suaratimur.id – Perkembangan informasi berkaitan dengan pembasahan RUU Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih menjadi perhatian yang terus diikuti, baik masyarakat Papua secara khusus, maupun di Indonesia pada umumnya. Perjalanan panjang pembahasan kebijakan pemerintah pusat tersebut bakal segera menemui ujungnya untuk kemudian direalisasikan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dicermati dan dipelajari kembali adanya perubahan aturan hingga evaluasi yang dilakukan pemerintah serta DPR dalam pembahasan kebijakan DOB tersebut.

Provinsi Baru di Papua Dipimpin Penjabat Gubernur yang Bersifat Evaluatif

Dalam pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu termuat kesepakatan  bahwa sebelum kepala daerah definitif pada tiga provinsi baru dilantik, presiden akan mengangkat penjabat (Pj) Gubernur. Ketentuan tersebut berada pada draf Pasal 9. Dalam ayat 1 disebutkan, gubernur dan wakil gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pilkada serentak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam ayat 2 disebutkan, sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana ayat 1 dilantik, presiden mengangkat penjabat gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pejabat pimpinan tinggi madya berdasarkan usul menteri dalam negeri dengan masa jabatan paling lama satu tahun.

Setelah itu, ayat 3 disebutkan, dalam hal gubernur dan wakil gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, presiden dapat mengangkat kembali penjabat gubernur untuk satu kali masa jabatan paling lama satu tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ayat 3 tersebut memberi ruang untuk mengevaluasi penjabat gubernur, seperti halnya penjabat kepala daerah lainnya. Meskipun, penjabat gubernur bertugas di provinsi baru.

MRP Dibentuk oleh Pj Gubernur Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah dan DPR juga mengadakan evaluasi serta perubahan yang dipengaruhi oleh berapa situasi. Bukan tidak mungkin bahwa hal tersebut salah satunya berdasar pada kondisi MRP Papua saat ini yang tengah mengalami krisis organisasi akibat konflik internal. MRP sebagai lembaga kultural masyarakat Papua harus benar-benar mampu mewakili masyarakat Papua tanpa tendesi berat sebelah, sehingga ke depan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten.

Secara Undang-undang, berdasar pada Pasal 13 Ayat 3 Draf RUU tiga provinsi baru, menyatakan bahwa pembentukan MRP di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang akan dilantik Presiden. Sebelumnya, anggota DPD dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menilai ganjal bunyi pasal tersebut. Sebab sebelum disepakati, pengisian anggota MRP menggunakan Peraturan Gubernur. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar bahwa pentingnya dibuat dengan mekanisme tidak biasa, karena tidak mungkin terjadi proses rekrutmen calon kepala daerah di 2024 jika belum terbentuk MRP.

Hal serupa juga dikuatkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej bahwa PP 54/2004 dibuat jauh sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pasal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi pembentukan MRP di provinsi baru. Pemerintah akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan MRP, dalam hal ini adalah PP 54/2004. Sedangkan Pasal 13 Ayat 3 dimaksudkan agar penjabat gubernur memiliki kewenangan untuk membentuk MRP pasca lahirnya provinsi baru hasil pemekaran.

Proses Pemekaran Papua Telah Lama Disiapkan

Isu pemekaran Provinsi yang pada awalnya berawal dari aspirasi masyarakat kemudian menjadi salah satu poin perhatian wakil rakyat. Secara proses sebenarnya telah lama disiapkan, tepatnya ketika revisi Undang-Undang nomor 21/2001 di tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua disetujui DPR menjadi undang-undang. Komisi II DPR sejak beberapa bulan lalu sudah memiliki lima draf naskah akademik dan RUU terkait pemekaran wilayah di Papua dimana telah melalui banyak masukan dari masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa kali kunjungan ke Papua untuk bertemu dengan para bupati, Ketua DPRP, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Dari proses panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah dan apabila terdapat pihak yang belum setuju, maka menjadi dinamika dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu dampak dari konsekuensi kebijakan pemekaran provinsi ialah adanya beberapa hal yang perlu dievaluasi, baik secara peraturan maupun pelaksanaan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa salah satu dampaknya bakal terjadi pengubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti pengaturan kuota kursi DPR, DPD, DPRD Provinis, dan DPRP Kabupaten/ Kota, kemudian pengaturan daerah pemilihan.

Dalam penjelasannya, wacana revisi UU Pemilu telah disepakati Komisi II, Komite I DPD, dan pemerintah. Mereka sepakat pengaturan kepemiluan di provinsi baru diatur terpisah dengan payung hukum pembentukan tiga provinsi tersebut. Namun, belum bisa dipastikan apakah pengubahan UU Pemilu untuk mengakomodasi pengaturan kepemiluan di tiga provinsi baru melalui revisi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Dukungan Kebijakan DOB yang Terus Mengalir

Sementara itu, di tengah pembahasan kebijakan pemekaran DOB di Papua oleh DPR dan Pemerintah, sejumlah dukungan terus bermunculan dari beberapa pihak melalui berbagai dasar dan pertimbangan.

Salah satunya datang dari kegiatan yang dilakukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupatan Mimika Jeni Ohestina Usmany, Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng, beserta perwakilan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro yang berangkat untuk datang menemui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Ruang Kerja Sekjen Kemendagri pada Selasa 21 Juni 2022 membahas dukungan masyarakat Mee Pago terhadap pembentukan DOB serta lanjutan Otonomi Khusus Papua Jilid II. Dalam pertemuan tersebut, diserahkan hasil deklarasi pada 15 Juni 2022 lalu di Timika yang berisikan tentang dukungan terhadap pembentukan DOB dan UU Otsus Papua, serta berisi rangkaian persiapan pembentukan Provinsi Papua Tengah wilayah adat Mee Pago ditandatangani oleh seluruh kepala suku dan paguyuban nusantara yang ada di Mimika.

Sementara itu, pernyataan dukungan juga muncul dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP), Ayub Faidiban. Pihaknya menilai bahwa pemekaran DOB akan menjadi kunci mengatasi berbagai masalah di Tanah Papua. Pemekaran menjadi hal penting karena dua provinsi yang ada saat ini belum bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Dirinya mengajak seluruh masyarakat tak lagi memperdebatkan soal pemekaran DOB di Papua.

Jika dirasa masih terdapat hal-hal lain yang dianggap kurang, jangan sampai menghalangi daerah pemekaran tersebut, namun agar disampaikan melalui cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga terdapat solusi untuk menyelesaikan persoalan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Masih menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat di Indonesia terhadap situasi di Papua yang berpredikat aman dan tertib. Beberapa kejadian kriminal bermotif politis hingga berunsur separatis yang hingga beberapa waktu lalu masih terjadi harus menjadi evaluasi bersama sekaligus perhatian seluruh pihak agar tidak terulang kejadian serupa. Permasalahan di Papua yang tak jauh dari konflik ekonomi dan politik menimbulkan banyak akibat, dimana salah satunya menyasar pada bidang pendidikan anak-anak Papua.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, hal tersebut juga mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melantik lima pejabat daerah Papua beberapa waktu silam di Jakarta. Dalam amanatnya, beliau menegaskan agar para pejabat dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Papua karena situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar benar-benar menelaah persoalan yang ada di daerah masing-masing, serta mendorong agar program-progam yang telah ada dijalankan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Mantan Kapolda Papua tersebut juga berpesan agar pemerintah daerah di Papua bisa membangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah derah lain di sekitar. Pemerintah pusat akan senantiasa mendukung berbagai pekerjaan dan program di masing-masing daerah sepanjang dengan aturan dan undang-undang.

Kebijakan DOB Diharapkan Hadirkan Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Salah satu yang menjadi keterkaitan dari poin amanat Mendagri kepada pejabat daerah Papua ialah dinamika kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang saat ini masih terus menjadi isu dan pembahasan. Kondisi wilayah Papua secara sosiologis serta kecenderungan disinformasi melalui media sosial rawan dijadikan politisasi oleh pihak tertentu.  

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan bahwa terdapat dua faktor penting mengapa Papua harus dilakukan pemekaran wilayah. Salah satunya dari segi kultural. Papua memiliki multi bahasa dan budaya. Papua sangat heterogen terdapat beberapa suku dan bahasa, secara geografis sangat beragam, maka tepat jika Papua dimekarkan. Sementara dari aspek pembangunan, masih banyak belum tersentuh, karena wilayah di Papua yang terisolir dari perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melalui pemekaran bisa memperkecil kesenjangan melalui peningkatan pembangunan infrastruktur, jembatan, irigasi, dan sebagainya sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

Sementara itu, pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa persoalan kerawanan ancaman keamanan di Papua akan terus terjadi ketika pemerintah tidak hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat asli Papua. Sehingga solusi mengurasi dan mengantisipasi tingkat kerawanan tersebut adalah dengan kehadiran pemerintah di Papua. Negara harus memastikan rakyat Papua bisa mencapai kesejahteraan.

Masyarakat Papua Diminta Mempersiapkan Diri Menyambut Pemekaran DOB

Sebuah kabar terbaru datang dari perkembangan pembahasan RUU DOB Papua. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua dimungkinkan dibawa ke rapat paripurna pada awal Juni 2022 mendatang, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Adapun untuk saat ini DPR RI masih berkutat pada agenda-agenda terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang membutuhkan konsentrasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Surat Presiden (Surpres) mengenai RUU tentang pembentukan DOB sudah diserahkan ke DPR. Dengan demikian, rencana pembentukan DOB baru di Papua terus berjalan.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas meminta masyarakat Papua agar mempersiapkan diri menyambut tiga bakal beleid tersebut, daripada mengikuti aksi demonstrasi penolakan. Secara khusus, ia mengharapkan seluruh elemen masyarakat Papua, elite-elite poltik Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua agar bersama menyukseskan pembentukan DOB untuk kemakmuran dan masa depan masyarakat Papua.

Adanya pembahasan tiga RUU DOB merupakan bentuk perhatian lebih pemerintah pusat ke Papua. Masyarakat Papua agar melihat pemekaran melalui perspektif ekonomi, bukan politik karena hanya berdampak pada konsumsi politik semata, sehingga terjadi pro dan kontra dengan berbagai aksi demonstrasi oleh kelompok-kelompok tertentu, salah satunya ditunggangi oleh kelompok separatis dan elit lokal yang tak sejalan dengan pemerintah pusat.

Padahal, secara lebih luas terdapat sejumlah manfaat dari pemekaran di Papua, diantaranya pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)