suaratimur.id – Gempita perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang dirayakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, ternyata menyisakan sejumlah keprihatinan bagi sebagian pihak. Sejumlah pengungsi dari beberapa distrik di Kabupaten Maybrat Papua Barat mengeluhkan minimnya bantuan, sementara anak-anak mereka mulai menghadapi kelaparan dan menghadapi ancaman putus sekolah.  

Keluh kesah tersebut disuarakan para pengungsi di tengah perayaan HUT RI dan jelang satu tahun pasca ribuan pengungsi meninggalkan tempat tinggal setelah terjadinya konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan TNI/Polri. Menurutnya, hingga saat ini pihak OPM masih bersikeras untuk melakukan perang terbuka terhadap TNI/ Polri. Sementara pemerintah Indonesia sejauh ini, masih mengerahkan aparat untuk memerangi TPNPB-OPM, serta melakukan pendekatan kesejahteraan bagi warga Papua.

Kekerasan Kelompok Separatis Berdampak pada Warga Sipil Papua

Sebuah penelitian dari akademisi Universitas Cenderawasih Papua, La Mochtar Unu membuahkan beberapa poin eksplanasi berkaitan dengan dampak atas adanya aksi kekerasan yang kerap dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Dalam penelitian tersebut terdiskripsikan bahwa kelompok separatis meski mengaku berjuang untuk kemerdekaan masyarakat Papua, namun masyarakat sipil adalah pihak yang paling dirugikan. Ketika mereka beraksi, mereka juga meneror warga masyrakat, dari satu kampung ke kampung lain, meminta makan, meminta uang. Jika tidak dilayani akan berakhit dengan tindakan penyerangan atau bahkan penembakan.

Masyarakat juga seolah mati di tengah-tengah layaknya pelanduk, karena serba salah dalam beraktivitas. Ketika mereka masuk hutan, untuk mencari kayu atau membuka ladang, aktivitasnya berpotensi dicurigai oleh TPN-OPM. Mereka bisa dianggap sebagai mata-mata tentara. Sementara sebaliknya, di mata TNI/Polri, mereka juga bisa dicurigai sebagai anggota TPN-OPM.

Terdapat sejumlah cara untuk melindungi masyarakat sipil, tetapi tidak mudah diterapkan. La Mochtar menyebutkan sejumlah alternatif, seperti relokasi warga ke daerah aman dan dialog damai. Terdapat kemungkinan juga bahwa warga yang bukan orang asli Papua (OAP) sebaiknya agar tidak beraktivitas di daerah rawan konflik, karena tidak ada yang menjamin keamanannya.

Dari data yang dikumpulkan periode Januari hingga Juni 2022, terdapat 45 serangan yang menyebabkan korban, 26 warga sipil meninggal dan 26 terluka. Sementara tujuh prajurit TNI meninggal dunia dan dua belas terluka, serta satu anggota Polisi meninggal dan dua terluka. Dari pihak kelompok separatis, setidaknya terdapat tiga korban meninggal.

Warga Sipil Banyak Berjatuhan Akibat Konflik Kelompok Separatis

Masih dalam hasil kajian penelitian, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Wahyu Wagiman menyebut bahwa meskipun terjadi pendekatan penanganan terhadap masalah Papua, namun konflik masih terjadi dan korban kekerasan terus berjatuhan, sebagian besar menimpa masyarakat sipil.

Di tengah konflik bersenjata, dalam skala global, berlaku hukum humaniter internasional atau Konvensi Jenewa dan sejenisnya yang diterapkan. Namun dalam kasus Papua, aturan hukum internasional sulit diterapkan untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil. Pasalnya, haknya pemerintah Indonesia yang menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1949, sementara kelompok OPM tidak diakui. Apa yang terjadi di Papua itu mungkin lebih dekat dan dianggap sebagai situasi ketegangan dalam negeri yang menimbulkan kekacauan dan ketegangan secara terus-menerus

Karena perangkat hukum internasional tidak dapat diterapkan dalam kasus Papua, maka hanya ada perangkat hukum nasional yang bisa dipakai. Karena itulah, perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata Papua, didasarkan pada UUD 1945, di mana negara harus melindungi segenap warganya. Termasuk di dalamnya, adalah berbagai undang-undang lain yang terkait seperti UU Hak Asasi Manusia.

Pemberian Rasa Aman Terhadap Masyarakat Sipil

Salah satu tokoh agama dari KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Magdalena Kafiar mengatakan bahwa upaya menciptakan keamanan di Papua tidak boleh mengesampingkan keamanan untuk masyarakat sipil. Harus dilihat bukan hanya faktor utama pengamanan saja, tetapi bagaimana keamanan itu juga menjamin masyarakat yang tinggal di tempat tersebut. Jangan sampai karena fokus ke pengamanan, kemudian tidak melihat hal tersebut. 

Koalisi Kemanusiaan Kasus Maybrat mengharapkan solidaritas dan dukungan masyarakat luas untuk mendesak pemerintah pusat agar segera melakukan jeda kemanusiaan di wilayah Kabupaten Maybrat, agar pengungsi dapat kembali ke kampung halamannya dan menjalani kehidupan mereka seperti semula.

Kemudian, mendesak negara menjamin dan memenuhi hak-hak dasar para pengungsi di bidang kesehatan, pendidikan, ketersediaan pangan dan hidup tanpa rasa takut. Selain itu, mereka mendorong adanya dialog antara pemerintah dan wakil rakyat Papua yang mampu menciptakan perdamaian yang permanen di Tanah Papua.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Muhammad Musa’ad, mengajak generasi milenial bersatu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Musa’ad menyatakan perbedaan di antara berbagai suku bangsa di Indonesia bukan merupakan alasan untuk tidak bersatu. Suatu negara kuat jika masyarakatnya bersatu. Sebab, perbedaan itu merupakan kodrat dan tidak bisa dihindari. Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan harmoni yang baik, untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan di Indonesia, khususnya Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Gelaran perayaan HUT ke-77 RI yang berpusat di Istana negara pada Rabu 17 Agustus 2022 lalu, selain meninggalkan kesan menghebohkan dengan penampilan penyanyi cilik asal Banyuwangi, Farel Prayoga melalui lagu ‘Ojo Dibandingke’. Juga terdapat kejadian lain yang tak kalah membuat publik sedikit berdebat hingga dimanfaatkan oleh kelompok berkepentingan, yakni terkait isu separatisme Papua.  

Seorang penyanyi pemenang ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Lyodra Ginting yang sejak beberapa tahun silam didaulat tampil dalam acara di istana, juga membuat sebuah ‘kehebohan’ ketika dirinya menyanyikan lagu-lagu daerah secara medley. Berdasarkan kronologinya, saat itu dirinya sedang akan beralih ke lagu asal Papua berjudul Apuse. Sebuah ucapan keluar dari penyanyi asal Medan tersebut menyebut kata Papua, kemudian jeda beberapa detik lalu disusul dengan ucapan kata merdeka. Sontak, hal tersebut menjadi tanya bagian sebagian pihak, mendesak maksud dari penyanyi yang pernah memenangkan kompetisi di Prancis sebelum Indonesian Idol. Di sisi lain, kejadian tersebut juga dimanfaatkan oleh kelompok separatis Papua melalui beberapa akun media soslalnya untuk mengamplifikasi dengan bumbu caption atau narasi yang seakan-akan membenarkan bahwa Lyodra berada di pihaknya mendukung Papua lepas dari Indonesia.

Kelompok Separatis Manfaatkan Kejadian Lyodra untuk Naikkan Isu Kemerdekaan Papua

Seperti gayung bersambut, segala tuntutan kemerdekaan dari kelompok separatis yang sebelumnya selalu mendapat perlawanan dari pemerintah kini seperti mendapat angin segar dengan adanya kejadian yang menimpa Lyodra. Terpantau sebuah channel Youtube yang menyatakan dirinya sebagai West Papua Liberation Organization (WPLO) secara sigap mengunggah ulang video penampilan Lyodra tersebut, dan hingga kini telah ditonton lebih dari 11 ribu viewers. Nampak pula di kolom komentar terdapat perdebatan warganet dalam memaknai ucapan dari sang penyanyi. Seorang aktivis HAM yang juga provokator kerusuhan isu rasisme Papua di tahun 2019, Veronica Koman dalam unggahan di twitternya juga tak mau kalah dalam menyambut isu ucapan Lyodra. Secara provokatif ia menyatakan: “selamat siang Lyodra, kartu membershipnya sudah bisa diambil.”

Penjelasan Terkait Ucapan Lyodra

Meski pihak yang bersangkutan belum memberikan penjelasan secara langsung, secara sigap pihak Istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa sang penyanyi, Lyodra tidak bermaksud mendukung gerakan Papua Merdeka. Pasalnya, kata “Papua” dan “Merdeka” diucapkan secara terpisah. Kata “Merdeka” diteriakkan Lyodra sebagai pembangkit semangat nasionalisme bangsa Indonesia, sebagaimana para pendahulu bangsa saat berjuang memerdekakan Indonesia.

Adanya kericuhan hingga tuduhan yang menyebut bahwa Lyodra mendukung Papua merdeka adalah bentuk politisasi dari pihak yang merasa diuntungkan. Ketidaktahuan atau kesengajaan untuk tidak mau tahu atas penggalan dua phrasa kata antara ‘Papua’ dan ‘Merdeka’ sedang digulirkan oleh para penggiring opini sesat tersebut. Semoga sikap kritis dan jeli masyarakat tidak semakin menguntungkan upaya kelompok separatis yang ingin mengambil momentum tersebut untuk menaikkan eksistensi perihal kemerdekaan Papua.

Upaya Kelompok Separatis Papua Mencari Celah Eksistensi di Momentum HUT RI

Kasus pemelintiran yang melibatkan penyanyi Lyodra Ginting hanya satu dari sejumlah upaya kelompok separatis untuk menunjukkan eksistensi di bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Satu hari sebelum peringatan HUT RI, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah lebih dahulu melakukan serangkaian teror dengan aksi penembakan dan pembakaran di tiga lokasi wilayah Kabupaten Intan Jaya.

Wakapolres Intan Jaya Kompol Langgeng Widodo dalam keterangannya mengatakan bahwa penembakan dari tiga lokasi yaitu dari Mamba, belakang BPD dan belakang polsek. Kelompok tersebut juga membakar mes perhubungan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya. Akibat penyerangan yang dilakukan kelompok tersebut berdampak pada tutupnya oeprasional bandara. KSTP kembali melakukan penembakan ke arah petugas keamanan saat upacara HUT RI ke-77 di Intan Jaya, Papua, pukul 08.00 WIT, dengan tujuan mengganggu pelaksaan upacara. Namun keseluruhannya dapat diatas oleh aparat, dan tak terdapat adanya korban.

Mendukung Sikap Kritis Publik Tak Perpanjang Isu Lyodra

Dalam perdebatan yang tergelar di komentar media sosial seperti Youtube dan Instagram, dapat kita kaji bahwa keberadaan warganet dalam menyikapi isu tersebut telah berada pada sikap kritis sekaligus bijak. Jika dipetakan dalam bentuk pengkubuan, pihak yang berusahan mengamplifikasi kejadian Lyodra sebagai bentuk dukungan terhadap Papua Merdeka hanya terdapat pada kelompok separatis. Sementara, selain kelompok tersebut, mayoritas paham bahwa kejadian Lyodra hanyalah perkara jeda antara dua kata yang coba dipolitisasi. Publik paham bahwa Lyodra merupakan seorang penyanyi yang memiliki kontribusi besar dalam mengharumkan nama Indonesia melalui sejumlah ajang internasional.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menyisakan polemik yang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Maka dari itu, Lembaga Harmoni Nusantara membuka ruang diskusi seminar dengan tema “RKUHP untuk Menjaga Demokrasi dan Keadilan” sebagai jawaban atas masih adanya perdebatan yang dialami khalayak. Acara tersebut dilaksanakan pada 12 Agustus 2022  di Amos Cozy Hotel and Convention Hall, Jakarta Selatan

Seminar ini mengundang narasumber diantaranya adalah Dr. Albert Aries S,H., M,H., selaku Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham/Ahli Hukum Pidana),  Andi Windo Wahidin, S.H.,M.H, selaku Direktur Operasi KPMH sekaligus Dosen Pasca Sarjana PTIQ, dan Dr. Fernando Silalahi S.H.,M.H, sebagai Dosen FH UKI sekaligus Ikatan Advokat Indonesia.

Antusias sekitar 100 peserta yang mengikuti acara seminar ini berasal  dari berbagai kalangan akademisi, mahasiswa dan organisasi mahasiswa. Dengan adanya ruang diskusi terbuka ini, dapat menjadi tempat yang kredibel untuk saling bertukar pikiran mengenai RKUHP yang masih menjadi perbincangan hangat di berbagai khalayak.

Andi Windo Wahidin, S.H.,M.H. dalam pandangannya menjelaskan, KUHP merupakan produk hukum lama yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda. Padahal manusia sendiri bersifat dinamis dan tidak pernah stagnan. Direktur Operasi KPMH tersebut menambahkan, untuk itulah hukum juga harus bergerak dinamis, sebagai perbandingan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengalami 2 kali perubahan padahal hanya 8 tahun sejak disahkannya.

“Maka akan aneh bila KUHP yang sudah lama disahkan tidak pernah direvisi. Selain itu revisi KUHP banyak mengatur pasal yang melindungi hak-hak perempuan dan anak indonesia, yang selama ini masuk ke dalam kelompok termarginalkan di mata hukum. Namun banyak sekali hoaks yang diciptakan untuk menggerakkan masyarakat menentang disahkannya RKUHP. Padahal di mata akademisi dan pakar hukum memiliki dampak pengaruh positif bagi Indonesia,” ujar Andi Windo Wahidin, S.H.,M.H.

Narasumber sekaligus Dosen Pasca Sarjana PTIQ tersebut menyebut bahwa RKUHP nyatanya banyak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Beliau menyatakan, KUHP lama juga tidak masuk akal karena beberapa pasal tidak memberikan sanksi setimpal. Seperti terdapat pernyataan yang terlalu ringan dan juga terlalu berat.

“KUHP lama juga tidak menyentuh hak masyarakat terkait Restorative Justice, padahal perkara tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan yang demokratis,” terang Andi Windo Wahidin, S.H.,M.H.

Banyaknya narasi yang menyebutkan bawah RKUHP justru malah mengancam kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan mengkritik juga ditepis oleh salah satu narasumber seminar ini yakni Dr. Fernando Silalahi S.H.,M.H.

Dirinya mengatakan, sistem hukum Indonesia saat ini berjalan kurang baik karena tidak ada penyesuaian KUHP.  Sistem hukum yang baik adalah hukum yang berdasar rule of law, bukan rule by law ataupun rule by man. KUHP lama tidak relevan karena produk kolonial lampau, dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Pada dasarnya, pembentukan perundang-undangan idealnya harus memiliki kejelasan tujuan.

“Apabila semuanya sudah terangkum dengan baik, selanjutnya perlu sosilisasi pada masyarakat terutama mahasiswa, agar dapat menjadi corong informasi RKUHP dan menyampaikannya pada masyarakat dan tidak ada kontroversi serta Judicial Review yang diajukan oleh masyarakat luas,” terang Dosen FH UKI yang juga Ikatan Advokat Indonesia.

Dr. Fernando Silalahi S.H.,M.H. kembali mengingatkan bahwa apabila ada pasal yang dianggap kurang pas bisa ditinjau dan didiskusikan secara terbuka untuk menyampaikan pasal yang belum cukup dipahami oleh masyarakat.  Dirinya menegaskan, karena semuanya sebenarnya hanya perlu penjelasan sebab pengertian hukum sendiri memiliki perspektif yang berbeda beda di mata setiap orang.

“Untuk itu, butuh penyelarasan agar pemahaman hukum dapat berjalan harmonis di masyarakat. Agar tidak menciptakan narasi yang ambigu dan tidak membuat masyarakat merasa dijebak oleh hukum,” jelasnya

Menurut Dr. Fernando Silalahi S.H.,M.H., RKUHP ini sudah bagus sesuai perkembangan zaman. Oleh karenanya, dibutuhkan kesatuan masyarakat untuk saling bahu-membahu memberikan pemahaman agar dapat bersinergi dalam memahami undang-undang yang belaku.

Selain itu, Dr. Albert Aries SH MH selaku Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Kemenkumham juga memberikan tanggapan atas hal yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, KUHP adalah miniatur konstitusi bangsa, terutama untuk negara Indonesia yang sangat majemuk.

Dirinya menambahkan, realitanya saat ini hukum Indonesia masih terlalu bertumpu pada azas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP yakni “tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali ada aturan yang dtetapkan lebih dahulu sebelum tindakan tersebut dilakukan”. Hal tersebut malah menjadi pedang bermata dua, hingga muncul istilah “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”.

“Untuk itu perlu adanya peneyesuaian aturan, karena beberapa pasal KUHP lama malah memberikan ketidakadilan. Terdapat 3 buku besar KUHP lama, yakni ketentuan umum, kejahatan, pelanggaran. Dan dalam RKUHP hal tersebut disederhanakan menjadi 2 buku besar saja, agar masyarakat dapat lebih memahami fungsi hukum yang ada. Namun banyak kontroversi muncul tetapi masyarakat malah memalingkan mata pada aturan lebih penting di buku satu RKUHP,” jelas narasumber yang juga merupakan Ahli Hukum Pidana.

Beliau menambahkan, setiap negara harus memiliki KUHP sendiri sedangkan KUHP Indonesia merupakan produk hukum warisan Belanda, dan bukan dari bangsa kita sendiri. Selain itu, KUHP tidak memiliki alternatif sanksi, sehingga mengganjar sanksi dengan tidak adil, dan RKUHP mengakomodasi alternatif sanksi. Misi konsolidasi juga terangkum dalam RKUHP untuk menyelaraskan KUHP lama dengan UU pendamping.

“Harmonisasi juga dirangkum dalam RKUHP untuk mengakomodasi kondisi masyarakat yang plural,” tutup Dr. Albert Aries, S.H., M.H.

Melalui diskusi ini, diharapkan masyarakat dapat melihat  RKUHP dengan jernih dsn berfikir positp untuk  kebaikan bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia adalah negara demokratis yang mana musyawarah menjadi salah satu kunci menghindari kesalahpahaman yang terjadi.

Jakarta – Guru Besar Fakultas Hukum Univeritas Pancasila Prof Ade Saptomo mengatakan RKUHP yang saat ini telah disiapkan oleh pemerintah sebetulnya meningkatkan demokrasi di Indonesia. Produk hukum tersebut sudah seharusnya di upgrade lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
Hal tersebut diungkapkan Prof Ade dalam Dialog Kebangsaan di Pancasila TV, Jumat 12/8.

Prof Ade mengatakan mahasiswa – mahasiswa baru saja sudah bisa menilai kalau KUHP saat ini sudah terlalu lama atau jadul. Jadi Secara teoritik Undang – Undang yang baik itu adalah produk yang tidak terlepas dari faktor sosial budaya hukum tersebut di produksi atau dibuat. Jika melihat dari pandangan itu maka KUHP yang merupakan terjemahan dari stachrect dari kolonial Belanda sudah jauh dari teori maupun konsep tadi. Kemudian secara material, materi pasal – pasal itu akan pas kalau diterapkan dimana Undang – undang atau materi tersebut diterbitkan. Sehingga RKUHP yang ada saat ini segera saja diberlakukan. Jika di upgrde KUHP yang sekarang tentunya sesuai dengan jaman kekinian.

Pasal – pasal yang ada di RKUHP itu justru memperbaiki demokrasi. Justru RKUHP yang ada saat ini memperbaiki kualitas demokrasi. Jadi demokrasi sesuai kultur Indonesia, tidak liar dan barbar, ujar Prof Ade.

Sementara itu terkait dengan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Prof Ade menyebutkan jika bercermin pada sila kedua Pancasila, Kemanuasiaan yang Beradab, berarti semua kata – katanya dan tingkah lakunya harus beradab. Dengan begitu justru meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Ditelisik dari isinya, masa tidak bisa membedakan antara mengkritik dan menghina. Jika kritik dilakukan secara santun, pilihan kata – katanya terukur, perilakunya terukur dan jangan lupa jika diminta pertanggungjawaban harus ada data. Jadi tidak asal ngomong. Kritik dengan penghinaan sangat jauh perbedaannya, ujar Guru Besar Fakultas Hukum Univ Pancasila.

Menurut Prof Ade Saptomo terkait pelibatan masyarakatnya pastinya sudah ada, namun masih ada waktu untuk melakukan sosialisasi RKUHP ke lembaga – lembaga yang ada di masyarakat, ke kampus – kampus dan LSM namun jangan berlarut – larut.

Jika ada yang memprotes setelah dilakukan itu semua dan di sahkan maka saluran hukumnya adalah melalui Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan Judicial Review. Jadi tidak perlu untuk merusak tatanan nilai dan properti – properti yang ada dari uang rakyat. Semua koridornya harus berdasarkan Pancasila sehingga tidak keluar batasnya, ucap Prof Ade.

Kalau menunggu kapan waktu yang tepat disahkan yang tidak terukur itu sama saja buang – buang energi, pikiran dan waktu. Tidak perlu berlama – lama jika tunggu sempurna tidak akan sempurna – sempurna. Penempatan pasal – pasal penghinaan yang memiliki sanksi pidana, jangan diartikan negatif destruktif melainkan dimaknai pada peningkatan kualitas demokrasi. Sehingga demokrasi dimuka publik bertatakrama sesuai dengan Pancasila, tutup Prod Ade.

Oleh : Dewi Ayu Lestari

RUU KUHP  merupakan rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbaharui atau meng-update kuhp yang berasal dari wetboek van srafrecht voor nederlandsch, serta untuk menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Pemerintah menyatakan ada tujuh perubahan dalam draft terbaru yang meliputi 14 isu signifikan, seperti isu Menghina Presiden dan wakil PresidenTerancam Penjara 3,5 tahun. Dalam  RKUHP di pasal ini, tercantum aturan tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pasa1 217 diatur tentang penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden. Lalu kedua, Penista Agama Dihukum 5 Tahun Penjara, draft RKUHP pasal tentang penistaan agama diatur dalam BAB VII. 

Isu ketiga adalah tentang Suami Perkosa Istri Atau Sebaliknya, Terancam Hukuman 12 Tahun. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru memperluas definisi pemerkosaan. Satu pasal yang mencuri perhatian soal perkosaan dalam hubungan pernikahan suami istri. Pada draf terbaru RUU KUHP, aturan perkosaan tersebut diatur dalam pasal 477. Pasal tersebut menyebutkan, seseorang bisa dipidana jika melakukan kekerasan atau ancaman bersifat memaksa orang lain bersetubuh bisa dipidana 12 tahun penjara. Pasal yang menjadi isu keempat adalah Kumpul Kebo Terancam Pidana Enam Bulan, aturan soal perzinaan diatur dalam bagian keempat pasal 415, 416 dan 417.Pasal 415 mengatur seseorang yang bersetubuh tanpa status suami dan istri bisa dipidana paling lama satu tahun. Namun, perzinaan tidak akan dilakukan penuntutan tanpa ada pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Isu kelima yaitu, hukuman mati bisa diubah jadi seumur hidup asal bersikap baik, kemudian ada pula yang menjadi isu keenam, yaitu unggas masuk kebun orang: pelaku didenda dan hewan disita pemerintah.isu selanjutnya mengaku dukun & punya kekuatan gaib diancam 18 bulan, isu tentang pelaku aborsi dipidana 4 tahun, dokter ikut bantu dihukum berat, isu tentang penganiayaan terhadap hewan yang akan mendapat kurungan penjara maksimal 1 tahun.  isu selanjutnya , yaitu orang tua yang mengajak anak mengemis dapat dipidana 4 tahun, adapula  isu tentang advokat curang, lalu isu tentang penghinaan terhadap pengadilan (pemerintah mengubah formulasi pada pasal 280 yang mengatur mengenai penghinaan terhadap pengadilan. Terutama pada huruf c yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk mempublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung atau Contempt of Court dan Hukum Adat. 

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah melewati perjalanan yang Panjang melalui sejumlah tahapan yang berliku pula, tahapan ini pertama kali disusun pada tahun 2015. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan bahwa, selaku salah satu pihak yang ikut serta merumuskan dan merancang RKUHP sejak 2015, telah melibatkan masyarakat sipil dalam hal ini Aliansi Nasional Reformasi RKUHP. Arsul menegaskan masyarakat sipil dilibatkan bahkan saat menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RKUHP. 

Menurut Arsul, DPR telah secara partisipatif dalam penyusunan RKUHP. DPR telah membuka ruang publik sehingga banyak juga masukan dari masyarakat terkait dengan RKUHP. dianggap tidak partisipatif saat menyusun RKUHP. DPR menyadari bahwa pihaknya perlu mendapatkan masukan dari masyarakat dan hal tersebut telah dilakukaan sehingga harapannya RKUHP dapat mengakomodir kepentingan – kepentingan masyarakat luas dengan berbagai macam kajian maupun analisa.

Arsul menyebutkan, materi DIM banyak mendapatkan masukan dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang terdiri dari elemen masyarakat sipil. Bahkan masukan tersebut digunakan sebagai dasar pembahasan RKUHP. Arsul memastikan  usulan DIM dari berbagai elemen masyarakat sipil telah diakomodir dengan baik. Sementara itu,  Arsul menyebutkan bahwa pembahasan RKUHP juga melibatkan para ahli dan tim pakar dari berbagai universitas di Tanah Air dalam penyusunannya. Menurut Arsul, RUU (KUHP) telah dibahas bahas selama 4 tahun dari pertengahan 2015 sampai September 2019 ketika periode DPR 2014-2019 berakhir. Selama 4 tahun lebih itu DPR keliling. Kampus yang putaran pertama diminta masukan dan memberikan kajian maupun Analisa yaitu dari Universitas Syah Kuala, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.

Terlepas dari fakta bahwa pengesahannya ditunda, RKUHP sebenarnya mengusung misi penting. Yakni, bukan semata untuk mengakhiri eksistensi regulasi warisan kolonial, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka merancang arah pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan pada hak asasi manusia (HAM), keadilan gender, dan sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern. Semuanya akan bermuara untuk kepentingan masyarakat luas.

)* Penulis adalah kontributor pertiwi Institute  

suaratimur.id – Sebuah aksi penolakan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua kembali dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya (SMPPMJ) di Jayapura. Dalam aksinya, menurut Ketua SMPPMJ, Alius Hilman menyatakan bahwa DOB di Pegunungan Tengah dinilainya tidak layak namun tetap dipaksakan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, Jayawijaya merupakan lembah di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1,85 meter di atas permukaan air laut, sehingga tidak mungkin menjadi ibu kota Papua Pegunungan Tengah.

Selain merujuk pada demografi, dirinya juga mengkhawatirkan bahwa adanya berbagai macam tawaran dari negara akan berdampak terhadap eksistensi hidup, terutama orang Hubula di Tanah Hubulam Jayawijaya. Masyarakat adat di Lapago diperkirakan juga bakal terkena kebijakan pemekaran DOB tersebut.

Dasar penolakan tersebut seperti mempertaruhkan intelektualitasnya sendiri sebagai bagian dari akademisi bahwa setiap adanya kebijakan selalu didahului dengan perencanaan, pendekatan, hingga kajian dan analisis secara mendalam melibatkan berbagai pihak hingga ahli. Keputusan untuk menjadikan Jayawijaya sebagai Ibu kota Provinsi Papua Pegunungan sudah pasti merupakan bagian dari hasil dari kajian.

Paradoks Sikap Penolakan Mahasiswa dan Upaya Percepatan Pembangunan Papua

Secara lebih luas, berkaitan dengan kebijakan pembangunan di wilayah Papua pemerintah tak tanggung-tanggung melibatkan peran akademisi untuk meninjau bidang per bidang dari setiap masalah yang dikaji agar nantinya tepat sasaran dalam realisasi program. Sejarah lahirnya pemekaran provinsi, selain buah dari aspirasi Orang Asli Papua (OAP) selama puluhan tahun silam, juga merupakan rekomendasi dari akademisi dalam rangka mengatasi sejumlah permasalahan kewilayahan, adat, hingga perekonomian di tanah Papua.

Menjadi satu hal yang disayangkan ketika muncul pernyataan dari kelompok mahasiswa yang tanpa berpikir panjang menaruh sifat pesimis terhadap kebijakan pemekaran di Papua. Para akademisi tersebut secara deskriptif menyebut bahwa pemekaran Papua akan semakin membuat masyarakat adat tersingkir lantaran terdapat eksploitasi sumber daya alam Papua. Pihaknya juga khawatir bahwa masyarakat adat akan terganggu kehidupannya akibat realisasi pemekaran wilayah yang membuka akses dan infrastruktur di wilayah tersebut.

Kekhawatiran tersebut jika dikaji lebih dalam bertentangan dengan keinginan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang sejak lama menginginkan agar wilayahnya dimekarkan. Perihal masyarakat adat tentu telah menjadi perhatian pemerintah sebelum akhirnya mengesahkan UU pemekaran DOB. Salah satunya melalui pembuatan aturan, baik peraturan daerah maupun peraturan daerah khusus tentang proteksi hutan adat, masyarakat dan sumber penghidupannya. Pemerintah juga tengah mengupayakan adanya program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada budaya masyarakat adat setempat dan mengevaluasi setiap program secara berkala.

Pelibatan Masyarakat Adat dalam Kebijakan Pemekaran DOB

Isu berkaitan dengan masyarakat adat dalam kebijakan pemekaran DOB bukan hanya kali ini saja menjadi pembahasan hingga poin tuntutan dalam sebuah aksi. Sejumlah pihak pernah membahas hal tersebut dan telah direspon pemerintah melalui beberapa rencana dan kebijakan.

Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua Leonard Imbiri, pernah meminta pemerintah melibatkan orang asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan, sisi ekonomi, serta keterlibatan dalam pembangunan. Pihaknya juga meminta pemerintah membatasi masuknya para migran karena dikhawatirkan jika orang luar Papua terus berdatangan, maka orang asli akan termarjinalkan. Pihaknya juga meminta agar migrasi dapat dikendalikan untuk memastikan masyarakat adat memiliki kehidupan layak.

Sementara itu, Forum Dewan Adat Tabi mendukung penuh kebijakan pemekaran DOB di Papua. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang juga Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dipahami oleh semua pihak adalah pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Apabila terdapat masyarakat adat di Papua yang menolak Otsus, maka dipastikan tidak tahu adat istiadat.

Kebijakan pemekaran oleh pemerintah pusat dan DPR RI harus didukung penuh oleh seluruh masyarakat adat. Sebab, hanya dengan cara itu setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahannya dengan caranya sendiri, dengan kultur dan budayanya sendiri. Bahkan, dapat menjangkau semua tempat yang terisolir. Menjadi hal terpenting adalah agar kePapuaan kita jangan sampai hilang atau terkikis karena adanya DOB.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi, Lukas Worone mengatakan bahwa kebijakan DOB atau pemekaran wilayah merupakan hal penting, agar semua daerah dapat menentukan pilihan hidup dan pemerintahannya dapat memperhatikan masyarakat lokal dengan baik. Sudah lama hal tersebut dinantikan, sehingga mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat untuk realisasi pemekaran DOB di tiga provinsi baru Papua.

Pemberian Ruang Afirmasi Masyarakat Papua dalam Realisasi Pemekaran DOB

Jika menyimak rencana pemerintah pusat dan DPR, terdapat beberapa ruang afirmasi yang ditetapkan berkaitan dengan pemekaran provinsi di Papua. Hal tersebut sekaligus menjawab permintaan Dewan Adat Papua. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar secara tegas menyatakan bahwa UU pemekaran Papua memberikan ruang afirmasi bagi OAP. Dalam salah satu pasal dijelaskan terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Selain itu, juga dibahas relevansi antara UU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada.

Pemberian kesempatan kepada masyarakat Papua juga dikuatkan oleh pernyataan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Toni Wanggai.  Bahwa kebijakan DOB memberi ruang kepada orang asli Papua (OAP) untuk menempati posisi di birokrasi termasuk menduduki jabatan struktural di Pemda setempat. Penyerapan orang asli Papua ke dalam struktural pemerintah daerah merupakan salah satu landasan pembangunan berbasis wilayah adat untuk mempercepat pembangunan wilayah pemekaran. Masyarakat bisa turut menjaga kelestarian budaya dengan membuat program kebijakan pembangunan berbasis wilayah adat sesuai potensi budaya dan alam yang dimiliki masing-masing wilayah. Pembangunan berbasis wilayah adat memberikan ruang keadilan yang lebih tepat sasaran.

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Watipo, turut menyampaikan bahwa pemekaran DOB untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkhusus yang ada di Bumi Cenderawasih. Bagi yang menolak dan pesimis, dirinya mengajak untuk bergabung dan bersatu membangun kesejahteraan orang Papua. Negara memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk membangun daerahnya sendiri. Tiga DOB akan menjadi pilot project dalam pembangunan, sehingga hal ini merupakan keistimewaan bagi orang Papua.

Maka menjadi hal yang tak relevan dilakukan oleh mahasiswa Jayawijaya ketika bersikap menolak kebijakan pemekaran DOB. Karena seluruh pertanyaan dan keresahan telah terjawab oleh sejumlah pernyataan dan respon positif dari pemerintah maupun pihak terkait.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sebuah unggahan video di media sosial yang memuat pernyataan dari sejumlah tokoh Petisi Rakyat Papua (PRP) kembali muncul menjelaskan perihal rencana aksi demonstrasi yang kembali digelar pada 29 Juli 2022 di sejumlah titik wilayah Papua. Juru bicara PRP, Jefry Wenda secara tegas menyatakan bahwa aksi yang akan digelar pada 29 Juli 2022 tersebut adalah bentuk penolakan dari kebijakan pemekaran provinsi yang akan disahkan oleh Presiden pada akhir Juli mendatang.

PRP merasa perlu kembali melaksanakan aksi dengan mengajak masyarakat Papua untuk berpartisipasi turun ke jalan. Menurut mereka, kebijakan pemekaran Provinsi tak berpihak pada Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan bentuk penjajahan dari pemerintah pusat terhadap masyarakat yang tinggal di tanah Papua.

Munculnya pernyataan tersebut perlu diwaspadai karena hal tersebut telah berungkali terjadi dimana berakhir dengan muatan politik yakni keterlibatan kelompok separatis yang turut menunggangi dengan tuntutan referendum. Sementara, pada akhirnya tuntutan penolakan DOB hanya menjadi pengantar untuk mencari simpati publik.

Salah Kaprah Pemahaman Kebijakan Pemekaran Adalah Bentuk Kolonisasi

Berdasarkan sejumlah narasi yang pernah diunggah oleh akun Petisi Rakyat Papua dalam beberapa waktu ke belakang. Terdapat beberapa narasi pesimistik yang disampaikan Jefry wenda, salah satunya berkaitan dengan nasib OAP ketika kebijakan pemekaran terealisasi. Mereka menganggap momentum pemekaran wilayah menjadi pintu masuk besar-besaran bagi warga pendatang untuk menduduki provinsi baru atau kasarnya disebut kolonisasi. Munculnya pemahaman tersebut mungkin juga berawal dari kurangnya informasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah. Atau memang banalitas dari kelompok mereka yang terlanjur condong ke arah oposisi.

Pemerintah melalui pernyataan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar secara tegas telah menjelaskan bahwa UU Pemekaran provinsi memberikan ruang afirmasi bagi OAP. Dalam salah satu pasal dijelaskan terkait pengisian aparatur sipil negara (ASN) dan juga tenaga honorer di tiga provinsi pemekaran Papua. Selain itu, juga dibahas relevansi antara UU pemekaran dengan penataan ASN yang sudah ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menawarkan pengadaan ASN di tiga wilayah baru tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal yakni komposisi 80% OAP dan 20% bukan OAP. Nantinya tiga provinsi baru tersebut membutuhkan ASN hingga mencapai puluhan ribu pegawai. Pemerintah juga bakal mempertimbangkan sejumlah syarat penerimaan ASN bagi OAP. Hal tersebut akan dimatangkan kembali payung hukumnya pada kesempatan rapat kerja.

Melalui kebijakan pemekaran wilayah, pemerintah juga berhasil memperjuangkan afirmasi OAP, dimana batas pengangkatan ASN untuk CPNS hingga 48 tahun, sedangkan usia 50 tahun untuk CPNS yang berasal dari tenaga honorer. Keputusan tersebut memiliki dasar dan alasan bahwa apabila pemerintah menggunakan skema rekrutmen CPNS seperti biasa, maka tidak akan memenuhi kebutuhan ASN di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua, sehingga batas persyaratan usia dinaikkan.  Keputusan menaikkan usia tersebut menjadi salah satu bukti perjuangan afirmasi untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Jejak Gerakan Provokatif Petisi Rakyat Papua Dibawah Jefry Wenda

Terhitung sejak munculnya aksi penolakan kebijakan DOB Papua pada 10 Mei 2022 lalu, nama Jefry Wenda mencuat sebagai sosok yang paling aktif muncul memberikan pernyataan. Ia bahkan sempat mengklaim bahwa aksi dilakukan serentak di berbagai titik dan wilayah, mirip dengan modusnya saat ini yang mengklaim dilaksanakan serentak di beberapa kota besar di Indonesia. Namun pada saat pelaksanaan, ia justru tidak terlihat bersama dengan massa aksi. Hal tersebut pernah terjadi saat aksi unjuk rasa penolakan DOB dan Otsus yang digelar 8 April 2022 sebelumnya.

Jefry Wenda justru ditemukan oleh pihak kepolisian bersama dengan 5 anggota KNPB dan 1 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada dalam satu rumah. Keenam orang tersebut yakni: Ones Suhuniap (Juru Bicara KNPB), Omikson Balingga, Iman Kogoya, Marten Manggaprow, (aktivis KNPB), Abi Douw (anggota AMP) dan seorang perempuan bernama Neli Itlay.

Untuk diketahui bahwa KNPB merupakan salah satu organisasi yang hingga kini terus berjuang memisahkan Papua dari Indonesia. Termasuk juga AMP yang condong ke arah dukungan pro kemerdekaan Papua. Penangkapan terhadap 6 orang tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap Jefry Wenda. Jefry Wenda dianggap sebagai dalang dari seruan dan ajakan yang bersifat provokatif terkait demonstrasi penolakan DOB dan Otsus Jilid II. 

Penangkapan terhadap Jefry Wenda menambah daftar panjang fakta deretan keterkaitan pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu. Lagi-lagi, KNPB seperti tak pernah absen, ditambah dengan kehadiran AMP yang mewakili kalangan mahasiswa. Keduanya secara terang-terangan berseberangan dengan pemerintah serta memiliki agenda perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam kasus seperti di wilayah Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi, bahkan bisa dikatakan by design untuk kepentingan golongannya.

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon yang merespon terkait demonstrasi penolakan DOB oleh PRP tanggal 3 Juni 2022 lalu. Bahwa aksi tersebut telah disusupi isu referendum, ditunggangi Kelompok Nasional Papua Barat (KNPB). Pasalnya, dalam aksi tersebut tak hanya membicarakan DOB, namun juga tentang referendum. Hal yang sama juga terjadi di aksi 14 Juli lalu, dimana Isu referendum kembali tercantum dalam tuntutan.

Dorongan Kelompok Separatis Melalui Jefry Wenda untuk Tolak DOB

Adanya gembar-gembor penolakan pemekaran wilayah, jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari pihak yang berusaha merawat eksistensi isu tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Sunardi Panjaitan pernah menyatakan bahwa kebijakan DOB menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Papua. Kemudian, DOB juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Papua.

Konsekuensi pemekaran wilayah berdampak pada penambahan Struktur, infrastruktur, dan sumber daya manusia di berbagai bidang sebagai penggerak pemerintahan dan ekonomi provinsi tersebut, termasuk dalam hal ini juga penambahan aparat dan markas militer di tiga wilayah baru. Hal tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak kelompok separatis. Gerakan menolak DOB bisa jadi merupakan siasat Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghindari militer makin kuat di Papua, termasuk melalui pernyataan Jefry Wonda.

Sehingga ajakan untuk mengikuti aksi 29 Juli 2022 secara tak langsung adalah upaya untuk turut mendukung gerakan kelompok separatis Papua yang telah bertindak kejam terhadap masyarakat Papua sendiri. Waspadalah!

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sejumlah persiapan pembangunan terhadap tiga provinsi baru di Papua sebagai hasil dari kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga saat ini terus dibahas oleh pemerintah pusat bersama dengan DPR. Setelah sebelumnya telah dikaji mengenai sumber anggaran, kemudian aturan dalam keikutsertaan Pemilu 2024. Aspek-aspek lain dan hal-hal pendukung terus dikoordinasikan demi mendukung percepatan pembangunan di tiga wilayah pemekaran tersebut.

Pemerintah Pusat Dampingi Tiga Provinsi Baru Hingga Berjalan Efektif

Salah satu hal menggembirakan yang bisa dikabarkan adalah adanya pendampingan dari pemerintah pusat terhadap tiga provinsi baru. Pendampingan tersebut akan dilaksanakan sejak disahkan hingga tiga tahun ke depan. Dalam keterangannya, pemerintah menjelaskan bahwa tiga provinsi Papua baru yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dibina pemerintah pusat hingga pemerintahannya berjalan efektif. Pemerintah pusat akan membina tiga provinsi tersebut selama 3 tahun sejak diresmikan. Wewenang pemerintah pusat dalam mengatur provinsi tersebut tertuang dalam UU DOB, yaitu Pasal 18 UU Provinsi Papua Selatan, Pasal 18 UU Provinsi Papua Tengah, dan Pasal 18 UU Provinsi Papua Pegunungan.

Persiapan Pemerintah dan DPR Terhadap Provinsi Pemekaran dalam Pemilu 2024

Hingga saat ini opsi untuk penyesuaian aturan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di tiga provinsi masih menjadi pembahasan di tingkat DPR maupun pemerintah. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyebut bahwa mayoritas fraksi di Komisi II DPR telah sepakat agar Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur Pemilu di tiga provinsi baru di Papua. Penerbitan Perppu lebih cepat ketimbang harus merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal, aturan hanya diperlukan untuk mengisi kekosongan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) di tiga Provinsi di Papua.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk membuat payung hukum soal Pemilu 2024 menyusul adanya tiga DOB Papua. Mahfud mengatakan terdapat sejumlah poin yang akan menjadi catatan, yakni soal keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah-daerah pemekaran berdasarkan Pemilu 2024.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati bahwa pentingnya keberadaan payung hukum mengenai Pemilu 2024 menyusul adanya tiga DOB di Papua. Keberadaan payung hukum tersebut bernilai penting untuk menjawab kepastian mengenai penyesuaian beberapa hal, seperti jumlah kursi di DPR RI, pembentukan daerah pemilihan, dan ketentuan keberadaan kepengurusan serta kantor partai politik (parpol) di seluruh provinsi dalam verifikasi sebagai peserta pemilu. Kepastian tentang penambahan kursi di DPR RI yang perlu ditentukan oleh pemerintah dalam payung hukum pemilu menyusul adanya tiga DOB Papua. Pemerintah, perlu memastikan ada atau tidaknya penambahan kursi di DPR RI, mengingat dalam UU Pemilu disebutkan bahwa setiap provinsi minimal mendapatkan tiga jatah kursi. Pemerintah perlu memberikan kepastian apakah partai politik dalam verifikasi sebagai peserta pemilu juga harus memiliki kepengurusan dan kantor di tiga DOB Papua.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, menyatakan bahwa gubernur definitif yang nantinya akan memimpin tiga provinsi baru di Papua akan dipilih di Pilkada 2024. Dirinya berharap masyarakat mendukung pembangunan di tiga provinsi baru. Sebab, hal terbaik yang saat ini perlu dilakukan adalah mendukung serta membangun provinsi baru demi kesejahteraan bersama. Ia juga mengajak para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama, untuk bersinergi dan bersatu dalam membangun Papua yang lebih baik supaya orang Papua tidak sia-sia mati di atas tanahnya sendiri.

Saran KPU ke Pemerintah Terkait Payung Hukum di Tiga DOB Papua

Merespon sejumlah persiapan yang dilakukan pemerintah dan DPR perihal Pemilu 2024 di tiga provinsi baru, Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum pemilu di tiga DOB Papua. KPU akan menindaklanjuti apapun yang diperintahkan UU Pemilu terkait dengan 3 DOB yang telah disahkan. Namun, saat ini dalam UU No 7 Tahun 2017 belum ada aturan yang mengatur kewenangan KPU untuk menindaklanjuti apabila terjadi DOB, seperti yang baru terjadi pada pemekaran wilayah di Papua.

Jika Pemilu untuk anggota DPRD Provinsi DOB akan diadakan, sudah seharunya payung hukum dikembangkan beriringan dengan penataan dapil untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sambutan Masyarakat Papua Terhadap Pengesahan Pemekaran Provinsi

Hingga saat ini, terpantau mayoritas masyarakat Papua mendukung pengesahan kebijakan pemekaran provinsi sebagai upaya percepatan pembangunan dan kemajuan antar wilayah di Papua. Sejumlah kelompok bahkan menyambut pengesahan dengan selebrasi yang penuh dengan harapan.

Wakil Bupati Merauke, H Riduwan, menegaskan bahwa tidak ada satupun masyarakat di Bumi Anim Ha yang menolak terbentuknya pemekaran DOB di Papua, bahkan semua menyambut gembira. Menurutnya, Provinsi Papua Selatan terbentuk untuk mempercepat pembangunan wilayah adat Anim Ha.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Munculnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memberikan posisi dan ruang yang luas tidak hanya melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara pemerintah pusat tetapi juga telah memberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar kepada DPRP sebagai unsur lembaga pemerintah daerah dalam memainkan peran dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota wajib melaksanakan sejumlah hal yang diatur sesuai pasal 13 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014. Diantaranya, mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, serta mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.

Sebuah kondisi tak berlaku demikian sedang terjadi di tubuh DPRP, yakni menyangkut sikap dan pernyataan dari wakil ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Secara tersirat ia tidak sedang berusaha melaksanakan kewajibannya, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan kerukunan nasional dan keutuhan negara. Sebuah pernyataan muncul darinya berkaitan dengan kebijakan strategis Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua. Secara mengagetkan ia berargumentasi bahwa lahirnya kebijakan tersebut tidak serta merta menyelesaikan atau menghentikan aspirasi Papua merdeka di media publik.

Sontak, pernyataan tersebut menjadi sorotan kekecewaan sejumlah pihak. Pasalnya, Yunus Wonda meskipun berada di lembaga DPRP namun tetap memegang posisi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan, khususnya di wilayah Papua.

Menyesalkan Sikap Yunus Wonda Pesimis Terhadap DOB Namun Meyakini Aspirasi Papua Merdeka

Sejumlah pihak yang kemudian bersuara merespon pernyataan kontroversial Yunus Wonda bukan sedang menunggangi exposure atau panjat sosial berkaitan dengan pemberitaan dari Wakil Ketua DPRP tersebut. Namun sebuah langkah taktis sedang diupayakan untuk mengantisipasi respon berkelanjutan utamanya yang bersifat negatif sebagai dampak dari adanya pernyataan tersebut.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pdt Alberth Yoku merespon agar Yunus Wonda bersikap jelas dan tidak abu-abu dalam bernegara di Indonesia. Menjadi hal wajar jika yang berbicara adalah masyarakat umum, namun saat ini Yunus Wonda merupakan anggota DPRP dan tengah menggunakan seluruh fasilitas negara. Sebaga pejabat seharusnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan negara.

Sebagai pendeta, dirinya meminta agar Yunus Wonda menghormati berkat Tuhan yang sudah diberikan dan hormatilah pemerintah yang telah memberi ruang. Kalau tidak ada pemerintah, tidak mungkin seorang Yunus Wonda akan menjadi seperti saat ini. Ia juga berharap agar jangan menjadi orang yang membuat pro dan kontra, karena tidak baik di dalam kehidupan.

Ideologi Merupakan Konsep yang Tak Sempurna, Perut Kosong dan Isi Turut Mempengaruhi

Pernyataan kecewa juga muncul dari pemerhati masalah pemerintah dan politik Luar Negeri sekaligus pengajar di Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan sebuah tesis ilmiah dan logis jika berbasis pada data empirik dan pengalaman pribasi Yunus Wonda sendiri. Namun secara teori dan konsep perlu dilakukan telaah dan kajian yang lebih mendalam.

Tesis Yunus Wonda telah menimbulkan diskursus dan perdebatan tajam diantara elit Papua pro DOB dan elit Papua pro penolakan DOB. Kualitas diskursus dua kubu politik tersebut sangat tajam dan kritis, namun asumsi mereka lebih banyak dibangun dengan berbasis kepada sentimen dan rivalitas politik, dibandingkan berbasis pada argumentatif yang informatif. Sehingga yang terlihat kemudian nilai obyektifitas menjadi bias.

Sebagai akademisi, tesis Yunus Wonda menarik untuk diuji atau dibedah dengan teori dan konsep yang sederhana dan tidak rumit. Aspirasi Papua Merdeka adalah suatu ideologi. Ideologi Papua Merdeka sebagai sebuah aspirasi politik, oleh Yunus Wonda dibangun asumsi bahwa aspirasi politik akan terus hidup dan disuarakan oleh rakyat Papua yang berada di wilayah tiga Provinsi otonomi baru yang dibentuk di Papua.

Namun tesis Yunus Wonda juga bisa direvisi atau ditolak argumentasinya karena ada juga asumsi lain yang mengatakan bahwa ideologi adalah suaru konsep pemikiran manusia yang tidak sempurna, sehingga faktor human error menjadi salah satu titik kelemahan sebuah ideologi.

Studi historis, memberitahukan kepada kita bahwa ketika rakyat Uni Soviet mengalami krisis pangan karena kelangkaan gandum di lumbung gandum Ukraina akhir tahun 1980-an, mengakibatkan rakyat menjadi lapar dan marah, maka ideologi komunis yang sudah bertahan hampir 70 tahun, runtuh dan hancur dalam waktu yang begitu singkat. Dari catatan fakta sejarah ini, kita bisa membangun teori bahwa ideologi bisa berubah ketika perut rakyat kosong dan lapar. Ideologi juga bisa berubah kalau perut rakyat sudah kenyang dan otak rakyat juga terisi penuh. Aspirasi Papua Merdeka yang merupakan sebuah ideologi, bisa juga mengalami perubahan ketika perut rakyat Papua kenyang, dan otak rakyat Papua juga kenyang.

Perut rakyat anonim dari terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan otak rakyat anonim dari terjadinya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas. Secara teoritis, ideologi bisa berubah secara alamiah tanpa tekanan represif atau mobilisasi, hanya melalui pertama, pendekatan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Kedua, melalui pendekatan kesejahteraan dan kemakmuran.

Kesimpulannya adalah jika kebijakan pemekaran daerah otonomi baru di Papua tidak bisa selesaikan masalah kemiskinan di Papua, maka tesis Yunus Wonda tentang aspirasi Papua Merdeka masih akan relevan dan diterima sebagai sebuah kebenaran. Namun sebaliknya jika kebijakan DOB mampu merubah Papua menjadi “Singapore” di ujung timur Indonesia, maka anti tesis yang muncul untuk menggugurkan tesis Yunus Wonda adalah orang Papua akan behenti menyuarakan aspirasi Papua Merdeka dan ideologi Papua Merdeka akan menjadi sebuah arsip dan dokumen sejarah peradaban Papua.

Inti Pembangunan adalah Kesejahteraan, Kebijakan DOB Merupakan Salah Satu Jalan

Argumentasi bahwa kebijakan pemerintah pusat merencanakan pemekaran DOB menjadi upaya percepatan kemajuan juga diyakini oleh akademisi berdasarkan kajiannya. Kepala Departemen Ilmu Politik Fisip USU, Indra Fauzan, menyatakan bahwa program pemerintah dalam pembangunan di Papua sudah sangat baik. Kebijakan pemekaran DOB menjadi salah satu jalan pembangunan di bumi Papua demi kesejahteraan banyak orang. Inti dari pembangunan adalah kesejahteraan, tentunya dengan tidak mengesampingkan nilai leluhur dan tradisi yang sudah sangat melekat bagi masyarakat Papua.

Sementara itu, Ince Weya yang merupakan Mahasiswa Doktoral Ekonomi USU asal Papua, mengakui saat ini pembangunan di Papua sudah banyak kemajuan, ditandai dengan semakin mudahnya akses, terlebih dengan adanya kebijakan DOB nanti yang menjadi langkah konkret menyejahterakan Papua.

Maka berdasarkan sejumlah respon dan kajian diatas, masihkah kita menggubris pernyataan sosok oportunis Yunus Wonda yang berdiri di dua kaki serta bertentangan dengan kebijakan pemerintah demi kepentingan tertentu.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Dinar Defiara

Indonesia merupakan negara yang multi etnis dan multi agama alias negara majemuk. Keberagaman yang ada di Indonesia saat ini telah menjadi kesepakatan bersama ataupun consensus para pendiri negara Indonesia sehingga dengan segala perbedaan yang ada Indonesia bukan menjadi lemah melainkan menjadi kuat.

Beberapa waktu lalu, negara ini dikagetkan dengan video yang beredar di media sosial dan viral pada Minggu 29 Mei 2022. Video tersebut menunjukkan konvoi sekelompok  pengemudi sepeda motor yang terkesan melakukan sosialisasi terkait penegakan sistem Khilafah di Kawasan Cawang Jakarta Timur. 

Video yang beredar diketahui mengatasnamakan kelompok Khilafatul Muslimin yang memiliki kantor pusat di daerah Teluk Betung Bandar Lampung.  Dalam video viral konvoi motor tersebut mereka menggunakan atribut poster hingga bendera bertulisan “Khilafatul Muslimin”. Para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. 

Dalam video tersebut, terekam para pelaku konvoi sedang membawa sejumlah poster yang berisi pesan “Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah” dan “Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah”. Pesan ini bertujuan mengajak sekaligus menghasut masyarakat untuk ikut bergabung mendirikan sistem Khilafah di Indonesia.

Negara Khilafah tidak akan pernah cocok di Indonesia yang plural dimana terdiri dari banyak suku dan budaya. Penyebabnya karena mereka bersebarangan dan tidak cocok diterapkan di negara yang majemuk seperti Indonesia. Sejak negara ini berdiri, masyarakat sudah berbhinneka tunggal ika, sedangkan khilafah tidak bisa mentolerir perbedaan sekecil apapun.

Aksi konvoi yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin menimbulkan banyak kecaman dan penolakan dari berbagai pihak karena dinilai sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Yang perlu dicermati, dalam beberapa tahun belakangan ini, kelompok radikalisme memang kerap kali melancarkan aksinya untuk meneror dan menghasut masyarakat untuk merubah ideologi Pancasila menjadi idelogi Khilafah yang di adopsi dari luar Indonesia.

Tentunya hal tesebut perlu disikapi dengan serius agar Indonesia tetap menjadi negara yang memiliki kekuatan dari keberagaman yang ada. Ormas-ormas Islam yang ada di negeri ini seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah turut buka suara menanggapi kondisi ini. Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah meminta masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi-informasi Hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi ada yang memiliki niatan memecah belah bangsa dan menggantikan Ideologi Negara. Penegakan Khilafah tidak dapat dibenarkan karena tidak sejalan dengan konsensus nasional NKRI.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin menjelaskan Indonesia memiliki keberagaman agama, ketaatan pada Ideologi Pancasila, dan UUD 1945. Oleh karena itu, konsep Khilafah tidak realistis dan sangat tidak mungkin dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemenag akan terus berupaya melakukan moderasi beragama agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Moderasi beragama yang dimaksud adalah menghargai dan patuh pada Konstitusi, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan mengatakan aturan hukum di Indonesia tidak menganut sistem khilafah. Menurutnya, setelah identitas para pelaku konvoi ditemukan, pihak kepolisian akan segera melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait maksud dan tujuan dari aksi konvoi tersebut. Pihaknya juga akan melakukan deradikalisasi kepada para pemotor jika memang terbukti ingin melakukan aksi radikal. 

Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai Kelompok Khilafatul Muslimin. Densus 88 menyebutkan kelompok Khilafatul Muslimin sama dengan terorisme. Kelompok tersebut memiliki sejarah panjang soal aksi teror di Indonesia dan sebagian tokoh kunci kelompok tersebut merupakan mantan kelompok radikal bernama Negara Islam Indonesia (NII). 

Sejumlah fakta inilah yang mengharuskan masyarakat untuk selalu mewaspadai aksi-aksi radikal dari kelompok Khilafatul Muslimin maupun kelompok – kelompok radikal lainnya yang terindikasi ingin memecah belah bangsa ini. Mari kita jaga Indonesia bersama – sama agar keberagaman yang ada menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya.

*Penulis adalah Pengamat Lembaga Kajian Radikalisme dan Terorisme Indonesia (LKRTI)