suaratimur.id – Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan respon terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang saat ini akan dibahas oleh DPR. Secara enteng dirinya menyatakan bahwa rencana pemekaran DOB tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebab jumlah penduduk setempat tidak setara dengan jumlah pendatang yang diprediksi akan berdatangan pasca keputusan pemekaran.

Gubernur petahana tersebut juga mengklaim bahwa masyarakat Papua menolak rencana pemekaran karena tak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola tiga provinsi baru. Selain itu, dirinya juga merasa bahwa masyarakat Papua tidak dilibatkan secara langsung dalam rencana kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.

Paradoks Sang Gubernur yang Meragukan Masyarakatnya Sendiri

Salah satu tugas seorang Gubernur diluar hal yang berkaitan dengan kebijakan ialah memperhatikan masyarakat yang dipimpinnya. Majunya sumber daya manusia dan kualitas pembangunaan di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh andil seorang gubernur. Pernyataan sekaligus alasan dari Lukas Enembe menolak DOB hanya karena merasa bahwa OAP tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepempimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nahkoda bagi Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri.

Padahal di momentum sebelumnya, di hadapan para pegawai pemerintah daerah Papua, Lukas Enembe secara lantang mendorong kepada ASN agar dalam proses pembangunan di Papua diperlukan seorang pemimpin yang dibentuk melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi. Jika ditarik lebih luas lagi, hal ini bisa menjadi salah satu modal dalam menyambut kebijakan pemekaran DOB Papua nantinya.

Menagih Janji Lukas Enembe Mendukung DOB Papua

Kembali pada salah satu tugas Gubernur dan hubungannya dengan perkembangan masyarakat yang dipimpinnya. Bahwa sekali lagi, isu kebijakan pemekaran wilayah bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Papua. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap upaya percepatan pembangunan wilayah Papua. Secara lebih spesifik, sebelum Lukas Enembe yang saat ini menjabat Gubernur Papua selama dua periode. Isu tersebut telah menyeruak di sebagian masyarakat menjadi sebuah kajian hingga harapan.

Bahkan, dalam sebuah kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran suatu wilayah antara lain, kebutuhan mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya bagi daerah pemekaran. Dalam hal ini, Provinsi Papua memenuhi argumentasi pendukung pemekaran tersebut karena wilayahnya yang begitu luas.

Namun seperti tak ingin tertinggal oleh momentum isu, jika tak ingin disebut memanfaatkannya. Tahun 2013, saat Lukas Enembe melakukan kampanye pencalonan gubernur. Di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang menyatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran Provinsi Papua, dimana salah satunya yakni Pegunungan tengah dengan Wamena sebagai ibu kota. Bahkan, menurut beberapa tokoh senior Papua, kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal hingga mencapai lebih dari 50% karena membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye. Sebuah strategi merespon isu aktual sekaligus meminang, serta memikat harapan masyarakat.

Isu pemekaran wilayah sebenarnya telah menjadi amunisi bagi Lukas Enembe untuk merebut perhatian masyarakat. Mundur tiga tahun sebelum masa kampanye pencalonan Gubernur berlangsung, yakni tahun 2010. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua secara tegas mengajukan pembentukan provinsi baru. Ajuan tersebut menindaklanjuti sikap pemerintah pusat jika akhirnya tidak mendengar aspirasi masyarakat menjadikan kawasan pegunungan tengah sebagai Kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi yang sudah lama. Saat itu, selain masalah transportasi, kawasan Pegunungan Tengah juga sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Ia menyebut, sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Lukas juga menilai, bahwa miskinnya infrastruktur di kawasan Pegunungan Tengah ditengarai karena sikap diskriminatif dan pembiaran dari Pemerintah Provinsi Papua. Meski saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, namun Lukas yakin pemerintah pusat akan merestui pendirian provinsi Pegunungan Tengah. Ia berharap tahun 2011 usulan pembentukan provinsi itu diterima oleh pemerintah pusat. Apalagi syarat pembentukan provinsi sudah terpenuhi, yakni sudah ada 10 kabupaten dan dukungan dari 1,2 juta penduduk di kawasan tersebut.

Jejak Digital Dukungan Lukas Enembe Terhadap Kebijakan DOB

Seperti sebuah peribahasa, apa yang kita tanam adalah yang kita tuai, begitu juga jejak dalam dunia digital. Pernyataan dukungan terhadap DOB oleh Lukas Enembe yang disaksikan berjuta pasang mata dan telinga kala itu masih menjadi memori bagi sebagian orang. Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat pada tahun 2018. Melalui konsep Otsus Plus, beliau datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.

Dalam perjalanannya, pembentukan DOB di Papua telah melalui dinamika proses politik dan hukum yang kemudian telah final. Telah dilakukan penandatanganan peraturan pemerintah dan juga telah terbit UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sehingga jika saat ini Lukas Enembe menyatakan menolak, maka menjadi sebuah kebingungan jamak karena sebenarnya masih berhadapan dengan gubernur yang sama namun muncul dengan sikap dan pemikiran yang berubah. Bahkan alasan yang keluar dari sang gubernur sangat naif. Dari penyebutan bahwa masyarakat tidak membutuhkan pemekaran hingga meragukan sumber daya manusia Papua dalam mengelola provinsi baru nantinya.

Jika seorang Gubernur saja justru meragukan kemampuan dan sumber daya masyarakat yang dipimpinnya, maka kita pantas untuk juga meragukan kepemimpinan dan kapasitas seorang Gubernur yang telah memimpin bumi Cenderawasih selama 10 tahun ini. Jangan-jangan kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab Papua susah diajak lari maju.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Masih menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat di Indonesia terhadap situasi di Papua yang berpredikat aman dan tertib. Beberapa kejadian kriminal bermotif politis hingga berunsur separatis yang hingga beberapa waktu lalu masih terjadi harus menjadi evaluasi bersama sekaligus perhatian seluruh pihak agar tidak terulang kejadian serupa. Permasalahan di Papua yang tak jauh dari konflik ekonomi dan politik menimbulkan banyak akibat, dimana salah satunya menyasar pada bidang pendidikan anak-anak Papua.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, hal tersebut juga mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melantik lima pejabat daerah Papua beberapa waktu silam di Jakarta. Dalam amanatnya, beliau menegaskan agar para pejabat dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Papua karena situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar benar-benar menelaah persoalan yang ada di daerah masing-masing, serta mendorong agar program-progam yang telah ada dijalankan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Mantan Kapolda Papua tersebut juga berpesan agar pemerintah daerah di Papua bisa membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah derah lain di sekitar. Pemerintah pusat akan senantiasa mendukung berbagai pekerjaan dan program di masing-masing daerah sepanjang dengan aturan dan undang-undang.

Kebijakan DOB Diharapkan Hadirkan Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Salah satu yang menjadi keterkaitan dari poin amanat Mendagri kepada pejabat daerah Papua ialah dinamika kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang saat ini masih terus menjadi isu dan pembahasan. Kondisi wilayah Papua secara sosiologis serta kecenderungan disinformasi melalui media sosial rawan dijadikan politisasi oleh pihak tertentu.  

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa terdapat dua faktor penting mengapa Papua harus dilakukan pemekaran wilayah. Salah satunya dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya. Papua sangat heterogen terdapat beberapa suku dan bahasa, secara geografis sangat beragam, maka tepat jika Papua dimekarkan. Sementara dari aspek pembangunan, masih banyak belum tersentuh, karena wilayah di Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melalui pemekaran bisa memperkecil kesenjangan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, jembatan, irigasi, dan sebagainya sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa persoalan kerawanan ancaman keamanan di Papua akan terus terjadi ketika pemerintah tidak hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat asli Papua. Sehingga solusi mengurasi dan mengantisipasi tingkat kerawanan tersebut adalah dengan kehadiran pemerintah di Papua. Negara harus memastikan rakyat Papua bisa mencapai kesejahteraan.

Masyarakat Papua Diminta Mempersiapkan Diri Menyambut Pemekaran DOB

Sebuah kabar terbaru datang dari perkembangan pembahasan RUU DOB Papua. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua dimungkinkan dibawa ke rapat paripurna pada awal Juni 2022 mendatang, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Adapun untuk saat ini DPR RI masih berkutat pada agenda-agenda terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang membutuhkan konsentrasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) mengenai RUU tentang pembentukan DOB sudah diserahkan ke DPR. Dengan demikian, rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas meminta masyarakat Papua agar mempersiapkan diri menyambut tiga bakal beleid tersebut, daripada mengikuti aksi demonstrasi penolakan. Secara khusus, ia mengharapkan seluruh elemen masyarakat Papua, elite-elite poltik Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua agar bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran dan masa depan masyarakat Papua.

Adanya pembahasan tiga RUU DOB merupakan bentuk perhatian lebih pemerintah pusat ke Papua. Masyarakat Papua agar melihat pemekaran melalui perspektif ekonomi, bukan politik karena hanya berdampak pada konsumsi politik semata, sehingga terjadi pro dan kontra dengan berbagai aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok tertentu, salah satunya ditunggangi oleh kelompok separatis dan elit lokal yang tak sejalan dengan pemerintah pusat.

Padahal, secara lebih luas terdapat sejumlah manfaat dari pemekaran di Papua, diantaranya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Seakan tidak pernah puas dengan situasi yang ada di Papua saat ini. Dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak dan tempat terkait kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua membuat Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib seperti kebakaran jenggot untuk melakukan perlawanan. Untuk diketahui bahwa lembaga yang dibentuk sebagai representatif kultural masyarakat Papua tersebut kini telah pecah menjadi beberapa kepentingan. Salah satunya oleh Timotius Murib bersama pengikutnya yang condong serta tendensius menolak kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan DOB. Hal yang membuat kita semua menggelengkan kepala sekaligus mengernyitkan dahi adalah klaim serta pernyataannya bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat Papua menolak DOB. Padahal hingga saat ini tak pernah terjadi rapat pleno keputusan berkaitan dengan aspirasi tersebut.

Usut punya usut, adanya beberapa aksi demonstrasi penolakan DOB di beberapa wilayah Papua belakangan ini juga disokong oleh klaim pernyataan MRP yang dibantu peran kaum elit politik memainkan pengaruhnya. Selain itu, juga sudah kita ketahui bersama bahwa aksi penolakan DOB juga ditunggangi oleh kelompok separatis Papua untuk melancarkan misi panjangnya untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Timotius Murib Menganggap Pertemuan Perwakilan Anggota MRP dengan Presiden Joko Widodo adalah Ilegal

Sesaat setelah adanya pertemuan antara perwakilan dari MRP dan MRP Barat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, munculah sejumlah respon negatif yang salah satunya berasal dari Ketua MRP Timotius Murib. Setelah menuding kegiatan tersebut settingan, kini ia kembali membuat heboh pemberitaan dengan tuduhan kegiatan illegal.

Secara tegas dan tak mau kalah, ia menyebuat bahwa pertemuan yang berakhir pernyataan dukungan DOB tersebut merupakan bentuk tindakan illegal. Pasalnya, anggota MRP tersebut tidak mengantongi surat perintah dari pimpinan. Seperti mencoba mempengaruhi publik, ia juga berusaha meyakinkan bahwa kehadiran mereka di Istana Presiden menjadi tanda tanya bagi masyarakat Papua termasuk MRP, kemudian disebut bukan mewakili majelis.

Timotius juga mencurigai bahwa terdapat pertemuan terselubung yang diagendakan kelompok tertentu di istana. Pertemuan tersebut disebut tanpa mekanisme hukum, tanpa kajian ilmiah, tanpa aspirasi masyarakat Papua, serta tanpa konsultasi dengan pimpinan lembaga di tanah Papua. Ia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo melakukan politik pecah belah untuk melulusan rencana kebijakan DOB di Papua.

Tuduhan Timotius Murib Bahwa Presiden Jokowi Melakukan Politik Pecah Belah Adalah Melanggar Etika Pejabat Publik

Merespon adanya pernyataan kontroversial dari seorang pejabat publik Timotius Murib, anggota MRP Dorince mehue memberikan tanggapan sekaligus kecaman terhadap sang ketua yang tendensius tersebut. Pernyataan Timotius Murib disebut sangat keliru dan melanggar etika pejabat publik. Pasalnya, Presiden punya hak prerogatif mendengar dan mengundang setiap warga negara, termasuk 6 anggota MRP dan 4 anggota MR Papua Barat yang secara resmi diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor pada 20 Mei 2022 lalu terkait kebijakan politik negara tentang tiga DOB di Provinsi Papua.

Menurut Dorince, selama ini Ketua MRP belum pernah melakukan mekanisme kelembagaan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota MRP guna membahas Penolakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang tengah digugat di Mahkamah Konstitusi dan Penolakan DOB Papua. Sehingga, sebenarnya yang melakukan pecah belah di internal lembaga MRP adalah Ketua MRP sendiri. Ketua MRP sejatinya harus bersikap bijak, adil dan berimbang dalam menerima semua aspirasi orang asli Papua yang berbeda, baik yang mendukung dan menolak DOB Papua.

Jelas sekali bahwa Ketua MRP menyalahkan kewenangan jabatannya karena mengatasnamakan lembaga MRP untuk membawa kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, diharap Menteri Dalam Negeri memanggil Pimpinan MRP dan seluruh anggota MRP untuk meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan tersebut.

Berbagai Tuduhan dari Timotius Murib Adalah Jalan Pintas dari Penolak DOB yang Mulai Terdesak

Respon negatif yang berakhir dengan tuduhan kepada Presiden Joko Widodo oleh Timotius Murib selain bersifat emosional dan mengada-ada karena tidak disertai dengan bukti serta hal yang menguatkan, justru menjadi satu indikator kuat adanya perpecahan dan perbedaan kepentingan di internal MRP. Kita menjadi lebih tergambarkan seperti yang telah dibahas oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay sebelumnya. Bahwa MRP terbelah menjadi tiga kubu. Yakni kelompok pro DOB dan Otsus, Kelompok Penolak DOB dan Otsus, serta kelompok netral. Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny terpetakan menjadi bagian dari kubu penolak DOB. Sayangnya, yang selama ini terdengar adalah pernyataan dari para kubu penolak DOB, sehingga sedikit banyak kemudian berpengaruh terhadap opini publik.

Namun melalui momentum saat ini publik harusnya menjadi tercerahkan atas tidak objektifnya MRP. Terlebih tuduhan kepada Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah tersebut diamplifikasi oleh beberapa media yang terafiliasi dengan kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, hingga AMP serta peran oknum elit lokal yang bertentangan dengah kebijakan pusat karena dianggap tidak menguntungkan bagi wilayah kekuasaannya.

Untuk itu, sekali lagi harus menjadi atensi pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua harus segera diganti.

Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Dalam pembangunan suatu wilayah, peran aktif pemuda menjadi salah satu kontribusi yang harus dipersiapkan sejak dini. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya memajukan serta mensejahterakan masyarakat di suatu wilayah, perlu mendapat sentuhan dari generasi milenial sebagai tonggak pemimpin di masa depan. Hal tersebut berlaku juga dalam hal pembangunan di wilayah Papua.

Munculnya kebijakan pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua diharapkan turut menjadi modal dasar yang baik untuk masa depan Papua. Tentunya, terbentuknya pemekaran provinsi tersebut harus disesuaikan dengan penyiapan terhadap Human Resources atau sumber daya manusia dan Natural Resources atau sumber daya alam.  

Peran pemuda diharapkan dapat mempersiapkan diri sesuai dengan kompetensi untuk pembangunan secara nasional pada umumnya, ataupun sesuai wilayah masing-masing dengan pertimbangan sosiologis tertentu. Selain mempersiapkan Pendidikan, pemuda juga harus mengantisipasi moralitas agar memiliki budi pekerti yang baik, dengan tujuan utama menjaga kebersamaan dan memiliki paradigma inklusif terbuka untuk menghadapi berbagai perbedaan yang muncul. Dalam upaya membangun suatu wilayah, pemuda dituntut untuk memiliki satu persepsi dengan tujuan yang sama yakni kesejahteraan dan kedamaian.

Kebijakan DOB Tak Mengubah Kepapuaan Masyarakat di Papua

Dalam lanskip pembangunan di wilayah Papua, satu hal yang harus dipahami bersama bahwa adanya kebijakan pemekaran wilayah tidak merasuk hingga wilayah kultural atau adat masyarakat Papua. Pasalnya masih banyak pihak yang salah memahami dan menghartikan. Hal tersebut sempat ditegaskan oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Bahwa kebijakan DOB hanya mengubah administrasi pemerintahan yang ada di Papua sehingga tidak akan pernah mengubah kepapuaan bagi masyarakat di Papua. Meski ada pemekaran DOB di Papua, tetapi tetap terikat dengan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).

Secara umum, hingga saat ini pemerintah terus berupaya melalui sejumlah implementasi kebijakan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua. Terbitnya UU Otsus telah mendorong berbagai kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Pemerintah saat ini juga tengah menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dengan visi pembangunan 2041 upaya mewujudkan “Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Dalam pelaksanaannya, diharapkan peran generasi milenial di Tanah Papua turut menjadi agen perubahan guna mewujudkan hal tersebut.

Kaum Muda Papua Harus Terlibat Aktif dalam Proses Pembangunan dan Bangsa dan Negara

Sejumlah pesan terus digaungkan dalam mendorong keterlibatan pemuda di pembangunan wilayah Papua yang saat ini digencarkan oleh pemerintah. Pendeta Hiskia Rollo selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja di Tanah Papua (PGGP) mengimbau kepada semua elemen masyarakat, khususnya kaum muda, agar menyikapi perbedaan dengan kasih dan kemanusiaan, bukan kekerasan. Dirinya meyakini Tuhan berkehendak untuk pembangunan Papua berlangsung di dalam kasih. Perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun jangan sampai perbedaan itu menjadikan hilangnya damai dan sejahtera. Kaum muda Papua harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan di Tanah Papua.

Sementara itu, Ketua DPW LIRA Provinsi Papua, Steve R.A Mara, berharap generasi muda Papua lebih berfikir strategis untuk menyiapkan dan menerima segala perubahan dan perbedaan yang ada serta terus berdatangan. Semisal kebijakan DOB, harus disyukuri karena akan memperpendek rentan kendali. Dirinya berharap kepada generasi muda Papua untuk tidak terlena dengan situasi yang terjadi saat ini, sehingga membuat rull pemikiran hanya pada kegiatan demonstrasi dan hal-hal yang bersifat negatif. Adanya ketakutan akan dampak negatif jika terjadi pemekaran adalah hal wajar, namun hal tersebut bisa diatasi oleh peran pemerintah untuk mensosialisasikan serta memberikan penjelasan terkait manfaat dan tujuan secara lebih detail.

Kondisi masyarakat di pesisir dan pegunungan wilayah Papua yang masih jauh dari kesejahteraan, menjadi pergumulan pemerintah dan semua pihak untuk bisa memperbaiki keadaan. Kita lihat hari ini sangat nyata, masyarakat di pesisir pantai dan pegunungan, pembangunan masih kurang nampak, seolah negara tidak hadir di wilayah-wilayah tersebut. Padahal kondisi tersebut disebabkan karena tingkat kendali yang jauh. Sehingga, mari kita lebih terbuka terhadap perubahan yang ada. Siapkan diri untuk menyambut kebijakan pemekaran DOB Papua.

Orang Asli Papua Siap Kawal DOB dan Otsus

Sementara itu, hingga kini dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB di Papua terus berdatangan dari berbagai pihak dan tempat. Secara umum, para pendukung tersebut memiliki harapan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan wilayah Papua.

Salah satu dukungan dari unsur pemuda datang dari Tokoh dan Ketua Ormas Pemuda Jayapura dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura), Jack Puraro. Dirinya menegaskan bahwa sebagai orang asli Papua (OAP) siap mengawal kebijakan pemerintah terkait DOB dan Otsus.   

Dirinya juga menyinggung MRP agar tidak mengurus masalah politik, melainkan fokus mengurus hak-hak masyarakat adat Papua. Mewakili masyarakat Adat Mamta, Tabi, ia juga menolak adanya klaim pernyataan ketua MRP yang menyebut bahwa masyarakat Papua menolak DOB di Papua. Pernyataan tersebut tidak benar dan merupakan asumsi ketua MRP semata, tidak mewakili masyarakat adat Papua secara umum. MRP sebagai representasi kultur OAP harusnya mampu bersikap netral atas berbagai gejolak di Papua.

Disamping itu, kepada semua pihak terutama generasi muda serta para intelektual agar mampu membantu dunia pendidikan hingga wilayah-wilayah pelosok. Pada dasarnya masyarakat Papua sangat membutuhkan pemekaran untuk perluasan pelayanan dan keterlibatan serta terakomodirnya seluruh kepentingan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan fasilitas di dunia Pendidikan.

God Bless, Papua

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Salah satu faktor maju mundurnya sebuah wilayah dipengaruhi oleh sosok pemimpin didalamnya. Seperti arti secara definisi, ia menjadi ujung tombak dari arah kemajuan daerah tersebut. Dengan sejumlah program dan kebijakan yang telah direncanakan, kemudian diimplementasikan melalui keterlibatan, baik secara dukungan maupun model pemberdayaan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat.

Namun bagaimana jika, maju mundurnya suatu daerah secara sengaja dilakukan oleh seorang pemimpin dengan mengorbankan masyarakat melalui janji-janji yang telah diajukan namun kemudian ditarik mundur lagi tak dilaksanakan dengan alasan penolakan atau hal lain yang serupa dengan maksud dan tujuannya.

Pemekaran Wilayah Merupakan Cita-cita Masyarakat Papua

Luasnya geografis suatu wilayah menjadi salah satu alasan mengapa pemekaran wilayah harus dilakukan. Jika suatu daerah terlalu luas, maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Sudah sejak lama keinginan masyarakat Papua menunggu kebijakan pemekaran wilayah sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan.   

Dalam sebuah kajian Bapenas menyebutkan bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran antara lain, kebutuhan mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar bagi peningkatan pelayanan di setiap daerah, khususnya daerah pemekaran. Dalam hal ini, Provinsi Papua memenuhi argumentasi pendukung pemekaran tersebut karena wilayahnya yang begitu luas.

Selain itu, pertimbangan usulan pemekaran provinsi di Papua dapat dilihat dari sisi aspek geopolitik dan geostrategis. Desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi.

Menolak Lupa! Menagih Janji Lukas Enembe Mendukung DOB Papua

Kembali pada analogi seorang pemimpin yang memiliki andil besar dalam maju mundurnya suatu daerah. Bahwa sekali lagi, isu kebijakan pemekaran wilayah bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Papua. Secara lebih spesifik, sebelum Lukas Enembe yang saat ini menjabat Gubernur Papua selama dua periode. Isu tersebut telah menyeruak di sebagian masyarakat menjadi sebuah kajian hingga harapan.

Seperti tak ingin tertinggal oleh isu, jika tak ingin disebut memanfaatkannya. Tahun 2013, saat Lukas Enembe melakukan kampanye pencalonan gubernur. Di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang mengatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa ia menyetujui pemekaran Provinsi Papua, dimana salah satunya yakni Pegunungan tengah dengan Wamena sebagai ibu kota. Menurut beberapa tokoh senior Papua, kemenangan Lukas Enembe dan (Alm) Klemen Tinal hingga lebih dari 50% karena membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye. Sebuah strategi merespon isu aktual sekaligus meminang, serta memikat harapan masyarakat.

Isu pemekaran wilayah sebenarnya telah menjadi amunisi bagi Lukas Enembe untuk merebut perhatian masyarakat. Mundur tiga tahun sebelum masa kampanye pencalonan Gubernur berlangsung, yakni tahun 2010. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua secara tegas mengajukan pembentukan provinsi baru. Ajuan tersebut menindaklanjuti sikap pemerintah pusat jika akhirnya tidak mendengar aspirasi masyarakat untuk menjadikan kawasan pegunungan tengah sebagai Kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi yang sudah lama. Saat itu, selain masalah transportasi, kawasan Pegunungan Tengah juga sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Ia menyebut, sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Lukas juga menilai, bahwa miskinnya infrastruktur di kawasan Pegunungan Tengah ditengarai karena sikap diskriminatif dan pembiaran dari Pemerintah Provinsi Papua. Meski saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, namun Lukas yakin pemerintah pusat akan merestui pendirian provinsi Pegunungan Tengah. Ia berharap tahun 2011 usulan pembentukan provinsi itu diterima oleh pemerintah pusat. Apalagi syarat pembentukan provinsi sudah terpenuhi, yakni sudah ada 10 kabupaten dan dukungan dari 1,2 juta penduduk di kawasan tersebut.

Inkonsistensi Lukas Enembe Merespon Perkembangan Kebijakan DOB

Jika merujuk pada keinginan dan cita-cita yang diimpikan oleh Lukas Enembe dari sebelum hingga menjelang terpilih sebagai Gubernur Papua terkait adanya pemekaran wilayah. Maka adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga saat ini masuk tahap pembahasan oleh DPR adalah sebuah jawaban yang dinanti. Sebuah jalan menjawab kompleksitas permasalahan di negeri Cenderawasih. Visioner seorang pemimpin terbukti dari sosok Lukas Enembe. Namun lain dulu lain sekarang, Sikap Gubernur petahana tersebut justru berubah.

Tahun 2014, saat belum lama merasakan posisi jabatan dan kursi Gubernur, Lukas Enembe secara mengejutkan mengeluarkan sikap penolakan terhadap rencana pembentukan provinsi baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua hanya menyetujui usulan pembentukan 22 daerah otonomi baru tingkat kabupaten dan kota. Sebab, usulan tersebut melalui mekanisme pembahasan dengan MRP dan DPR Papua. Ia menambahkan, wacana pembentukan provinsi-provinsi baru di Papua merupakan kepentingan orang-orang pribadi dan bukan untuk kepentingan dalam upaya mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Papua secara keseluruhan.

Tahun ke tahun setelahnya, sikap penolakan masih terus ditunjukkan meskipun terkadang secara tersirat tidak terang-terangan. Sikap sang gubernur seperti berubah tak semakin memihak amanat dari masyarakat yang telah memilihnya saat akan mencalonkan menjadi gubernur. Sejumlah narasi negatif kemudian menghampirinya membuatnya merasa tidak nyaman. Salah satu upaya untuk mengatasi kemudian dibentuklah tim hukum bernama Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi dan HAM di Tanah Papua. Salah yang mendasari pembentukan tesebut karena dirinya merasa sering diintervensi. Sejumlah pembelaan juga kemudian muncul dari orang-orang yang berada di lingkarannya. Salah satunya datang dari Ketua KAP (Kamar Adat Pengusaha) Papua, Musa Haluk. Pada Maret 2022, ia menyatakan terdapat kelompok tertentu di Papua yang mencoba membangun narasi fiktif dengan muatan subjektif terhadap Lukas Enembe. Menurutnya, setelah didekati istana pada tahun 2006. Lukas Enembe tidak menerima tawaran menjadi Gubernur Papua Tengah. Ia berkomitmen bahwa Papua milik semua, bukan mundur dan membuat pemekaran baru.

Pembelaan tersebut mengandung unsur pembentukan opini untuk membersihkan nama Gubernur dari sangkut paut dukungan terhadap pemekaran wilayah. Puncak dari penolakan terhadap dukungan DOB sebenarnya telah dinyatakan oleh Lukas Enembe sendiri saat bertemu Presiden Joko Widodo pada 24 Februari 2021. Dalam kesempatan tersebut dirinya menegaskan, menolak pemekaran DOB di Papua, karena semua usulan pemekaran harus melalui MRP, DPRP dan disetujui Gubernur, Kemudian evaluasi Otsus melibatkan MRP. Terakhir, menyebut perilaku Jakarta sudah melawan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus.

Jejak Digital Dukungan Terhadap Kebijakan DOB

Apa yang kita tanam adalah yang kita tuai, begitu juga jejak dalam dunia digital. Pernyataan dukungan terhadap DOB oleh Lukas Enembe masih menjadi memori bagi sebagian orang. Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan bahwa pemekaran DOB di Papua merupakan permintaan Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama semua unsur kepada pemerintah Pusat pada tahun 2018. Melalui konsep Otsus Plus, beliau datang dengan semua unsur, meminta pemekaran dan khusus untuk Laapago diminta segera dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastruktur.

Dalam perjalanannya, pembentukan DOB di Papua telah melalui proses politik dan hukum yang telah final. Telah dilakukan penandatanganan peraturan pemerintah dan juga telah terbit UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sehingga jika saat ini Lukas Enembe menyatakan menolak, maka menjadi sebuah kebingungan jamak karena masih berhadapan dengan gubernur yang sama namun muncul dengan sikap dan pemikiran yang berubah. Bahkan alasan yang keluar dari sang gubernur sangat naif, dimana masyarakat disebut tidak membutuhkan pemekaran. Seperti menelan kembali ludah yang telah dikeluarkan.

Untuk kita ketahui bersama, bahwa melalui pendekatan pemekaran wilayah, persoalan-persoalan di Papua seperti sulitnya akses pendidikan dan kesehatan diharapkan segera terselesaikan. Pembangunan di Papua harus terus berlanjut demi masa depan anak-anak Papua yang ingin mengejar cita-citanya, masyarakat di Papua nantinya juga harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus berjalan berhari-hari, karena pemekaran wilayah akan merangsang pembangunan fasilitas publik. Melalui pemekaran, akan lebih mudah bagi pemerintah pusat untuk membangun dan mengembangkan provinsi-provinsi di Bumi Cenderawasih.

Lalu kepada Bapak Lukas Enembe, ada apa denganmu? Masihkah kau menjadi bapak dari masyarakat Papua?

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Salah satu dampak dari adanya penolakan terhadap kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB), selain dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi, juga disebabkan karena minimnya pengetahuan publik terhadap seluk-beluk kebijakan yang kini sudah masuk dalam pembahasan di tingkat DPR. Tipikal masyarakat Papua yang mudah tersentuh secara emosi serta terkomando oleh tokoh atau pihak yang dianggap memiliki pengaruh tinggi menjadikan informasi DOB tak terserap secara utuh. Adanya sejumlah kepentingan yang bermain dalam merespon informasi berkaitan kebijakan DOB tersebut memunculkan sejumlah bias hingga disinformasi. Bisa diyakini bahwa sejumah pernyataan penolakan DOB tidak murni berdasarkan sikap atau idealis pemikiran. Melainkan buah dari penerimaan framing informasi yang tak utuh dan memiliki muatan tertentu berlawanan dengan rencana pemerintah terhadap pembangunan wilayah Papua.

Jalan Peningkatan Perekonomian Papua Melalui DOB

Meski bisa dikatakan hampir setiap hari terdapat pernyataan dukungan terhadap DOB, namun tak seluruh pihak pendukung memberikan literasi serta informasi yang persuasif mengenai motivasi hingga dasar dalam mendukung kebijakan tersebut. Padahal, terdapat banyak sisi dan aspek yang bisa menjadi bahan pembelajaran serta informasi dalam memahami maksud baik pemerintah pusat untuk membangun wilayah Papua.

Mantan Wali Kota Jayapura sekaligus tokoh senior Papia, Michael Manufandu menjelaskan berkaitan DOB bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan mengingat Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten/ kota. Jumlah tersebut bisa disebut terlalu banyak dan berdampak pada tidak maksimalnya pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian. Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kolombia tersebut menyatakan bahwa pemekaran DOB harus didukung oleh seluruh pihak. Dirinya berharap agar pemerintah bisa mensosialisasikan maksud dan tujuan pemekaran Papua agar bisa dipahami masyarakat.

Dalam hal berdemokrasi boleh-boleh saja orang memberikan pendapat, tetapi kita harus tahu asas keputusan pemerintah. Sehingga harus kita laksanakan, karena pada dasarnya tidak ada kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Kita harap agar soal pemekaran DOB nantinya bisa disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat supaya mereka mengerti bahwa hal ini merupakan maksud baik dari pemerintah.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua adalah sesuatu yang penting dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat dua faktor mengapa pemekaran Papua penting dilakukan. Pertama, dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya sehingga perlu dilakukan pembagian wilayah yang lebih banyak. Kedua, aspek pembangunan, sejauh ini masih banyak yang belum tersentuh, karena banyaknya wilayah Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Papua (FKMP) di Jakarta, John Numberi menegaskan alasan pihaknya mendukung Kebijakan DOB untuk segera direalisasikan. Menurutnya, manfaat pemekaran sangat baik, pertama dapat mensejahterakan masyarakat Papua. Kedua, pertumbuhan ekonomi berjalan lebih baik. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Serta keempat, terdampak dampak lain dari ruang lingkup yang didapat dari kebijakan tersebut.

Dukungan juga datang dari Ketua Kelompok Komunitas Masyarakat Papua Jakarta (Kompaja), Emilianuss Tikuk. Mennurutnya, rencana DOB akan membuka banyak sekali kemajuan, termasuk terbukanya lapangan dan peluang kerja bagi orang asli Papua. Oleh karena itu pihaknya mengajak kepada pemuda dan mahasiswa Papua, tokoh agama serta seluruh warga Indonesia untuk bersama-sama mendukung DOB menuju percepatan pembangunan nasional di atas tanah Papua. Kemudian, Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Kaimana Wilayah Jabodetabek, My Future Boy Masa menyatakan bahwa dengan adanya rencana pemerintah merancang DOB maka, pertama pendidikan lebih merata dan menyentuh masyarakat. Kedua, kesehatan akan lebih merata menembus batas-batas daerah yang terisolir. Ketiga, adanya percepatan pembangunan infrastruktur sebagai akses dan mobilisasi. Keempat, afirmasi Osu akan lebih dirasakan oleh orang asli Papua yang berada di wilayah terpencil. Serta kelima, terbukanya lapangan dan peluang kerja bagi orang asli Papua.

Melihat Manfaat Kebijakan DOB dari Perspektif Ekonomi

Secara spesifik dalam bidang ekonomi. Adanya kebijakan DOB juga dapat dimaknai secara lebih mendalam dan detail. Salah satunya muncul dari pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas. Menurutnya, masyarakat Papua lebih tepat mempersiapkan diri ketimbang mengikuti aksi demonstrasi penolakan DOB yang dilakukan sekelompok tertentu demi kepentingan pribadinya. Masyarakat Papua harus melihat pemekaran provinsi Papua melalui prespektif ekonomi. Pasalnya, manfaat pemekaran provinsi di Papua antara lain pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperpendek rentan kendali pemerintahan antarpusat dan daerah serta mempermudah mobilitas dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh elemen masyarakat Papua termasuk elite politik Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua agar bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran dan masa depan masyarakat Papua.

Kaitan dengan bidang ekonomi berkaitan dengan DOB juga dinyatakan oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano. Menurutnya pelaksanaan pemekaran Papua dapat mendorong daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Sejumlah Nama Calon Pejabat di DOB Papua

Kabar terbaru muncul terkait pembahasan DOB Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa telah terdapat bupati yang siap menjadi calon gubernur di DOB Papua. Hal tersebut memperkuat bukti bahwa terdapat sikap mendukung adanya pembentukan DOB di Papua. Dirinya menilai adanya pro dan kontra menjadi hal biasa dalam setiap rencana kebijakan. Pemerintah memastikan tetap akan melanjutkan melakukan pembahasan kebijakan DOB Papua.

Penegasan Kemlu Tak Ada Rencana Dewan HAM PBB ke Papua

Kabar aktual juga datang dari pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait adanya isu kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Achsanul Habib secara tegas menyatakan bahwa tidak ada rencana tersebut, Berdasarkan sesi ke-49 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu, tidak ada agenda atau pembahasan khusus mengenai Indonesia termasuk Papua. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi isu yang beredar yang menyebut Komisi Tinggi HAM PBB akan mendatangi Papua atas dugaan pelanggaran HAM. Justru yang terjadi adalah pemerintah Indonesia mengundang untuk meninjau pembangunan dan capaian SDG’s di Papua dan Papua Barat. Komisi Tinggi HAM PBB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Komisi Tinggi HAM PBB juga berjalan baik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Manuver yang hingga kini terus dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dibawah kepemimpinan Timotius Murib perlahan namun pasti mulai terkuak publik karena sudah semakin jelas menunjukkan keberpihakan terutama berkaitan dengan isu kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Setelah diketahui terdapat perpecahan dalam tubuh MRP, Timotius Murib sejak awal telah diindikasi menggunakan wewenangnya untuk melanggengkan kepentingannya. Salah satunya ialah menolak kebijakan pemerintah pusat dengan sejumlah alasan bersifat emosional untuk memantik sentimentil masyarakat Papua terhadap pemerintah.

Desakan Mundur Karena Mencemarkan Lembaga MRP

Dampak yang muncul dari kelakuan Timotius Murib terhadap MRP muncul secara bertahap. Tokoh Pemuda Wilayah Adat Anim Ha, Marius Kateng menyatakan bahwa Ketua MRP Timotius Murib harus mematuhi Perdasus Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP. Menurutnya, jika tak bisa mematuhi maka lebih baik mundur dari Ketua MRP karena dibawah kepemimpinan Timotius Murib, MRP tak bekerja apa-apa, bahkan justru ketua MRP tersebut membuat lembaga representatif masyarakat Papua menjadi tercemar.  

Marius Kateng secara tegas menyatakan bahwa sangat tidak etis ketika Ketua MRP dan beberapa oknum di dalam MRP membawa aspirasi tolak pemekaran DOB serta Otonomi Khusus (Otsus) ke pusat. Pasalnya, rakyat Anim Ha sangat menginginkan pemekaran provinsi Papua Selatan, dan Ketua MRP tidak punya kewenangan untuk melarang aspirasi tersebut. Dirinya berharap ketua MRP melakukan hal-hal yang wajar, tidak usah melakukan hal-hal konyol dan tidak etis yang membuat dirinya malu sendiri. Aspirasi dukungan pemekaran telah lama dinyatakan. Pemuda Anim Ha akan terus mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Dirinya juga menyebut bahwa aspirasi Osus dan pemekaran DOB telah final. Sebagai generasi muda Papua harus mendukung dan mengawal adanya aspirasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Dukungan MRP Terhadap Kebijakan DOB

Setelah adanya 6 perwakilan MRP yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor menyatakan dukungan DOB beberapa hari lalu. Pernyataan berkaitan dengan dukungan kembali ditegaskan oleh anggota MRP, Herman Toku. Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah pusat, DPR RI, serta TNI dan Polri terkait kebijakan pembentukan DOB di Papua. Adanya pembentukan DOB merupakan salah satu kebijakan negara yang harus didukung penuh. Dirinya juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menerima begitu banyak aspirasi Orang Asli Papua (OAP) serta mengaku terharu dengan perhatian Presiden Jokowi yang begitu besar terhadap OAP. Di samping itu, Herman Yoku juga menyayangkan sikap oknum-oknum tak bertanggung jawab yang memecah-belah melalui provokasi bahwa orang-orang Papua tidak diperhatikan oleh negara.

Sikap kekecewaan tersebut bisa jadi ditujukan kepada rekan sesama lembaganya yakni Timotius Murib yang hingga kini terus bersikukuh bahwa aspirasi masyarakat Papua cenderung menolak rencana kebijakan DOB tanpa bisa menunjukkan data atau dasar yang digunakan. Timotius Murib disebut telah menggunakan wewenangnya untuk kepentingannya sendiri yang jauh dari ketentuan hak dan kewajiban MRP sebagai lembaga representatif masyarakat Papua.

Terus Mengalirnya Dukungan Terhadap Kebijakan DOB

Hingga kini sejumlah tokoh maupun pihak terus memberikan pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB. Secara garis besar, mereka menyambut kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk memajukan wilayah Papua.

Pengamat politik Papua sekaligus eks staf ahli Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Frans Maniagasi, menyebut bahwa pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan dan memperluas jangkauan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Pemekaran tidak hanya berfokus kepada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, tapi juga berfungsi agar ada sinergitas terhadap eksistensi dan keberlanjutan dari paradigma nilai lokal. Selain itu, juga mengangkat harkat dan martabat OAP dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/ atau aspirasi masyarakat Papua.

Senada dengan pernyataan dari Frans Maniagasi, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani, Origenes Kaway, menilai bahwa rencana pemerintah pusat dan DPR RI melakukan pemekaran Papua untuk membentuk DOB adalah jawaban dari Tuhan yang patut disyukuri oleh kita semua. Beratnya kondisi geografis Papua membuat masih banyak daerah di pegunungan dan pesisir yang belum tersentuh pembangunan. Adanya pro-kontra di tengah masyarakat adalah hal yang lumrah, tetapi jangan sampai ada oknum yang bermain untuk kepentingan politik pribadi. Jika politiknya kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka DOB adalah solusinya. Diyakini pemekaran Papua dan pembentukan DOB akan membuka lapangan kerja.

Sementara itu, tokoh pemuda di Kabupaten Jayapura, Jhon Maurids Suebu, mengaku sangat setuju dengan rencana pemekaran Papua untuk membentuk DOB. Menurutnya, DOB Papua bagian dari Otonomi Khusus Papua sehingga ruang kelola bagi masyarakat akan terbuka lebar.

Sebegitu masifnya dukungan terhadap DOB baik dari dalam masyarakat Papua maupun di luar Papua. Klaim dari Timotius Murib bahwa aspirasi penolakan DOB menjadi suara mayoritas jelas telah mencoreng nama MRP sebagai lembaga representatif masyarakat Papua. Sudah sepantasnya MRP melakukan evaluasi atas orang-orang yang berada didalamnya, termasuk mengkaji ulang keberadaan Timotius Murib terhadap kemajuan lembaga yang harusnya menjadi rumah bersama masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Reaksi negatif turut mencuat pasca adanya pertemuan antara perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor. Salah satu poin yang dibicarakan ialah dukungan terhadap kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini telah berada ditahap kelanjutan pembahasan setelah DPR menerima surat presiden (surpres) terkait tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua. Poin tersebut menjadi sensitif karena sebelumnya pihak MRP yang sering diwakili oleh Timotius Muirib bergerak cenderung tendensius hanya memperjuangkan pihak-pihak yang menolak DOB Papua tanpa mempedulikan adanya dukungan DOB yang hingga kini terus mengalir. Timotius Murib secara enteng hanya mampu membuat tuduhan receh bahwa pertemuan yang dihadiri 6 rekan-rekannya perwakilan MRP tersebut merupakan settingan. Hal tersebut juga diperparah oleh unggahan dari akun Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menyebut bahwa perwakilan MRP yang menemui Presiden Jokowi adalah kelompok pengemis pemekaran dan anak-anak luzifer. Seperti yang kita ketahui, imbas adanya aksi di tanggal 10 Mei 2022 lalu yang digerakkan oleh PRP justru menjadikan kita tahu bahwa pihak-pihak yang berada di belakang PRP dan penolak DOB adalah kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, serta AMP. Di samping itu, terdapat fakta lain bahwa oknum elit lokal yang menolak DOB karena ancaman wilayah kekuasaan juga disebut mendukung PRP untuk memprovokasi masyarakat agar ikut menolak DOB.

Perpecahan di Tubuh MRP Mempertaruhkan diri Sebagai Representatif Masyarakat

Sudah sejak awal utamanya saat merespon kebijakan pemerintah pusat seperti Otonomi khusus (Otsus) hingga dinamika respon kebijakan DOB. MRP yang sejak berdiri ditujukan sebagai lembaga representatif masyarakat Papua, justru terindikasi turut bermain dalam mempengaruhi opini publik. MRP ditengarai bergerak di satu sisi mengutamakan dan membesarkan pihak-pihak yang menolak DOB. Klaim tersebut langsung dinyatakan oleh Timotius Murib selaku ketua tanpa melalui pleno atau data sumber yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Padahal hingga kini secara presentase ataupun kuantitas, terdapat banyak pihak yang mendukung DOB yang berasal dari lintas bidang hingga lintas wilayah.

Adanya perpecahan di tubuh MRP juga pernah disebut oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya. Oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua (OAP). Mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP terindikasi digunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian, pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar, untuk itu di periode berikut masyarakat Papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Tuduhan Settingan Adalah Jalan Pintas dari Penolak DOB yang Terdesak

Respon negatif yang berakhir dengan tuduhan adanya settingan oleh Timotius Murib selain bersifat receh dan cemen karena tidak disertai dengan bukti dan hal lain yang menguatkan, justru menjadi satu indikator kuat adanya perpecahan dan perbedaan kepentingan di internal MRP. Kita menjadi lebih tergambarkan seperti yang telah dibahas oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay. Bahwa MRP terbelah menjadi tiga kubu. Yakni kelompok pro DOB dan Otsus, Kelompok Penolak DOB dan Otsus, serta kelompok netral. Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny terpetakan menjadi bagian dari kubu penolak DOB. Sayangnya, yang selama ini selalu kita dengar adalah pernyataan dari para kubu penolak DOB, sehingga sedikit banyak menjadi berpengaruh terhadap opini publik. Namun melalui momentum saat ini publik harusnya menjadi tercerahkan atas tidak objektifnya MRP. Terlebih tuduhan settingan tersebut diamplifikasi oleh akun Petisi Rakyat Papua (PRP) yang dibelakangnya terdapat peran kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, hingga AMP serta peran oknum elit lokal yang bertentangan dengah kebijakan pusat karena dianggap tidak menguntungkan bagi wilayah kekuasaannya.

Untuk itu, harus menjadi atensi pemerintah pusat lebih khususnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua harus segera diganti. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

Pernyataan Dukungan DOB yang Hingga Kini Terus Mengalir

Sementara itu, seperti menjadi pembuktian yang berlangsung terus menerus, sejumlah pihak dari berbagai wilayah dan bidang memberikan pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB. Beragam alasan dan motivasi menjadi dasar bagi mereka yang menyatakan dukungan. Seluruhnya memiliki benang merah adanya harapan agar pembangunan Papua menjadi lebih cepat dan merata secara lingkup wilayah dan fisik.

Tokoh Pegunungan Tengah Papua asal Kabupaten Tolikara, Harun Wanimbo menyebut bahwa seluruh pihak harus menyambut DOB Pegunungan Tengah Papua demi masa depan orang Papua, serta sebagai jawaban untuk generasi penerus di Bumi Cenderawasih. Begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga orang Papua mendapatkan kesempatan sebagai gubernur, bupati, DPRD, sekda, dan pejabat lainnya. Menurutnya, apa yang ada di depan mata saat ini harus diterima terlebih dahulu. Hal tersebut bukan kepentingan pribadi dan popularitas, melainkan kepentingan daerah dan untuk generasi ke depan. Pemekaran telah diatur oleh negara sehingga sudah sepatutnya diterima masyarakat, kemudian digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak di Papua.

Sementara itu, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom mengajak masyarakat Lapago untuk mendukung penuh program pemerintah yang hendak membentuk DOB di Papua. Dirinya meminta agar masyarakat tak terhasut dengan pihak yang beranggapan bahwa kebijakan pemekaran tersebut justru membuat masyarakat Papua menjadi terpuruk. Pemekaran daerah Pegunungan Tengah Papua harus direalisasikan secara nyata. Alasannya, kebijakan tersebut sepenuhnya untuk kebaikan masyarakat Papua. Apabila pembangunan berjalanan dengan baik, maka masyarakatlah yang akan menikmatinya.

Selain itu, dirinya juga mengimbau, para pihak tertentu agar berhenti menyebarkan sikap pesimistis terkait kebijakan pemekaran. Seorang pemimpin harus menyebarkan sikap optimistis, memikirkan masa depan yang lebih baik, dan melindungi masyarakatnya. Dirinya meyakini, kebijakan pemekaran ini dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera di masa mendatang.

Hal yang sama juga menjadi fokus pembicaraan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor Jumat 20 Mei 2022 lalu. Dirinya meminta kepada Presiden agar dapat mempercepat pembangunan sejumlah program strategis nasional di Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, juga disampaikan ke Presiden Jokowi tentang rencana pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih, tentang usulan pembentukan DOB Provinsi Kepulauan Papua Utara dan lainnya.  

DOB Papua Bakal Terwujud dengan Memperhatikan Semua Pihak Terkait

Sebuah pernyataan konstruktif berkaitan dengan kebijakan DOB Papua disampaikan oleh Pengamat Politik Papua serta Eks Staf ahli Dirjen Otonomi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Frans Maniagasi. Menurutnya pemekaran tidak hanya berfokus kepada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pembentukan provinsi baru di Papua juga berfungsi agar ada sinergitas terhadap eksistensi dan keberlanjutan dari paradigma nilai lokal.

Pemekaran Papua bukan sebatas rencana di atas kertas, melainkan bakal segera terwujud. Merujuk aspek yuridis Pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua melegitimasi terjadinya pemekaran di Bumi Cenderawasih. Secara mekanisme dapat dilakukan bottom up dan top down, ditunjukkan pada ayat (1) pemekaran provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan dating. Kemudian, Ayat (2) Pasal 76 UU Otsus Papua mengamanatkan, pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara di ayat (3), pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam UU mengenai pemerintahan daerah

Aturan tersebut merefleksikan bahwa pemerintah berusaha melakukan pemekaran provinsi lantaran beberapa argumentasi. Pertama alasan ideologis sebagai ekses warisan sejarah integrasi Papua pada 1963, dan menyusul Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, serta berbagai pelanggaran HAM yang tak belum tuntas diselesaikan. Oleh karena itu ayat (2) menjadikan patokan pemekaran wilayah Papua untuk kepentingan strategis nasional dalam rangka mengurai berbagai persoalan dan konflik di Papua berkenaan dengan percepatan pembangunan dan kesejahteraan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, bahwa pembentukan DOB Papua merupakan suatu sistem dan desain baru untuk membangun Papua yang sejahtera secara holistik dan keberlanjutan. Pembentukan DOB Papua merupakan isu strategis pemerintah untuk menjawab persoalan kemiskinan, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan. Yakni, dengan memperpendek jangkauan pelayanan publik, mempercepat pembangunan kesehatan dan pendidikan, memotong kemahalan, dan menyelesaikan kesulitan akses pelayanan publik baik internal maupun eksternal Papua.

Maka bisa jadi, pernyataan tuduhan settingan dari Timotius Murib benar adanya dari salah satu sisi. Bahwa pemerintah sedang menyetting berbagai cara untuk membangun Papua menjadi lebih maju dan sejahtera, salah satunya melalui kebijakan DOB.

__


Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sebuah pertemuan terjadi antara Presiden RI Joko Widodo dengan perwakilan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Kepresidenan pada Jumat 20 Mei 2022. Sebanyak enam anggota MRP dan empat anggota MRPB diundang secara khusus oleh Presiden Jokowi untuk bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang dibahas berkaitan dengan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw selaku tokoh yang mewakili rombongan, mengatakan pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi. Adanya audiensi mengklarifikasi mengenai simpang siur informasi penerapan pelaksanaan Undang-udang No.2 Tahun 2021 tentang Otsus.

Khusus untuk Provinsi Papua terdapat DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Rencana pembentukan DPB tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya. Aspirasi tersebut didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Dirinya mengatakan bahwa masyarakat Papua berharap DOB ke depan bisa mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Undang-Undang Otsus tersebut mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua, dan memberikan kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

Anggota Pokja MRP, Dorince Mehue menyatakan bahwa beberapa poin pembahasan yang disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo, salah satunya mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi, yang mengutamakan dan mengawal agenda-agenda strategis percepatan pembangunan sebagai legacy dan landmark pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain itu pihaknya juga mendukung mempercepat pengesahan RUU masyarakat hukum adat guna melindungi dan melestarikan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua.

Terkait upaya Presiden Jokowi dan Pemerintah pusat untuk membuka ruang komunikasi dan pendekatan humanis dengan masyarakat Papua, pihaknya mengatakan hal tersebut dalam rangka rekonsiliasi sosial politik yang inklusif guna menyelesaikan akar persoalan di Papua dalam rangka menguatkan ikatan kemanusiaan.

Indikasi Runtuhnya Dinasti Kelompok Separatis di Tubuh MRP

Adanya dukungan MRP terhadap kebijakan DOB, dimana selama ini berat sebelah menyampaikan aspirasi penolakan menjadi bahan pertanyaan sekaligus kajian tersendiri bagi sebagian publik. Terdapat suatu hal di tubuh MRP yang selama ini kental dan tendensius ke arah penolakan DOB.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire Ali Kabiay menyampaikan bahwa dinasti MRP di bawa kepemimpinan Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny sudah runtuh dan berakhir akibat tidak mampu lagi membendung aspirasi dukungan pemekaran DOB dan Otsus yang mengalir dari dalam tubuh MRP sendiri. Menurutnya, seharusnya Ketua MRP harus legowo dan menerima kekalahan sebelum terlambat.

Oknum-oknum di dalam tubuh MRP yang menolak DOB dan Otsus  adalah kelompok separatis yang sudah tak jelas arahnya, oknum tersebut sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan mereka sudah tak mampu menjalankan tupoksinya sebagai lembaga representatif orang asli papua, mereka sudah tak mampu menjalankan tiga fungsi MRP yaitu adat, agama dan perempuan karena sudah terkontaminasi dengan politik praktis, bahkan uang operasional MRP malah di gunakan untuk membayar organisasi-organisasi sayap separatis di papua.

MRP Harus Mengevaluasi Anggotanya yang Condong pada Kelompok Separatis

Untuk itu ia juga meminta kepada pemerintah pusat lebih khususnya kepada Mendagri agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera di ganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di papua harus segera diganti. Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

MRP dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh orang yang tepat. Jika pemimpin MRP berjalan dengan tepat maka semua anggota MRP mengikuti perintah pimpinan, namun kenyataannya tidak demikian pimpinan berjalan salah, sehingga para anggota MRP tentu akan mencari keadilan. Masih terdapat beberapa anggota MRP yang berpikir positif dan menjalankan tupoksinya dengan benar, untuk itu di periode berikut masyarakat papua yang ingin menjadi anggota MRP harus di screening secara menyeluruh oleh pemerintah, sehingga nantinya para anggota MRP dapat menjalankan topuksinya dengan benar serta selalu setia kepada pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Adanya informasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang yang menyatakan bahwa DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) untuk menindaklanjuti terkait pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi babak baru dari proses pembentukan kebijakan yang hingga kini masih menjadi topik hangat bagi sebagian masyarakat terutama di wilayah Papua sendiri.

Sejumlah hal berkaitan dengan dukungan maupun penolakan adanya rencana kebijakan DOB masih menjadi sorotan dan kajian dari politisi hingga akademisi. Bahkan, isu kebijakan DOB menjadi muatan tertentu bagi pihak berkepentingan untuk menyambung misi dan tujuannya. Hal tersebut terbukti seperti terjadi dalam sejumlah aksi penolakan DOB yang kemudian terkuak didukung oleh kelompok separatis KNPB, ULMWP, hingga AMP. Termasuk peran elit lokal yang turut menolak dan membonceng dalam aksi tersebut karena dirasa bakal tidak menguntungkan bagi kekuasannya kelak.

Pemerintah Membuka Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU DOB

Pembahasan RUU pembentukan DOB Papua akan segera berlangsung setelah Presiden Joko Widodo mengirim surat persetujuan kepada DPR. Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan bahwa proses pembentukan perundangan bersifat transparan dan akuntabel sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa pembahasan akan berlangsung tertutup. Sebelum RUU pembentukan DOB dibahas, pimpinan DPR akan mengagendakan rapat paripurna yang mengesahkan pembahasan RUU tersebut.

Sementara itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta DPR agar tidak terburu-buru melakukan pembahasan tiga RUU pembentukan DOB karena terdapat perubahan pada UU Otsus Papua dimana saat ini sedang terdapat gugatan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pihak DPR mengatakan bahwa pembahasan akan tetap dilakukan tanpa harus menunggu putusan MK, dengan pelaksanaan secara parsial.

Sejalan dengan DPR, pihak pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengatakan bahwa semua proses tersebut dapat berjalan beriringan. Proses pembahasan RUU DOB Papua yang akan berjalan bukan berarti mengesampingkan aspirasi pihak-pihak yang menolak DOB. Hal tersebut seperti yang terjadi ketika di bulan April lalu, MRP menemui Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.  

Pemerintah Daerah Bakal Buka Ruang Dialog Besar Tentang DOB

Terpilihnya Bupatai Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP), SH., M.Si sebagai ketua asosiasi Bupati se-pegunungan tengah Papua menggantikan Befa Yigibalom, SE, M.Si., ditindaklanjuti dengan rencana dari RHP untuk membuka dialog besar melibatkan semua unsur untuk membicarakan DOB. RHP menyatakan, bahwa tujuan asosiasi yaitu untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga dirinya berpikir untuk kepentingan umum. Kehadiran asosiasi juga dianggap masih sangat penting. Mengingat banyak hal yang akan menjadi perhatian untuk masa depan masyarakat Lapago.

Terkait DOB, RHP menilai bahwa hal tersebut harus diperhitungkan dengan baik melalui berbagai pertimbangan dan melihat kondisi yang ada serta melihat untung ruginya. Oleh sebab itu, Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua akan terus membangun komunikasi dan membangun hubungan orang Lapago. Karena ini merupakan suku terbesar di Papua, dimana terdapat sembilan kabupaten dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa.

Pemekaran DOB yang pertama harus dilihat dari kehadirannya untuk siapa, kemudian manfaat, dan kepentingan ke depan bagaimana. Asosiasi akan berusaha berada di tengah, tidak memihak dan tidak melihat kepentingan. Rencananya, dialog besar akan dibuka tidak hanya melibatkan asosiasi namun juga intelektual. Apabila hal tersebut dilakukan secara terbuka dan disepakati, maka tidak akan menjadi masalah.  

DOB Menjadi Strategi Percepatan Pembangunan di Papua

Dalam sebuah obrolan bertema diskusi santai bertajuk Strategi Percepatan Pembangunan di Tanah Papua, sejumlah tokoh dihadirkan sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Yakni, Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, DPP KNPI asal Papua, Arman Aso, serta tokoh Pemuda Papua, Charles Kossay.

Dalam paparannya, Charles Kossay menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya perubahan UU Otsus menjadikan pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi lebih baik. Di sisi lain, dalam amanat Otsus terdapat kebijakan pemekaran DOB untuk menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat, Papua memiliki wilayah yang sangat luas dan permasalahan yang kompleks.

Sementara itu, DPP KNPI asal Papua Arma Aso menyatakan bahwa pembentukan DOB menjadi tantangan bagi pemuda. Dirinya berharap, dengan adanya keinginan pemerintah yang serius dalam mendukung pembangunan di Papua, harus diimbangi dengan peran pemuda sehingga kebijakan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan optimal. Selanjutnya, Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung menyatakan bahwa tujuan pemerintah dalam membentuk DOB yakni untuk pemerataan sosial, percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan harkat serta martabat manusia Papua. Sehingga yang kaya tidak hanya orang kota dan yang pelosok tertinggal

Imbauan Kapolda Papua Kepada Penolak DOB untuk Tidak Paksakan Kehendak

Dalam sebuah kesempatan, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyatakan bahwa pihaknya meminta kelompok yang selama ini mendukung pemuda untuk menggelar demonstrasi menolak daerah otonomi baru (DOB) menghentikan kegiatan dukungan tersebut. Polda Papua mendukung dan akan menjaga kebijakan pemerintah pusat melakukan pemekaran di beberapa wilayah walaupun terdapat aksi penolakan, serta melakukan komunikasi guna memberitahukan apa manfaat adanya pemekaran bagi rakyat di Papua. Tidak semua masyarakat di Papua menolak pemekaran sehingga diharapkan tidak ada yang berupaya menghadap-hadapkan kelompok yang tidak setuju dengan pendukung DOB. Diharapkan kelompok yang menolak tidak memaksakan kehendak yang berlebihan agar keamanan, kenyamanan dan ketentraman serta demokrasi tetap terjaga.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)