Oleh : Alif Fikri )*

Masyarakat mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang saat ini terus digencarkan Pemerintah. Selain mampu memacu konektivitas antar daerah, pembangunan infrastruktur terbukti mampu meningkatkan perekonomian.

Pembangunan infrastruktur terus digencarkan demi bisa tingkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini tentu wajib untuk kita berikan apresiasi setinggi-tingginya karena sebagaimana dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa target Indonesia adalah masuk dalam kategori Upper-Middle Income di tahun 2025 mendatang. Maka dari itu peningkatan daya saing ekonomi terus menerus dioptimalkan oleh Pemerintah.

Salah satu hal yang bisa dikatakan sangatlah efektif adalah dengan melakukan reformasi struktural yang langsung mencakup adanya perbaikan dalam iklim investasi nasional dan juga melakukan percepatan pada pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan Proyek Strategis Nasional. Tentu dengan reformasi struktural yang dilakukan, maka besar harapan Indonesia mampu untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam bidang pengembangan ekonomi berbasis riset dan inovasi, selain itu nantinya juga berkorelasi lurus akan ada peningkatan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kita sudah tidak bisa lagi terlalu lama menunggu atau apabila kita berleha-leha dan tidak segera mempercepat pembangunan tersebut, maka momentum kita untuk segera kembali membalik keadaan dengan menggerakkan roda perekonomian akan menjadi jauh lebih sulit. Pasalnya tahun ini menjadi momentum yang paling tepat untuk bisa mengejar berbagai pencapaian dan juga target untuk jangka menengah hingga panjang tersebut lantaran sekarang menjadi tahun di mana pemulihan ekonomi akan mulai membaik pasca-pandemi COVID-19.

Bukan hanya itu, namun tahun ini juga menjadi waktu yang sangat tepat karena menjadi momentum di mana peningkatan daya saing perekonomian masyarakat akan terproyeksi kembali membaik setelah mengalami koreksi ketika dilanda pandemi. Tentunya hal yang penting di sini bukanlah hanya sekedar percepatan pembangunan infrastruktur saja, melainkan ada beberapa hal lain.

Beberapa hal yang patut menjadi kunci keberhasilan peningkatan perekonomian adalah adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan hingga pada tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Sehingga kita bisa menciptakan ‘value for money’ dari segala proses yang telah diupayakan tadi. Selama ini bisa dikatakan Kementerian PUPR menjadi salah satu yang terbaik dalam seluruh upaya ini.

Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung memberikan apresiasi besarnya kepada Menteri PUPR lantaran komitmen dan kerja kerasnya selama ini untuk melakukan percepatan pembangunan serta penyediaan infrastruktur yang sangatlah penting untuk mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dari pembangunan infrastruktur tersebut sangatlah penting.

Diketahui bahwa peran dari pembangunan infrastruktur banyak membantu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 ini yaitu sebesar 5,2 persen. Tidak hanya sebagai roda penggerak perekonomian saja, namun dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik, maka Indonesia mampu terus mengungkit indeks persepsi dunia (usaha) dalam hal penentuan lokasi untuk melakukan investasi paling tepat sehingga akan banyak investor dari berbagai macam negara tak ragu lagi menanamkan modal mereka.

Seluruh target tersebut akan mampu untuk tercapai apabila setidaknya di akhir tahun 2024 ini Indonesia mampu untuk mendorong terus percepatan pembangunan infrastruktur hingga sebesar 49,4 persen. Hal lain yang sudah jelas dapat dirasakan oleh masyarakat adalah dengan adanya percepatan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, maka konektivitas antarwilayah dapat dengan lancar terjangkau.

Keterjangkauan koneksi antarwilayah yang selama ini menjadi salah satu permasalahan di masyarakat akhirnya dapat teratasi sehingga tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan mobilitas mereka sehari-hari. Konsistensi dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan setiap program pembangunan hingga ke seluruh pelosok Tanah Air patut untuk kita berikan apresiasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Sentiaji Prabowo )*

Masyarakat mengapresiasi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi selama periode Tahun 2021. Keberlanjutan program pembangunan infrastruktur tidak saja berdampak positif bagi pemulihan ekonomi, namun juga memiliki dampak strategis untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proses pembangunan infrastruktur meskipun di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, keberadaan infrastruktur akan membuat kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur akan dapat menyerap tenaga kerja produktif, sehingga perekonomian rakyat dapat kembali berputar.

Pembangunan infrastruktur diurus oleh kementrian PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat). Infrastruktur memang sengaja digenjot untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Tujuan lainnya adalah memeratakan hasil pembangunan dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pembangunan sangat penting agar tidak ada bedanya antara kemajuan di Indonesia bagian barat dan bagian timur, sehingga ada azas keadilan.

Selama kurun tahun 2021 ini ada banyak bendungan yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Di antaranya bendungan Way Sekampung di Lampung, bendungan Bendo di Ponorogo, bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, bendungan Karalloe di Gowa, Sulawesi Selatan, bendungan Tugu di Trenggalek dan bendungan Gongseng di Bojonegoro.

