Oleh Defaryo Kagoya

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 di Papua merupakan momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam mempercepat pemerataan pembangunan Papua. Pembangunan prasarana dan sarana cabang-cabang olahraga akan diikuti oleh dukungan pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang mendukung pengembangan wilayah Papua.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyampaikan perhatian Presiiden Jokowi terhadap PON XX Papua sebagai suatu hal yang unprecedented, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PON. Hal ini ditunjukkan dengan kemajuan pembangunan infrastruktur olahraga di Tanah Papua yang masif. Inilah sebagai bukti komitmen Pembangunan Indonesia-sentris yang dicanangkan Presiden, dimana Tanah Papua menjadi prioritasnya.

PON XX dipastikan akan di gelar di Papua pada 2-15 Oktober 2021, dengan mengangkat tagline “Torang Bisa!” yang merupakan bentuk penyemangat khas masyarakat Papua yang tercermin dari kemampuan panitia melaksanakan PON dan mampu beradaptasi pada kondisi pandemi. Lokasi penyelengaraan PON XX terbagi kedalam 4 kluster, yaitu kota Jaya Pura, kabupaten Jayan Pura, kabupaten Mimika, dan Merauke.

Sosialisasi penyelenggaraan PON terus dimasifkan dengan menggandeng pesepak bola nasional, Boaz Salossa serta publik figur Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Boaz ditunjuk sebagai duta, karena merupakan represntasi Papua sebagai tuan rumah dan sebagai putra daerah yang memiliki prestasi serta kehidupan sosial yang baik. Sedangkan Raffi dan Nagita ditunjuk sebagai ikon, karena memiliki follower dan kapasitas sebagai influencer yang dapat menyosialisasikan PON XX dalam waktu singkat.

Penentuan Papua sebagai tuan rumah merupakan bukti nyata kepedulian Pemerintah terhadap Papua. PON XX akan menjadi momentum perputaran ekonomi yang melibatkan wirausaha Papua dalam mempromosikan produknya terhadap 34 provinsi yang akan berkunjung ke Papua. PON XX juga akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian, karena meninggalkan warisan pembagunan yang akan mendorong percepatan pembangunan di Papua.

Objek wisata Papua akan menunjukkan pesonanya dalam menyambut para atlet dan menarik para pendatang untuk berkunjung. Budaya Papua juga akan turut serta menunjukkan keunikkannya dalam menarik para pendatang. Hal tersebut akan menciptakan peluang yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar.

Sejumlah persiapan terus dilakukan pemerintah dalam mensukseskan ajang olahraga nasional utama tersebut, seperti pembangunan venue, perbaikan jaringan internet, strategi keamanan dan protokol kesehatan. Pembangunan venue dipastikan hampir rampung untuk dapat digunakan saat PON XX dimulai. Disamping itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), sehingga dukungan transmisi bisa berlangsung dengan baik.

Dari segi keamanan, TNI dan Polri bekomitmen akan senantiasa menjaga keamanan PON XX dan telah mempersiapkan strategi pengamanan dengan melibatkan stakeholders, seperti pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dari segi protokol kesehatan, pemerintah akan memberikan vaksinasi kepada panitia, atlet, tim dan masyarakat sekitar dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Bahkan, atlet, tim dan pihak terkait akan melakukan tes Covid-19 setiap 4 hari sekali.

Papua bangga menjadi tuan rumah, hal tersebut terlihat pada antusias masyarakat dalam menyambut penyelenggaraan PON XX yang akan menampilkan keunggulan serta keunikan daerah. Papua juga menegaskan kesiapan penyelenggaraan PON XX, terbukti dengan terbangunnya venue dan fasilitas pendukung yang dipastikan siap digunakan saat PON XX dimulai.

PON XX di Papua adalah penguatan jatidiri bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Asia sampai ke Pasifik, dari tanah Melayu sampai ke kepulauan Melanesia. Pelaksanaan PONXX juga tidak terlepas dari upaya percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua serta semangat dan jiwa berolahraga yang melekat serta identik dengan Tanah Papua. Oleh Karena itu mari seluruh elemen bangsa Indonesia agar turut mensukseskan event historis PON XX 2021 di Papua. XX bukan sekedar menjadi harga diri Papua, tapi menjadi harga diri Indonesia

(Mahasiswa Papua di Jayapura)

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Proses Pemindahan Ibu Kota negara ini telah melakukan kajian panjang. Pemindahan Ibukota tersebut nantinya akan berdampak pada kemajuan di wilayah yang baru dan pemerataan pembangunan di wilayah lain di Indonesia.

Perlu diketahui juga bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dimulai pada tahun 2024. Pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, masterplan IKN di Kalimantan Timur sudah diselesaikan pada tahun lalu. Saat ini pemerintah masih menyusun pelaksanaan pemindahannya. Mulai dari drainase, batas wilayah, titik utama atau core pembangunan IKN yang seluas 5.600 hektare sudah ditentukan.

Hanya saja, proses persiapan pemindahan dan pembangunan masih terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini juga menjadi salah satu langkah bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Suharso menuturkan, dengan adanya pembangunan dan pemindahan IKN tersebut, akan mengerek pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan hingga 140 ribu lapangan pekerjaan. Namun, pemindahan dan pembangunan IKN ini akan dilakukan setelah Indonesia mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai.

Dirinya berujar, pemerintah akan menunggu herd immunity selama 15 bulan atau pada Maret 2022. Maka didapatkan kira kira berapa yang harus dilakukan vaksinasi untuk dipercepat agar menggerakkan mobilisasi. Dengan demikian, kita berani untuk memulai pemindahan ini.

Lahan yang akan dibangun untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga merupakan lahan berpenduduk dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah. Justru masyarakat yang masih tinggal di lahan IKN harus merasakan dampak positif dari pemindahan IKN. Sehingga perkampungan di lahan tersebut akan diperbaiki dan menjadi bagian dari ibu kota negara.

Pemerintah juga terus mempercepat realisasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Presiden RI Joko Widodo memiliki harapan ingin membangun Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan manusia Indonesia yang berkualitas serta memiliki daya saing.

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara tentu bukanlah gagasan kemarin sore dan bukan pula rencana dadakan. Presiden pertama RI Ir. Soekarno, sebelumnya juga pernah mengemukakan gagasan tersebut dan telah dilakukan kajian oleh Bappenas mengenai dampak pemindahan Ibu Kota Negara.

Pemindahan Ibu Kota Negara juga mendorong pemerataan pembangunan, dimulai dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya yang bakal memberikan dampak ekonomi positif luar biasa bagi bangsa melalui jalur investasi dan perdagangan akan memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan di wilayah tersebut.

Pemindahan IKN juga menjadi bukti bahwa pemerintah saat ini berupaya untuk membangun negara secara Indonesia Sentris.

Apalagi dengan keadaan di pulau Jawa yang semakin padat dan Kemacetan di Jakarta sudah menjadi sebuah pertanda bahwa Kota Jakarta sudah sangat padat, bahkan bantaran sungai saja bisa menjadi pemukiman yang hampir tiap tahun didatangi banjir.

Untuk itu, Pemerintah pusat berupaya untuk mencari pengganti kawasan ibu kota negara, selain lebih aman dari bencana, ibu kota baru juga dianggap sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan di Indonesia.
Jika nanti Jakarta bukan Ibu Kota Negara Indonesia lagi, bukan berarti intensitas bisnis di Jakarta akan lesu, karena pemindahan Ibu kota hanya untuk urusan pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sementara urusan bisnis tetap di Jakarta.

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo menuturkan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan upaya penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Rencana Pemindahan Ibu Kota juga mendapatkan dukungan dari Forum Pegiat Media Sosial Independent (FPMSI). Menurut Hafyz selaku koordinator FPMSI, pemindahan ibu kota Indonesia akan menadi bagian dari percepatan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Pemindahan Ibukota memang hal yang tepat untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Sehingga upaya ini patut didukung agar pemerataan pembangunan dapat terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia kembali bergulir menjadi isu yang hangat dalam beberapa pekan terakhir. Setelah rencana tersebut sempat simpang siur pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, tahun ini rencana pembangunan IKN mulai kembali digerakan.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, groundbeaking pembangunan IKN akan dilakukan pada tahun 2021 ini, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Istana Negara yang baru. Hal tersebut menimbulkan beragam komentar dari masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang melesu akibat pandemi Covid-19. Pembangunan IKN yang tentu memakan biaya tidak sedikit menjadi hal yang perlu dipertanyakan secara objektif.

Staf Khusus (stafsus) Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, langkah pemindahan Ibu Kota adalah afirmatif dari sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemerataan pembangunan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Selama ini, pemerataan ekonomi antara Barat dan Timur dianggap masih timpang.

“Ini sangat timpang (ekonomi). Kalau tidak segera kita atasi dengan sebuah kebijakan atau terobosan afirmatif, bagaimana kita mengelola negara ini, rasanya kita akan semakin tertinggal,” pungkasnya.