Penggunaan aplikasi PeduliLindungi atau sertifikat vaksin menjadi hal utama, sebab pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021. Bahwa mulai 7 September 2021, sejumlah kegiatan harus menggunakan PeduliLindungi.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim, Sutandi Purnomosidi pada Rabu, (8/9/2021) mengatakan bahwa dari sisi positif penggunaan aplikasi PeduliLindungi membuat masyarakat yang ada di dalam gedung atau toko termasuk karyawan merasa aman dan nyaman, karena sudah divaksin dengan bukti sertifikat vaksin sebelum masuk.

“Dampaknya cukup positif, pengunjung merasa aman, karena percaya di dalam Mal semua sudah divaksin, sebab sebelum masuk wajib melalui pemeriksaan aplikasi PeduliLindungi,” kata Sutandi.

Sutandi beserta pengurus APPBI menegaskan, mendukung penerapan sertifikat vaksin, karena lebih baik ketimbang sebelumnya yang sama sekali tidak diperbolehkan beroperasi selama PPKM level 4.

Hal yang sama diakui Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya, M Ali Affandi yang mendukung penerapan kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin bagi setiap pengunjung mal atau pusat perbelanjaan di wilayah itu, sebagai solusi dan upaya bersama agar roda ekonomi bisa cepat bergerak.

Kadin Surabaya setuju dan merupakan jalan tengah dan untuk kepentingan keselamatan ekonomi serta kesehatan. Serta mendorong semangat vaksinasi bagi masyarakat umum guna kebaikan bersama.

Harus diakui bahwa pro dan kontra dalam sebuah pengambilan kebijakan memang kerap terjadi, karena itu cermin dari keanekaragaman masyarakat Tanah Air yang sama-sama ingin peduli terhadap bangsa.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga Wajibkan Industri Gunakan Aplikasi PeduliLindungi Penggunaan aplikasi PeduliLindungi diharapkan dapat menjaga aktivitas produksi sehingga memacu kinerja sektor industri yang akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

PeduliLindungi juga diwajibkan di lingkungan industri Setelah transportasi, obyek wisata, dan pusat perbelanjaan, aplikasi PeduliLindungi kini wajib digunakan di lingkungan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. Kewajiban tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menperin No 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan adanya penambahan ketentuan mengenai hak akses penggunaan aplikasi PeduliLindungi di lingkungan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan dapat menjaga aktivitas produksi sehingga memacu kinerja sektor industri yang akan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Hak akses penggunaan aplikasi PeduliLindungi dapat diberikan kepada perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri yang mendapat rekomendasi dari Kemenperin,” tuturnya, Kamis (2/9/2021).

Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri mengajukan permohonan secara elektronik melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id) sesuai dengan pedoman pengajuan permohonan. Ia menambahkan, persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi yakni, perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri harus memiliki IOMKI yang masih aktif.

Agar IOMKI tetap aktif, SE Menperin 5/2021 mengatur perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara berkala satu kali dalam satu minggu, setiap hari Jumat. Aturan ini akan mulai berlaku pada 10 September 2021.

Hal yang sama juga dikatakan Menkominfo, Johnny G. Plate menjelaskan, pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk menerapkan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kegiatan operasidan produksi yang didukung dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik menjadi kunci menuju akselerasi pemulihan ekonomi.

“Setelah sektor transportasi, pusat perbelanjaan, fasilitas olah raga, juga pariwisata, kini pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasikan PeduliLindungi di lingkungan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” jelas Johnny Minggu (5/9/2021).

“Fungsi skrining dalam aplikasi ini akan mengoptimalkan perlindungan kesehatan bagi para pekerja juga pelaku industri, selain penerapan protokol kesehatan selama bekerja,” lanjutnya.

Dengan memberikan perlindungan kesehatan bagi para pekerja saat berada di kantor atau lokasi industri akan berperan besar dalam penanganan pandemi. Pekerja yang terlindungi akan turut memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan keluarga di rumah.

Kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi diatur dalam Surat Edaran No. 5/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menperin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian pada 30 Agustus 2021. (**)

Oleh : Munawir )*

PPKM adalah program pemerintah yang sungguh istimewa karena bertujuan untuk menekan kasus Covid-19 sekaligus menjaga daya tahan ekonomi rakyat. Di masa PPKM tersebut, pemulihan ekonomi terus berlangsung dan menunjukkan tren perbaikan.

Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan dan yang paling parah adalah ekonomi. Daya beli masyarakat menurun dan banyak yang gajinya terpaksa dipotong oleh perusahaan. Bagi mereka itu lebih baik daripada dirumahkan begitu saja. Pemerintah berusaha keras untuk memulihkan sektor perekonomian, agar terbebas dari status resesi atau krisis moneter jilid 2 yang mengerikan.

Buah dari perjuangan pemerintah berhasil ketika ada laporan pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap positif. BI tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dan kisarannya 3,5 hingga 4,3%, walau PPKM diberlakukan. Dalam artian, walau ada pembatasan mobilitas saat PPKM, bukan berarti akan berdampak sangat buruk bagi finansial negara.

Penyebab dari pertumbuhan ekonomi selama PPKM adalah bekerjanya stimulus fiskal, perbaikan investasi dan kinerja ekspor, percepatan vaksinasi Covid dan perbaikan sektor prioritas. Semua ini mengakibatkan perbaikan ekonomi yang positif dan kita semua selamat dari ancaman resesi.

Salah satu stimulus fiskal yang ampuh adalah intensif pajak, karena tak bisa dipungkiri, banyak yang bisnisnya menurun gara-gara pandemi. Ketika mereka mendapat kemudahan untuk membayar pajak maka usahanya bisa berjalan dengan lancar, tanpa harus ketakutan karena belum mengeluarkan biaya pajak. Terutama bagi pengusaha UMKM, kebijakan ini sangat menolong mereka.

Selain itu,sektor ekspor sangat dimudahkan oleh pemerintah sehingga pengusaha bisa menjual barang-barangnya ke luar negeri tanpa melewati birokrasi yang memusingkan. Bahkan ada panduan dari Dinas agar para pebisnis tahu cara-cara untuk mengekspor. Sehingga usahanya lebih maju lagi dan tak hanya mengandalkan pembeli lokal.

Percepatan vaksinasi juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian, karena saat semua sehat akan semangat kerja. Bayangkan jika vaksinasi nasional tidak digencarkan dan dinaikkan targetnya, maka kurang bisa mengendalikan angka penularan corona. Ketika ada vaksinasi maka jumlah pasien Covid bisa lebih terkendali.

Saat hanya sedikit yang kena virus Covid-19 maka semuanya akan aman. Di sebuah kantor dan pabrik, tidak takut akan membantuk klaster corona baru. Sebaliknya, jika ada 1 saja karyawan yang kena corona maka pabrik harus ditutup minimal 2 minggu dan dilakukan penyemprotan dengan disinfektan. Sedangkan hal ini berpengaruh negatif terhadap produktivitas di sana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia membaik saat PPKM terutama sejak bulan agustus. Pemulihan ini terjadi setelah konsumsi barang meningkat. Dalam artian, PPKM tidak membuat perekonomian mandeg, karena buktinya masih ada pedagang yang bisa survive.

Para pebisnis bisa bertahan saat PPKM karena mereka tidak hanya mengandalkan aktivitas di kios, tetapi juga membuka lapak online. Mereka sudah paham bahwa saat ini perlu untuk memanfaatkan teknologi dan memaksimalkan digital marketing, mulai dari sosial media, blog, hingga marketplace. Semua bisa jadi tempat promosi untuk meluaskan jangkauan pemasaran.

Dengan digital marketing maka pebisnis bisa tetap jaya di tengah PPKM. Apalagi sudah ada support system berupa perusahaan transportasi yang menyediakan kurir dengant arif terjangkau, sehingga mereka tidak repot harus mengantarkan sendiri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap menunjukkan tren positif walau berada di tengah PPKM dan hal ini sangat disyukuri, karena kita tidak terperosok dalam status resesi. Semua ini berkat kinerja pemerintah yang selalu berkomitmen untuk menyehatkan finansial negara dan mensejahterakan seluruh rakyatnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Tauhid Mulia )*

Paca PPKM level 4, pemerintah berusaha keras untuk memulihkan perekonomian negara. Pasalnya, selama sebulan PPKM agak tersendat. Namun kita wajib untuk bersikap optimis dan termotivasi agar kondisi finansial negara kembali membaik, bahkan naik lagi.

Salah satu yang paling terdampak saat pandemi adalah perekonomian, karena daya beli masyarakat menurun dan akhirnya pasar jadi lesu. Banyak yang memegang uangnya erat-erat karena takut akan terjadi hal negatif di masa depan, karena belum tahu juga kapan situasi buruk ini berakhir. Padahal ini malah melambatkan roda perekonomian negara.

Kondisi ini juga agak mengkhawatirkan saat PPKM darurat dan PPKM level 4 diberlakukan, karena mobilitas serba dibatasi dan pasar juga diawasi jam buka dan tutupnya. Sehingga pasca program ini dinyatakan selesai, pemerintah langsung tancap gas dan memulihkan perekonomian negara agar kembali membaik.

Caroline Rusli, Senior Portofolio Manager di ebuah perusahaan asuransi menyatakan bahwa sebenarnya pada kuartal kedua keadaan perekonomian Indonesia cukup membaik. Namun hal ini tergantung dari treatment pasca PPKM level 4. Dalam artian, setelah PPKM memang jangan kasih kendor dan harus ada perbaikan di sektor finansial.

Caroline menambahkan, kondisi perekonomian negara sedikit banyak tergantung dari perekonomian global. Penyebabnya karena kita masih agak tergantung dari pasar ekspor. Amerika mulai membuka perekonomiannya, dan kita bisa menjalin kembali hubungan ekspor yang bagus. Sementara itu, faktor lain untuk menaikkan sektor finansial adalah vaksinasi.

Vaksinasi sangat penting karena saat banyak yang sehat maka akan bekerja dengan lebih semangat. Kita tidak akan takut kena corona pasca divaksinasi, walau harus menaati protokol kesehatan, dan bisa beraktivitas kembali apsca PPKM level 4. Jika mobilitas sudah mulai dilonggarkan dan banyak yang divaksin maka potensi penularan virus covid-19 akan mengecil.

Ketika penularan corona sangat sedikit, bahkan tidak ada, maka akan berdampak positif pada sektor perekonomian. Penyebabnya karena semua bisa bekerja dengan lancar seperti biasanya. Bayangkan jika ada 1 saja pegawai yang kena corona, maka pabrik harus ditutup selama 14 hari untuk disterilkan.

Ketika ada satu pasien baru maka akan terjadi potensi penularan, baik pada keluarga maupun tetangganya. Akibatnya akan tidak produktif karena banyak yang terpakasa izin kerja selama 14 hari dan harus dirawat di RS atau isolasi mandiri. Hal ini akan memiliki efek negatif karena produksi jadi terhambat dan akhirnya perekonomian jadi tersendat.

Ini memang strategi pemerintah dalam memulihkan ekonomi, untuk meluruskan kurva dari grafik pasien covid alias meminimalisir kasus corona. Penyebabnya karena kita tidak bisa memaksakan diri untuk memperbaiki kondisi finansial negara tetapi mengabaikan sektor kesehatan. Manusia yang sehat adalah modal utama untuk menaikkan lagi perekonomian negara.

Oleh karena itu pemerintah memang mengutamakan sektor kesehatan dan memberlakukan PPKM. Nanti pasca program ini selesai mulai digenjot dengan strategi-strategi baru. Misalnya dengan mengekspor ke negara yang tidak lagi memberlakukan lockdown dan mencari investor baru untuk mendukung proyek pemulihan ekonomi nasional.

Dengan cara ini maka kita bisa survive walau masih di masa pandemi dan perekonomian pasca PPKM level 4 akan membaik secara perlahan. Kondisi finansial negara bisa terselamatkan tanpa harus berhutang lagi ke IMF atau negara lain dan kondisi kesehatan rakyat juga membaik.

Pemulihan ekonomi pasca PPKM level 4 terus digenjot oleh pemerintah agar kembali membaik. Jangan sampai program ini membuat inflasi tinggi. Sebenarnya kebijakan PPKM telah berhasil untuk menurunkan kasus corona dan ini adalah modal penting untuk menaikkan kembali kondisi finansial negara. Penyebabnya karena banyak yang sehat dan semangat untuk bekerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : zakaria )*

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Langkah pemangkasan regulasi tersebut dianggap tepat karena dapat menarik investor dan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 sempat membuat sektor perekonomian di Indonesia menjadi kacau. Daya beli masyarakat menurun dan hampir setiap hari tersiar kabar PHK ataupun karyawan yang dirumahkan. Permasalahan ini tentu saja harus ditangani seiring dengan upaya penanganan pandemi di sektor kesehatan.

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi, tentu saja diperlukan regulasi yang mendukungnya, regulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah adalah UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diyakini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di Tanah Air melalui reformasi regulasi dan kemudahan berusaha. Kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang masih mencengkeram Indonesia dan Dunia.

Uki Dhaniswara K Harjono selaku pakar Hukum Pembangunan Ekonomi, memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menghadirkan produk hukum baru, dimana regulasi tersebut dinilai memberikan harapan bagi Indonesia untuk memulihkan ekonomi, regulasi tersebut adalah UU Cipta Kerja.

UU Cipta kerja (Ciptaker) yang terdiri dari 116 pasal ini, mampu merevisi 77 UU dimana sebelumnya ternyata berisi undang-undang yang saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian.

UU Ciptaker sendiri, menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal di mana penerapan dari UU ini merupakan upaya dalam meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dirinya berujar, salah satu sisi positif dari UU Cipta Kerja adalah, kemudahan dalam membangun perusahaan, jika dulu membangun perusahaan dibutuhkan dana minimal Rp 50 juta, maka dengan adanya UU Cipta kerja, regulasi tersebut ditiadakan.

Uki menilai, UU Cipta kerja juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan.

Seperti memanfaatkan bonus demografi ang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang, kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Uki mengatakan, pada tahun 2030 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana puncaknya adalah pada tahun 2040. Artinya, jumlah usia produktif komposisinya jauh lebih besar. Sehingga diperlukan solusi konkrit untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatan lapangan kerja.

Survei dari BPS mengatakan, pada tahun 2030 nanti, setidaknya akan ada tambahan 52 juta penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ironisnya justru saat ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan regulasi yang menghambat penyediaan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Apalagi terdapat 44 ribu aturan yang menghambat iklim investasi maupun dunia usaha, mulai dari Perpres, Perppu, PP, Perda, Pergub dan lainnya. Sehingga regulasi di Indonesia baik di pusat maupun daerah terlalu gemuk. Hal tersebut tentu saja menjadi hambatan bagi orang yang ingin berusaha atau membuka lapangan kerja di Indonesia.

Menurutnya, bonus demografi di Indonesia layaknya pedang bermata dua. Bila tidak dipersiapkan lapangan kerja, justru akan berdampak buruk di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Cipta Kerja, sedini mungkin berupaya untuk mempermudah regulasi terkait dengan perizinan berusaha di Indonesia. Hal tersebut sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya agar ekonomi kembali pulih dan bonus demografi tidak menimbulkan masalah.

Uki menambahkan, bahwa Indonesia masih memiliki PR yang belum terselesaikan, yakni kesenjangan sosial. Hasil kajian TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Indonesia masih berada di urutan keempat di dunia tentang kesenjangan sosial.

Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa peningkatan iklim bisnis dan investasi Indonesia adalah suatu keharusan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholder.

Pemerintah juga memiliki target, bahwa nantinya ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2021, dengan inflasi yang tetap terjaga di kisaran 3 persen.

Permasalahan ekonomi di Indonesia tentu harus diatasi, pemulihan ekonomi menjadi keniscayaan jika didukung dengan adanya regulasi yang mampu mewujudkan upaya pemulihan ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebeca Marian )*

PON XX di Papua akan membawa kemajuan, tak hanya di bidang olahraga, tetapi juga di infrastrukturnya. Acara ini juga mendukung program pemulihan ekonomi nasional, karena saat Jayapura dan kota lain ramai oleh kontingen PON, berdampak positif bagi masyarakat Papua. Mereka bisa menjual suvenir, makanan, dan barang lain kepada para atlet.

Pemulihan ekonomi nasional adalah program pemerintah untuk mengembalikan kondisi finansial Indonesia, agar bisa bangkit pasca dihantam badai pandemi. Caranya adalah dengan membangun infrastruktur agar mempermudah mobiltas warga, mengurangi pajak, dan memperingan kredit bagi UMKM.

Salah satu cara memulihkan ekonomi nasional adalah dengan mendukung PON XX di Papua. Lantas apa hubungan antara program ini dengan lomba olahraga? Menurut walikota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, PON adalah even nasional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena ada banyak pengunjung di Papua, mulai dari atlet hingga suporternya.

Dr Benhur melanjutkan, saat menyambut PON, semua harus dipersiapkan. Mulai dari keamanan, ketertiban, kebersihan, fasilitas, hingga objek wisata dan tempat kuliner. Karena para atlet dan official akan bertanding di stadion lalu turut menikmati keindahan alam Papua serta makanan khasnya.

Saat atlet makan di pusat kuliner Papua, biasanya ia mengunggah fotonya di Instagram. Itu akan menjadi promosi gratis, untuk makin mempopulerkan makanan khas Papua. Netizen kan turut mempopulerkan tempat makan tersebut, baik melalui Twitter maupun Instagram. Sehingga konten itu akan makin viral.
Di bumi cendrawasih tidak hanya ada bubur sagu, tetapi juga ada hidangan enak lain seperti kue lontar, ikan bakar, sambal colo-colo, dll. Sehingga netizen akan ikut memperkenalkan kelezatan makanan tradisional Papua tersebut.

Saat pusat kuliner tersebut viral, maka akan diserbu oleh pengunjung, yakni warga Papua. Jika tempatnya ramai, maka pedagang makanan akan untung karena omzetnya naik. Hal ini yang akan mensukseskan pemulihan ekonomi nasional. Karena usaha UMKM seperti warung makan bisa ramai oleh para pelanggan baru. Mereka tak lagi gigit jari karena usahanya sepi saat pandemi.

Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional via jalur PON XX terjadi karena penduduk asli Papua semangat berjualan suvenir, bagi para atlet, official, dan supporter. Mereka akan senang karena bisa memborong tas noken, patung suku Asmat, batik khas Papua, ukiran kayu, sampai oleh-oleh yang eksotis seperti sarang semut (untuk obat herbal) dan koteka.

Warganet juga akan memviralkan oleh-oleh khas Papua. Sehingga para pengusaha UMKM melihatnya sebagai peluang emas. Mereka bisa mendistribusikan suvenir unik ini ke berbagai daerah di Indonesia, karena barangnya sudah sangat populer di media sosial.

Banyak pedagang akan senang karena jualannya laku keras, bahkan bisa dikirim ke luar daearh Papua. Saat bisnisnya ramai, maka omzetnya naik. Ia bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan mmapu bangkit dari suramnya masa pandemi.

Selain itu, sektor pariwisata akan tertolong. Karena mata dunia tertuju pada keindahan alam Papua, yang direkam saat ada pertandingan olahraga. PON menjadi ajang untuk mempromosikan eksotisme Bumi Cendrawasih. Jadi masyarakat tidak hanya tahu ada Raja Ampat, tetapi juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Danau Sentani, dll. Sehingga pariwisata akan ramai kembali oleh para turis lokal dan asing.

Efek domino positif ini yang diharapkan akan terjadi, saat menyelenggarakan PON XX Papua. Lomba olahraga akan menarik banyak penonton, dan mereka bisa melihat betapa Papua sudah bertransformasi menjadi wilayah yang sangat modern dan cocok dijadikan tujuan wisata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Dendy Rahmat )*

Saat pandemi, sektor ekonomi dihantam telak oleh serangan corona. Daya beli masyarakat menurun drastis karena usaha mereka sepi atau jika ada yang jadi karyawan, gajinya dipotong oleh perusahaan. Untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, maka diresmikan UU Cipta Kerja, yang akan merombak birokrasi dan memudahkan perizinan.

Pandemi covid-19 melemahkan sektor perekonomian di indonesia. Tak hanya pengusaha UMKM yang terkena getahnya, namun juga pengusaha kelas atas. Mereka berusaha keras untuk survive di tengah pandemi yang menyesakkan dada, agar bisnisnya tidak ditutup karena omzet menurun.

Menurunnya omzet pebisnis bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, karena tulang punggung finansial negara adalah UMKM. Oleh karena itu, pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, untuk memulihkan sektor ekonomi di negeri ini. Karena UU ini mempersingkat birokrasi dan mempermudah pengurusan izin usaha.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pandemi memang menyulitkan, tapi juga membuka peluang. Dengan catatan, kita bisa lebih cepat dan efisien dibandingkan negara lain. Dalam artian, UU Cipta Kerja yang mempercepat perizinan dan mengefisienkan birokrasi, akan membawa Indonesia dari kesuraman saat pandemi.

Untuk memulihkan ekonomi, kuncinya adalah efisiensi birokrasi. Karena kita tidak lagi butuh pengurusan izin yang bertele-tele. Jika bisa dipercepat, mengapa harus lambat? Ketika izin usaha bisa diurus hanya dalam 7 hari, maka pengusaha, khususnya UMKM, akan bahagia. Karena menghemat waktu dan biaya.

Setelah izin usaha didapat maka pengusaha akan memiliki legalitas yang bisa dijadikan salah satu syarat untuk meminta pinjaman ke Bank. Dengan begitu, ia bisa memperbesar usahanya dan tidak jadi bangkrut. Karena bisa memproduksi lagi dan batal merumahkan karyawan, berkat tambahan modal tersebut.

Jika pengusaha sudah punya legalitas yang diakui negara, maka ia bisa mengekspor produknya dengan mudah. Penyebabnya karena klien dari luar negeri meminta syarat pengusaha harus punya izin resmi. Jika ekspor barang lancar, maka bisnis UMKM akan maju dan perlahan meningkat jadi kelas kakap.

Saat bisnis UMKM bangkit lagi maka perekonomian negara juga meningkat. Karena kebanyakan pengusaha di Indonesia adalah yang masih berstatus kecil dan menengah. Sehingga mereka ditolong pemerintah, agar bisa melanjutkan bisnis dan menggerakkan roda perekonomian negara bersama-sama.

Ketika UMKM maju maka akan berdampak pula pada pegawai. Mereka tak jadi di-PHK, karena usaha tersebut batal ditutup, namun diteruskan lagi. Para pegawai akan tetap menerima gaji dan daya beli masyarakat tidak jadi menurun. Sehingga pasar akan selalu ramai dan ekonomi negara masih stabil.

Selain mempermudah perizinan, UU Cipta Kerja juga diberi pendampingan oleh pemerintah. Metiana Indrasari, akademisi dari Universitas Dr Soetomo menyatakan bahwa dalam pasal-pasal UU ini, UMKM mendapat fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, serta sistem keuangan.

Pendampingan hukum akan membuat pengusaha merasa aman, karena dilindungi oleh negara. Mereka yang masih awam dan belum bisa menyewa jasa pengacara, akan ditolong oleh pendampingan tersebut. Sehingga pebisnis UMKM tenang, karena didampingi oleh seorang ahli hukum.

Mungkin masyarakat masih heran mengapa untuk memulihkan ekonomi, caranya dengan mengubah aturan dan membuat UU Cipta Kerja. Padahal sebuah aturan bisa memiliki efek jangka panjang, karena sebuah pemangkasan birokrasi akan memudahkan jalan bagi pebisnis. Memang tak terlihat instan selama 1 bulan, namun hasilnya bisa terlihat di masa depan.

Pemerintah membuat UU Cipta Kerja yang berisi klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM, agar usaha kecil dan menengah tetap survive. Jalan mereka untuk berbisnis sangat dipermudah, dengan melonggarkan pengurusan legalitas usaha, dan pendampingan hukum. Sehingga usaha jadi lancar dan berdampak positif pada pemulihan ekonomi negara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Abdurahman )*

Pemerintah mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional untuk membangkitkan kondisi finansial negara yang sempat pingsan karena badai corona. Untuk mendukung program ini, maka UU Cipta Kerja diresmikan dan diimplementasikan. Sehingga menarik banyak investor asing, yang merasa senang karena aturan penanaman modal dipermudah.

Saat pandemi covid-19 melanda seluruh dunia, maka pemerintah berusaha keras agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi jilid 2. Walau daya beli masyarakat masih menurun, namun setidaknya ada harapan untuk memperbaiki kondisi finansial negara. Harapan itu bernama UU Cipta kerja.

Mengapa masyarakat diselamatkan dengan sebuah Undang-Undang, bukan BLT temporer? Karena jika semua orang terus diberi bantuan uang, namanya tidak mendidik. Karena yang diberi adalah ikan, bukan kail. Sedangkan jika UU diresmikan, maka akan berdampak pada dunia usaha sekaligus dunia kerja. Karena ada banyak perubahan aturan yang memudahkan mereka.

Dunia usaha akan bangkit lagi berkat masuknya investor asing ke Indonesia. Mereka mau menanamkan modal karena diberi tahu bahwa aturan berbisnis di negeri ini dipermudah, dan birokrasi diperpendek. Sehingga tidak pusing lagi saat mengurus legalitas usaha. Presiden Jokowi menyukai kerja cepat, sehingga membuat aturan bahwa pengurusan izin bisa secepat kilat.

Setelah UU Cipta Kerja diresmikan pada oktober 2020 lalu, investor asing dari RRC bersiap masuk. Mereka rencananya akan membangun pabrik baterai mobil listrik di Indonesia. Hal ini sangat bagus, karena jika pabrik dibangun, otomatis butuh banyak karyawan. Sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Kabar dibukanya pabrik baterai mobil listrik berefek positif pada pasar saham, karena harga saham ANTAM melonjak. Sehingga pemegang sahamnya turut diuntungkan. Ketika pasar saham positif maka akan berdampak positif juga pada perekonomian Indonesia.

Masyarakat juga tak perlu takut jika ada investor asing. Mereka tidak serta-merta membawa jutaan TKA ke Indonesia. Namun tetap merekrut pegawai dari Indonesia. Malah pekerja WNI yang akan diuntungkan, karena investor asing diwajibkan untuk memberi transfer ilmu. Sehingga pekerja lokal akan makin cerdas dan memiliki daya juang serta semangat yang tinggi.

Ketika mereka bekerja maka akan mendapat gaji bulanan. Setelah mendapat bayaran, maka uang tersebut dibelanjakan untuk sembako dan kebutuhan lain. Sehingga ada banyak transaksi di pasar maupun supermarket. Daya beli masyarakat akan naik kembali, karena mereka tak ragu mengeluarkan uang, setelah punya uang dari gaji bulanan.

Saat daya beli masyarakat naik, maka kita bisa selamat dari ancaman krisis ekonomi jilid 2. Karena pasar masih ramai dan penjualan meningkat. Sehingga produksi barang akan makin lancar, karena ada banyak konsumen yang menanti. Siklus yang terus berulang akan membahagiakan, karena produsen dan konsumen sama-sama senang.

Efek domino positif ini yang diharap akan terjadi, ketika UU Cipta Kerja diimplementasikan di lapangan. Sehingga tiap WNI wajib mendukung UU tersebut. Jangan malah menentang karena terjebak hoaks. Justru UU ini yang jadi vaksin ampuh dalam pemulihan ekonomi nasional, karena jadi pemicu dari naiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya kondisi finansial negara.

Pemerintah sudah mempertimbangkan matang-matang dampak UU Cipta Kerja ke depannya. Tak mungkin mereka membuat masyarakat menderita dengan UU ini. Justru UU Cipta Kerja dibuat untuk rakyat, agar taraf hidup mereka naik, dan selamat dari ancaman kelaparan.

Untuk memulihkan ekonomi nasional, maka obatnya adalah UU Cipta Kerja. UU ini mempermudah birokrasi dan menarik investor asing. Sehingga banyak pabrik baru yang dibangun, dan otomatis mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Ekonomi akan membaik karena semua orang punya pekerjaan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pemalang

Oleh : Rahmat Soleh )*

Pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan banyak sector termasuk ekonomi, sehingga diperlukan formula khusus untuk dapat membebaskan Indonesia dari status Pandemi. Salah satunya adalah UU Cipta Kerja sebagai vaksin di masa pandmei yang membantu mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dan penciptaan banyak lapangan kerja baru.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2021 ekonomi akan tumbuh antara 4.5 sampai 5.5%. Rule Of thumb saat ini adalah, dengan pertumbuhan ekonomi 1% akan tercipta 500 ribu lapangan kerja baru. Itu artinya, tahun depan mungkin hanya bisa menyediakan 2,5 juta pekerjaan baru bagi anak bangsa. Pada tahun-tahun berikutnya, angkanya mungkin tidak akan berubah banyak jika kita tidak melakukan terobosan. Sementara jumlah penganggur dan pencari kerja baru jauh lebih banyak.

Dalam konteks riset dan inovasi, setidaknya ada dua manfaat yang dapat terwujud dari implementasi UU Cipta kerja, dimana pada gilirannya diharapkan dapat menjadi vaksin di masa pendemi sehingga membantu mendorong laju perekonomian.

Pada pasal 121 UU Cipta Kerja, yang mengupayakan bentuk dorongan partisipasi riset inovasi di daerah, hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan riset dan inovasi dapat bersumber dari berbagai alternative sumber daya alam yang kaya dan manusia yang kompeten dan inovatif di daerah, tanpa meninggalkan kearifan local dan ditujukan untuk pengembangan inovasi, dimulai dari ide dan innovator dari individu.

Presiden RI Joko Widodo menuturkan, Pandemi Covid-19 harus menjadi pelecut untuk mengejar ketertinggalan di Indonesia dalam segala sector, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan.

Hal tersebut, kata Jokowi membuat UU Cipta Kerja diciptakan. Dengan harapan untuk mempercepat industrialisasi di dalam negeri serta memperkuat sector strategis terutama pangan kesehatan dana energi.

Mantan Walikota Surakarta tersebut menjelaskan, setiap perubahan besar seringkali menimbulkan kekhawatiran serta salah pengertian. Apalagi kata Jokowi tidak terkomunikasikan dengan baik dalam waktu yang memadai, sehingga sosialisasi perlu dilakukan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan UU Cipta Kerja bakal mampu memperkuat posisi koperasi UMKM dalam rantai pasok.

Menurut Teten, UU Cipta Kerja juga memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar, meningkatkan kompetensi dan level usaha UMKM, dengan memberikan fasilitasi kepada para UMKM untuk masuk dalam rantai pasok industry.

Lanjutnya, masih ada poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja yang mempermudah pengembangan KUMKM di Indonesia.

Pastinya, UU Cipta Kerja menjawab masalah utama bagi Koperasi dan UMKM selama ini, meliputi akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan, sampai dengan akses pasar.
UU Cipta Kerja dinilai akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya rasio kewirausahaan (start-up lokal) dengan kemudahan perizinan usaha serta penyelenggaraan inkubasi bisnis.

Bahkan, UU Cipta Kerja juga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberikan kemudahan melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan system/aplikasi pada setiap lini bisnis proses UMKM dan inkubasi bisnis, untuk menciptakan UMKM berbasis inovasi dan teknologi.

Melalui UU Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dan kecil akan mendapatkan sertifikasi halal gratis dari pemerintah.

Menurut Teten, selama ini, sertifikasi halal menjadi beban bagi UMKM, karena dinilai sulit dan mahal dalam hal pengurusan. Hal tersebut berdampak pada sector usaha mikro yang jarang memiliki sertifikasi halal.

Padahal menurut Teten, label halal ini sangat penting untuk memberikan nilai tambah dan daya saing UMKM. Khusus untuk UMKM di sector kesehatan dan keamanan, selain sertifikat halal, diperlukan juga standar nasional Indonesia (SNI).

Dia juga mengatakan, bahwa 97 persen penyerapan tenaga kerja di Indonesia dilakukan oleh sector UMKM. Untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing yang kuat.

Saat ini angka pengangguran lebih dari 7 juta orang, jika ditambah PHK baru sebanyak 3 juta, maka kondisi ini tentu tidak akan mudah. Sehingga memerlukan regulasi serupa vaksin yang mengatur mulai dari perizinan UMKM, pembiayaan, akses pasar, dan perbaikan rantai pasok.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ternyata dianggap menjadi vitamin atau stimulus yang menjadi angin segar bagi pemulihan nasional yang saat ini berjuang mengatasi pandemi Covid-19.

Tim Analis DBS Kee Yan Yeo menuturkan stimulus ekonomi dari pemerintah dan undang-undang cipta kerja diharapkan akan menjadi tambahan ‘vitamin’ agar perekonomian Indonesia dapat pulih dari keterpurukan akibat pandemi.

Kee Yan Yeo menambahkan, walaupun saat ini pemerintah sedang melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara massal, tetapi seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) bahwa vaksinasi saja tidak cukup.

Ia berujar bahwasanya, kombinasi ketaatan pada protokol kesehatan 3M seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan harus tetap diperlukan, didukung dengan adanya vaksinasi sebagai prasyarat bagi pemulihan ekonomi.

Pada awalnya, beberapa vaksin tidak akan diberikan secara Cuma-Cuma. Sekitar 75 juta penduduk Indonesia diharapkan membayar sendiri vaksin covid-19. Alasannya, anggaran pemerintah sangat terbatas, hanya mampu memberikan vaksin gratis kepada 104 juta penduduk penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Namun, kebijakan itu berubah.

Pemerintah juga menargetkan setidaknya 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Ia menambahkan, proses produksi dan distribusi vaksin akan menjadi tantangan besar berikutnya. Seberapa besar kapasitas produksi dan kemampuan mendistribusikan vaksin akan menentukan berapa lama waktu vaksinasi hingga mencapai herd imunity atau masyarakat kebal virus.

Sejumlah lembaga juga menuturkan, kecepatan dan kemampuan setiap negara dalam vaksinasi Covid-19 ini akan berbeda-beda. Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali positif tumbuh 4% pada tahun 2021.

Untuk memperbaiki ekonomi nasional, tentu saja Indonesia tidak bisa terlalu bergantung pada sektor pariwisata dan transportasi, tetapi juga berupaya untuk membangkitkan kembali ekonomi domestik yang menjadi sesuatu yang krusial.

Tercatat ada 29,12 juta pekerja di Indonesia yang terdampak negatif dari Pandemi Covid-19. Jumlah tersebut belum termasuk pekerja paruh waktu dan setengah menganggur yang mencapai 55 juta orang. Adanya RPP dari Cipta Kerja nantinya diharapkan menjadi terobosan untuk investasi dan juga melahirkan wirausahawan baru sehingga bisa membawa dampak positif bagi tenaga kerja.

UU Cipta kerja tentu diharapkan dapat menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi daya saing yang dipandang pada level regional dan global.

UU Cipta kerja juga telah memangkas regulasi yang berbelit-belit, sehingga hal ini diharapkan menjadi multiplier effect terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelunya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijiono Moegiarso menyatakan keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2021.

Ia juga mengungkapkan bahwa dampak pandemi Covid-19 sangatlah masif terhadap perekonomian. Dimana hampir semua sektor terkena dampak. Pada kuartal II, ekonomi Indonesia terkontraksi dalam hingga lebih dari minus 5%. Memasuki kuartal III, ekonomi mulai pulih ke level 3,49%.

Tentu saja permasalahan ini harus dicari solusi alternatifnya, sehingga UU Cipta Kerja bisa menjadi game changer melalui reformasi struktural dan ekonomi. Selain itu, UU Cipta kerja juga memberikan dukungan yang besar bagi pelaku UMKM. Dukungan ini tentu saja diharapkan dapat melecutkan semangat pelaku UMKM di Indonesia agar bisa naik kelas.

Selain UMKM, UU cipta kerja juga menjadi angin segar bagi para investor. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan, UU Cipta Kerja diyakini bisa memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.

Selain memberikan jaminan kemudahan investasi, juga memangkas perizinan yang berbelit. Dampak dari terbitnya UU tersebut tentu saja akan meningkatkan kepercayaan investor.

Menurut Ibrahim, ada sejumlah pasal dalam klaster investasi yang mempermudah para calon penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dimana dalam regulasi tersebut, juga terdapat berbagai klaster yang berkaitan dengan penyederhanaan perizinan, termasuk dengan investasi dan proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi, karena proses perizinan usaha yang berbelit. Dengan dimudahkannya proses perizinan, tentu saja diharapkan perekonomian Indonesia akan melesat bangkit sehingga hal ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Eka Kurniawati )*

UU Cipta Kerja menjadi terobosan Pemerintah untuk memangkas regulasi. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, UU Cipta Kerja diyakini mampu memberikan harapan besar bagi pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.

Akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dhaniswara K Harjono menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan harapan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Dhaniswara mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19, Indonesia mampu menghadirkan produk hukum baru yang memberi harapan yakni UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja yang terdiri dari 116 pasal ini mampu merevisi 77 UU sebelumnya yang ternyata isinya saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian.

Menurutnya, UU Cipta Kerja ini menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal di mana implementasi dari UU ini sebagai upaya meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja secara lebih luas.

Salah satu sisi positif dari UU Cipta Kerja menurut Dhaniswara adalah lebih mudahnya untuk membangung perusahaan, tidak perlu banyak modal. Jika dulu minimal Rp 50 juta, sekarang tidak perlu.

UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan. Seperti memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang (2020-2040), kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Rektor UKI tersebut menuturkan, kita akan dihadapkan pada persoalan masa depan, antara lain bonus demografi pada 2030 dan puncaknya pada 2040. Artinya jumlah usia produktif komposisinya akan jauh lebih besar. Kita perlu solusi untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatan lapangan kerja.

Dalam survei BPS, menunjukkan estimasinya bahwa pada tahun 2030 nanti setidaknya akan ada 52 juta penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, yang namanya bonus demografi seperti pedang bermata dua. Jika tidak dipersiapkan lapangan pekerjaan, justru dapat berdampak buruk di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Cipta Kerja, sedini mungkin telah berupaya dan mempermudah regulasi terkait perizinan berusaha di Indonesia. Hal tersebut sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Guru Besar IPB Prof. Yanto Santosa menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker bisa menjadi akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Dalam keterangan tertulisnya, Yanto mengatakan, ketika Investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat, inilah sebenarnya tujuan dari UU Cipta Kerja, demi kesejahteraan masyarakat. Artinya, kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Tentu saja, untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan harapan pemerintah, di antaranya penyederhanaan regulasi perizinan, mendorong kemudahan investasi dan peningkatan lapangan kerja, tentunya ada sejumlah syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Prasyarat yang pertama adalah pelaku usaha harus dijadikan sebagai mitra yang sejajar, bukan sebagai pihak yang dicurigai atau diwaspadai.

Prasyarat selanjutnya adalah jenis usaha harus dibedakan menjadi dua, yakni usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah dan usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha.

Untuk jenis usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah, seyogyanya seluruh perizinan diurus oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha hanya tinggal melakukan operasional usahanya. Sementara itu, untuk jenis usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha, proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pelaku usaha dengan senantiasa dibantu oleh pemerintah.

Kemudian, adanya jaminan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan atau peraturan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten atau kota. UU Sapu Jagat harus bisa menyederhanakan, menyingkronkan, dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang ditertibkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

UU Cipta Kerja juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk menghindari penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

Covid-19 masih berstatus pandemi di Indonesia, dampak dari pandemi ini rupanya tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi, dimana banyak perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya. UU Cipta Kerja tentunya menjadi landasan konkrit demi pulihnya perekonomian di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu Bogor