Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19 baik berupa insentif kepada pengusaha maupun Bansos kepada masyarakat. Keberadaan PEN tersebut perlu mendapat apresiasi luas karena terbukti mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia berhasil pulih dan tumbuh 3.69% di tengah gelombang kedua akibat varian Delta. Akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2022 utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong kepercayaan diri masyarakat serta pulihnya aktivitas perekonomian.

Indikator sektor riil menunjukkan prospek yang baik di awal tahun 2022, di mana indeks keyakinan konsumen di level optimis 113,10 pada Februari 2022. Sementara itu pertumbuhan impor bahan baku tercatat sebesar 29,98% (yoy) dan barang modal sebesar 20,98% (yoy) di Februari 2022, serta berlanjutnya Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur di level ekspansif 51,2 per Februari 2022.

Selain vaksinasi dan disiplin pengendalian pandemi, akselerasi pemulihan ekonomi 2022 juga akan ditentukan oleh respon kebijakan ekonomi yang tepat melalui kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, terukur dan efektif, implementasi UU Cipta Kerja dan UU perpajakan, upaya menjaga stabilitas harga-harga, utamanya pangan dan energi, dan penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi digital serta berinovasi untuk masa depan.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang saat ini dialokasikan Rp. 455,62 T, diarahkan untuk mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Selain itu, PEN 2022 dirancang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu kluster kesehatan, kluster perlindungan sosial dan kluster penguatan pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, guna mengakselerasi pemulihan sejak awal tahun 2022, pemerintah menjalankan kebijakan front loading melalui program-program PEN di antaranya melalui perpanjangan subsidi bunga KUR 3%, perpanjangan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ditanggung Pemerintahh (PPnBM DTP) untuk jenis otomotif tertentu, perpanjangan insentif PPN DTP Perumahan, Perluasan Bantuan Tunai PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penyaluran berbagai perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Pada tahun 2022 ini, Indonesia juga dipercaya untuk memegang Presidensi G20, sebuah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa. Ada 3 hal yang menjadi fokus utama Indonesia yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital dan transisi menuju energi berkelanjutan.

Terdapat 483 kegiatan selama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang tersebar di 25 kota lokasi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan berbagai kegiatan Presidensi G20 tersebut diperkirakan dapat meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.

Dengan semangat untuk “Pulih Bersama”, Presidensi G20 Indonesia 2022 diharapkan berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global. Hal ini diperlukan untuk memanfaatkan momentum Presidensi G20 dan mendorong peran Perguruan Tinggi, terutama akademisi dan mahasiswa untuk kerja sama yang berkelanjutan, inklusif dan berwawasan lingkungan melalui kelompok kerja di dalam G20 yaitu Youth20 dan Think20.

Sementara itu, dari lima klaster PEN, pos perlindungan usaha menjadi yang paling tinggi dalam memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni 0,25 persen. Klaster kesehatan menjadi yang tertinggi kedua dalam memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yaituu sebesar 0,17 persen. Sedangkan kepada konsumsi rumah tangga klaster tersebut memberi tambahan pertumbuhan 0,21 persen.

Pemerintah juga mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah di Indonesia sepanjang 2022. Salah satunya melalui program perlindungan sosial yang masuk dalam program PEN. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial terealisasi Rp 171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp 186,64 triliun, yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 Kabupaten atau Kota Prioritas.

Sementara program perlindungan masyarakat pada tahun 2022 memiliki pagu Rp 154,8 triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan sembako, kartu prakerja, BLT Desa, Jminan Kehilangan Perkejaan, serta antisipasi perluasan perlindingan sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang bisa diupayakan oleh pemerintah, dengan menerapkan PEN, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan memiliki kemampuan untuk tetap bertahan di tengah pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dareen Aharon )*

Forum Internasional KTT G20 terus berkomitmen untuk mewujudkan pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Salah satu hal penting yang dilakukan adalah dengan mendorong inklusi keuangan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Setelah dua tahun terakhir Indonesia terus bergulat dengan pandemi Covid-19, kini peningkatan di berbagai sektor mulai terlihat berkembang. Bahkan dikatakan oleh berbagai pihak bahwa penanganan pandemi di Indonesia sendiri menjadi yang terbaik jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain.

Untuk saat ini, yang menjadi salah satu fokus utama Pemerintah adalah terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satu peluang tersebut tercermin dari presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Forum KTT G20 secara khusus akan memperbincangkan perihal ekonomi antar negara peserta tersebut seperti membuat inklusi keuangan digital dan mendorong pemberdayaan UMKM. Tentunya hal tersebut sangatlah berguna karena tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini sedang terjadi ketidakpastian global yang diakibatkan oleh pandemi apalagi diperparah dengan adanya kondisi geopolitik yang ternyata terus memanas akibat konflik Rusia-Ukraina.

Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyatakan bahwa memang sejatinya setiap negara sangatlah perlu untuk memiliki kerangka inklusi keuangan tersebut. Kerangka inklusif nyatanya sangat berguna dalam mendorong digitalisasi dan akan berdampak pula pada peningkatan maupun ekonomi berkelanjutan yang akan menarik minat generasi muda. Maka dari itu sangat penting dilakukan penguatan pedoman pembiayaan UMKM.

Ketersediaan akses pada berbagai pihak lembaga, produk hingga layanan keuangan yang memang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri sangat diperlukan. Maka dari itu pihak Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) menyatakan setidaknya terdapat 4 poin supaya inklusi ekonomi segera tercapai di masyarakat.

Hal pertama adalah mampu dengan sangat baik untuk terus memanfaatkan kemajuan jaman di era yang serba digital. Apabila akses dan pengetahuan mengenai dunia digital semakin merata di masyarakat. Maka tentunya akan juga mengurangi kesenjangan akibat tantangan global. Kemudian poin kedua yang tak kalah pentingnya adalah seperti pendapat dari Erwin Haryono, yakni harus ada penguatan pedoman pembiayaan UMKM.

Poin ketiga untuk bisa segera mencapai akselersi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah dengan terus didukung peningkatan peran serta potensi dari para pemuda dan juga perempuan supaya tidak ada diskriminasi atau juga kesenjangan. Poin keempat adalah dorongan memanfaatkan digitalisasi hendaknya dilakukan secara merata, tidak hanya sekedar pada antar anggota G20 saja melainkan juga ke negara-negara di luar anggota G20.

Peranan UMKM dan para perempuan memang merupakan hal yang sangat penting untuk terus diperhatikan dan didorong. Hal tersebut juga sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan pidatonya dalam side event KTT G20 beberapa waktu lalu. Data menunjukkan bahwa Indonesia sendiri saja memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang kontribusinya sangat berdampak bagi perekonomian Nasional, yakni mencapai angka 61 persen.

Berbagai langkah nyata tengah terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan inklusi keuangan bagi para UMKM dan juga perempuan tersebut. Penguatan akses pendanaan bagi UMKM bahkan telah dialokasikan sebanyak 17,8 miliar USD sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian sebanyak 1,1 miliar USD telah digelontorkan untuk Program Produktif Usaha Mikro.

Tercapainya akselerasi peningkatan ekonomi setelah pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan bagi seluruh negara termasuk Indonesia sendiri selaku Presidensi G20. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan segenap pihak agar berbagai program pemulihan ekonomi nasional dapat segera tercapai, termasuk dengan ikut menyukseskan forum KTT G20.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Kadir )*

Pemerintah melaksanakan berbagai cara dalam pengendalian Covid-19, mulai dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel, karantina, hingga pemerataan vaksin. Masyarakat pun mendukung berbagai upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah demi pemulihan ekonomi nasional.

Mewabahnya pandemi Covid-19 memang meluluhlantakkan beragam sektor. Baik dari kesehatan sendiri, hingga sektor ekonomi. Setidaknya, mulai dari masyarakat kalangan atas hingga lapisan bawah ikut tergempur dampaknya. Bahkan, kondisi ekonomi sempat terpuruk hingga mati suri.

Kurang lebih dua tahun, Indonesia bergelut dengan varian virus bernama Covid-19. Angka ekspansi Corona yang sebelumnya hanya beberapa kasus saja, ternyata begitu cepat merebak. Banyak orang-orang yang terpapar hingga fasilitas kesehatan penuh dan kekurangan tenaga medis.

Belum lagi lonjakan angka yang terus naik di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, respon pemerintah dianggap cukup baik. Penutupan-penutupan pintu masuk seperti bandara, hingga moda transportasi lainnya segera dilakukan. Adanya pemberlakuan karantina sesaat setelah seseorang dinyatakan positif juga terus jadi prioritas.

Penambahan armada kesehatan, dosis obat hingga penyediaan ruang perawatan tambahan juga diupayakan. Dampaknya meluas hingga ke sistem ekonomi. Sektor pariwisata mandek hingga pendapatan negara berkurang. UMKM hingga perusahaan besar banyak yang bangkrut dan gulung tikar.

Akhirnya pemerintah berinisiatif memberikan stimulus dana. Adanya stimulus ini dinilai mampu mengganjal kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia. Hingga upaya yang kini makin diprioritaskan ialah pemberian vaksin demi terbentuknya herd immunity.

Bersyukur, upaya vaksin ini menunjukkan hasil yang signifikan. Adanya penurunan angka penyebaran Covid-19 membuat masyarakat mulai menata kembali hidup. Terlebih pemberlakuan PPKM berlevel ikut menyumbang keberhasilan yang nyata. Kabar baiknya ialah, Covid-19 yang terkendali diprediksi membuat ekonomi Indonesia bakal tembus di angka 5 persen tahun 2022.

Menurut Lembaga Riset ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 bakal meningkat dengan capaian antara 4 hingga 5 persen. Proyeksi ini diklaim memang lebih rendah ketimbang proyeksi pemerintah. Namun, masih lebih baik dari pada penasaran proyeksi sebesar 3,6 sampai 4 persen tahun 2021.

Mohammad Faisal yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif CORE, mengaminkan hal tersebut. Dirinya menilai jika tahun 2022 pertumbuhan ekonomi yang membaik dipengaruhi oleh beberapa hal. Utamanya ialah upaya pengendalian Covid-19 yang bagus. Kendati adanya varian baru yang dianggap masih mengkhawatirkan.

Ia juga memaparkan jika pengendalian yang baik ini mampu membuat mobilitas dalam kondisi recovery atau pulih. Mobilitas yang pulih tentunya membuat industri hingga kegiatan ekonomi mampu bertahan. Khususnya jika RI tidak mengulang peristiwa darurat terkait Covid-19, ketika varian Delta mereka sekitar pertengahan tahun 2021.

Faktor lain yang turut mempengaruhi pelemahan ekonomi tahun 2022 mendatang ialah Isu BBM. Dimana pemerintah berencana menghapus bahan bakar jenis pertalite juga premium. Kemungkinan lain yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah harga LPG, kelistrikan hingga Iuran BPJS kesehatan ikut melonjak.

Faisal menambahkan jika kenaikan harga dapat berpotensi menggerus daya beli warga. Yang dinilai masih mendominasi PDB RI. Sebab, konsumsi rumah tangga tetaplah dinilai yang paling besar. Sejalan dengan hal tersebut, angka inflasi diproyeksikan bakal melejit.
Terlebih, jika kenaikan harga dilakukan secara berbarengan. Prediksi Faisal ini ialah, inflasi akan berasa dua kali lipat ketika harga naik terlaksana serempak. Idealnya, jika inflasi naik dua kali lipat namun tidak diiringi dengan pendapatan yang seimbang, otomatis daya beli masyarakat ikut anjlok. Belum lagi adanya arahan defisit fiskal secara ketat di tahun mendatang.

Kendati beragam tantangan datang silih berganti. Tentu yang menjadi fokus saat ini ialah pulihnya keadaan masyarakat yang paling utama. Sebab, kondisi yang makin pulih akan ikut meningkatkan keadaan ekonomi nasional.

Asumsinya ialah, sektor-sektor yang sebelumnya sempat mati suri perlahan terbuka kembali. Aktivitas ekonomi berjalan bertahap seiring upaya pengendalian pemerintah atas Covid-19. Adanya peningkatan aktivitas inilah yang nantinya mampu mendongkrak stabilnya pendapatan masyarakat. Sehingga, sedikit banyak daya beli masyarakat kembali pada tempatnya.

Maka dari itu, seluruh upaya yang telah dilakukan pemerintah setidaknya dalam dua tahun terakhir hendaknya didukung penuh. Sebab, dukungan dan kolaborasi yang apik dari masyarakat dan pemerintah mampu mewujudkan perbaikan ekonomi lebih cepat. Apalagi, jika menilik capaian-capaian selama 2021 yang masih menunjukkan harapan. Kini, saatnya terus maju dan bangkit ikut mensukseskan upaya pengendalian Covid-19 oleh pemerintah, terlebih dengan Omicron yang masih meresahkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Masa pandemi membuat pemerintah berusaha keras untuk menolong seluruh rakyatnya. Salah satu caranya adalah dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Mengapa sebuah program? Karena program ini mengatur kebijakan di bidang keuangan dan pajak, sehingga meringankan beban rakyat kecil.

Banyak masyarakat yang langsung kolaps karena pandemi, tak hanya rakyat kecil tetapi juga golongan menengah ke atas. Daya beli masyarakat menurun drastis karena banyak yang kehilangan pekerjaan. Pebisnis juga mengalami masa sulit karena omzetnya juga stagnan, bahkan berkurang.

Pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional untuk menolong masyarakat agar mampu bertahan hidup di tengah pandemi. Caranya adalah dengan memberi intensif pajak, subsidi bunga, dan penjaminan untuk kredit modal baru bagi UMKM. Selain itu, juga ada intensif pajak dan restrukturisasi debitur bagi korporasi.

Tujuan dari program ekonomi nasional adalah untuk melindungi kemampuan ekonomi para pelaku usaha, terutama UMKM. Mengapa pengusaha kecil dan menengah? Karena mereka tulang punggung perekonomian di Indonesia, dan sebanyak 90% pengusaha adalah dalam level kecil dan menengah. Sehingga mereka butuh support dari pemerintah.

Pajak bagi para pengusaha UMKM akan diberi intensif sebesar 0,5%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Sehingga mereka tidak membayar Pph final mulai april hingga september 2020. Kemudian intensif ini diperpanjang lagi sehingga tidak usah bayar pajak lagi hingga juni 2021. Syaratnya, wajib pajak harus memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 milyar per tahun.

Dengan syarat ini maka korporasi juga bisa mengajukan intensif pajak, karena ada yang peredaran brutonya belum sebesar itu. Masyarakat jangan heran mengapa tak hanya UMKM yang mendapat intensif pajak, tetapi juga korporasi. Karena faktanya banyak perusahaan yang kolaps saat pandemi, karena daya beli masyarakat yang menurun jauh.

Dengan pemberian intensif ini maka pemerintah menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena tak hanya rakyat kecil yang mendapatkan intensif pajak, tetapi juga pengusaha level menengah. Hal ini bukanlah kecurangan, karena pengusaha level menengah juga butuh pertolongan, dan masyarakat diminta untuk tidak negative thinking. Karena hampir semua pihak terkena efek negatif pandemi.

Selain memberi intensif pajak, pemerintah juga berusaha untuk menambah daya beli masyarakat, dengan memberi beberapa program. Anggarannya tak main-main, sebesar 172,1 triliun dan memang besar karena diharap bisa memancing masyarakat untuk mengeluarkan uang dan mempercepat roda perekonomian Indonesia.

Bantuan yang diberikan pada masyarakat di antaranya BLT, kartu pra kerja, pembebasan listrik (bagi yang berdaya rendah/ 900 atau di bawahnya), dll. BLT bukanlah program untuk terus menyogok masyarakat sehingga mereka malas. Namun hanya sebuah pancingan agar uang itu bisa digunakan untuk berbelanja dan kalau bisa sebagian digunakan untuk modal usaha. BLT amat berguna, apalagi banyak pengangguran baru saat pandemi.

Sedangkan kartu pra kerja adalah program yang sebenarnya sudah direncanakan sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Pemegang kartu ini tidak serta-merta mendapatkan uang, tetapi harus mengikuti pelatihan, misalnya enterpreneurship, pemograman komputer, desain grafis, bahasa asing, dll. Sehingga mereka mendapat uang saku sekaligus skill.

Skill inilah yang diharap akan memicu mereka untuk membuka usaha baru. Misalnya setelah mendapat pelatihan wirausaha, mereka jadi berani untuk membuka online shop, karena sudah tahu ilmunya, cara mencari supplier, membina reseller, dll.
Program pemulihan ekonomi nasional membantu masyarakat agar bisa survive di tengah pandemi. Sehingga mereka diringankan untuk membayar pajak selama beberapa bulan. Selain itu, masyarakat juga terbantu karena mendapat berbagai bantuan dari pemerintah, seperti BLT, kartu pra kerja, dll.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini