Oleh : Abdul Syukur )*

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN berbuntut panjang, karena ada yang melapor ke Komnas HAM. Publik pun bertanya tujuan dan urgensi Komnas HAM dalam urusan alih status pegawai KPK karena masih banyak kasus HAM yang belum terselesaikan seperti tindakan keji teroris di Poso maupun di Papua.

Aparatur sipil negara adalah pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang karena akan mendapat uang pensiun dan gajinya cukup tinggi. Tak heran pegawai KPK senang ketika diangkat jadi ASN. Akan tetapi mereka tentu harus menjalani tes wawasan kebangsaan sebagai syarat agar diangkat jadi ASN.

Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK langsung mengamuk dan mengadu ke Komnas HAM. Ada 8 poin yang dipemasalahkan oleh mereka. Direktur YLBHI yang mendampingi mereka untuk menghadap ke komnas, menyatakan bahwa poin pertama adalah pembatasan terhadap HAM yang terdapat di dalam soal-soal TWK.

Kemudian, ada dugaan perlakuan yang kurang adil dalam hal kerja. Juga pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul serta pelanggaran terhadap pegiat HAM. Poin-poin ini yang dibawa agar diselesaikan oleh Komnas HAM.
Petinggi KPK sendiri terkejut mengapa pegawai yang tidak lolos TWK malah mengadu ke Komnas HAM. Pasalnya, tidak ada hubungan antara KPK dengan Komnas HAM, baik secara kelembagaan maupun bisnis. Ketika Komnas HAM cawe-cawe dalam permasalahan ini maka mereka malah dianggap ikut campur dan bukan ranah mereka untuk mengomentari masalah ini.

Petinggi KPK sudah menjelaskan bahwa tes wawasan kebangsaan adalah ujian wajib bagi semua CPNS, baik di lembaga maupun kementrian, bukan khusus untuk pegawai lembaga antirasuah ini. Tes juga objektif karena dibuat oleh lembaga negara selain KPK. Jadi tidak mungkin ada pelanggaran hak asasi atau permainan politik di balik ujian ini.

Walau masalah TWK diadukan ke Komnas HAM, tetap tidak akan mengubah pendirian para petinggi KPK. Karena para pegawai yang lolos TWK sudah diangkat jadi ASN pada tanggal 1 juni 2021. Sedangkan mereka yang tidak lolos, ada sebagian yang mendapat kesempatan kedua, dan ada yang tidak.

Tidak mungkin ada pelanggaran HAM saat pengalihan status pegawai KPK, karena buktinya mereka yang tidak lolos tes dan gagal mendapatkan kesempatan kedua, masih boleh bekerja hingga oktober 2021. Jika ada pelanggaran hak asasi maka per 1 juni 2021 mereka harus angkat kaki secepatnya. Namun masih boleh berkarya di KPK sambil mencari pekerjaan lain.

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, menyatakan bahwa sudah menjadi tugas lembaganya untuk menjaga HAM di tiap lembaga, termasuk KPK. Namun ia perlu diperingatkan agar tidak ikut campur terlalu dalam pada permasalahan ini. Karena Komnas HAM tidak boleh melakukan intervensi, dan jika itu tetap dilakukan akan melanggar etika kesopanan.

Sebaiknya mereka menerima pengaduan pegawai KPK tetapi tidak usah menggeruduk kantor KPK. Penyebabnya karena jika melakukan hal ini akan seperti anak kecil yang dibela oleh ibunya saat dinakali oleh temannya. Biarkan para pegawai KPK yang tidak lolos tes berproses menjadi dewasa dan ikhlas dalam menjalankan keputusan ini, serta tidak sedikit-sedikit mengadu.

Komnas HAM memang sebuah lembaga besar tetapi tidak bisa ikut campur dalam permasalahan lembaga lain, termasuk KPK. Jika ada yang mengadu maka terserah mereka, tetapi tetap tidak akan mengubah status mereka. Ujian TWK sangat fair dan objektif, sehingga tidak mungkin ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh : Zainudin Zidan )*

Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah karena dirinya sendiri dan bukan karena titipan orang lain. Oleh sebab itu, masyarakat mendukung pemecatan pegawai KPK tersebut yang diduga memiliki agenda politik terselubung.

KPK adalah lembaga negara, oleh karena itu wajar ketika para pegawainya diangkat jadi abdi negara. Namun untuk jadi ASN, mereka harus mengerjakan soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan dan juga melewati sesi wawancara dengan asesor. Penyebabnya karena ini adalah saringan penting sebelum mereka diperbolehkan untuk diangkat jadi ASN.

Akan tetapi, ada 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, dan 51 orang dari mereka gagal mendapatkan kesempatan kedua untuk jadi ASN, karena skornya sangat rendah. Kegagalan ini juga ditambah oleh fakta baru bahwa mereka memiliki agenda politik. Padahal sebagai pegawai KPK, mereka harus netral dan tidak boleh memiliki afiliasi dengan partai politik apapun.

Bayangkan saja jika pegawai KPK yang memiliki tujuan politik malah diangkat jadi ASN, maka ia bisa saja menyalahgunakan pangkat dan jabatannya untuk kepentingan partainya sendiri. Apalagi jelang tahun 2024 alias waktu pilpres, suhu politik kian memanas. Sehingga ara parpol bersiap-siap tancap gas dan jika ada yang ketahuan menjabat di KPK, apa yang terjadi?

Bisa jadi pegawai KPK akan melakukan lobi-lobi politik ke berbagai rekanan KPK dan hal itu sangat terlarang, karena dilakukan di hari dan jam kerja. Selain itu, kegiatan politik apapun memang dilarang untuk mereka, karena dituntut untuk 100% netral. Jangan sampai ada yang jadi pengurus parpol atau jadi petingginya, bahkan mencalonkan diri sebagai caleg.

Netralitas para pegawai KPK memang harus jadi nomor 1, karena mereka harus setia pada negara dan tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan parpolnya. Walau memilih untuk mendukung parpol tertentu, tetapi mereka tak boleh menampakkannya di muka publik, karena sesuai dengan slogan pemilu yakni jurdil dan rahasia.

Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK harus legowo dan melanjutkan karirnya di tempat lain pada tanggal 1 november 2021. Mereka wajib evaluasi, mengapa sampai tidak lolos ujian? Padahal soal-soal di dalam tes sangat mudah, buktinya lebih dari 90% pegawai KPK yang lain bisa mengerjakannya.

Jika para pegawai KPK tidak lolos maka memang betul bahwa mereka memiliki agenda politik. Pasalnya, dalam soal-soal TWK dipertanyakan tentang Pancasila, pandangan politik, rasisme, isu LGBT, dan lain sebagainya, Sehingga bisa dipastikan mereka berafiliasi politik karena tidak bisa menjawab soal-soal pada TWK dengan benar.

Para pegawai KPK tidak boleh memiliki afiliasi politik, baik sayap kanan atau kiri. Jangan sampai mereka menjadi ekstrimis yang radikal dan sedikit-sedikit ingin berperang. Padahal saat ini tidak mungkin ada perang karena melanggar hak asasi manusia. Mereka juga jangan sampai terseret ke arus sayap kiri dan terkait komunisme dan marxisme, karena dilarang keras di Indonesia.

Aturan bahwa pegawai KPK dilarang untuk berpolitik sudah jelas. Ketika para pegawai yang gagal lolos TWK karena alasan politik, maka tidak boleh kecewa berat lalu membuat gaduh di media sosial. Penyebabnya karena ini menunjukkan ketidak-dewasaan mereka.

Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK harus sabar dan melakukan evaluasi, mengapa sampai gagal dan tak dapat kesempatan kedua? Sudah seharusnya mereka netral dan tidak boleh terseret oleh arus politik, baik sayap kanan maupun sayap kiri. Mereka juga dilarang jadi kader parpol apapun.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Muhammad Yasin )*

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih saja jadi bahan pembicaraan publik, padahal pegawai KPK sudah diangkat jadi ASN sejak 1 Juni 2021 lalu. Ujian ini tetap viral karena ada yang memprotesnya dan membawanya ke Komnas HAM. Padahal TWK adalah saringan untuk mencegah radikalisme pada seluruh pegawai KPK.

KPK adalah lembaga yang terkenal galak, karena tugasnya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Sebagai lembaga negara, tentu KPK tunduk di bawah Undang-Undang, termasuk ketika seluruh pegawainya harus melakukan tes wawasan kebangsaan sebagai syarat masuk menjadi ASN.

Akan tetapi ada saja yang kurang setuju dengan tes wawasan kebangsaan lalu menuduh ada main belakang, padahal TWK adalah sarana untuk menyeleksi apakah ada pegawai KPK yang tercemari oleh radikalisme. Jika mereka bekerja pada lembaga negara, tidak boleh jadi kaum radikal yang menghianati negara, bukan? Radikalisme harus diberantas, termasuk di dalam intern KPK.

Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institue menyatakan bahwa TWK adalah cara untuk mencegah intoleransi dan radikalisme di KPK. Pemerintah sedang memberantas radikalisme tak hanya di KPK. Namun juga lembaga lain seperti TNI, POLRI, dan lain sebagainyal. Dalam artian, radikalisme sedang gencar diberantas di Indonesia dan TWK bukanlah tes yang dibuat-buat.

Lagipula TWK tak hanya dilakukan di KPK tetapi juga di lembaga, kementerian, dan instansi lain. Setiap CPNS wajib mengerjakannya. Jadi,salah besar jika menuduh ada apa-apa di balik tes ini. Apalagi soal tes tidak dibuat oleh petinggi KPK, jadi mustahil jika ada kongkalingkong di dalamnya.

Tes untuk mengetahui apakah seorang calon ASN memiliki keterlibatan dengan kelompok radikalisme sangat penting, karena sebagai abdi negara mereka harus setia pada negara. Bayangkan jika tidak ada tes wawasan kebangsaan sebagai saringan radikalisme, lalu ada pegawai KPK yang ternyata berafilasi dengan kelompok radikal, apa yang terjadi?

Bisa-bisa ia menyalahgunakan pangkat dan jabatannya untuk menyuburkan radikalisme di Indonesia, atau menggunakan fasilitas lembaga untuk mendukung kelompok radikal. Padahal KPK adalah lembaga anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu, jika ada pegawai KPK yang berani melakukannya akan ditindak tegas karena dapat menghambat tugas dan kewajibannya.

Bisa juga pegawai itu tersebut beropini di media sosial tentang radikalisme dan publik mengira bahwa pernyataannya mewakili KPK, padahal pernyataan pribadi. Nama baik KPK jadi tercemar. Tak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, karena saat ini berita bisa dengan cepat viral di internet.

Mau jadi apa Indonesia jika semua kemungkinan buruk ini terjadi? Sangat mengerikan. Selain merusak nama KPK juga merusak nama besar Indonesia, dan bisa-bisa negeri kita dicap sebagai negara yang radikal dan mendukung ISIS. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan, oleh karena itu tes wawasan kebangsaan dibuat untuk memfilter apakah ada pegawai KPK yang error dan bersimpati pada kelompok radikal.

Soal-soal pada TWK juga didesain agar menyeleksi tentang radikalisme, apakah pegawai KPK memahami pancasila, isu SARA, menolak LGBT, dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas bahwa TWK adalah alat untuk mengetahui apakah mereka berada di jalan yang lurus atau malah tergoda oleh radikalisme dan hal-hal negatif lain.

Radikalisme harus diberantas karena merusak sebuah negara dari dalam, dan kaum radikal menolak setiap perbedaan. Padahal Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan berprinsip bhinneka tunggal ika. Oleh karena itu, radikalisme wajib dihapus, termasuk di KPK. Tujuannya agar tidak ada pegawainya yang jadi penghianat negara.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Xeraphine S.

Pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dijadikan polemik, bahkan, isu tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dipolitisasi demi tujuan dan kepentingan kelompok tertentu.

Pada 1 Juni 2021 lalu, Pimpinan KPK telah melakukan pelantikan terhadap para pegawai KPK yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan diangkat statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada pun syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus TWK menjadi ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Hasil koordinasi KPK, BKN, Kemenpan RB, Kemenkumham, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa 51 dari 75 pegawai itu dinyatakan tidak lulus sementara 24 sisanya dapat dibina lebih lanjut sebelum diangkat menjadi ASN
Sebanyak 51 pegawai KPK gagal diangkat jadi ASN dan dinyatakan tidak bisa dibina lagi karena angka merah, dan diduga memiliki agenda politik tertentu.

Pengamat Politik dan Sosial, Djuni Thamrin mengimbau agar semua pihak termasuk kelompok atau perorangan yang merasa dirugikan lebih melihat kepentingan KPK ke depan. Menurutnya, publik harus bersama-sama menjaga independensi KPK.

Menurut Djuni, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN dan TWK merupakan hal lumrah yang terjadi pada setiap instansi yang sedang mengubah status sehingga perlu dinilai secara institusional.
Isu terkait KPK, seringkali dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik bagi sejumlah pihak, demi mencapai ambisi kekuasaan.

Akademisi Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menjelaskan, rangkaian pelemahan terhadap KPK berimplikasi pada kepentingan politik 2024. Pelemahan KPK berpotensi besar merubah proses penindakan di lembaga antirasuah tersebut dalam arena politis.

Menjelang kontestasi politik pada 2024 mendatang, proses investigasi, penuntutan, sampai vonis berpotensi besar menjadi arena politik.

Pelemahan KPK, dengan mengangkat beragam isu negatif saat ini merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi dan mempermudah politisi dalam mengumpulkan logistik menjelang Pilpres maupun Pileg 2024.
Diantara 51 pegawai KPK gagal diangkat jadi ASN, terdapat dugaan ada yang tersandung atau terlibat kasus korupsi serta memiliki agenda politik tertentu. Mereka merupakan duri dalam daging yang menghambat jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seluruh rakyat Indonesia harus bahu membahu membersihkan KPK dari unsur politik, dan mendukung segala upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Para pegawai yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak layak menjadi bagian dari KPK dan harus menerima pelepasan statusnya sebagai pegawai KPK.
Sedangkan pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN, diyakini memiliki profesionalitas, kapabilitas dan integritas dalam menangani kasus-kasus korupsi, Selain itu, dengan kecintaan mereka kepada Pancasila dan Tanah Air, diharapkan Indonesia bisa bersih dari korupsi.

)*Penulis adalah mantan jurnalis dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta

Oleh: Xeraphine S.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), mulai melakukan segala macam cara, sebagai tanggapan atas putusan diberhentikannya mereka dari lembaga antirasuah tersebut. Manuver-manuver kelompok tersebut harus diwaspadai, karena sangat mengganggu jalannya upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Dari jumlah tersebut, 24 orang diputuskan masih dapat mengukuti pendidikan kebangsaan, sementara 51 orang mendapatkan rapor merah dan tidak bisa melanjutkan karir mereka di KPK.
Rencanannya, 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di dalam lingkungan KPK, akan diberhentikan pada 1 November 2021 mendatang.

Pimpinan KPK melantik pegawai yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021 lalu. Mereka adalah sosok-sosok yang diyakini mampu mengemban tugas sebagai abdi negara dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sedangkan yang tidak lulus, sudah sepantasnya menerima hasilnya dengan lapang dada. Namun, ternyata tidak demikian, tidak bisa move on, beragam manuver yang dilakukan pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan mengapa KPK tidak pernah mengumumkan nama-nama pegawainya yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi PNS. Hal ini semata-mata untuk menjamin kerahasiaan dan sebagai perlindungan terhadap para pegawainya.

Penyelidik senior KPK, Harun Al Rasyid, yang menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, mengatakan kepada kepada tim Indonesialeaks, bahwa dirinya sudah mengetahui adanya daftar nama pegawai yang ‘katanya’ dibidik dan mendapatkan daftar itu dari salah satu pimpinan KPK.

Sekelompok pegawai tersebut pun mulai gencar mengadakan konferensi pers, bahkan melaporkan ketidak lulusan mereka sebagai pelanggaran HAM.

Manuver-manuver yang dilakukan oleh para pegawai yang telah dinyatakan tidak bisa melanjutkan kerja mereka di KPK, merupakan barisan sakit hati. Dengan segala tindak tanduk mereka, justru memperlihatkan bahwa mereka tidak layak menjadi bagian dari Lembaga antirasuah, KPK.

Untuk diketahui, ada pun syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus TWK menjadi ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik.

TWK sangatlah penting untuk menyeleksi calon pegawai negeri. Dari segi hukum, proses pelaksanaan seleksi TWK sudah sesuai amanat Undang Undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

TWK sebagai sarana alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah sah. Status pegawai KPK sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KPK. Sementara proses untuk membuat pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam pasal 69C UU itu.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan terdapat 3 klaster penilaian yang merujuk pada pemecatan. Pertama aspek dari pribadi yang bersangkutan, kedua tentang aspek pengaruh, dan ketiga adalah tentang aspek pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.

Dari tiga klaster tersebut, terdapat 22 indikator penilaian yang terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator, aspek pengaruh berisi tujuh indikator dan aspek pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Secara keseluruhan, indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa diperbaiki melalui pendidikan. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal

Masyarakat diharapkan agar tidak mempercayai segala bentuk provokasi dan hoaks yang bertujuan untuk menyerang kinerja KPK. KPK harus didukung penuh agar fokus dalam tugasnya memberantas korupsi.

)*Penulis adalah mantan jurnalis dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta

Oleh : Muhammad Yasin )*

Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalani oleh seluruh pegawai KPK sempat menjadi kontroversi, karena ada yang tidak lolos. Namun petinggi KPK kukuh berprinsip bahwa TWK sudah sesuai dengan ketentuan. Karena kenyataannya jika pegawai KPK akan diangkat jadi ASN, tentu harus melalui tes ini, sama seperti CPNS yang lain.

KPK adalah lembaga anti korupsi yang berdiri di era mantan Presiden Megawati. Tugas KPK tentu untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Sehingga diharap negeri ini akan bebas dari rongrongan tikus-tikus berdasi alias koruptor nakal, dan akan dijebloskan ke dalam bui sesuai dengan kesalahannya.

Beberapa saat lalu pegawai KPK menjalani tes wawasan kebangsaan, karena mereka akan diangkat jadi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini berdasarkan PP nomor 41 tahun 2020. Mereka harus mengerjakan soal dan ditanya tentang kadar nasionalismenya, pemahaman tentang pancasila, apakah berhubungan dengan organisasi separatis dan radikal, dll.

Setelah tes diadakan, maka ada 75 orang yang tidak lolos. Namun tidak semua dari mereka yang gagal jadi ASN, karena ada 24 orang yang diberi kesempatan kedua. Sedangkan sisanya masih boleh bekerja hingga bulan oktober 2021.

Keputusan petinggi KPK sontak menghebohkan masyarakat. Namun Ketua KPK Firli Bahuri tetap kukuh pada pendiriannya. Menurutnya, soal tes wawasan kebangsaan dibuat oleh lembaga negara yang lain, sehingga dipastikan valid dan tidak ada unsur subjektivitas pada saat tes berlangsung. Tidak ada yang namanya penjegalan terhadap seorang pegawai tertentu karena dendam pribadi.

Tes wawasan kebangsaan yang dijalani oleh seluruh pegawai KPK sebelumnya bernama tes moderasi bernegara. Tes ini dibagi jadi 2, yakni sesi tertulis dan wawancara. Beberapa contoh soal tes ini mempertanyakan kebanggaan jadi warga negara Indonesia, tentang terorisme, jihad, rasisme, hukuman bagi penista agama, demokrasi, LGBT, dan lain-lain.

Jika ditilik dari contoh soal maka sangat wajar ketika tes wawasan kebangsaan dianggap valid dan sesuai dengan ketentuan. Karena pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara. Berarti harus memiliki kadar nasionalisme yang tinggi dan tidak boleh memiliki relasi dengan organisasi teroris, separatis, dan radikal. Sebagai abdi negara, mereka harus setia pada negara, bukan?

Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan sudah sesuai dengan ketentuan dan amanat Undang-Undang. Karena sudah ada payung hukumnya, yakni UU nomor 19 tahun 2019 dan UU nomor 41 tahun 2020. Serta peraturan KPK tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Karyono menambahkan, ada 3 hal penting yang menjadi persyaratan ketika pegawai KPK ingin diangkat jadi ASN. Pertama, setia pada negara, pancasila, UUD 1945, dan pemerintah yang sah. Kedua, tidak terlibat organisasi terlarang, dan yang ketiga memiliki moral serta integritas yang baik.

Ketentuan ini juga berlaku bagi seluruh calon pegawai negeri, tidak hanya untuk pegawai KPK. Jadi dipastikan aturannya akan sama bagi tiap lembaga negara maupun kementrian. Bagi CPNS, mereka juga harus mengerjakan tes wawasan kabangsaan, selain tes matematika dan tes lainnya, juga seleksi administratif. Ujiannya memang lebih berat karena jadi ASN beban kerja dan tanggungjawabnya tidak main-main.

Tes wawasan kebangsaan sudah sesuai dengan standar dan tidak dibuat-buat, demi alasan tertentu. Jadi lupakan saja polemik tentang TWK, karena tidak ada motif sakit hati atau emosional yang lain untuk pegawai tertentu.

Tes wawasan kebangsaan sudah 100% valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Payung hukumnya juga sudah kuat. Pegawai KPK yang tak lolos tes diharap legowo dan melanjutkan karirnya di tempat lain.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Pekalongan

Oleh : Putu Prawira )*

Pengalihan status pegawai KPK sama sekali bukan usaha untuk membuat lembaga ini makin melempem. Penyebabnya karena pemerintah tak pernah melarang pegawai KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan, walau mereka sudah berstatus aparatur sipil negara. Masyarakat tak usah takut karena kinerja KPK akan terus bersinar.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang akhir-akhir ini sering disorot, karena seluruh pegawainya menjalani alih status menjadi pegawai negeri. Masyarakat terkaget-kaget karena untuk apa ada perubahan, setelah lembaga ini berdiri selama lebih dari 10 tahun? Karena perubahan identik dengan sesuatu yang negatif dan mereka jadi berpikir yang tidak-tidak.

Padahal masyarakat tidak usah takut karena dalam UU KPK dijelaskan bahwa pegawai lembaga antirasuah tersebut boleh melakukan OTT (operasi tangkap tangan). Sehingga rumor tentang penggembosan KPK dari dalam itu salah besar. KPK masih bertaji dan boleh untuk memberantas korupsi sekecil apapun di Indonesia.

Masyarakat jangan memandang perubahan status pegawai KPK sebagai sesuatu yang negatif. Karena sudah ada UU KPK sebagai payung hukum, dan mereka pasti mematuhinya. Tidak akan ada perubahan yang jelek, karena mereka amat taat pada peraturan dan Undang-Undang, karena sejak awal diangkat jadi pegawai KPK dulu berjanji untuk tetap profesional.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Karlie menyatakan bahwa perubahan status pegawai KPK adalah amanah Undang-Undang. Juga, perubahan ini justru jadi langkah besar agar kinerja KPK makin profesional. Dalam artian, perubahan ini diharap jadi sesuatu yang positif dan masyarakat jangan memandangnya dengan penuh kebencian.

Ahmad Tholabie Karlie menambahkan, justru perubahan status pegawai KPK jadi ASN tidak mengubah budaya kerja yang dibangun sejak lama. Kekhawatiran mengenai indepedensi KPK harus dijawab oleh komisioner KPK dan pejabat KPK, agar tetap bekerja sesuai dengan aturan main. Dalam artian, tiap pegawai KPK harus memenuhi aturan baku yang berlaku dan tidak ada yang dilonggarkan, walau mereka berstatus jadi ASN.

Profesionalisme akan makin terasa karena gaji pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara cukup besar (tergantung dari pangkat dan golongannya). Belum ditambah dari tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, dan beberap tunjangan lain. Sehingga dengan gaji dan fasilitas itu diharap mampu meningkatkan kinerja jadi lebih baik, dan mereka akan lebih semangat bekerja.

Bagaimana dengan status aparatur sipil negara? Pegawai KPK tidak akan memiliki rasa sungkan ketika ada lembaga yang ketahuan korupsi. Walau sesama ASN tetapi pegawai KPK tetap boleh untuk menegur sampai mencokok mereka, tergantung dari keparahan kasusnya.

Hal ini malah didorong oleh negara, karena pemerintahan Presiden Jokowi tetap konsisten untuk jujur, berani, dan anti korupsi (juga kolusi dan nepotisme). Tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini, oleh karena itu KPK diharap jadi lembaga yang memberantas korupsi dan segala kecurangan di Indonesia.

Pengalihan status pegawai KPK sudah dirancang sejak 2019 lalu, jadi jangan ada anggapan bahwa ini sesuatu untuk menjegal penyidik senior tertentu agar ia terpaksa pensiun dini, karena tak lolos uji tes wawasan kebangsaan. Walau status mereka jadi ASN, namun tetap boleh menerabas korupsi di Indonesia sesuai dengan standar KPK yang berlaku.

Pemberantasan korupsi adalah PR bagi seluruh pegawai KPK dan mereka harus tetap melakukannya, walau berubah status jadi aparatur sipil negara. Tidak ada maksud untuk membiarkan koruptor berkeliaran di Indonesia, karena tidak ada korelasinya antara perubahan status pegawai KPK dengan kelicikan koruptor yang menjilat pemerintah dan berusaha menjegal KPK secara diam-diam.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Ridho Satria )*

Pimpinan KPK telah melantik pegawai yang telah lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021. Masyarakat pun mendukung pelantikan tersebut karena TWK merupakan asesmen wajib sebagai syarat menjadi pegawai negara.

Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjadi bagian dari ASN, rupanya menghasilkan polemik dan tanda tanya, apalagi muncul anggapan bahwa pegawai KPK dicap anti-pancasila.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan mengapa KPK tidak pernah mengumumkan nama-nama pegawainya yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi PNS. Ghufron mengatakan KPK menjaga kerahasiaan agar tidak ada labeling dari masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa selama ini KPK menginformasikan hasil seleksi pegawainya secara personal sehingga tidak ada yang dikhawatirkan oleh pegawai yang lolos atau tidak lolos.

Seperti diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan koordinasi bersama kementerian dan instansi terkait mengenai nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Hasilnya, 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dipastikan tidak bisa lagi bergabung ke KPK.

Tentu saja kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi indikator pemecatan terhadap 51 pegawai KPK.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan terdapat 3 klaster penilaian yang merujuk pada pemecatan. Pertama aspek dari pribadi yang bersangkutan, kedua tentang aspek pengaruh, dan ketiga adalah tentang aspek pancasila, undang-undang dasar (UUD) 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.

Bima mengatakan dari tiga klaster tersebut, terdapat 22 indikator penilaian yang terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator, aspek pengaruh berisi tujuh indikator dan aspek pancasila, UUD 45, NKRI dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator.

Ia menyebutkan, para pegawai banyak yang gagal dalam indikator Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Dalam indikator tersebut, para pegawai tidak boleh gagal sama sekali.

Bima menuturkan, indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa diperbaiki melalui pendidikan. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah, diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal.

Sementara itu Penggiat Media Sosial Eko Kunthadi mengatakan bahwa 51 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan harus segera diberhentikan.

Eko juga menuturkan, jika KPK masih mempertahankan 51 pegawainya yang tidak lolos TWK ASN, tentu saja hal tersebut sama saja melanggar undang-undang KPK. Menurutnya mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut terbukti tidak layak untuk dipertahankan.
Dirinya juga menerangkan bahwa undang-undang KPK yang baru memang mengamanatkan bahwa pegawai KPK harus menjadi bagian dari ASN.

Eko juga menilai bahwa lembaga antirasuah tersebut memang harus menjadi bagian dari ASN agar tidak muncul kecemburuan di instansi lainnya. Karena dalam operasionalnya, KPK juga menggunakan anggaran negara dan digaji oleh negara.

Ia juga menambahkan bahwa setiap ASN tidak diperkenankan memiliki ideologi di luar Pancasila apalagi ideologi khilafah.

Pada kesempatan berbeda, Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung keputusan KPK untuk memecat 51 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dianggapnya tidak akan mengganggu kinerja KPK.

Fahri berpendapat, KPK masih memiliki ribuan pegawai dan anggaran yang kuat, saat ini publik belum bisa menerima fakta jika koreksi serius terhadap jalannya penegakan hukum di KPK amat diperlukan. Hilangnya segelintir pegawai pada peralihan manjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan berarti penegakan hukum KPK tidak berjalan.

Dirinya juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan kepercayaan kepada Ketua KPK Firli Bahuri, selaku sosok pimpinan KPK yang dinilai tengah memperbaiki lembaga antikorupsi dari dalam.

Sementara itu komunikolog Emrus Sihombing menyebut aturan pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang. Jika ada yang tidak setuju artinya menentang undang-undang. Apalagi para pegawai yang seharusnya menjalankan perintah undang-undang.

Emrus pun tidak setuju jika pandangan tes wawasan kebangsaan pegawai untuk melemahkan KPK. Sebab pegawai KPK adalah pelaksana undang-undang.

Kini terungkap sudah tabir ketidaklulusan pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan, selain itu 51 pegawai yang telah dinyatakan tidak lulus memang tidak ada pilihan lain untuk menerima kenyataan bahwa dirinya harus siap diberhentikan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan

Oleh : Muhamad Yasin )*

Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan dirumahkan dengan hormat. Mereka diberhentikan karena ketahuan memiliki agenda politik dan diduga punya keterkaitan dengan organisasi terlarang. Sehingga wajar jika dipersilakan mundur, agar tak mencemari kinerja KPK.

Saat para pegawai KPK akan diangkat jadi aparatur sipil negara, mereka harus melalui 1 ujian, yakni tes wawasan kebangsaan. Sayang sekali dari banyak pegawai, ada 75 orang yang tak lolos, sehingga peluang untuk jadi ASN nyaris kecil. sebanyak 24 orang dari mereka masih bisa diangkat, dengan syarat harus mengikuti kedinasan tentang wawasan kebangsaan, sementara yang lain harus mundur teratur.

Ke-51 pegawai KPK tidak bisa diangkat jadi ASN, tetapi masih boleh bekerja sampai oktober 2021. Setelah itu mereka harus mundur atau pensiun dini, karena tidak lolos TWK dengan skor yang sangat rendah. Mereka diharap ikhlas untuk melepas pekerjaannya, karena kenyataannya gagal menjadi pegawai negeri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa 51 pegawai tersebut gagal jadi ASN karena tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan. Hal ini berdasarkan penilaian asesor. Dalam artian, keputusannya sangat obyektif dan valid. Karena asesor pasti sudah mempertimbangkannya secara matang dan prosesnya cukup lama.

Pernyataan dari Alexander Marwata menunjukkan bahwa penilaian tes wawasan kebangsaan sangat objektif. Apalagi soal tes tidak dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara. Sehingga mustahil jika KPK campur tangan dalam pembuatannya. Juga, tidak ada subjektivitas dalam penilaian tes karena motif dendam pribadi dari salah satu petinggi KPK.

Alexander menambahkan, proses seleksi dari 75 orang jadi hanya 21 orang melalui pembicaraan yang berlapis-lapis. Dalam artian, tentu ada dilema tersendiri dari para petinggi KPK, karena bagaimanapun pegawai yang terpaksa dirumahkan adalah rekan kerja mereka juga. Namun mereka harus bekerja secara profesional sehingga dengan berat hati memutuskan hal itu.

Sebanyak 54 orang pegawai KPK yang tidak lolos memang terpaksa dirumahkan dan mereka harus legowo untuk menerima keputusan ini. Karena buktinya jika tidak lolos tes wawasan kebangsaan, berarti rasa cinta mereka kepada Indonesia masih kurang. Sehingga tidak bisa diangkat jadi aparatur sipil negara.

Sebaiknya mereka melakukan evaluasi mengapa sampai tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Bisa jadi terseret arus pergaulan sehingga ikut-ikutan bergaul dengan orang yang ternyata simpatisan anggota organisasi teroris, atau ternyata memang dia diam-diam jadi penyandang dana organisasi terlarang.

Kemudian, bisa jadi penilaian pada 51 pegawai KPK yang tidak lolos itu berdasarkan media sosial mereka. Karena saat ini sangat mudah untuk membuat status atau tweet, dan jika mereka ketahuan sering memaki keputusan pemerintah atau bahkan me re-tweet akun buzzer politik, akan memberatkan penilaiannya. Mereka dianggap tidak setia pada negara dan bagai meludahi sumur sendiri, karena menghina negara yang memberi gaji.

Para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak usah kecewa berat lalu depresi, karena mereka masih berada di usia produktif. Cari saja pekerjaan baru di tempat lain, yang sesuai dengan ijazah dan skill mereka. Atau bisa saja banting setir jadi pengusaha dan malah menolong orang lain karena bisa membuka lapangan kerja baru.

Saat 51 pegawai KPK tidak diangkat jadi aparatur sipil negara, maka mereka tidak usah berkecil hati. Mereka harus mengundurkan diri dengan hormat, karena memang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Setelah itu, masih bisa bekerja sampai oktober 2021 dan purna tugas jadi pegawai KPK, dan melanjutkan kerjanya di tempat lain.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Oleh: Achmad Faisal

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melantik 1.271 pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 1 Juni 2021 mendatang. Mereka yang akan segera ditingkatkan statusnya menjadi ASN, tidak perlu diragukan lagi sebagai abdi negara yang memiliki integritas, berkebangsaan dan tentu saja setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut karena 1.271 pegawai ini, telah memenuhi syarat Tes Wawassan Kebangsaan (TWK).

Pegawai KPK yang bakal dilantik menjadi ASN merupakan pegawai yang telah lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sedangkan dari 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat kelulusan TWK, 24 orang akan mengikuti pendidikan kedinasan wawasan kebangsaan dan sisanya 51 orang diberhentikan dengan hormat.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, bahwa dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes untuk diangkat menjadi ASN, 2 orang tidak hadir saat wawancara TWK. Dari 1.274 pegawai KPK yang telah memenuhi syarat, satu orang mengundurkan diri, satu meninggal dunia, dan satu ternyata dari segi pendidikan tidak memenuhi syarat, sehingga yang akan dilantik berjumlah 1.271 orang.

KPK secara transparan memaparkan hasil rapat koordinasi bersama Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), dimana ada 51 pegawai yang terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan, berdasarkan penilaian asesor.

Pro dan kontra yang kemudian terjadi terkait pemecatan dengan hormat terhadap 51 orang dari 75 anggota KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pimpinan KPK yang diketuai Firli Bahuri bersama Kemenpan RB, serta BKN, dan pemangku kepentingan lainnya telah melanggar Undang-Undang. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai bahwa pemberhentian 51 pegawai KPK melanggar Undang-Undang KPK. Pihak ICW kemudian berencana menyurati Kapolri untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Sikap ICW tersebut dinilai menyalahi hukum tata negara. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira mengatakan bahwa tindakan ICW justru melanggar Undang-Undang No 19 Tahun 2020 tentang KPK. Indra bahkan menyebut bahwa ICW ngawur karena pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden, yang sebelumnya sudah melalui Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan.

Pimpinan KPK dipilih langsung oleh DPR berdasarkan usulan Presiden, dan telah melalui proper tes secara terbuka. Oleh sebab itu, wewenang Kapolri tidak akan bisa mencapai KPK yang merupakan lembaga pemerintahan yang berbeda.

Sebelumnya, menanggapi beragam polemik pegawai KPK yang muncul, Presiden Jokowi angkat bicara. Dalam pernyataannya Presiden menegaskan, KPK harus memiliki pegawai terbaik dan berkomitmen tinggi dalam misi pemberantasan korupsi.
Pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang sistematis. Presiden juga meminta hasil TWK seyogyanya menjadi masukan untuk langkah perbaikan KPK.

Sikap Presiden sebagai panglima tertinggi di negara ini membawa angin sejuk di antara pendapat pro dan kontra dari para pengamat yang menganalisa polemik itu. Pernyataan Presiden menegaskan jika negara komitmen pada pemberantasan korupsi dan mendukung lembaga antirasuah agar lebih profesional.

Apresiasi dukungan terhadap pernyataan Presiden disampaikan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago. Pangi menilai pernyataan Presiden terkait TWK pegawai KPK sudah tepat. Sikap Presiden disebut Pangi merupakan sikap yang tepat untuk menyelesaikan polemik di KPK.

Untuk menjadi catatan bersama, Tes Wawasan Kebangsaan juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah radikalisme dan intoleransi. Intoleransi dan radikalisme memang sangat berbahaya karena bisa menghancurkan dasar negara Indonesia.

Sebagai ASN, mereka harus menunjukkan kecintaan pada NKRI dan menjunjung tinggi ideologi Negara, yakni Pancasila. Sedanngkan sebagai pegawai ASN di KPK, harus menunjukkan integritas, profesionalitas dan kinerja yang baik dalam melakukan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia.

Pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi ASN, sangat dinantikan masyarakat, dengan harapan agar polemik yang menimpa KPK dapat segera berakhir dan KPK bisa fokus menjalankan tugasnya untuk membumihanguskan korupsi di Indonesia.
Para pegawai KPK ini sudah pasti akan mengabdi dengan jujur dan professional karena memiliki integritas yang tinggi, berkebangsaan dan tentu saja setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

)*Penulis adalah mantan jurnalis