Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah menegaskan akan terus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga Covid-19 terkendali seratus persen. Masyarakat mengapresiasi keputusan tersebut karena merupakan bentuk kehati-hatian Pemerintah ditengah menurunnya kasus penularan Covid-19.

Meski memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sangat bagus, bahkan bisa dikatakan jauh melebihi negara ASEAN lainnya, namun sebagai bentuk kehati-hatian, maka Presiden Joko Widodo mengatakan akan tetap memberlakukan PPKM. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa nantinya PPKM akan dilanjutkan hingga setidaknya pemerintah yakin bahwa 100 persen kondisi pandemi sudah bisa aman.

Sejauh ini langkah kehati-hatian tersebut memang merupakan hal yang perlu dan penting untuk diambil karena nyatanya kasus pasien positif Covid-19 juga masih terus terjadi meski angkanya terbilang kecil dan kurvanya juga sudah melandai. Menurut laporan, setidaknya pada hari Minggu (8/5) lalu masih ada sebanyak 227 kasus yang terkonfirmasi.

Dengan melihat masih adanya kasus positif, tentu sama sekali masyarakat tidak bisa langsung lengah begitu saja. Maka dari itu kewaspadaan mengenai penularan pandemi masih terus digaungkan oleh Pemerintah. Sejauh ini Presiden sendiri mengaku masih akan terus memfokuskan seluruh jajarannya untuk bisa benar-benar membuat pandemi Covid-19 hilang dan terkendali secara 100 persen.

Pengumuman secara resmi yang dilakukan oleh Presiden tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan beberapa masyarakat yang merasa bahwa pandemi memang sudah sangat mereda dan masih penasaran serta bingung mengenai kelanjutan kebijakan PPKM.

Penanganan pandemi yang baik juga akan berpengaruh cukup signifikan terhadap beberapa sektor lainnya seperti ekonomi. Apabila penanganan pandemi kurang baik, maka secara otomatis pemulihan perekonomian negara juga akan lama untuk bangkit, maka dari itu Presiden terus berupaya dan mengerahkan jajarannya terus berkonsentrasi mengenai permasalahan pandemi dan juga ekonomi global.

Sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Koordinator Penanganan Covid-19 Jawa-Bali langsung memberikan pengumuman serupa, bahwa PPKM akan terus diberlakukan oleh Pemerintah di seluruh Indonesia meski sejauh ini trend pembaikan terus terjadi di Tanah Air.
Dilaporkan oleh Luhut bahwa sejak 25 hari terakhir ini kasus Covid-19 di Indonesia terus berada di bawah 1.000.
Termasuk juga angka pasien rawat inap terus mengalami penurunan dan angka kematian juga berhasil terus ditekan hingga sebanyak 98 persen.

Apresiasi patut kita berikan pada Pemerintah karena telah menyelenggarakan mudik aman dan sehat, sehingga beberapa hari setelah Idul Fitri kasus Covid-19 tetap terkendapi.
Hal ini sama sekali berbeda dengan kenyataan yang terjadi 2 tahun belakangan, bahwa ketika setelah ada hari libur maka otomatis kasus langsung kembali melonjak.

Kebijakan mengenai perpanjangan PPKM ini juga akan terus mengikuti bagaimana hasil evaluasi regular yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, apabila nanti hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa PPKM sudah tidak diperlukan lagi karena pandemi sudah secara 100 persen tertangani, maka tentu saja secara otomatis kebijakan ini akan dihentikan.

Trend pembaikan pandemi, penurunan kasus positif, berkurangnya pasien rawat inap hingga turunnya angka kematian akibat Covid-19 menurut Luhut juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana upaya pemerintah untuk terus mengupayakan penyebaran vaksinasi termasuk dosis kedua dan juga booster secara menyeluruh ke semua wilayah di Indonesia termasuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal sekalipun.

Kemudian mengenai sampai kapan kebijakan PPKM ini diperpanjang, dikatakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa setidaknya kebijakan PPKM ini akan diperpanjang hingga 2 minggu ke depan sembari terus menunggu dan menyesuaikan dengan evaluasi terbarunya.

Masyarakat mendukung keberlanjutan PPKM dalam rangka mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia. Dengan perpanjangan PPKM tersebut, kasus positif Covid-19 dapat terus ditekan dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan sebagaimana mestinya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Nofri Fahrozi )*

Meski kasus nasional mengalami penurunan, pemerintah memilih untuk menerapkan perpanjangan PPKM dengan sejumlah pelonggaran. Masyarakat pun mendukung kebijakan perpanjangan PPKM yang diharapkan dapat menjaga tren positif penanggulangan pandemi Covid-19.

