Oleh : Januar Subhan )*

PPKM (Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat) Level 4 dan Level 3 di Jawa-Bali, telah berhasil menurunkan kasus aktif hingga mencapai 50% dari jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Selain penurunan kasus aktif, juga terjadi penurunan tingkat keterisian tempat atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit. Keberhasilan ini merupakan upaya pemerintah guna melindungi warga negaranya dari pandemi Covid-19.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 sangat tajam. Bahkan keterisian tempat tidur di rumah sakit Covid-19 di Jakarta mencapai 91 persen dan keterisian ICU mencapai 94 persen per Rabu, 14 Juli 2021. Kelangkaan mencari oksigen juga terjadi di mana-mana. Secara nasional, BOR per pekan hingga mencapai 77,07% pada 11 Juli 2021 lalu.

Direncanakan total sebanyak 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali akan menerapkan PPKM darurat.
Pemerintah juga terus berinovasi mencari solusi agar masyarakat tidak menderita berkepanjangan akibat Pandemi Covid-19 ini. Salah satu program yang dijalankan dengan disiplin adalah PPKM level 4, dan terus diperpanjang tiap minggu. PPKM level 4 merupakan modifikasi dari kebijakan PPKM Darurat agar pandemi dapat terus ditangani dan perekonomian juga dapat berangsur pulih perlahan-lahan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa Broto Asmoro menyebutkan bahwa BOR di rumah sakit rujukan Covid-19 berada di angka 46,08% pada 12 Agustus 2021. Angka itu turun dari hari sebelumnya 47,62%. Perkembangan penanganan Covid-19 terkini hingga 14 Agustus 2021, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) secara nasional terus mengalami penurunan dari yang sebelumnya meningkat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan PPKM yang dijalankan selama beberapa waktu lalu dinilai telah membuahkan hasil yang positif. Upaya pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19 melalui PPKM, juga berhasil menurunkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit secara nasional.

Kabar baik ini sangat menggembirakan untuk kita semua. Memang awalnya penerapan PPKM ini, aktivitas masyarakat sempat menjadi terhambat yang berimbas pada perekonomian masyarakat. PPKM tidak bisa dihindarkan karena kesehatan dan nyawa jauh lebih penting. Meskipun demikian Pemerintah juga harus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

Pandemi Covid-19 ini juga telah terlihat titik terang akan segera berakhir, dan perhelatan Euro 2020 lalu menjadi bukti bahwa masyarakat di Eropa sudah bisa beraktivitas seperti dulu sebelum ada pandemi. Kuncinya adalah herd immunity, oleh sebab itu pemerintah juga telah mendorong agar masyarakat antusias melakukan vaksinasi sehingga kekebalan komunal dan aktivitias akan berjalan normal.

Saat ini, Jakarta dan Bali menjadi provinsi tertinggi dalam melakukan vaksinasi. Kita juga mendorong agar provinsi lain dapat menyusul agar herd immunity dapat segera terbentuk sehingga Indonesia bisa keluar dari pandemi ini. Masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan vaksinasi, karena vaksinasi itu bagus, dan sudah terbukti bahwa vaksinasi dapat meminimalisasi efek dari virus Covid-19 sehingga dapat terhindar dari kematian.

Penerapan PPKM Darurat secara bertahap memang sudah menunjukkan hasilnya dan salah satunya adalah penurunan jumlah kasus harian dan BOR. Meski kasus positif Covid-19 mulai mengalami penurunan, pemerintah harus tetap berhati-hati dan memastikan kasus Covid-19 di Indonesia terkendali sepenuhnya.

)* Penulis adalah Warganet tinggal di Bogor

Masyarakat diminta mendukung perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ini ikhtiar menekan lonjakan kasus penularan covid-19.

“Mengimbau kepada segenap warga bangsa, khususnya umat Islam untuk menaati dan mengikuti protokol kesehatan. Khususnya yang baru saja ditetapkan pemerintah, perpanjangan masa PPKM,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Rabu, 21 Juli 2021.

PPKM darurat diperpanjang hingga Minggu, 25 Juli 2021. Namun, istilah PPKM darurat diganti menjadi PPKM level 4.

Mantan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama itu optimistis pandemi bisa teratasi apabila masyarakat mematuhi PPKM. Angka kematian akibat covid-19 pun bisa ditekan.

Masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan. Ini menjadi upaya mudah dan murah untuk menghindari virus korona.

“Saya mohon kepada semua, mari kita menyukseskan program ini dengan cara mempertahankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah, ulama, dan tokoh masyarakat,” ujar Nasaruddin.

Selain mempertebal keamanan diri, Nasaruddin mengajak umat meningkatkan ibadah dan berdoa agar pandemi covid-19 segera hilang. Setelah segala upaya dilakukan, masyarakat diminta tawakal.

“Kalau kita sudah berupaya sedemikian rupa, berikhtiar sedemikian rupa, kemudian kita serahkan diri kita kepada Allah, terserah Dia apapun yang akan ditetapkan. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal kepada-Nya,” tuturnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto Purnomo mengatakan, ada sejumlah hal penting dalam PPKM Darurat yang bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat.

“Mempengaruhi kita dalam bekerja, belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, perkantoran yang non-esensial wajib melakukan WFH atau bekerja di rumah 100%,” kata Eko

Dia menegaskan, PPKM Darurat memang harus dilakukan secara kebersamaan, hal tersebut untuk memutus mata rantai virus. Perlu pemahaman semua pihak untuk bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa saling menghindari penularan.

“Kita bisa melihat sekarang semuanya meningkat, bahkan ada rumah sakit yang sudah kewalahan mengendalikan lonjakan kasus Covid-19,” kata dia.

Selain itu, Kemendagri secara intensif juga memberikan pemahaman dan melaksanakan Instruksi Mendagri Nomor 15 dan 17 tahun 2021 sebagai Dasar PPKM Darurat. Isinya antara lain mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. (*)

Oleh : Fikri Ferdian )*

Pemerintah menggelontorkan sejumlah Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat akibat merebaknya pandemi Covid-19.

Mutasi virus Corona yang menyebabkan ledakan kasus Covid-19 di Indonesia memaksa Pemerintah untuk menarik rem darurat melalui kebijakan PPKM Darurat. Demi mengurangi penderitaan masyarakat akibat melemahnya sektor perekonomian, Pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.

Bansos Beras

Pemerintah memiliki rencana untuk memberikan beras sebanyak 10 Kg bagi penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai/BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyaluran Bansos beras tersebut dimulai pada Rabu tanggal 14 Juli 2021. Proses distribusi akan dilakukan oleh TNI dan Polri di seluruh lokasi tempat tinggal warga kurang mampu.

Luhut menuturkan bantuan tersebut diberikan dalam dua kemasan, yakni paket beras berisi berisi 5 Kg dan 10 Kg.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan anggaran untuk Bansos beras 10 Kg kepada 20 juta penerima program Bansos tunai. 10 juta di antaranya akan disalurkan kepada KPM PKH dan 10 juta lainnya diberikan kepada penerima BST.

Bantuan Sosial Tunai (BST)
Menteri Sosial Tri Rismaharini juga akan menyalurkan BST kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp 300 ribu per bulan per penerima selama PPKM Darurat. Rencananya, BST akan diperpanjang dua bulan dari Juli-Agustus. Sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp 600 ribu per penerima.

Targetnya, BST bisa disalurkan mulai pekan lalu atau paling lama sampai akhir pekan ini. Pencairan akan diberikan untuk dua bulan sekaligus, sehingga diharapkan bisa menjadi bantalan bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat.

PKH

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyaluran dana PKH akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada bulan Juli. Percepatan PKH untuk kuartal III ini dilakukan guna memberi bantalan bagi masyarakat rentan selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Pemerintah akan memberikan bantuan PKH untuk masyarakat rentan sesuai dengan indeks bantuan atau kebutuhan. Untuk keluarga yang memiliki anak usia dini dan ibu hamil, dana yang diberikan sebesar Rp 3 juta.

Sementara, Rp.900 ribu untuk kategori pendidikan anak SD, Rp. 1,5 juta untuk pendidikan anak SMP, Rp. 2 juta untuk pendidikan SMA, sedangkan penyandang disabilitas dan lansia mendapatkan Rp 2.4 juta.

BPNT atau Kartu Sembako

Serupa, pemerintah juga akan mempercepat realisasi BPNT atau Kartu Sembako sepanjang kuartal III pada Juli ini. Penerima berhak mendapatkan Rp 200 ribu per bulan untuk kebutuhan pangan. Nantinya, BPNT disalurkan melalui kartu elektronik kepada 18,8 juta penerima.

BLT Dana Desa

Sri Mulyani juga mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, di tengah penerapan PPKM Darurat.

Sri menyebutkan BLT Desa akan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan pada Juli. Sebagai informasi, BLT Desa diberikan kepada kelompok rentan dan miskin sebesar Rp 300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPK) setiap bulannya.

Sri Mulyani juga mencatat jumlah dana untuk berbagai program bantuan sosial (Bansos) yang diberikan selama kebijakan PPKM Darurat meningkat Rp. 10.93 triliun. Itu berasal dari anggaran tambahan untuk perpanjangan program Bansos tunai (BST), bantuan beras bulog, hingga perpanjangan diskon listrik.

Realisasi penggunaan anggaran Bansos tunau juga telah mencapai Rp. 11,9 triliun pada semester I 2021. Dengan demikian, total anggaran Bansos tunai akan mencapai Rp 18 triliun sampai akhir tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perpanjangan durasi bantuan rekening minimum, biaya beban dan abonemen dari enam bulan menjadi sembilan bulan. Dengan begitum insentig ini bisa dinikmati sampai September 2021.

Program ini menyasar 1,14 juta pelanggan dengan alokasi tambahan dana Rp. 430 miliar. Sementara realisasi semester I 2021 sudah mencapai 1,27 triliun, sehingga sampai akhir tahun akan mencapai Rp. 1,69 triliun.

Tambahan dana juga digunakan untuk perpanjangan durasi insentif diskon listrik dari enam bulan menjadi sembilan bulan atau sampai September 2021. Tambahan dana diperkirakan mencapai Rp. 1,91 triliun untuk Rp 32,6 juta pelanggan.

Kucuran Bansos yang diberikan oleh pemerintah setidaknya mampu memberikan semangat masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan selama PPKM Darurat diberlakukan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institue

Oleh : Abdul Toha )*

Pemerintah terus menyusun rencana untuk mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama PPKM Darurat. Langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara di masyaraka sekaligus mencegah meluasnya angka kemiskinan.
Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan tiga manfaat program jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Manfaat dari program tersebut dinilai penting sebagai bantalan sosial.

Anwar Sanusi selaku Sekretaris Jenderal Kemnaker mengatakan, Program JKP itu akan menjadi bantalan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dan membantu yang bersangkutan hingga pekerja mendapatkan pekerjaan baru atau memutuskan menjadi wirausaha.

Anwar menyatakan bahwa ketiga manfaat tersebut berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan mengikuti pelatihan kerja. Secara lebih rinci, uang tunai tersebut nantinya diberikan setiap bulan selama paling banyak 6 bulan setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

Uang tunai tersebut rinciannya adalah 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan. Adapun terkait manfaat akses informasi pasar kerja, katanya, diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja secara online maupun secara manual.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk manfaat pelatihan kerja dilakukan melalui Sisnaker dan manual yang terdiri atas pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja, pelatihan kewirausahaan dan penanganan di industri. Manfaat pelatihan kerja ini dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sisnaker. Manfaat Pelatihan kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan di kabupaten/kota.

Meski demikian, untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja yang ter-PHK harus lebih dahulu menjadi peserta program JKP. Adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM, sekurang-kurangnya mengikuti program JKK, JKM dan JHT.

Kemudian untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKK, JHT dan JKM. Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun dan termasuk pekerja PKWT. Adapun sumber pembiayaan dari JKP, yaitu iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan jaminan kematian 0,10 persen, ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar Rp 5 juta.

Terkait penerima program JPK yang diatur yaitu pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Hal ini tentu saja tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun dan meninggal dunia. Pada kesempatan berbeda, pemerintah Jokowi juga tengah memikirkan langkah untuk mengatasi dampak turunan dari pandemi, seperti di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah mengupayakan agar dampak tersebut bisa ditekan sebesar-besarnya. Salah satunya adalah dengan menyusun langkah untuk menghindari terjadinya PHK Karyawan.

Sebelumnya, Jokowi juga pernah menyebutkan bahwa 255 juta orang di dunia kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi Covid-19. Data tersebut dia sampaikan dalam pidatonya di sidang Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan bangsa-bangsa.

Kemudian, ada 110 juta orang di dunia kembali ke jurang kemiskinan. Ditambah lagi ratusan juta orang terancam kelaparan. Dalam situasi yang sulit seperti ini, Jokowi menilai bahwa cara bussines as usual tidak bisa dilanjutkan, yang harus dilakukan adalah kerja sama dan solidaritas yang harus dipertebal dan inovasi yang harus ditingkatkan.

Menko perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa pemecatan terhadap pegawai di masa PPKM Darurat tidaklah tepat. Pemerintah mengklaim sudah memberikan banyak fasilitas untuk dunia usaha. Termasuk kemudahan dari segi perbankan.

Semoga PPKM Darurat benar-benar efektif menekan penyebaran virus covid-19 sehingga sektor ekonomi di Indonesia akan kembali normal.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Medan

Pemerintah berencana menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro darurat karena kasus Covid-19 yang melonjak tinggi. Kegiatan masyarakat atau fasilitas publik akan dibatasi lebih ketat.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, mengatakan pengetatan saat PPKM mikro darurat tentu berdampak ke ekonomi. Tetapi, pilihan sulit tersebut harus didukung agar kasus corona menurun.

“Otomatis dampaknya ke ekonomi, namanya darurat, pengetatan aktivitas, pengetatan apapun pasti dan ujungnya dampaknya ke ekonomi. Tapi itu adalah pilihan sulit yang harus dipilih, pilihan terbaik dari semua yang jelek. Saya kira kita harus support,” katanya lewat pesan suara, Rabu (30/6).

Jika kebijakan PPKM mikro darurat dipilih, sambung Rahmad, maka pemerintah harus bersiap memberikan bantuan ekonomi atau keringanan lain bagi masyarakat. Misalnya keringanan pajak ataupun bantuan sosial.

“Nah kaitannya dengan tekanan ekonomi, depresi atau menekan ekonomi sudah pasti, apakah nanti ada satu insentif pengendoran pajak, kemudian perlu ada bantuan bansos ya saya kira mendukung,” ucapnya.

Menurutnya, ketika masa pengetatan masyarakat belum bisa bekerja seperti biasanya. Maka dari itu, ia mendukung adanya bansos untuk solusi jangka pendek.

“Ketika pengetatan ekonomi rakyat belum bisa bekerja pada saat sesuai jamnya saya kira bansos bisa menjadi salah satu solusi jangka pendek, saya mendukung untuk bansos dipikirkan kembali dalam masa masa PPKM darurat ini,” pungkasnya

Oleh : Intani Ganeswari )*

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan upaya Pemerintah untuk menekan lonjakan kasus baru Covid-19. Masyarakat diminta untuk menaati kebijakan tersebut dan penegak hukum diharapkan menggunakan pendekatan humanis dalam menegakan aturan tersebut.

Saat PPKM darurat diberlakukan, maka mobilitas warga benar-benar dibatasi. Banyak yang akhirnya kena penyekatan dan mereka merasa aparat yang berjaga terlalu ketat dalam bertugas. Padahal sebenarnya para aparat melakukan pendekatan secara humanis dan masyarakat disadarkan dengan komunikasi dari hati ke hati.

PPKM darurat diberlakukan sampai tanggal 20 Juli 2021. Saat program ini dipraktekkan, maka yang jadi poin penting adalah pembatasan mobilitas warga. Ada banyak penyekatan, mulai dari di dalam sampai di perbatasan kota/kabupaten. Bahkan di perbatasan provinsi dan jalan menuju tol juga dijaga ketat oleh aparat.

Spontan masyarakat menjerit karena mereka ingin melaju, tapi seolah-olah harus berjibaku dengan petugas di dekat penyekatan. Banyak warga yang akhirnya bingung karena harus bekerja di luar rumah karena tidak mendapatkan fasilitas work from home seperti pegawai di kantor lain.

Pihak Satgas menerangkan agar tidak ada kesalahpahaman. Juru Bicara Satgas Covid-19 Aceh Saifullah Abdul Gani menyatakan bahwa Satpol PP dan ilayatul Hidbah, yang dibantu oleh pasukan TNI dan Polri bertindak simpatik, edukatif, dan inspiratif kepada masyarakat yang melintas.

Abdul Gani menambahkan, tidak ada yang namanya petugas di penyekatan yang tidak bersikap humanis, sehingga seolah-olah saat PPKM suasananya seperti konflik Aceh. Namun yang terjadi adalah, ketika ada razia atau penyekatan, para petugas memeriksa kelengkapan dari masyarakat.

Misalnya jika yang bepergian ke luar kota apakah sudah membawa hasil tes (rapid atau swab) dan surat keterangan kerja dari perusahaannya? Kemudian, jika mereka menggunakan mobil, maka maksimal penumpang 50% dan semua harus memakai masker. Kalau bisa semua penumpang plus sopir juga menunjukkan kartu vaksinasi.

Abdul Gani menambahkan, di penyekatan juga dicegah agar warga dari luar Aceh masuk ke tanah rencong. Kalaupun untuk urusan yang benar-benar penting maka harus menunjukkan surat keterangan, hasil tes swab, dan diperiksa suhu badannya dengan thermal gun. Tujuannya agar mencegah corona varian alfa, beta, dan delta masuk ke NAD.

Pendekatan humanis memang dilakukan di masa pandemi, terutama saat PPKM darurat. Penyebabnya karena saat ada penyekatan, jangan sampai petugas yang berjaga malah dianggap arogan dan memantik permusuhan. Padahal mereka hanya melaksanakan tugasnya untuk membatasi mobilitas masyarakat dan menurunkan angka pasien corona.

Di situasi inilah para petugas, baik Satpol PP maupun aparat lain harus melakukan pendekatan secara humanis. Memang pembatasan harus dilakukan secara ketat, tetapi jangan sampai ada warga sipil yang dirugikan. Penyebabnya karena seharusnya mereka mengayomi masyarakat, bukannya menakut-nakuti masyarakat.

Memang disiplin perlu diterapkan di masa PPKM darurat, apalagi ketika angka pasien covid makin melonjak, tetapi dengan pendekatan humanis akan terasa lebih harmonis. Jangan sampai ada masyarakat yang menderita saat PPKM karena kesusahan melintas, padahal mereka bekerja untuk mencari sesuap nasi. Sehingga kadang harus dilakukan dengan fleksibel dan tidak boleh terlalu strict.

Ketika ada pendekatan humanis maka ada win-win solution. Aparat tetap melaksanakan tugasnya dan masyarakat bisa melintas, tetapi dengan persyaratan yang ketat. Penyebabnya karena tidak semua orang bisa bekerja dari rumah, sehingga mereka harus berjibaku di jalanan agar periuk nasi tidak terguling. Petugas juga paham bahwa semua orang butuh makan.

Pendekatan humanis di masa pandemi menunjukkan bahwa aparat yang berjaga di penyekatan bukanlah sosok yang arogan, melainkan sedang melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan samapi penyekatan menjadi drama baru yang merugikan warga sipil. Penyebabnya karena PPKM darurat sendiri diberlakukan untuk keselamatan masyarakat, bukan untuk merugikan mereka.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kedisiplinan sebagai kunci sukses PPKM Darurat. Tanpa kedisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes) masyarakat terhadap PPKM Darurat, upaya penanganan bersama Covid-19 akan sia-sia.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah dimulai sejak 3 hingga 20 juli 2021. Penyebabnya karena pasca PSBB, ada PPKM mikro jilid 1-2-3 dan saat ini berubah namanya jadi PPKM darurat. Perubahan tidak hanya dari segi nama, tetapi juga peraturannya.
Program ini sengaja diperketat agar membatasi mobilitas masyarakat.
Mengapa harus PPKM? Penyebanya karena mobilitas massal sudah terbukti menaikkan jumlah pasien corona.
Buktinya pasca libur lebaran, jumlah orang yang terinfeksi virus Covid-19 melonjak, dari 8.000 ke lebih dari 20.000 orang per hari.
Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menaati tiap poin dalam PPKM darurat. Tujuannya agar tidak ada kenaikan jumlah pasien Covid, dan setelah ada PPKM periode yang lalu terbukti bahwa orang yang kena virus Covid-19 menurun. Jangan malah marah-marah dan menyesal mengapa harus ada PPKM dan tidak bisa bebas bepergian ke mana-mana.

Pahamilah bahwa PPKM bukanlah cara pemerintah untuk mengurung masyarakat di rumahnya sendiri. Memang ada penyekatan di daerah perbatasan, tetapi polisi yang berjaga sebenarnya sedang menyelamatkan kita. Penyebabnya jika semua seenaknya traveling, maka khawatir akan menularkan corona ke daerah lain. Apalagi jika tinggal di daerah zona merah atau ingin pergi ke zona merah.

Kita wajib disiplin dalam menaati PPKM darurat agar program ini sukses 100%. Jangan malah diam-diam pergi saat petugas sedang lengah, karena sama saja membahayakan diri sendiri. Apalagi saat ini yang menyebar di udara adalah corona delta yang lebih berbahaya karena menyerang tubuh 2 kali lebih cepat dan dahsyat.
Sehingga untuk lebih amannya lebih baik beraktivitas di rumah saja.
Selain itu, saat PPKM juga wajib work from home dan pihak perusahaan harus menaati aturan. Jika mereka tidak disiplin, maka bisa diperingatkan oleh tim satgas Covid. Jangan atasan bekerja dari rumah sementara karyawannya harus masuk kerja, karena dikhawatirkan akan membentuk klaster perkantoran. Jika ada boss yang seperti ini maka siap-siap kena denda karena melanggar PPKM.

Mengapa semua orang harus disiplin menaati PPKM? Penyebabnya karena jika semuanya tidak disiplin maka akan kacau-balau. Ketika mobilitas meninggi maka otomatis jumlah pasien corona naik, karena virus akan aktif dan menular dari 1 orang ke orang lain.

Pahamilah perjuangan para tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Mereka rela berjibaku dan mengorbankan keselamatannya sendiri, demi merawat pasien corona. Jangan sampai jumlah pasien Covid bertambah hanya karena Anda malas menaati PPKM lalu kabur keluar kota atau nekat masuk kerja.

Jika ingin PPKM sukses maka semua orang harus disiplin, baik yang berstatus karyawan swasta, pegawai negeri, maupun pelajar. Kurangi mobilitas dan anteng di rumah saja. Tetaplah menaati protokol kesehatan dan jangan pernah melepas masker saat berada di luar hunian. Jagalah imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan jaga juga higienitas lingkungan.

PPKM darurat hanya berlaku sampai tanggal 20 juli 2021. Bersabarlah dan taati tiap poin dalam program ini. Penyebabnya karena jika semua orang tidak disiplin dan selalu melakukan pelanggaran, maka jumlah pasien corona akan naik. Akibatnya diprediksi pasca tanggal 20 juli 2021 akan ada PPKM darurat episode selanjutnya. Mari sukseskan PPKM darurat, demi keselamatan dan kesehatan bersama.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh: Candra Angriawan )*

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat, mengatur kegiatan seluruh sektor di masyarakat dan mencegah lonjakan Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mendukung kebijakan pemerintah tersebut agar penerapannya dilapangan bisa berjalan lancar dan penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir.

Patuh pada aturan serta disiplin dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci utama dalam upaya memerangi serta menekan penyebaran virus Covid-19. Selain itu, peran aktif masyarakat agar mematuhi aturan-aturan pelaksanaan PPKM adalah modal utama dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.

PPKM Darurat adalah sebuah solusi yang coba ditawarkan oleh pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap hajat hidup masyarakat banyak. Kebijakan PPKM ini menjadi tidak berguna jika hanya digerakan oleh pemerintah saja. Setiap lapisan masyarakat harus ikut andil dalam menyukseskan PPKM Darurat ini, demi menekan jumlah infeksi Covid-19 di Indonesia.

Kasus Covid-19 diprediksi masih akan terus naik dalam beberapa hari kedepan. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan kasus virus corona. Salah satunya, dengan menerapkan kebijakan PPKM darurat di Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Masyarakat diminta untuk membatasi mobilitas selama periode PPKM darurat tersebut.

Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami kenaikan yang mencapai 21.095 kasus pada 26 Juni 2021 lalu merupakan rekor tertinggi dalam sehari yang pernah dialami Indonesia. Kenaikan ini membuat rumah sakit mulai terisi penuh dan membuat banyak pasien yang tidak mendapat ruang untuk perawatan. Selain itu, kesediaan tabung oksigen tidak mencukupi kebutuhan pasien juga menjadi permasalahan utama dari lonjakan kasus ini.

Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, menjadi pemicu dari lonjakan kasus ini. Selain itu, masuknya varian baru Covid-19 (varian delta) dan lainnya juga mempengaruhi tingginya lonjakan kasus ini. Kondisi ini tentu memprihatinkan bagi kita semua. Demi mengatasi lonjakan kasus yang semakin meningkat pemerintah bergerak cepat untuk menekan Covid-19. Yakni dengan memperketat PPKM Darurat dan disiplin protokol kesehatan.

Masalah lain dalam pelaksanaan PPKM darurat saat ini adalah adanya perilaku masyarakat membeli kebutuhan dalam jumlah banyak karena takut akan suatu hal (panic buying). Fenomena sosial ini sebenarnya adalah suatu yang berulang kali terjadi sepanjang pandemi Covid-19. Padahal jika kita lihat dilapangan, kondisi persediaan kebutuhan pokok masih sangat banyak beredar di pasaran maupun toko-toko yang tersebar diseluruh tempat.

Ketakutan akan kehabisan bahan pokok adalah sebuah ketakutan yang tidak masuk akal. Harusnya kita bisa mengatasi ketakutan-ketakutan ini dengan informasi-informasi yang benar yang bisa kita cari di beberapa media mainstream. Hal Ini penting demi menjaga informasi yang masuk agar kebenarannya teruji sehingga tindakan-tindakan yang kita lakukan tetap dalam koridor benar baik dalam mata hukum dan sosial masyarakat.

Sementara berbagi informasi yang tidak menyesatkan juga sangat penting hari ini. Mengingat tingkat minat baca masyarakat Indonesia yang sangat rendah, diharapkan kita semua yang sudah mengerti arti penting patuh protokol kesehatan dan dapat mengedukasi kelompok-kelompok yang pemahamannya masih belum mampu memahami kondisi ini.

Pemberlakuan PPKM darurat ini sangat penting demi menekan angka lonjakan Covid-19 di Indonesia. Pembatasan kegiatan ini diharapkan mampu kembali menimbulkan kesadaran masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan dalam pelaksanaan PPKM adalah modal utama dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 ini.

PPKM Darurat adalah sebuah solusi yang coba ditawarkan oleh pemerintah dalam rangka upaya perlindungan terhadap hajat hidup masyarakat banyak. Kebijakan PPKM ini menjadi tidak berguna jika hanya digerakan oleh pemerintah saja. Setiap lapisan masyarakat harus ikut andil dalam menyukseskan PPKM Darurat ini, demi menekan jumlah infeksi Covid-19 di Indonesia. Patuh akan aturan dan pembatasan serta disiplin dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci utama dalam upaya memerangi dan menekan penyebaran virus Covid-19.

Disiplin terhadap diri sendiri merupakan tonggak awal keberhasilan kita dalam perang melawan Covid-19 ini. Setalah mampu mendisiplinkan diri sendiri barulah kemudian kita bisa mengajak masyarakat sekitar untuk turut serta bersama untuk hidup disiplin dan pada akhirnya diharapkan mampu menang melawan Covid-19 dan hidup normal seperti semula.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor, Jawa Barat

Oleh : Putu Prawira )*

PPKM darurat membuat masyarakat harus menuruti aturan dan tidak boleh bepergian ke luar kota untuk sementara. Aturan untuk menurunkan mobilitas warga jangan dikeluhkan, karena ini semua demi keselamatan bersama dan menekan laju lonjakan penularan Covid-19.

Pandemi yang sudah berjalan selama 15 bulan lama-lama dirasa menjadi biasa saja, karena semua orang memakai masker dan patuh pada kewajiban ini. Namun walau sudah mematuhi aturan pakai masker dan rajin cuci tangan, masyarakat jangan lengah, karena ada poin lain dalam protokol kesehatan 5M yakni mengurangi mobilitas. Apalagi selama PPKM darurat diberlakukan.

Mengapa PPKM darurat yang berlaku hingga tanggal 20 juli 2021, menekankan pada aturan untuk mengurangi pergerakan massal warga? Penyebabnya karena mobilitas masyarakat yang dilakukan bersama-sama terbukti menaikkan jumlah pasien Covid-19. Buktinya adalah terjadi lonjakan pasien Corona pasca libur lebaran, dari hanya 8.000 jadi lebih dari 29.000 orang per harinya. Sungguh sebuah fakta yang mengerikan.

Juru Bicara Kementrian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan bahwa tujuan dari PPKM darurat adalah menekan terjadinya pasien baru, yang jumlah totalnya ada lebih dari 34.000 orang. Sedangkan angka kematian mencapai 1.000 orang per harinya. Angka kesembuhan pasien mencapai 14.835 orang per hari.

Dedy menambahkan, masyarakat harus menaati aturan dan bersabar dulu selama 2 minggu ke depan, saat PPKM darurat diberlakukan. Jangan melakukan mobilitas ke luar kota dan jangan keluar rumah kecuali ada keadaan mendesak, serta jangan pula berkumpul. Dalam artian, ketika stay at home tetapi malah mengadakan acara gathering atau arisan keluarga, tetap saja beresiko karena bisa menimbulkan klaster baru.

Klaster keluarga dan klaster kerumunan memang sebuah fenomena baru yang meningkatkan jumlah pasien Covid-19 saat PPKM darurat diberlakukan. Penyebabnya karena ada yang masih kurang disiplin pakai masker atau nekat mengadakan acara kumpul-kumpul, dengan alasan diadakan di dalam rumah dan tidak ada mobilitas yang jauh. Padahal kita tidak tahu siapa di antara tamu yang berstatus OTG.

OTG saat ini ada di mana-mana dan gejalanya betul-betul tidak tampak secara fisik. Jadi harus meningkatkan kewaspadaan karena bisa jadi semua orang di sekitar kita berstatus OTG. Ini bukanlah paranoid, melainkan cara untuk menjaga diri dari bahaya Corona.
Penyebabnya karena seorang OTG tidak tahu bahwa ia terinfeksi virus Covid-19-19, kecuali jika telah melakukan tes rapid atau swab.

Selama PPKM darurat, aparat makin gencar beroperasi di dalam perkotaan maupun desa, untuk mencegah kerumunan. Jika ada keramaian di dalam pasar atau tempat umum lain akan langsung dibubarkan.
Penyebabnya karena sama dengan mobilitas, kerumunan juga bisa menimbulkan klaster Corona baru.
Selain itu, aparat juga berjaga di perbatasan antar kota/kabupaten dan provinsi. Hal ini untuk mencegah pergerakan warga secara massal.
Masyarakat diharap paham karena mobilitas yang tinggi akan menaikkan jumlah pasien Corona. Sehingga mereka harus rela balik kucing, bukannya malah memarahi aparat yang sedang melaksanakan tugasnya.

Selama PPKM darurat maka cara untuk mengurangi mobilitas adalah dengan mengandalkan layanan online. Ketika work from home dan tidak sempat belanja ke pasar maka pesan saja via aplikasi yang sudah banyak tersedia di Playstore. Saat kecapekan dan malas masak maka bisa delivery order via aplikasi. Tentu dengan catatan kurir menaruh pesanan di depan rumah dan tidak ada kontak langsung dengan pemesan.

Pengurangan mobilitas warga selama PPKM darurat tanggal 3-20 juli 2021 jangan dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan, karena aturan ini dibuat demi keselamatan kita bersama. Ketika pergerakan warga berkurang maka otomatis jumlah pasien Covid-19 akan turun. Kita bisa selamat dari bahaya Corona, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa CIkini

Oleh : Reza Pahlevi )*

Ketika jumlah pasien Covid-19 melonjak, maka pemerintah segera menarapkan PPKM darurat. Masyarakat diharap paham dan menurutinya, karena program ini adalah upaya untuk menyelamatkan warga dari bahaya Corona.

Berita kematian ada di mana-mana, mulai dari corong rumah ibadah hingga sosial media. Mereka semua kena Corona dan kita ketar-ketir sambil berharap semoga tidak terkena giliran berikutnya. Pandemi yang terus menggila membuat orang-orang makin waspada dan menjaga diri untuk tetap sehat.

Bagaimana tidak ketakutan jika menurut data tim satgas Covid-19, jumlah orang yang kena Corona tiap hari mencapai 29.000 orang dan ada 1.000 di antara mereka yang meninggal dunia? Oleh karena itu, pemerintah bertindak tegas dengan membuat PPKM darurat yang berlaku hingga 20 juli 2021. Sehingga dengan banyaknya pembatasan saat PPKM diharap jumlah pasien bisa ditekan seminim mungkin.

Sekjen PP DMI Drs H Imam Addaruqutni menyatakan bahwa PPKM darurat adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan warganya. Dalam artian, nyawa manusia amat berharga dan pemerintah berusaha keras agar tidak ada yang kena Corona saat pandemi berlangsung.

Drs H Imam melanjutkan, saat PPKM di wilayah zona merah masjid dan musala dilarang untuk mengadakan salat berjamah untuk sementara. Hal ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang negatif, karena ada potensi kerumunan di sana, yang bisa menyebabkan klaster baru. Lagipula, salat di rumah juga masih sah dan bisa juga dilakukan secara berjamaah.

Sedangkan ada kaidah untuk menghindari bahaya daripada mendapatkan maslahatnya. Dalam artian, jangan sampai pelarangan ini dipelintir jadi seolah-olah pemerintah melarang hak warganya untuk beribadah di rumah Tuhan. Penyebabnya karena dalam kondisi pandemi, ada banyak adaptasi yang harus dilakukan untuk mencegah penularan Corona.

Jumlah pasien Covid-19 makin mengkhawatirkan ketika tim satgas memberi data: 29.000 pasien baru per hari. Kita tentu tak mau jadi pasien berikutnya, bukan? Oleh karena itu, taatilah tiap aturan dalam PPKM darurat dan jangan berprasangka macam-macam. Jika ada pelarangan ibadah jamaah maka ini semata untuk mencegah terbentuknya klaster Corona baru.

Justru pemerintah sedang menyelamatkan warganya dari bahaya Corona yang bisa mengintai saat ada kerumunan, misalnya ada OTG yang tidak pakai masker atau tidak menjaga jarak, lalu tidak sengaja menularkan virus Covid-19-19 saat sedang berjamaah. Oleh karena itu, sabar dan ibadah di rumah saja hingga tanggal 20 juli 2021.

Jika semua orang menurutinya maka PPKM akan diberhentikan oleh pemerintah dan bisa beribadah dengan jamaah seperti biasanya. Namun ketika banyak yang bandel maka akan ada PPKM darurat periode berikutnya yang jelas memusingkan. Penyebabnya karena ada banyak pembatasan yang membuat ruang gerak jadi makin sempit.

Nyawa manusia hanya ada 1 dan wajib dijaga dengan berbagai cara, dan mengingat pandemi belum selesai, maka lebih baik beribadah di rumah saja untuk menghindari kerumunan. Tuhan tidak akan marah kepada umat-Nya jika tidak datang ke tempat ibadah karena alasan pandemi. Bukankah Ia maha penyayang?

Pemerintah berusaha mengatur agar tidak ada klaster baru dan membuat orang-orang yang belum kena Corona agar jangan sampai terinfeksi virus Covid-19-19. Oleh karena itu, tatilah tiap poin dalam PPKM darurat dan jangan mengeluh. Jangan pula menuduh macam-macam, karena pikiran negatif juga bisa berpengaruh buruk ke imunitas tubuh.

Mari jalani PPKM darurat dengan sabar dan menyadari bahwa program ini adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan nyawa tiap warganya. Jangan sampai ada kematian massal gara-gara Corona. Lebih baik stay at home dan mematuhi protokol kesehatan 5M agar tidak terinfeksi virus Covid-19

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini