Oleh : Rebecca Marian )*

Percepatan pembangunan di Papua sedang digenjot, agar masyarakat di Bumi Cendrawasih makin sejahtera. Program ini amat baik, agar tidak ada lagi ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan timur. Karena rakyat Papua adalah rakyat Indonesia juga, sehingga amat layak mendapatkan percepatan pembangunan.

Walau sudah resmi menjadi provinsi di Indonesia sejak tahun 60-an, tetapi Papua masih saja lekat dengan image daerah yang hanya dipenuhi dengan hutan belantara dan masyarakatnya masih memakai koteka. Padahal di Bumi Cendrawasih, kehidupan sudah cukup modern dan tidak kalah majunya dengan di Jawa atau pulau lain di Indonesia.

Untuk lebih memajukan Papua, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden (inpres) nomor 9 tahun 2017. Ada 7 instruksi penting dalam inpres tersebut, untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara Indonesia barat dan timur.

Ketujuh poin dalam Inpres nomor 9 tahun 2017 di antaranya: pendekatan pembangunan berbasis budaya, wilayah adat, dan orang asli Papua (OAP). Hal ini sejalan dengan poin dalam otonomi khusus, di mana OAP lebih banyak didengar dalam pembangunan Papua, dan semua pejabat harus orang Papua. Karena mereka tuan rumahnya, sedangkan pemerintah pusat yang memfasilitasi dengan dana APBN.

Poin kedua dalam inpres adalah fokus pada wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Sehingga masyarakat yang berada di Merauke pun bisa merasakan arus modernitas, dan tak lagi ketinggalan dengan warga sipil di Jayapura atau Manokwari. Sedangkan poin ketiga inpres adalah pendekatan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar tidak ada miskomunikasi antara pemegang proyek dan para Kepala Dinas serta pejabat lain.

Poin keempat dari inpres adalah pendampingan terhadap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, dan poin kelimanya adalah pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal. Tujuannya agar warga sipil Papua merasa ‘memiliki’ pemercepatan pembangunan Papua, karena proyek ini berguna untuk mereka sendiri.

Poin keenam dari inpres adalah pemberdayaan pengusaha orang asli Papua dan lokal. Tujuannya agar mereka ikut mendukung proyek pemercepatan pebangunan, baik dengan bantuan moril maupun materiil. Sedangkan poin terakhir dari inpres adalah kerja sama dengan pemangku kepentingan, LSM, mitra internasional, dll. Sehingga proyek ini akan cepat selesai.

Ketujuh poin dari inpres tersebut bertujuan agar pembangunan di Bumi Cendrawasih dipercepat dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Nantinya diharap tidak ada lagi berita tentang anak yang mengalami busung lapar atau gizi buruk, karena kekurangan pangan di Papua. Karena pemerintah menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga di Papua maupun Jawa, atau pulau lain di Papua, tidak ada ketimpangan sosial dan perbedaan kesejahteraan yang mencolok. Karena di Bumi Cendrawasih juga sudah maju, berkat implementasi inpres dan juga otonomi khusus. Misalnya sudah ada Jalan Trans Papua, jembatan Youtefa, bandara internasional Sentani, dan beberapa infrastruktur lain, sebagai bukti modernitas Papua.

Selain itu, masyarakat juga mendukung progam pemercepatan pembangunan, karena mereka ingin Papua maju. Program ini juga cukup berhasil karena menurut data BPS, tingkat pembangunan manusia naik 3%, jumlah pengangguran turun 2%, dan jumlah penduduk miskin turun 3%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membuat konsep program yang tepat guna.

Pemercepatan pembangunan di Papua terjadi karena ada kolaborasi antara pemangku kepentingan (pejabat lokal dan tetua adat), masyarakat sipil, dan pemerintah pusat. Sehingga tidak ada lagi daerah di Papua yang kekurangan air dan pangan, dan diharap modernitas sudah merata di Bumi Cendrawasih. Papua makin maju, sejahtera, dan lepas dari image daerah terpencil.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengajak warga Papua untuk mewaspadai masuk dan berkembangnya paham atau aliran radikalisme dan terorisme.
“Kita semua perlu mawas diri dan membangun kesiapsiagaan nasional. Masyarakat kita harus siap bahwa virus radikalisme dan terorisme itu bisa masuk ke mana saja. Masyarakat harus tetap berwaspada. Kita harus membangun kerja sama bergandengan tangan dengan aparat,” kata Boy Rafli
Mantan Kapolda Papua itu menyebut aktivitas atau kegiatan radikalisme dan terorisme bisa terjadi di mana saja, termasuk di wilayah Papua, sebagaimana diungkap aparat kepolisian belum lama ini di Merauke.
Setiap negara di dunia, katanya, harus berupaya mengantisipasi hal itu sebagai dampak dari propaganda jaringan teroris internasional seperti Alqaeda, ISIS dan Taliban.
“Mereka terus melakukan propaganda di seluruh dunia untuk mencari rekrutan baru. Papua tentu menjadi salah satu tempat yang sangat mungkin jaringan mereka bisa tumbuh dan berkembang. Makanya kemarin di Merauke aparat melakukan deteksi dini untuk mencegah aktivitas yang mengarah pada kekerasan,” kata mantan Kapolda Papua itu.
Boy Rafli menyebut propaganda ideologi terorisme dan paham radikalisme sangat masif dilakukan melalui media sosial atau dunia maya.
Kelompok tersebut, katanya, senantiasa menyalahgunakan ajaran agama untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini didukung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang juga mengungkapkan media sosial (medsos) telah menjadi alat propaganda kelompok separatis Papua. Panglima TNI membeberkan setidaknya ada tiga elemen yang memanfaatkan medsos sebagai alat propaganda, yakni elemen dari front politik, front klandestin, dan front bersenjata. “Kita semua menyadari bahwa kekuatan internet dan medsos telah digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme dan terorisme. Sebagai contoh adalah para aktor separatis Papua baik di front politik, front klandestin, dan bersenjata juga memanfaatkan media sosial untuk propaganda-propagandanya,” ujar Panglima

Jakarta – Wakil Presiden (wapres) Ma’ruf Amin menegaskan percepatan pembangunan harus dirasakan orang asli Papua (OAP). Pada rapat koordinasi tentang pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Ma’ruf turut membahas pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Terkait dengan percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua barat, arahan dari Presiden Joko Widodo adalah harus memberikan perubahan nyata. Hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi orang asli Papua,” kata Ma’ruf,
Ma’ruf mengatakan strategi percepatan pembangunan bertumpu pada lima kerangka kebijakan. Pertama, pembangunan SDM unggul; kedua, transformasi dan pembangunan ekonomi; ketiga, pembangunan infrastruktur dasar; keempat, pelestarian kualitas lingkungan hidup; dan kelima, tata kelola pemerintahan.
Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, telah dimuat kebutuhan pendanaan dalam rencana aksi dan quick wins pada APBN 2021. “Ini yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa,” tutur Ma’ruf.
Semua dilakukan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. “Pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf menyatakan pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, juga didukung pendanaan melalui dana otsus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa specific grant sebesar 1,25 persen dari DAU nasional dan dana tambahan infrastruktur (DTI).
Ma’ruf juga memaparkan perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan pemerintah turunan UU 2/2021 tentang Otsus Papua. “Penyusunan regulasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar orang asli Papua,” ujar Ma’ruf.
Otsus juga mendapat dukungan optimisme dari Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafwa yang menyakini UU Otsus Papua dapat menjawab permasalahan di Tanah Papua yang telah bertahun-tahun tak terselesaikan. Ia percaya UU Otsus Papua ini juga bisa memberikan angin segar bagi masyarakat Papua. “Memang ada beberapa masukan kami yang belum terakomodir. Namun kami optimis UU ini akan membawa perubahan bagi Papua,” terangnya.

Jakarta – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan cerminan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan baru yang lebih baik, PLBN dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan.

“Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa, yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita,” ucap Presiden Joko Widodo dalam sambutan saat meresmikan PLBN Sota, Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, beberapa waktu lalu.

Presiden juga berharap pembangunan PLBN Sota dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua Nugini. Selain itu, PLBN ini juga diharapakan mampu meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan terminal baru Bandara Mopah. Pengembangan infrastruktur tersebut akan menghubungkan dan mempersatukan wilayah Indonesia sehingga mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih mudah.

“Itulah pentingnya infrastruktur karena sejak tujuh tahun terakhir, kita terus membangun dan mengembangkan bandara, membangun pelabuhan untuk memperlancar konektivitas tol laut serta membangun jalan di seluruh penjuru Tanah Air,” ujar Presiden.

Keberadaan terminal baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa transportasi udara.

Selain itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus dirasakan orang asli Papua (OAP). Hal tersebut beliau sampaikan pada rapat koordinasi tentang pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, Ma’ruf turut membahas pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, telah dimuat kebutuhan pendanaan dalam rencana aksi dan quick wins pada APBN 2021.

“Ini yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa,” Ujar Ma’ruf.

Ma’ruf juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan adanya pendanaan melalui Dana Otsus Papua Tahun Anggaran 2022 yang berupa specific grant sebesar 1,25 persen dari DAU nasional dan dana tambahan infrastruktur (DTI).

Sejak 2014 hingga saat ini kebijkan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak pernah henti-hentinya untuk terus melakukan pembangunan di Papua. Keberlanjutan Otsus Papua merupakan salah satu kebijkan pemerintah pusat sebagai bentuk perwujudan keberpihakan kepada masyarakat Papua. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi keberlanjutan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

Otsus Papua lahir dari ketidakpuasan masyarakat Papua atas situasi sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Papua. Era reformasi ikut membawa pengaruh pada kebijakan Indonesia di Papua. Pemerintah pun menetapkan Osus. Melalui kebijakan ini, negara memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat Papua mengatur diri sendiri, namun tetap dalam kerangka Republik Indonesia.

Kasubdit Penanganan Percepatan Pembangunan Papua Kemendagri Edward Semuel Renmaur mengatakan dalam hal anggaran, antara Pemda Papua dan Pemerintah Pusat sudah sangat transparansi dalam penggunaan dana Otsus tersebut. Jadi kalau masyarakat bilang Otsus tidak dirasakan, itu bisa dilihat dari berbagai pandangan. Pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Masyarakat Papua tidak boleh menutup mata terhadap berbagai capaian pembangunan melalui Otsus. Melalui Otsus pembangunan infrastruktur telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, pusat-pusat kesehatan masyarakat telah dibenahi, ekonomi kerakyatan tumbuh seiring diakomodirnya kebutuhan konsumen dan produsen lokal.

Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus Papua pada November 2021, pemerintah sepakat untuk melanjutkan pemberian dana Otsus dan meningkatkan plafon alokasi khusus menjadi 2.25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Dana Otsus Jilid II ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua, sehingga akan tercipta pintu relasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua.

Kebijakan baru yang dirancang selayaknya bersifat evaluatif, dengan dasar prioritas pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik, yang fokus pada percepatan pembangunan, dengan memperhatikan demografi, sosial ekonomi, adat, budaya, dan politik-keamanan, dengan tata kelola yang baik.

Belajar dari pelaksanaan Otsus selama 20 tahun terakhir, Dana Otsus Jilid II harus mampu menutup kelemahan dan mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu menyejahterakan masyarakat Papua dan mengejar kesenjangan atau ketertinggalan. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola dan akuntabilitas yang semakin baik serta aturan yang lebih tegas.

Monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan dalam memastikan bahwa rencana kerja dan serapan anggaran memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan Papua. Selain itu, capaian kebijakan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran Otsus Papua Jilid II mesti di antisipasi dengan fungsi pengawasan yang terencana dan terstruktur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Lembaga terkait lainnya didorong untuk terus mengawasi dan mengawal pelayanan publik hingga penggunaan anggaran Otsus Jilid II.

Indikasi penyelewengan Dana Otsus Papua Jilid II harus ditelusuri sedini mungkin untuk memastikan alokasi Dana Otsus Papua Jilid II tepat sasaran dan tidak terdistribusi kepada Kelompok Separatis Teroris (KST) yang hingga kini meresahkan masyarakat Papua.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan sinergi dari setiap Lembaga, baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif, serta masyarakat, dalam mendukung dan mengawal dana Otusus Jilid II agar mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Sehingga dengan Otsus jilid II diharapkan kedepannya keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan di Papua akan lebih maksimal dan lebih baik. (*)

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda asli Papua atau Youth Creative Hub.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW Kementerian PUPR Manggas Rudy Siahaan mengatakan bahwa Youth Creative Hub sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk itu Kementerian PUPR secara penuh mendukung program tersebut.

“Pembangunan Papua Youth Creative Hub dan Asrama Mahasiswa Nusantara diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendongkrak daya saing dan demi terwujudnya Keadilan Sosial di Pulau Papua,” kata Manggas Rudy, beberapa waktu yang lalu.

Selain itu perlu adanya dukungan infrastruktur pendukung lain untuk mengoptimalkan Papua Youth Creative Hub dan Asrama Mahasiswa Nusantara, seperti air bersih, listrik, dan jaringan internet. “Mewujudkan hal itu perlu adanya kolaborasi, kerja sama dan komitmen dari dan antar Kementerian/Lembaga (K/L) di Pemerintah Pusat,” ujar Manggas Rudy.

Dia mengatakan, pemerintah daerah turut berperan untuk mengoptimalkan program pembangunan dan pengembangan Infrastruktur untuk golongan kaum muda tersebut, terutama terkait kelembagaannya.

Jarak sekolah yang berada jauh di wilayah perkotaan dan tidak dilengkapi dengan asrama mengakibatkan biaya untuk menempuh pendidikan tinggi. Asrama mahasiswa nusantara dapat diterapkan pada tingkat pendidikan menengah sehingga bisa menekan biaya pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Ke depan, Papua sangat bergantung pada generasi mudanya. Namun kondisi saat ini terkait dengan kualitas SDM masih rendah dan kualitas pendidikan belum merata. Tantangan lainnya adalah masih kurangnya akses pada peningkatan kreativitas,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW Kementerian PUPR.

Tantangan tersebut menurut dia perlu dilakukan secara bersama seluruh stakeholder. Hal ini penting dilakukan mengingat Papua merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. (*)

Jakarta – Papua menjadi salah satu perhatian dan titik fokus pembangunan oleh Presiden Joko Widodo usai terpilih menjadi orang nomor di Indonesia. Upaya membangun Papua pun terlihat sejak awal masa pemerintahan Presiden Jokowi pada periode pertama atau tahun 2014. Presiden memprioritaskan pembangunan infrastruktur Papua.

Presiden berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia ini dapat memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Bahkan, Presiden Jokowi tercatat sudah mengunjungi Papua sebanyak 12 kali sejak awal memimpin negeri ini. Tentu ini adalah bentuk perhatian yang luar biasa untuk masyarakat Papua sekaligus untuk memastikan proyek pembangunan yang tengah berlangsunng.

Lantaran menjadi salah satu titik fokus pembangunan, puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan Presiden Jokowi sejak awal memerintah Indonesia. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya:

  1. Pembangunan jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km. Hingga Agustus 2021, dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km.
  2. Pembangunan jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Dari total tersebut telah tembus 931 km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km.
  3. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke, Papua.
  4. Jembatan Youtefa (sebelumnya bernama Holtekamp)
  5. Serat optik Palapa Ring Timur
  6. Membangun Papua Youth Creative Hub atau “silicon valley” di Bumi Cendrawasih.
  7. Bandara. Ada 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya. 6 bandara berada di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Dan 4 bandara lainnya berada di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-fak.
  8. Rumah Sakit Jenderal TNI LB Moerdani, Distrik Margamulya, Kabupaten Merauke.
  9. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan dengan target selesai April 2022.
  10. Dibangun sebanyak 179 sekolah dan keagamaan serta satu perguruan tinggi negeri (PTN) guna mendukung pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
  11. Menyelesaikan rehabilitasi/ rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena pada 2020 dengan anggaran Rp 2,1 miliar dan 403 ruko di Wamena pasca konflik-sosial dengan anggaran Rp 138,6 miliar.
  12. Melakukan lelang pembangunan Pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat yang dimulai konstruksi awal Agustus 2021.
  13. Pelabuhan. Untuk Provinsi Papua dibangun Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat.
  14. Penerapan “BBM Satu Harga”
  15. Perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  16. Serta yang teranyar tujuh arena pertandingan yang akan digunakan selama Pekan Olahraga Nasional (PON) XX; Istora Papua Bangkit, Arena Akuatik, Arena Panahan, Arena Kriket, Arena Hoki (dalam dan luar ruangan), Arena Sepatu Roda, dan Arena Dayung.

Puluhan pembangunan infrastruktur ini merupakan bukti nyata pemerintahan Presiden Jokowi dalam rangka kemajuan Papua. Adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 merupakan salah satu payung hukum dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021, diketahui alokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun. Anggaran ini digunakan untuk bidang sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp 4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp 650 miliar dan perumahan sebesar Rp 330 miliar.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3,67 triliun. Untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Kementerian PUPR juga memiliki empat program infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat, yaitu pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) dan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

Papua Youth Creative Hub. Tak hanya pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi juga sangat memperhatikan terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Hal itu salahnya dibuktikan dengan pembangunan Papua Youth Creative Hub, yang groundbreaking-nya dilakukan pada Sabtu, 2 Oktober 2021 lalu.

Presiden mengatakan, Papua Youth Creative Hub merupakan gagasan yang sangat bagus. Dengan Papua Youth Creative Hub ini, Presiden berharap talenta muda Papua bisa dibina dengan baik. “Papua Youth Creative Hub ini bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di Tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada,” kata Presiden.

Presiden meyakini masih banyak potensi yang belum tergali dan belum dikembangkan di Papua maupun Papua Barat. Menurutnya, banyak bibit unggul maupun talenta Papua yang sangat baik di berbagai bidang seperti sains, seni budaya, maupun olahraga.

Papua Youth Creative Hub akan mewadahi berbagai talenta seperti petani-petani milenial, ekosistem digital, hingga pengembangan riset dan inovasi. Masa depan Papua dan masa depan Indonesia, kata Presiden, ada di Papua Youth Creative Hub. (*)

Oleh : Thomas Tabuni )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan provokator rakyat yang harus diberantas. Keberadaan KST Papua selama ini hanya menimbulkan konflik berkepanjangan di Papua. 

Papua dan Papua Barat adalah provinsi paling timur di Indonesia. Walau lokasinya amat jauh dari Jakarta, tetapi tidak terpinggirkan pembangunannya. Malah di era pemerintahan Presiden Jokowi, otonomi khusus dilanjutkan dan modernisasi terus dilakukan. Hasilnya antara lain Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, dll.

Sayang sekali eksotisme Papua yang sudah tersaput cantik oleh modernisme ini tidak pernah dianggap oleh KST (kelompok separatis dan teroris- dulu istilahnya kelompok kriminal bersenjata). Mereka tetap saja melakukan penyerangan, utamanya terhadap rakyat sipil. Penyebabnya karena warga ada yang tidak mau diprovokasi untuk meninggalkan NKRI dan menyebrang ke Republik Federal Papua Barat.

Sejak era orde baru, KST Papua memang sudah ada dan diibaratkan organisasi teroris ini adalah kaki-tangannya. Alasan mereka selalu sama: tuntutan untuk memerdekakan diri karena ingin mandiri dan tidak ada pemerataan pembangunan di Indonesia. Papua yang dulu dikenal dengan istilah Irian Jaya, menjadi terkenal berkat organisasi ini (yang sayangnya menjadi bad popularity).

Untuk memperlancar aksinya maka KST melakukan teror dengan berbagai cara. Mulai dari membakar sekolah, menyerang pemukiman, bahkan yang lebih parah lagi mereka dengan sengaja membunuh dari warga sipil, aparat, hingga para guru dan tenaga kesehatan. Sangat miris karena mereka menyerang pihak-pihak yang berjasa besar bagi masyarakat di Papua.

KST juga mulai melek tenologi dan memanfaatkan media sosial untuk menebar racun secara psikologis. Mereka tahu bahwa banyak warga Papua yang aktif di sosmed, terutama Facebook. KST akhirnya memprovokasi masyarakat dan membuat hoaks serta foto palsu. Tujuannya agar masyarakat terpengaruh dan akhirnya berbalik memusuhi aparat, serta menyebarkannya ke teman-teman di dunia maya.

Salah satu provokasi yang disebar oleh KST adalah hoaks tentang pemusnahan ras melanesia di Papua. Seperti yang kita ketahui, di Bumi Cendrawasih mayoritas dihuni oleh ras tersebut. Jika masyarakat bersumbu pendek maka akan mudah terpengaruh. Namun syukurlah mereka tidak mempercayainya, dan diharap memperingatkan yang lain agar tidak mudah untuk terprovokasi.

Oleh karena itu KST wajib diberantas agar tidak menyebarkan provokasi-provokasi selanjutnya. Jangan sampai gara-gara hasutan, situasi jadi runyam, dan terpantik permusuhan antar warga. Bahkan sebuah provokasi bisa memicu peperangan antar suku yang membahayakan.

Satgas Nemangkawi sebagai tim yang khusus dibentuk dalam memberantas KST makin rajin dalam melakukan patroli. Mereka biasanya menyatroni Kabupaten Puncak, karena di sana masih rawan konflik. Masyarakat harus dijaga angan sampai ada serangan KST yang bisa menyebabkan korban luka-luka, bahkan korban jiwa.

Selain itu, Satgas Nemangkawi juga mencari di mana saja markas KST, karena mereka tak hanya punya 1 markas. Jika sudah ketemu maka akan mudah untuk menangkap karena di sana berkumpul banyak anggota KST. Mereka bisa dibekuk dan dimasukkan ke dalam bui, agar tak lagi meresahkan masyarakat.

KST adalah organisasi teroris yang berbahaya karena terus memprovokasi masyarakat, agar mereka mau memisahkan diri dari Indonesia. Mereka dengan liciknya memanfaatkan dunia maya untuk menyebar hoaks dan provokasi. Oleh karena itu KST wajib diberantas oleh Satgas Nemangkawi dan aparat lain, hingga ke akarnya, agar tidak mengacaukan masyarakat Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Banjarmasin 

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pada TA 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp 6,19 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 732,87 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,49 triliun, permukiman Rp 683,03 miliar dan perumahan Rp 288,35 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua TA 2021 sebesar 37,95% dan keuangan sebesar 41,06%.

Sementara di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 3,75 triliun yang digunakan untuk bidang SDA Rp 543,27 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,66 triliun, permukiman Rp 312,23 miliar dan perumahan Rp 228,83 miliar. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua Barat TA 2021 sebesar 44,09% dan keuangan sebesar 42,9%.

Dikatakan Menteri Basuki, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3462 km.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendukung peningkatan kompetensi SDM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan berbagai program untuk mengimplementasikan instruksi tersebut. “Salah satu langkah yang sedang dan akan dilakukan adalah mentransformasikan Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi ini kami terapkan tidak hanya pada BLK UPTP Kemnaker seperti BLK Sorong, namun juga di BLK UPTD milik pemerintah daerah,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/9/2021).

“Kemnaker akan berkolaborasi dengan komunitas agama dan adat di Papua dan Papua Barat, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur,” katanya. Selain meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Kemnaker akan menyiapkan program pendukung lainnya. Salah satunya dengan bekerja sama dengan dunia usaha dan industri terkait penyerapan tenaga kerja.

“Seperti mengembangkan tenaga kerja mandiri, mengembangkan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, serta berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya. (*)

Oleh : Sabby Kosay )*

PON XX Papua sudah dimulai sejak 2 oktober 2021. Melalui lomba olahraga level nasional ini, kita belajar tentang persatuan dan persaudaraan karena PON dihadiri oleh kontingen maupun suporter dari berbagai wilayah di Indonesia.

Saat ini kita sedang menikmati tayangan bermutu di televisi maupun internet, karena ada lomba-lomba di PON XX. Acara yang diadakan di Papua ini merupakan tempat berkumpulnya atlet-atlet dari 34 provinsi di Indonesia, yang memperebutkan medali emas dari berbagai cabang olahraga. Mulai dari sepakbola, voli, hingga e-sports.

PON XX memang baru pertama kali diadakan di Papua dan masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat antusias. Pertama, Presiden Jokowi sendiri yang membuka acara ini pada tanggal 2 oktober 2021. Kedua, melalui PON mereka bisa mempromosikan berbagai hal yang ada di Papua. Mulai dari pariwisata, suvenir, hingga potensi para pemuda asli Bumi Cendrawasih.

Saat pembukaan PON XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Presiden Jokowi menyatakan bahwa acara ini merupakan panggung kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. PON adalah panggung kesetaraan dan keadilan untuk maju dan sejahtera bersama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memang saat ini kita memiliki potensi perpecahan yang dimulai tahun 2014. Ada 2 kubu yang bersebrangan karena membela calon yang berbeda. Potensi konflik ini bisa diakhiri karena ada PON XX, sehingga kedua belah pihak kompak dalam menyaksikan pertandingan favorit, misalnya sepakbola. Mereka bisa bersatu dan melupakan permusuhan yang lama, karena ada pertandingan olahraga.

Memang sejak dulu pertandingan olahraga menjadi hal yang mempererat masyarakat Indonesia. Misalnya saat ada pertandingan Asean Games 2018 Jakarta-Palembang dan Olimpiade 2020 Tokyo. Ketika ada gelaran PON, maka masyarakat akan lebih kompak lagi, karena ajang ini membutuhkan supporter yang selalu 1 suara.

Selain itu, PON XX juga menjadi wadah persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang PON diselenggarakan di Papua tetapi mereka sangat welcome kepada para atlet dan offisial dari provinsi lain. Walau berbeda suku, ras, dan keyakinan, tetapi tidak menghalangi semangat persaudaraan. Di dalam PON, mereka melebur menjadi 1 Indonesia, bhinneka tunggal ika.

Persaudaraan ini sangat penting karena Indonesia bisa dibangun dengan azas persaudaraan. Jika kita bersatu dan merasa bersaudara, padahal memiliki background, suku, dan ras yang berbeda, maka akan tetap kompak melanjutkan pembangunan. Namun ketika tidak ada rasa persaudaraan, yang ada hanyalah perpecahan, yang akan menggerogoti negara dari dalam dan bisa berakhir di kehancuran.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan kebanggaannya karena PON XX pertama kali diadakan di Papua. PON bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga mencerminkan kemajuan pembangunan, pemerataan infrastruktur, dan kesiapan masyarakat Papua. Dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional maupun internasional.

Pemerataan infrastruktur dan pembangunan memang menjadi concern Presiden Jokowi, karena beliau ingin tiap daerah di Indonesia maju. Tidak hanya di Jawa tetapi juga di daerah lain, termasuk Papua. Semuanya berhak menikmati infrastruktur dan fasilitas yang memadai dari pemerintah, sehingga kehidupannya akan maju dan taraf hidupnya naik.

PON XX menjadi wadah untuk persatuan dan persaudaraan rakyat Indonesia. Mereka kompak dalam mendukung atlet idolanya dan menjadi supporter yang setia, sehingga menghapus permusuhan dan segala macm konflik. Selain itu, PON XX juga menjadi pembuktian bahwa di Papua juga memiliki fasilitas dan infrastruktur yang representatif. Juga memperlihatan ke mata dunia bahwa warga Papua mampu untuk menjadi panitia yang brilian.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta