan jurnalis

Oleh Danisha Nadia )*

Pandemi Covid-19 tidak saja mengancam keselamatan rakyat, namun juga menciptakan instabilitas perekonomian. Pemerintah pun terus genca menangani Pandemi Covid-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagai solusi kebangkitan bangsa.

            Sejak kasus pertama Covid-19 terdeteksi pada bulan maret 2020 Indonesia, berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami stagnansi secara bertahap di beberapa wilayah di Indonesia. Dampak yang dihasilkan akibat pandemi Covid-19 ini benar-benar luar biasa terasa di hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari Kesehatan, Sosial, Pendidikan, juga Ekonomi sebagai titik vital roda kehidupan masyarakat sebuah negara. Layaknya efek domino, ketika pandemi Covid-19 hadir, seketika itu pula kesehatan masyarakat terganggu dan menyebabkan krisis kesehatan karena obat dan vaksin belum ditemukan. Dampak Kesehatan ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang mengalami pembatasan secara ketat agar upaya flattening the curve (pelandaian kurva) cepatnya penularan dapat teratasi. Pembatasan-pembatasan lingkungan pendidikan, pekerjaan, bahkan perdagangan baik makro maupun mikro jelas menganggu sektor utama lainnya yaitu ekonomi.

            Dampak yang paling terasa di sektor ekonomi adalah produksi dan konsumsi terganggu yang mengakibatkan tidak stabilnya permintaan barang/jasa terhadap penjualan. Hal tersebut juga berdampak pada investasi yang menurun baik nasional maupun internasional, sektor pariwisata terganggu, juga impor-ekspor barang yang akhirnya melemahkan ekonomi nasional. Stagnansi secara tajam ekonomi nasional ini jelas sangat mempengaruhi turunnya investor confidencedan mengakibatkan mundurnya beberapa investor yang dimiliki tanah air. Seberapa lama bangsa Indonesia mampu menahan gempuran pandemi ini? Jelas waktu yang dibutuhkan tidak akan singkat apalagi jika seluruh masyarakat Indonesia tidak bahu membahu untuk keluar dari permasalahan ini.

            Kerja-kerja kolektif sangat dibutuhkan pada seluruh unsur masyarakat Indonesia untuk keluar dari permasalahan pandemi ini mulai dari Pemerintah/Pejabat publik serta instansi dibawahnya, Pelajar/Mahasiswa, Media, Pengusaha, Komunitas/Organisasi yang ada, pelaku ekonomi, dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Pemerintah dapat membuat regulasi yang memulihkan sisi demand ekonomi dengan cara menjaga konsumsi publik dan melakukan penguatan subsidi, juga pengadaaan bansos untuk masyarakat Pra-sejahtera. Adakan tambahan kartu pra-kerja, bebaskan tarif listrik, tambahkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll). Hal ini dilakukan untuk melakukan percepatan perputaran ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Berbagai upaya regulasi juga harus mulai ditekan untuk melakukan pendorongan maksimal dalam investasi, hal ini dapat dilakukan dengan cara diadakannya insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai. Selanjutnya adalah berikan berbagai kelonggaran persyaratan kredit/pembiayaan/pendanaan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan berikan keringanan pembayaran bagi UMKM. Terakhir dapat juga dengan menggencarkan ekspor-impor barang di wilayah tanah air. Hal ini dilakukan untuk melakukan percepatan proses ekspor-impor untuk Reputable Traders(perusahaan yang memiliki kepatuhan tinggi pada Undang-Undang dan ketentuan berlaku.) dan peningkatan serta percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem/NLE (suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Prinsip pengambilan kebijakan, dan Modalitas Program Pemulihan Ekonomi, dijelaskan bahwa untuk melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu dilakukan beberapa hal diantaranya adalah dukungan untuk dunia usaha seperti UMKM, BUMN, dan Korporasi/Perusahaan.

Melalui subsidi bunga 34,15 T untuk penerima bantuan 60,66 juta rekening yang alokasinya sebagai berikut: Rp27,26T melalui: BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan Penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk Usaha Mikro dan Kecil sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, serta Usaha Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Lalu Rp6,40T melalui: KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga untuk KUR, UMi, Mekaar, dan pegadaian selama 6 bulan. Dan terakhir Rp0,49T melalui: Online, Operasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda Relaksasi diberikan subsidi Bunga 6% selama 6 bulan. 