Pembangunan bendungan menjadi prioritas karena ada banyak manfaatnya. Pertama, insfrastruktur ini berguna untuk mencegah bencana banjir karena kita tahu sendiri saat ini musim hujan agak bergeser (akibat pemanasan global) sehingga agak susah diprediksi. Ketika musim hujan tiba maka tidak akan ada banjir yang membuat masyarakat menderita, baik secara materiil, fisik, dan mental.

Di sisi lain, bendungan juga mencegah bencana kekeringan karena ada stok air yang siap disalurkan. Air tersebut sudah ditampung beberapa bulan sebelumnya dan ketika kemarau sedang panas-panasnya, maka akan dibuatkan saluran air yang representatif. Sehingga perkebunan dan persawahan rakyat selamat dari ancaman kekeringan.

Jika tidak ada bencana kekeringan maka juga berpengaruh ke bisnis peternakan karena kuda dan hewan lain akan mendapatkan stok rumput dan tumbuhan yang mencukupi. Sehingga para peternak tidak akan bingung saat musim kemarau.

Fungsi lain dari bendungan adalah memberikan sistem pengairan yang baik kepada para petani. Jika dulu masa tanam padi hanya 1-2 kali setahun, maka ketika ada bendungan bisa ditingkatkan jadi 3 kali setahun. Makin sering padi ditanam maka makin banyak beras yang kita produksi sehingga bisa surplus bahkan diekspor ke mancanegara.

Selain bendungan maka infrastruktur lain yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah jalan tol. Salah satunya adalah Jalan tol Kelapa Gading-Pulo Gebang. Jalan tol tersebut penting karena bisa mengurai kemacetan dan melancarkan mobilitas rakyat.

Mungkin ada yang bertanya mengapa di daerah sepadat ibu kota dan sekitarnya masih ada saja pembangunan jalan tol? Justru ketika ada jalan tol maka akan lancar arus jalannya sehingga mempercepat pengiriman barang. Jika pengiriman lancar maka berdampak positif pada bisnis rakyat dan mereka bahagia karena untung berlipat ganda.

Kentara sekali keuntungan-keuntungan ketika ada berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia selama tahun 2021. Pembangunan ini ditujukan demi kemaslahatan masyarakat jadi mereka akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dan mobilitasnya lancar.

Walau masih pandemi tetapi pemerintah tidak menghentikan berbagai proyek infrastruktur. Justru tahun 2021 ini proyek makin digenjot karena tujuannya adalah demi rakyat dan menaikkan kembali roda perekonomian Indonesia. Masyarakat juga senang karena mereka bisa menikmati infrastruktur dengan kualitas yang sangat bagus.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh :Timotius Gobay )*

Masyarakat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Akselerasi pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan laju perekonomian wilayah.

Pemerataan pembangunan adalah misi Presiden Jokowi sejak pertama kali menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tahun 2014. Beliau ingin agar Indonesia maju dan ada kemajuan dari Sabang sampai Merauke. Khusus untuk Papua, Presiden memang memberi perhatian yang sangat tinggi, agar daerah itu makin modern. Bahkan beliau menjadi satu-satunya presiden Indonesia yang paling sering mengunjungi Papua untuk melihat perkembangannya.

Salah satu yang dibangun untuk mendukung kemajuan Papua adalah infrastruktur. Tujuannya agar di sana juga memiliki jalanan yang bagus dan infrastruktur seperti di Jawa atau daerah lain. Pada masa orde baru memang ada sentralisasi sehingga daerah yang jauh seperti Papua (dulu bernama Irian Jaya) kurang diperhatikan, dan saat orde reformasi ada otonomi daerah yang diiringi pemerataan pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pemerintah akan kembali menggeber pembangunan di Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Presiden Jokowi juga punya komitmen yang kuat untuk membangun Papua. Setiap kali datang, beliay langsung melihat pembangunan infrastruktur, baik jalanan, perbatasan, dan pos lintas batas negara.

Menteri Basuki Hadimuljono melanjutkan, rencananya pada tahun 2022 ini akan dibangun pos lintas batas negara (PLBN) di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. PLBN ini akan melengkapi pos lintas batas yang lain yang sudah dibangun oleh pemerintah, yang ada di Skouw, Merauke, dan Boven Digul.

Jika pos lintas batasnya bagus maka akan meminimalisir kedatangan WNA ilegal dan juga meniadakan kejahatan yang bisa terjadi di sana. Penyebabnya karena di perbatasan memiliki pos pengawasan yang representatif dan dijaga ketat sehingga tidak akan ada penyelundupan dan tindakan kriminal. Pos lintas batas negara juga ditata apik sehingga menjadi salah satu tujuan wisata turis lokal.
Selain pos lintas batas negara, yang dilanjutkan pembangunannya adalah jalan trans Papua, karena jalan ini belum 100% selesai.
Dengan selesainya jalan ini maka diharap masyarakat di pedalaman tak lagi terisolir, sehingga bisa memudahkan mereka dalam bermobilitas. Jika dulu mereka harus berjalan kaki maka saat ini bisa memakai sepeda motor atau mobil dan melintas jalan trans Papua. Sehingga bisa lebih cepat sampai dan efisien.

Selain itu, jika jalan trans Papua 100% selesai, maka bisa menurunkan harga barang-barang di Papua. Akan ada efek domino positif yang terjadi. Saat jalannya mulus maka bisa dilewati oleh truk dan mobil bak, sehingga pengantaran ke banyak daerah di Papua tak lagi hanya mengandalkan pesawat terbang. Biaya kirim akan menurun karena harga bensin lebih rendah daripada avtur, dan harga barang juga akan menurun.

Pembangunan infrastruktur di Papua memang digenjot pemerintah karena memiliki banyak efek positif untuk rakyat di Bumi Cendrawasih. Mereka bisa bermobilitas dengan lebih cepat dan bisnis serta urusannya makin lancar. Selain itu, infrastruktur lain seperti Jembatan Youtefa juga bermanfaat bagi bidang pariwisata karena menjadi objek turisme yang baru.

Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua memang harus didukung karena masyarakat di Bumi Cendrawasih juga bagian dari Indonesia. Dengan pembangunan maka kita optimis kehidupan di sana akan lebih baik dan masyarakatnya makmur. Pemerintah serius dalam membangun infrastruktur agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Aulia Hawa )*

Masyarakat mengapresiasi pembangunan infrastruktur waduk yang gencar dilaksanakan Pemerintah. Infrastruktur ini sangat penting, terutama di musim hujan, karena bisa mencegah banjir, mengendalikan air, serta mengamankan persediaan makanan.

Pembangunan adalah hal yang terus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari masa orde lama, orde baru, orde reformasi, hingga saat ini. Indonesia terus membangun agar bisa jadi negara maju, bukan menengah seperti saat ini. Pembangunan infrastruktur amat penting karena memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun oleh pemerintah adalah bendungan. Presiden Jokowi baru saja meresmikan Bendungan Karalloe di Gowa, Sulawesi Selatan, tanggal 23 November 2021. Bendungan yang tepatnya berada di Kecamatan Tompobulu ini bisa mengairi sampai 7.000 hektar lahan pertanian, dan dibangun dengan anggaran 1,27 triliun.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa saat ada 7.000 hektar lahan pertanian yang mendapat pasokan air dari Bendungan Karalloe maka mereka lebih sering panen. Hitungannya, 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija. Sehingga para petani akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dan meningkat kesejahteraannya.

Peresmian bendungan Karalloe diapresiasi oleh masyarakat. Mereka tidak melihat besarnya anggaran yang telah dihabiskan untuk membuat infrastruktur ini, tetapi lebih fokus ke manfaatnya. Ketika masa panen lebih sering maka petani bergembira karena mendapat keuntungan berkali-kali. Profesi petani tak lagi identik dengan kemiskinan, karena mereka bisa makmur berkat panen yang berhasil terus.

Selain itu, saat sudah ada bendungan tentu warga Gowa yang diuntungkan, karena lahan pertanian tidak akan kekeringan saat kemarau. Sehingga mereka terhindar dari resiko gagal panen di musim kering. Kekeringan yang mengerikan tidak akan terjadi, sehingga masyarakat juga mendapatkan pasokan air yang cukup untuk minum, memasak, mandi, dll.

Sebaliknya, saat musim hujan, maka warga Gowa dan sekitarnya tidak takut akan kebanjiran. Pasalnya air akan masuk ke dalam bendungan dan tidak akan menggenangi perumahan dan perkampungan. Ketika ada bendungan maka aliran air bisa dikendalikan, agar tidak kekurangan dan tidak berkelebihan.

Peristiwa di Jeneponto, Sulawesi, pada tahun 2019 (banjir besar) tidak terjadi lagi, karena 49% air hujan bisa diserap oleh bendungan. Banjir menimbulkan kerugian materiil yang besar, dan dikahwatirkan memakan korban jiwa. Akan tetapi saat ada bendungan maka banjir lebih bisa dikendalikan agar tidak muncul dan merugikan masyarakat.

Keberadaan bendungan (di tempat lain) sudah terbukti menguntungkan masyarakat karena membawa banyak manfaat. Selain mencegah kekeringan dan kebanjiran, seringkali bendungan juga dijadikan tempat wisata. Sehingga bisa menambah pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya.

Adanya bendungan di sulawesi adalah bukti bahwa pemerintah membangun infrastruktur secara merata, tidak hanya di jawa tetapi juga pulau-pulau lain. Pemerataan ini penting karena kita tidak bisa menjadi jawa sentris jika ingin maju. Pembangunan tidak bisa hanya di 1 tempat karena akan ada ketidak adilan.
Jika ada bendungan dan infrastruktur lain di Sulawesi maupun pulau lain (selain Jawa) maka memperlihatkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi mempraktikkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan memang harus dilakukan, agar Indonesia jauh lebih maju. sehingga tidak ada gap antara di jawa dengan pulau lain.

Peresmian bendungan Karalloe di Gowa, Sulawesi, amat diapresiasi oleh masyarakat. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari bendungan ini, di antaranya mencegah kekeringan, gagal panen, dan akhirnya petani bisa 3 kali bertani dalam setahun serta lebih makmur. Selain itu bendungan bisa untuk mencegah datangnya banjir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Robert Patiray )*

Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. Akselerasi pembangunan tersebut bertujuan untuk menaikkan perekonomian rakyat.
Apa yang Anda ingat tentang Papua? Sebagian orang mengenal Papua sebagai tempat eksotis dan penuh dengan keindahan alam. Sebagian lagi terkenang akan Raja Ampat, yang menjadi tempat wisata hits dan menjadi favorit, baik turis lokal maupun asing. Papua sedang berbenah dan mencitrakan diri sebagai tempat traveling yang bisa dikunjungi pasca pandemi.

Akan tetapi pariwisata harus didukung oleh infrastruktur, karena jika jalanan rusak atau jembatannya tidak kuat, para turis akan malas untuk berkunjung lagi ke sana. Oleh karena itu pemerintah mengebut untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan yang representatif. Sehingga wisatawan akan merasa nyaman.

Jika infrastruktur sudah terbangun dengan baik maka akan berdampak pada kunjungan para turis. Mereka akan kembali lagi ke Papua, bahkan membawa kawan-kawan dan keluarganya. Pariwisata di Bumi Cendrawasih akan buka lagi, dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Keadaan perekonomian rakyat akan kembali menggeliat dan dimulai dari bergeraknya sektor turisme.

Selain untuk kenyamanan para turis, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kondisi finansial rakyat Papua, juga di Yapen. Daerah ini terdiri dari kepulauan sehingga pembangunan infrastruktur sangat penting. Jika tidak ada jembatan, bagaimana cara menghubungkan antar wilayah? Dengan rakit pun agak susah karena tergantung dari cuaca dan alam.

Infrastruktur yang baru berdiri di Yapen adalah Jembatan Sumboy yang panjangnya 80 meter. Jembatan itu menghubungkan antara Distrik Kosiwo dan Yapen Barat, dan memudahkan mobilitas rakyat. Banyak yang terbantu akan hadirnya jembatan ini karena tidak perlu bingung bagaimana cara menyebrangi sungai yang berarus deras.

Jika sudah ada jembatan maka penduduklah yang diuntungkan karena mobilitas mereka jadi terbantu. Mereka bisa ulang-alik ke Distrik Kosiwo ke tempat lain, dan memanfaatkan kekuatan sang jembatan. Jika mobilitas cepat maka hemat waktu dan membuat warga sipil jadi senang, karena urusan jadi lancar.

Urusan yang juga lancar adalah distribusi barang-barang, sehingga perdagangan masyarakat juga jadi lancar. Jika pasokan barang tidak tersendat (karena faktor cuaca atau yang lain), maka pebisnis akan makin semangat berjualan, karena pembelinya juga selalu repeat order. Mereka akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dan akhirnya perekonomian di Papua naik. Semua ini berkat hadirnya jembatan di Yapen.

Efek domino positif seperti inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mereka tidak segan mengucurkan dana yang cukup banyak, demi membangun jembatan, jalan, dan infrastruktur lain. Penyebabnya karena sudah terbukti menguntungkan masyarakat dan menaikkan kondisi finansial rakyat Papua.

Apresiasi memang patut diberikan setelah jembatan dibangun, karena di masa pandemi ini bukan berarti proyek-proyek infrastruktur mandek. Justru untuk mengatasi dampak pandemi maka pembangunan diteruskan. Sehingga bisa memperlancar mobilitas dan menaikkan kondisi perekonomian warga Papua.

Masyarakat selalu mengapresiasi pembangunan jembatan, karena selain meningkatkan finansial, juga sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada rakyat Papua. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, dari Sabang sampai Merauke. Juga menunjukkan azas keadilan serta mengimplementasikan pancasila.

Pembangunan infrastruktur di Papua sangat berpengaruh di bidang perekonomian. Jika infrastruktur berupa jalan dan jembatannya bagus, maka mobilitas jadi lancar. Masyarakat bisa berkendara dengan aman, nyaman, dan cepat, sehingga bisnis mereka juga jadi lancar. Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Medan

Oleh : Jazzy Ravina )*

Papua terbukti mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Berbagai pembangunan ini terbukti dapat meningkatkan akses transportasi sehingga berdampak positif pula bagi perkembangan ekonomi rakyat.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang manfaatnya bisa langsung dirasakan adalah pembangunan trans papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) menyebutkan, panjang jalan trans Papua di Papua mencapai 2.902 km.

Jalan tersebut meliputi ruas jalan Merauke-Tanah Merah-Waropko (543), Waropko-Oksibil (136), Dekai-Oksibil (225 km) dan Kenyam-Dekai (180 km). Lalu, Wamena-Habema-Kenyam-Mamug (295 km), Jayapura-Elelim-Wamena (585 km), Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali (466 km), Wagete-Timika (196 km) dan Enarotali-Wagete-Nabire (285 km).

Jayapura-Elelim-Wamena merupakan ruas jalan trans Papua terpanjang di Papua. Elelim, Ibukota Kabupaten Yalimo. Sebelumnya sudah ada jalan darat dari Wamena ke Elelim. Menembus jalan ini, jalur baru dibuka dari Jayapura melalui Senggi, Kabupaten Keerom.

Dalam rencana pembangunan nasional, Papua dan Maluku menjadi satu simpul koridor ekonomi. Sebagai satu koridor ekonomi, akan ada proyek investasi berbasis sumber daya alam, pengembangan kawasan khusus, sampai dengan penciptaan pusat-pusat perekonomian baru. Pembangunan Infrastruktur jalan, salah satu cara menghubungkan wilayah-wilayah ini. Adapun lima kegiatan ekonomi utama di koridor Papua-Maluku adalah pertanian pangan, tembaga, nikel, migas dan perikanan.

Jalan trans Papua jadi proyek nasional karena menghubungkan Papua dan Papua Barat. Proyek yang direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dikerjakan KPUPR melalui Balai Jalan Nasional. Selain membangun jalan, pemerintah juga membangun terminal baru Bandar Udara Mopah, Merauke Papua. Bandara tersebut telah diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya mengatakan, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ingin ada daerah yang terisolasi atau sulit diakses. Dirinya berharap, dengan perluasan terminal penumpang baru seluas 7.200 meter, Bandara Mopah dapat mendatangkan sebanyak-banyaknya manfaat bagi rakyat, khususnya masyarakat Papua. Menurut Puan, terminal baru Bandara Mopah harus semakin mempermudah akses transportasi masyarakat sehingga diharapkan orang akan semakin mudah datang ke Merauke untuk melihat indahnya wilayah ujung timur Indonesia tersebut.

Puan mengatakan, setiap bagian dari wilayah Indonesia harus bisa terhubung, baik secara darat, laut maupun udara. Oleh karenanya, dibutuhkan penguatan bandara-bandara di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP). Puan mengatakan, masyarakat harus bisa membayangkan bahwa nantinya orang dari Sabang tidak akan bingung bagaimana jalur dan transportasi kalau ingin menjelajahi Merauke

Dirinya menilai, terminal baru Bandara Mopah tersebut, menunjukkan kemajuan Papua karena semakin banyaknya infrastruktur yang dibangun menunjukkan komitmen pemerintah untuk kemajuan Bumi Cenderawasih. Menurutnya, Papua juga telah membuktikan mampu menjadi daerah maju, termasuk dengan keberhasilan menyelenggarakan PON XX.

Salah satu pentingnya pembangunan bagi Papua adalah masih tingginya angka kemiskinan di Papua. Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Angka tersebut merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari seperempat jumlah penduduknya. Tentu saja hal ini tidak bisa ditangani hanya dengan memberikan bantuan tunai.

Untuk mengatasi hal tersebut, tentu saja yang bisa dilakukan adalah penerapan pembangunan inklusif merata pada setiap isu. Ekonomi diperkuat dengan membuka berbagai lapangan kerja, serta peningkatan kualitas SDM di Papua.
Basuki Hadimuljono selaku Menpupera menuturkan, pihaknya mengambil sejumlah langkah terobosan pembangunan infrastruktur secara terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Basuki menuturkan, untuk mewujudkan infrastruktur andal, Kempupera berkomitmen melaksanakan program pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia(SDM) masyarakat Papua.

Keseriusan Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua memang tidak main-main. Setidaknya selama periode pertama menjabat presiden, Jokowi mengunjungi Bumi Cenderawasih sebanyak 12 kali. Sementara pada periode keduanya hingga kini, Jokowi setidaknya telah mengunjungi Papua sudah 2 kali. Langkah ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan dilakukan sesuai program yang dibuat.

Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan salah upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Hal ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan demi peningkatan kesejahteraan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Infrastruktur memiliki pengaruh penting dalam peningkatan perekonomian rakyat dan pembangunan nasional. Masyarakat pun mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang selama ini telah memberikan banyak kontribusi positif.

Pernahkah Anda heran mengapa dalam beberapa tahun ini pemerintah sangat gencar dalam pembangunan infrastruktur nasional? Memang ada banyak sekali infrastruktur yang dibangun, mulai dari jembatan, jalan raya, jalan tol, hingga bendungan. Pembangunan ini memang membutuhkan banyak biaya tetapi worth it dengan hasilnya, karena memiliki efek positif ke masyarakat sipil.

Meski di masa pandemi, pembangunan infrastruktur nasional lanjut terus dan proyek-proyek tidak akan berhenti, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Justru pembangunan ini yang digenjot oleh pemerintah demi menyelamatkan perekonomian di saat sulit. Ketika ada proyek jalan tol maka butuh banyak pekerja sehingga masyarakat bisa melamar dan mendapatkan penghidupan yang layak.

Pembangunan prasarana seperti jalan tol juga menguntungkan rakyat karena memudahkan akses jalan bagi mereka. Jika ada kemudahan maka akan berdampak pula pada perekonomian warga, terutama yang berstatus pedagang, karena mereka bisa melakukan mobilitas dengan lancar dan biayanya relatif terjangkau. Sehingga pelan-pelan keadaan finansialnya akan membaik.

Selain itu, pembangunan bendungan juga menguntungkan karena air adalah sumber kehidupan. Jika ada bendungan maka ketersediaan air bisa dikendalikan dan juga meminimalisir banjir, sehingga warga bisa merasa aman. Sebaliknya, saat musim kemarau, akan ada stok air yang cukup untuk irigasi maupun kebutuhan sehari-hari, sehingga warga sipil tak takut akan ancaman kekeringan.

Dukungan dari masyarakat juga dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur nasional, caranya dengan membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik maka wajib untuk taat peraturan dan membayar pajak sesuai dengan gaji yang dimiliki. Jika Anda merasa kesulitan karena bayaran dipotong saat pandemi, maka bisa mengajukan restrukturisasi pajak sebagai solusinya.

Pajak inilah yang akan dibuat sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur nasional, dan manfaatnya juga bisa Anda nikmati, bukan? Sehingga uang pajak akan kembali pada rakyat dalam bentuk infrastruktur. Orang bijak taat pajak.

Selain pembangunan fisik, maka juga ada pembangunan di bidang digital. Pembangunan infrastruktur nasional di bidang digital juga penting karena saat ini sudah era teknologi. Siapa yang tidak mengikutinya akan ketinggalan jauh. Indonesia jangan sampai kalah di bidang IT agar bisa bersaing dengan negara lain di pasar global.

Pembangunan di bidang digital dilakukan dengan pembuatan jaringan internet yang kuat di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat yang ada di pelosok sekalipun bisa menikmatinya. Mereka bisa merasakan sinyal yang kencang dan stabil, serta menggunakan internet untuk keperluan positif. Misalnya untuk sekolah online, berdagang online, dll.

Dengan berwirausaha di pasar online maka masyarakat diuntungkan karena cakupan pembelinya lebih luas, sehingga keuntungannya pun makin banyak. Apalagi jika mereka berbisnis di bidang kuliner, ketika kesulitan untuk mengatur kapasitas warung saat ada peraturan maksimal dine in, maka delivery order adalah penyelamat. Promosi via internet menjadi cara ampuh untuk meyakinkan para pelanggan.

Warga juga bisa diberi pelatihan agar tidak gagap teknologi, terutama kepada generasi tua. Mereka perlu diberi pengertian bahwa membuka HP dan laptop bukan hanya untuk main-main, tetapi bisa untuk bekerja. Dengan kecakapan berinternet maka mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik, dan memanfaatkan hasil dari pembangunan infrastruktur nasional ini.

Pembangunan infrastruktur nasional adalah hal yang terus digenjot oleh pemerintah agar rakyat makin maju. Walau masih pandemi tetapi pembangunan maju terus, karena memiliki dampak positif untuk rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Papua berubah drastis dari daerah yang berisi hutan melulu, menjadi wilayah yang super modern. Kemajuan di Bumi Cendrawasih terjadi karena pembangunan infrastruktur yang diperbanyak di era pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat juga senang karena merekalah yang menikmati manfaat dari infrastruktur tersebut.

Apa yang Anda pikirkan tentang Papua? Wilayah ini identik dengan tempat yang terpencil dengan masyarakatnya yang masih mengolah sagu dan ubi dengan cara tradisional. Image Papua sebenarnya kurang baik, karena yang dibayangkan banyak orang hanya hutan belantara, pegunungan, dan masyarakat yang masih memakai koteka.

Padahal sebenarnya mereka salah besar. Papua sudah berubah menjadi wilayah modern dan setara dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Bahkan di Mimika keadaanya diklaim mirip dengan San Fansisco, saking majunya. Modernitas Papua adalah hasil kerja keras pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi, yang menginginkan kesetaraan antara Indonesia barat dan timur.

Pembangunan infrastruktur di Papua dibuat dengan dana APBD dan otonomi khusus. Sejak 2001, otsus memang dibuat khusus bagi masyarakat Papua agar mereka makin maju. Bahkan sekarang sudah ada bukti nyatanya, yakni Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, Jalan Trans Papua, GOR Lukas Enembe, dll.

Dana yang digelontorkan memang tidak main-main. Bahkan pada otsus jilid 2, pemerintah pusat memberi sampai lebih dari 1 trilyun rupiah demi kemajuan Papua. Ditambahnya dana untuk pembangunan Bumi Cendrawasih ini karena sebagian juga untuk biaya penyelenggaraan PON XX Papua yang dilaksanakan akhir tahun 2021.

Dana ini masih ditambah dengan uang sebanyak 9 trilyun rupiah yang akan dikelola oleh Kementrian PUPR. Uang sebanyak ini akan dibagi menjadi beberapa proyek. Pertama untuk membebaskan masyarakat dari daerah yang terisolir, dengan membangun Jalan Trans Papua dan Jembatan Youtefa. Sehingga mobilitas warga akan makin lancar.

Proyek kedua adalah pembangunan kapasitas SDM. Jadi, nanti para pekerja proyek mulai dari yang kasar hingga petinggi proyek akan diprioritaskan dari warga asli Papua. Hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat, karena mereka mendapatkan honor dari proyek ini. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri dan mendapat kepercayaan yang besar.

Sedangkan yang ketiga, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, yakni di wilayah Skouw dan Merauke. Pos lintas batas negara akan dipercantik, sehingga bisa sekaligus jadi tujuan wisata. Jika banyak turis maka pemerintah daerah mendapat devisa dan masyarakat sipil bisa berjualan suvenir khas Papua.

Selain pembangunan infastruktur ada program pendamping yakni PKT alias padat karya tunai. Dana program ini bahkan lebih besar daripada tahun lalu, yakni lebih dari 700 milyar. Dengan uang sebanyak ini, maka akan dijadikan 19 kegiatan dan menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja. Masyarakat sipil tak perlu bingung karena bisa mengikuti program ini dan mendapatkan mata pencaharian kembali.

Dengan dibangunnya gedung, jalan, bandara, dan infrastruktur lain di Papua, maka masyarakat akan makin maju. Pertama, mobilitas diperlancar, sehingga hemat waktu dan tenaga. Kedua, kemudahan akses jalan akan menarik turis asing yang akan berwisata ke Papua pasca pandemi, karena mereka suka dengan eksotisme alam Papua yang tiada duanya.

Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi hal positif karena menguntungkan masyarakat. Mereka bisa menikmati akses jalan yang bagus dan mulus, bukan jalan makadam atau jalan setapak yang susah dilewati oleh kendaraan bermotor. Selain itu, modernitas Papua juga menarik wisatawan asing, yang akan berlibur tanpa takut melewati jalan yang rusak.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau seluruh bupati dan walikota di bumi cenderawasih, agar mampu mengeloa sumber daya alam (SDA) setempat, untuk seluass-luasnya dipergunakan mensejahterakan masyarakat. Lukas berharap SDA yang dikelola itu, akan mampu membiayai program pembangunan pemerintah setempat, berkenaan dengan akan habisnya masa berlaku UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

“Dana Otsus ini berakhir sisa 6 tahu lalu. Karena itu, saya minta bupati dan walikota harus mulai berpikir untuk memanfaatkan SDA maupun potensi daerahnya masing-masing. Bupati dan walikoa harus mulai berpikir untuk megantisipasi minimnya anggaran pembangunan”. “Apalagi jika UU Otsus berakhir, sehingga saya harap SDA kita dimanfaatan untuk kelola dan sejahterakan masyarakat,” terang Lukas di Jayapura, baru-baru ini.

Menurut dia, saat ini APBD kabupaten dan kota masih mendapat sokongan 80 persen dana Otsus yang diturunkan ke seluruh Papua. Sementara Provinsi Papua hanya mengelola 20 persen sisa dana Otsus, yang sebelumnya dipotong 10 persen untuk pendanaan bagi lembaga keagamaan.

Kebijakan memberikan 80 persen dana Otsus ke kabupaten dan kota, lanjut Lukas, merupakan sebuah keputusan yang diambil agar dapat mempercepat pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat.

Oleh karenanya, dia berharap seluruh kabupaten dan kota dapat memaksimalkan 80 persen dana Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebelum masa berlaku UU itu habis sekitar enam tahun mendatang. “Kita tak tahu apakah nanti UU Otsus ini diperpanjang atau sudah ditiadakan sama sekali, ini tentunya menjadi keputusan pemerintah pusat. Pun begitu, saya minta semua kepala daerah wajib bersiap diri”.

“Diantaranya dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam kita. Sehingga kekayaan alam ini bisa dipergunakan seluas-luasnya untuk membantu program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya,” harapnya. Lukas menambahkan, dengan menurunkan 80 persen dana Otsus ke kabupaten dan kota, ada banyak capaian yang terwujud. Diantaraya dengan telah turunnya angka kemiskinan. Diharapkan angka kemiskinan ini dapat terus ditekan hingga di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Dewan Redaksi Berita Satu Media Holdings Theo L Sambuaga menyampaikan, Selama 20 tahun berlakunya Otsus, pembangunan masyarakat dan daerah Provinsi Papua dan Papua Barat telah menunjukkan berbagai kemajuan, terutama dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Dukungan dana pemerintah pusat sebesar Rp 137 triliun yang terdiri dari dana Otsus Rp 94 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp 43 triliun, memungkinkan terselenggaranya pembangunan di Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota, serta Provinsi Papua Barat dengan 13 kabupaten/kota.

Tetapi di sisi lain, harus pula diakui bahwa kemajuan yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Malahan di beberapa sektor atau bidang terjadi penurunan. Hal ini jika dibandingkan dengan perhatian besar pemerintah pusat dan dukungan dana yang dikucurkan.

Oleh karena itu DPR RI dan pemerintah yang saat ini sedang membahas perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, perlu mendengar masukan dari masyarakat dengan mempertimbangkan sejumlah hal.

Pertama, agar Dana Otsus 2% dari DAU nasional yang menurut ketentuan UU No 21/2001 berlaku 20 tahun, supaya diperpanjang 20 tahun lagi. Sedangkan ketentuan Pasal 34 ayat 3 huruf b tentang Dana Bagi Hasil dalam rangka Otsus yang menetapkan bahwa sesudah 25 tahun berlakunya UU, porsi Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten/kota untuk sumber daya minyak bumi 70% dan untuk pertambangan gas alam 70%, diturunkan menjadi masing-masing 50%, supaya diubah menjadi sesudah 40 tahun.

Selanjutnya, kedua, perlu digenjot pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan yang masih sangat tertinggal dibandingkan daerah lain. Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mengawal proses pembangunan dalam segala bidang.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus menjangkau sampai ke kampung- kampung pelosok wilayah Papua yang sangat luas. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur transportasi harus memprioritaskan jalan darat dan laut yang dapat menjangkau kampung di pelosok sehingga masyarakatnya tidak terisolasi lagi.

Dengan pendidikan dan latihan yang memadai, perlu ditingkatkan pembangunan usaha mikro dan kecil serta birokrasi distrik, kota, kabupaten khususnya bagi pelaku dari kalangan penduduk asli. Jangan terjebak pada stigma bahwa penduduk asli Papua tidak bisa bekerja di pemerintahan dan bisnis. Justru dengan pendidikan dan kesehatan, prestasi harus diraih setinggi-tingginya di lapangan pengabdian manapun.

Sejalan dengan tujuan otonomi khusus, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu berjalan seiring dengan upaya membangun kehidupan bersama masyarakat yang rukun, harmonis, tertib, dan produktif berdasarkan hukum, keamanan, serta penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. (*)

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, pembangunan ini tentu harus didukung dengan adanya UU Cipta Kerja.
Pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat termasuk juga untuk pembangunan infrastruktur akan semakin mudah. Menyusul telah terbitnya aturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021.

Plt Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, mengatakan, pemerintah akan terus melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.

Dalam pembangunan infrastruktur ini, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah terkait pengadaan lahan.

Sebab menurutnya, agar pembangunan infrastruktur bisa lancar, maka pengadaan lahan juga harus cepat. Sehingga mekanisme pengadaan tanah memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

Himawan dalam keterangan pers-nya mengatakan, PP penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang terdiri dari 7 bab dan 143 pasal ini meliputi penyelenggaraan pengadaan tanah dan kemudahan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN).

Mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan. Misalnya dari mulai tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.

Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan tanah merupakan tahapan awal dalam pembangunan infrastruktur sehingga dalam tahap perencanaan sangat penting, agar tahapan selanjutnya berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, mengatakan tahapan perencanaan didasarkan pada rencana tata ruang dan prioritas pembangunan. Di samping itu juga instansi yang memerlukan tanah juga dapat melibatkan Kementerian atau Lembaga (K/L) di bidang pertanahan dan instansi terkait.

Diharapkan dalam tahapan perencanaan juga tidak terjadi perbedaan, maka Kementerian ATR/BPN akan turut serta dalam memberikan data agar tidak terjadi perbedaan data pada dokumen.

Sebelumnya, regulasi pengadaan tanah sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada 1993, guna menjalankan kegiatan pengadaan tanah, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.55/1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan Presiden (perpres) No.36/2005 Tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Perpres No.65/2006 tentang perubahan Perpres No. 36/2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.

Pada 2012 lalu, pemerintah telah menerbutkan undang-undang No.2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kehadiran aturan ini sudah berjalan lebih baik.

Namun, masih juga terdapat kendala seperti dokumen perencanaan pengadaan tanah yang tidak didukung oleh data dan anggaran yang akurat, sehingga terjadi revisi karena tidak sesuai dengan kondisi fisik.

Hal tersebut mengakibatkan penambahan anggaran. Kemudian penetapan lokasi yang diterbitkan oleh gubernur, belum sesuai dengan tata ruang, akibatnya muncul penolakan dalam pelaksanaannya.

Sedangkan dalam Undang-undang No 11/2020 Tentang Cipta Kerja, telah memberikan terobosan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Sejumlah kendala yang dihadapi pada penerapan aturan sebelumnya dapat diatasi.

Jika lokasi pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, maka akan dilakukan pelepasan kawasan hutan, yang ketentuannya akan diatur dalam peraturan turunannya. Dalam UU Cipta Kerja, juga mengamanatkan kepada Kementerian ATR/BPN dalam menyusun perencanaan pengadaan tanah, tentunya Kementerian ATR/BPN akan banyak memberikan masukan dari aspek perencanaan.

Pada kesempatan berbeda, Surya Vandiantara selaku ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu menilai, aktifitas seperti mengubah peruntukan lahan pertanian sangat mungkin terjadi. Namun pemerintah tetap diikat oleh aturan, bahwa (pemerintah) bertanggung jawab pada produksi pangan dalam negeri.

Sehingga secara tidak langsung, hal tersebut mewajibkan pemerintah harus membuka lahan pertanian baru untuk mengganti lahan yang sudah dialihfungsikan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 31 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 19 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan pasal 124 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 44 UU No. 41 2009 tentang perlindugan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Undang-undang ini tentu saja tidak hanya mempermudah pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan perlindungan lahan pertanian yang keduanya dapat berjalan beriringan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini