Oleh: Achmad Faisal

Pemerintah berkomitmen melanjutkan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang berakhir 2021. Perpanjangan Otsus dilakukan demi mewujudkan pembangunan SDM dan Infrastruktur yang maju dalam bingkai NKRI.

Perpanjangan Otsus ini berimbas pada UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus. Terdapat perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo dan diteken pada Senin (19/7/2021).

Demi perbaikan Otsus Papua, terdapat 14 poin usulan dalam revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Sebanyak 14 poin itu merupakan aspirasi masyarakat Papua Barat. Poin revisi ini adalah rangkuman dari 24 bab dan 79 pasal di dalam UU 21 tentang Otsus Papua.

Selain revisi pada pasal dan bab di UU Otsus Papua, pemerintah juga menambah dana Otsus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Dana ini tidak seluruhnya berbentuk block grant atau bantuan hibah dari pemerintah pusat yang tidak disertai syarat tertentu.

Dari dana 2,25 persen tersebut, sebanyak 1,25 persen akan berbentuk specific grant, di mana nantinya penyediaan jasa publik akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan sisanya yaitu 1 persen menjadi block grant. Karena specific grant yang di earmark, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan perpanjangan dan peningkatan dana Otsus Papua dilakukan tepat waktu agar tidak mempengaruhi siklus anggaran.

Tito juga mengingatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua akan berkurang jika belum ada keputusan perpanjangan dan peningkatan dana Otsus Papua. Selain itu, efek domino dari pembahasan Otsus yang tidak tepat waktu adalah proses pembangunan di Papua baik dari sisi kesehatan, pendidikan, dan afirmasi orang Papua Asli akan terganggu.

Secara umum, niat pemerintah memperpanjang Otsus Papua disertai revisi UU Otsus dengan poin perubahan berasal dari aspirasi OAP sangat bijak. Terlihat bagaimana pemerintah mengedepankan perkembangan Papua agar menjadi lebih baik dengan mendukung suara OAP.

Yang perlu diperhatikan yaitu penerapan anggaran Otsus di lapangan. Selama ini, banyak suara OAP yang mengeluhkan dana Otsus tidak maksimal direalisasikan untuk kepentingan OAP. Ternyata setelah diselidiki, terjadi penyelewengan dana Otsus.

Pada 17 Februari 2021, Polri mengungkap temuan penyelewengan anggaran Otsus Papua lebih dari Rp1,8 triliun. Karoanalis Baintlekam Polri Brigjen Pol Achmad Kartiko dalam rapat pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Mabes Polri menjelaskan, dana untuk Otsus Papua hingga saat ini sebesar Rp126 triliun. Rincian anggaran itu adalah Rp93,05 triliun untuk Otsus Papua sejak 2002. Sedangkan sebesar Rp33,94 triliun diberikan sejak 2009.

Achmad mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran Otsus. Dugaan penyelewengan tersebut meliputi laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua Rp1,8 triliun, pembangunan fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar, dan penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di wilayah Papua.

Temuan lainnya diungkapkan Kapolda Papua yang ketika itu dijabat Paulus Waterpaw. Menurut Paulus, kelompok kriminal bersenjata (KKB) membeli senjata api dengan memeras kepala desa yang telah mendapat dana desa.

Fakta-fakta ini harus dicermati dan diawasi lebih lanjut. Jangan sampai tujuan mulia pemerintah dalam menggelontorkan anggaran untuk masyarakat Papua malah dirampok secara licik oleh kelompok tertentu terutama separatis.

Saya mendukung Otsus dilanjutkan dengan skema penyaluran dana yang lebih baik dan transparan. Otsus jilid 2 harus segera disahkan agar pembangunan Papua dapat berlanjut dan berkesinambungan.

)*Penulis adalah pengamat sosial dan politik

Oleh: Yosef Tambun (Mahasiswa Papua di Kota Depok)

Otsus sejatinya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, maka sudah sepatutnya masyarakat Papua mendukung keberlanjutan Otsus Jilid 2 di Tanah Papua. Selama ini, Otsus berhasil menaikan derajat Orang Asli Papua (OAP) melalui kekhususan yang mana mempermudah masyarakat Papua untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, dana Otsus digunakan untuk percepatan pembangunan di Papua, juga termasuk membiayai Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang diselenggarakan di Papua pada tahun 2021 ini. Dana otsus juga disalurkan untuk beasiswa, sehingga anak-anak Papua bisa sekolah bahkan kuliah di dalam bahkan luar negeri. Beragam manfaat dana Otsus Papua terasa dan tentunya dapat merangsang kemajuan di berbagai lini.

Masyarakat dan mahasiswa Papua harus memahami urgensi dan kebermanfaatan Otsus secara luas dan komprehensif, sehingga tidak ditemukan penyelewengan informasi dan hoaks terkait Otsus Papua. Banyaknya informasi hoaks akan berdampak buruk terhadap keberlanjutan Otsus, seperti terhambatnya pembangunan dan kucuran dana tidak secara tepat diberikan kepada penerima manfaat.

Oknum-oknum yang mempolitisasi isu Otsus Papua demi kepentingan pribadi harus segera ditindak dan diberikan sanksi tegas. Tujuan pemerintah pusat mencanangkan Otsus Papua Jilid 2 agar kemajuan dan peningkatan mutu rakyat Papua bisa tercapai. Maka dari itu, demi tewujudnya percepatan pembangunan di Papua, pengawalan ketat juga butuh dilaksanakan.

Sementara itu, Otsus juga merupakan salah satu solusi untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. Otsus merupakan satu bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk Papua demi kesejahteraan masyarakat. Otsus juga menjadi solusi pembangunan berbagai sektor kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu mendongkrak kemajuan dan kesejahteraan Papua.

Masyarakat asli Papua tidak boleh menutup mata terhadap berbagai capaian pembangunan melalui Otsus. Sehingga dengan Otsus Jilid 2 diharapkan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan di Papua akan lebih maksimal dan lebih baik lagi.

Oleh : Saby Kosay )*

Sejak tahun 2014 hingga saat ini, kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah berhanti untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua hingga keluarnya Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Berbagai kebijakan program pembanguinan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur.

Terbitnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.

Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian dirinya terhadap Papua semakin besar, salah satunya adalah peran Jokowi yang terus memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Kementarian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk bidang sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp 4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp 650 miliar dan perumahan sebesar Rp 330 miliar.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3.67 triliun, yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Kementerian PUPR juga memiliki empat program yang diharapkan mampu mendukung Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di wilayah paling timur Indonesia.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda.

Di antaranya telah dibangun berupa Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan di Papua Sepanjang 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km di Kota Jayapura.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Kementerian PUPR juga bertekad untuk memberdayakan para pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara 1 hingga 2 miliar rupiah.

Pada sektor pengembangan SDM internal, Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli orang Papua sebagai Kepala Balai, Kepala Satker maupun PPK.

Program ketiga yakni pelaksanaan Padat Karya Tunai untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 miliar menjadi Rp 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.

Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke).

Melalui Kementerian Perhubungan RI, pemerintah akan menggarap banyak sekali infrastruktur transportasi khususnya di sektor perhubungan udara dengan membangun dan mengembangkan 10 Bandara, yaitu masing-masing enam bandara di Provinsi Papua di antaranya Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah.

Pembangunan ini tentu saja merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap akses transportasi di Papua, apalagi selain sektor transportasi udara, pemerintah juga melakukan pembangunan terminal. Selama Jokowi menjabat, Papua telah manjadi salah satu daerah yang menjadi titik fokus pembangunan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Kelvin Krei )*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mengesahkan UU Otsus Papua. Regulasi tersebut diyakini menjadi upaya negara untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Pembangunan di Papua adalah hajat pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang Indonesiasentris alias menyeluruh. Wilayah yang terletak di paling timur Indonesia tersebut memang seharusnya mendapatkan perhatian khusus, karena pembangunan infrastrukturnya yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya khususnya di Pulau Jawa.

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua, Trifena M Tinal berharap agar perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat mendorong pembangunan di Papua. Dirinya ingin agar nantinya UU Otsus yang baru dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

Dalam kesempatan Rapat Kerja Pansus Otsus Papua bersama pemerintah, dirinya yang merupakan politisi dari Fraksi Partai Golkar sepakat bahwa kebijakan Otsus diharapkan tidak hanya dapat mengatasi keamanan, tetapi juga mempercepat pembangunan di Papua.

Sementara itu, Anggota Pansus Revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Guspardi Gaus berharap agar aturan tersebut dapat mengatasi permasalahan konflik dan mempercepat pembangunan di Papua. Dirinya menilai, dengan selesainya revisi UU Otsus Papua, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua. Selain itu dia berharap terwujudnya keadilan, penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi dan penerapan tata pemerintahan yang baik di tanah Papua.

Menurut Guspardi, perjalanan Pansus Otsus Papua sejak dibentuk akhir Maret 2021 sampai pada keputusan disetujui dibawa ke Rapat Paripurna DPR adalah bukti komitmen DPR melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, terutama dalam bidang legislasi. Ia mengatakan, pada akhirnya Pansus Otsus Papua menetapkan perubahan terhadap 19 pasal yaitu tiga pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah.

Guspardi menjelaskan, Pansus RUU Otsus juga telah memperluas jangkauan otonomi khusus agar tidak saja diterapkan di tingkat provinsi, tetapi juga dilaksanakan di kabupaten/kota. Hal tersebut menurutnya sangat penting demi mengakomodir jaminan afirmasi bidang politik bagi orang asli Papua (OAP) sehingga diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam berbagai bidang kehidupan di tanah Papua.

Pada awal tahun 2021, sebagian jalan trans Papua sudah mulai selesai dan mampu menghubungkan antar wilayah, salah satunya adalah jalan yang menghubungkan antara Wamena-Jayapura.

Sebelumnya untuk dapat pergi menuju kedua wilayah ini, moda transportasi yang digunakan adalah pesawat dengan biaya yang cukup besar, kini dengan adanya jalan trans Papua yang telah menghubungkan kedua wilayah tersebut, transportasi darat menjadi semakin mudah diakses. Pembangunan Jalan Trans-Papua merupakan kebijakan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, lalu mengejar ketertinggalan dengan membuka akses dari suatu daerah ke daerah lain.

Beberapa masyarakat asli Papua yang penasaran juga mulai nekat melalui jalan ini meski saat itu jalan tersebut belum jadi 100%, seperti yang dilakukan oleh adik Yoni dan kawan-kawan yang menempuh perjalanan Jayapura-Wamena selama 3 hari pada tahun 2018 dan menjadi lebih cepat 2 hari pada tahun 2019 karena jalan sudah mulai selesai.

Sementara itu, ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo menuturkan, dana Otsus yang digelontorkan selama ini telah membantu masyarakat asli Papua dalam membantu membangun Papua, apalagi dari sisi anggaran terus mengalami kenaikan. Abisai mengusulkan, agar semakin optimal dari sisi penggunaan, dibuatkan lembaga khusus yang mengelola dana. Jika pun tidak, pemerintah daerah yang menerima dana diharapkan dapat benar-benar menggunakan sesuai peruntukan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

Abisai menjelaskan, apa yang sudah baik dari penerapan Otsus tetap harus dipertahankan. Ia berharap, dana Otsus juga benar-benar bisa diarahkan ke kampung-kampung adat, warga asli Papua.Warga asli Papua yang ingin melanjutkan sekolah baik di dalam negeri, maupun ke luar negeri, bisa mendapatkan kemudahan, Bahkan jika perlu, dibuat rumah sakit khusus dengan dana Otsus sehingga warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya jika hendak berobat.

Papua merupakan wilayah yang mendapatkan prioritas untuk terus dibangun oleh pemerintah, karena dengan pembangunanlah provinsi paling timur di Indonesia tersebut dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan memiliki daya saing.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh : Alfred Jigibalom)*

Pembangunan di Papua masih terhalang oleh konten provokatif dan hoax. Walau gangguannya tidak secara fisik tetapi cukup mengganggu, karena bisa mempengaruhi faktor psikologis masyarakat. Seluruh rakyat (bukan hanya yang tinggal di Papua) diminta untuk tidak mempercayai dan menyebar hoax, demi kenyamanan bersama.

Hoax adalah berita atau gambar palsu yang sengaja disebar demi kepentingan tertentu. Sedangkan konten provokatif adalah konten di media sosial yang sengaja dibuat dan diviralkan, agar masyarakat tersulut emosinya. Biasanya konten provokatif dibuat oleh tim buzzer politik demi menjungkalkan lawannya (black campaign).

Sayangnya hoax dan konten provokatif tentang Papua sudah beredar di media sosial dan ada beberapa yang membuat tercengang, karena narasinya nyaris benar. Padahal jika diteliti, yang digunakan adalah foto palsu karena dipotret di tempat lain dan kejadiannya tidak seperti yang diceritakan di hoax.

Hoax pertama tentang Papua adalah ketika sebuah rumah ibadah dikabarkan dibakar. Padahal ketika diteliti oleh tim siber, peristiwa itu tidak terjadi di Papua, melainkan di Sulawesi. Juga, kejadiannya sudah terjadi tahun 2019 lalu. Jadi dipastikan bahwa foto dan beritanya salah besar.

Selain itu hoax dan konten provokatif yang sempat beredar di media sosial adalah ketika dikabarkan bahwa aparat di Papua mengejar KST (dulu bernama KKB) dengan tujuan untuk memusnahkan ras Melanesia. Padahal hoax itu sengaja dibuat dan disebarkan oleh tim KST, agar menarik simpati masyarakat. Kenyataannya, KST dikejar karena mereka membuat onar dan membunuh aparat serta warga sipil di Papua.

Hoax dan konten provokatif sangat menyebalkan karena bisa meracuni pikiran pembacanya. Jangan sampai kita percaya akan keberadaannya, dan saring dulu sebelum sharing. Ketika ada hoax maka periksa apakah itu fakta atau hanya hoax, dan cara mengeceknya juga cukup membuka internet.

Hoax juga bisa menghambat pembangunan karena jika banyak pemberitaan negatif tentang Papua, investor lokal dan asing akan takut untuk menanamkan modal di sana, sehingga modernisasi di Bumi Cendrawasih akan terhambat. Selain itu, para pekerja yang didatangkan dari Jawa dan pulau lain akan menolak untuk diajak bekerja di Papua dan proyek-proyek akan tersendat. Sehingga yang rugi adalah masyarakat Papua sendiri.

Aktivis pemuda Papua Steve Mara menyatakan bahwa berita hoax di dunia maya bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan internet, sehingga cukup berpengaruh. Dalam artian, hanya dengan 1 berita singkat yang beredar di portal atau media sosial bisa men-trigger masyarakat untuk emosi dan akibatnya bisa merusak proses pembangunan di Papua.

Steve menambahkan, berita hoax tentang Papua bisa tersebar sampai ke luar negeri dan merugikan karena bisa dibaca oleh masyarakat. Dalam artian, jika ini terus berlanjut maka turis asing akan takut untuk berlibur ke Bumi Cendrawasih sehingga devisa berkurang. Akibatnya APBD Papua bisa berkurang juga dan akan berpengaruh pada kelancaran pembangunan. Sungguh efek domino negatif yang mengerikan.

Oleh karena itu Steve menyarankan agar seluruh warga Papua menyebarkan berita positif tentang Bumi Cendrawasih. Dalam artian, berita ini akan meng-counter berita negati tentang keadaan di Bumi Cendrawasih. Sehingga akan mengembalikan lagi kepercayaan netizen dan pembangunan di Papua makin lancar.

Mari kita edukasi masyarakat dalam memilah mana berita asli dan mana yang palsu atau bahkan yang konten provokatif. Saring dulu sebelum sharing. Jika ada pemberitaan negatif di Papua maka bisa jadi itu hanya hoax yang diproduksi oleh OPM dan KST, dengan tujuan untuk menghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di surakarta

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pemerintah berusaha keras membangun Papua dengan membuat infrastruktur yang memudahkan kehidupan masyarakat. Sehingga tidak ada ketimpangan antara di Papua dan Jawa. Selain itu, pemerintah juga menindak KST dengan serius. Tujuannya agar rakyat di Bumi Cendrawasih tetap aman dari serangan mereka.

Papua adala daerah yang menyimpan potensi yang sangat besar, mulai dari kekayaan hasil tambang, hasil bumi, sampai kecantikan alam. Namun sayangnya keadaan di sana masih identik dengan wilayah yang sangat terpencil. Penyebabnya karena dulu saat masa orde baru belum ada otonomi daerah, sehingga semua menjadi Jakarta-sentris dan Jawa-sentris.

Untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah sejak era reformasi berusaha membangun Papua agar lebih maju. Sejak tahun 2001 ada program otonomi khusus, sehingga mereka bisa lebih modern, dan dibangunlah berbagai infrastruktur seperti Bandara internasional Sentani dan Jembatan Youtefa. Tahun 2021 otsus diperpanjang lagi karena program ini snagat bermanfaat bagi kemajuan Papua.

Rakyat Papua sangat senang karena di era Presiden Jokowi, pembangunan di Papua lebih digiatkan lagi. Yang diperhatikan tak hanya pembangunan fisik, tetapi juga mental dan intelegensia. Anak-anak Papua diberi gedung sekolah yang bermutu dan juga beasiswa sampai universitas, sehingga mereka bisa meraih mimpi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Otomatis saat jadi sarjana, taraf kehidupan bisa membaik.

Selain itu, Papua juga dijadikan tempat berlangsungnya pekan olahraga nasional ke-20. Sehingga ada banyak venue seperti arena aquatic dan Istora Papua Bangkit, yang baru saja diserahkan ke KONI Papua. Setelah PON berakhir, istora bisa dimanfatkan sebagai tempat konser atau acara lain, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Bumi Cendrawasih.

Pemerintah juga memperhatikan rakyat Papua dari segi keamanan, karena masih saja ada gangguan dari kelompok separatis dn teroris (KST)-yang dulu bernama KKB. Mereka diklaim sebagai organisasi teroris karena terus meneror rakyat dan terus meresahkan. KST terus diburu karena tindakannya sudah melewati batas, dengan membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

Satgas Nemangkawi yang terdiri dari gabungan prajurit TNI dan Polri terus memburu anggota-anggota KST, terutama yang menjadi DPO. Misalnya Sabius Walker dan Lekagak Telenggen. Kepala Satgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudussy menyatakan bahwa terhitung sejak 12 mei hingga 12 juni 2021, satgas berhasil menangkap 15 anggota KKB.

Prestasi ini sangat baik karena posisi KST makin terdesak. Salah satu markas mereka di Kabupaten Puncak sudah diserbu, dan akan disusul oleh penelusuran markas selanjutnya. Oleh karena itu, Satgas Nemangkawi diperpanjang masa tugasnya. Masyarakat juga menyetujuinya, karena mereka merasa sangat berterimakasih, karena berkat Satgas, kehidupan jadi lebih aman.

Untuk mendukung Satgas Nemangkawi, maka 400 prajurit TNI dari Batalyon Infantri 315/Garuda diberangkatkan ke Papua, tanggal 12 juni 2021. Tujuannya agar membantu pengamanan di Bumi Cendrawasih, khususnya di daerah Kabupaten Merauke, Asmat, dan Mimika.

Meski ketiga daerah itu tidak terlalu rawan seperti di Kabupaten Puncak, tetapi keberadaan para prajurit tetap diharapkan. Karena pasukan KST bekerja dengan cara gerilya, sehingga ada kemungkinan mereka tiba-tiba mereka menyerang di Mimika atau daerah lain. Keselamatan rakyat lebih penting, oleh karena itu para prajurit bekerja dengan keras demi keamanan warga sipil.

Keberadaan pasukan TNI di Papua disambut baik karena masyarakat paham bahwa mereka ingin membuat suasana aman tanpa ada serangan dari kelompok separatis bersenjata. Selain itu, masyarakat juga bahagia karena saat ini keadaan di Bumi Cendrawasih makin maju, berkat program otonomi khusus yang membangun berbagai infrastruktur dan kemajuan intelektualitas rakyat di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Moses Waker )*

kelompok separatis dan teroris (KST) wajib dihukum berat karena mereka mengganggu ketertiban masyarakat. Selain itu, KST juga menghambat pembangunan, karena beberapa kali mengganggu proyek jalan trans Papua. KST wajib diberantas karena masyarakat di bumi Cendrawasih tak bisa maju jika mereka masih berkeliaran.

Papua terkenal akan eksotisme alamnya dan keindahan tempat wisatanya seperti Raja Ampat dan Puncak Jayawijaya. Akan tetapi, Papua juga terkenal akan hal negatif, yaitu kelompok separatis dan teroris (dulu bernama kelompok kriminal bersenjata). Oleh karena itu, pemerintah berusaha menghapus image jelek dengan memberantas KST.

KST kembali berulah dengan membunuh warga sipil di Kampung Eromaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menerangkan bahwa korban bernama Habel, 30 tahun. Ia melintas jalan dengan mobil bak terbuka lalu ditodong terang-terangan oleh anggota KST. Walau sudah meminta ampun, tetapi ia tetap ditembak.

Keberadaan KST tentu amat meresahkan karena masyarakat jadi takut untuk beraktivitas di luar, karena tidak mau bernasib seperti Habel. Jika masyarakat berdiam diri di rumah saja maka aktivitas akan terganggu, karena pasar sepi dan bisa berdampak pada perekonomian Papua. Sehingga warga akan sediki mengalami kemunduran, karena masih shock akan ancaman dan kekejaman KST.

Kemajuan Papua juga bisa terganggu oleh ulah KKB yang beberapa kali melakukan pengancaman di proyek strategis nasional Papua, salah satunya ketika ada pembangunan di Jalan Trans Papua. Mungkin KST tak setuju akan jalan itu karena bisa menyingkap di mana markas mereka. Namun pembangunan jalan trans Papua dilanjutkan, walau akhirnya dikawal oleh penjagaan ketat oleh aparat.

Jalan Trans Papua akan terus disempurnakan walau dengan ancaman KST, karena jalan ini amat penting bagi mobilitas rakyat di Bumi Cendrawasih. KST tak usah dipedulikan karena mereka hanya oknum yang tidak memiliki otoritas di Papua. Mereka mengganggu proses pembangunan fisik di Papua.

Bagaimana bisa Papua maju jika terus seperti ini? Oleh karena itu, KST wajib diberantas hingga ke akarnya. Jika ada anggota KST yang tertangkap, maka ia bisa dihukum sesuai dengan kesalahannya.
Misalnya saat Sabius Walker dicokok oleh aparat (karena sebelumnya juga berstatus DPO), maka ia bisa dikenai pasal 406 KUHP karena merusak fasilitas umum. Ancaman hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan. Sabus sangat tega karena yang dibakar adalah sekolah, sehingga murid-murid menangis karena kehilangan tempat belajar.

Jika KST dibiarkan maka pembangunan mental di Papua akan terganggu. Karena bisa jadi mereka membakar sekolah lain. Anak-anak di Bumi Cendrawasih tak bisa semangat belajar karena kehilangan tempat yang aman dan nyaman untuk menuntut ilmu. Mereka juga kehilangan kesempatan untuk membaca buku di perpustakaan sekolah.

Sementara jika Lekagak cs yang tertangkap (karena ia masuk dalam DPO juga seperti Sabius), hukumannya bisa lebih berat lagi. Ia atau anak buahnya bisa tersangkut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Karena telah menembak 2 orang guru di Kab Puncak dan pasti sudah ada planning sebelumnya. Ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Hukuman ini dianggap setimpal karena darah dibayar dengan darah. Jika ada salah satu anggota KST yang terancam hukuman ini, maka akan berefek pada teman-temannya yang belum tertangkap. Mereka akan ketakutan lalu menyerahkan diri pada polisi, karena berharap hukumannya diringankan.

Pemberantasan KST dilakukan secara intensif agar tidak ada yang mengganggu pembangunan di Papua, baik fisik maupun mental. Sehingga mereka tidak bisa mengganggu proses modernitas di Papua. Masyarakat juga setuju akan pemberantasan KST, agar kehidupan makin kondusif.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Marco Soares )*

Pembangunan di Papua merupakan salah satu fokus pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan, melalui pembangunan di wilayah paling timur tersebut, masyarakat Bumi Cenderawasih mengalami peningkatan kualitas hidup, hal tersebut ditandai dengan menurunnya angka pengangguran.

Lima Program Utama Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat resmi dikenalkan oleh staf khusus (stafsus) Presiden RI Billy Mambrasar dalam kesempatan webinar “untukmu Indonesiaku – Membangun Indonesia secara Berkelanjutan dari Timur”.Program yang akan digerakkan oleh anak-anak muda Orang Asli Papua (OAP) ini merupakan bentuk perwujudan Asli Papua (OAP) ini merupakan bentuk perwujudan dari instruksi Presiden No. 9 tahun 2020.

Dalam rilisnya Billy mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk memajukan Papua, oleh sebab itu, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020, yaitu tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, di mana Orang Asli Papua akan menjadi sasaran utama dari program peningkatan kesejahteraan tersebut. Program bertajuk BAPER yang merupakan akronim dari Bawa Perubahan, diharapkan akan ikut membantu menyelesaikan permasalahan di Papua dan Papua Barat, khususnya dalam kesejahteraan dan pembangunan orang asli Papua.

Program tersebut diantaranya,
Pertama, menciptakan wirausahawan muda Papua melalui pembangunan Papua youth creative Hub, dan pengelolaan ekosistem pelatihan dan permodalan bisnis oleh Papua Muda Inspirasi (PMI). Program ini akan dipantau langsung oleh Presiden dan diharapkan akan melahirkan 100 wirausahawan muda asli Papua dan Papua Barat alam sektor UMKM, start up, bahkan industri kreatif.

Kedua, menciptakan 100 ribu petani Milenial yang saat ini sudah dijalankan di sepuluh provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Program dari Kementerian Pertanian ini diharapkan akan menghasilkan 20 ribu petani di dua provinsi paling timur Indonesia, dan 80 ribu petani di delapan provinsi yang lain. Program ini merupakan perpaduan dari pelatihan teknis, hingga permodalan dan proses untuk dihubungkan dengan pasar.

Ketiga, meluncurkan website Manajemen Talenta Papua (MTP) yang berisikan talenta-talenta terbaik anak-anak asli Papua. Mereka akan diberikan pelatihan secara berkelanjutan dan dihubungkan dengan kesempatan kerja di berbagai sektor, baik sektor swasta, maupun pemerintahan. MTP ini akan dikelola langsung di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Keempat, pembangunan pusat-pusat pembelajaran non-formal untuk memberikan akses pendidikan. Diharapkan pada pusat pembelajaran ini dapat diperoleh keahlian untuk dapat bertahan hidup yang disesuaikan dengan konteks lokal di wilayah Papua dan Papua Barat. Program ini diintegrasikan langsung dengan strategi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan entitas pengampunya.

Kelima, meluncurkan sebuah aplikasi dan website untuk menerima masukan dan saran kebijakan terbaik untuk seluruh komponen masyarakat Papua, khususnya anak-anak muda, bernama “Policy Bootcamp untuk Papua”. Website ini diharapkan akan dikelola oleh Desk Papua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dalam koordinasi langsung dengan Kantor Staf Presiden.

Hal tersebut bertujuan agar masukan-masukan dari masyarakat dapat langsung diimplementasikan dalam program kerja lintas kementerian/lembaga. Pihaknya berharap agar intervensi dari program ini akan menciptakan ribuan pekerjaan baru bagi anak-anak asli Papua dan mereka akan menciptakan dampak positif berganda secara ekonomi di Papua dan Papua Barat.
Dampak positif tersebut diantaranya adalah, turunnya angka pengangguran, turunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Hal tersebut tentu dampak positif yang harus diakui.

Billy meyakini hal ini akan memberikan dampak besar kepada masyarakat untuk turut membangun Indonesia yang berkelanjut Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan, jika infrastrukturnya bagus, jalan dan pelabuhan bagus, maka ekonomi Papua akan tumbuh lebih cepat karena distribusi logistik untuk barang dan orang meningkat. Wilayah timur Indonesia memang telah bertahun-tahun mengalami keterisolasian karena medan yang sulit dilalui, sehingga sangat sulit bagi masyarakat Papua untuk menjangkau ke berbagai desa yang lain.

Sehingga pembangunan infrastruktur harus terus digalakkan, agar nantinya lahir konektifitas yang menjadi arus perputaran uang. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat tentu patut diapresiasi, sehingga nantinya impian pemerintah untuk membangun pemerataan Indonesia dapat terwujud.

)* Mahasiswa Hubungan Internasionl Unps Bandung

Oleh : Abner Wanggai )*

Pemerintahan Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Papua melalui berbagai pembangunan. Dengan adanya pembangunan yang komprehensif tersebut, maka kesejahteraan rakyat Papua akan segera terwujud.

Ketika Presiden Joko Widodo terpilih pada 2014 lalu, beliau menjelaskan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Dirinya yakin bahwa pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan tol dan lain sebagainyam akan meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah terpencil.

Jika kita berfokus pada pembangunan secara menyeluruh, tentu saja salah satu yang patut diprioritaskan adalah pembangunan yang ada di Papua dan Papua Barat. Meski kedua provinsi paling timur tersebut kaya akan sumber daya alam, kedua wilayah tersebut rupanya tertinggal dari provinsi lain.

Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan, jika infrastrukturnya bagus, jalan dan pelabuhan bagus, maka ekonomi Papua akan tumbuh lebih cepat karena distribusi logistik untuk barang dan orang meningkat.

Tentu saja Papua bukanlah satu-satunya prioritas pembangunan infrastruktur. Semua daerah perbatasan, semua daerah tertingga sekarang menjadi prioritas. Papua merupakan salah satunya.

Lalu timbul pertanyaan, mengapa Papua menjadi prioritas pembangunan infrastruktur? Nyatanya, Infrastruktur dibutuhkan untuk Papua.

Wilayah timur Indonesia tersebut telah bertahun-tahun mengalami keterisolasian karena medan yang sulit dilalui, sehingga sangat sulit bagi masyarakat Papua untuk menjangkau ke berbagai desa yang lain.

Sehingga pembangunan infrastruktur harus terus digalakkan, agar nantinya lahir konektifitas yang menjadi arus perputaran uang.

Misalnya, pembangunan jalan Trans Papua Merauke-Sorong dan Jalan Trans Pulau Biak merupakan salah satu perhatian khusus pemerintah. Karena, infrastruktur jalan tersebut menjadi salah satu dari 18 pulau terdepan, terluar dan tertinggal (3T) prioritas di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan ditegaskan kembalu melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pada awal tahun 2021, sebagian jalan trans Papua sudah mulai selesai dan mampu menghubungkan antar wilayah, salah satunya adalah jalan yang menghubungkan Wamena-Jayapura.

Sebelum jalan trans Papua dibangun, akses menuju kedua wilayah ini, moda transportasi yang digunakan adalah pesawat dengan biaya yang cukup besar, kini dengan adanya jalan trans Papua yang telah menghubungkan kedua wilayah tersebut, transportasi darat menjadi semakin mudah diakses.

Di lain kesempatan, Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti, meminta kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur kesuksesan pembangunan di tanah Papua.

Dirinya mengatakan, bahwa pemerintah tentu telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Namun masih ada masalah yang mengikutinya seperti diplomasi dan administrasi.

Perlu kita sadari bahwa akar persoalan dari masalah tersebut adalah kesejahteraan dan keadilan. Itulah yang mendasari terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, sehingga sudah sangat tepat dan perlu kita implementasikan bersama. Karena Inpres yang digagas oleh Presiden Jokowi tersebut menitikberatkan kepada pendekatan kesejahteraan.

Oleh sebab itu, mantan ketua umum Kadin Jawa Timur tersebut menginginkan semua pola pendekatan pembangunan di Papua dapat melibatkan hampir semua kementerian dan lembaga, wajib mengedepankan semangat pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat.

La Nyala mengatakan bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2020 menjadi era baru bagi Papua yang wajib didukung dan dikawal.

Dari kacamata daerah, Papua dihadapkan pada tangantan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Angka kemiskinan di Papua yakni sebesar 26,55% dan Papua Barat 21,51 atau merupakan angka kemiskinan tertinggi se-Indonesia. IPM pada 2019 adalah 60,84 atau terendah se-Indonesia, lemahnya manajemen pelaksanaan otonomi khusus, kesenjangan ekonomi antar wilayah di Pantai dan di pegunungan di Papua, masalah keamanan di wilayah pegunungan dan tuntutan dialog dengan Jakarta.

Agar program pembangunan semakin optimal, tentu saja diperlukan situasi politik, hukum dan keamanan yang kondusif.

Sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami masyarakat Papua.

Akan ada dampak dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga pemerintah perlu melakukan dialog dengan masyarakat agar pembangunan dapat berlangsung seiring dengan situasi sosial di Papua agar semakin kondusif.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh: Robert Hammar (Mahasiswa Papua di Kota Makassar)

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Pemberian kewenangan otsus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua.

Adanya otsus bagi Provinsi Papua juga berguna dalam mendorong kemajuan masyarakat Papua dalam rangka terciptanya kesetaraan dan keseimbangan dengan provinsi lain di Indonesia.

Selama ini masyarakat Papua memang diberikan kewenenangan berupa otsus yang berlaku sejak tahun 2001 yang lalu. Hal ini didasari oleh terselenggaranya musyawarah besar dan Kongres Papua II pada tahun 1999 hingga 2000 yang menuntut Papua untuk menentukan nasib sendiri. Saat itu Megawati selaku Presiden RI pun telah menandatangani UU no.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Perlu kita ketahui bahwa total dana yang dikucurkan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sepanjang 2002-2020 sudah sebesar Rp126,99 triliun. Dana otsus yang diterima Papua sebanyak Rp93,05 triliun dan Papua Barat mencapai Rp33.94 triliun.

Tentu sangat disayangkan jika kebijakan otsus ditolak. Dahulu Papua hanya memiliki 12 kabupaten saat kembali menjadi bagian NKRI pada medio 1960-an silam. Sejak otonomi khusus berlaku, kini telah ada 40 kabupaten/kota di Papua dan 12 kabupaten/kota di Papua Barat. Melihat hal ini saja sudah terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa berkat pelaksanaan otsus.

Sementara itu, masyarakat Papua juga semakin terdidik. Tidak sedikit pemuda Papua yang menuntut ilmu di beberapa negara di dunia berkat beasiswa dari pemerintah pusat melalui otsus.

Wakil Kepala Suku Pegunungan Tengah Kabupaten Keerom, Tiombri Wenda berharap agar kebijakan otsus tetap berlanjut demi pembangunan dan kemajuan di tanah Papua.

Seluruh elemen masyarakat khususnya yang berada di Papua telah merasakan manfaat besar pelaksanaan otsus. Sementara itu, perpanjangan otsus bagi Papua merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun NKRI sekaligus membuktikan bahwa Papua tetap mendapat perhatian sebagai bagian NKRI.

Mari kita dukung Otsus Papua Jilid 2 agar membawa lebih banyak lagi kemajuan bagi Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih mendapat pendidikan yang layak juga berkat beasiswa otsus. Masyarakat juga menikmati berbagai infrastruktur yang dibangun di Papua, sehingga mobilitas semakin cepat dan usaha rakyat Papua menjadi lancar.