Oleh : Abdul Kadir )*

Pemerintah melaksanakan berbagai cara dalam pengendalian Covid-19, mulai dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel, karantina, hingga pemerataan vaksin. Masyarakat pun mendukung berbagai upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah demi pemulihan ekonomi nasional.

Mewabahnya pandemi Covid-19 memang meluluhlantakkan beragam sektor. Baik dari kesehatan sendiri, hingga sektor ekonomi. Setidaknya, mulai dari masyarakat kalangan atas hingga lapisan bawah ikut tergempur dampaknya. Bahkan, kondisi ekonomi sempat terpuruk hingga mati suri.

Kurang lebih dua tahun, Indonesia bergelut dengan varian virus bernama Covid-19. Angka ekspansi Corona yang sebelumnya hanya beberapa kasus saja, ternyata begitu cepat merebak. Banyak orang-orang yang terpapar hingga fasilitas kesehatan penuh dan kekurangan tenaga medis.

Belum lagi lonjakan angka yang terus naik di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, respon pemerintah dianggap cukup baik. Penutupan-penutupan pintu masuk seperti bandara, hingga moda transportasi lainnya segera dilakukan. Adanya pemberlakuan karantina sesaat setelah seseorang dinyatakan positif juga terus jadi prioritas.

Penambahan armada kesehatan, dosis obat hingga penyediaan ruang perawatan tambahan juga diupayakan. Dampaknya meluas hingga ke sistem ekonomi. Sektor pariwisata mandek hingga pendapatan negara berkurang. UMKM hingga perusahaan besar banyak yang bangkrut dan gulung tikar.

Akhirnya pemerintah berinisiatif memberikan stimulus dana. Adanya stimulus ini dinilai mampu mengganjal kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia. Hingga upaya yang kini makin diprioritaskan ialah pemberian vaksin demi terbentuknya herd immunity.

Bersyukur, upaya vaksin ini menunjukkan hasil yang signifikan. Adanya penurunan angka penyebaran Covid-19 membuat masyarakat mulai menata kembali hidup. Terlebih pemberlakuan PPKM berlevel ikut menyumbang keberhasilan yang nyata. Kabar baiknya ialah, Covid-19 yang terkendali diprediksi membuat ekonomi Indonesia bakal tembus di angka 5 persen tahun 2022.

Menurut Lembaga Riset ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 bakal meningkat dengan capaian antara 4 hingga 5 persen. Proyeksi ini diklaim memang lebih rendah ketimbang proyeksi pemerintah. Namun, masih lebih baik dari pada penasaran proyeksi sebesar 3,6 sampai 4 persen tahun 2021.

Mohammad Faisal yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif CORE, mengaminkan hal tersebut. Dirinya menilai jika tahun 2022 pertumbuhan ekonomi yang membaik dipengaruhi oleh beberapa hal. Utamanya ialah upaya pengendalian Covid-19 yang bagus. Kendati adanya varian baru yang dianggap masih mengkhawatirkan.

Ia juga memaparkan jika pengendalian yang baik ini mampu membuat mobilitas dalam kondisi recovery atau pulih. Mobilitas yang pulih tentunya membuat industri hingga kegiatan ekonomi mampu bertahan. Khususnya jika RI tidak mengulang peristiwa darurat terkait Covid-19, ketika varian Delta mereka sekitar pertengahan tahun 2021.

Faktor lain yang turut mempengaruhi pelemahan ekonomi tahun 2022 mendatang ialah Isu BBM. Dimana pemerintah berencana menghapus bahan bakar jenis pertalite juga premium. Kemungkinan lain yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah harga LPG, kelistrikan hingga Iuran BPJS kesehatan ikut melonjak.

Faisal menambahkan jika kenaikan harga dapat berpotensi menggerus daya beli warga. Yang dinilai masih mendominasi PDB RI. Sebab, konsumsi rumah tangga tetaplah dinilai yang paling besar. Sejalan dengan hal tersebut, angka inflasi diproyeksikan bakal melejit.
Terlebih, jika kenaikan harga dilakukan secara berbarengan. Prediksi Faisal ini ialah, inflasi akan berasa dua kali lipat ketika harga naik terlaksana serempak. Idealnya, jika inflasi naik dua kali lipat namun tidak diiringi dengan pendapatan yang seimbang, otomatis daya beli masyarakat ikut anjlok. Belum lagi adanya arahan defisit fiskal secara ketat di tahun mendatang.

Kendati beragam tantangan datang silih berganti. Tentu yang menjadi fokus saat ini ialah pulihnya keadaan masyarakat yang paling utama. Sebab, kondisi yang makin pulih akan ikut meningkatkan keadaan ekonomi nasional.

Asumsinya ialah, sektor-sektor yang sebelumnya sempat mati suri perlahan terbuka kembali. Aktivitas ekonomi berjalan bertahap seiring upaya pengendalian pemerintah atas Covid-19. Adanya peningkatan aktivitas inilah yang nantinya mampu mendongkrak stabilnya pendapatan masyarakat. Sehingga, sedikit banyak daya beli masyarakat kembali pada tempatnya.

Maka dari itu, seluruh upaya yang telah dilakukan pemerintah setidaknya dalam dua tahun terakhir hendaknya didukung penuh. Sebab, dukungan dan kolaborasi yang apik dari masyarakat dan pemerintah mampu mewujudkan perbaikan ekonomi lebih cepat. Apalagi, jika menilik capaian-capaian selama 2021 yang masih menunjukkan harapan. Kini, saatnya terus maju dan bangkit ikut mensukseskan upaya pengendalian Covid-19 oleh pemerintah, terlebih dengan Omicron yang masih meresahkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Masa pandemi membuat pemerintah berusaha keras untuk menolong seluruh rakyatnya. Salah satu caranya adalah dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Mengapa sebuah program? Karena program ini mengatur kebijakan di bidang keuangan dan pajak, sehingga meringankan beban rakyat kecil.

Banyak masyarakat yang langsung kolaps karena pandemi, tak hanya rakyat kecil tetapi juga golongan menengah ke atas. Daya beli masyarakat menurun drastis karena banyak yang kehilangan pekerjaan. Pebisnis juga mengalami masa sulit karena omzetnya juga stagnan, bahkan berkurang.

Pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional untuk menolong masyarakat agar mampu bertahan hidup di tengah pandemi. Caranya adalah dengan memberi intensif pajak, subsidi bunga, dan penjaminan untuk kredit modal baru bagi UMKM. Selain itu, juga ada intensif pajak dan restrukturisasi debitur bagi korporasi.

Tujuan dari program ekonomi nasional adalah untuk melindungi kemampuan ekonomi para pelaku usaha, terutama UMKM. Mengapa pengusaha kecil dan menengah? Karena mereka tulang punggung perekonomian di Indonesia, dan sebanyak 90% pengusaha adalah dalam level kecil dan menengah. Sehingga mereka butuh support dari pemerintah.

Pajak bagi para pengusaha UMKM akan diberi intensif sebesar 0,5%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Sehingga mereka tidak membayar Pph final mulai april hingga september 2020. Kemudian intensif ini diperpanjang lagi sehingga tidak usah bayar pajak lagi hingga juni 2021. Syaratnya, wajib pajak harus memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 milyar per tahun.

Dengan syarat ini maka korporasi juga bisa mengajukan intensif pajak, karena ada yang peredaran brutonya belum sebesar itu. Masyarakat jangan heran mengapa tak hanya UMKM yang mendapat intensif pajak, tetapi juga korporasi. Karena faktanya banyak perusahaan yang kolaps saat pandemi, karena daya beli masyarakat yang menurun jauh.

Dengan pemberian intensif ini maka pemerintah menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena tak hanya rakyat kecil yang mendapatkan intensif pajak, tetapi juga pengusaha level menengah. Hal ini bukanlah kecurangan, karena pengusaha level menengah juga butuh pertolongan, dan masyarakat diminta untuk tidak negative thinking. Karena hampir semua pihak terkena efek negatif pandemi.

Selain memberi intensif pajak, pemerintah juga berusaha untuk menambah daya beli masyarakat, dengan memberi beberapa program. Anggarannya tak main-main, sebesar 172,1 triliun dan memang besar karena diharap bisa memancing masyarakat untuk mengeluarkan uang dan mempercepat roda perekonomian Indonesia.

Bantuan yang diberikan pada masyarakat di antaranya BLT, kartu pra kerja, pembebasan listrik (bagi yang berdaya rendah/ 900 atau di bawahnya), dll. BLT bukanlah program untuk terus menyogok masyarakat sehingga mereka malas. Namun hanya sebuah pancingan agar uang itu bisa digunakan untuk berbelanja dan kalau bisa sebagian digunakan untuk modal usaha. BLT amat berguna, apalagi banyak pengangguran baru saat pandemi.

Sedangkan kartu pra kerja adalah program yang sebenarnya sudah direncanakan sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Pemegang kartu ini tidak serta-merta mendapatkan uang, tetapi harus mengikuti pelatihan, misalnya enterpreneurship, pemograman komputer, desain grafis, bahasa asing, dll. Sehingga mereka mendapat uang saku sekaligus skill.

Skill inilah yang diharap akan memicu mereka untuk membuka usaha baru. Misalnya setelah mendapat pelatihan wirausaha, mereka jadi berani untuk membuka online shop, karena sudah tahu ilmunya, cara mencari supplier, membina reseller, dll.
Program pemulihan ekonomi nasional membantu masyarakat agar bisa survive di tengah pandemi. Sehingga mereka diringankan untuk membayar pajak selama beberapa bulan. Selain itu, masyarakat juga terbantu karena mendapat berbagai bantuan dari pemerintah, seperti BLT, kartu pra kerja, dll.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini