Oleh : Kenia Putri )*

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menetapkan kewajiban pada seluruh perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 kepada para pekerja. Masyarakat pun mengapresiasi sikap tegas Pemerintah yang berpihak kepada pekerja.

Perusahaan dibebankan kewajiban oleh Pemerintah untuk membayarkan secara penuh THR di tahun 2022 ini. Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberlakukan sejumlah pengawasan secara ketat melalui pembentukan Posko THR 2022. Netty Prasetiyani selaku Anggota Komisi IX DPR RI tak ketinggalan untuk memberikan respons atas upaya pemerintah tersebut.

Baginya upaya tersebut sangat patut untuk diberikan apresiasi setinggi-tingginya. pasalnya memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa dunia usaha sudah mulai menunjukkan kebangkitannya pasca pandemi Covid-19 terus menunjukkan pelandaian kurva di Indonesia. Maka dari itu sebenarnya membuat para pengusaha sudah tidak memiliki alasan lagi untuk memangkas THR milik pekerja/buruh mereka.

Ketegasan Pemerintah berusaha untuk menunjukkan bahwa sejatinya status dari pembayaran THR keagamaan itu adalah suatu kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan bukanlah merupakan pemberian hadiah yang sifatnya sukarela. Untuk itu Pemerintah juga akan terus melakukan berbagai pengecekan dan memastikan apabila semisal terdapat perusahaan yang beralasan kesulitan ekonomi sehingga tidak melunasi 100 persen THR kepada karyawan mereka.

Lebih lanjut, desakan dari Pemerintah khususnya Kemenaker kepada seluruh perusahaan untuk membayar THR para pekerjanya adalah hal yang patut diapresiasi karena tentu hal tersebut mampu untuk membantu masyarakat supaya tekanan keadaan ekonomi dengan naiknya berbagai bahan pokok bisa lebih teringankan. Mulai dari harga minyak goreng, BBM sampai LPG 3kg yang mengalami kenaikan setidaknya akan dapat terbantu jika mereka mampu untuk dijamin menerima hak THR.

Ditegaskan juga oleh pihak Kemenaker bahwa seluruh pekerja dengan berbagai status akan dijamin haknya oleh Pemerintah. Jadi bukan hanya mereka para karyawan tetap saja, bahkan para pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer hingga buruh harian lepas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan THR keagamaan 2022. Terkait dengan besarannya, dikatakan oleh Menaker bahwa bagi para pekerja yang sudah bekerja minimal satu tahun akan mendapatkan satu bulan gaji mereka sebagai THR.

Kemudian untuk mereka yang bekerja kurang dari satu tahun, maka THR yang bisa diberikan bisa dihitung secara proporsional sebagaimana kebijakan perusahaan. Namun terdapat satu poin yang dipertegas dan ini sangatlah bagus lantaran THR 2022 ini dilarang keras untuk diberikan secara cicil. Jadi dengan kata lain, pembayaran THR 2022 harus langsung diberikan secara kontan kepada para pekerja.

Khusus untuk perusahaan yang memang memiliki profit besar, bahkan dihimbau lebih lanjut oleh Menaker Ida Fauziyah bahwa mereka bisa memberikan THR yang lebih besar ketimbang hanya sekedar satu bulan gaji saja. Tidak hanya bersifat uang, dirinya pun menambahkan bahwa pemberian tambahan THR tersebut bisa juga dirupakan sebagai sembako.

Tentunya ketika seluruh pembayaran THR keagamaan bisa dilakukan secara lunas dan penuh, maka kita semua bisa secara gotong royong untuk terus meningkatkan saya beli masyarakat Indonesia secara keseluruhan sehingga roda perekonomian nasional akan bisa kembali bergerak pasca pandemi sesuai dengan target dari Pemerintah juga.

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia turut mengapresiasi langkah Pemerintah yang terus mengawasi distribusi penyaluran THR, termasuk dengan mendirikan Posko THR dalam rangka menampung pengaduan pekerja. Para pekerja pun berharap supaya Pemerintah mampu memberikan sanksi secara tegas kepada perusahaan yang sekiranya tidak membayarkan hak para pekerjanya serta mempublikasikan nama perusahaan tersebut secara luas.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai cara agar penyaluran THR 2022 dapat berjalan lancar. Oleh sebab itu, masyarakat utamanya buruh diminta bijak dan terus mendukung berbagai kebijakan tersebut agar dapat terwujud sesuai harapan.

) * Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Pemerintah dan aparat keamanan mulai bersikap tegas terhadap tindakan kelompok yang dinilai mengganggu dan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tegaknya NKRI, serta Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan 4 pilar kebangsaan yang diwariskan para pendiri bangsa, merupakan harga mati.

Sikap tegas tersebut mulai tampak dari langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman pada saat itu, yang memerintahkan prajuritnya membersihkan baliho terkait Front Pembela Islam (FPI) dan Rizieq Syihab, yang bernada provokatif. Pangdam bahkan dengan terang-terangan menyatakan FPI sebaiknya dibubarkan jika dinilai masih bertindak yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Penurunan baliho dan spanduk yang bernada provokatif pun didukung Kapolda Metro Jaya. Tak hanya di Jakarta, di sejumlah daerah aksi serupa juga dilakukan. Satpol PP Pemprov DKI Jakarta pun tak ketinggalan melakukan hal yang sama, dengan dalih penempatannya tidak sesuai ketentuan, sehingga yang menjadi target tidak hanya spanduk dan baliho FPI.

Pelanggaran protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 yang dilakukan oleh massa FPI selama sepekan kemarin, tampaknya menjadi pintu masuk aparat untuk melancarkan langkah tegasnya. Berawal dari penjemputan Rizieq Syihab di Bandara Soekarno-Hatta hingga berujung pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan pernikahan putri Rizieq akhir pekan lalu, melahirkan kerumunan massa FPI dan simpatisan dalam jumlah ribuan. Hal ini jelas-jelas melanggar protokol kesehatan, dan berpotensi menimbulkan megaklaster penyebaran Covid-19.

Kembalinya Rizieq Syihab ke Tanah Air, oleh sebagian kalangan, termasuk Pangdam Jaya, dinilai memunculkan kembali orasi-orasi yang bernada provokatif. Kalangan wakil rakyat pun mendukung aksi tegas, karena jika dibiarkan akan menjadi bibit pemecah belah bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Panglima TNI juga telah mengingatkan adanya potensi ancaman yang memecah belah. Panglima menegaskan jangan sampai persatuan koyak oleh provokasi yang menonjolkan identitas tertentu.

Kita mengapresiasi langkah tegas pemerintah dan aparat terhadap siapa pun yang dinilai berpotensi mengganggu keutuhan NKRI. Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun untuk menggugat fondasi bangsa yang telah digariskan oleh para pendiri Republik, serta telah menjadi kesepakatan nasional.

Hal yang utama dari antisipasi aparat keamanan adalah menjaga tetap tegaknya NKRI, Pancasila, Konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, empat pilar tersebut yang selama ini dan akan terus menopang keutuhan bangsa Indonesia.

Empat pilar tersebut adalah harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. Kewajiban Polri dan TNI mengawal keempat tetap tegak. Kewajiban kita pula sebagai bangsa Indonesia turut menjaganya dengan menjauhkan diri dari pemikiran dan tindakan yang melahirkan disintegrasi bangsa.

Kita juga mengapresiasi seruan dan ajakan sejumlah ormas keagamaan dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, untuk menghindari tindakan yang mengoyak NKRI. Untuk itu, kita masih berharap semakin banyak ormas dan tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk mengampanyekan pentingnya sikap menahan diri, mengedepankan sikap toleransi, dan menjauhkan diri dari tindakan anarkistis yang sifatnya memaksakan kehendak, dan mengancam masa depan NKRI.

Dengan tindakan preventif tersebut, diharapkan akan semakin menyadarkan masyarakat untuk berpikir tentang kepentingan nasional di atas kepentingan golongannya. Dengan seruan tersebut, diharapkan dapat mencegah kelompok-kelompok masyarakat terjebak dalam provokasi pihak-pihak yang mengusung agenda tertentu. Menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab kita semua, di mana Polri dan TNI berada di garis depan dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar. (*)

Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat membantu mempercepat penanganan darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Upaya tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan sumber daya dan personel di balai-balai Kementerian PUPR yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan tanggap darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu korban bencana dan mengambil langkah-langkah penanganan jangka pendek dan panjang.

Data sementara lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang berada di Desa Supiturang dan Curah Kobokan di Kecamatan Pronojiwo serta Desa Sumber Wuluh di Kecamatan Candipuro. Saat ini masih terus dilakukan pendataan terkait kerusakan dan korban jiwa.

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Ditjen Cipta Karya telah memobilisasi 10 unit Hidran Umum (HU) kapasitas 2.000 liter, 4 unit Mobil Tangki Air (MTA) kapasitas 4.000 liter, 6 unit tenda hunian darurat, 1 mobil toilet, dan dukungan 10 personel tanggap darurat. Saat ini, dukungan peralatan sudah berada di lokasi dan akan segera diinstall di lokasi-lokasi pengungsian sesuai hasil koordinasi dengan BPBD Lumajang.

Selanjutnya juga dukungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air dengan mengerahkan alat berat untuk mempercepat evakuasi korban dan pembersihan kawasan terdampak seperti 1 unit excavator, 1 unit loader, 2 dump truck, dan perlengkapan tambahan berupa 1 set lighting lamp, 1 unit MTA dan alkon, 2 drum solar serta oli hidrolik dan oli mesin.

Langkah-langkah tanggap darurat juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali dengan melakukan pembersihan jaringan jalan untuk memulihkan konektivitas, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten dengan mengerahkan 3 unit loader, 1 unit grader, 4 unit excavator, 1 unit dozer, 4 unit dump truck, dan 1 unit water tank kapasitas 5.000 liter.

Informasi sementara terdapat 1 (satu) jembatan runtuh akibat lahar dingin Gunung Semeru yakni Jembatan Besuk Koboan yang berada di Ruas Jalan Nasional Turen – Lumajang. Jembatan Besuk Kobokan dibangun pada tahun 1997 memiliki panjang bentang 129 meter dan lebar 9,6 meter.

Saat ini Tim Tanggap Darurat Kementerian PUPR baru bisa mendekat ke beberapa titik lokasi Jembatan Besuk Koboan karena tebalnya lumpur dan masih berada di zona berbahaya. Langkah penanganan dilakukan dengan mencari jalur-jalur alternatif untuk menghubungkan Lumajang – Turen -Malang yang putus akibat robohnya Jembatan Besuk Koboan.

Erupsi Gunung Semeru terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB dengan mengeluarkan abu vulkanik mengarah ke wilayah Besuk Koboan. Tercatat wilayah terdampak paling parah berada di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro di Kabupaten Lumajang.

Kementerian PUPR melalui balai-balai di Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang dalam rangka verifikasi data dan pelaksanaan langkah-langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.(*)

Oleh : Kenia Putri )*

Pengendalian dan pengawasan Covid-19 tetap dilakukan oleh pemerintah, meski kasus sedang menurun. Saat pandemi kita memang harus waspada, termasuk saat kasus Corona makin sedikit karena bukan berarti keadaan 100% aman mengingat ancaman Corona gelombang ketiga masih dapat terjadi.

September dan oktober 2021 ini kita bisa bernafas dengan lega karena Corona lebih terkendali. Jika di bulan juli ada lonjakan pasien hingga 50.000 orang per hari, maka dalam beberapa minggu ini sangat ditekan menjadi hanya 700-an per hari. Prestasi ini tidak boleh membuat kita jumawa, justru harus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan.

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan bahwa penanggulangan pandemi di Indonesia membaik dan kasus Covid turun hingga 25%. Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara maka kasus di Indonesia termasuk rendah. Bahkan jika dibanding dengan negara yang cukup maju seperti Singapura, juga Malaysia dan Thailand.

Akan tetapi, Menteri Johnny menambahkan, pemerintah tetap mengendalikan Corona dengan cara memperluas cakupan vaksinasi. Juga memantu perkembangannya di tiap daerah. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terlena dan euforia, karena keadaan belum benar-benar aman.

Pemerintah ingin agar penurunan kasus Corona terjadi dalam jangka waktu yang lama (bukan hanya 2-3 minggu) dan secara konsisten. Oleh sebab itu, meski ada pelonggaran kegiatan masyarakat (saat PPKM level 1-3) maka mereka harus tetap menaati protokol kesehatan. Sebentar lagi Bali, Batam, dan Bintan dibuka. Sehingga semua harus tertib, taat prokes, dan ada manajemen karantina.

Pengawasan Corona memang diperketat agar bidang pariwisata bisa dibuka tanpa ada kenaikan kasus Covid. Untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan Corona maka seluruh masyarakat harus divaksin, terlebih bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata. Vaksinasi adalah kewajiban dan ini adalah poin plus, karena tamu-tamu jadi merasa aman.

Selain harus sudah divaksin sampai 2 kali, para pegawai hotel dan tempat wisata harus taat prokes. Mereka juga harus sigap dengan protokol kesehatan, seperti memeriksa suhu dengan thermal gun, dan dilakukan di dahi (bukan di tangan). Diatur juga agar tidak terjadi kerumunan, jadi saat sarapan makanan diantar ke kamar (bukan ala buffet seperti dulu) dan ketika akan berenang harus daftar sebelum booking, agar diatur jamnya.

Pengendalian dan pengawasan Corona memang harus dilakukan dengan ketat, tujuannya agar kita benar-benar aman dari virus Covid-19. Apalagi virus jahat ini sudah bermutasi dan terakhir jadi varian Mu. Ketika sebuah virus bermutasi maka ia akan jadi lebih kuat, dan untuk memeranginya maka harus taat prokes, meningkatkan imunitas, dan bergaya hidup sehat.

Selain itu, pengawasan Corona juga dilakukan dengan membubarkan kerumunan. Acara besar seperti resepsi perkawinan belum diperbolehkan, dan jika ada yang melanggar, maka masyarakat boleh melaporkannya ke aparat. Mereka akan datang untuk menghalau massa.

Pengendalian Corona juga dilakukan dengan pencegahan. Misalnya ketika kantor sudah dibuka lagi maka pegawai wajib pakai masker saat bekerja, bukan hanya dalam perjalanan. Anak-anak yang sudah masuk sekolah juga wajib pakai masker (bukan hanya face shield), cuci tangan, dan menjaga jarak serta tak membuat kerumunan. Sehingga dalam sekelas hanya 50% yang masuk sementara yang lain baru sekolah keesokan harinya.

Untuk menghindari serangan Corona gelombang ketiga maka pemerintah makin ketat dalam mengawasi dan mengendalikan virus Covid-19. Masyarakat diminta untuk tetap taat prokes 10M dan jangan lepas masker sembarangan. Selain itu, pariwisata di Bali dan beberapa tempat lain akan dibuka, tetapi dengan syarat ketat dan wajib divaksin. Masyarakat diminta untuk tetap disiplin agar mensukseskan pembukaan pariwisata, karena tidak ada klaster Corona baru.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah terus berusaha mewujudkan berbagai kemajuan di Papua. Langkah tersebut merupakan bagian dari pembangunan berkeadilan demi merealisasikan kesejahteraan rakyat.
Papua adalah bagian dari Indonesia, sehingga Pemerintah optimal untuk membangun wilayah tersebut. Beberapa sektor tersebut adalah infrastruktur hingga fasilitas umum. Masyarakat di Bumi Cendrawasih pun tidak usah khawatir karena pemerintah akan terus memajukan Papua, agar mereka lebih modern dan memiliki taraf hidup yang lebih baik.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kemajuan telah terhampar di seluruh Papua. Dibuktikan dengan selesainya sejumlah infrastruktur di sana. Di antaranya, Jembatan Youtefa yang diresmikan tahun 2019, Jalan Trans Papua, dll.

Presiden Jokowi melanjutkan, Jembatan Youtefa telah menjadi landmark di Kota Jayapura, sekaligus menjadi bukti kemajuan pembangunan Papua. Jembatan ini memiliki panjang 732 meter dan berwarna merah membara, menghubungkan antara Holtekam dan Hamadi di Jayapura Selatan. Selain menjadi penghubung, jembatan ini juga jadi salah satu objek wisata yang terkenal di Papua, karena kegagahannya.

Selain Jembatan Youtefa, bukti pembangunan di Papua yang lain adalah Jalan Trans Papua. Jalan sepanjang 4.600 meter ini menjadi terkenal karena diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi, bahkan beliau sendiri yang mengetes kekuatannya dengan menggunakan sepeda motor. Dengan adanya jalan ini maka mempermudah transportasi darat, sehingga masyarakat tidak tergantung pada pesawat terbang.

Presiden Jokowi juga telah meresmikan Kompleks Olahraga Papua Bangkit. Stadion Lukas Enembe yang ada di kompleks tersebut bahkan menjadi yang termegah di Indonesia timur. Selain digunakan untuk sepakbola, juga bisa dipakai latihan olahraga lain, misalnya atletik. Keindahan dan kemegahan stadion ini bahkan meraih 3 rekor MURI, suatu prestasi yang membanggakan.

Stadion Lukas Enembe memang awalnya digunakan untuk arena PON XX tetapi pasca PON juga bisa dipakai oleh masayarakat Papua. Sehingga fisik mereka jadi lebih sehat, karena di masa pandemi juga wajib menjaga kebugaran. Selain itu, tim Persipura Jayapura juga bisa menggunakannya saat bertanding, karena saat ini kondisi stadion Mandala Papua kurang representatif.

Bukti lain dari kemajuan di Papua adalah Bandara internasional Sentani. Bandara yang memiliki desain eksotik ini memudahkan turis mancanegara, karena mereka bisa langsugn mendarat dan melanjutkan perjalanan ke berbagai tempat wisata, misalnya ke Raja Ampat atau Puncak Jayawijaya.

Berbagai kemajuan di Papua sangat membuat rakyat senang karena mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah. Baru kali ini ada presiden yang begitu concern pada kemajuan Papua, yakni bapak Jokowi. Bahkan beliau tercatat sebagai satu-satunya Presiden RI yang paling sering mengunjungi wilayah Bumi Cendrawasih.

Rakyat Papua sangat mencintai Presiden Jokowi, karena beliau perhatian dan mau blusukan saat berkunjung ke Bumi Cendrawasih. Saat meninjau PON XX dan berbagai kemajuan di Papua, Presiden mau berbaur dan makan jagung rebus. Beliau juga membeli noken di depan sebuah panti asuhan, dan memerintahkan untuk memborong noken sebagai suvenir bagi atlet PON XX, yang akan dikalungkan bagi para juara.

Kemajuan di Papua sudah terlihat dengan jelas, karena saat ini sudah banyak infrastruktur yang dibangun di sana. Mulai dari gedung, jembatan, bandara, sampai stadion berkelas internasional, semua terbangun berkat dana dari pemerintah pusat. Papua harus maju agar tidak ketinggalan dari provinsi lain, dan pemerintah benar-benar menjalankan prinsip keadilan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan penyampaian kritik yang baik harus berbasis fakta dan data serta mempertimbangkan ketentuan hukum. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama melakukan literasi hukum agar setiap lontaran kritik juga didukung dengan pasal-pasal atau dasar hukum yang memadai. Menteri Kominfo menyatakan kritik tanpa basis data akan disikapi sebagai masukan terhadap pemerintah dalam pembuatan kebijakan lanjutan.

“Pemerintah tidak antikritik, bahkan Presiden menyambut baik dan mengajak untuk selalu diberikan pandangan-pandangan kritis berbasis data dalam rangka perbaikan kinerja kabinet dan penyelenggaraan negara,” tuturnya melalui sambungan video beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut, Menteri Johnny menyampaikan Pemerintah perlu mendapat kritik membangun, sehingga bisa mengetahui setiap kekurangan. Namun, kritik yang disampaikan perlu dipisahkan dari unsur kebencian dan hal yang menyimpang dari koridor hukum.

Menteri Kominfo menegaskan meskipun hak mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang, namun saat menyampaikan kritik harus dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak didasarkan rasa kebencian.

“Apabila bentuknya kritik tentu selalu berbasis data pengelolaan yang baik, pengelolaan dan pemilihan diksi, serta tata cara metode yang disampaikan sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Janganlah membenci! Kalau membenci jangan dibawa di hati. Namun, kalau kritik berbasis data maka tentu itu bermanfaat untuk perbaikan-perbaikan kebijakan,” tegasnya.

Menteri Kominfo menyatakan Presiden Joko Widodo sangat tidak antikritik, serta menyambut baik pandangan berbeda dari masyarakat tetapi perlu dibedakan antara kritik, nyinyiran, ujaran kebencian dan fitnah.

Menurut Menteri Johnny, Presiden merupakan pribadi yang sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan menurutnya, Presiden sangat menyarankan adanya kritik guna check and balance untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan negara. Hal itu bisa dilihat dari interaksi dengan masyarakat melalui akun media sosial Instagram maupun twitter @jokowi.

“Barangkali kalau yang namanya nyinyir baik-baik saja, namun tidak perlu didengar apalagi benci. Pak Joko Widodo, presiden kita ini, selalu menggunakan media sosialnya. Karenanya begitu banyak masukan kritik saran dari masyarakat yang sampai kepada Presiden dan Presiden itu menjadi corongnya kritik masyarakat kepada anggota kabinet, langsung disampaikan kepada anggota kabinet guna perbaikan kinerja dan tindak lanjut untuk penyelenggaraan negara, kementerian atau lembaga yang lebih baik,” paparnya. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, sikap kritis baik untuk negara demokrasi. Dia pun menyatakan menghargai setiap kritik yang ada. “Saya menghargai setiap kritik. Dan sikap kritis itu justru bagus untuk negara demokrasi,” ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi, Selasa (29/6/2021) yang lalu.

Dalam unggahan itu, dia menyertakan video yang berisi pernyataan tanggapan atas kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Sebagaimana diketahui, Jokowi disebut sebagai The King of Lip Service dalam kritik yang diunggah di media sosial BEM UI itu.

Menurut Jokowi, hal itu merupakan bentuk pembelajaran menyampaikan pendapat oleh mahasiswa. “Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kritikan dari mahasiswa tidak perlu dihalangi oleh pihak kampus. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga mengungkapkan julukan yang diberikan BEM UI menjadi satu dari sekian banyak julukan yang diberikan kepadanya. “Ya itu kan sudah sejak lama ya, dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” ujarnya Jokowi. “Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Terakhir ada yang menyampaikan mengenai The King of Lip service,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu yang lalu BEM UI mempublikasikan postingan berjudul Jokowi:The King of Lip Service di akun media sosial mereka. Dalam postingan tersebut, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi yang kerap kali mengobral janji. Postingan itu juga menyindir sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pihak Istana tidak memiliki niatan untuk membungkam warga yang kerap melayangkan kritik-kritik terhadap kinerja pemerintah melalui media sosial. Menurut dia, kritik atau opini yang kemudian ditindak lanjuti ke jalur hukum biasanya karena dianggap sudah melanggar aturan yang berlaku.

Donny menjelaskan, pemerintah tidak bisa melakukan penyaringan terhadap opini atau kritik yang biasanya diungkap masyarakat melalui akun media sosial masing-masing. Tapi kalau sudah merujuk kepada fitnah, upaya doxing dan lainnya tentu bisa diseret ke jalur hukum. (*)

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik benar adanya.

“Pernyataan Presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silahkan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh. Menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara,” kata Mahfud Md.

Dia pun mempersilahkan untuk mengkritik. Karena itu bagian dari demokrasi yang dianut oleh Indonesia ini.

“Pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik,” ungkap Mahfud Md.

Karenanya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintahannya terbuka untuk dikritik.

“Oleh sebab itu Presiden menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan,” kata Mahfud Md.

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemerintah terus optimal dalam membangun dan memajukan Papua. Hal ini diupayakan agar rakyat Papua dapat sejahtera dan aman dari gangguan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.
Ada 2 permasalahan Papua yang menjadi fokus pemerintah, yakni pembangunan dan keamanan dari ancaman kelompok separatis yang juga kerap menyebarkan provokasi.

Sejak menjabat sebagai presiden, Joko Widodo setidaknya sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Sebelumnya tidak ada presiden yang mengunjungi pulau paling timur Indonesia tersebut sesering presiden Jokowi.

Untuk pembangunan infrastruktur fisik, misalnya pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional. Bahkan sebuah jembatan youtefa yang indah menawan juga mampu meningkatkan produktifitas masyarakat di Jayapura, serta infrastruktur lainnya menjadi fokus pemenuhan hak masyarakat Papua di era Jokowi.

Pada akhir tahun 2020, Jokowi telah menargetkan jaringan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua dan Papua Barat dengan mendorong pembangunan Palapa Ring Timur. Selain infrastruktur, Pemerintah Jokowi juga peduli dan concern terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua. Angka indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua Provinsi tersebut dapat membaik, dan juga angka pengangguran dapat menurun.

Dalam strategi pembangunan nasional, Presiden juga mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 2020 dan Kepres no. 20 tahun 2020 untuk mendorong percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal tersebut tentu untuk mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat di dalam negara Republik Indonesia.

Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Angka tersebut merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari seperempat jumlah penduduknya. Meski demikian situasi dunia yang berada dalam krisis pandemi global ini disebut sebagai trigger factor terbesar yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, tetapi pandangan ini sering diperdebatkan.

Nyatanya, penambahan jumlah penduduk miskin di tanah Papua tidak hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 semata. Ada berbagai faktor lain di belakangnya yang turut menyumbang angka kemiskinan di Papua.

Seperti tingginya tingkat kelahiran dimana tingkat fertilitas yang melebihi tingkat mortalitas dan migrasi tentu akan membentuk piramida penduduk menjadi sebuah piramida, dikarenakan jumlah penduduk usia bai hingga balita akan semakin banyak dibandingkan jumlah penduduk lanjut usia.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur andal di Papua dan Papua Barat untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan. Basuki Hadimuljono selaku Menpupera menuturkan, pihaknya mengambil sejumlah langkah terobosan pembangunan infrastruktur secara terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pembangunan di Papua juga bukan tanpa hambatan, Aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok separatis seperti OPM juga meresahkan masyarakat. Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Prof. Bagong Suyanto mengatakan bahwa, para pelaku aksi kekerasan terhadap masyarakat Papua dan anggota TNI-Polri harus mendapatkan proses hukum.

Kelompok Separatis Teroris (KST) tak bosan-bosannya menebar teror dan merusak perdamaian Papua. Selain membubuh warga sipil, mereka juga membunuh seorang pelajar di Papua. Hal ini tentu tidak bisa ditolerir, aparat keamanan di Papua tentu harus menumpas keberadaan KST agar tidak muncul korban.

Kelompok ini memang berbahaya, KST tidak hanya menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman dan progaganda, terkadang mereka juga melancarkan timah panas kepada warga sipil. KST sebelumnya juga melakukan pembakaran alat berat milik PT Wijaya Karya (WIKA) yang sedang melakukan pembangunan jalan dari Oksibil ke Towe Hitam. Aksi yang dilakukan oleh KST tersebut terkait dengan ditangkapnya dua orang yang membawa lima pucuk senjata dari Papua Nugini.

Selain itu, Dandim 1715/Yakuhimo Letkol Inf Christian Irreuw menyebut, KST juga sempat baku tembak dengan aparat. Salah satu prajurit dari Yonif 403/WP yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan terluka akibat rekoset peluru yang ditembakkan di lengan sebelah kanan. Namun kondisi prajurit masih stabil.

Permasalahan Papua baik dari segi pembangunan dan keamanan tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap fokus membangun sedangkan aparat keamanan tetap siaga menjaga Papua hingga wilayah perbatasan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Adityatama Utama )*

Reformasi birokrasi terus diupayakan di era Presiden Jokowi, untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Penyebabnya karena jika ada banyak infrastruktur yang didirikan, modernisasi di Indonesia akan makin sempurna jika didukung oleh birokrasi yang bagus. Aturan-aturan yang membingungkan akan dirapikan sehingga tidak menyusahkan masyarakat.

Di era orde baru kita biasa berhadapan dengan peraturan pemerintah yang panjang dan melalahkan dan sayangnya hingga bertahun-tahun setelah kehancuran era ini, masih ada warisan pahit berupa birokrasi. Kata ini identik dengan sesuatu yang mengerikan, karena dulu jika ingin mengurus sesuatu harus memiliki ketebelece atau orang dalam.

Padahal bagaimana negeri ini bisa maju jika terbentur dengan aturan dan birokrasi yang menyengsarakan? Oleh karena itu, Presiden Jokowi (sejak tahun 2014) amat semangat dalam meringkas birokrasi. Agar tidak ada KKN atau hal-hal negatif lain yang mengiringi susahnya pengurusan birokrasi di Indonesia.

Sebagai salah satu upaya untuk meringkas birokrasi, maka Presiden Jokowi akan membubarkan lembaga non struktural tahun ini. Namun tidak dalam waktu dekat, karena masih dievaluasi dan diinventarisasi oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo menambahkan, rencananya proses pembubaran lembaga tersebut akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir tahun 2021. Karena masih akan diajukan terlebih dahulu ke DPR. Dalam artian, pembubaran lembaga merupakan suatu hal yang sangat serius sehingga evaluasinya panjang, karena pemerintah tidak akan bersikap subjektif saat melakukannya.

Masyarakat mungkin bingung mengapa ada lembaga negara yang dibubarkan? Sebenarnya, pembubaran ini bukan sebuah pengorbanan, melainkan sebuah usaha untuk merapikan lagi birokrasi di Indonesia. Penyebabnya karena ada lembaga-lembaga negara yang dibuat di era presiden yang sebelumnya, dan saat ini sudah tidak terlalu berfungsi lagi karena tugasnya sudah selesai.
Justru ketika ada pembubaran lembaga negara maka birokrasi akan makin dirapikan. Karena jika ada terlalu banyak lembaga, akan membingungkan, misalnya untuk kepengurusan perizinan, dll. Dengan lembaga negara yang lebih sedikit maka proses birokrasi akan diperpendek dan dipercepat.

Kita juga wajib mendukung peringkasan birokrasi agar proses menuju kemajuan jadi lebih cepat. Karena pemerintah sedang mengejar untuk bangkit lagi pasca dipukul oleh pandemi, sehingga penataan kembali birokrasi adalah salah satu program untuk men-support-nya. Diharap, dengan birokrasi yang lebih ringkas, maka proyek pemulihan ekonomi nasional akan makin cepat selesai dengan hasil yang sempurna.

Mantan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crisnandi menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia tidak efisien karena kelembagaan yang tidak tepat fungsi, tidak tepat ukuran dan tidak tepat tanggap ketika menghadapi permasalahan di masyarakat. Dalam artian, pembubaran lembaga negara yang tidak tepat fungsi sudah benar, agar memperbaiki birokrasi di Indonesia.

Yuddy menambahkan, reformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tatakelola pemerintahan. Yang diperbaiki adalah sumber daya manusianya dan good governence.

Ketika ada pembubaran lembaga negara dalam rangka reformasi birokrasi, maka tidak usah dikaitkan dengan masalah politik. Karena hal ini hanya serangan dari pihak oposisi. Karena tidak ada hubungan antara balas dendam politik dengan pembubaran lembaga negara. Juga, pembubaran lembaga negara sudah beberapa kali terjadi, sehingga polemiknya tak usah diperpanjang.

Masyarakat juga tak usah mengkhawatirkan tentang nasib para pegawai di lembaga yang dibubarkan, karena mereka tidak akan dipecat. Melainkan, mereka akan ditransfer ke lembaga negara lain dan masih bisa bekerja untuk melayani negara dan masyarakat.
Pembubaran lembaga negara adalah demi meringkas birokrasi, agar tidak ada lagi prosesi yang terlalu panjang dan melelahkan. Selain itu, akan ada efisiensi ketika jumlah lembaga negara berkurang. Masyarakat mendukung upaya peringkasan birokrasi, demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute