Oleh : zakaria )*

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Langkah pemangkasan regulasi tersebut dianggap tepat karena dapat menarik investor dan mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 sempat membuat sektor perekonomian di Indonesia menjadi kacau. Daya beli masyarakat menurun dan hampir setiap hari tersiar kabar PHK ataupun karyawan yang dirumahkan. Permasalahan ini tentu saja harus ditangani seiring dengan upaya penanganan pandemi di sektor kesehatan.

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi, tentu saja diperlukan regulasi yang mendukungnya, regulasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah adalah UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diyakini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di Tanah Air melalui reformasi regulasi dan kemudahan berusaha. Kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang masih mencengkeram Indonesia dan Dunia.

Uki Dhaniswara K Harjono selaku pakar Hukum Pembangunan Ekonomi, memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menghadirkan produk hukum baru, dimana regulasi tersebut dinilai memberikan harapan bagi Indonesia untuk memulihkan ekonomi, regulasi tersebut adalah UU Cipta Kerja.

UU Cipta kerja (Ciptaker) yang terdiri dari 116 pasal ini, mampu merevisi 77 UU dimana sebelumnya ternyata berisi undang-undang yang saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian.

UU Ciptaker sendiri, menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal di mana penerapan dari UU ini merupakan upaya dalam meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dirinya berujar, salah satu sisi positif dari UU Cipta Kerja adalah, kemudahan dalam membangun perusahaan, jika dulu membangun perusahaan dibutuhkan dana minimal Rp 50 juta, maka dengan adanya UU Cipta kerja, regulasi tersebut ditiadakan.

Uki menilai, UU Cipta kerja juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan.

Seperti memanfaatkan bonus demografi ang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang, kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Uki mengatakan, pada tahun 2030 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana puncaknya adalah pada tahun 2040. Artinya, jumlah usia produktif komposisinya jauh lebih besar. Sehingga diperlukan solusi konkrit untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatan lapangan kerja.

Survei dari BPS mengatakan, pada tahun 2030 nanti, setidaknya akan ada tambahan 52 juta penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ironisnya justru saat ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan regulasi yang menghambat penyediaan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Apalagi terdapat 44 ribu aturan yang menghambat iklim investasi maupun dunia usaha, mulai dari Perpres, Perppu, PP, Perda, Pergub dan lainnya. Sehingga regulasi di Indonesia baik di pusat maupun daerah terlalu gemuk. Hal tersebut tentu saja menjadi hambatan bagi orang yang ingin berusaha atau membuka lapangan kerja di Indonesia.

Menurutnya, bonus demografi di Indonesia layaknya pedang bermata dua. Bila tidak dipersiapkan lapangan kerja, justru akan berdampak buruk di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Cipta Kerja, sedini mungkin berupaya untuk mempermudah regulasi terkait dengan perizinan berusaha di Indonesia. Hal tersebut sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya agar ekonomi kembali pulih dan bonus demografi tidak menimbulkan masalah.

Uki menambahkan, bahwa Indonesia masih memiliki PR yang belum terselesaikan, yakni kesenjangan sosial. Hasil kajian TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Indonesia masih berada di urutan keempat di dunia tentang kesenjangan sosial.

Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa peningkatan iklim bisnis dan investasi Indonesia adalah suatu keharusan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholder.

Pemerintah juga memiliki target, bahwa nantinya ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2021, dengan inflasi yang tetap terjaga di kisaran 3 persen.

Permasalahan ekonomi di Indonesia tentu harus diatasi, pemulihan ekonomi menjadi keniscayaan jika didukung dengan adanya regulasi yang mampu mewujudkan upaya pemulihan ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebeca Marian )*

PON XX di Papua akan membawa kemajuan, tak hanya di bidang olahraga, tetapi juga di infrastrukturnya. Acara ini juga mendukung program pemulihan ekonomi nasional, karena saat Jayapura dan kota lain ramai oleh kontingen PON, berdampak positif bagi masyarakat Papua. Mereka bisa menjual suvenir, makanan, dan barang lain kepada para atlet.

Pemulihan ekonomi nasional adalah program pemerintah untuk mengembalikan kondisi finansial Indonesia, agar bisa bangkit pasca dihantam badai pandemi. Caranya adalah dengan membangun infrastruktur agar mempermudah mobiltas warga, mengurangi pajak, dan memperingan kredit bagi UMKM.

Salah satu cara memulihkan ekonomi nasional adalah dengan mendukung PON XX di Papua. Lantas apa hubungan antara program ini dengan lomba olahraga? Menurut walikota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, PON adalah even nasional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena ada banyak pengunjung di Papua, mulai dari atlet hingga suporternya.

Dr Benhur melanjutkan, saat menyambut PON, semua harus dipersiapkan. Mulai dari keamanan, ketertiban, kebersihan, fasilitas, hingga objek wisata dan tempat kuliner. Karena para atlet dan official akan bertanding di stadion lalu turut menikmati keindahan alam Papua serta makanan khasnya.

Saat atlet makan di pusat kuliner Papua, biasanya ia mengunggah fotonya di Instagram. Itu akan menjadi promosi gratis, untuk makin mempopulerkan makanan khas Papua. Netizen kan turut mempopulerkan tempat makan tersebut, baik melalui Twitter maupun Instagram. Sehingga konten itu akan makin viral.
Di bumi cendrawasih tidak hanya ada bubur sagu, tetapi juga ada hidangan enak lain seperti kue lontar, ikan bakar, sambal colo-colo, dll. Sehingga netizen akan ikut memperkenalkan kelezatan makanan tradisional Papua tersebut.

Saat pusat kuliner tersebut viral, maka akan diserbu oleh pengunjung, yakni warga Papua. Jika tempatnya ramai, maka pedagang makanan akan untung karena omzetnya naik. Hal ini yang akan mensukseskan pemulihan ekonomi nasional. Karena usaha UMKM seperti warung makan bisa ramai oleh para pelanggan baru. Mereka tak lagi gigit jari karena usahanya sepi saat pandemi.

Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional via jalur PON XX terjadi karena penduduk asli Papua semangat berjualan suvenir, bagi para atlet, official, dan supporter. Mereka akan senang karena bisa memborong tas noken, patung suku Asmat, batik khas Papua, ukiran kayu, sampai oleh-oleh yang eksotis seperti sarang semut (untuk obat herbal) dan koteka.

Warganet juga akan memviralkan oleh-oleh khas Papua. Sehingga para pengusaha UMKM melihatnya sebagai peluang emas. Mereka bisa mendistribusikan suvenir unik ini ke berbagai daerah di Indonesia, karena barangnya sudah sangat populer di media sosial.

Banyak pedagang akan senang karena jualannya laku keras, bahkan bisa dikirim ke luar daearh Papua. Saat bisnisnya ramai, maka omzetnya naik. Ia bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan mmapu bangkit dari suramnya masa pandemi.

Selain itu, sektor pariwisata akan tertolong. Karena mata dunia tertuju pada keindahan alam Papua, yang direkam saat ada pertandingan olahraga. PON menjadi ajang untuk mempromosikan eksotisme Bumi Cendrawasih. Jadi masyarakat tidak hanya tahu ada Raja Ampat, tetapi juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Danau Sentani, dll. Sehingga pariwisata akan ramai kembali oleh para turis lokal dan asing.

Efek domino positif ini yang diharapkan akan terjadi, saat menyelenggarakan PON XX Papua. Lomba olahraga akan menarik banyak penonton, dan mereka bisa melihat betapa Papua sudah bertransformasi menjadi wilayah yang sangat modern dan cocok dijadikan tujuan wisata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Dendy Rahmat )*

Saat pandemi, sektor ekonomi dihantam telak oleh serangan corona. Daya beli masyarakat menurun drastis karena usaha mereka sepi atau jika ada yang jadi karyawan, gajinya dipotong oleh perusahaan. Untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, maka diresmikan UU Cipta Kerja, yang akan merombak birokrasi dan memudahkan perizinan.

Pandemi covid-19 melemahkan sektor perekonomian di indonesia. Tak hanya pengusaha UMKM yang terkena getahnya, namun juga pengusaha kelas atas. Mereka berusaha keras untuk survive di tengah pandemi yang menyesakkan dada, agar bisnisnya tidak ditutup karena omzet menurun.

Menurunnya omzet pebisnis bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, karena tulang punggung finansial negara adalah UMKM. Oleh karena itu, pemerintah meresmikan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, untuk memulihkan sektor ekonomi di negeri ini. Karena UU ini mempersingkat birokrasi dan mempermudah pengurusan izin usaha.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pandemi memang menyulitkan, tapi juga membuka peluang. Dengan catatan, kita bisa lebih cepat dan efisien dibandingkan negara lain. Dalam artian, UU Cipta Kerja yang mempercepat perizinan dan mengefisienkan birokrasi, akan membawa Indonesia dari kesuraman saat pandemi.

Untuk memulihkan ekonomi, kuncinya adalah efisiensi birokrasi. Karena kita tidak lagi butuh pengurusan izin yang bertele-tele. Jika bisa dipercepat, mengapa harus lambat? Ketika izin usaha bisa diurus hanya dalam 7 hari, maka pengusaha, khususnya UMKM, akan bahagia. Karena menghemat waktu dan biaya.

Setelah izin usaha didapat maka pengusaha akan memiliki legalitas yang bisa dijadikan salah satu syarat untuk meminta pinjaman ke Bank. Dengan begitu, ia bisa memperbesar usahanya dan tidak jadi bangkrut. Karena bisa memproduksi lagi dan batal merumahkan karyawan, berkat tambahan modal tersebut.

Jika pengusaha sudah punya legalitas yang diakui negara, maka ia bisa mengekspor produknya dengan mudah. Penyebabnya karena klien dari luar negeri meminta syarat pengusaha harus punya izin resmi. Jika ekspor barang lancar, maka bisnis UMKM akan maju dan perlahan meningkat jadi kelas kakap.

Saat bisnis UMKM bangkit lagi maka perekonomian negara juga meningkat. Karena kebanyakan pengusaha di Indonesia adalah yang masih berstatus kecil dan menengah. Sehingga mereka ditolong pemerintah, agar bisa melanjutkan bisnis dan menggerakkan roda perekonomian negara bersama-sama.

Ketika UMKM maju maka akan berdampak pula pada pegawai. Mereka tak jadi di-PHK, karena usaha tersebut batal ditutup, namun diteruskan lagi. Para pegawai akan tetap menerima gaji dan daya beli masyarakat tidak jadi menurun. Sehingga pasar akan selalu ramai dan ekonomi negara masih stabil.

Selain mempermudah perizinan, UU Cipta Kerja juga diberi pendampingan oleh pemerintah. Metiana Indrasari, akademisi dari Universitas Dr Soetomo menyatakan bahwa dalam pasal-pasal UU ini, UMKM mendapat fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, serta sistem keuangan.

Pendampingan hukum akan membuat pengusaha merasa aman, karena dilindungi oleh negara. Mereka yang masih awam dan belum bisa menyewa jasa pengacara, akan ditolong oleh pendampingan tersebut. Sehingga pebisnis UMKM tenang, karena didampingi oleh seorang ahli hukum.

Mungkin masyarakat masih heran mengapa untuk memulihkan ekonomi, caranya dengan mengubah aturan dan membuat UU Cipta Kerja. Padahal sebuah aturan bisa memiliki efek jangka panjang, karena sebuah pemangkasan birokrasi akan memudahkan jalan bagi pebisnis. Memang tak terlihat instan selama 1 bulan, namun hasilnya bisa terlihat di masa depan.

Pemerintah membuat UU Cipta Kerja yang berisi klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM, agar usaha kecil dan menengah tetap survive. Jalan mereka untuk berbisnis sangat dipermudah, dengan melonggarkan pengurusan legalitas usaha, dan pendampingan hukum. Sehingga usaha jadi lancar dan berdampak positif pada pemulihan ekonomi negara.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Abdurahman )*

Pemerintah mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional untuk membangkitkan kondisi finansial negara yang sempat pingsan karena badai corona. Untuk mendukung program ini, maka UU Cipta Kerja diresmikan dan diimplementasikan. Sehingga menarik banyak investor asing, yang merasa senang karena aturan penanaman modal dipermudah.

Saat pandemi covid-19 melanda seluruh dunia, maka pemerintah berusaha keras agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis ekonomi jilid 2. Walau daya beli masyarakat masih menurun, namun setidaknya ada harapan untuk memperbaiki kondisi finansial negara. Harapan itu bernama UU Cipta kerja.

Mengapa masyarakat diselamatkan dengan sebuah Undang-Undang, bukan BLT temporer? Karena jika semua orang terus diberi bantuan uang, namanya tidak mendidik. Karena yang diberi adalah ikan, bukan kail. Sedangkan jika UU diresmikan, maka akan berdampak pada dunia usaha sekaligus dunia kerja. Karena ada banyak perubahan aturan yang memudahkan mereka.

Dunia usaha akan bangkit lagi berkat masuknya investor asing ke Indonesia. Mereka mau menanamkan modal karena diberi tahu bahwa aturan berbisnis di negeri ini dipermudah, dan birokrasi diperpendek. Sehingga tidak pusing lagi saat mengurus legalitas usaha. Presiden Jokowi menyukai kerja cepat, sehingga membuat aturan bahwa pengurusan izin bisa secepat kilat.

Setelah UU Cipta Kerja diresmikan pada oktober 2020 lalu, investor asing dari RRC bersiap masuk. Mereka rencananya akan membangun pabrik baterai mobil listrik di Indonesia. Hal ini sangat bagus, karena jika pabrik dibangun, otomatis butuh banyak karyawan. Sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Kabar dibukanya pabrik baterai mobil listrik berefek positif pada pasar saham, karena harga saham ANTAM melonjak. Sehingga pemegang sahamnya turut diuntungkan. Ketika pasar saham positif maka akan berdampak positif juga pada perekonomian Indonesia.

Masyarakat juga tak perlu takut jika ada investor asing. Mereka tidak serta-merta membawa jutaan TKA ke Indonesia. Namun tetap merekrut pegawai dari Indonesia. Malah pekerja WNI yang akan diuntungkan, karena investor asing diwajibkan untuk memberi transfer ilmu. Sehingga pekerja lokal akan makin cerdas dan memiliki daya juang serta semangat yang tinggi.

Ketika mereka bekerja maka akan mendapat gaji bulanan. Setelah mendapat bayaran, maka uang tersebut dibelanjakan untuk sembako dan kebutuhan lain. Sehingga ada banyak transaksi di pasar maupun supermarket. Daya beli masyarakat akan naik kembali, karena mereka tak ragu mengeluarkan uang, setelah punya uang dari gaji bulanan.

Saat daya beli masyarakat naik, maka kita bisa selamat dari ancaman krisis ekonomi jilid 2. Karena pasar masih ramai dan penjualan meningkat. Sehingga produksi barang akan makin lancar, karena ada banyak konsumen yang menanti. Siklus yang terus berulang akan membahagiakan, karena produsen dan konsumen sama-sama senang.

Efek domino positif ini yang diharap akan terjadi, ketika UU Cipta Kerja diimplementasikan di lapangan. Sehingga tiap WNI wajib mendukung UU tersebut. Jangan malah menentang karena terjebak hoaks. Justru UU ini yang jadi vaksin ampuh dalam pemulihan ekonomi nasional, karena jadi pemicu dari naiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya kondisi finansial negara.

Pemerintah sudah mempertimbangkan matang-matang dampak UU Cipta Kerja ke depannya. Tak mungkin mereka membuat masyarakat menderita dengan UU ini. Justru UU Cipta Kerja dibuat untuk rakyat, agar taraf hidup mereka naik, dan selamat dari ancaman kelaparan.

Untuk memulihkan ekonomi nasional, maka obatnya adalah UU Cipta Kerja. UU ini mempermudah birokrasi dan menarik investor asing. Sehingga banyak pabrik baru yang dibangun, dan otomatis mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Ekonomi akan membaik karena semua orang punya pekerjaan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Pemalang

Oleh : Rahmat Soleh )*

Pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan banyak sector termasuk ekonomi, sehingga diperlukan formula khusus untuk dapat membebaskan Indonesia dari status Pandemi. Salah satunya adalah UU Cipta Kerja sebagai vaksin di masa pandmei yang membantu mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dan penciptaan banyak lapangan kerja baru.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2021 ekonomi akan tumbuh antara 4.5 sampai 5.5%. Rule Of thumb saat ini adalah, dengan pertumbuhan ekonomi 1% akan tercipta 500 ribu lapangan kerja baru. Itu artinya, tahun depan mungkin hanya bisa menyediakan 2,5 juta pekerjaan baru bagi anak bangsa. Pada tahun-tahun berikutnya, angkanya mungkin tidak akan berubah banyak jika kita tidak melakukan terobosan. Sementara jumlah penganggur dan pencari kerja baru jauh lebih banyak.

Dalam konteks riset dan inovasi, setidaknya ada dua manfaat yang dapat terwujud dari implementasi UU Cipta kerja, dimana pada gilirannya diharapkan dapat menjadi vaksin di masa pendemi sehingga membantu mendorong laju perekonomian.

Pada pasal 121 UU Cipta Kerja, yang mengupayakan bentuk dorongan partisipasi riset inovasi di daerah, hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan riset dan inovasi dapat bersumber dari berbagai alternative sumber daya alam yang kaya dan manusia yang kompeten dan inovatif di daerah, tanpa meninggalkan kearifan local dan ditujukan untuk pengembangan inovasi, dimulai dari ide dan innovator dari individu.

Presiden RI Joko Widodo menuturkan, Pandemi Covid-19 harus menjadi pelecut untuk mengejar ketertinggalan di Indonesia dalam segala sector, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan.

Hal tersebut, kata Jokowi membuat UU Cipta Kerja diciptakan. Dengan harapan untuk mempercepat industrialisasi di dalam negeri serta memperkuat sector strategis terutama pangan kesehatan dana energi.

Mantan Walikota Surakarta tersebut menjelaskan, setiap perubahan besar seringkali menimbulkan kekhawatiran serta salah pengertian. Apalagi kata Jokowi tidak terkomunikasikan dengan baik dalam waktu yang memadai, sehingga sosialisasi perlu dilakukan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan UU Cipta Kerja bakal mampu memperkuat posisi koperasi UMKM dalam rantai pasok.

Menurut Teten, UU Cipta Kerja juga memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar, meningkatkan kompetensi dan level usaha UMKM, dengan memberikan fasilitasi kepada para UMKM untuk masuk dalam rantai pasok industry.

Lanjutnya, masih ada poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja yang mempermudah pengembangan KUMKM di Indonesia.

Pastinya, UU Cipta Kerja menjawab masalah utama bagi Koperasi dan UMKM selama ini, meliputi akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan, sampai dengan akses pasar.
UU Cipta Kerja dinilai akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya rasio kewirausahaan (start-up lokal) dengan kemudahan perizinan usaha serta penyelenggaraan inkubasi bisnis.

Bahkan, UU Cipta Kerja juga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberikan kemudahan melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan system/aplikasi pada setiap lini bisnis proses UMKM dan inkubasi bisnis, untuk menciptakan UMKM berbasis inovasi dan teknologi.

Melalui UU Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dan kecil akan mendapatkan sertifikasi halal gratis dari pemerintah.

Menurut Teten, selama ini, sertifikasi halal menjadi beban bagi UMKM, karena dinilai sulit dan mahal dalam hal pengurusan. Hal tersebut berdampak pada sector usaha mikro yang jarang memiliki sertifikasi halal.

Padahal menurut Teten, label halal ini sangat penting untuk memberikan nilai tambah dan daya saing UMKM. Khusus untuk UMKM di sector kesehatan dan keamanan, selain sertifikat halal, diperlukan juga standar nasional Indonesia (SNI).

Dia juga mengatakan, bahwa 97 persen penyerapan tenaga kerja di Indonesia dilakukan oleh sector UMKM. Untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing yang kuat.

Saat ini angka pengangguran lebih dari 7 juta orang, jika ditambah PHK baru sebanyak 3 juta, maka kondisi ini tentu tidak akan mudah. Sehingga memerlukan regulasi serupa vaksin yang mengatur mulai dari perizinan UMKM, pembiayaan, akses pasar, dan perbaikan rantai pasok.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ternyata dianggap menjadi vitamin atau stimulus yang menjadi angin segar bagi pemulihan nasional yang saat ini berjuang mengatasi pandemi Covid-19.

Tim Analis DBS Kee Yan Yeo menuturkan stimulus ekonomi dari pemerintah dan undang-undang cipta kerja diharapkan akan menjadi tambahan ‘vitamin’ agar perekonomian Indonesia dapat pulih dari keterpurukan akibat pandemi.

Kee Yan Yeo menambahkan, walaupun saat ini pemerintah sedang melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara massal, tetapi seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) bahwa vaksinasi saja tidak cukup.

Ia berujar bahwasanya, kombinasi ketaatan pada protokol kesehatan 3M seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan harus tetap diperlukan, didukung dengan adanya vaksinasi sebagai prasyarat bagi pemulihan ekonomi.

Pada awalnya, beberapa vaksin tidak akan diberikan secara Cuma-Cuma. Sekitar 75 juta penduduk Indonesia diharapkan membayar sendiri vaksin covid-19. Alasannya, anggaran pemerintah sangat terbatas, hanya mampu memberikan vaksin gratis kepada 104 juta penduduk penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Namun, kebijakan itu berubah.

Pemerintah juga menargetkan setidaknya 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Ia menambahkan, proses produksi dan distribusi vaksin akan menjadi tantangan besar berikutnya. Seberapa besar kapasitas produksi dan kemampuan mendistribusikan vaksin akan menentukan berapa lama waktu vaksinasi hingga mencapai herd imunity atau masyarakat kebal virus.

Sejumlah lembaga juga menuturkan, kecepatan dan kemampuan setiap negara dalam vaksinasi Covid-19 ini akan berbeda-beda. Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali positif tumbuh 4% pada tahun 2021.

Untuk memperbaiki ekonomi nasional, tentu saja Indonesia tidak bisa terlalu bergantung pada sektor pariwisata dan transportasi, tetapi juga berupaya untuk membangkitkan kembali ekonomi domestik yang menjadi sesuatu yang krusial.

Tercatat ada 29,12 juta pekerja di Indonesia yang terdampak negatif dari Pandemi Covid-19. Jumlah tersebut belum termasuk pekerja paruh waktu dan setengah menganggur yang mencapai 55 juta orang. Adanya RPP dari Cipta Kerja nantinya diharapkan menjadi terobosan untuk investasi dan juga melahirkan wirausahawan baru sehingga bisa membawa dampak positif bagi tenaga kerja.

UU Cipta kerja tentu diharapkan dapat menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi daya saing yang dipandang pada level regional dan global.

UU Cipta kerja juga telah memangkas regulasi yang berbelit-belit, sehingga hal ini diharapkan menjadi multiplier effect terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelunya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijiono Moegiarso menyatakan keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2021.

Ia juga mengungkapkan bahwa dampak pandemi Covid-19 sangatlah masif terhadap perekonomian. Dimana hampir semua sektor terkena dampak. Pada kuartal II, ekonomi Indonesia terkontraksi dalam hingga lebih dari minus 5%. Memasuki kuartal III, ekonomi mulai pulih ke level 3,49%.

Tentu saja permasalahan ini harus dicari solusi alternatifnya, sehingga UU Cipta Kerja bisa menjadi game changer melalui reformasi struktural dan ekonomi. Selain itu, UU Cipta kerja juga memberikan dukungan yang besar bagi pelaku UMKM. Dukungan ini tentu saja diharapkan dapat melecutkan semangat pelaku UMKM di Indonesia agar bisa naik kelas.

Selain UMKM, UU cipta kerja juga menjadi angin segar bagi para investor. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan, UU Cipta Kerja diyakini bisa memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.

Selain memberikan jaminan kemudahan investasi, juga memangkas perizinan yang berbelit. Dampak dari terbitnya UU tersebut tentu saja akan meningkatkan kepercayaan investor.

Menurut Ibrahim, ada sejumlah pasal dalam klaster investasi yang mempermudah para calon penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dimana dalam regulasi tersebut, juga terdapat berbagai klaster yang berkaitan dengan penyederhanaan perizinan, termasuk dengan investasi dan proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selama ini banyak investor yang merasa kesulitan saat ingin memproses perizinan dan investasi, karena proses perizinan usaha yang berbelit. Dengan dimudahkannya proses perizinan, tentu saja diharapkan perekonomian Indonesia akan melesat bangkit sehingga hal ini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Eka Kurniawati )*

UU Cipta Kerja menjadi terobosan Pemerintah untuk memangkas regulasi. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, UU Cipta Kerja diyakini mampu memberikan harapan besar bagi pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.

Akademisi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dhaniswara K Harjono menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan harapan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Dhaniswara mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19, Indonesia mampu menghadirkan produk hukum baru yang memberi harapan yakni UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja yang terdiri dari 116 pasal ini mampu merevisi 77 UU sebelumnya yang ternyata isinya saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian.

Menurutnya, UU Cipta Kerja ini menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal di mana implementasi dari UU ini sebagai upaya meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja secara lebih luas.

Salah satu sisi positif dari UU Cipta Kerja menurut Dhaniswara adalah lebih mudahnya untuk membangung perusahaan, tidak perlu banyak modal. Jika dulu minimal Rp 50 juta, sekarang tidak perlu.

UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta tantangan ke depan. Seperti memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun mendatang (2020-2040), kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

Rektor UKI tersebut menuturkan, kita akan dihadapkan pada persoalan masa depan, antara lain bonus demografi pada 2030 dan puncaknya pada 2040. Artinya jumlah usia produktif komposisinya akan jauh lebih besar. Kita perlu solusi untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatan lapangan kerja.

Dalam survei BPS, menunjukkan estimasinya bahwa pada tahun 2030 nanti setidaknya akan ada 52 juta penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, yang namanya bonus demografi seperti pedang bermata dua. Jika tidak dipersiapkan lapangan pekerjaan, justru dapat berdampak buruk di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Cipta Kerja, sedini mungkin telah berupaya dan mempermudah regulasi terkait perizinan berusaha di Indonesia. Hal tersebut sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Guru Besar IPB Prof. Yanto Santosa menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker bisa menjadi akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Dalam keterangan tertulisnya, Yanto mengatakan, ketika Investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat, inilah sebenarnya tujuan dari UU Cipta Kerja, demi kesejahteraan masyarakat. Artinya, kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Tentu saja, untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan harapan pemerintah, di antaranya penyederhanaan regulasi perizinan, mendorong kemudahan investasi dan peningkatan lapangan kerja, tentunya ada sejumlah syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Prasyarat yang pertama adalah pelaku usaha harus dijadikan sebagai mitra yang sejajar, bukan sebagai pihak yang dicurigai atau diwaspadai.

Prasyarat selanjutnya adalah jenis usaha harus dibedakan menjadi dua, yakni usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah dan usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha.

Untuk jenis usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah, seyogyanya seluruh perizinan diurus oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha hanya tinggal melakukan operasional usahanya. Sementara itu, untuk jenis usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha, proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pelaku usaha dengan senantiasa dibantu oleh pemerintah.

Kemudian, adanya jaminan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan atau peraturan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten atau kota. UU Sapu Jagat harus bisa menyederhanakan, menyingkronkan, dan memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang ditertibkan di pusat dan daerah yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.

UU Cipta Kerja juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk menghindari penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

Covid-19 masih berstatus pandemi di Indonesia, dampak dari pandemi ini rupanya tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi, dimana banyak perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya. UU Cipta Kerja tentunya menjadi landasan konkrit demi pulihnya perekonomian di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu Bogor

Oleh : Putu Prawira )*

Keberadaan Internet rupanya bisa diibaratkan seperti 2 mata pisau, di sisi lain kita bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan mudah, tetapi di sisi lainnya, kita sulit membedakan mana konten fakta dan mana yang hoax.
Kepolisiian Daerah Jawa Tengah (Polda) Jawa Tengah telah mengakui bahwa selama masa pandemi, telah terjadi peningkatan berita-berita bohong atau hoax dan konten negatif seperti ujaran kebancian. Rata-rata ditemukan 30-40 berita hoax.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, bahwa selama pandemi Covid-19, konten seperti berita hoax dan hate speech mengalami peningkatan.

Menurutnya, peredaran berita hoax ditemukan melalui media sosial ataupun di aplikasi pesan instan. Dirinya juga menuturkan bahwa tim dari Bidang Humas Polda Jateng sudah melakukan pelurusan terhadap berita hoax dengan membuat narasi-narasi yang positif. Termasuk, secara persuasif memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berita-berita yang beredar.

Lanjutnya, Iskandar menjelaskan, beberapa temuan berita hoax yang ditindaklanjuti tim siber Polda Jateng juga telah menangkap pelaku, pengedarnya. Beberapa pengunggah berita juga telah diproses secara hukum.

Penyebaran hoaks di masyarakat dilakukan melalui 3 cara. Cara pertama yakni melalui jaringan internet yakni dengan menggunakan blog ataupun website. Cara kedua yakni melalui postingan di media sosial seperti facebook, instagram dan twitter. Cara ketiga adalah melalui grup whatsApp, hal inilah yang rupanya cukup berbahaya karena hoax di whatsapp rupanya paling mudah menyebar.

Isu hoaks yang beredar di masyarakat antara lain program pemerintah, pasien positif corona, hingga tips cara menghindari virus corona yang tidak valid bahkan belum tentu bisa dibuktikan. Konten-konten tersebutlah yang telah membuat masyarakat resah dan menghambat penanganan virus corona di Indonesia.

Perlu diketahui juga bahwa pembuat maupun penyebar hoaks bisa mendapatkan sanksi hukum dengan pidana kurungan sampai 5 tahun dan sanksi denda sebesar 1 miliar rupiah.
Di zaman serba digital seperti ini, hoax merupakan tindakan kriminal, hoax disebut hadir dari sikap mental yang mengesampingkan integritas.

Hoax juga dapat merugikan banyak pihak hingga akhirnya berdampak pada terganggunya proses pembangunan. Pada Maret 2018 lalu, sempat tersebar berita palsu terkait dengan adanya telur palsu hingga muncul video yang membuktikan akan adanya telur palsu.

Karyono Wibowo selaku Direktur Eksekutif Indonesian Public Institut (IPI) pernah mengatakan bahwa media memiliki peran yang sangat strategis. Posisinya sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, media seakan menguasai perannya untuk menjadikan masyarakat sebagai insan yang toleran terhadap perbedaan, atau insan yang mudah terbakar dan terhasut dengan kalimat yang bernada provokatif.

Bisa diibaratkan penyebaran berita bohong atau hoax tak ubahnya seperti peredaran narkoba. Yang mana apabila dibiarkan maka akan membahayakan dan merugikan masyarakat.

Di zaman serba digital seperti ini, hoax merupakan tindakan kriminal, hoax disebut hadir dari sikap mental yang mengesampingkan integritas.

Kita memang tidak bisa memiliki imun terhadap berita hoax, tapi kita memiliki peran untuk menahan jemari untuk tidak menyebarkan berita hoax ke orang lain. Sebelum menyebarkan suatu berita, tentu saja kita harus memperhatikan judul berita yang kita terima. Kita harus hati-hati terhadap judul berita yang terkesan provokatif dan memanfaatkan isu-isu yang sedang tren.

Selain itu, kita juga harus waspada dengan pesan apapun yang berbentuk forward messages berhati-hatilah apabila di akhir pesan tersebut berisi ajakan untuk menyebarkan informasi, apalagi jika informasi tersebut berisi ancaman jika tidak menyebarkan.

Dengan demikian maka kita tentu telah turut andil menjadi seorang warganet yang bijak dalam menyikapi berita yang tersebar. Mencari berita pembanding dengan sumber yang terpercaya tentu saja menjadi hal bijak yang bisa kita lakukan untuk melawan narasi hoax yang masih tetap menguar selama pandemi covid-19.

Hoax muncul untuk menciptakan kekacauan, kekacauan inilah yang membuat hidup kita tidak baik-baik saja, sikap curiga hingga antipati terhadap sesuatu adalah hal yang masih sangat mungkin terjadi apabila berita hoax tidak segera diredam.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA – Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan upaya-upaya dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 beserta dampak-dampaknya.

Pandemi Covid-19 bukan hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berbagai sektor lainnya dimana ekonomi menjadi sektor yang paling merasakan dampak dari pandemi tersebut.

Era Adaptasi Kebiasaan Baru merupakan salah satu cara untuk kembali membangkitkan roda perekonomian rakyat. Artinya, tetap bisa produktif bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan agar tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran Covid-19.

Pemulihan ekonomi harus menjadi salah satu prioritas, selain kesehatan, untuk membangkitkan kembali semangat dan optimisme rakyat bahwa pandemi ini dapat diatasi.

Untuk itu, perlu adanya sinergitas dan kerjasama antar seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan media, dalam mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia.

Dalam rangka turut mendukung pemulihan ekonomi di era Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administras (FIA) Universitas Jakarta (Unija) akan menggelar diskusi dalam bentuk Zoom Meeting dengan tema ‘PERAN MEDIA, MASYARAKAT DUKUNG PEMULIHAN EKONOMI’.

Acara tersebut akan digelar pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 13.00 – 14.00, dengan menghadirkan narasumber dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Bapak Wensislaus Manggut dan Wakil Dekan III FIA Unija, Bapak Sahal Mubarak.

Mari bersatu mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia dan tetap optimis lawan Covid-19 dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. (AAA)