Oleh : Dede Sulaiman )*

Pemerintah Indonesia dipuji oleh dunia internasional karena cepat tanggap dalam menangani pandemi Covid-19 dan efeknya. Pengakuan ini sangat membanggakan karena membuktikan bahwa pemerintah bekerja sangat keras untuk meminimalisir dampak negatif pandemi.

Pandemi sudah kita lewati lebih dari setahun dan selama ini pemerintah bekerja sangat keras untuk mengatasi dampaknya, baik di bidang kesehatan maupun perekonomian. Banyak progam yang dilaksanakan untuk mengatasi corona seperti vaksinasi nasional, program pemulihan ekonomi nasional, pemberian bansos, dll. Sehingga rakyat tertolong dan tidak kena corona maupun efek negatifnya.

Kerja keras pemerintah membuahkan hasil yang manis. Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin, setelah bertemu dengan delegasi Partai Buruh Australia, menyatakan bahwa pemerintah Australia memuji pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam artian, pemerintah kita telah gigih dalam memerangi virus agar tidak tersebar dan menurunkan jumlah pasien corona.

M Azis melanjutkan, pemerintah Australia saat ini belum memerangi virus ini secara masif. Mereka akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menangani efek pandemi ini. Diharap kerja sama ini akan membuat jumlah pasien Covid baik di Australia maupun di Indonesia menurun drastis.

Apresiasi dari pihak Australia merupakan hal yang positif karena menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah bekerja sangat keras untuk memerangi dampak pandemi. Setelah ada vaksin Sinovac maka Presiden Jokowi memesannya pada akhir tahun 2020. Beliau bergerak cepat untuk mengamankan stok vaksin dan memulai program vaksinasi nasional. Beberapa bulan setelahnya terjadi rebutan vaksin antara beberapa negara lain dan kita tidak ikut-ikutan, karena sudah punya persediaan.

Kemudian, pemerintah juga memutuskan untuk membeli vaksin dari pabrik lain seperti AstraZaneca. Juga memesan vaksin dalam bentuk bulk alias bahan baku dan diolah di Indonesia. Keputusan ini diambil agar kita memiliki persediaan vaksin yang memadai. Pasalnya, produksi vaksin masih terbatas sementara jumlah WNI ada lebih dari 220 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa pemerintah Amerika memuji Indonesia, dan kepemimpinan Presiden Jokowi saat penanganan pandemi corona dianggap sangat bisa untuk dicontoh. Selain itu, kebijakan presiden dalam bidang fiskal dan moneter juga diapresiasi.

Banyaknya pujian dari pihak luar negeri membuktikan bahwa kerja keras Presiden Jokowi diakui oleh dunia internasional. Misalnya pada program vaksinasi nasional. Semuanya digratiskan 100% sehingga tidak memberatkan rakyat kecil.

Bandingkan dengan keadaan di Singapura yang vaksinnya harus membayar dengan biaya yang cukup tinggi. Pemerintah paham bahwa saat pandemi, keadaan finansial masyarakat agak oleng, sehingga vaksin digratiskan.

Pemerintah memang terus membuat berbagai strategi untuk menangani dampak pandemi Covid. Penyebabnya karena gara-gara virus sekecil itu, hampir semua sektor jadi berantakan, mulai dari kesehatan, pariwisata, sampai ekonomi. Oleh sebab itu vaksinasi digenjot agar kita bisa dalam keadaan herd immunity secepatnya.

Target dari Kementrian Kesehatan adalah vaksinasi nasional bisa selesai dalam waktu 18 bulan, tetapi Peresiden Jokowi meminta agar kalau bisa dipercepat jadi 12 bulan. Caranya dengan membuka jalur vaksinasi mandiri, dan masih gratis karena biaya ditanggung oleh pihak perusahaan.

Selain itu, pada jalur vaksinasi nasional dilakukan secara massal dengan target 1.500 orang per hari per kota/kabupaten, agar semua sudah diinjeksi. Vaksinasi massal tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan.

Ketika penanganan corona di Indonesia dipuji oleh dunia internasional maka kita patut bangga karena pemerintah bergerak cepat dalam mengatasi dampak pandemi. Sebagai WNI yang baik, maka kebanggaan itu diwujudkan dalam terima kasih dan menuruti semua program pemerintah. Tujuannya agar penanganan makin terkendali dan jumlah pasien Covid menurun.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Azizah Nilawaty)*

Penanganan corona di Indonesia relatif baik dan sudah diakui oleh dunia, karena pemerintah langsung mencari vaksin setelah diproduksi massal. Selain itu, pemerintah juga dengan tegas menerapkan PPKM mikro untuk mengurangi jumlah pasien corona dan menghindari lockdown, karena biayanya sangat besar.

Pandemi covid-19 melanda tak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dikhawatirkan populasi manusia menurun karena penyakit yang berbahaya ini. Namun di tengah gempuran kabar buruk, ada pengakuan dari dunia bahwa Indonesia dinilai berhasil dalam menangani pandemi corona.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam negara yang paling baik dalam menangani corona di ASEAN, jika dibandingkan dengan Singapura atau negara-negara lain. Dalam artian, Indonesia menjadi yang terdepan dalam mengatasi segala permasalahan akibat corona.

Indonesia dipuji dalam menangani corona karena bergerak cepat dalam menyelenggarakan program vaksinasi nasional. Setelah vaksin Sinovac diproduksi massal, maka pemerintah langsung mendatangkannya pada akhir tahun. Program vaksinasi nasional dimulai pada awal tahun, jadi makin cepat dan makin banyak penduduk yang mendapatkan vaksin.

Bandingkan dengan Malaysia yang baru mendapatkan vaksin Pfizer pada februari 2021 dan vaksinasi nasional mereka juga lebih lambat daripada Indonesia. Bahkan netizen di negeri jiran juga dikabarkan iri karena penduduk di negeri kita mendapatkan vaksin lebih cepat, sehingga memiliki kekebalan tinggi yang lebih awal.

Selain itu, pemerintah tak hanya mendatangkan vaksin Sinovac tetapi juga merek lain seperti AstraZaneca dan Pfizer. Sehingga tidak mengalami ’ketergantungan’ pada 1 merek tertentu, karena stoknya tentu terbatas. Daripada menunggu lama maka lebih baik membeli juga vaksin merek lain yang efikasinya juga sama-sama tinggi.

Vaksin yang dibeli juga tidak hanya dalam bentuk jadi, tetapi juga dalam bentuk bulk alias bahan mentah. Sehingga akan diolah oleh laboran dan para ahli di Indonesia, dan akan mengamankan stok vaksin, karena tidak perlu menunggu kiriman dari luar negeri.

Pemerintah juga dipuji karena program vaksinasi nasional digratiskan 100%. Bandingkan dengan di Singapura yang harus membayar untuk 2 kali injeksi. Berarti pemerintah Indonesia mengerti bahwa keadaan ekonomi rakyat sedang surut saat pandemi, sehingga jika harus membayar vaksinasi akan sangat memberatkan.

Jika masyarakat memilih jalur vaksinasi mandiri, maka mereka juga tidak usah membayar, karena dibayarkan oleh pihak perusahaan. Langkah ini juga diapresiasi karena mempercepat program vaksinasi nasional, karena ada 2 jalur yaitu yang biasa dengan mandiri. Jika makin banyak yang divaksin maka kekebalan kelompok akan cepat terbentuk dan pandemi akan lebih cepat diakhiri.

Langkah pemerintah untuk menolak lockdown juga dipuji karena bisa berpengaruh besar terhadap perekonomian negara. Dalam seminggu lockdown maka butuh biaya sampai trilyunan rupiah, dan akan sangat memberatkan kas negara. Oleh karena itu Presiden memilih untuk menerapkan PPKM mikro lagi daripada lockdown.

Walau tidak 100% membatasi mobilitas masyarakat, tetapi PPKM mikro cukup efektif dalam mengurangi pasien corona. Buktinya dari PPKM mikro periode yang lalu, jumlah pasien covid menurun 50%. PPKM mikro kali ini dipastikan lebih ketat karena masyarakat harus work from home 75%, bukan 50% seperti PPKM yang lalu. Mereka juga tak bisa keluyuran ke luar kota karena harus tes swab dan hanya berlaku selama 1×24 jam.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia sudah tepat untuk mengendalikan penularan corona, sehingga netizen di seluruh dunia mengakuinya. Mereka mengapresiasi karena pemerintah cepat tanggap dalam membeli vaksin dan mencanangkan program vaksinasi nasional. vaksin juga digratiskan sehingga tidak membebani masyarkat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Kebijakan pemerintah untuk bisa mengatasi masalah pandemi Covid-19 memang terus diusahakan. Salah satunya dengan program vaksinasi Covid-19 yang kini tengah masuk dalam tahap pertama yang pemberian vaksinnya bagi para tenaga kesehatan.

Dengan vaksinasi ini diharapkan akan bisa membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis yang dampak multidimensi-nya kini dirasakan masyarakat luas terutama di bidang kesehatan secara umum dan di bidang perekonomian dan sosial. Hal itu terungkap saat digelar diskusi melalui Webinar Sesion ICF – Geliat Politik bertajuk “Dukung Vaksinasi Covid-19, Jangan Kendor Protokol Kesehatan”.

Dalam diskusi tersebut sejumlah narasumber seperti Saiful SH selaku pengamat kebijakan publik dan Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tirmidzi meminta masyarakat untuk mendukung kebijakan vaksinasi Covid-19 yang kini dijalankan pemerintah sebagai upaya keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.

“Pastinya pemerintah berupaya membebaskan masyarakat dari masalah pandemi ini. Salah satunya dengan program imunisasi atau vaksinasi Covid-19 sebagai upaya untuk menanggulangi krisis kesehatan akibat Covid-19 sehingga dapat juga diartikan sebagai upaya menanggulangi krisis ekonomi akibat Covid-19 dan seyogianya apa yang di usahakan pemerintah ini didukung oleh semua lapisan masyarakat demi kebaikan bersama,” tutur Saiful.

Ditambahkannya, usaha pemerintah dengan mendatangkan beragam vaksin Covid-19 dari mulai produksi Sinovac, Novavac, Covax/Gavi, Astrazeneca, dan Pfizer sebanyak 181 juta dosis pastinya telah dipertimbangkan pemerintah demi kebaikan masyarakatnya.

“Oleh sebab itu, yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan mendukung program tersebut dan melakukan peningkatan pengawasan pendistribusian untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif yang memanfaatkan kebijakan ekonomi pada saat krisis akibat Covid-19,” lanjutnya.

Siti Nadia Tirmidzi juga menilai pemerintah pasti akan memberikan edukasi dan penyuluhan terkait masalah vaksin ini sehingga masyarakat luas bisa menerima program yang dijalankan pemerintah itu.

“Namun begitu, kita juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan sebelum dan sesudah vaksinasi ini. Karena disiplin dalam penerapan protokoler kesehatan oleh masyarakat dengan program 3 M dan 3 T itu penting untuk bisa kembali memulihkan kondisi kesehatan dan perekonomian di masyarakat,” tandas Siti. (*)

Oleh: Halimatussyadiah (Warganet Kota Depok)

Masyarakat Indonesia masih terus dihantui oleh adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan yang solutif kepada rakyat demi menekan penyebaran Covid-19. Mulai dari penerapan protokol kesehatan 3M hingga larangan mudik pada momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Penanganan Covid-19 tentu bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama membasmi virus mematikan ini. Sikap saling mendukung antara masyarakat dan pemerintah juga harus selalu tertanam pada diri masing-masing orang sehingga diharapkan tidak muncul provokator informasi hoaks yang justru menghambat percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Dilansir dari Liputan6.com, pada Jumat (29/4/2021) Kominfo menerangkan bahwa terdapat 1.556 isu hoaks seputar Covid-19 yang ditemukan di sosial media, dari isu tersebut tersebar menjadj 3.261 konten di platform media sosial. Kominfo juga menambahkan, bahwa terdapat 113 konten yang terkait isu hoaks Covid-19 yang dibawa ke ranah hukum.

Menanggapi kasus tersebut, pelaku pembuatan isu hoaks memang harus ditindak secara serius. Bukan hanya ditegur, namun diberi kesadaran dengan dibawa ke arah yang lebih serius, guna memberi efek jera dan peringatan bagi masyarakat lainnya.

Dampak dari ulah provokator dan penyebar konten hoaks sangat membahayakan jika beredar luas di tengah masyarakat. Disinformasi adalah musuh bersama, karena hoaks dapat menghambat upaya masyarakat Indonesia yang tengah berjuang melawan Covid-19.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan mendukung penuh program pemerintah membasmi virus yang mematikan ini dan diharapkan Indonesia normal seperti sedia kala. Bahu-membahu antar pemerintah dan masyarakat dalam hal positif adalah sesuatu yang harus ditekankan pada saat-saat genting seperti saat ini.

Masyarakat percaya kepada pemerintah atas penanganan Covid-19, pemerintah juga percaya kepada masyarakat bahwa kita dapat saling bersatu untuk menjalani hal-hal positif guna menekan angka kasus virus tersebut di Indonesia. Karena rakyat Indonesia adalah insan yang gemilang, maka diperlukannya bukti yang akurat untuk percaya kepada informasi yang tersebar.

Oleh: Emon Kamindra )*

Upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejatinya masih menemui kendala. Di beberapa daerah, laju pertumbuhan kasus positif korona masih terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor umum, seperti ketegasan, keseriusan masyarakat dalam menghidupi kebijakan, kurangnya konsistensi dalam pengawasan dan penerapan, dan kurangnya pendidikan terkait bahaya Covid-19 di level akar rumput (grassroot).

Presiden Joko Widodo memberitahukan bahwa upaya penanganan Covid-19 dengan cara penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum sepenuhnya memenuhi target bersama. Demi mencapai target yang diharapkan semua warga, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, menyampaikan agar kebijakan PPKM diubah ke level yang lebih akurat.

Untuk mencapai target ihwal terkait penanganan Covid-19 di level lokal, pemerintah akan bekerja sama dengan aparat keamanan wilayah setempat. Dalam hal ini, pemerintah akan menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga yustisi TNI, dan Polri. Saat ini, tingkat penularan Covid-19 memang cukup melejit mengingat mobilitas dan kedisiplinan warga untuk menaati protokol kesehatan masih kurang. Banyak warga masyarakat yang berpelesiran di luar rumah tanpa masker.

Euforia kehadiran vaksin juga sangat memengaruhi mindset warga terkait bahaya Covid-19. Padahal, jika ditelusuri secara lebih mendalam, banyak rumah sakit, puskemas juga tenaga medis (nakes) yang saat ini kewalahan menampung dan menangani pasien terinveksi Covid-19. Situasi ini, kadang tak membuat warga sadar dan mau bersolider untuk bergandengan tangan melawan pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan mengenai pentingnya penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dalam memutus rantai penularan Covid-19. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, juga memberi penegasan kepada semua warga terkait standarisasi masker.

Semua upaya ini harus dimulai dari level bawah (grassroot). Jika level masyarakat di tingkat RT, RW, kampung, dan desa kurang disiplin dalam menerapkan semua anjuran ini, secara otomatis bangunan kerja sama nasional dengan berbagai kebijakan transformatif mustahil bakal berhasil. Ketegasan di tingkat mikro memang perlu karena ada fenomena dimana muncul gejala orang yang gengsi memakai masker, karena merasa diri kebal. Adapula yang menganggap-remeh Covid-19, sehingga menolak mencuci tangan dan menjaga jarak.

Kepemimpinan lokal oleh tokoh setempat bisa menjadi contoh dan menggerakan masyarakat setempat untuk melakukan langkah bersama. Dalam konteks PPKM Mikro maka yang layak disebut pemimpin lokal adalah ketua RT, tokoh masyarakat dan agama di lingkup RT, atau figur lain yang dianggap berpengaruh di lingkup RT. Maka, bisa jadi pemimpin lokal itu formal terlembaga (seperti memimpin lembaga di sekup RT), bisa jadi pemimpin informal/tidak terlembaga.

Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Tokoh lokal menjadi penting untuk mengetahui poin-poin atau isi dari aturan PPKM mikro. Diharapkan dengan mengetahui aturan tersebut, bisa untuk dipedomani dan dijadikan contoh. Karena perilaku pemimpin menjadi panutan dari anggotanya maupun warga. Dengan memberikan adanya contoh yang baik diharapkan bisa diikuti.

Dengan adanya kepatuhan dari masyarakat, ditunjang pemimpin lokal yang bisa menjadi teladan diharapkan kebijakan ini bisa efektif. Memang diakui, pembatasan aktifitas ini membawa dampak, khususnya bagi para pelaku usaha seperti kuliner, fashion, transportasi, hiburan dan lainnya. Semua berharap, wabah ini bisa segera berakhir dan perekonomian kembali pulih. PPKM mikro menjadi salah satu cara pengendalian supaya tujuan tersebut tercapai.

*penulis adalah pemerhati kesehatan