Oleh : Thaya Salsabila )*

Para pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diharapkan tidak terseret politik praktis dan menghentikan kegaduhan. Pasalnya, alih status pegawai KPK telah sesuai aturan dan dilaksanakan secara transparan.

Tes wawasan kebangsaan adalah ujian maha penting sebelum seseorang diangkat jadi ASN, termasuk para pegawai KPK. Mereka sudah menjalaninya dan hasilnya 75 orang tidak lolos. Dari orang-orang itu, maka 24 orang diberi kesempatan kedua dan sisanya harus rela untuk meninggalkan KPK pada awal november 2021.

Mengapa ada yang tidak lolos tes dan gagal mendapatkan kesempatan kedua? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa mereka mereka gagal karena rapornya sangat merah, alias skor TWK sangat rendah. Sehingga wajar jika tidak bisa diangkat jadi aparatur sipil negara.

Selain itu, para ex pegawai KPK yang tidak lolos TWK ketahuan memiliki agenda politik. Salah satu dari mereka ditengarai memiliki keterlibatan yang erat dengan kelompok radikal, sehingga berbahaya jika meneruskan karirnya di lembaga antirasuah tersebut. Jangan sampai KPK terkena virus radikalisme, karena bisa berbahaya bagi negara.

Bayangkan jika tidak ada tes wawasan kebangsaan sebagai filter untuk mengetahui apakah ada pegawai KPK yang terlibat radikalisme, mau jadi apa? Bisa-bisa KPK hancur karena digerogoti dari dalam, karena ulah kelompok radikal yang memanfaatkan jabatan dan pangkat untuk kepentingannya sendiri. Apalagi pegawai KPK punya banyak rekanan sehinga bisa jadi ada lobi yang membahayakan negara.

Jika ada pegawai KPK yang ketahuan punya keterlibatan terhadap radikalisme maka ia bisa mengeluarkan statement di media sosial dan menyatakan keberpihakannya. Ini sangat berbahaya karena bisa-bisa publik menduga bahwa KPK sudah terlibat radikalisme, padahal itu hanya pernyataan pribadi, bukan lembaga. Namun karena ia sudah lekat dengan KPK seolah-olah terlihat sebagai pernyataan lembaga.

Kalau sudah begini maka masyarakat bisa heran, mengapa KPK yang merupakan lembaga negara, yang katanya harus netral, malah pro radikalisme? Ini akan merusak nama baik KPK, sehingga pegawai yang terlibat radikalisme memang harus diberantas. Cara mengatahuinya adalah dengan tes wawasan kebangsaan, karena ada beberapa soal mengenai radikalisme, terorisme, dan isu SARA.

Selain itu, pegawai KPK yang tidak diberi kesempatan kedua juga ketahuan memiliki agenda politik yang negatif. Jika harus netral sejak awal tetapi diam-diam mbalelo, akan berbahaya. Misalnya pada seorang penyidik senior yang terang-terangan tidak mau mengusut kasus seorang pejabat tinggi, yang ternyata adalah saudara sepupunya. Ia sudah bersikap subjektif sehingga harus ditindak.

Jika ia atau pegawai-pegawai lain malah mendukung saudara atau teman untuk terhindar dari operasi tangkap tangan, maka sudah tidak bisa dibiarkan. Mereka tidak bisa beralasan bahwa pejabat yang jadi saudaranya itu clean karena ada bukti yang menunjukkan bahwa ia diam-diam korupsi. Jangan-jangan OTT dibatalkan karena pejabat itu akan dicalonkan jadi RI-1 pada 2024 mendatang.

Oleh karena itu, tiap pegawai KPK yang terseret arus politik, baik sayap kiri maupun kanan, harus dibersihkan dengan metode tes wawasan kebangsaan. Mereka harusnya evaluasi, mengapa tidak lolos ujian. Bukannya mengadu ke Komnas HAM seperti anak kecil atau berkoar-koar di media sosial.

KPK adalah lembaga negara yang harus dijaga kesuciannya dari radikalisme dan segala pengaruh politik yang negatif. Netralitas KPK harus benar-benar dijaga, salah satunya melalui tes wawasan kebangsaan. Jangan sampai ada yang terseret arus politik praktis dan malah membunuh KPK dari dalam.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Zakaria )*

Eks anggota ormas terlarang tidak boleh berpolitik dan mencalonkan diri jadi pejabat di tingkat apapun. Hal ini tercantum dalam draft UU pemilu. Pelarangan ini bukan mencabut hak mereka sebagai warga negara. Namun, mereka terbukti tidak setia pada NKRI, sehingga dilarang keras beraktivitas politik.

Publik dikejutkan dengan draft UU pemilu yang masih dalam tahap pembahasan oleh DPR. Dalam rancangan ini, ada rencana bahwa mantan anggota organisasi terlarang tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Mereka juga tidak boleh maju sebagai calon presiden atau calon anggota legislatif.

Zulfikar Sadikin, anggota Komisi II DPR, menyatakan bahwa eks anggota ormas dilarang mencalonkan diri karena tidak sesuai dengan konsensus bangsa. Yakni pancasila, UUD 1945, NKRI, dan bhineka tunggal ika. Sedangkan dalam persyaratan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, kepala daerah atau pemilihan presiden, syaratnya adalah harus setia pada 4 konsensus bangsa tersebut.

Zulfikar menambahkan, eks anggota organisasi terlarang bertolak belakang dengan pancasila dan konsensus lain. Karena mereka ingin mengganti dasar negara dengan prinsip khilafiah. Sehingga baik mantan anggota maupun pengurus organisasi terlarang tidak diperbolehkan jadi pejabat publik.

Masyarakat menyetujui pelarangan ini. Pertama, mereka tidak ingin ada calon presiden yang merupakan mantan pengurus organisasi terlarang. Karena mereka selalu berbuat onar, dengan melakukan hate speech dan mengumbar isu SARA. Sehingga meresahkan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kedua, ex pengurus organisasi terlarang juga terbukti tidak setia pada negara. Buktinya ada yang tertangkap karena kasus terorisme dan terbukti berafiliasi dengan ISIS. Bagaimana bisa Indonesia punya pejabat yang teroris? Bisa-bisa negara cepat hancur jika mereka diberi kesempatan untuk maju dalam pilkada, pileg, atau pilpres.

Sedangkan yang ketiga, ex pengurus organisasi terlarang selalu ingin membuat negara khilafiah dan menolak pancasila. Padahal prinsip khilafiah tidak bisa digunakan di Indonesia, karena masyarakatnya multi kultural dan mengakui 6 agama. Khilafiah tidak bisa menerima pluralisme, sehingga amat tidak cocok jika dijalankan di Indonesia, yang masyarakatnya bhinneka tunggal ika.

Bayangkan jika saja eks anggota ormas terlarang tidak dicegah untuk jadi capres atau cawali, maka ia bisa melenggang asalkan punya modal dan massa pendukung. Kalau ia terpilih, maka bisa-bisa Indonesia diubah jadi negara khilafiyah. Padahal Indonesia adalah negara pancasila, jika diubah maka akan menghianati perjuangan proklamator dan pahlawan bangsa.

Jika ada yang protes, mengapa pelarangan ini jadi seperti masa orde baru? Maka merekalah yang salah paham, karena perbandingannya tidak apple to apple. Pertama, negara tidak pernah mengambil hak warga negara untuk mencalonkan diri. Namun ketika ada WNI yang terbukti menjadi eks anggota ormas terlarang, otomatis ia gugur di fase administrasi. Karena tidak setia pada pancasila.

Yang kedua, pelarangan ini dibuat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh ormas terlarang. Jika eks anggota mereka jadi pejabat, katakanlah jadi walikota, maka warganya pelan-pelan dipengaruhi untuk menjadi anti pancasila. Hal ini amat mengerikan karena bisa-bisa mereka dicuci otak dan diajak untuk jadi separatis, karena menolak demokrasi.

Jika ada yang memprotes, maka suruhlah ia untuk memahami larangan ini dan memikirkan efek jangka panjangnya. Jangan jadi kaum sumbu pendek dan merasa haknya dicederai. Karena negara memproteksi pancasila dan UUD 1945 dengan meresmikan UU pemilu. Karena dasar negara tidak bisa diganti dengan apapun.

Pelarangan eks anggota organisasi terlarang untuk jadi caleg, cawali, atau capres sangat masuk akal. Karena mereka terbukti tidak setia pada negara, dan selalu marah-marah pada setiap keputusan pemerintah. Bagaimana bisa mereka jadi pejabat jika selalu kontra dengan presiden? Masyarakat mendukung UU pemilu dan berharap segera diresmikan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Agenda kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surbaya, Jawa Timur oleh aparat keamanan dinilai tepat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo dan sejumlah petinggi KAMI dari berbagai daerah. Dukungan dari masyarakat pun muncul atas aksi pembubaran tersebut karena menilai alasan protokol kesehatan yang tidak dijalankan.