Beberapa cara diatas dilakukan secara maksimal oleh pemerintah semata-mata untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Jika skenario regulasi yang dilakukan pemerintah berhasil dalam implementasinya, maka bukan tidak mungkin bahwa bangsa Indonesia akan bangkit baik dari keterpurukan ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan juga Kesehatan dan pandemi Covid-19 dapat kita hadapi bersama. Langkah selanjutnya adalah dukungan publik/masyarakat dapat upaya suksesi pemulihan ekonomi nasional ini, karena berbagai upaya terbaik pemerintah jika tidak ada partisipasi dan dukungan masyarakat akan menjadi usaha yang sia-sia. Berbagai elemen masyarakat mulai dari media, pengusaha, pelajar/mahasiswa, dan berbagai komunitas/organisasi yang ada harus senantiasa mengupayakan yang terbaik bagi pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Cara paling sederhana adalah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai membiasakan diri dengan aktivitas kehidupan yang senantiasa cepat berubah menuju digitalisasi mulai dari pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai hiburan.

)* Penulis adalah Mahasiswi Ekonomi UNPAS Bandung

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa pegawai ATR/BPN dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik pada periode 6 Mei sampai 17 Mei 2021. “Kita belum terbebas dari pandemi Covid-19. Larangan mudik ini tentunya diambil dengan pertimbangan matang oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran Covid-19,” ujarnya, Jumat (7/5).

Namun, kata dia, pelarangan bepergian keluar daerah ini dikecualikan apabila pegawai melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting. Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Ingatkan Pekerja Patuhi Larangan Mudik Lebaran Selain itu, kata dia, harus terlebih dahulu memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat eselon II atau kepala kantor satuan kerja.

Senadaa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik lebaran 2021. Larang itu berlaku dari 6 Mei-17 Mei 2021, yang dituangkan dalam surat Edaran Nomor 440/40120, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 27 April 2021.

Bagi ASN yang melanggar akan mendapat sanksi tegas sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK serta dengan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sekda Sleman, Harda Kiswaya mengatakan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 bagi ASN ini mengacu Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Oleh : Aldia Putra )*

Masyarakat harus rela menunda mudik tahun ini karena masih dalam kungkungan pandemi. Jangan nekat pulang kampung karena akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, karena terkena resiko besar untuk kena corona. Sabarlah dan berlebaran di rumah, dan jangan malah mudik sembunyi-sembunyi.

Kita telah setahun melewati masa pandemi dan sayangnya pasien corona masih banyak. Oleh karena itu, pemerintah dengan tegas melarang mudik lebaran pada tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Tak hanya PNS, anggota TNI dan Polri, tetapi juga seluruh masyarakat dilarang keras untuk pulang kampung. Selain itu, cuti lebaran hanya diberikan selama 2 hari.

Dokter Wiku Adisasmito, juru bicara Tim Satgas Covid menyatakan bahwa pelarangan mudik karena melihat dari beberapa bulan ke belakang. Saat ada libur panjang yang berdekatan (long weekend), kasus corona langsung melonjak. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik, demi keselamatan banyak orang.

Pelarangan ini harap dimengerti oleh masyarakat. Memang pada awalnya ada yang kecewa karena gagal mudik untuk kedua kalinya. Namun alangkah lebih baik untuk menahan diri. Karena mudik akan membuat mobilitas masyarakat naik drastis. Sedangkan hal ini akan memicu naiknya jumlah pasien corona, dan masa pandemi akan lebih lama dilalui.

Menurut data dari Tim Satgas Covid-19, per 11 april 2021 pasien corona di Indonesia masih 4.127 orang per hari. Sehingga total jumlah pasien 1,5 juta orang. Jumlah pasien sebanyak ini tentu mengkhawatirkan. Lagipula, kita tentu tidak mau jadi pasien selanjutnya, bukan? Ketika daya tahan tubuh turun dan darah mengental, maka resiko kematian karena corona akan mengancam.

Kalaupun tidak kena corona saat itu juga, maka pemudik beresiko membawa virus ke kampung halaman. Apakah kita tega menularkannya ke orang tua yang sudah tua di desa, lalu mereka sakit karena kena corona? Jawabannya tentu tidak. Kita harus memahami bahwa pelarangan ini bukan hanya demi keselamatan sendiri, tetapi untuk kesehatan bersama.

Dokter Riris Andono Ahmad, Epidemiolog dari UGM menyatakan bahwa pelarangan mudik karena banyak yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dalam artian, memang orang Indonesia masih banyak yang malas pakai masker dan menaati protokol kesehatan lainnya. Sehingga lebih baik mudik dilarang, daripada ada serangan covid gelombang kedua.

Contoh dari longgarnya penerapan protokol kesehatan saat perjalanan jauh misalnya adalah hanya memakai masker ketika ada petugas, tetapi setelah itu dilepas. Jumlah orang juga tak dibatasi sehingga berdesak-desakan, padahal seharusnya kapasitas maksimal penumpang adalah 50%. Sehingga ditakutkan mereka akan membentuk klaster corona baru.

Selain itu, ketika ada masyarakat yang nekat mudik, virus covid-19 bisa mengintai saat beristirahat di rest area. Kebanyakan mereka numpang ke kamar kecil lalu selonjoran sambil makan bekal. Saat itu masker pasti dibuka dan ada resiko penularan dari orang lain di sana. Karena menurut penelitian WHO, corona bisa menular lewat udara yang kotor, seperti di rest area yang ramai.

Oleh karena itu, lebih baik kita menuruti pemerintah dan tidak mudik tahun ini. Daripada saat sampai di kampung halaman malah harus isolasi mandiri dan terkapaar karena kena gejala corona, serta tidak bisa menikmati indahnya lebaran. Sabarlah dan tunggu sampai pandemi benar-benar selesai.Jangan malah nekat pulang kampung dan mencari jalan tikus, karena ada banyak petugas yang berjaga untuk menghalau. Begitu juga dengan rute via udara, hampir semua maskapai tidak beroperasi untuk mendukung pelarangan mudik. Tidak pulang kampung bukan berarti tidak lebaran, karena kita bisa salat ied di masjid mana saja.

Oleh : Putu Prawira )*

Sejak Covid-19 menjadi pandemi, sektor lapangan kerja adalah salah satu yang paling terdampak sehingga banyak pekerja maupun karyawan yang dirumahkan, angka pengangguran-pun meningkat seiring kebijakan PSBB. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat menyerap tenaga kerja utamanya saat pandemi belum berakhir, seperti UU Cipta Kerja.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dapat membantu mengurangi dampak negatif Covid-19, utamanya di sektor lapangan kerja. Airlangga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 jangka pendek dan breakform struktural di jangka panjang.

            Sebagai pemain sentral dalam perekonomian Indonesia, kata dia, pemerintah memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan insentif, serta pembiayaan bagi pelaku UMKM.

            Ia juga menjelaskan tentang manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM, antara lain kemudahan untuk melakukan perizinan usaha dengan hanya proses pendaftaran, memperoleh sertifikat halal secara gratis dan pendirian perusahaan atau PT bisa didirikan dengan satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri.

            Selain itu melalui Online Single Submission (OSS) yang ditargetkan akan diimplementasikan pada Juli 2021 akan mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan usaha.

            Usaha pemerintah lainnya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, tambah Menko Airlangga Hartarto, dengan mengesahkan berbagai regulasi turunan tentang ketenagakerjaan serta membentuk Indonesia Investement Authority (INA).

            Pemerintah telah membentuk INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah juga telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon mitra strategis.

            Menko Airlangga menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 60 triliun sebagai modal INA untuk merealisasikan kegiatannya.

            Dirinya mengungkapkan bahwa di awal tahun 2020, telah dialokasikan modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 dipersiapkan tambahan sebesar Rp 60 triliun dan diharapkan kuartal pertama, Indonesia Investment Authority bisa merealisasikan kegiatan ini.

            Melalui berbagai upaya tersebut Menko Airlangga merasa optimis bahwa tahun 2021 akan menjadi titik balik dari permasalahan akibat pandemi dan mengharapkan partisipasi dari para stakeholder untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang telah dipersiapkan dapat dioperasionalisasikan secara optimal.

            Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja keras dalam menyusun UU Cipta Kerja untuk memperluas lapangan pekerjaan.

            Hal ini seiring dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang bakal mendatangkan investasi yang banyak di Indonesia.

            Sebelum UU Cipta Kerja dirumuskan, pemerintah juga telah mengidentifikasi aturan-aturan yang berkaitan dengan kewenangan dan kemudahan dalam perizinan.

            Pasalnya dalam hal kewenangan, selalu ditemukan kendala dalam proses perizinan. Tumpang tindih wewenang dari tingkatan presiden, kementerian dan lembaga, sektor industri, hingga pemerintah daerah yang menjadi faktor penghambat investasi dan harus diurai.

            Jika peraturan ini diringkas dan investasi di Indonesia berkembang, maka bisa dipastikan lapangan pekerjaan akan terbuka.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Rahmat Soekarno mengatakan, UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan sebuah produk hukum yang sangat baik khususnya dalam upaya membuka peluang usaha bagi masyarakat. 

            Oleh karena itu, hal ini harusnya mendapatka dukungan oleh segenap kalangan. Karena dari semua produk, UU Cipta Kerja sangat baik untuk membuka peluang kerja pada masyarakat.

            Menurut Rahmat pada masa pandemi Covid-19 Indonesia sedang melakukan upaya perbaikan ekonomi akibat hantaman krisis kesehatan yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Pada semester awal tahun 2021, terdapat target-target pertumbuhan yang hendak dicapai oleh pemerintah.

            Dirinya berujar, pada semester awal tahun 2021 Indonesia akan melakukan perbaikan ekonomi, di semester kedua diprediksi ekonomi Indonesia akan kembali normal dengan rata-rata pertumbuhan 5% seperti biasanya. Oleh karena itu upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi melalui implementasi UU Cipta Kerja harus didukung bersama.

            Dampak Negatif Pandemi Covid-19 memerlukan strategi dalam menanganinya, salah satunya adalah dengan menetapkan regulasi strategis agar tercipta lapangan kerja, sehingga para karyawan ataupun pekerja yang kehilangan pekerjaannya, agar  tetap mendapatkan penghasilan. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA – Setahun sudah pandemi Covid-19 mewabah Indonesia dan global berdampak pada semua sektor terutama ekonomi.

Sebagai pondasi negara maju, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan mendongkrak perekonomian adalah pentingnya pembangunan infrastruktur.

Terlebih dalam empat tahun terakhir ini, pemerintah fokus membangun berbagai infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

“Infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan pelabuhan dan airport. Akan tetapi Infrastruktur bidang kesehatan, digital dan ketahanan pangan ditengah pandemi Covid-19 yang mampu membawa kita untuk berkompetisi dan menang bersaing dengan negara lain,” ujar Saiful, pelaku bisnis dan ekonomi dalam ‘Ngobrol Cerdas’ dengan tema ‘Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Ditengah Pandemi Covid-19’ di Radio Muara Jakarta, Senin (22/3/2021).

Saiful menyampaikan, setiap negara maju pasti memiliki infrastruktur yang baik. Karena itu, pemerintah sudah membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dll.

“Pembangunan infrastruktur tersebut tentu akan mempermudah masyarakat dalam beraktivitas ditengah pandemi Covid-19 ini,” kata Saiful.

Ditempat yang sama Inggar Saputra, Akademisi Universitas Jakarta menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah bagian dari sila ke lima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Seberapa penting pembangunan infrastruktur saat ini, tentu sangat penting sebagai konektivitas antar daerah, yang tadinya ke Jakarta dari Cirebon misal memakan waktu 5 jam sekarang bisa dipersingkat. Kemudian peran penting lainnya adalah sebagai tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujar Inggar.

Inggar menilai apa yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur sudah sangat merata dan tidak lagi jawa sentris.

Politisi Golkar, Camelia Panduwinata Lubis mengaku sepakat bahwa dimasa pemerintahan Joko Widodo bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi jawa sentris.

“Sepakat ya artinya sejak kepemimpinan beliau seluruh wilayah Indonesia merata pembangunannya, Kalimantan, Papua, Sumatera tidak lagi fokus di Jawa saja,” terang Camel.

Artinya kata Camel yang juga pedangdut ini, pentingnya pembangunan infrastruktur adalah tidak lain dalam mendorong pemulihan ekonomi terutama ditengah pandemi. Demikian Camel.[]

Oleh: Ricky Sutarmadji (Warganet Kota Cirebon)

Sektor industri baik formal maupun informal sedang menunjukkan degradasi perekonomian yang sangat signifikan. Sulitnya mendapatkan bahan baku hingga susahnya mengekspor barang menjadikan perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya di tengah pandemi Covid-19. Tentu masyarakat membutuhkan gebrakan baru untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi bersama atas dampak pandemi Covid-19.

Masyarakat pun meyakini Rancangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mampu menyelamatkan perekonomian besar-besaran. Sebab, baru saja UU Cipta Kerja disahkan, data BKPM menyebutkan sudah ada antrean 153 perusahaan dari luar negeri yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka berniat membangun usahanya di Tanah Air, sehingga diyakini mampu menghasilkan lapangan pekerjaan luas maupun mendongkrak perekonomian nasional. 

Kalau pengusaha asing berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia, yang akan mendapat manfaat adalah masyarakat juga. Lapangan pekerjaan terbuka dan serapan tenaga kerja akan tinggi. Setidaknya ada transfer pengetahuan dan keterampilan saat para pekerja bekerja di sebuah perusahaan atau industri. 

Namun demikian, UU Cipta Kerja tidak melulu memudahkan investasi asing. Hal itu hanya sebagian kecil saja dari seluruh rebirokratisasi yang dijalankan pemerintah. Perubahan paling kentara adalah mudahnya semua WNI membuat atau membangun usaha. Kita tidak lagi harus pusing dengan beban administrasi yang segunung. 

Di tengah Pandemi Covid-19, pemerintah telah mengimbau kepada para pengusaha untuk tidak mem-PHK karyawannya, namun statistik PHK berkata lain. Pemerintah mencatat, pekerja formal yang mengalami PHK sebanyak 375.165 orang sedangkan yang dirumahkan mencapai 1.032.960 orang. Sedangkan pekerja informal yang terdampak mencapai 314.833 orang. Sehingga, total sekitar 1.722.958 pekerja terdampak pandemi Covid-19. Belum lagi pekerja-pekerja yang tidak terdata, pastinya lebih banyak lagi yang mengalami efek negatif pandemi ini. 

Kita semua berharap agar setelah pandemi berakhir, akan ada suatu titik balik agar perekonomian Indonesia dapat kembali normal. Para pekerja yang terdampak PHK dapat bekerja kembali dan semakin banyak pula angkatan kerja yang terserap di dunia industri. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah formulasi yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia saat pandemi Covid-19. Formulasi tersebut bernama UU Cipta Kerja. 

UU Cipta Kerja dapat menjadi titik balik dari perekonomian Indonesia yang saat ini tengah diuji oleh pandemi Covid-19. UU Cipta Kerja tersebut akan mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang sebagai wujud ikhtiar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi dan UMKM. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja baru yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah membuka maupun mengembangkan bisnis dan akan lebih banyak lapangan kerja baru yang tercipta. 

Selain menguntungkan pekerja, UU Cipta Kerja juga menguntungan sektor usaha kecil dan menengah

UU Cipta kerja memang didesain pemerintah untuk meringankan beban pengusaha kecil, karena ada beberapa pasal dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dapat mengubah nasib mereka menjadi lebih baik lagi di masa depan. 

Pada pasal 91 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan lebih mudah. Jika sebelumnya pengusaha harus datang mengurus langsung ke Dinas Perizinan dan melewati birokrasi yang berliku-liku, maka saat ini bisa didaftarkan via online. Dengan syarat hanya melampirkan surat izin usaha dari Ketua RT serta KTP yang masih berlaku. 

Pengusaha kecil seperti pelaku bisnis UMKM haruslah menjadi bagian dari supply chain yang besar. Keberpihakan terhadap industrial estate, misalnya keberpihakan dimana harus tersedia fasilitas dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM.

UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan terlebih saat terjadi pandemi sekarang ini. Sekarang saatnya bersama mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian nasional, utamanya di tengah kondisi pandemi lewat penerapan UU Cipta Kerja.

Oleh : Dendy Rahmat )*

Saat pandemi, sektor ekonomi dihantam telak oleh serangan corona. Daya beli masyarakat menurun drastis karena usaha mereka sepi atau jika ada yang jadi karyawan, gajinya dipotong oleh perusahaan. Untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, maka diresmikan UU Cipta Kerja, yang akan merombak birokrasi dan memudahkan perizinan.

Pandemi covid-19 melemahkan sektor perekonomian di indonesia. Tak hanya pengusaha UMKM yang terkena getahnya, namun juga pengusaha kelas atas. Mereka berusaha keras untuk survive di tengah pandemi yang menyesakkan dada, agar bisnisnya tidak ditutup karena omzet menurun.

Menurunnya omzet pebisnis bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, karena tulang punggung finansial negara adalah UMKM. Oleh karena itu, pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, untuk memulihkan sektor ekonomi di negeri ini. Karena UU ini mempersingkat birokrasi dan mempermudah pengurusan izin usaha.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pandemi memang menyulitkan, tapi juga membuka peluang. Dengan catatan, kita bisa lebih cepat dan efisien dibandingkan negara lain. Dalam artian, UU Cipta Kerja yang mempercepat perizinan dan mengefisienkan birokrasi, akan membawa Indonesia dari kesuraman saat pandemi.

Untuk memulihkan ekonomi, kuncinya adalah efisiensi birokrasi. Karena kita tidak lagi butuh pengurusan izin yang bertele-tele. Jika bisa dipercepat, mengapa harus lambat? Ketika izin usaha bisa diurus hanya dalam 7 hari, maka pengusaha, khususnya UMKM, akan bahagia. Karena menghemat waktu dan biaya.

Setelah izin usaha didapat maka pengusaha akan memiliki legalitas yang bisa dijadikan salah satu syarat untuk meminta pinjaman ke Bank. Dengan begitu, ia bisa memperbesar usahanya dan tidak jadi bangkrut. Karena bisa memproduksi lagi dan batal merumahkan karyawan, berkat tambahan modal tersebut.

Jika pengusaha sudah punya legalitas yang diakui negara, maka ia bisa mengekspor produknya dengan mudah. Penyebabnya karena klien dari luar negeri meminta syarat pengusaha harus punya izin resmi. Jika ekspor barang lancar, maka bisnis UMKM akan maju dan perlahan meningkat jadi kelas kakap.

Saat bisnis UMKM bangkit lagi maka perekonomian negara juga meningkat. Karena kebanyakan pengusaha di Indonesia adalah yang masih berstatus kecil dan menengah. Sehingga mereka ditolong pemerintah, agar bisa melanjutkan bisnis dan menggerakkan roda perekonomian negara bersama-sama.

Ketika UMKM maju maka akan berdampak pula pada pegawai. Mereka tak jadi di-PHK, karena usaha tersebut batal ditutup, namun diteruskan lagi. Para pegawai akan tetap menerima gaji dan daya beli masyarakat tidak jadi menurun. Sehingga pasar akan selalu ramai dan ekonomi negara masih stabil.

Selain mempermudah perizinan, UU Cipta Kerja juga diberi pendampingan oleh pemerintah. Metiana Indrasari, akademisi dari Universitas Dr Soetomo menyatakan bahwa dalam pasal-pasal UU ini, UMKM mendapat fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, serta sistem keuangan.

Pendampingan hukum akan membuat pengusaha merasa aman, karena dilindungi oleh negara. Mereka yang masih awam dan belum bisa menyewa jasa pengacara, akan ditolong oleh pendampingan tersebut. Sehingga pebisnis UMKM tenang, karena didampingi oleh seorang ahli hukum.

Mungkin masyarakat masih heran mengapa untuk memulihkan ekonomi, caranya dengan mengubah aturan dan membuat UU Cipta Kerja. Padahal sebuah aturan bisa memiliki efek jangka panjang, karena sebuah pemangkasan birokrasi akan memudahkan jalan bagi pebisnis. Memang tak terlihat instan selama 1 bulan, namun hasilnya bisa terlihat di masa depan.

Pemerintah membuat UU Cipta Kerja yang berisi klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM, agar usaha kecil dan menengah tetap survive. Jalan mereka untuk berbisnis sangat dipermudah, dengan melonggarkan pengurusan legalitas usaha, dan pendampingan hukum. Sehingga usaha jadi lancar dan berdampak positif pada pemulihan ekonomi negara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang