DPR RI menyetujui revisi UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua atau RUU Otsus Papua. Dengan adanya UU baru ini, pemekaran wilayah di Papua bisa menjadi lebih mudah.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa RUU Otsus Papua ditunggu oleh warga Papua. Puan juga dijadwalkan juga menyampaikan pidato penutupan masa persidangan DPR.

“RUU ini merupakan RUU yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di tanah Papua,” kata Puan Maharani dalam keterangannya, Kamis, 15 Juli 2021.

Poin soal pemekaran wilayah di Papua ini tertuang dalam Pasal 76. Dalam UU Otsus Papua Tahun 2001, pasal ini hanya terdiri satu ayat saja. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 76 (UU Otsus Papua 2001)

Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Dalam revisi UU perubahan, Pasal 76 terdiri atas lima ayat. Ayat 3 Pasal 76 menyatakan bahwa pemekaran dilakukan tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Kendati demikian, dalam ayat 4 ditegaskan bahwa pemekaran harus memberi ruang untuk orang asli Papua (OAP). Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 76

(1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

(2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah

Otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

(3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah

Persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.

(5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021, Bidang Kesehatan bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi seluruh peserta PON XX yang didukung Sistem Jaminan Kesehatan bagi atlet, official, panitia pelaksana dan panitia lainnya.

Dukungan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XX Papua (PB PON XX Papua) dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat tentang Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam Penyelenggaraan PON XX, yang dilaksanakan di Kantor PB PON XX Otonom Lantai II, Rabu (28/7/2021).

Hadir dalam penandatangan Perjanjian Kerjasama dimaksud, Ketua Harian PB PON XX Papua yang diwakili oleh Sekretaris Umum (Sekum) PB PON XX Papua, Elia Loupatty dan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr Robby Kayame.

Loupatty mengatakan, jaminan dari BPJS Kesehatan diberikan kepada atlet, official, wasit, volunteer dan Panitia Penyelenggara PON XX dengan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) aktif.

“Ini merupakan bentuk kerjasama yang ditunggu-tunggu oleh atlet, official, wasit, volunteer dan Panitia Penyelenggara PON XX,” katanya dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Rabu (28/7/2021).

Meski begitu, kata Loupatty berharap tak ada kejadian yang tidak diinginkan, selama berlangsungnya event olahraga nasional ini

Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON Papua, Yunus Wonda, menyampaikan PON akan menjadi tanggung jawab besar bagi masyarakat yang akan menjadi tuan rumah. Untuk itu ia berpesan kepada semua lapisan masyarakat bersama-sama mensukseskan PON XX.

“Dalam iven ini di atas tanah ini harus pastikan PON bisa berjalan dengan baik. Kita akan pastikan dalam PON XX akan menyatukan seluruh anak bangsa. Biarkan seluruh orang yang hadir di sini datang dengan senyuman, dan kita berharap saat mereka pulang membawa kesan yang sama,” ujar Wonda.

Ditempat terpisah, Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya, menegaskan bahwa pelaksanaan PON XX ini adalah kesempatan emas bagi dunia olahraga di provinsi tertimur Indonesia itu. Ia berharap, PON XX bisa menjadi momentum kebangkitan baru olahraga di Bumi Cenderawasih.

“Dalam waktu 100 tahun lagi PON belum tentu ada di Papua. Oleh karena itu mari kita tunjukkan sesuatu yang beda dan buktikan bahwa kitong bisa. PON ini merupakan sebuah kebangkitan baru bagi olahraga Papua, dan kehadiran PON di Papua merupakan tolak ukur pembinaan prestasi olahraga di provinsi ini. Kita harus menjadi tuan tumah yang santun dan ramah bagi seluruh kontingen,” ucap Kenius.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat Papua dari Lesperssi, Jim Peterson, mengatakan bahwa segenap lapisan masyarakat seyogyanya mendukung dan turut serta untuk mensukseskan penyelenggaraan PON XX di Papua. Mengingat pemaknaan dari pagelaran PON tersebut terhadap dunia internasinal, yaitu negara hadir terhadap rakyat Papua.

“Segenap lapisan masyarakat seyogyanya mendukung dan turut serta untuk mensukseskan penyelenggaraan PON XX di Papua. Mengingat pemaknaan dari pagelaran PON tersebut terhadap dunia internasional, yaitu negara hadir terhadap rakyat Papua”, ujar Jim Peterson.

Kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua mendapat penolakan keras dari masyarakat. Selain membuat kekacauan dan penderitaan warga, kelompok tersebut hanya menghambat berbagai program untuk memajukan Papua. Masyarakat mendukung penuh TNI/Polri menumpas kelompok tersebut.

Kelompok separatis di Papua yang kerap menebar teror telah mendapatkan label sebagai teroris, pelabelan tersebut rupanya menjadikan beberapa pihak merasa khawatir atas perubahan nama tersebut, salah satu kekhawatirannya adalah tertutupnya ruang dialog. Padahal pemerintah sebenarnya telah berupaya membuka ruang dialog, namun OPM dan KKB menolaknya.

Jika demikian, tentu saja kelompok separatis dan teroris di Papua haruslah ditumpas, apalagi kelompok tersebut dikenal sebagai kelompok yang gemar menebar teror, bahkan mereka juga membunuh warga Sipil secara keji.
Saat Kapolri dijabat oleh Tito Karnavian, pihaknya mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka ruang dialog asalkan tak ada permintaan berlebihan. Namun, juru bicara OPM, Sebby Sambom, menegaskan dialog tidak diperlukan karena yang diperjuangkan adalah kemerdekaan Papua.

Perkataan tersebut tentu saja menunjukkan bahwa penumpasan teroris di Papua semestinya dilakukan serupa dengan penumpasan teroris di Poso. Toh, ketika pemerintah menumpas teroris di Poso, kiranya tidak ada yang protes.

Merujuk pada undang-undang Terorisme, pada UU tersebtu tidak mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan teror di tempat tertentu. Definisi terorisme mencakup perbuatan, bukan locus atau tempat berlangsungnya perbuatan teror.

Direktur Penegakkan hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengungkapkan, bahwa label teroris untuk kelompok bersenjata di Papua diberikan untuk mempersempit ruang gerak dan pendanaan. Menurut Eddy, hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah tentu dapat mengambil langkah strategis untuk mencegah aksi teror. Sehingga, peluang-peluang yang selama ini tidak tersentuh yang dilakukan KKB in diharapkan dengan kerangka UU Nomor 5/2018, itu mempersempit gerakan. Dia menuturkan, bahwa selama ini upaya pemerintah untuk mencegah aksi KKB di Papua terbatas. Pemerintah hanya bisa mengatasi aksi-aksi KKB lewat peradilan tindak pidana khusus.

Ketua Umum Pemuda Adat Papua Jan Arebo secara tegas menyatakan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KKB sudah layak disebut disebut sebagai teroris. Dirinya juga merekomendasikan dan mendukung BNPT untuk menetapkan KKB sebagai organisasi teroris lokal.

Pada kesempatan berbeda, pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua merupakan kelompok teroris. Menurutnya, hal tersebut mengacu pada undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantin UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Pada pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 2018 disebutkan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Jika merujuk pada definisi tersebut, tentu saja KKB di Papua yang sering kali melakukan aksi dapat disebut teroris. Mahfud menjelaskan, meskipun KKB bertindak sangat brutal, namun pemerintah tetap berupaya menyelesaikan konflik tersebut dengan tetap berpedoman pada Hak Asasi Manusia. Dirinya juga mengklaim, bahwa lebih dari 90% masyarakat Papua tidak ada masalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, masyarakat asli Papua yang memilih jalan menjadi teroris (KKB) jumlahnya justru jauh lebih sedikit.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah menetapkan KKB sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). Artinya pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Pemerintah juga telah meminta TNI dan Polri untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada KKB Papua yang kian meresahkan. Hal tersebut mengacu pada UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme.

Ancaman tersebut ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah pemerintah resmi menetapkan KKB sebagai teroris. Masyarakat sudah mulai gerah dengan ulah OPM dan segenap organisasi sayapnya yang kerap menebar teror dan provokasi, sudah saatnya mereka ditumpas karena tidak ada lagi ruang dialog yang mungkin dilakukan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Mantan penyerang Persipura Jayapura, Boaz Solossa memiliki cara untuk mempromosikan PON Papua 2021. Dia menggunakan akun media sosial untuk mengajak masyarakan ikut menyukseskan ajang Pekan Olahraga Nasional itu.

“Terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada saya menjadi bagian dari PON PAPUA 2021. Banyak sekali teman-teman Papua dan diluar Papua yang sudah mengirimkan foto-foto ‘Sa Dukung PON’,” kata Boaz.

Bochi -sapaan akrab Boaz Solossa- mengatakan Papua sudah siap untu, menggelar event besar ini pada tanggal 2-15 Oktober 2021 nanti.

“Teman-teman semua ayo kita bersama berikan dukungan dengan ‘SA DUKUNG PON’ dengan upload foto kamu di Feed / Story Instagram seperti saya dan yang lain dengan hashtag #SaDukungPON. Nanti akan saya repost,” kata Boaz.

“Ayo torang gerak bersama dukung PON XX Papua 2021! Torang Bisa,” sambungnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua. Yunus Wonda mengatakan, dengan vaksin supaya masyarakat bisa menyaksikan acara pembukaan hingga penutupan PON di Stadion Lukas Enembe di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.

“Presiden menginginkan agar semua masyarakat bisa menonton langsung perhelatan PON dan Peparnas,” pungkasnya.

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua  menjadi Undang-Undang.  Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/7). RUU Otsus Papua teraebut  merevisi 20 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak tiga pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan DPR RI.  Salah satu poin yang diubah dalam regulasi yang baru yaitu terkait dana Otsus Papua juga diubah dari 2 persen menjadi 2,25 persen, sebagaimana tertuang di Pasal 34 ayat (3) huruf e draf RUU Otsus Papua.

Pengesahan tersebut menjadikan komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia untuk membangun Papua dan Papua Barat menjadi  sangat lebih baik. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui tentang pelaksanaan Otsus jilid 2 Papua, sehingga manfaat besar yang dihasilkannya tidak diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan.

Atas latar belakang tersebut, Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) memberikan dukungan sejak awal proses pembahasan hingga pengesahan salah satunya melaksanakan deklarasi virtual bersama berbagai kalangan warganet, Milenial, dan masyarakat pada (17/7) kemarin.

Ketua FPMSI Rusdil Fikri menjelaskan tujuan diadakannya deklarasi virtual dan aksi posting konten positip dalam rangka mengajak masyarakat dan berbagai kalangan mulai dari  tokoh publik serta Milenial asli Papua agar mendukung pengesahan Otsus yang ditetapkan DPR RI.

“Mengajak partisipasi dan peran aktif warganet khususnya kalangan milenial  asal Papua lewat aksi posting konten positip di media publik yang menumbuhkaan optimisme masyarakat Papua terhadap pengesahan Otsus Jilid 2 demi menjamin keberlanjutan pembangunan” ucap Rusdil.

Rusdil menilai bahwa langkah pemerintah sudah tepat, dengan adanya Otsus jilid 2 ini akan membawa kesejahteraan rakyat Papua.

“Masyarakat semakin menaruh harapan terhadap pemerintah bahwa program Otsus jilid 2 ini akan berjalan sesuai tujuan awal yaitu membawa kesejahteraan masyarakat asli Papua” ujar Rusdi.

Rusdil juga mengajak masyarakat asli Papua di seluruh wilayah untuk mengapresiasi dan mengawal pelaksanaan Otsus jilid 2 Papua guna lancarnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ayo Kaka Pace dan Mace, kita sebarkan pandangan dan opini yang positif seputar program Otsus jilid 2 Papua demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan” ajak Rusdil.

Adapun dalam deklarasi virtual  Warganet dan Generasi Milenial Papua menyatakan beberapa komitmennya yaitu :

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap berkontribusi melalui aksi penyebaran konten narasi positip  seputar pengesahan Otsus jilid 2 di media publik demi terciptanya optimisme dalam rangka percepatan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan Papua.

Ketiga , Siap bekerjasama melawan hoaks dan konten negatif seputar pengesahan Otsus jilid 2 di lini media publik demi terciptanya situasi kondusif dalam.rangka keberlanjutan pembangunan di segala bidang  menuju Papua gemilang bersama NKRI.

Wilayah Papua terbentang luas sepanjang 312.224 KM2. Di tempat sebesar ini hanya ada 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Ini adalah hasil dari pemekaran wilayah, karena sebelumnya hanya ada 1 provinsi yakni Papua (dulu bernama Irian Jaya).Di tempat sebesar Papua, penduduknya ada lebih dari 3,3 juta jiwa. Sehingga jika provinsinya hanya ada 2, mereka agak mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi dan birokrasi ke ibu kota provinsi.

Oleh karena itu, pemerintah berencana akan memekarkan wilayah Papua menjadi beberapa provinsi tambahan, tujuan pemekaran wilayah Papua dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas kinerja masyarakat, baik efektivitas jarak maupun waktu.

Rencana  pemekaran wilayah ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan khususnya berbagai elemen masyarakat di Papua mulai dari  tokoh masyarakat  yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama,. Seiring hal tersebut   Media Kata Papua mengapresiasi berbagai dukungan tersebut dengan menggelar  live podcast dengan tema “Urgensi Pemekaran Wilayah Papua Sebagai Solusi Tepat Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan”  pada (24/7) di Jakarta.

Narasumber live podcast yaitu Direktur Institut Kalaway, Tokoh Papua Muda Inspiratif Nanny Uswanas dan Asisten Staf Khusus Presiden Annes Faidiban, Akademisi.

Nanny dalam kesempatan tersebut  mengatakan pemekaran wilayah Papua ditujukan dengan niat yang baik dan diharapkan dapat berjalan dengan baik . Pemekaran wilayah yang merupakan bagian dalam otsus jilid 2 akan berkontribusi melakulan percepatan pembangunan serta dapat membawa rakyat memiliki harapan kehidupan yang lebih sejahtera. Dirinya juga mengimbau seluruh masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk ikut mendukung kebijakan pemekaran wilayah Papua.

“Pemerintah pusat mengubah sistem desentralisasi sehingga diharap seluruh WNI di wilayah terpencil sekalipun akan lebih maju, karena bisa urun rembug dalam membangun wilayahnya sendiri. Termasuk juga rakyat Papua, sehingga rencana pemekaran wilayah harus kita dukung bersama” ujar Nanny.

Nanny pun menambahkan, bahwa perjuangan pemerintah harus didukung oleh anak muda Papua.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus banyak dukungan dari semua elemen, anak muda harus berperan aktif, sehingga pembangunan di Papua akan berjalan lancar, dan kita semua bisa merasakan manfaatnya,” jelas Nanny.

Narasumber lainnya yaitu Asisten Staf Khusus Presiden Annes menaruh harapan besar dan mendukung rencana pemekaran wilayah Papua.

Menurut nya, jika pemekaran wilayah dilakukan maka wilayah di Papua yang sudah maju tidak hanya di kota besar seperti Jayapura dan Merauke, tetapi modernitas juga merata hingga ke Fakfak, Nabire, Sorong, Yahukimo, dll.

“Rakyat Papua akan mendapatkan manfaat dari dana APBD dan mereka juga lebih dekat jika akan mengurus administrasi dan surat-surat penting ke ibu kota provinsi” tambah Annes.

Annes juga berharap bahwa seluruh masyarakat dan tokoh adat mendukung pemekaran wilayah karena akan sangat berguna dan bermanfaat  bagi percepatan kemajuan Papua.

“Saya melihat rencana pemekaran Papua juga didukung oleh orang asli papua (OAP). Semoga langkah ini bisa bermanfaat untuk semuanya,” kata Annes.

Acara live podcast tersebut diselenggarakan oleh Media Kata Papua dan merupakan rangkaian kegiatan bersama berbagai kalangan milenial dalam ikut memajukan Papua.

“Masyarakat pun merasakan manfaat serta mendukung rencana pemekaran wilayah Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera” kata Hafyz selaku pemimpin redaksi media Kata Papua.

Diharapkan  hasil live podcast ini dapat meliterasi dan mengedukasi berbagai khalayak tentang kebermanfaatan Pemekaran Wilayah melalui tersebarnya konten-konten narasi positif seputar pemekaran wilayah terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

Organisasi Papua Merdeka atau OPM dianggap sudah sangat kebangetan. Informasi hoax disebar ke mana-mana. Indonesia difitnah dengan sangat keji. Fitnah keji itu disebur di akun Twitter @FreeWestPapua. Isinya sangat bertolak belakang dengan kenyataan.

“OPM Kebangetan! Indonesia Difitnah dengan Sangat Keji”,

Kondisi tanah Papua sangat damai dan terus membangun. Hanya saja, banyak beredar propaganda dan hoaks (berita palsu) yang memunculkan berita negatif terkait keamanan Papua.

“Ini sangat disayangkan,” ujar Ketua Persatuan Gereja-geraja di Papua Pdt Metusalah PA Mauri.

Menurut Mauri adanya konflik di Papua semua prihatin, saudara dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas sampai Rote.

“Karena kita satu bangsa, bahasa dan tumpah darah. Kalau ada yang merasa sakit, semua merasa sakit, meski berbeda kita tetap satu dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Perlu diketahui, sejarah Papua dibelokkan Belanda dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang mendukung,” ujar Mauri.

Mauri mengemukakan, adanya permasalahan atau konflik keamanan di Papua karena adanya kelompok separatis. Dengan kondisi tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turun tangan untuk menangani masalah keamanan.

UU Otsus Papua telah disahkan di DPR pada rapat paripurna Kamis (15/7/2021). Beleid itu mengubah 18 pasal yang terdiri dari tiga pasal usulan pemerintah, dan 15 pasal lainnya di luar usulan pemerintah.

Sebelumnya, RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Pembahasan RUU Otsus Papua juga telah mengundang sejumlah pihak untuk melakukan pembahasan. Salah satu diantaranya adalah Komnas HAM.

Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Amiruddin saat menghadiri rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua, pada Selasa (8/6/2021) mengatakan bahwa RUU Otsus Papua harus bertujuan untuk menghormati HAM.

Salahsatu yang diusulkannya sebagai masukan dalam pembahasan RUU Otsus Papua, adalah penegaakan HAM di Papua.

Menurut Amiruddin revisi terhadap UU Otsus Papua yang telah disahkan oleh DPR mengandung dua pesan.

Pertama, adalah pembaharuan komitmen antara pemerintah dan DPR sebagai penyusun undang-undang. Kedua, adalah harapan akan adanya perubahan menjadi lebih baik ke depan.

“Kedua hal itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang akan melaksanakannya,” kata Amiruddin, Jumat (16/7/2021).

Ia berpandangan, apabila pemerintah sebagai pelaksana UU komitmen dan konsisten dengan harapan-harapan yang menjadi semangat terciptanya undang-undang baru, maka perlidungan dan penegakkan HAM akan terwujud.

Amiruddin berharap UU Otsus Papua yang baru dapat mendorong perlindungan HAM serta penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hal itu dapat terwujud, apabila pemerintah selaku pelaksana UU memiliki perhatian untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih itu.

“UU ini baru bisa mendorong untuk itu, jika pihak-pihak yang menjalankan UU ini memiliki perhatian pada penyelesaian pelanggaran HAM,” ujar dia.

Sementara itu, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengatakan pihaknya menjamin keamanan di Papua Barat menyusul disahkannya RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang.

Hal itu disampaikan I Nyoman Cantiasa saat press conference terkait Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, di Aston Niu Hotel Manokwari, Papua Barat (16/7/2021).
Acara tersebut dilaksanakan sehubungan dengan penutupan rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang V Tahun 2021 dengan salah satu agenda penetapan RUU Perubahan Kedua atas Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pangdam mengapresiasi sikap DPR dan Pemerintah yang memiliki keinginan untuk memperkuat pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

“Kodam XVIII/Kasuari mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk mengucap syukur dengan telah ditetapkannya Otsus Jilid 2, semoga seluruh masyarakat Papua Barat menjadi sejahtera, amin,” ujarnya.

Pangdam juga menegaskan, dengan disahkannya RUU perubahan kedua Otsus tersebut Kodam XVIII/Kasuari sebagai salah satu institusi TNI di Papua Barat akan mendukung secara penuh dan memberi jaminan keamanan di Papua Barat.

“Kami mendukung jalannya kebijakan Otsus tersebut di Papua Barat dan akan siap menjaga keamanan di seluruh wilayah Papua Barat,”tegasnya.

Program Otsus Papua dan Papua Barat melalui UU Nomor 21 Tahun 2021 sebelumnya dinilai berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui program tersebut diharapkan dapat menegakkan HAM dan supremasi hukum demokrasi dan mendorong pengakuan hak-hak dasar OAP.

Selain itu, penerapan Otsus juga dinilai sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua secara fisik maupun sumber daya manusia. Sebagai contoh, melalui Otsus sebanyak 1.246 mahasiswa Papua aktif dibiayai Otsus, bahkan 24 Pemuda Papua dapat belajar ke universitas di Amerika Serikat.

Dibidang pertahanan, Pangdam juga mengatakan program Otsus memberikan manfaat yang jelas melalui penerimaan 1.000 prajurit TNI AD bagi pemuda-pemudi OAP di Papua Barat. Program tersebut terlaksana atas kerja sama Mabes Angkatan Darat dan Pemda Papua Barat.

“Melalui Kodam XVIII/Kasuari program Otsus Papua Barat sangat bermanfaat dan dirasakan untuk masyarakat Papua, dimana generasi muda Papua sebanyak 1.000 orang langsung mendapatkan kuota untuk mengabdi di TNI-AD,” kata Pangdam.

Sejauh ini, berdasarkan temuan survei Badan Intelijen Negara (BIN) yang bekerja sama dengan sejumlah universitas, sebanyak 82% masyarakat Papua setuju adanya Otsus. Hal ini membuktikan bahwa Otsus juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan kedua atas UU Otsus Papua. Dominggus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan DPR RI atas disahkannya RUU perubahan kedua UU Otsus sehingga momentum pembangunan di Provinsi Papua tetap berjalan berkelanjutan dan berkomitmen untuk terus ditingkatkan.

Gubernur juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat dan Papua untuk menyambut baik UU perubahan kedua atas UU Otsus ini dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang terus menyebarkan penolakan terhadap upaya-upaya baik yang dilakukan Pemerintah

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk melakukan perbaikan di segala bidang dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua utamanya Orang Asli Papua,” ujarnya. (**)

Oleh: Halimatussyadiah (Warganet Kota Tangerang Selatan)

Sebagaimana isyarat pemerintah yang berencana ingin memperkuat Otonomi Khusus dengan diberlanjutkannya pada tahap kedua, hal tersebut merupakan sinyal baik bagi warga Papua. Pasalnya, program tersebut memberikan banyak hal positif dan mendorong perubahan signifikan terhadap warga Papua yang kerap kali menjadi korban ketidakadilan.

Di sisi lain, kita pasti telah banyak mendengar hal-hal yang tidak mengenakkan bagi warga Papua melalui media portal online ataupun media sosial, padahal seharusnya perlakuan sesama bangsa Indonesia harus setara karena mereka bagian dari Indonesia juga. Dasar negara kita, Pancasila, juga sudah mengajarkan untuk hidup berbangsa dan bernegara tanpa membeda-bedakan latar belakang budaya.

Maka dari itu, dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia mulai dari bangsa, bahasa, suku, agama dan ras tentunya membuat kita semua harus saling menghargai. Dengan adanya program Otonomi Khusus Jilid 2, tentu akan memberikan dampak yang baik, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang mumpuni bagi warga Papua. Hal tersebut mendorong kemajuan sektor Indonesia dengan melahirkan generasi muda yang dapat memajukan negeri ini.

Dampak dari Otonomi Khusus Jilid 1 pun telah terbukti memberikan manfaat kepada rakyat Papua. Sudah sepatutnya warga khususnya milenial peduli terhadap perkembangan isu Otsus yang tengah diperjuangkan demi kehidupan yang lebih sejahtera.

Sementara itu, rencana pelaksanaan Otsus Jilid 2 telah didukung oleh segenap masyarakat Indonesia, karena melalui program yang telah berjalan pada Otsus Jilid 1, masyarakat semakin menaruh kepercayaan terhadap pemerintah bahwa program ini akan berjalan sesuai dengan tujuan awal tanpa adanya kecurangan.