Pemerintah kembali melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4 di Jawa-Bali untuk menekan penyebaran virus corona. Kebijakan tersebtu diperpanjang selama 14 hari, yakni dari tanggal 2 sampai tanggal 15 November 2021. Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada 1 November 2021.

Meski diperpanjang, pemerintah tetap melakukan pelonggaran pada sejumlah sektor selama masa PPKM. Pelonggaran yang dimaksud sama seperti PPKM periode sebelumnya seperti pembukaan tempat bermain anak di mal atau pusat perbelanjaan di daerah level 2, penambahan kapasitas bioskop menjadi 70 persen, dan dibolehkannya anak di bawah 12 tahun masuk tempat wisata dan bioskop.

Kemudian, diizinkannya karyawan sektor non-esensial work from office (WFO) 25 persen bagi daerah level 3 dan 50 persen bagi daerah level 2. Sementara, karyawan sektor esensial diizinkan WFO maksimal 75 persen dan kritikal 100 persen. Pada sektor pendidikan, sekolah diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan kapasitas maksimal murid mencapai 50 persen.

Pelonggaran ini diterapkan lantaran pemerintah menilai bahwa situasi pandemi Covid-19 sudah menunjukkan penurunan. Di Jakarta kini telah menerapkan PPKM level 1, di mana makan di warteg kini sudah tidak dibatasi oleh durasi, sedangkan kapasitasnya ditambah dari 50% ditambah menjadi 75%.

Pelonggaran juga diberikan untuk restoran dan cafe dengan jam operasional yang diperpanjang sampai pukul 00.00. Aturan yang tidak berubah adalah kewajiban pemilik warteg, kafe dan restoran untuk melakukan skrining awal terhadap pengunjung.

Meski demikian, ada beberapa daerah di Pulau Jawa yang harus menerapkan PPKM level 3. Di mana wilayah ini yang diberi nilai asesmen level 3 yang memiliki kasus Covid-19 sebanyak 50-100/100.000 penduduk per minggu.

Perlu kita ketahui bahwa Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menetapkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penularan Covid-19 rendah atau level 1 per Senin 25 Oktober 2021. Penetapan ini tentu saja merupakan motivasi yang memberikan semangat baru bagi Indonesia agar lekas terbebas dari pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LPK2PK) dr Ardiansyah Bahar menuturkan, Jika PPKM dijalankan dengan benar, tentunya kasus harian Covid-19 akan menurun. Syaratnya PPKM harus dijalankan dengan benar. Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Alexander Ginting selaku Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, menuturkan bahwa PPKM merupakan salah satu instrumen model ala Indonesia dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19.

PPKM diyakini memberikan sejumlah manfaat, yakni bisa menurunkan mobilitas, meningkatkan kinerja pos komando PPKM di tingkat desa dan kelurahan dan membentuk pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) 3M dalam rangka memutus penularan virus corona.

Selain itu, PPKM bisa mendorong 3T (Testing, Tracing dan Treatmen) terutama pelacakan kontak bisa bekerja terus menerus. Meski kasus terkonfirmasi Covid-19 telah melandai, PPKM dinilai mampu mencegah adanya penularan yang lebih besar. PPKM juga bisa digunakan untuk mengontrol supaya tidak ada lonjakan di kemudian hari.

PPKM juga telah berdampak pada pengurangan jumlah keterisian ruang isolasi untuk pasien Covid-19, di beberapa tempat kebijakan PPKM selama 2 jilid terbukti mampu menurunkan BOR hingga 50%.

Tentu saja kebijakan PPKM diambil setelah melalui kajian, meski pelonggaran telah diberikan, bukan berarti kita terjebak dalam euforia sehingga kita tidak mengindahkan protokol kesehatan.

Perpanjangan PPKM adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjaga agar penularan Covid-19 dapat ditekan, dan tentunya sebagai langkah antisipasi adanya gelombang ketiga.

Kita semua tentu berharap agar semuanya kembali normal, kepatuhan terhadap protokol kesehatan adalah harga mati demi mewujudkan herd immunity agar pandemi Covid-19 segera dinyatakan berakhir dan perekonomian dapat melesat.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute, tinggal di Palembang

Oleh : Siti Istiqamah )*

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Vaksinasi dianggap sukses menurunkan Kasus Corona. Kendati terdapat penurunan kasus aktif Covid-19 akibat PPKM dan Vaksinasi, masyarakat pun diimbau untuk selalu menaati Prokes karena pandemi virus Corona masih berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan akhirnya memutuskan agar PPKM kembali diperpanjang. Publik sudah menduga bahwa program ini masih diteruskan hingga tanggal 20 September 2021. Seperti pada periode yang sebelumnya (sejak bulan Juli), PPKM memang terus diperpanjang.
Mengapa PPKM terus-menerus diperpanjang dan belum tahu kapan selesainya? Penyebabnya karena pemerintah ingin agar ada pengendalian pandemi yang dilakukan dengan ketat dan menekan jumlah pasien Corona. Evaluasi dilakukan per minggu dan jika hasilnya belum dianggap memuaskan, maka PPKM diputuskan untuk diperpanjang.

Memang PPKM adalah program istimewa yang berjalan sejak bulan Juli 2021, dan hingga 2 bulan kemudian masih diberlakukan. Namun kita tidak boleh mengeluh akan perpanjangannya, karena ada banyak hasil yang positif dari program ini. Pertama, jumlah daerah yang terkena PPKM level 4 turun drastis menjadi 3 saja, yakni di Brebes, Cirebon, dan Purwakarta.

Pada minggu sebelumnya ada 11 daerah di Jawa-Bali yang masuk dalam PPKM level 4. Bahkan pada awal PPKM bulan juli 2021, hampir semua daerah di Jawa-Bali masuk dalam kategori merah alias jumlah pasien Covid membludak. Perkembangan ini tentu sangat positif karena menunjukkan keampuhan PPKM yang bisa mengendalikan Corona di Indonesia.

Kedua, jumlah pasien Corona di Indonesia juga turun drastis. Menurut data dari tim satgas penanganan Covid, pada tanggal 14 Juli 2021 jumlah pasien Covid di seluruh negeri ini mencapai lebih dari 54.000 orang. Namun pada tanggal 14 September 2021, jumlahnya menurun drastis menjadi ‘hanya’ 4.000 pasien alias tinggal kurang dari 10% dari jumlah awal.

Menurunnya jumlah pasien Corona tentu melegakan karena ada harapan untuk keluar dari fase pandemi secepatnya. Penyebabnya karena jika banyak yang sehat maka kita bisa memperbaiki perekonomian negara agar tidak oleng dan terperosok dalam resesi atau krisis ekonomi jilid 2. Semoga jumlah pasien Covid bisa ditekan hingga 0%.

Selain PPKM, pemerintah juga mengencarkan vaksinasi untuk mengendalikan Corona di Indonesia. Program ini sudah digratiskan dan vaksin memiliki status halal MUI serta lolos uji BPOM, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Dengan diinjeksi vaksin maka kita memiliki kekebalan tubuh yang baik sehingga aman dari virus Covid-19.

Target vaksinasi nasional adalah selesai dalam 12 bulan dan ada 3 juta injeksi per hari (di seluruh Indonesia). Untuk mempercepat selesainya vaksinasi maka dilakukan suntikan secara massal sehingga makin banyak masyarakat yang sudah diinjeksi. Program ini biasanya bekerja sama dengan aparat sehingga berlangsung dengan lebih disiplin karena peraturannya lebih ketat.

Makin banyak yang sudah divaksin maka makin cepat pula kita mendapatkan kekebalan kelompok, sehingga vaksinasi memang dipercepat oleh pemerintah. Targetnya pada tahun 2022 mendatang 100% WNI sudah mendapatkan injeksi vaksin sehingga Indonesia bisa bebas Corona. Masyarakat juga mau divaksin karena kartu vaksin saat ini menjadi syarat di mana-mana, sebelum naik transportasi massal, sebelum masuk ke Mall, dll.

PPKM memang terus diperpanjang untuk mengendalikan pandemi Corona dan menekan angka pasien, kalau bisa hingga 0%. Penyebabnya karena saat mobilitas masyarakat dibatasi saat program ini diberlakukan maka virus tidak akan menyebar ke mana-mana. Program vaksinasi nasional juga digenjot agar cepat selesai dan membentuk herd community.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dede Sulaiman )*

Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaksinasi dianggap mampu mengakselerasi penanganan Covid-19. Dengan adanya percepatan tersebut, maka pemulihan ekonomi dapat segera dilaksanakan.

Pemerintah resmi memperpanjang PPKM hingga 9 September 2021. Perpanjangan PPKM dirasa merupakan langkah yang tepat demi menjaga tren positif penanganan Covid-19 dan meredam kasus kematian akibat Covid-19. PPKM juga dianggap sebagai program mujarab dalam menangani kasus Corona di Indonesia. Per tanggal 30 agustus 2021, jumlah pasien Covid turun drastis jadi hanya 4.000-an orang saja per harinya. Padahal beberapa hari lalu masih 7.000 orang dan bulan lalu malah tinggi sekali, sampai 40.000-an kasus per harinya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa jangan sampai ada perbaikan yang sudah dicapai (selama PPKM) menjadi sia-sia. Dalam artian PPKM diperpanjang lagi untuk maksud yang baik dan jangan sampai ketika masyarakat ngotot program ini tidak lagi diperpanjang, akan ada kenaikan kasus Corona. Jika seperti itu akan sangat memusingkan karena pandemi akan berakhir entah kapan.

Selain itu, keberhasilan PPKM jangan sampai membuai dan membuat banyak orang meninggalkan protokol kesehatan. Justru ketika program ini diperpanjang maka kita makin disiplin dalam menarapkan prokes, sebagai salah satu ikhtiar untuk menolak Corona. Jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan dengan sabun antiseptik, serta menjaga jarak antar sesama.

Untuk mempercepat penanganan Corona maka masyarakat harus menaati protokol kesehatan 10M, bukan hanya 3M atau 5M. Ingat-ingatlah poin prokes yang lain, seperti mengganti baju (setelah bepergian), menjaga kebersihan lingkungan, menjaga imunitas tubuh, menghindari kerumunan (dan tidak dengan sengaja membuatnya) dan mengurangi mobilitas.

Saat PPKM memang dilarang keras untuk membuat kerumunan karena takut akan ada penularan virus Covid-19 dari OTG, jadi demi percepatan penanganan Corona, jangan dengan sengaja melanggar aturan ini. Jika ada yang dengan sengaja membuat acara keramaian, maka akan langsung dibubarkan dan tempatnya disegel, seperti yang terjadi di pesta ulang tahun seorang selebgram di Makassar.

Selain PPKM, maka salah satu usaha untuk mempercepat penanganan Corona adalah dengan vaksinasi. Program ini makin digencarkan dan targetnya dinaikkan, dari 1 juta suntikan menjadi 3 juta suntikan per harinya (se-Indonesia). Untuk jangka waktu vaksinasi nasional maka targetnya maksimal 12 bulan (terhitung sejak maret 2021).

Vaksinasi bisa meningkatkan kekebalan tubuh manusia dari virus Covid-19. Tiap injeksi vaksin sudah digratiskan demi kesehatan seluruh rakyat Indonesia, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Apalagi vaksin Corona sudah mendapat status halal MUI dan memiliki izin BPOM sehingga sangat aman.

Untuk mempercepat vaksinasi, demi terbentuknya herd immunity, maka diadakan vaksinasi massal, vaksinasi door to door, dan vaksinasi gotong-royong. Di seluruh Indonesia diupayakan untuk dilakukan 3 program ini. Semua program ini demi kesehatan masyarakat dan mereka lega karena mendapatkan haknya untuk divaksin.

Untuk menangani ganasnya Corona dan mengakhiri masa pandemi yang mengerikan, maka kita wajib mengikuti aturan saat PPKM. Jangan nggerundel saat program ini diperpanjang, karena diharap angka pasien Covid akan turun lagi. Selain itu, cara lain untuk mengurangi kasus Corona di Indonesia adalah dengan mewajibkan vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

PPKM diperpanjang lagi hingga seminggu ke depan. Lanjutan PPKM selama berjilid-jilid tidak membuat masyarakat heran, karena mereka sudah memahami manfaat positifnya. Selain menekan kasus Corona di Indonesia, PPKM juga menurunkan angka kematian akibat virus Covid.

Sejak awal Juli 2021, pemerintah memberlakukan PPKM dan ada berbagai aturan yang membatasi mobilitas masyarakat, karena kasus Corona sedang naik. Program ini terus diperpanjang dan kadang masyarakat jadi bingung, kapan berhentinya? Namun mereka akhirnya paham bahwa PPKM diberlakukan secara ketat untuk mengendalikan penyebaran Corona.

Keampuhan PPKM terbukti ketika jumlah pasien Corona turun drastis dalam sebulan. Mari kita bandingkan berdasarkan data dari tim satgas Covid. Jumlah pasien Corona di Indonesia, tanggal 30 agustus 2021 berkisar 4.000-an orang. Sedangkan tanggal 30 juli 2021, ada 54.000-an pasien Covid. Berarti jumlahnya turun drastis menjadi tidak sampai 10%.

Penurunan jumlah pasien Corona juga diiringi dengan turunnya jumlah kematian akibat Covid, menjadi sekitar 3% saja. Begitu juga dengan tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit, menjadi hanya 27%. Progress ini sangat positif sehingga kita bisa bersyukur, berkat kedisiplinan masyarakat saat PPKM maka Corona jadi lebih terkendali.

Oleh karena itu ketika PPKM diperpanjang jangan ada yang mengeluh, karena pemerintah ingin menekan jumlah pasien Corona sampai di bawah 1.000 orang per hari, dan kalau bisa sampai 0% alias tidak ada lagi yang tertular virus jahat ini. Pembatasan mobilitas masyarakat terbukti bisa mengendalikan keganasan Corona sehingga banyak yang sehat dan selamat dari ancaman penyakit berbahaya ini.

Bayangkan jika PPKM dihentikan begitu saja, padahal jumlah pasien Corona sudah turun drastis, takutnya angkanya akan naik lagi dan tidak terkendali. Penyebabnya karena saat tidak ada pembatasan mobilitas, akan ada euforia karena banyak yagn kangen liburan dan akhirnya boom! Kasus meledak lagi dan jumlah pasien meroket, kemungkinan terburuk adalah kematian massal seperti yang terjadi di India.

Kita tentu tidak ingin mimpi buruk itu jadi kenyataan, bukan? Oleh karena itu, hadapi perpanjangan PPKM dengan wajar-wajar saja dan yakinlah jika situasi sudah 100% aman, program ini bisa dihentikan dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa (dengan mematuhi protokol kesehatan). Taati seluruh aturan ketika PPKM diberlakukan, baik di wilayah dengan level 1,2,3, dan 4.

Lagipula, pada PPKM periode ini aturannya sedikit dilonggarkan sehingga masyarakat merasa lega. Kita bisa dine in lagi di restoran walau kapasitasnya masih dibatasi, maksimal 50% pengunjung. Namun minimal tidak lagi dibatasi oleh durasi makan maksimal 20 menit, sehingga bisa menikmati hidangan tanpa terburu-buru atau takut tersedak.

Selain itu, pengusaha juga bersyukur karena Mall diperbolehkan untuk buka lagi sampai maksimal jam 9 malam. Mereka bisa selamat dari ancaman kebangkrutan karena mulai ada pengunjung di toko-toko di dalam Mall. Namun tentu dengan mematuhi protokol kesehatan dan yang boleh masuk harus yang sudah divaksin sampai 2 kali.

PPKM bukanlah penjara bagi masyarakat, melainkan program yang dibuat agar kita semua selamat dari bahaya Corona. Program ini terbukti ampuh dalam mengendalikan penularan virus Covid-19 dan menurunkan jumlah pasiennya di Indonesia, serta menurunkan juga angka kematian akibat penyakit berbahaya ini.

Oleh karena itu wajar sekali jika PPKM masih diperpanjang hingga seminggu ke depan, karena pemerintah ingin agar Corona lebih dikendalikan dan jumlah pasiennya menurun drastis. Kalau bisa hingga 0% alias tidak ada lagi yang terjangkiti oleh virus Covid-19. Mari kita taati PPKM sehingga program ini berhasil.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Presiden RI Jokowi berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini diberlakukan. Dukungan dari masyarakat ini menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi.

Dalam pernyataan resminya pada Minggu (25/7/2021) yang lalu, Presiden Jokowi menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini, terutama terkait varian delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV. Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait,” ungkap Presiden.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”, Minggu (25/7/2021).

Pemberlakukan PPKM didasarkan pada 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Untuk testing dan tracing, Pemerintah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam Instruksi Mendagri yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah.

Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing. Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur QR-Code Peduli-Lindungi untuk terintegrasi dengan data Hasil Tes Pemeriksaan Covid-19 dan data Vaksinasi Nasional.

Sementara itu, Menko Luhut mengatakan bahwa kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan, utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” kata Menko Luhut.

Terkait dengan pemberian bantuan sosial tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level IV, Menko Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV antara lain:

  1. Menambah manfaat Kartu Sembako sebesar @Rp200Rb selama 2 bulan untuk 18,8 Juta KPM;
  2. Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200Rb/bulan selama 6 bulan;
  3. Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei s.d. Juni) disalurkan di Juli, sebesar Rp. 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM;
  4. Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember) sebesar Rp.5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima;
  5. Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan;
  6. Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan;
  7. Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah): BSU sebesar Rp 8,8 T dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 T;
  8. Bantuan Beras @10 Kg untuk 28,8 Juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.

Bantuan untuk UMK selama PPKM Level IV, antara lain:

  1. Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp. 3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru @ Rp. 1,2 Juta;
  2. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima @ Rp. 1,2 Juta.

Selain itu, untuk Dunia Usaha juga akan diberikan Insentif Fiskal selama PPKM Level IV, antara lain:

  1. Pemberian Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021;
  2. Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll).

Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden, Menko Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan Covid-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal”. (**)

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah kembali menambah durasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 16 Agustus 2021 karena terindikasi mampu menekan lonjakan kasus Covid-19. Masyarakat pun diharapkan dapat bersabar terhadap kebijakan tersebut demi mempercepat penanganan pandemi sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah terus berakrobat mencari solusi agar masyarakat tidak menderita berkepanjangan akibat Corona. Salah satu program yang dijalankan dengan disiplin adalah PPKM level 4, dan terus diperpanjang tiap minggu, karena harus melakukan evaluasi berapa jumlah pasien Covid-19 terlebih dahulu.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa PPKM terbukti efektif dalam menekan angka penyebaran Corona, khususnya di wilayah setempat. Beliau juga berterima kasih kepada masyarakat di Jawa Timur dan semua pihak yang berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, serta kerja keras melakukan vaksinasi saat PPKM berlevel diberlakukan.

Keampuhan PPKM level 4 bisa terlihat dari angka pasien per harinya. Menurut data dari Tim Satgas Covid, di Jawa Timur jumah pasien Covid tanggal 1 Agustus 2021 ada 3.671 orang, sementara tanggal 9 Agustus 2021 tinggal 1.965 orang per harinya. Sementara untuk level nasional, tanggal 1 Agustus 2021 ada 30.000-an pasien per hari dan tanggal 9 Agustus 2021 tinggal 20.000-an per harinya.

Penurunan jumlah pasien Covid juga diiringi oleh turunnya BOR (keterisian bed di Rumah Sakit). Jika pada awal Juli 2021 (sebelum PPKM diberlakukan), BOR-nya mencapai 95%, maka setelah PPKM diperpanjang, tinggal 69%. Berarti ini hal yang bagus karena PPKM benar-benar mencegah penularan Corona sehingga pasien baru terus menurun jumlahnya.

Turunnya pasien Corona tentu adalah berita baik karena kita bisa bebas dari belenggu pandemi secepatnya. Sudah lebih dari setahun masyarakat terkungkung banyak sekali aturan saat pandemi dan akhirnya kena penyakit mental seperti stress dan cabin fever. Semua ini wajib ditahan dan nanti ketika pandemi berakhir kita bisa bahagia seperti dulu lagi, dan syaratnya harus sabar dan menaati berbagai aturan saat PPKM level 4.

Masyarakat mulai terbiasa dengan perpanjangan PPKM karena mereka juga sadar bahwa program ini baik untuk mengendalikan Corona. Apalagi pada perpanjangan ini aturannya mulai dilonggarkan, dan Mall boleh dibuka kembali. Sehingga masyarakat bisa belanja secara langsung di sana dan pengusaha Mall lega karena bisnisnya tidak jadi ditutup begitu saja.

Namun warga yang ingin belanja ke Mall harus berusia 12-70 tahun, karena mereka harus sudah mendapatkan vaksin. Jadi saat ke sana wajib menunjukkan kartu vaksin atau menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi, karena di sana ada file kartu vaksin versi elektronik. Syarat ini akan mengamankan dari klaster Corona baru sekaligus menjaga perekonomian tetap berjalan.

Memang saat PPKM level 4 diberlakukan dan diperpanjang ada dilema, karena pemerintah ingin menjaga kesehatan rakyat tetapi aktivitas ekonomi agak dibatasi. Namun semua ini diatasi dengan kelonggaran, di mana warung dan pedagang kaki lima boleh buka lagi walau jamnya terbatas. Selain itu ada batasan durasi makan di dalam warung, dan ini jangan dikeluhkan karena sebenarnya dilakukan untuk mencegah klaster baru.

Kesehatan itu utama tetapi ekonomi juga penting, tetapi yang perlu diutamakan tentu kesehatan. Ketika mobilitas saat PPKM level 4 dibatasi dan ada sederet aturan lain, agak berimbas pada kondisi finansial rakyat, terutama mereka yang bekerja di jalanan. Namun wajib disadari bahwa jika semua sehat berkat PPKM, maka akan berdampak positif pada ekonomi, sehingga harus sabar karena hanya untuk sementara.

Perpanjangan PPKM sangat efektif untuk menekan kasus Corona di Indonesia sehingga tidak usah dikeluhkan. Nanti ketika jumah pasien Covid terus menurun, maka PPKM bisa dilonggarkan atau diberhentikan. Sabar saja dan tetap berdisiplin dalam menaati protokol kesehatan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Made Raditya )*

Pemerintah akhirnya kembali memperpanjang PPKM hingga tanggal 16 Agustus 2021. Aturan tersebut dibarengi oleh relaksasi bagi UMKM ini wajib kita apresiasi karena bisa menekan angka pasien corona dan menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.

Sejak awal Juli 2021 kita sudah terbiasa dengan PPKM dan program ini terus diperpanjang karena pemerintah selalu mengevaluasi jumlah pasien Covid sebelum memutuskan perpanjangannya. Selain itu, tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit (BOR) dan angka kesembuhan pasien Covid juga menjadi pertimbangan untuk memperpanjang PPKM.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili pemerintah memberikan pidato bahwa PPKM level 4.3. dan 2 di Jawa dan Bali diperpanjang lagi. Durasinya hingga tanggal 16 Agustus 2021 alias seminggu ke depan.

Menteri Luhut melanjutkan, perpanjangan PPKM dilakukan setelah ada evaluasi program ini seminggu ke belakang. Di mana jumlah pasien corona menurun hingga 59%. Sehingga pemerintah memutuskan untuk memperpanjang lagi PPKM, dengan harapan akan makin menekan jumlah pasien Covid di seluruh Indonesia.

Masyarakat diharap tidak kecewa tetapi justru wajib mengapresiasi perpanjangan PPKM karena jumlah pasien Covid masih fluktiatif. Seminggu lalu ada 30.000 pasien per harinya dan turun jadi hanya 22.000-an, tetapi naik lagi jadi 33.000 pasien per hari. Jika PPKM tidak diperpanjang maka takut akan menaikkan lagi jumlah pasien Covid di Indonesia dan terjadi kematian massal seperti di India.

Selain itu, perpanjangan PPKM akan membuat keterisian ranjang di Rumah Sakit (BOR) mengalami penurunan lagi. Sebagai contoh, di DKI Jakarta BOR-nya pada Juli 2021 mencapai 95% dan di awal Agustus tinggal 69%. Diharap pasca PPKM (tanggal 17 Agustus 2021) BOR akan turun lagi hingga benar-benar 0%, karena tidak ada lagi pasien Covid. Sehingga para nakes yang paling setuju akan perpanjangan PPKM.

Perpanjangan PPKM dilakukan lagi karena jumlah pasien corona di Jawa memang turun tetapi di luar Jawa malah mengalami kenaikan. Oleh karena itu di sana juga terkena PPKM lagi, bahkan lebih lama lagi durasinya yakni sampai 23 Agustus 2021. Hal ini untuk menekan jumlah pasien Covid karena mobilitas penduduk sangat dibatasi. Masyarakat di luar Jawa diharap sabar dan beraktivitas di rumah saja.

Masyarakat setuju akan perpanjangan PPKM lagi karena mulai ada pelonggaran untuk aktivitas ekonomi mereka. Setelah pasar tradisional boleh dibuka sejak minggu lalu (dengan pembatasan jam), maka sekarang akan ada pembukaan Mall dan Pusat Perbelanjaan secara gradual di daerah yang terkena PPKM level 4. Uji coba pembukaan dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Mall dan Pusat Perbelanjaan lain boleh dibuka tetapi kapasitasnya maksimal 25% pengunjung, sehingga penjagaan harus benar-benar ketat. Selain itu, pengunjung Mall harus menunjukkan kartu vaksin, tanda bahwa ia sudah diinjeksi, agar tidak membentuk klaster corona baru. Mereka juga harus menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan diperiksa suhu tubuhnya dengan thermal gun.

Perpanjangan PPKM bukanlah sebuah berita buruk, justru wajib kita apresiasi karena pemerintah berusaha keras untuk mengendalikan kasus corona di Indonesia dan mencegah kematian massal. Diharap pasca PPKM berakhir, jumlah pasien Covid akan menurun drastis dan keterisian ranjang di RS juga menurun. Kita bisa meninggalkan fase pandemi secepatnya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Savira Ayu )*

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendapat apresiasi dari banyak pihak, tidak terkecuali akademisi. Penerapan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021 diharapkan dapat meredam lonjakan Covid-19.
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentu menghadirkan beragam tanggapan, meski demikian kebijakan PPKM merupakan hal yang ditetapkan melalui analisis risiko.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Tjandra Yoga Aditama mengatakan langkah pemerintah melanjutkan PPKM level 4 dari tanggal 2 – 9 Agustus 2021 sudah tepat. Menurutnya PPKM akan dilonggarkan jika dilihat dari data analisis risiko.

Melalui keterangannya Tjandra menuturkan, Tingginya penularan di masyarakat dengan kemampuan respon pelayanan kesehatan kemudian dikenal sebagai level 4,3,2 dan lainnya. Di sisi lain ada juga pihak yang menghubungkan dengan satu aspek saja, yaitu data epidemiologis jumlah kasus baru yang dilaporkan.

Sebagai ilustrasi di India pada jumlah kasus harian positif mencapai 9 ribu orang. Mengalami peningkatan pada 17 April dengan kasus per hari mencapai 261.394 kasus di seluruh negara atau naik 25 kali lipat.

Pada 17 April tersebut, New Delhi yang merupakan Ibu Kota India memberlakukan lockdown, namun kasus masih meningkat hingga 414.188 kasus dalam sehari pada 6 Mei 2021 dan kemudian berangsur turun. New Delhi baru mulai melonggarkan lockdown secara bertahap pada 31 Mei 2021 pada saat kasus harian di India sudah menurun pada angka 127.510 kasus.

Artinya sekitar separuh daru kasus harian pada awal India memberlakukan lockdown. Memang mungkin tidak terlalu tepat membandingkan kebijakan di New Delhi dengan angka harian di seluruh negara, tetapi setidaknya hal tersebut dapat memberikan gambaran kecenderungannya.

Dibandingkan dengan data Indonesia pada 15 Mei 2021 kasus baru harian di Indonesia adalah 2.385 orang. Angkanya terus meningkat pada 3 Juli 2021 dimulailah PPKM Darurat, yang pada tanggal tersebut angka kasus barunya adalah 27.913 orang atau naik 10 kali lipat dengan angka rata-rata 7 harinya sebesar 23.270 orang.

Sejauh ini kasus tertinggi terjadi sekitar 15 Juli dengan kasus 56.757 orang dengan angka rata-rata 7 harinya 44.145 orang, lalu ada kecenderungan menurun. Pada 2 Agustus ketika harus diputuskan kelanjutan PPKM level, penambahan kasus baru adalah 22.404 orang, seakan-akan lebih rendah dari awal PPKM darurat pada 3 Juli 2021, tetapi ternyata angka rata-rata 7 harinya masih jauh lebih tinggi, yaitu 38.295 orang. Artinya, keadaan 2 Agustus tidaklah lebih baik dari keadaan 3 Juli ketika awal PPKM darurat, karena itu sangat tetap jika PPKM level 4 tetap diteruskan terlebih dahulu.

Sebelumnya, Presiden RI Ir Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM level 4 untuk sebagian kabupaten/kota. Adapun perpanjangan PPKM level 4 ini sampai tanggal 9 Agustus. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa PPKM mampu menurunkan angka kasus Covid-19 di beberapa wilayah Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut rupanya didukung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dirinya berharap agar perpanjangan tersebut dapat menurunkan penyebaran kasus Covid-19 yang saat ini sudah melandai di Ibu Kota.

Sementara itu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia juga mendukung kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus. Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum KADIN mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pengusaha anggota KADIN hingga ke daerah untuk mengikuti aturan PPKM level 4. Dirinya juga menyebutkan bahwa KADIN akan memberikan bantuan kepada negara melalui pelaksanaan vaksinasi gotong royong, rumah oksigen, obat-obatan dan sebagainya.

Pada kesempatan berbeda, kebijakan tentang perpanjangan PPKM juga mendapat dukungan dari Forum Solidaritas Kemanusiaan (Forum SK) yang diprakarsai oleh tokoh nasional, guru besar, pegiat sosial dan profesional, Guru Besar UGM dan Unsrat mendukung pemerintah memperpanjang PPKM dengan alasan kemanusiaan.

Prof Baiquni anggota Forum SK selaku guru Besar UGM menuturkan, serangkaian kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membatasi mobilitas masyarakat memang dilematis tetapi hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meminimalisir penularan covid-19. Apalagi dengan munculnya virus corona varian delta.

Saat ini yang bisa dilakukan adalah bertahan untuk sementara waktu karena jika tidak maka siklus ini akan berputar terus, mengambil lebih banyak lagi nyawa, ekonomi dan kehidupan normal masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Pemuda Cikini