Oleh : Tauhid Mulia )*

Paca PPKM level 4, pemerintah berusaha keras untuk memulihkan perekonomian negara. Pasalnya, selama sebulan PPKM agak tersendat. Namun kita wajib untuk bersikap optimis dan termotivasi agar kondisi finansial negara kembali membaik, bahkan naik lagi.

Salah satu yang paling terdampak saat pandemi adalah perekonomian, karena daya beli masyarakat menurun dan akhirnya pasar jadi lesu. Banyak yang memegang uangnya erat-erat karena takut akan terjadi hal negatif di masa depan, karena belum tahu juga kapan situasi buruk ini berakhir. Padahal ini malah melambatkan roda perekonomian negara.

Kondisi ini juga agak mengkhawatirkan saat PPKM darurat dan PPKM level 4 diberlakukan, karena mobilitas serba dibatasi dan pasar juga diawasi jam buka dan tutupnya. Sehingga pasca program ini dinyatakan selesai, pemerintah langsung tancap gas dan memulihkan perekonomian negara agar kembali membaik.

Caroline Rusli, Senior Portofolio Manager di ebuah perusahaan asuransi menyatakan bahwa sebenarnya pada kuartal kedua keadaan perekonomian Indonesia cukup membaik. Namun hal ini tergantung dari treatment pasca PPKM level 4. Dalam artian, setelah PPKM memang jangan kasih kendor dan harus ada perbaikan di sektor finansial.

Caroline menambahkan, kondisi perekonomian negara sedikit banyak tergantung dari perekonomian global. Penyebabnya karena kita masih agak tergantung dari pasar ekspor. Amerika mulai membuka perekonomiannya, dan kita bisa menjalin kembali hubungan ekspor yang bagus. Sementara itu, faktor lain untuk menaikkan sektor finansial adalah vaksinasi.

Vaksinasi sangat penting karena saat banyak yang sehat maka akan bekerja dengan lebih semangat. Kita tidak akan takut kena corona pasca divaksinasi, walau harus menaati protokol kesehatan, dan bisa beraktivitas kembali apsca PPKM level 4. Jika mobilitas sudah mulai dilonggarkan dan banyak yang divaksin maka potensi penularan virus covid-19 akan mengecil.

Ketika penularan corona sangat sedikit, bahkan tidak ada, maka akan berdampak positif pada sektor perekonomian. Penyebabnya karena semua bisa bekerja dengan lancar seperti biasanya. Bayangkan jika ada 1 saja pegawai yang kena corona, maka pabrik harus ditutup selama 14 hari untuk disterilkan.

Ketika ada satu pasien baru maka akan terjadi potensi penularan, baik pada keluarga maupun tetangganya. Akibatnya akan tidak produktif karena banyak yang terpakasa izin kerja selama 14 hari dan harus dirawat di RS atau isolasi mandiri. Hal ini akan memiliki efek negatif karena produksi jadi terhambat dan akhirnya perekonomian jadi tersendat.

Ini memang strategi pemerintah dalam memulihkan ekonomi, untuk meluruskan kurva dari grafik pasien covid alias meminimalisir kasus corona. Penyebabnya karena kita tidak bisa memaksakan diri untuk memperbaiki kondisi finansial negara tetapi mengabaikan sektor kesehatan. Manusia yang sehat adalah modal utama untuk menaikkan lagi perekonomian negara.

Oleh karena itu pemerintah memang mengutamakan sektor kesehatan dan memberlakukan PPKM. Nanti pasca program ini selesai mulai digenjot dengan strategi-strategi baru. Misalnya dengan mengekspor ke negara yang tidak lagi memberlakukan lockdown dan mencari investor baru untuk mendukung proyek pemulihan ekonomi nasional.

Dengan cara ini maka kita bisa survive walau masih di masa pandemi dan perekonomian pasca PPKM level 4 akan membaik secara perlahan. Kondisi finansial negara bisa terselamatkan tanpa harus berhutang lagi ke IMF atau negara lain dan kondisi kesehatan rakyat juga membaik.

Pemulihan ekonomi pasca PPKM level 4 terus digenjot oleh pemerintah agar kembali membaik. Jangan sampai program ini membuat inflasi tinggi. Sebenarnya kebijakan PPKM telah berhasil untuk menurunkan kasus corona dan ini adalah modal penting untuk menaikkan kembali kondisi finansial negara. Penyebabnya karena banyak yang sehat dan semangat untuk bekerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

UU Otsus Papua telah disahkan di DPR pada rapat paripurna Kamis (15/7/2021). Beleid itu mengubah 18 pasal yang terdiri dari tiga pasal usulan pemerintah, dan 15 pasal lainnya di luar usulan pemerintah.

Sebelumnya, RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Pembahasan RUU Otsus Papua juga telah mengundang sejumlah pihak untuk melakukan pembahasan. Salah satu diantaranya adalah Komnas HAM.

Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Amiruddin saat menghadiri rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua, pada Selasa (8/6/2021) mengatakan bahwa RUU Otsus Papua harus bertujuan untuk menghormati HAM.

Salahsatu yang diusulkannya sebagai masukan dalam pembahasan RUU Otsus Papua, adalah penegaakan HAM di Papua.

Menurut Amiruddin revisi terhadap UU Otsus Papua yang telah disahkan oleh DPR mengandung dua pesan.

Pertama, adalah pembaharuan komitmen antara pemerintah dan DPR sebagai penyusun undang-undang. Kedua, adalah harapan akan adanya perubahan menjadi lebih baik ke depan.

“Kedua hal itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang akan melaksanakannya,” kata Amiruddin, Jumat (16/7/2021).

Ia berpandangan, apabila pemerintah sebagai pelaksana UU komitmen dan konsisten dengan harapan-harapan yang menjadi semangat terciptanya undang-undang baru, maka perlidungan dan penegakkan HAM akan terwujud.

Amiruddin berharap UU Otsus Papua yang baru dapat mendorong perlindungan HAM serta penyelesaian pelanggaran HAM di Papua. Hal itu dapat terwujud, apabila pemerintah selaku pelaksana UU memiliki perhatian untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih itu.

“UU ini baru bisa mendorong untuk itu, jika pihak-pihak yang menjalankan UU ini memiliki perhatian pada penyelesaian pelanggaran HAM,” ujar dia.

Sementara itu, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengatakan pihaknya menjamin keamanan di Papua Barat menyusul disahkannya RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang.

Hal itu disampaikan I Nyoman Cantiasa saat press conference terkait Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, di Aston Niu Hotel Manokwari, Papua Barat (16/7/2021).
Acara tersebut dilaksanakan sehubungan dengan penutupan rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang V Tahun 2021 dengan salah satu agenda penetapan RUU Perubahan Kedua atas Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pangdam mengapresiasi sikap DPR dan Pemerintah yang memiliki keinginan untuk memperkuat pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

“Kodam XVIII/Kasuari mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk mengucap syukur dengan telah ditetapkannya Otsus Jilid 2, semoga seluruh masyarakat Papua Barat menjadi sejahtera, amin,” ujarnya.

Pangdam juga menegaskan, dengan disahkannya RUU perubahan kedua Otsus tersebut Kodam XVIII/Kasuari sebagai salah satu institusi TNI di Papua Barat akan mendukung secara penuh dan memberi jaminan keamanan di Papua Barat.

“Kami mendukung jalannya kebijakan Otsus tersebut di Papua Barat dan akan siap menjaga keamanan di seluruh wilayah Papua Barat,”tegasnya.

Program Otsus Papua dan Papua Barat melalui UU Nomor 21 Tahun 2021 sebelumnya dinilai berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui program tersebut diharapkan dapat menegakkan HAM dan supremasi hukum demokrasi dan mendorong pengakuan hak-hak dasar OAP.

Selain itu, penerapan Otsus juga dinilai sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua secara fisik maupun sumber daya manusia. Sebagai contoh, melalui Otsus sebanyak 1.246 mahasiswa Papua aktif dibiayai Otsus, bahkan 24 Pemuda Papua dapat belajar ke universitas di Amerika Serikat.

Dibidang pertahanan, Pangdam juga mengatakan program Otsus memberikan manfaat yang jelas melalui penerimaan 1.000 prajurit TNI AD bagi pemuda-pemudi OAP di Papua Barat. Program tersebut terlaksana atas kerja sama Mabes Angkatan Darat dan Pemda Papua Barat.

“Melalui Kodam XVIII/Kasuari program Otsus Papua Barat sangat bermanfaat dan dirasakan untuk masyarakat Papua, dimana generasi muda Papua sebanyak 1.000 orang langsung mendapatkan kuota untuk mengabdi di TNI-AD,” kata Pangdam.

Sejauh ini, berdasarkan temuan survei Badan Intelijen Negara (BIN) yang bekerja sama dengan sejumlah universitas, sebanyak 82% masyarakat Papua setuju adanya Otsus. Hal ini membuktikan bahwa Otsus juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perubahan kedua atas UU Otsus Papua. Dominggus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah dan DPR RI atas disahkannya RUU perubahan kedua UU Otsus sehingga momentum pembangunan di Provinsi Papua tetap berjalan berkelanjutan dan berkomitmen untuk terus ditingkatkan.

Gubernur juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat dan Papua untuk menyambut baik UU perubahan kedua atas UU Otsus ini dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang terus menyebarkan penolakan terhadap upaya-upaya baik yang dilakukan Pemerintah

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk melakukan perbaikan di segala bidang dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua utamanya Orang Asli Papua,” ujarnya. (**)

Oleh : Saby Kosay )*

Sejak tahun 2014 hingga saat ini, kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah berhanti untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua hingga keluarnya Inpres No. 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Berbagai kebijakan program pembanguinan di Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur.

Terbitnya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020, adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.

Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, perhatian dirinya terhadap Papua semakin besar, salah satunya adalah peran Jokowi yang terus memperbanyak pembangunan infrastruktur dasar bagi pemenuhan kebutuhan warga lokal orang asli Papua.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Kementarian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Provinsi Papua mencapai Rp 6,12 triliun.

Anggaran ini digunakan untuk bidang sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp 4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp 650 miliar dan perumahan sebesar Rp 330 miliar.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3.67 triliun, yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Kementerian PUPR juga memiliki empat program yang diharapkan mampu mendukung Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di wilayah paling timur Indonesia.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda.

Di antaranya telah dibangun berupa Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan di Papua Sepanjang 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km di Kota Jayapura.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR juga melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.

Selain itu, Kementerian PUPR juga bertekad untuk memberdayakan para pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara 1 hingga 2 miliar rupiah.

Pada sektor pengembangan SDM internal, Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli orang Papua sebagai Kepala Balai, Kepala Satker maupun PPK.

Program ketiga yakni pelaksanaan Padat Karya Tunai untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun anggaran 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 miliar menjadi Rp 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.

Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke).

Melalui Kementerian Perhubungan RI, pemerintah akan menggarap banyak sekali infrastruktur transportasi khususnya di sektor perhubungan udara dengan membangun dan mengembangkan 10 Bandara, yaitu masing-masing enam bandara di Provinsi Papua di antaranya Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah.

Pembangunan ini tentu saja merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap akses transportasi di Papua, apalagi selain sektor transportasi udara, pemerintah juga melakukan pembangunan terminal. Selama Jokowi menjabat, Papua telah manjadi salah satu daerah yang menjadi titik fokus pembangunan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Solo

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pekan Olahraga Nasional ke-XX akan diselenggarakan di Papua pada oktober 2021. Pemerintah berusaha mempersiapkannya dengan maksimal mulai dari pembersihan venue sampai kelengkapan alat olahraga, semua dicek demi kesuksesan acara akbar ini.

Papua sangat bangga kala ditunjuk jadi tuan rumah PON XX. Penyebabnya karena ini untuk pertama kalinya pesta olahraga level nasional diselenggarakan di Bumi Cendrawasih. Kehormatan ini sangat disyukuri karena orang-orang di Papua diangap mampu untuk menyelenggarakannya.

Rencananya PON dilaksanakan tahun 2020 tetapi karena pandemi, diundur jadi oktober 2021. Kemunduran ini tidak dipermasalahkan, malah jadi lebih banyak waktu untuk persiapan agar semuanya benar-benar sempurna. Penyebabnya karena di era streaming, penonton PON tak hanya dari Indonesia, tetapi juga netizen dari seluruh dunia. Sehingga kesuksesan PON adalah sebuah kebanggan bagi pemerintah Indonesia.

Persiapan untuk PON XX Papua yang pertama tentu adalah dengan mengecek venue yang akan digunakan. Mulai dari Stadion Utama Papua Bangkit, arena aquatic, sampai Sirkuit balap motor Freegeb Merauke. Ada pula arena khusus untuk softball dan baseball di kawasan Kampus Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura dan kawasan AURI (Lanud Silas Papare) Kabupaten Jayapura.

Arena-arena ini akan menjadi saksi bisu saat para atlet berlaga, sehingga pemerintah membuat dan merawatnya sebagus mungkin. Pembuatannya bukan sebuah pemborosan, karena bisa digunakan lagi hingga puluhan tahun ke depan. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan lebih sehat karena bisa berolahraga di arena aquatic maupun di sekitar Stadion Utama Papua Bangkit yang bertandar internasional.

Kemudian, persiapan yang juga penting adalah listrik. Pemerintah mengutus PLN untuk mengerjakan kelistrikan untuk mendukung PON XX dan sudah mencapai 95%, targetnya selesai agustus 2021. Sebanyak 564 personel disiapkan untuk menjaga pasokan listrik. PON adalah acara super penting, sehingga jangan sampai terjadi korslet atau listrik mati, yang bisa mengganggu konsentrasi para atlet saat bertanding.

Pemerintah juga mengutus Kementrian Perhubungan untuk mempersiapkan transportasi. Sebanyak 428 shuttle bus disiakan untuk alat transportasi pra atlet dari/ke arena pertandingan. Ada 4 klaster penyelenggara pertandingan sehingga rutenya pun dibagi 4, yakni di Kabupaten Jayapua, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Merauke.

Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan bahwa transportasi air juga disiapkan untuk mendukung mobilitas para atlet, berupa kapal kecil dan bus air. Dermaga Ponton Danau Sentani juga telah diperbaiki agar kapal-kapal itu bisa tertambat dengan selamat.

Selain transportasi, penginapan para atlet juga dipersiapkan dengan matang. Mereka rencananya akan beristirahat di Wisma Atlet yang baru selesai dibangun. Fasilitas di dalamnya cukup lengkap dan menjadi penginapan yang representatif untuk para atlet dan officialnya. Gedung itu sekaligus jadi kantor KONI Papua.
PON XX diselenggarakan di tengah pandemi, sehingga pelaksanaanya harus sesuai dengan protokol kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua selaku panitia besar PON bidang kesehatan membuat desain protokol saat PON XX berlangsung. Salah satunya, seluruh atlet dan pihak lain (termasuk panitia) harus divaksinasi covid dan dites rapid sebelum bertanding.

Desain protokol ini sangat penting agar tidak terjadi klaster corona baru. Sehingga seluruh atlet, official, dan panitia sendiri dipastikan aman dari bahaya virus covid-19. Sedangkan untuk penonton PON XX, panitia belum memutuskan.
Jika memang rawan maka kemungkinan terburuknya adalah digelar tanpa penonton, tetapi mereka terus berdoa agar pandemi lekas selesai, agar pertandingan digelar dengan penonton yang langsung datang ke stadion.

PON XX adalah acara maha penting karena kesuksesan PON adalah kesuksesan pemerintah Indonesia juga. Persiapan-persiapan terus dilakukan agar acara ini berlangsung dengan lancar, mulai dari transportasi, penginapan, hingga vaksinasi para atlet, official, dan panitia. Semarak PON XX dinanti masyarakat karena acara olahraga bisa menyatukan bangsa.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Zulkarnain )*

Pemberian obat Covid untuk warga yang kurang mampu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Selain meringankan beban rakyat, paket obat Covid-19 gratis diharapkan mampu mempercepat kesembuhan rakyat yang terpapar virus Corona.

Pandemi menghantam semua sisi, terutama ekonomi. Rakyat yang sudah pusing memikirkan biaya sehari-hari, jika terkena Corona akan lemas seketika. Penyebabnya karena hanya yang memiliki kartu BPJS yang biaya RS-nya ditanggung oleh pemerintah. Sementara ada yang tidak mampu membayar iurannya, dan ketika harus isiolasi mandiri karena obatnya dirasa mahal untuk beberapa kalangan.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah memberikan paket obat Corona kepada mereka yang tidak mampu, dan gratis 100%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Kemenkes yang bekerja sama dengan 11 platform telemedicine, akan memberikan konsultasi gratis, plus obat-obatan serta vitamin yang gratis juga. Paket ini khusus untuk pasien Corona yang sedang isolasi mandiri.

Cara mendapatkan konsultasi dan obat juga mudah, tinggal meng-install aplikasi telemedicine lalu membuat akun baru. Ada 11 aplikasi yang bisa dipilih. Lantas, konsultasi akan dilakukan via online dan dilakukan dengan dokter yang valid dan berpengalaman.

Sementara untuk mendapatkan obat gratis, syaratnya harus pasien yang terdaftar di Kemenkes. Mereka akan mendapat paket berupa obat dan multivitamin, dan dilayani oleh apotek juga via online. Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah apotek sehingga memudahkan masyarakat.

Diharap, konsultasi online akan memudahkan baik pasien maupun dokter, karena menghindarkan kontak antara penderita dengan nakes. Selain itu, konsultasi online juga menghemat waktu untuk mengantri, tidak seperti di klinik. Obat yang diurus secara online juga memudahkan, karena pasien yang isolasi mandiri juga tak mungkin keluar rumah untuk membelinya.

Masyarakat sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan paket obat dan vitamin bagi penderita Corona secara gratis. Pertama, tempat tidur di RS sering penuh dan pasien yang menunjukkan gejala ringan hanya disuruh untuk isolasi mandiri. Namun kelemahannya yang isolasi tentu susah jika tidak ada yang memberikan obat, sehingga paket obat akan memudahkan mereka.

Pemberian paket obat yang gratis tentu sangat meringankan para pasien, apalagi banyak yang kondisi ekonominya oleng saat pandemi ini. Sehingga diharap mereka tak lagi kesusahan saat harus menebus obat di apotek. Pemerintah sangat perhatian kepada rakyatnya dan ingin agar semua pasien sembuh, lalu pandemi akan berakhir secara berangsur-angsur.

Apalagi paket obat juga diantar ke tempat pasien yang sedang isolasi mandiri, sehingga mereka tak bingung bagaimana cara mendapatkannya. Untuk pergi ke apotek tentu tak mungkin karena khawatir akan menularkan Corona pada banyak orang. Sehingga dapat menggunakan kurir yang mengantar paket ke pagar rumah.

Pemberian obat Corona secara gratis diharap bisa menaikkan angka kesembuhan pasien. Karena tak semua yang isolasi mandiri mendapatkan perhatian dari keluarganya berupa makanan dan obat-obatan. Ketika ada yang sengsara sendirian dan keluarganya jauh di sebrang, akan sangat berterima kasih karena dikirimi obat dan vitamin dari apotek yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemerintah ingin agar pandemi cepat berlalu. Oleh karena itu, masyarakat yang sedang isolasi mandiri diberi obat dan multivitamin gratis. Sehingga diharapkan mereka lekas sembuh dan tidak bingung karena harga obatnya cukup menguras kantong. Juga, tak semua orang sanggup membayar BPJS-yang menanggung biaya pasien Corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Banten

Oleh: Ahmad Ridho )*

Pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar vaksinasi bagi pelajar SMA/SMP dan door to door serentak di 14 Provinsi di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2021. Kegiatan tersebut merupakan ikhtiar Pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Vaksinasi Covid-19 untuk remaja usia 12-18 tahun telah dimulai yang menyasar pelajar SMP dan SMA di 32 lokasi yang tersebar di 15 kabupaten/kota dan 14 provinsi di Tanah Air. Proses vaksinasi tersebut juga disaksikan langsung secara virtual oleh Presiden RI Joko Widodo.

Selain vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar, Presiden Jokowi juga menyaksikan secara virtual vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah (door to door) bagi masyarakat umum.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyapa para pelajar dan memberitahukan bahwa hari ini akan diselenggarakan vaksinasi sebanyak 49 ribu anak, 15 ribu pelajar SMP, 15 ribu pelajar SMA dan vaksinasi secara door to door sebanyak 19 ribu.

Jokowi menyaksikan vaksinasi melalui telekonferensi video yang tersambung dengan beberapa lokasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 14 Provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.

Presiden menjelaskan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia dapat mencapai kekebalan komunitas guna mengatasi Pandemi Covid-19. Dirinya berujar bahwa pemerintah ingin mendorong agar vaksinasi ini semuanya bisa dipercepat, sehingga bisa tercapai kekebalan komunal dan kita bisa terhindar dari Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyapa para pelajar yang menjadi peserta vaksinasi dan juga masyarakat umum yang menerima vaksin dari rumah ke rumah. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menanyakan kepada para pelajar mengenai situasi pembelajaran daring. Ia juga mengingatkan agar para pelajar dapat tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah mendapatkan vaksin Covid-19.

Kepada salah satu pelajar SMP Negeri 103 Cijantung DKI Jakarta Vania, Presiden memberikan himbauannya agar tetap hati-hati, jaga jarak, pakai masker dan jangan berkerumun. Selamat belajar dan terus belajar. Kepala negara juga menyapa para pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, SMA Negeri 1 Sentani, Papua, para tenaga pengajar dan masyarakat umum peserta vaksinasi dari rumah ke rumah.

Dalam sambutannya, Jokowi mengaku telah mendengar aspirasi para pelajar yang sudah ingin bertemu dengan teman-temannya, ingin belajar kelompok, ingin bertemu guru. Semua punya keinginan seperti itu, tetapi kita harus berhati-hati karena penyebaran Covid-19 masih terjadi.

Kepala BIN Budi Gunawan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang sangat peduli dan memberikan perhatian sangat luar biasa dalam penanganan wabah Covid-19. Budi menjelaskan, bahwa vaksinasi door to door tersebut mengadopsi metode yang dilakukan di negara lain. Diharapkan vaksinasi ini dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Metode vaksinasi door to door yang digunakan terbukti mampu meningkatkan partisipasi jangkauan keluarga yang belum mempunyai akses dan yang takut keluar rumah untuk menghindari penularan Covid-19.

Sementara itu, Deputi I BIN Mayjen TNI Agus Yusni melaporkan langsung kegiatan vaksinasi di Cijantung. Dia menjelaskan, vaksinasi door to door ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin vaksinasi tetapi terhambat jarak.

Agus juga mengatakan bahwa pihaknya juga memberikan sembako secara langsung kepada warga. Selain itu, warga yang mempunyai komorbid juga didata. Agus juga mendata masyarakat yang dimungkinkan memiliki penyakit bawaan atau komorbid, di mana masyarakat yang terhalang mengikuti vaksinasi sebagian besar merupakan masyarakat yang memiliki penyakit seperti hipertensi dan diabetes.

Pelaksanaan vaksin door to door tentu akan mengurangi potensi kerumunan masyarakat. Salah satu warga yang mendapatkan vaksinasi door to door Novita, mengaku senang bisa mengikuti vaksinasi tanpa perlu mengantri. Jika hal ini dilakukan, maka herd immunity di Indonesia akan semakin cepat, tentu saja ikhiar vaksinasi ini harus dibarengi dengan penerapan kepatuhan terhadp protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah terobosan ini tentu patut diapresiasi, dimana pemerintah melalui BIN turun langsung untuk memberikan vaksin terhadap masyarakat dan pelajar secara door to door. Sehingga masyarakat tidak perlu mengantri untuk mendapatkan vaksin. Selain itu, pemerintah juga turut mendata siapa saja yang tidak bisa diberikan vaksin karena adanya komorbid.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan

Oleh : Taufiq Kausar )*

Dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) lainnya sangat beresiko tinggi tertular Corona dari pasien. Masyarakat mengapresiasi rencana Pemerintah akan menambahkan vaksinasi bagi para Naker agar mereka memiliki kekebalan yang lebih tinggi terhadap Corona.

Keganasan Corona makin terasa ketika jumlah pasien Covid melonjak jadi lebih dari 34.000 kasus per harinya. Rumah Sakit penuh lagi dan para pasien yang akan dirawat di wisma atlet, yang jadi RS sementara di Jakarta, juga rebutan ranjang. Penyebab dari banyaknya pasien ini karena Corona varian delta yang menyerang 2 kali lebih ganas dan lebih cepat menular.

Pihak yang paling rawan tertular Corona adalah dokter, perawat, dan Nakes lainnya. Meski sudah disuntik vaksin tetapi mereka juga beresiko kena Corona walau gejalanya ringan. Penyebabnya karena jam kerja yang melebihi 1 shift (8 jam) sehingga mereka kelelahan, kurang tidur, dan akhirnya imunitas tubuhnya menurun.

Padahal Nakes adalah ujung tombak untuk memerangi pandemi, sehingga kesehatan mereka harus benar-benar dijaga. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan 1 dosis vaksin Corona lagi untuk para tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa para Nakes mendapat prioritas untuk dilindungi dari virus Covid-19, karena ada varian baru (delta) yang lebih ganas. Sedangkan injeksi ketiga ini akan menggunakan vaksin buatan Moderna. Penggunaan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan ITAGI dan BPOM.

Menteri Budi menambahkan, semoga setelah ada suntikan ketiga, para Nakes akan mendapatkan kekebalan tubuh yang lebih baik. Mereka harus mendapat perlindungan maksimal agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan vaksin Moderna rencananya akan datang tanggal 11 juli 2021 sehingga vaksinasi bagi Nakes diselenggarakan minggu depan.

Pemberian vaksin lagi untuk para Nakes sangat tepat, karena mereka butuh booster untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Pasalnya, mereka sangat beresiko tinggi untuk tertular Corona dari pasien, karena RS selalu penuh. Walau sudah pakai APD tetapi ketika daya tahan tubuhnya lemah, setelah menolong banyak pasien, tetap bisa kena resiko tertular virus Covid-19.

Para Nakes mendapatkan prioritas karena jika mereka sakit dan tidak bisa masuk kerja, bagaimana nasib para pasien? Oleh karena itu, dokter, perawat, dan Nakes lainnya disuntik vaksin lagi, agar tubuhnya lebih kuat dari serangan virus Covid-19.

Pemberian vaksin sampai 3 kali bukanlah pilih kasih, melainkan cara untuk melindungi mereka yang kerjanya beresiko sangat tinggi dan sekaligus untuk sebuah penghormatan pada kinerja mereka, yang rela mempertaruhkan nyawa saat menolong pasien Corona.

Vaksin Moderna dipilih oleh pemerintah karena memiliki efikasi sebesar 94,1%. Tingkat efikasi yang tinggi ini membuat kekebalan tubuh juga meningkat. Apalagi vaksin Moderna terbuat dari molekul RNA, bukan virus yang dilemahkan. Sehingga efektivitasnya lebih tinggi daripada vaksin konvensional.

Warga sipil jangan iri lalu ikut-ikutan mencari vaksin, padahal sudah 2 kali mendapatkan suntikan. Sebenarnya 2 kali injeksi sudah cukup untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari Corona, tetapi suntikan ketiga untuk meproteksi para Nakes yang kerjanya beresiko sangat tinggi, karena tiap hari berkontak dengan pasien Covid. Masyarakat jangan mencari vaksin sendiri, misalnya ke luar negeri seperti Singapura, karena keadaan masih rawan untuk bepergian.

Pemberian vaksin Corona untuk ketiga kalinya pada pada Nakes sangat diapresiasi, karena merupakan bentuk untuk memproteksi sekaligus menghormati mereka yang rela mempertaruhkan nyawa, saat berjibaku dengan virus Covid di Rumah Sakit. Vaksin Moderna amat bagus karena efikasinya tinggi. Para Nakes akan lebih sehat dan tidak mudah kena Corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Adisti Tri Karina )*

Pemerintah menjamin vaksin yang ada di Indonesia aman dan berkhasiat. Masyarakat diminta untuk tidak ragu mengikuti program vaksinasi guna mempercepat terwujudnya kekebalan kolektif dan memutus rantai penularan Covid-19.

Vaksinasi merupakan sala satu ikhtiar pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu dan berkhasiat. Sehingga, masyarakat tidak perlu ragu dengan vaksin yang saat ini telah tersedia.

Dalam keterangan persnya, dr Reisa menuturkan bahwa Pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang aman, bermutu dan berkhasiat. Maka kita tak perlu ragu lagi dengan vaksin yang ada. Karena vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia.

Reisa mengungkapkan, saat ini Indonesia telah menerima lebih dari 90 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi dan bahan baku dari Sinovac, Sinopharm dan Astrazeneca.

Ketiga vaksin tersebut sudah mendapatkan izin pemakaian dari badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO).

Reisa menjelaskan, studi terkini menunjukkan bahwa Sinovac dan Astrazeneca efektif dalam mengurangi angka kegawatdaruratan Covid-19, mengurangi risiko untuk dirawat di ruang ICU dan mengurangi fatalitas.

Dia pun mengingatkan bahwa vaksin Covid-19 melindungi individu dari kemungkinan komplikasi apabila sampai terpapar Covid-19.

Meski demikian, vaksin tersebut tidak membuat individu bebas dari virus corona penyebab Covid-19. Terlebih jika virus tersebut berpindah kepada individu lain yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah, Ustaz Abu Choir menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah. NU Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi vaksinasi ke 4600 pesantren, sembari melakukan pendataan tokoh pesantren untuk dapat terlibat dalam vaksinasi termasuk kepada para santri.

Ust Choir juga mengingatkan kepada masyarakat untuk percaya pada informasi yang benar, jangan percaya dengan informasi hoaks. Apalagi vaksin sudah secara ilmiah terbukti Aman dan halal, maka jangan menolak vaksin agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

Selain itu, Ketua Majelis Wali Agama Hindu Indonesia Provinsi Jawa Tengah Anak Agung Ketut Darmaja mengatakan bahwa pihaknya juga sangat mendukung program mulia pemerintah tentang vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga sudah mensosialisasikan program vaksinasi ini ke seluruh Kabupaten Kota. Provinsi Jawa Tengah, Umat Hindu tidak ada yang menolak.

Selain sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency use authorization (EUA) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 halal untuk digunakan. Status halal ini juga berlaku untuk vaksin Sinovac.

Proses untuk menetapkan status kehalalan vaksin juga membutuhkan waktu yang panjang. Dimana sejak Oktober 2020, tim MUI yang terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MU beserta tim lainnya mengunjungi pabrik di China dan melakukan investigasi.

Setelah mengkaji lebih dalam, MUI memastikan bahwa bahan baku dan cara pembuatan vaksin Covid-19 dari produsen tersebut menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal. Sehingga masyarakat tidak perlu meragukan keamanan vaksin Covid-19.

Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro menegaskan tidak ada laporan tentang adanya orang yang dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia akibat mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Sri mengatakan, efek samping dari vaksin Covid-19 bersifat ringan, seperti nyeri, demam, bengkak, sakit kepala dan bisa sembuh dengan obat maupun tanpa obat.

Dalam sebuah diskusi virtual, Sri menuturkan bahwa efek samping Sinovac dan AstraZeneca cukup ringan. Tidak ada yang masuk rumah sakit, atau sampai meninggal karena vaksin. Ini yang perlu diperhatikan.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, memberikan tanggapan terkait update terkini vaksin Covid-19 buatan perusahaan China, yaitu Sinovac.

Melalui akun instagramna, Erick bersyukur lantaran komisi fatwa MUI telah merilis fatwa halal vaksin tersebut.

Tidak hanya itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jug telah menyetujui penggunaan dalam kondisi darurat untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Keamanan, kehalalan dan khasiat dari vaksin Covid-19 tentu saja harus membuat masyarakat menghilangkan keraguan akan program vaksinasi. Sehingga pandemi diharapkan akan segera berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Program vaksinasi nasional akan makin dipercepat oleh pemerintah. Penyebabnya karena kasus Corona makin naik di beberapa daerah, sehingga mengkhawatirkan. Jika makin banyak penduduk Indonesia yang divaksin, maka akan menurunkan potensi penularan Corona. Kita akan bebas dari masa pandemi secepatnya.

Pandemi yang sudah dijalani selama setahun ini membuat kita nyaris gila karena kehidupan baga dijungkir-balikkan. Perekonomian menurun sementara jumlah pasien Corona naik. Untuk mencegah agar tidak ada lagi yang kena Corona, maka pemerintah selalu mensosialisasikan protokol kesehatan dan kewajiban untuk disuntik vaksin.

Program vaksinasi nasional sudah dimulai sejak awal tahun 2021. Masyarakat masih mengantri agar mendapatkan suntikan vaksin, dengan mengisi formulir dan datang ke Puskesmas atau RS Swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. Mereka rela disuntik karena ingin bebas dari ancaman Corona.

Program vaksinasi nasional ditargetkan akan selesai dalam 12-18 bulan, karena jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa. Namun pemerintah ingin agar vaksinasi selesai secepatnya, agar bisa bebas dari cengkraman pandemi. Vaksinasi adalah salah satu ikhtiar agar seluruh WNI bebas Corona dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Selain itu, naiknya jumlah kasus Corona di beberapa daerah seperti di Madura, Kudus, dan Garut, menjadi alasan untuk menggenjot program vaksinasi nasional. Untuk mempercepat vaksinasi, maka strateginya adalah: pertama, dengan memperbanyak lokasi vaksinasi. Jika dulu hanya bisa di Puskesmas, tetapi sekarang bisa di tempat lain seperti RS Swasta.

Masyarakat umum bisa mendaftar vaksinasi di RS swasta via telepon atau Google form lalu mendaftar dan mendapatkan nomor antrian. Cara ini dinilai efektif karena bisa mencegah kerumunan dan nakes bisa mempersiapkan jumlah vaksin yang cukup. Sudah banyak poster online yang tersebar di media sosial atau grup WA dan masyarakat bisa mendaftar ke salah satu nomornya.

Strategi kedua adalah dengan membangun Sentra Vaksinasi Covid. Sentra yang merupakan kolaborasi antara Kementrian Kesehatan, Kementrian BUMN, Satgas Covid-19, dan beberapa pihak lain, bukan sekadar tempat untuk mendapatkn suntikan vaksin. Namun sentra ini menjadi pusat untuk mendata berapa penduduk yang sudah divaksin.

Di Sentra Vaksinasi juga ada data berapa orang yang mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi, dan datanya dalam bentuk digital. Sehingga bisa dilihat berapa persen jumlah penduduk yang sudah mendapatkan suntikan vaksin sebanyak 2 kali dan yang mana dalammasa pendaftaran, hanya dengan beberapa kali klik. Data digital juga meminimalisir kesalahan prosedur.

Sementara itu, strategi ketiga untuk menggenjot vaksinasi adalah dengan program vaksinasi mandiri. Targetnya, 70% penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi mandiri karena kebanyakan mereka berstatus karyawan. Pada vaksinasi mandiri, tetap gratis seperti vaksinasi biasa karena perusahaan yang akan membayarkan biayanya.

Program vaksinasi mandiri tetap aman karena kendali masih di bawah Kementrian Kesehatan. Sehingga masyarakat akan lega karena mendapatkan vaksin yang valid dan sudah teruji oleh BPOM, serta berstatus halal. Program ini ditujukan agar memperpendek masa antrian vaksinasi, sehingga target pemerintah bisa tercapai lebih cepat.

Seluruh upaya pemerintah untuk mempercepat selesainya vaksinasi nasional perlu kita dukung, karena sebagai warga negara yang baik tentu men-support segala program pemerintah. Jika ada yang ngotot tidak mau divaksin maka tunjukkan saja akibat kena Corona dan beritahu bahwa ia akan kena denda jutaan rupiah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi trik psikologis agar ia mau divaksin.

Pemerintah menggenjot program vaksinasi nasional agar segera selesai, dengan membuat sentra vaksinasi covid-19, memperbanyak tempat vaksinasi, dan vaksinasi mandiri. Masyarakat diminta untuk mendukungnya, agar target vaksinasi lekas selesai. Tujuannya agar semua orang sudah divaksin, sehat, dan bebas dari ancaman Corona.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Pemerintah berencana untuk mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Wacana tersebut tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Di dalam draf revisi tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun buka suara terkait hal tersebut. Melalui akun Twitter-nya, @prastow, ia tak membantah mengenai kemungkinan pemungutan PPN sembako. Namun demikian, ia menegaskan, pemerintah tidak akan membabi buta dalam memungut pajak. Meski di sisi lain, pemerintah pun membutuhkan uang akibat pandemi yang turut memberikan dampak pada pendapatan negara.

“Kembali ke awal, nggak ada yg tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati2an justru dibunuh sendiri. Mustahil!,” jelas dia dalam kicauannya, Rabu (9/6/2021).

Yustinus mengatakan, meski revisi RUU KUP mulai dirancang tahun ini, bukan berarti pemungutan pajak sembako akan dilakukan di tahun yang sama. Di masa pandemi, pajak diarahkan sebagai stimulus. Artinya, penerimaan negara tertekan, di sisi lain belanja negara meningkat tajam. Untuk itu, secara bersamaan pemerintah pun mendesain kebijakan yang bisa menjamin keberlanjutan di masa yang datang.

Penerapan pungutan atas PPN Sembako untuk beberapa barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan pun menunggu ekonomi pulih secara bertahap. “Di sisi lain pemerintah memperkuat perlindungan sosial. Semakin banyak keluarga mendapatkan bansos dan subsidi diarahkan ke orang. Maka jadi relevan: bandingkan potensi bertambahnya pengeluaran dengan PPN (misal 1 persen atau 5 persen), dengan bansos/subsidi yang diterima rumah tangga,” jelas Yustinus.

Di dalam Revisi UU KUHP tersebut dijelaskan, beberapa barang dan jasa yang dihapus dari pengecualian PPN yakni beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batu bara. Kemudian, pemerintah juga menambah obyek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

Kemudian jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Yustinus menjelaskan, salah satu pertimbangan penting atas perluasan basis PPN serta kenaikan PPN yakni kinerja perpajakan RI yang cenderung masih rendah. Ia mengatakan, kinerja perpajakan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Thailand dan Singapura di lingkup ASEAN. Bahkan di lingkup global, Indonesia masih lebih rendah ketimbang Afrika Selatan dan Argentina. “Tentu saja ini tantangan: peluang dan ruang masih besar, maka perlu dipikirkan ulang mulai sekarang. Ini pertimbangan pentingnya,” ujar Yustinus.

Beberapa negara juga diketahui melakukan penataan ulang sistem PPN baik melalui perluasan basis pajak serta penyesuaian tarif. Yustinus mencatat, ada 15 negara yang menyesuakan tarif PPN untuk membiayai penanganan pandemi. Rata-rata tarif PPN di 127 negara adalah 15,4 persen. Sementara, tarif PPN di Indonesia cenderung lebih rendah, yakni 10 persen. “Mohon terus dikritik, diberi masukan, dan dikawal. Ini masih terus dikaji, dipertajam, dan disempurnakan. Pada waktunya akan dibahas dg DPR. Jika disetujui, pelaksanaannya memperhatikan momen pemulihan ekonomi. Kita bersiap utk masa depan yg lebih baik,” kata Yustinus. (*)