Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan penyampaian kritik yang baik harus berbasis fakta dan data serta mempertimbangkan ketentuan hukum. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama melakukan literasi hukum agar setiap lontaran kritik juga didukung dengan pasal-pasal atau dasar hukum yang memadai. Menteri Kominfo menyatakan kritik tanpa basis data akan disikapi sebagai masukan terhadap pemerintah dalam pembuatan kebijakan lanjutan.

“Pemerintah tidak antikritik, bahkan Presiden menyambut baik dan mengajak untuk selalu diberikan pandangan-pandangan kritis berbasis data dalam rangka perbaikan kinerja kabinet dan penyelenggaraan negara,” tuturnya melalui sambungan video beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut, Menteri Johnny menyampaikan Pemerintah perlu mendapat kritik membangun, sehingga bisa mengetahui setiap kekurangan. Namun, kritik yang disampaikan perlu dipisahkan dari unsur kebencian dan hal yang menyimpang dari koridor hukum.

Menteri Kominfo menegaskan meskipun hak mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang, namun saat menyampaikan kritik harus dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak didasarkan rasa kebencian.

“Apabila bentuknya kritik tentu selalu berbasis data pengelolaan yang baik, pengelolaan dan pemilihan diksi, serta tata cara metode yang disampaikan sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Janganlah membenci! Kalau membenci jangan dibawa di hati. Namun, kalau kritik berbasis data maka tentu itu bermanfaat untuk perbaikan-perbaikan kebijakan,” tegasnya.

Menteri Kominfo menyatakan Presiden Joko Widodo sangat tidak antikritik, serta menyambut baik pandangan berbeda dari masyarakat tetapi perlu dibedakan antara kritik, nyinyiran, ujaran kebencian dan fitnah.

Menurut Menteri Johnny, Presiden merupakan pribadi yang sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan menurutnya, Presiden sangat menyarankan adanya kritik guna check and balance untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan negara. Hal itu bisa dilihat dari interaksi dengan masyarakat melalui akun media sosial Instagram maupun twitter @jokowi.

“Barangkali kalau yang namanya nyinyir baik-baik saja, namun tidak perlu didengar apalagi benci. Pak Joko Widodo, presiden kita ini, selalu menggunakan media sosialnya. Karenanya begitu banyak masukan kritik saran dari masyarakat yang sampai kepada Presiden dan Presiden itu menjadi corongnya kritik masyarakat kepada anggota kabinet, langsung disampaikan kepada anggota kabinet guna perbaikan kinerja dan tindak lanjut untuk penyelenggaraan negara, kementerian atau lembaga yang lebih baik,” paparnya. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, sikap kritis baik untuk negara demokrasi. Dia pun menyatakan menghargai setiap kritik yang ada. “Saya menghargai setiap kritik. Dan sikap kritis itu justru bagus untuk negara demokrasi,” ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Selasa (29/6/2021) yang lalu.

Dalam unggahan itu, dia menyertakan video yang berisi pernyataan tanggapan atas kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Sebagaimana diketahui, Jokowi disebut sebagai The King of Lip Service dalam kritik yang diunggah di media sosial BEM UI itu.

Menurut Jokowi, hal itu merupakan bentuk pembelajaran menyampaikan pendapat oleh mahasiswa. “Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kritikan dari mahasiswa tidak perlu dihalangi oleh pihak kampus. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga mengungkapkan julukan yang diberikan BEM UI menjadi satu dari sekian banyak julukan yang diberikan kepadanya. “Ya itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” ujarnya Jokowi. “Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip service,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu BEM UI mempublikasikan postingan berjudul Jokowi:The King of Lip Service di akun media sosial mereka. Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi yang kerap kali mengobral janji. Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pihak Istana tidak memiliki niatan untuk membungkam warga yang kerap melayangkan kritik-kritik terhadap kinerja pemerintah melalui media sosial. Menurut dia, kritik atau opini yang kemudian ditindak lanjuti ke jalur hukum biasanya karena dianggap sudah melanggar aturan yang berlaku.

Donny menjelaskan, pemerintah tidak bisa melakukan penyaringan terhadap opini atau kritik yang biasanya diungkap masyarakat melalui akun media sosial masing-masing. Tapi kalau sudah merujuk kepada fitnah, upaya doxing dan lainnya tentu bisa diseret ke jalur hukum. (*)

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik benar adanya.

“Pernyataan Presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silahkan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh. Menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara,” kata Mahfud Md.

Dia pun mempersilahkan untuk mengkritik. Karena itu bagian dari demokrasi yang dianut oleh Indonesia ini.

“Pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik,” ungkap Mahfud Md.

Karenanya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintahannya terbuka untuk dikritik.

“Oleh sebab itu Presiden menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan,” kata Mahfud Md.

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah terus optimal dalam membangun dan memajukan Papua. Hal ini diupayakan agar rakyat Papua dapat sejahtera dan aman dari gangguan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.
Ada 2 permasalahan Papua yang menjadi fokus pemerintah, yakni pembangunan dan keamanan dari ancaman kelompok separatis yang juga kerap menyebarkan provokasi.

Sejak menjabat sebagai presiden, Joko Widodo setidaknya sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Sebelumnya tidak ada presiden yang mengunjungi pulau paling timur Indonesia tersebut sesering presiden Jokowi.

Untuk pembangunan infrastruktur fisik, misalnya pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional. Bahkan sebuah jembatan youtefa yang indah menawan juga mampu meningkatkan produktifitas masyarakat di Jayapura, serta infrastruktur lainnya menjadi fokus pemenuhan hak masyarakat Papua di era Jokowi.

Pada akhir tahun 2020, Jokowi telah menargetkan jaringan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua dan Papua Barat dengan mendorong pembangunan Palapa Ring Timur. Selain infrastruktur, Pemerintah Jokowi juga peduli dan concern terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua. Angka indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua Provinsi tersebut dapat membaik, dan juga angka pengangguran dapat menurun.

Dalam strategi pembangunan nasional, Presiden juga mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 2020 dan Kepres no. 20 tahun 2020 untuk mendorong percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal tersebut tentu untuk mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat di dalam negara Republik Indonesia.

Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Angka tersebut merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari seperempat jumlah penduduknya. Meski demikian situasi dunia yang berada dalam krisis pandemi global ini disebut sebagai trigger factor terbesar yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, tetapi pandangan ini sering diperdebatkan.

Nyatanya, penambahan jumlah penduduk miskin di tanah Papua tidak hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 semata. Ada berbagai faktor lain di belakangnya yang turut menyumbang angka kemiskinan di Papua.

Seperti tingginya tingkat kelahiran dimana tingkat fertilitas yang melebihi tingkat mortalitas dan migrasi tentu akan membentuk piramida penduduk menjadi sebuah piramida, dikarenakan jumlah penduduk usia bai hingga balita akan semakin banyak dibandingkan jumlah penduduk lanjut usia.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur andal di Papua dan Papua Barat untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan. Basuki Hadimuljono selaku Menpupera menuturkan, pihaknya mengambil sejumlah langkah terobosan pembangunan infrastruktur secara terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pembangunan di Papua juga bukan tanpa hambatan, Aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok separatis seperti OPM juga meresahkan masyarakat. Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Prof. Bagong Suyanto mengatakan bahwa, para pelaku aksi kekerasan terhadap masyarakat Papua dan anggota TNI-Polri harus mendapatkan proses hukum.

Kelompok Separatis Teroris (KST) tak bosan-bosannya menebar teror dan merusak perdamaian Papua. Selain membubuh warga sipil, mereka juga membunuh seorang pelajar di Papua. Hal ini tentu tidak bisa ditolerir, aparat keamanan di Papua tentu harus menumpas keberadaan KST agar tidak muncul korban.

Kelompok ini memang berbahaya, KST tidak hanya menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman dan progaganda, terkadang mereka juga melancarkan timah panas kepada warga sipil. KST sebelumnya juga melakukan pembakaran alat berat milik PT Wijaya Karya (WIKA) yang sedang melakukan pembangunan jalan dari Oksibil ke Towe Hitam. Aksi yang dilakukan oleh KST tersebut terkait dengan ditangkapnya dua orang yang membawa lima pucuk senjata dari Papua Nugini.

Selain itu, Dandim 1715/Yakuhimo Letkol Inf Christian Irreuw menyebut, KST juga sempat baku tembak dengan aparat. Salah satu prajurit dari Yonif 403/WP yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan terluka akibat rekoset peluru yang ditembakkan di lengan sebelah kanan. Namun kondisi prajurit masih stabil.

Permasalahan Papua baik dari segi pembangunan dan keamanan tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap fokus membangun sedangkan aparat keamanan tetap siaga menjaga Papua hingga wilayah perbatasan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Adityatama Utama )*

Reformasi birokrasi terus diupayakan di era Presiden Jokowi, untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Penyebabnya karena jika ada banyak infrastruktur yang didirikan, modernisasi di Indonesia akan makin sempurna jika didukung oleh birokrasi yang bagus. Aturan-aturan yang membingungkan akan dirapikan sehingga tidak menyusahkan masyarakat.

Di era orde baru kita biasa berhadapan dengan peraturan pemerintah yang panjang dan melalahkan dan sayangnya hingga bertahun-tahun setelah kehancuran era ini, masih ada warisan pahit berupa birokrasi. Kata ini identik dengan sesuatu yang mengerikan, karena dulu jika ingin mengurus sesuatu harus memiliki ketebelece atau orang dalam.

Padahal bagaimana negeri ini bisa maju jika terbentur dengan aturan dan birokrasi yang menyengsarakan? Oleh karena itu, Presiden Jokowi (sejak tahun 2014) amat semangat dalam meringkas birokrasi. Agar tidak ada KKN atau hal-hal negatif lain yang mengiringi susahnya pengurusan birokrasi di Indonesia.

Sebagai salah satu upaya untuk meringkas birokrasi, maka Presiden Jokowi akan membubarkan lembaga non struktural tahun ini. Namun tidak dalam waktu dekat, karena masih dievaluasi dan diinventarisasi oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo menambahkan, rencananya proses pembubaran lembaga tersebut akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir tahun 2021. Karena masih akan diajukan terlebih dahulu ke DPR. Dalam artian, pembubaran lembaga merupakan suatu hal yang sangat serius sehingga evaluasinya panjang, karena pemerintah tidak akan bersikap subjektif saat melakukannya.

Masyarakat mungkin bingung mengapa ada lembaga negara yang dibubarkan? Sebenarnya, pembubaran ini bukan sebuah pengorbanan, melainkan sebuah usaha untuk merapikan lagi birokrasi di Indonesia. Penyebabnya karena ada lembaga-lembaga negara yang dibuat di era presiden yang sebelumnya, dan saat ini sudah tidak terlalu berfungsi lagi karena tugasnya sudah selesai.
Justru ketika ada pembubaran lembaga negara maka birokrasi akan makin dirapikan. Karena jika ada terlalu banyak lembaga, akan membingungkan, misalnya untuk kepengurusan perizinan, dll. Dengan lembaga negara yang lebih sedikit maka proses birokrasi akan diperpendek dan dipercepat.

Kita juga wajib mendukung peringkasan birokrasi agar proses menuju kemajuan jadi lebih cepat. Karena pemerintah sedang mengejar untuk bangkit lagi pasca dipukul oleh pandemi, sehingga penataan kembali birokrasi adalah salah satu program untuk men-support-nya. Diharap, dengan birokrasi yang lebih ringkas, maka proyek pemulihan ekonomi nasional akan makin cepat selesai dengan hasil yang sempurna.

Mantan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crisnandi menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia tidak efisien karena kelembagaan yang tidak tepat fungsi, tidak tepat ukuran dan tidak tepat tanggap ketika menghadapi permasalahan di masyarakat. Dalam artian, pembubaran lembaga negara yang tidak tepat fungsi sudah benar, agar memperbaiki birokrasi di Indonesia.

Yuddy menambahkan, reformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tatakelola pemerintahan. Yang diperbaiki adalah sumber daya manusianya dan good governence.

Ketika ada pembubaran lembaga negara dalam rangka reformasi birokrasi, maka tidak usah dikaitkan dengan masalah politik. Karena hal ini hanya serangan dari pihak oposisi. Karena tidak ada hubungan antara balas dendam politik dengan pembubaran lembaga negara. Juga, pembubaran lembaga negara sudah beberapa kali terjadi, sehingga polemiknya tak usah diperpanjang.

Masyarakat juga tak usah mengkhawatirkan tentang nasib para pegawai di lembaga yang dibubarkan, karena mereka tidak akan dipecat. Melainkan, mereka akan ditransfer ke lembaga negara lain dan masih bisa bekerja untuk melayani negara dan masyarakat.
Pembubaran lembaga negara adalah demi meringkas birokrasi, agar tidak ada lagi prosesi yang terlalu panjang dan melelahkan. Selain itu, akan ada efisiensi ketika jumlah lembaga negara berkurang. Masyarakat mendukung upaya peringkasan birokrasi, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah menjamin keamanan data dalam aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi belakangan disorot menyusul kebocoran sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Terkait keamanan data di dalam PeduliLindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut, dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Sandi dan Siber Negara,” kata Luhut dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin (6/9).

Luhut mengatakan, pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan PeduliLindungi semakin baik. Hingga 5 September 2021, tercatat total masyarakat yang melakukan skrining dengan menggunakan PeduliLindungi di beberapa sektor publik seperti pusat perbelanjaan, industri, olahraga dan lainnya telah mencapai 20,9 juta orang.

Dari total 20,9 juta orang tersebut, terdapat 761 ribu orang yang masuk kategori merah dan tidak diperkenankan masuk/melakukan aktivitas ditempat publik oleh sistem. Terdapat pula 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat mencoba untuk melakukan aktivitas publik.

“Ke depan, pemerintah akan menindak orang yang masuk dalam kriteria hitam PeduliLindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dengan membawa mereka ke dalam isolasi terpusat. Hal ini dilakukan untuk sama-sama menjaga dan melindungi kita semua. Kalau tidak, mereka akan membangun klaster baru lagi,” tegasnya.

Luhut pun terus mengimbau agar masyarakat bisa beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi sehingga dapat mengurangi resiko tertular karena Covid-19. Lebih lanjut, ia menuturkan sistem PeduliLindungi akan menjadi integrator utama dari tiga strategi pengendalian pandemi.

Ketiga strategi itu yakni peningkatan cakupan vaksinasi yang cepat untuk seluruh masyarakat Indonesia; testing-tracing-treatment yang baik; serta kepatuhan prokes 3M yang tinggi. Strategi tersebut diharapkan bisa meminimalkan penularan Covid-19 ketika aktivitas masyarakat kembali dibuka.

“Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas tadi siang menekankan bahwa Covid-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat, dan kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama Covid-19, karena Covid-19 ini akan berubah dari pandemi ke epidemi,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dalam satu minggu terakhir, pemerintah mengaku telah menemukan banyak pelanggaran seperti yang muncul di media dalam beberapa hari ini.

“Pemerintah akan mengambil langkah persuasif dalam penegakan aturan-aturan ini sebelum mengambil langkah tegas jika upaya-upaya persuasif diabaikan,” ujar Luhut.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan tidak ada kebocoran data di aplikasi PeduliLindungi. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid dalam keterangannya pada Ahad (5/9). menyebut banyak kerancuan informasi atau hoaks di masyarakat menyusul sejumlah kejadian berbeda yang tidak saling terkait namun berhubungan dengan aplikasi PeduliLindungi.

Pertama, kata dia terkait penyalahgunaan data vaksinasi Presiden Jokowi, dia memastikan hingga saat ini, tidak ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi. Ada pihak-pihak tertentu yang memiliki informasi NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Presiden dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Presiden.

“Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data,” kata dr. Nadia menegaskan. (*)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kelompok Separtis dan Teroris (KST) adalah ancaman bagi warga Papua. Namun mereka tidak usah takut karena pemerintah menjamin keamanan dan berusaha agar KST diberantas hingga ke akarnya. Keselamatan warga sipil diutamakan, dan Satgas Nemangkawi berusaha keras untuk meminimalisir gangguan, baik dari KST maupun OPM.

Kedamaian di Papua adalah hal yang selalu didambakan tetapi kadang terusik karena serangan dari KST. Sejak mereka dilabeli sebagai kelompok teroris (sebelumnya bernama Kelompok Kriminal Bersenjata), selalu gencar dalam menyerang aparat, bahkan warga sipil. Alasan yang selalu digunakan adalah korban bukanlah masyarakat umum, melainkan intel yang menyamar, padahal ia benar-benar sipil.

Untuk mengamankan warga sipil Papua sekaligus memberangus KST, maka pemerintah membentuk Satgas Nemangkawi. Satuan tugas ini adalah gabungan dari prajurit TNI dan Polri, yang bertugas sejak tahun 2018. Satgas sudah berkali-kali melakukan operasi penangkapan, bahkan merangsek hingga ke markas KST. Tujuannya agar tiap anggota mereka tertangkap dan tak lagi mengganggu masyarakat.

Warga sipil menerima pengamanan dari Satgas Nemangkawi, karena sebagai WNI mereka berhak untuk mendapatkan rasa aman dan ingin agar hidupnya selalu damai. Ketika ada ancaman KST, maka mereka bisa saja terancam nyawanya, sehingga mau tak mau mengungsi. Namun ketika ada Satgas maka KST tidak berkutik, kalaupun ada kontak senjata maka anggota KST yang kalah.

Sepanjang tahun 2020, Satgas Nemangkawi sudah menangkap 105 anggota KST dan mengamankan 48 pucuk senjata api. Prestasi ini patut diapresiasi, karena makin sering ada operasi, makin banyak pula anggota KST yang tertangkap. Mereka langsung diinterograsi agar memberi informasi di mana markasnya, karena kebanyakan lokasinya masih tersembunyi.

Prestasi Satgas Nemangkawi membuat mereka diperpanjang lagi masa tugasnya selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 1 juni 2021. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Operasional Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto. Dalam artian, diharap akan lebih banyak lagi operasi yang berhasil, sehingga keamanan benar-benar tercipta di Bumi Cendrawasih.

Diterjunkannya banyak prajurit TNI dan Polri murni untuk menjaga keamanan warga sipil. Penyebabnya karena jika di suatu wilayah hanya ada masyarakat biasa, maka KST bisa saja menyerang diam-diam (biasanya pada tengah malam sampai pagi buta) lalu akan ada teror berkepanjangan. Kita tentu tidak mau terjebak dalam kondisi buruk ini, bukan?
Ketika ada banyak prajurit TNI dan Polri di Papua, maka dianggap wajar-wajar saja, bukankah aparat adalah sahabat rakyat? Jadi jangan takut duluan, karena mereka datang untuk menjaga agar tidak ada serangan KST dan hal-hal buruk lainnya. Mereka adalah guardian yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan warga sipil.

Jangan ada yang menuduh sembarangan dan berkata bahwa keberadaan TNI dan Polri di Papua sama saja dengan pemberlakuan Daerah Operasi Militer. Tidak ada keinginan dari aparat untuk membuat wilayah Papua menjadi daerah milik militer, karena mereka berfungsi sebagai pengayom, bukan untuk membuat warga jadi takut.

TNI dan Polri adalah penjaga wilayah Indonesia, jadi amat wajar jika mereka turut bertanggungjawab atas keselamatan rakyat Papua. Sebagai prajurit, mereka rela berkorban demi melindungi banyak orang, dan rela untuk luka-luka bahkan sampai gugur dalam tugasnya.
Pemerintah benar-benar menjamin keamanan masyarakat Papua, tak heran makin banyak prajurit yang ditugaskan di sana. Mereka dengan gagah berani melawan KST bahkan rela berkorban nyawa. Penerjunan Satgas Nemangkawi adalah bentuk perhatian dari pemerintah, agar seluruh warga di Bumi Cendrawasih aman dari ancaman KST.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintahan Presiden Jokowi terus mendengar aspirasi masyarakat dan menjaga iklim demokrasi. Namun demikian, berbagai macam kritik tersebut hendaknya dilaksanakan dalam koridor yang bijak, santun, dan berbasis pada data akurat.

Apakah Anda puas dengan kinerja pemerintah saat ini? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sangat concern terhadap rakyat dan juga dicintai oleh segenap masyarakat. Tak heran, ketika ada oknum yang hobinya mencela atau mengajak demo besar-besaran, ia malah di-bully karena dianggap tidak bersyukur dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain.

Padahal kenyataannya, lebih banyak rakyat yang pro daripada kontra. Sejak tahun 2014 mereka memang jadi fans berat Presiden Jokowi, sehingga setuju-setuju saja dengan program pemerintah. Penyebabnya karena banyak yang menyadari bahwa program ini dibuat untuk rakyat, sehingga akan didukung pula oleh rakyat.

Kalaupun ada yang melancarkan protes, maka caranya dengan melayangkan aspirasi secara baik-baik. Aspirasi masyarakat adalah bahan bakar untuk membuat sebuah pemerintahan menjadi lebih baik. Sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar dan ada masukan yang membuatnya makin lihai lagi dalam mengelola negara.

Pemerintah menghargai mereka yang melayangkan aspirasi karena itu adalah hak tiap warga negara. Walau bukan termasuk anggota partai opisisi, tetapi mereka boleh untuk memberi masukan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang minta agar beliau dikiritik. Sehingga rakyat boleh-boleh saja menuangkan aspirasinya tanpa takut akan dijebloskan ke dalam bui.

Rakyat Indonesia yang suka berselancar di internet lebih suka melapor kepada sang presiden lewat Instagram. Di akun pribadi Presiden Jokowi, mereka biasanya mengisi kolom komentar lalu cerita, misalnya ketika ada pungli, premanisme, dan lain sebagainya. Presiden akan menanggapinya lalu melihat langsung ke lapangan, betulkah laoporan itu? Sehingga permasalahan akan terselesaikan.

Seperti misalnya ketika ada yang melapor tentang premanisme di pelabuhan. Presiden Jokowi langsung menanggapi lalu mendatangi tempat tersebut. Rakyat kaget sekaligus senang karena bisa bertemu dengan bapak presiden, lalu langsung melapor dan menceritakan detailnya. Presiden sendiri langsung menelepon aparat dan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pungli dan premanisme bisa dihapuskan dari kawasan itu.

Selain itu,warga juga bisa melapor lewat aplikasi LAPOR. Di aplikasi ini mereka bisa curhat dan memberi laporan, ketika ada oknum pegawai pemerintah, di tingkat apapun, yang nakal atau suka menyulitkan orang lain. Ketika ada laporan maka pemerintah akan menanggapinya lalu menjewer oknum yang bersangkutan. Sehingga rakyat akan bis tertolong dan tak lagi kesulitan dalam mengurus administrasi dll.

Akan tetapi ada kalangan yang tidak sabar lalu memilih untuk berunjuk rasa sebagai aksi protes. Memang demo adalah salah satu cara untuk menuangkan aspirasi masyarakat, tetapi akan langsung dibubarkan oleh aparat. Penyebabnya karena unjuk rasa di masa pandemi bisa berpotensi menyebabkan klaster corona baru. Jadi pembubaran bukannya anti kritik, tetapi karena takut kena virus covid-19.

Aspirasi masyarakat masih sangat boleh dituangkan, kalau bisa dengan cara baik-baik. Mereka tak perlu takut akan berakhir di bui tanpa pengadilan atau tiba-tiba diasingkan ke pulau terpencil, seperti yang terjadi pada masa orde baru. Presiden Jokowi menjunjung tinggi demokrasi dan menolak kekerasan seperti yang terjadi puluhan tahun lalu, ketika rakyat yang protes malah jadi korban penculikan dan jadi sasaran petrus.

Pemerintah dengan serius mendengarkan aspirasi rakyat. Jika dulu ada SMS 9949 maka saat ini ada aplikasi Lapor, sebagai tempat ‘curhat’ maupun menuangkan aspirasi masyarakat sipil terhadap pemerintah. Jangan takut untuk melapor karena Presiden sendiri mau mendengarkannya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah berusaha dengan optimal untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Berbagai cara tersebut ditempuh diantaranya dengan pemberian BLT, Bansos, dan bantuan-bantuan lain, sehingga rakyat akan tertolong dan bisa survive dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.

Pandemi Covid-19 telah menghantam hampir seluruh lapisan masyarakat. Mereka yang berstatus karyawan rela gajinya dipotong, agar perusahaan tidak bangkrut. Sementara yang berstatus pengusaha juga legowo dan mengencangkan ikat pinggang, karena pendapatan sedang menurun, akibat menurunnya daya beli masyarakat.

Namun pemerintah tak tinggal diam melihat fenomena ini dan berusaha keras menghapus kemiskinan dari Indonesia. Bukankah di dalam UUD tertulis ‘fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara’? Jadi, walau masih pandemi, pemerintah hadir untuk mengentaskan kemiskinan dan mencegah terjadinya krisis ekonomi jilid 2.

Menkominfo Johny G Plate menyatakan bahwa, seperti yang diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani, APBN 2020 telah menyelamatkan lebih dari 5 juta rakyat Indonesia dari jurang kemiskinan akibat pandemi covid. Optimalisasi APBN tahun anggaran 2020 dan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah berkontribusi dalam menekan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi hanya minus 2,07%.

Ketika pertumbuhan ekonomi minus maka memang agak mengkhawatirkan, tetapi amat wajar di masa pandemi, karena hampir semua negara di belahan dunia juga merasakan dampak negatif dari corona. Kita tidak usah takut akan minusnya, karena belum sampai dalam tahap resesi.

Jangan pula takut akan ancaman krisis ekonomi jilid2 karena buktinya kit bisa bertahan sampai sekarang dan tidak ada kelangkaan sembako seperti yang terjadi tahun 1998 lalu. Pemeirintah tidak akan membiarkan hal ini terjadi dan berusaha keras menyelematkan perekonomian rakyat. APBN 2020 menjadi penyelamat dan memang uang negara selalu disalurkan untuk warga negara, bukan?

Lagipula sejak kuartal pertama tahun 2021 sudah ada tren positif pertumbuhan ekonomi, sehingga kita optimis keadaan finansial negara akan lebih baik lagi. Walau kenaikannya masih di bawah 7% tetapi patut disyukuri, daripada minus? Kenaikan sekecil apapun adalah hal yang positif, karena bisa pelan-pelan menghapus kemiskinan di Indonesia.

Program-program pemerintah yang menyelamatkan rakyat dari jurang kesengsaraan adalah BLT, bansos, dan beberapa program lainnya. Bansos terbukti ampuh untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, karena mereka mendapatkan bantuan berupa beras dan sembako lain. Sehingga bisa bertahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak terancam mati kelaparan.

Sementara itu, BLT juga menolong mereka yang kesulitan keuangan. Dengan uang itu maka bisa untuk membayar SPP, membeli susu anak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Apalagi BLT langsung ditransfer ke rekening bank BUMN milik rakyat, sehingga akan meminimalisir kesalahan maupun pungli yang dilakukan oleh oknum nakal.

Program lain untuk mengentaskan kemiskinan adalah kartu pra kerja. Dengan kartu ini maka masyarakat yang masih menganggur akan bisa mengikuti kelas-kelas yang tersedia. Keterampilan yang didapatkan dari kelas itu bisa dijadikan modal usaha. Sehingga mereka bisa menjadi entrepreneur dan sekaligus membantu pemerintah, karena mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Apalagi pemegang kartu prakerja juga mendapatkan uang saku sehingga bisa untuk tambahan modal juga. Masih ada yang salah sangka bahwa uang itu disalurkan untuk pengangguran (Seperti di negara Eropa yang maju) tetapi pemerintah memberikannya untuk pancingan. Karena lebih memilih untuk memberikan kail daripada ikan, dalam artian uang itu untuk bisnis bukan diberikan begitu saja.

Berbagai program dibuat oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan APBN 2020 memang dirancang untuk kemaslahatan rakyat. Walau di masa pandemi, kita tidak boleh pesimis, karena semua permasalahan akan teratasi. Pemerintah sudah membuat BLT dan program-program lain agar masyarakat tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintahan Presiden Jokowi terus mendengar aspirasi masyarakat dan menjaga iklim demokrasi. Namun demikian, berbagai macam kritik tersebut hendaknya dilaksanakan dalam koridor yang bijak, santun, dan berbasis pada data akurat.

Apakah Anda puas dengan kinerja pemerintah saat ini? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sangat concern terhadap rakyat dan juga dicintai oleh segenap masyarakat. Tak heran, ketika ada oknum yang hobinya mencela atau mengajak demo besar-besaran, ia malah di-bully karena dianggap tidak bersyukur dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain.

Padahal kenyataannya, lebih banyak rakyat yang pro daripada kontra. Sejak tahun 2014 mereka memang jadi fans berat Presiden Jokowi, sehingga setuju-setuju saja dengan program pemerintah. Penyebabnya karena banyak yang menyadari bahwa program ini dibuat untuk rakyat, sehingga akan didukung pula oleh rakyat.

Kalaupun ada yang melancarkan protes, maka caranya dengan melayangkan aspirasi secara baik-baik. Aspirasi masyarakat adalah bahan bakar untuk membuat sebuah pemerintahan menjadi lebih baik. Sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar dan ada masukan yang membuatnya makin lihai lagi dalam mengelola negara.

Pemerintah menghargai mereka yang melayangkan aspirasi karena itu adalah hak tiap warga negara. Walau bukan termasuk anggota partai opisisi, tetapi mereka boleh untuk memberi masukan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang minta agar beliau dikiritik. Sehingga rakyat boleh-boleh saja menuangkan aspirasinya tanpa takut akan dijebloskan ke dalam bui.

Rakyat Indonesia yang suka berselancar di internet lebih suka melapor kepada sang presiden lewat Instagram. Di akun pribadi Presiden Jokowi, mereka biasanya mengisi kolom komentar lalu cerita, misalnya ketika ada pungli, premanisme, dan lain sebagainya. Presiden akan menanggapinya lalu melihat langsung ke lapangan, betulkah laoporan itu? Sehingga permasalahan akan terselesaikan.

Seperti misalnya ketika ada yang melapor tentang premanisme di pelabuhan. Presiden Jokowi langsung menanggapi lalu mendatangi tempat tersebut. Rakyat kaget sekaligus senang karena bisa bertemu dengan bapak presiden, lalu langsung melapor dan menceritakan detailnya. Presiden sendiri langsung menelepon aparat dan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pungli dan premanisme bisa dihapuskan dari kawasan itu.

Selain itu,warga juga bisa melapor lewat aplikasi LAPOR. Di aplikasi ini mereka bisa curhat dan memberi laporan, ketika ada oknum pegawai pemerintah, di tingkat apapun, yang nakal atau suka menyulitkan orang lain. Ketika ada laporan maka pemerintah akan menanggapinya lalu menjewer oknum yang bersangkutan. Sehingga rakyat akan bis tertolong dan tak lagi kesulitan dalam mengurus administrasi dll.

Akan tetapi ada kalangan yang tidak sabar lalu memilih untuk berunjuk rasa sebagai aksi protes. Memang demo adalah salah satu cara untuk menuangkan aspirasi masyarakat, tetapi akan langsung dibubarkan oleh aparat. Penyebabnya karena unjuk rasa di masa pandemi bisa berpotensi menyebabkan klaster corona baru. Jadi pembubaran bukannya anti kritik, tetapi karena takut kena virus covid-19.

Aspirasi masyarakat masih sangat boleh dituangkan, kalau bisa dengan cara baik-baik. Mereka tak perlu takut akan berakhir di bui tanpa pengadilan atau tiba-tiba diasingkan ke pulau terpencil, seperti yang terjadi pada masa orde baru. Presiden Jokowi menjunjung tinggi demokrasi dan menolak kekerasan seperti yang terjadi puluhan tahun lalu, ketika rakyat yang protes malah jadi korban penculikan dan jadi sasaran petrus.

Pemerintah dengan serius mendengarkan aspirasi rakyat. Jika dulu ada SMS 9949 maka saat ini ada aplikasi Lapor, sebagai tempat ‘curhat’ maupun menuangkan aspirasi masyarakat sipil terhadap pemerintah. Jangan takut untuk melapor karena Presiden sendiri mau mendengarkannya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute