Oleh: Sabby Kosaay )*

TNI/Polri hadir untuk menjaga perdamaian di Papua dari gangguan Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Masyarakat pun mendukung penambahan keberadaan Aparat Keamanan (Apkam) di Papua yang masih rawan akan ancaman kekerasan kelompok tersebut.

Kelompok separatis dan teroris masih saja menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat Papua. Sudah menjadi rahasia umum, jika KST tidak segan untuk menembak dan membunuh dengan kejam, padahal yang dihadapi hanya warga sipil biasa. Hal ini membuat situasi di Bumi Cendrawasih jadi kurang kondusif, karena masyarakat merasa waswas ketika beraktivitas di luar rumah.

Untuk menjaga perdamaian di Papua, maka ada penambahan jumlah pasukan TNI dan Polri, yang didatangkan dari daerah lain. Mereka digabungkan dengan Satgas Nemangkawi, dan langsung dikirim ke Kabupaten Puncak, yang merupakan daerah rawan konflik.

Hasil dari operasi Nemangkawi sangat baik, karena satu per satu anggota KST tertangkap. Markas KST juga sudah terbongkar dan masih ditelusuri markas yang lainnya mengingat gerombolan tersebut sering bersembunyi di hutan belantara. Saat dicokok, mereka mendapat perlakuan tegas terukur sebab dikhawatirkan akan makin membahayakan masyarakat.

Penambahan pasukan TNI dan Polri ini bukan seperti DOM (daerah operasi militer) seperti zaman orde baru dulu. Melainkan sebuah upaya pencegahan, agar KST tidak seenaknya sendiri dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Pasalnya, Polisi adalah sahabat rakyat dan tentara berusaha menjaga keselamatan masyarakat dari serangan KST.

Jangan ada yang percaya hoaks tentang implikasi negatif penambahan aparat di Papua. Semakin banyak pasukan, tidak berefek buruk pada warga sipil. Tidak mungkin aparat tak mampu membedakan yang mana pasukan KST dan yang mana masyarakat biasa, sehingga mustahil ada korban jiwa dari kalangan rakyat.

Apalagi ketika KST mengancam akan melakukan pengusiran terhadap warga pendatang di Papua. Pengamanan kepada masyarakat akan lebih ketat. Sehingga wajar jika jumlah pasukan TNI dan Polri diperketat, agar KST tidak berani menyerang mereka. Dengan banyaknya jumlah aparat akan menjadi sebua psy war yang akan menakuti para anggota KST.

Pengamanan terhadap warga Papua, terutama kaum pendatang, memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab aparat. Jangan sampai ada rasisme yang berbuntut perang antar suku, karena seharusnya kita menjaga kebhinnekaan dan tidak menyinggung SARA. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dan tidak boleh ada eksklusifitas di Papua.

Tindakan tegas dari aparat juga wajib dilakukan untuk memberantas KST, mengingat selama ini dengan pendekatan sosio-kultural dan psikologis ternyata gagal total. Mereka tidak bisa didekati secara halus sebab masih berkeyakinan bahwa Indonesia sedang menjajah Papua dan menolak hasil Pepera. Padahal faktanya tentu yang sebaliknya.

Jika KST dibiarkan saja dan tidak ada penambahan jumlah pasukan TNI dan Polri, maka ditakutkan mereka akan merajalela. Mereka juga terlalu sering menembak masyarakat sipil atau menjadikan mereka sebagai tameng hidup. Kekejaman KST sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga gerombolan ini harus dibubarkan secepatnya.

Masyarakat mendukung penuh akan penambahan jumlah pasukan TNI dan Polri di Papua yang akan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Jika ada banyak aparat maka KST akan takut dan mati kutu, lalu tidak berani untuk mengusir warga pendatang atau membunuh masyarakat sipil seperti dulu.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta angkat bicara soal kontak tembak antara gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan dua orang anggota KKB pada Kamis (13/5/2021) di Kabupaten Puncak, Papua.

Menurutnya, jika benar yang dilumpuhkan dalam baku tembak kemarin adalah anggota KKB, maka hal tersebut sudah benar dilakukan oleh TNI. “Kalau yang diburu dan berhasil dilumpuhkan atau ditangkap adalah KKB, itu bagus,” kata Sukamta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/5/2021). Menurutnya, hal ini semakin menumbuhkan harapan penumpasan KKB dapat segera diselesaikan.

Ia berharap, pemerintah dapat segera menyelesaikan atau menghentikan adanya KKB di Papua. Hal tersebut sangat diperlukan agar pemerintah dapat serius menangani berbagai persoalan yang ada di Papua. “Kita berharap KKB ini bisa segera diselesaikan dan pemerintah lebih fokus dan lebih serius menangani Papua dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Papua,” ujarnya.

Di samping itu, operasi penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua terus dilakukan pasukan TNI dan Polri.

Terbaru TNI-Polri melakukan penyergapan KKB Papua di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Minggu (16/5/2021) dini hari.

Aksi penyergapan hingga terjadi kontak senjata dengan KKB Papua melibatkan personel Satgas Nemangkawi.

Sejauh ini, kronologi kejadian kontak senjata TNI-Polri dengan KKB Papua belum diketahu secara pasti.

Namun, aparat mengklaim berhasil menewaskan dua anggota KKB yang telah dicap teroris oleh pemerintah Indonesia.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kesiapan Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian Republik Indonesia (NTMC) Korps Lalu Lintas (Korlantas) mendukung kebijakan pemerintah melarang mudik warga pada 6-17 Mei 2021.

Bambang menginformasikan bahwa Korlantas telah mendirikan 333 titik penyekatan dari Lampung hingga Bali, lebih besar dari tahun lalu yang hanya sekitar 146 titik penyekatan.

“Dari mulai jalur tol, jalur arteri non-tol, hingga jalur alternatif dan jalan tikus sudah dideteksi oleh Korlantas. Karenanya masyarakat tidak perlu memaksakan diri untuk mudik,” Ujar Bambang Soesatyo.

Bambang melihat bahwa kebijakan pelarangan mudik selain untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, juga dimaksudkan agar orang tua dan keluarga di kampung tidak tertular Covid-19, yang bisa membawa efek buruk. Ia menjelaskan, sejak keluar aturan larangan mudik, Korlantas Polri juga sudah merespons dengan berbagai kegiatan.

“Korlantas Polri juga telah melakukan operasi kegiatan pendisiplinan lalu lintas. Termasuk menertibkan berbagai kegiatan seperti sahur on the road, balap liar, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri akan disalurkan H-10 sampai H-5 lebaran 2021. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/4/2021). “Kebijakan pemberian THR yang ditampung APBN 2021 penyalurannya akan dilakukan mulai periode H-10 sampai H-5 sebelum Idul Fitri,” kata dia, seperti dilansir dari Antara, Jumat (30/4/2021).

Disampaikan bahwa anggaran THR 2021 meliputi kementerian/lembaga, ASN, TNI, dan Polri melalui DIPA sebesar Rp 7 triliun, sedangkan untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan Rp 14,8 triliun. Adapun THR yang diberikan kepada para pensiunan dialokasikan sebesar Rp 9 triliun. Kapan THR PNS 2021 cair dan berapa besaran menurut golongan? Berikut informasinya.

Waktu pencairan. Seperti yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani, THR PNS 2021 akan disalurkan pada H-10 sampai H-5 lebaran 2021. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tertanggal 28 April 2021. Maka waktu pencairan THR PNS 2021 paling cepat pada H-10 lebaran, yaitu pada 3 Mei 2021.

Besaran THR. THR terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Dalam perhitungan THR tahun ini, pemerintah tidak memasukkan tukin atau tunjangan kinerja, tambahan penghasilan pegawai, insentif kinerja, dan tunjangan lainnya. Besaran THR bagi PNS dihitung berdasarkan jumlah gaji pokok yang diteria dan berapa tunjangan melekat di dalamnya. Untuk besaran gaji pokok, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, berjenjang sesuai golongan dan masa kerja atau masa kerja golongan (MKG).

Berikut rincian gaji PNS untuk golongan I hingga IV disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun:

Gaji PNS Golongan I (lulusan SD dan SMP) :
Golongan Ia Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 – Rp 2.686.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500

Gaji PNS Golongan II (lulusan SMP dan D-III) :

Golongan IIa: Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000
Gaji PNS Golongan III (lulusan S1 hingga S3)
Golongan IIIa: Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
Golongan IIId: rp 2.920.800 – Rp 4.797.000

Gaji PNS Golongan IV :

Golongan IVa: Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200

Tunjangan melekat pada PNS. Sementara itu, tunjangan PNS melekat terdiri dari :
Tunjangan kinerja
Tunjangan anak
Tunjangan suami atau istri
Tunjangan makan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018, tunjangan makan sebesar Rp 35.000 per hari untuk golongan I dan II, Rp 37.000 per hari untuk golongan III, dan Rp 41.000 per hari untuk golongan IV. Tunjangan suami atau istri sebesar 5 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan anak ditetapkan sebesar 2 persen dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal tiga anak. Besaran tunjangan kinerja atau tukin bisanya berbeda sesuai jenis jabatan dan instansi tempat bekerja.

Adapun bagi calon PNS, THR yang diberikan terdiri atas 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang saku, dan tunjangan umum. Komponen THR bagi pensiunan masih sama, tapi bedanya gaji pokok diganti dengan pensiunan pokok. Sebagai informasi, THR tidak diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri dengan kondisi Sedang cuti di luar tanggungan negara, Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. (*)

Polri: Janji Usut Usut Tuntas Pelanggaran Prokes Rizieq dan Penembakan Laskar FPI

Kasus yang menjerat Rizieq Shihab dan kematian enam Laskar FPI sudah menunjukkan sejumlah kemajuan. Hal itu dibuktikan dengan berlanjutnya proses hukum terhadap eks Imam Besar FPI, Rizieq Shihab ke ranah pengadilan. Dan, pemeriksaan tiga anggota Polda Metro Jaya yang diduga terlibat dalam penembakan keenam Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Km 50, 7 Desember 2020 lalu.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan Polri berkomitmen untuk mengusut dugaan keterlibatan tiga personelnya dalam aksi penembakan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek km 50 pada 7 Desember 2020, secara transparan.

“Tentunya Polri terus maju ke depan untuk menyelesaikan kasus ini. Dan akan dituntaskan secara profesional, transparan dan akuntabel,” tegas Rusdi di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Sementara, terkait sidang pelanggaran protokol kesehatan Rizieq Shihab, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menetapkan jadwal sidang pada 16 Maret 2021.

“Sidang perdana ini akan digelar secara virtual atau online, di mana terdakwa tetap berada di ruang tahanan,” kata Kepala Humas PN Jaktim Alex Adam Faisal di PN Jaktim, Senin, 15 Maret 2021. ()

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terus memprovokasi pasukan gabungan TNI/Polri dengan berbagai strategi licik. Mereka menyerang dengan secara brutal dan gelap mata ditengah keramaian warga sipil. Upaya itu mereka lakukan untuk mendapat perhatian aparat keamanan untuk menyerang balik mereka dan kearah warga sipil. Ketika terdapat korban warga sipil, mereka menyebut bahwa pasukan TNI/Polri menyerang warga sipil.

Hal itu dituding Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sebagai bentuk provokasi dan propanda jahat KKSB. Mahfud menilai pasukan kriminal bersenjata ini berusaha menciptakan kegaduhan menjelang peringatan Organisasi Papua Merdeka 1 Desember.

“Kita juga punya kalkulasi bahwa mereka melakukan provokasi menyongsong 1 Desember, dihari peringatan kelompok bersenjata separatis di Papua itu selalu terjadi keributan-keributan seperti ini. Tahun lalu juga kita lihat itu, sekarang akan terjadi seperti ini lagi,” ujar Mahfud.

Upaya itu, lanjut Mahfud, dilakukan agar dapat mendorong perhatian dunia, bahwa Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia karena kekejaman Negara terhadap warga Papua. Dia juga menyinggung adanya pihak asing yang melakukan provokasi.

“Karena memang di sana ada kelompok yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua, ada kerja sama dari provokator warga negara asing maupun melakukan gerakan sendiri ke dalam dan itu kami hadapi, karena itu semua melanggar hukum,” tegas Mahfud.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III TNI, Kolonel Czi IGN Suriastawa, mengatakan, rangkaian kekerasan gerombolan bersenjata ini semakin brutal dan gelap mata. Tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi korban termasuk warga sipil.

Mereka menyerang aparat ditengah keramaian massa, dan berharap TNI/Polri membalas tembakan balik. Kemudian mereka mempublikasikan bahwa korban sipil akibat tembakan aparat. Mereka, kata dia, memerlukan bahan untuk memojokkan pemerintah Indonesia di forum internasional padahal ternyata merekalah pelakunya. Sudah beberapa kali kesempatan terbukti bahwa kelompok bersenjata dan pendukungnya selalu memutarbalikkan fakta kejadian.

“Semoga warga masyarakat dan dunia internasional bisa paham akan situasi ini dan tidak mudah percaya dengan fitnah dan berita bohong yang selalu dimainkan KKSB beserta kelompok pendukungnya di luar negeri,” kata Suriastawa. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat tertekan dan terpaksa mendukung mereka serta mendapatkan perhatian dunia.