Oleh: Yustinus Alom (Mahasiswa Papua di Jakarta)

Terlaksananya Otonomi Khusus alias Otsus Papua jilid 1, membuahkan banyak hasil sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat Papua. Pemerintah pusat juga telah menyalurkan dana otsus ke Papua maupun Papua Barat dan sudah sesuai prosedur serta telah berhasil membangun tanah Papua. Sesuai dengan tujuan diadakannya Otsus, yakni memberikan kesejahteraan kepada rakyat Papua, pemerintah telah memberikan uluran bantuan semata-mata untuk mewujudkan kesetaraan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, keberhasilan Otsus tersebut harus dievaluasi dari berbagai masalah yang berhasil diselesaikan dan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi tersebut. Selain itu, banyaknya kasus propaganda negatif yang menyebar luas di Papua, membuat pemerintah harus terus mengadakan pengawasan yang ketat terhadap wilayah tersebut.

Pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan indeks pembangunan manusia antara penduduk asli dengan non-Papua yang masih terus mengalami ketimpangan. Namun demikian, pemerintah juga telah bertindak tanggap dengan menurunkan beberapa pasukan aparat keamanan dalam mengamankan Papua. Hal tersebut menunjukan bahwa sejatinya adanya Otsus banyak memberikan hal baik yang dibutuhkan oleh masyarakat di Papua.

Tanpa adanya dorongan masyarakat Indonesia dan segenap elemen lainnya, Otsus tidak akan berhasil dijalankan. Bukti-bukti konkret kemajuan yang dirasakan oleh rakyat Papua membuktikan bahwa pemerintah berhasil menunjukkan bahwa segenap jajarannya bekerja keras untuk memerdekakan tanah Papua.

Masyarakat Indonesia juga harus saling menghargai dan mendukung perubahan baik yang digaungkan oleh pemerintah, demi terciptanya bangsa yang makmur. Oleh karenanya, banyak warganet yang mendukung Otsus lanjutan atau Otsus Jilid 2, karena Bumi Cenderawasih harus dijaga oleh setiap elemen bangsa Indonesia.

Oleh: Hendrik Kupia (Warga Papua di Kota Semarang)

Kelompok Separatis dan Terorisme (KST) Papua adalah kroni dari organisasi papua merdeka. Mereka mendapatkan senjata dari pasar gelap dan menggunakannya untuk menakut-nakuti rakyat, serta melawan anggota TNI. Keberadaan KSP tentu meresahkan karena semakin merajalela dengan beberapa kali menembak aparat dan juga warga sipil. Selain itu juag, gedung sekolah dan fasilitas umum lainnya banyak dibakar oleh mereka.

Oleh karena itu, negara bertindak tegas agar anggota KST Papua menyerah dan harus dihadapkan ke proses hukum untuk mempertanggungjawabkan aksi kekerasan bersenjata yang mereka lakukan selama ini. Sebaliknya, jika tindakan tegas negara direspons dengan serangan bersenjata yang mematikan oleh KST, tidak salah jika prajurit TNI-Polri juga melancarkan serangan balasan atas nama bela negara dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kabaintelkam Polri, Komjen Paulus Waterpauw menyatakan bahwa KST berbuat keonaran karena tidak ada pekerjaan lain. Oleh karena itu, semua pihak harus membantu memberantas KST agar Bumi Cendrawasih terjaga keamanannya. Dalam artian, untuk mengatasi KST bukan hanya tanggung jawab aparat pemerintah, tetapi seluruh masyarakat juga perlu berkontribusi.

Masyarakat bisa membantu memberantas KST Papua dengan memberi informasi kepada aparat. Seperti contoh, ketika ada transaksi atau kejadian yang mencurigakan, masyarakat bisa langsung menelepon aparat keamanan setempat, sehingga kejahatan KST Papua bisa dicegah. Jangan malah mengabaikannya karena informasi sekecil apapun bisa membantu aparat keamanan dalam memburu KST.

Teror KST sudah terjadi selama lebih dari 20 tahun dan telah memakan banyak kerugian finansial, korban luka-luka, hingga korban jiwa. Oleh karena itu, semua pihak harus kompak dalam melawan KST Papua demi kesuksesan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemberantasan KSP menjadi PR bagi Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat juga anggota TNI yang menjaga keamanan di Bumi Cendrawasih. Jangan sampai KSP berulah lagi dan memakan korban jiwa. Kelompok kriminal ini harus dihilangkan sampai ke akarnya, agar tidak ada lagi teror yang menghancurkan mental masyarakat Papua.

Pemerintah Indonesia memprioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, pendekatan kesejahteraan akan menjadi prioritas utama.

Walaupun pembangunan kesejahteraan untuk Papua dan Papua Barat  masih menjadi tantangan besar, karena keunikan wilayah geografisnya, latar belakang masyarakatnya, kondisi alamnya, dan faktor yang saling berkombinasi.  Namun tantang tersebut bukan menjadi halangan bagi Pemerintahan Presiden Jokowi secara jelas menegaskan akan memprioritas pendekatan  kesejahteraan di dua provinsi Papua dan Papua Barat.

Pendekatan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua agar dapat sejajar dengan provinsi yang lain dengan memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua bias dilaksanakan.

Kelimanya adalah percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.

Dari segi pendidikan, dilakukan program pembangunan kurikulum yang kontekstual agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.

Beberapa indikator kesejahteraan di Papua Barat dan Papua masih dibawah  kesejahteraan sosial nasional, namun pemerintah yakin dengan kerja sama para pemangku kepentingan dan masyarakat Papua dan Papua Barat pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan sosial Papua dan Papua Barat akan betul-betul bisa berjalan dan untuk mengurangi kesenjangan yang ada.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah Indonesia memrioritaskan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Stastistik (BPS) tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Papua Barat masih lebih tinggi dari Papua yaitu Papua Barat sebesar 7,60 sedangkan Papua sebesar 6,69, namun rata-rata nasional masih jauh di atasnya yaitu 8,48. Akses terhadap sumber air masih rendah untuk Papua dan Papua Barat, yakni 79,69 persen untuk Papua Barat, untuk Papua 62,7 persen sedangkan rata-rata nasional 90,21 persen.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dari segi pendidikan, dilakukan program pengembangan kurikulum yang kontekstual agar sesuai dengan keunggulan dan kearifan yang ada di Papua dan Papua Barat, dan program penambahan kuota guru di Papua dan Papua Barat.

Kebijakan percepatan pembangunan  kesejahteraan Papua dan Papua Barat menjadi bukti keseriusan pemerintah. Sehingga menjadi jalan terbaik untuk membangun Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya. Oleh karena itu proses pembangunan yang sudah berjalan, harus terus dilaksanakan dan diyakini dapat menyejahterakan masyarakat Papua. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun Bumi Cendrawasih agar sejahtera dan maju, tetap semangat dan saling bahu-membahu untuk menjadi hebat.

Penulis: Gani Maruna (Mahasiswa FISIP Universitas Hasannudin)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWRI, Supriyanto Jagad menyatakan untuk menyampaikan pesan pesan pembangunan di Papua perlu diperkuat secara bersama – sama  baik pihak antar organ media seperti PWRI, PWI, AJI kemudian tokoh pemuda dan masyarakat dengan mengedukasi masyarakat secara baik dan terukur.

Media, kata Supriyanto, memiliki peran penting dalam pembangunan baik di Papua maupun luar Papua. Hal ini sebagai bagian dari edukasi dan literasi yang harus dilakukan di era digital.

Dikatakannya, selain literasi dan edukasi, peran aktif media juga sangat penting dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Kontrol yang dimaksudkan adalah cek and balance.

“Setiap persoalan yang menyangkut soal Papua harus di lakukan secara bersama – sama baik TNI/Polri, media, tokoh masyarakat, tokoh adat,” ujar Supriyanto.

Lanjutnya, mengawasi keuangan itu bukan ranahnya media, tetapi bagaimana menjadi kontrol terhadap penggunaannya sebagai tanggung jawab mengawal implementasi dari dana atau anggaran terhadap Otsus Papua maupun lainnya.

“PWRI sudah mengawali dengan memberikan edukasi – edukasi melalui perwakilan – perwakilan kami baik Orang Asli Papua (OAP) maupun diluar Papua,,” ucapnya.

Sementara itu, Saiful SH. alias Bedjo, tokoh masyarakat yang juga pegiat ekonomi dan bisnis menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan peningkatan kwalitas manusia dan kebutuhan nya secara bertahap. Di dalam prosesnya pembangunan berkelanjutan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia Iptek.

Setidaknya, kata Saiful, ada dua peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Papua, pertama media, masyarakat harus menjadi garda depan dalam mendorong dan memberikan informasi tentang Otsus dan program pembangunan di Papua kepada publik.

“Seluruh pihak baik media, tokoh masyarakat, tokoh pemuda memiliki peran penting dalam hal keberlanjutan pembangunan di Papua, diantaranya dengan tidak memberitakan yang tidak sesuai fakta, kemudan tidak menyebarkan hoaks bagi masyarakat,” ucapnya. 

Senada Inggar Saputra, tokoh pemuda Jakarta mengapresiasi pembangunan yang digagas Pemerintah di Papua.  Oleh sebab itu perlu dukungan semua pihak agar tetep berlanjut dengan mengedepankan nilai-nilai kedaulatan NKRI. [

JAKARTA – Setahun sudah pandemi Covid-19 mewabah Indonesia dan global berdampak pada semua sektor terutama ekonomi.

Sebagai pondasi negara maju, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan mendongkrak perekonomian adalah pentingnya pembangunan infrastruktur.

Terlebih dalam empat tahun terakhir ini, pemerintah fokus membangun berbagai infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

“Infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan pelabuhan dan airport. Akan tetapi Infrastruktur bidang kesehatan, digital dan ketahanan pangan ditengah pandemi Covid-19 yang mampu membawa kita untuk berkompetisi dan menang bersaing dengan negara lain,” ujar Saiful, pelaku bisnis dan ekonomi dalam ‘Ngobrol Cerdas’ dengan tema ‘Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Ditengah Pandemi Covid-19’ di Radio Muara Jakarta, Senin (22/3/2021).

Saiful menyampaikan, setiap negara maju pasti memiliki infrastruktur yang baik. Karena itu, pemerintah sudah membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dll.

“Pembangunan infrastruktur tersebut tentu akan mempermudah masyarakat dalam beraktivitas ditengah pandemi Covid-19 ini,” kata Saiful.

Ditempat yang sama Inggar Saputra, Akademisi Universitas Jakarta menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah bagian dari sila ke lima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Seberapa penting pembangunan infrastruktur saat ini, tentu sangat penting sebagai konektivitas antar daerah, yang tadinya ke Jakarta dari Cirebon misal memakan waktu 5 jam sekarang bisa dipersingkat. Kemudian peran penting lainnya adalah sebagai tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujar Inggar.

Inggar menilai apa yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur sudah sangat merata dan tidak lagi jawa sentris.

Politisi Golkar, Camelia Panduwinata Lubis mengaku sepakat bahwa dimasa pemerintahan Joko Widodo bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi jawa sentris.

“Sepakat ya artinya sejak kepemimpinan beliau seluruh wilayah Indonesia merata pembangunannya, Kalimantan, Papua, Sumatera tidak lagi fokus di Jawa saja,” terang Camel.

Artinya kata Camel yang juga pedangdut ini, pentingnya pembangunan infrastruktur adalah tidak lain dalam mendorong pemulihan ekonomi terutama ditengah pandemi. Demikian Camel.[]

Oleh : Sabby Kosay )*

Otonomi khusus adalah program istimewa yang diberikan bagi rakyat Papua, yang dimulai sejak 2001. Tahun 2021 ini dimulai otsus jilid 2, dan seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih menyetujui perpanjangannya. Karena mereka sadar bahwa Otsus memiliki banyak sekali manfaat.

Papua adalah wilayah yang eksotis dan berpotensi besar untuk maju, karena mengandung banyak sumber daya alam. Untuk mempercepat modernitas di Bumi Cendrawasih, maka pemerintah memperpanjang otonomi khusus tahun 2021 ini. Tujuannya agar ada pembangunan yang berkelanjutan dan membuat Papua makin maju.

Cornelia Eveline Cabuy dari Komunitas Pemuda dan Mahasiswa papua se-Jakarta mendukung berlanjutnya kebijakan otonomi khusus. Karena penerapan otsus merupakan jalan terbaik untuk membangun Bumi Cendrawasih ke depannya. Baik secara fisik, maupun sumber daya manusianya.

Cornelia melanjutkan, proses pembangunan yang sudah berjalan harus terus dilaksanakan. Terutama di pembangunan pendidikan dan kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Dalam artian, justru otsus tak boleh dihentikan. Karena kucuran dananya akan menyelamatkan rakyat Papua dari ancaman badai corona.

Masyarakat Papua juga mendukung penuh perpanjangan otonomi khusus. Penyebabnya karena mereka sudah menikmati hasil dari otsus jilid 1. Pembangunan yang paling terlihat mencolok adalah di bidang infrastruktur. Ada Jalan Trans Papua yang panjangnya lebih dari 4.000 KM dan memudahkan transportasi warga sipil di Bumi Cendrawasih.

Infrastruktur lain yang membanggakan adalah Jembatan Youtefa. Jembatan warna merah ini berdiri gagah dan memudahkan transportasi masyarakat. Selain untuk kelancaran mobilitas, jembatan ini jadi objek wisata. Sehingga menarik para turis yang akan berfoto di sana dan menikmati keindahan serta eksotisme Papua.

Selain itu, ada pula Bandara Sentani. Bandara ini sudah bertaraf internasional dan memudahkan para wisatawan untuk berkunjung ke Papua. Sehingga mereka bisa terbang dan mendarat di Bandara, lalu menikmati berbagai fasilitasnya. Jika ada banyak turis maka Papua akan ramai dan jadi tujuan wisata favorit di Indonesia.

Otsus Papua tak hanya untuk pembangunan infrastruktur, namun juga disalurkan ke bidang pendidikan. Banyak sekolah yang dibangun berkat dana otsus. Beasiswa yang diberi dari dana otsus sudah dinikmati oleh banyak putra Papua, sehingga mereka bisa sekolah tanpa harus kesulitan mencari sumber untuk SPP.

Beasiswa otsus juga diberikan untuk putra Papua yang akan belajar di Perguruan Tinggi. Tak hanya di Indonesia, namun juga di Universitas luar negeri. Salah satu yang berprestasi berkat beasiswa otsus adalah Martha Itaar. Ia bisa kuliah di Aviation College, di Selandia Baru. Lalu saat ini berhasil jadi pilot wanita pertama dari Papua, yang bekerja pada sebuah perusahaan penerbangan.

Selain Martha, ada pula Billy Mambrasar. Ia pernah menikmati beasiswa otsus, lalu mendirikan sebuah yayasan sosial. Saat ini, Billy bekerja di Istana sebagai Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi. Prestasi Billy sangat membanggakan warga Papua, karena ia bisa jadi pejabat di istana, di usia muda.

Banyaknya manfaat otonomi khusus membuat masyarakat Papua setuju jika program ini dilanjutkan. Karena otsus terbukti bermanfaat dan membuat Bumi Cendrawasih makin maju. Berkat banyaknya pembangunan infrastruktur, yang memudahkan mobilitas warga. Selain itu, beasiswa otsus juga memudahkan para putra Papua untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya.

Mari kita dukung otonomi khusus jilid 2, karena membawa banyak kemajuan bagi Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih makin cerdas karena diberi beasiswa otsus. Mereka juga menikmati berbagai infrastruktur yang dibangun di Papua, sehingga mobilitas makin cepat dan usaha jadi lancar. Berkat otsus, Papua tidak lagi memiliki streotype negatif dan dicap sebagai daerah terbelakang.

)* Penulis adalah masyarakat Papua tinggal di Yogyakarta

Pemerintah telah memetakan tantangan mendasar di Papua dan Papua Barat tahun 2020-2024. Perhatian paling utama terkait kebutuhan masyarakat Papua yakni pemerataan pembangunan. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah terus memaksimalkan pembangunan di Papua.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, yang mengatakan Pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan di wilayah Papua guna mensejahterakan warga melalui berbagai pendekatan. Dari konteks daerah, Papua dihadapkan pada tantangan kemiskinan dan IPM yang rendah. Untuk itu Pemerintah menyiapkan beberapa strategi pendekatan yang diharapkan dapat menunjang pembangunan yang dilakukan di bumi Cendrawasih.

“Pendekatan yang pertama yakni kesejahteraan, kedua pendekatan politik dan keamanan, lalu pendekatan dialog kultural, serta pendekatan komunikasi dan diplomasi,” ujar Monoarfa.

Hal ini untuk memastikan kebijakan percepatan pembangunan melalui Inpres 9/2020 berbasis 7 wilayah adat dan memilih kegiatan prioritas sebagai “window” yang bersifat quick wins dan terpadu berjalan.

Hal senanda juga diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono. Ia menegaskan bahwa Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pembangunan di wilayah Papua. Sebab di berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat semakin membaik, khususnya di angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.

Dia mengatakan, sepanjang 2015-2019, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen. Hal itu, kata Edy, menunjukan bahwa pembangunan yang dikerjakan pemerintah mampu mendorong sektor ekonomi warga Papua. “Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” kata Edy Priyono.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas. Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

Pembangunan Papua dan Papua Barat terus menjadi isu yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun ke tahun. Apalagi keberhasilan pembangunan di dua provinsi ini seperti menjadi tolak ukur pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru Indonesia.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, Pemerintah akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.

“Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widowo memiliki target besar untuk membangun kemajuan di wilayah Papua dan Papua Barat. Ada optimisme, kebersamaan yang saling menguatkan, tidak seperti dipersepsikan oleh kelompok tertentu yang mengesankan Papua mendapat diskriminasi,” ujar Jaleswari Pramodhawardani.

Tugas menguatkan Papua, kata Jaleswari, perlu melibatkan semua komponen bangsa. Apalagi, cerita Papua sejatinya tidak seperti digambarkan pihak-pihak tertentu yang menggambarkan suram. Pembangunan yang dijalankan di Papua oleh pemerintah, diharapkan menjadi landasan menuju Papua yang lebih baik dan penuh optimisme.

Keyakinan itupun muncul juga dari Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo. Ia mengatakan masyarakat perlu mengapresiasi komitmen Pemerintah pusat mengakselerasi pembangunan Papua, dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Pioritas Pemerintah yakni mnenciptakan kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar. “Saya percaya pak Jokowi sungguh-sungguh membangun Papua dan kami pun mengapresiasinya,” kata Thomas Eppe Safanpo.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, menyampaikan, pemerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional, di mana pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

“Kita harus menginformasikan kepada penduduk dunia bahwa pembangunan yang dikerjakan Pemerintah Indonesia di wilayah Papua bertujuan mensejahterakanw warga serta komitmen Pemerintah untuk kemajuan Papua.” pungkas Tantowi.

Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin, yang ditunjuk sebagai Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, menyebutkan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan kesejahteraan di Papua. Hal itu ditunjukan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ma’ruf menjelaskan, salah satu isu di Papua yang harus diselesaikan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Karenanya, dia meminta agar dalam pembangunan Papua, dibutuhkan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” kata Ma’ruf Amin.

Instruksi dari Presiden ini, lanjut Ma’ruf, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari sejumlah pihak agar target ini dapat direalisasikan. “Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan penetapan ini adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Billy Mambrasar mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen terus mengoptimalkan pembangunan di wilayah Papua, demi terwujudnya pemerataan sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera dan unggul di berbagi sektor.

“Pemerintah akan membangun Papua dengan sepenuh hati, demi terwujudnya Papua yang didalamnya terdapat pemerataan pembangunan, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dan terciptanya masyarakat yang unggul dalam sektor mana pun, berhenti untuk menanyakan komitmen beliau!” ungkap Billy Mambrasar.

Menurut Billy, Pemerintahan Jokowi sangat peduli dan memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas masyarakat Papua. Indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia di kedua provinsi yang ada di Bumi Papua, meningkat pesat, aksesibilitas pendidikan membaik, dan serta pengangguran menurun.

Pemerintah terus mengupayakan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua. Hal itu diperlukan untuk memberikan pemerataan pembangunan yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Terlebih sejumlah masyarakat mengakui bahwa strategi pembangunan yang dikerjakan Pemerintah terbukti berhasil di bumi Cenderawasih.

Hal itu diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Maybrat/Anggota Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Kornelis Way. Dirinya mendukung berbagai program Pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena terbukti telah memberikan manfaat yang begitu besar bagi warga Papua.

“Kami masyarakat Papua sangat mendukung pembangunan karena telah membawa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari akses pangan, akses ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih, komunikasi, dan berbagai infrastruktur lainnya,” kata Kornelis Way.

Lanjutnya, strategi pembangunan yang dikerjakan Pemerintah Pusat diakui telah berhasil membangun tanah Papua. Ini menjadi alasan pihaknya dan masyarakat dukung pemanfaatan proyek pembangunan yang diprioritaskan Pemerintah.

Sementara itu, mahasiswa Papua se-Jabotabek yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua juga memberikan dukungan terhadap pembangunan di Papua. Anggota Aliansi Mahasiswa Papua se-Jabotabek, Ahmad Bauw, mengatakan mendukung sejumlah program Pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat Papua, khususnya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan ini merupakan salah satu agenda penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kami rasa semua pihak juga harus mendukung upaya ini,” ujar Ahmad Bauw.

Oleh karena itu, mahasiswa asal Papua di Jabodetabek berkomitmen mewujudkan pembangunan dan kemajuan Papua yang terus dijalankan oleh Negara.

“Kami juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Aliansi mahasiswa Papua juga mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua,” tutupnya.