Aliansi Cinta NKRI, Ahmad Zazuli, mengatakan mengapresiasi ketegasan aparat keamanan yang membubarkan kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya. “Aliansi Cinta NKRI melihat tindakan tegas Polda Jatim yang membubarkan deklarasi KAMI di Surabaya sangat tepat. Kami paham, tindakan itu demi keamanan masyarakat dan kondusifitas warga setempat,” kata Ketua Umum Aliansi Cinta NKRI, Ahmad Zazuli.

Ahmaz Zazuli pun melihat KAMI hanya mencari panggung politik disaat fokus semua pihak pada penanggulangan Covid-19. “Masyarakat di sana juga menilai kegiatan KAMI merupakan gerakan politik berkedok gerakan moral,” imbunya.

Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 pun ikut mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur yang membatalkan Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya. Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, mengatakan bahwa kegiatan KAMI berpotensi menjadi penyebab penularan virus Covid-19.

“Surabaya khususnya masih berjibaku melakukan penanggulangan COVID-19, sehingga agenda pengumpulan massa seperti apa yang dilakukan oleh organisasi pimpinan Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan Rakhmat Wahab sangat berpotensi menjadi penyebab penularan virus tersebut, tegas Anto.

Menurut Anto, cara-cara Gatot Nurmantyo dan kelompok KAMI sangat tidak peka dan sangat kontradiktif terhadap upaya semua pihak dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengatakan pembubaran kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur, sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Pembubaran saya kira sesuai aturan yang diatur dalam PP Nomor 60/2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik,” kata Edi Hasibuan.

Pembubaran juga dilakukan karena ada sekelompok masyarakat yang menolak acara KAMI di Surabaya. Jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) melakukan berbagai kegiatan deklarasi untuk memberi informasi kepada publik bahwa gerakan mereka nyata ada di tengah masyarakat. KAMI mengatakan kehadiran mereka untuk menyelamatkan kondisi Indonesia yang semakin memburuk akibat pandemi Covid-19. Dengan alasan itu, tokoh-tokoh yang tergabung di KAMI merasa penting untuk hadir memberikan solusi bagi rakyat.

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Berbagai penolakan terhadap aktivitas KAMI terus menerus muncul ke permukaan. Umumnya yang menolak, mereka menilai kehadiran KAMI yang terus memprovokasi rakyat, malah kontraproduktif dengan langkah-langkah Pemerintah menanggulangi berbagai macam persoalan bangsa, termasuk dampak pandemi Covid-19. Salah satu yang menolak, yakni Gerakan Rakyat Jawa Timur (GRJT). Ketua GRJT, Mat Mochtar, mengatakan bahwa KAMI merupakan gerakan yang menyimpang. Ia juga menilai KAMI terindikasi berusaha untuk melakukan makar untuk merebut kekuasaan yang dengan cara inkonstitusional.

“Mau menyelamatkan Indonesia seperti apa, KAMI ini ngelantur dan pikun. Mereka kan mau mencalonkan Presiden nggak bisa, mencalonkan DPR juga nggak bisa, makanya berkhayal ingin menyelamatkan Indonesia,” ujar Mat Mochtar.

Lebih lanjut, GRJT, meminta masyarakat untuk menolak KAMI. Khawatir kelompok ini hanya memanipulasi narasi gerakan moral untuk membuat kondisi Negara semakin tidak kondusif. “Sebaiknya masyarakat menolak gerakan politik ini, hanya akan membuat kisruh saja. Hal itu malah akan membuat negara semakin kacau,” lanjutnya.

Sementara itu, Keluarga Besar BEM Ekonomi Jawa Timur juga ikut mengkritisi KAMI. Koordinator Wilayah Keluarga Besar BEM Ekonomi Jawa Timur, Fahmi Ismail, mengatakan kemunculan KAMI malah akan mempersulit Pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Lanjutnya, ancaman KAMI itu nyata, akan memecah belah bangsa. “Seharusnya ditengah Pandemi dan kesulitan ekonomi masyarakat, KAMI ikut serta membantu Pemerintah untuk memutus rantai Covid-19, bukan malah membuat gerakan profokatif yang pada intinya memecah bela masyarakat,” ujar Fahmi.

Untuk itu, Fahmi mengajak semua elemen masyarakat menolak berbagi macam manuver politik KAMI yang akan mengancam stabilitas keamanan Nasional. “Gerakan KAMI cenderung provokatif dan berorientasi politik daripada kemakmuran masyarakat. Kita harus tolak,” tutup Fahmi. (AR)

Oleh : Adib Hermansyah )*

Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang digawangi oleh Rocky Gerung cs beralasan ingin membawa negeri ini menuju arah yang lebih baik. Namun alih-alih memberi solusi untuk keluar dari krisis saat pandemi, KAMI hanya bisa menuntut pemerintah. Bahkan aksi mereka disinyalir akan mengganggu tim satgas saat menangani Corona.

Tanggal 18 agustus 2020 ditetapkan sebagai hari deklarasi KAMI yang dihadiri banyak toko nasional, seperti Din Syamsudin dan Rocky Gerung. Meskipun menolak dikatakan kumpulan ini bermuatan politis, namun publik bisa menilai bahwa mereka sengaja bersatu demi kepentingan masing-masing, menuju pilpres 2024. Mereka sengaja ingin disorot media agar popularitasnya meroket.

Pergerakan KAMI sangat disayangkan karena mereka hanya bisa berdeklarasi sambil membacakan 8 tuntutan kepada pemerintah. Dalam salah satu pasal tuntutan, disebutkan bahwa pemerintah harus serius dalam menangani pandemi Corona dan memperhatikan rakyatnya. Hal ini ditertawakan karena kenyataannya, biaya pasien covid-19 digratiskan pemerintah.

Jika KAMI menuntut pemerintah menangani Corona, maka bagaikan buruk muka cermin dibelah. Politikus Ahmad Baidowi menyatakan mereka tidak konsisten dengan tuntutannya, karena acara deklarasi tidak sesuai protokol kesehatan. Ada yang menurunkan masker dan ratusan orang bergerombol. Hal ini tentu bahaya karena bisa menularkan Corona dari OTG.

Bahayanya tindakan ini bisa dicontoh oleh masyarakat yang menonton berita deklarasi tersebut. Karena para anggota KAMI cukup punya pengaruh di mata rakyat. Jadi, masyarakat berpikir bahwa jika anggota KAMI boleh mengadakan acara yang mengumpulkan massa, mengapa mereka tidak boleh? Akan sangat runyam jadinya karena berpotensi membuat klaster Corona baru.

Para anggota KAMI juga selalu menjelekkan pemerintah dan memprotes tindakan presiden yang bekerja sama dengan pemerintah China. Padahal kerja sama ini tak hanya baik untuk ekonomi Indonesia, namun juga untuk pengadaan bantuan alat kesehatan dan APD. Seolah-olah semua barang yang diberi mereka itu terlarang, hanya karena negara itu tidak seideologi dengan kita.

Pemerintah juga selalu dituding jadi antek negara tersebut. Rakyat bisa terprovokasi dan menolak bantuan obat, vaksin Corona dan masker kain dari paket bansos pemerintah, karena identik dengan negara asing. Hasutan ini bisa memperlambat penanganan Corona  di Indonesia karena menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Rakyat juga bisa menolak jika ada rapid test yang diadakan di ruang publik. Jika terpaksa melakukannya dan hasilnya positif, maka mereka akan menolak dibawa ke Rumah Sakit, karena menganggap tindakan pemerintah selalu zalim. Jenazah pasien Corona juga diambil paksa dari Rumah Sakit karena dianggap tidak diurus sesuai dengan prosedur keagamaan.

Semua kericuhan ini gara-gara provokasi KAMI yang menjelekkan pemerintah. Jadi jangan mau terpengaruh oleh ocehan mereka, karena KAMI hanya digunakan sebagai kendaraan untuk meningkatkan elektabilitas di mata publik. Periksa minimal 2 kali sebelum percaya omongan seseorang, karena saat ini ada banyak hoax yang menyesatkan.

Tujuan utama KAMI adalah menyelamatkan Indonesia, namun hanya bisa berkoar-koar, menyalahkan pemerintah, dan membuat kisruh keadaan. Menurut Sahal Munir, ketua umum Badka HMI Jateng DIY, menyelamatkan Indonesia bisa dengan memberi vaksin, menjaga jarak, dan berkarya. Jika KAMI merusak tahap pemulihan masyarakat, lebih baik tak dilahirkan.

Jika saja KAMI bekerja sama dengan tim satuan tugas untuk menyelamatkan lebih banyak pasien Corona, maka mereka akan mendapat tempat di hati masyarakat. Sayangnya mereka hanya bisa jual omongan dan menyalahkan satu sama lain. Hal ini membuat banyak orang jadi antipati.

Waspadalah terhadap provokasi KAMI yang menghasut masyarakat dan menjelekkan pemerintah. Alih-alih menolong penanganan Corona, mereka malah memberi contoh jelek dengan mengabaikan protokol kesehatan saat deklarasi agustus lalu. Jangan mudah terpengaruh terhadap ocehan mereka karena malah menghalangi langkah pemerintah menangani Corona.

)* Penulis adalah aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Papua