Oleh : Gina
(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gunadarma )

Kebijakan pemerintah terkait Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 dinilai oleh sejumlah pihak sebagai langkah yang tepat. Apalagi, kebijakan tersebut disertai dengan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 di Jawa-Bali hingga 16 Agustus. Sementara PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali diperpanjang selama dua pekan hingga 23 Agustus 2021.

Langkah pemerintah memperpanjang PPKM dinilai sudah tepat. Sebab, hingga saat ini angka kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Data penambahan kasus harian per Selasa, 10 Agustus, masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 32.081 kasus baru. Begitu pula kasus kematian akibat Covid-19 ada penambahan 2.048 kasus dalam sehari. Tentu hal ini akan sangat berbahaya jika PPKM tidak diperpanjang.

Namun, kebijakan perpanjangan PPKM harus dibarengi dengan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri bahwa PPKM membawa dampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, selama masa perpanjangan PPKM, pemerintah gencar menggelontorkan berbagai jenis Bansos kepada massyarakat.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi program Bansos sebagian merupakan tambahan baru, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) di bulan Juli yang sudah terealisasi Rp5,15 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 7,44 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sedangkan kartu sembako pada Juli terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM.
Sementara bantuan sosial lainnya juga terus direalisasikan pemerintah. Sederet program Bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipastikan oleh pemerintah akan dilanjutkan tahun ini. Keputusan itu diambil mengingat adanya perpanjangan PPKM berlevel di sejumlah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa kebijakan dukungan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 terdiri dari berbagai kebijakan perlindungan sosial. Pertama, ada Program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta masyarakat atau keluarga, terdiri dari ibu hamil, anak usia dini, memiliki anak di usia SD, SMP, SMA atau memiliki anggota keluarga yang difabel maupun lansia. Kemudian ada 18,9 juta keluarga dalam bentuk kartu sembako Rp 200 ribu per bulan yang diberikan tambahan menjadi Rp 400 ribu pada bulan Juli dan Agustus, karena kasus Covid-19 meningkat.

Bantuan berikutnya yang dilanjutkan oleh pemerintah adalah bantuan subsidi tarif listrik. Diskon listrik bagi 32,6 juta rumah tangga resmi diperpanjang, dimana sebelumnya direncanakan berakhir bulan September. Untuk rumah tangga 450 VA diberikan diskon 50 persen per periode April sampai Desember. Sedangkan untuk 900 VA mendapatkan diskon 25 persen dari April sampai Desember.

Bansos BLT upah alias subsidi gaji diberikan melalui Kartu Prakerja kepada 5,6 juta orang, dengan tambahan bantuan subsidi upah sekali bayar kepada 9,1 juta penerima untuk pendapatan di bawah 3 juta. Selain itu, pemerintah juga berikan bantuan beras Bulog kepada masyarakat.

Dengan berbagai jenis bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah selama masa PPKM sudah seharusnya masyarakat disiplin dan patuh menjalani kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Sebab, kerja sama seluruh elemen bangsa dalam menghadapi wabah virus corona sangatlah dibutuhkan, dan saat ini kebijakan PPKM serta Prokes lah yang dinilai paling efektif menurunkan kasus positif Covid-19 di Jawa-Bali, maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk itu, masyarakat harus optimis bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia bisa segera berakhir. ()

Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Keputusan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2. Keputusan itu disampaikan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan media yang digelar virtual, Senin (16/8/2021).

“Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus,” kata Luhut dalam kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, pada perpanjangan PPKM level 4 pada 9 Agustus kemarin, ada pelonggaran di berbagai sektor. Salah satunya pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal dengan kapasitas 25 persen. Selain itu, syarat untuk kunjungan ke mal diwajibkan melakukan vaksinasi terlebih dulu, dengan minimal dosis pertama.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjelaskan bed occupancy rate selama PPKM ini berlangsung. Jokowi menyebut BOR nasional ada pada angka 48 persen. “Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen, di Jawa Barat 32 persen, di Jawa Tengah 38,3 persen, di Jawa Timur 52,3 persen,” kata Jokowi.

“Di Banten 33,4 persen, di DIY 54,7 persen juga BOR di Wisma Atlet yang juga sudah turun di angka 19,64 persen,” tutur dia.

Dalam sepekan terakhir penerapan PPKM Level 4 tercatat pasien sembuh bertambah 226.656 orang, jauh lebih banyak dibandingkan kasus harian yang bertambah 199.220 kasus. Sementara kasus aktif mengalami penurunan di angka 448.508 orang.

Presiden Jokowi menyampaikan, perpanjangan PPKM Level 4 harus dilakukan karena masih adanya fluktuasi pasien Covid-19 sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran virus Corona.

Salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan PPKM Level 4 di wilayah Jawa Bali adalah kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan termasuk kerjasama dari kelompok pengusaha untuk mengurangi aktivitas bisnis termasuk kegiatan perdagangan yang memicu munculnya kerumunan.

Sejumlah pihak menyampaikan dukungan bahwa PPKM merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang dinilai efektif menekan penyebaran kasus Covid-19. Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan, PPKM akan terus berlangsung namun level penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) dr Ardiansyah Bahar menilai PPKM dapat tetap dilaksanakan namun harus menyesuaikan perkembangan kasus aktif di masyarakat saat ini, keterisian rumah sakit (BOR /bed occupancy rate) serta capaian vaksinasi di masyarakat untuk bisa menentukan nasib PPKM.

Sementara itu Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono juga menyambut positif keputusan pemerintah yang mempertahankan PPKM itu hingga 16 Agustus 2021. level PPKM baru bisa diturunkan jika semua indikator yang terkait seperti jumlah kasus harian, tingkat kematian, 3 T, hingga hunian rumah sakit serta isolasi sudah membaik.

Implementasi baru dalam PPKM tersebut perlu diterapkan agar penanganan Covid-19 dapat efektif dilakukan namun di saat yang sama kegiatan perekonomian masyarakat dapat terus berjalan. Aktivitas ekonomi perlu mendapat perhatian di samping penanganan Covid-19 karena hal tersebut merepresentasikan kepentingan masyarakat luas.

Model baru pelaksanaan PPKM juga menunjukkan bahwa Pemerintah memperhatikan berbagai macam aspek dalam membuat kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Penurunan kasus positif dan BOR rumah sakit perlu terus ditekan agar fasilitas kesehatan tidak mengalami kolaps. Namun di saat yang sama pemerintah perlu memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan agar masyarakat dapat menjalani kegiatan produktif di masa Pandemi Covid-19. (*)

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penerapan PPKM level 4 hingga 2 di Jawa-Bali menunjukkan hasil menggembirakan. Kasus positif Corona turun hingga puluhan persen.

“Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2, yang dilakukan sejak 2 – 9 Agustus 2021 di Jawa-Bali, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan,” kata Luhut di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Puncak kasus Corona di Indonesia menurut Luhut terjadi pada pertengahan Juli 2021 lalu. Namun, kemudian turun hingga separuh pada sepekan kemarin.

“Dari data yang didapat, penurunan telah terjadi hingga 59,6% dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu,” kata Luhut.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan PPKM level 4 hingga 2 diperpanjang. Keputusan secara rinci akan dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

“Momentum yang cukup bagus ini harus terus dijaga, untuk itu atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021,” jelasnya.

Utuk evaluasi kebijakan PPKM di Jawa-Bali, kata Luhut, akan dilakukan seminggu sekali. Berbeda dengan evaluasi PPKM di luar Jawa-Bali yang dilakukan tiap dua minggu sekali.

“Evaluasi untuk PPKM di Jawa-Bali dilakukan setiap satu kali seminggu. Sedangkan untuk luar Jawa-Bali akan dilakukan setiap satu dalam dua minggu,”.

Sementara itu, media online beritasatu.com Senin (9/8/2021), menyebutkan bahwa Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng), sukses menurunkan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

Keempat provinsi tersebut mampu menurunkan BOR hingga di bawah 50%. Dua provinsi lain di Jawa-Bali, yakni Jawa Timur dan Yogyakarta juga mampu menurunkan BOR, tetapi masih di atas 50%, sedangkan BOR di Provinsi Bali justru meningkat menjadi 76%.

Berdasarkan data BeritaSatu Research, sehari setelah pemerintah menetapkan PPKM level 4 atau pada Minggu (4/7/2021), BOR di tujuh provinsi Jawa-Bali tercatat berada di atas 50%. Provinsi Banten memiliki BOR tertinggi, yakni 92%, disusul Jawa Barat dan Yogyakarta masing-masing 89%, DKI Jakarta 88%, Jawa Tengah 86%, Jawa Timur 81%, dan Bali 50%.

Sebulan setelah PPKM level 4 dijalankan, BOR di enam provinsi Jawa-Bali mengalami penurunan dan hanya di Bali yang meningkat. Provinsi Banten tercatat mengalami penurunan BOR paling tajam dengan selisih 50%, yakni dari 92% menjadi 42% pada Minggu (8/8/2021).

Penurunan BOR yang signifikan juga terjadi di DKI Jakarta dengan selisih 48% menjadi 40%, Jawa Barat 47% menjadi 42%, dan Jawa Tengah 40% menjadi 46%. Kemudian, selisih penurunan BOR di Jawa Timur sebesar 20% menjadi 61% dan Yogyakarta 19% menjadi 70%.
Sebaliknya, Provinsi Bali mengalami peningkatan BOR dengan selisih 26%, dari 50% menjadi 76%. (**)

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menilai kebijakan pemerintah memperpanjang pelaksanaan PPKM level 4 tepat untuk meminimalkan potensi penyebaran pandemi Covid-19.

“Pembatasan aktivitas masyarakat melalui perpanjangan PPKM ini sudah tepat untuk memotong rantai penyebaran pandemi Covid-19. Namun pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut ditindaklanjuti sampai pada level terbawah secara tegas dan tetap humanis,” kata Syarief Hasan di Jakarta, Selasa, (3/8/2021).

Menurutnya, Partai Demokrat sejak awal mendorong pemerintah mengambil kebijakan pembatasan secara tegas dan berani melakukan karantina di wilayah zona merah. Partai Demokrat sejak awal juga mendesak pemerintah melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

Syarief berharap program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat karena merupakan salah satu usaha untuk memutus penyebaran Covid-19 dan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Pemerintah harus terus mengoptimalkan vaksinasi sehingga mencapai target 70 persen dan terbentuk kekebalan kolektif, baik lokal maupun nasional,” katanya.

Syarief mendukung Presiden Jokowi untuk memimpin langsung percepatan penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi dan pemerintah harus segera menyalurkannya kepada masyarakat terdampak.

Syarief menilai langkah tersebut harus dilakukan agar PPKM level 4 dapat berjalan optimal sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga harus segera mengoptimalkan bantuan ultra mikro dan UMKM agar dapat tetap tumbuh di tengah pandemi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi memperpanjang, PPKM Level 4 sebagai kebijakan penyesuaian dari PPKM Darurat yang akan berlaku hingga 9 Agustus 2021. Kebijakan PPKM Level 4 tersebut diambil dalam rangka membatasi aktivitas masyarakat, khususnya aktivitas non-esensial untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas di beberapa daerah. (**)

Pemerintah telah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sampai 9 Agustus 2021. Sebelumnya PPKM Level 4 yang berakhir pada 2 Agustus 2021 telah membuahkan hasil meski belum maksimal. Perbaikan di skala nasional sudah mulai terlihat, dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR).

Selama periode PPKM 26 Juli s.d. 2 Agustus 2021, rata-rata harian indikator pengendalian Covid-19 di tingkat nasional mengalami perbaikan dibandingkan pada PPKM pada periode sebelumnya (21-25 Juli 2021), yaitu: (1) Rata-rata Konfirmasi kasus harian 37.037 kasus (turun dari 43.289 kasus); (2) Tingkat Kasus Aktif 16,41% (turun dari 18,38%); (3) Tingkat Kesembuhan 80,86% (naik dari 79,01%); (4) Positivity-Rate 24,66% (turun dari 26,27%); dan (5) Rata-rata BOR s.d. 1 Agustus 2021 sebesar 64,06% (turun dari 71,26%). Namun, situasi yang saat ini dihadapi masih sangat dinamis dan indikator ini masih fluktuatif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, Senin (2/8/2021) mengatakan, Pemerintah sangat mengapresiasi pengertian dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM yang telah dilakukan beberapa kali. Sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun masih belum sampai pada tahap yang aman untuk langsung mencabut pembatasan mobilitas atau kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada 3 pilar utama yaitu, (1) kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi, (2) penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat, dan (3) testing, tracing dan treatment (3T) secara masif. Pemerintah juga akan fokus menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Saat ini, Pemerintah mewaspadai ancaman meluasnya penyebaran varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus berdasarkan data per 31 Juli. Juga beberapa indikator utama lain yang masih fluktuatif, terutama untuk Kasus Konfirmasi dan positivity-rate, yang masih sangat tergantung pada jumlah Testing harian.

“Dengan mempertimbangkan angka yang masih fluktuatif dan situasi yang masih sangat dinamis, Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan (perpanjangan) penerapan PPKM Level 4, dari tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021, dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga mendorong pelaksanaan 3M yang lebih masif, karena berdasarkan Laporan Pemantauan Perubahan Perilaku yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan penggunaan masker pada Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali masih relatif rendah. Masih terdapat 71 Kabupaten/Kota dengan tingkat kepatuhan kurang dari 75%. Satgas Pusat dan Satgas Daerah bersama TNI/POLRI akan fokus untuk menegakkan kepatuhan di Kabupaten/Kota PPKM Level 4, dengan tingkat kepatuhan rendah.

PPKM Level 4, Level 3, Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali diatur dalam INMENDAGRI No. 27 Tahun 2021. Sementara, PPKM Level 4 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku diatur melalui INMENDAGRI No 28 Tahun 2021.

Selain itu, Pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian kasus covid-19 sebagai prioritas utama, namun aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, juga tetap diperhatikan.

Menko Airlangga menerangkan, untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, Pemerintah tetap mendorong percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat, Bantuan untuk UMK dan PKL/ Warung, serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak.

Sejumlah program Bansos telah digulirkan oleh Pemerintah, antara lain (1) Program PKH yang hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta KPM; (2) Kartu Sembako pada Juli terealisasi Rp9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM; dan (3) Program BLT Desa realisasi Rp1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM. Demikian juga untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mulai berjalan, dan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah mulai diluncurkan oleh Presiden pada 30 Juli 2021 lalu.

Sementara, realisasi program PEN hingga 30 Juli 2021 adalah sebesar Rp305,5 triliun atau sudah sebesar 41% dari pagu Rp744,75 triliun. Dengan rincian realisasi Program PEN adalah sebagai berikut: (1) Klaster Kesehatan realisasinya sebesar Rp65,55 triliun dari pagu sebesar Rp214,95 triliun, (2) Klaster Perlindungan Sosial, realisasi sebesar Rp91,84 triliun dari pagu sebesar Rp186,64 triliun, (3) Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi realisasi Rp52,43 triliun dari pagu sebesar Rp162,40 triliun, (4) Klaster Program Prioritas realisasi Rp47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan (5) Klaster Insentif Usaha realisasi Rp48,35 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun. (**)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3, sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 di Jawa-Bali telah berhasil untuk menurunkan kasus aktif itu hingga mencapai 50% dari jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada 15 Juli 2021.

“Kalau kita lihat, sejak puncaknya pada tanggal 15 Juli 2021, sampai dengan hari ini menunjukkan penurunan. Kita melihat angka itu sudah 50%. Ini saya kira memberikan harapan yang bagus tapi kita tetap harus berhati-hati karena menghadapi delta varian ini,” jelasnya.

Meski telah mengalami penurunan kasus aktif, namun penerapan PPKM Level 3 dan 4 di beberapa wilayah di Jawa-Bali tetap dilanjutkan pada 3-9 Agustus 2021. Pasalnya, sebanyak 12 kabupaten/kota di Jawa-Bali akan menerapkan PPKM Level 3 dan satu kabupaten/kota menerapkan PPKM Level 2. Sementara beberapa wilayah akan kembali menerapkan PPKM Level 4.

Sementara itu, terkait alasan pemberlakuan PPKM Level 4 di sejumlah wilayah di Pulau Jawa-Bali, kata Luhut, didasarkan pada beberapa daerah masih tingginya tingkat kematian pasien Covid-19.

“Terdapat beberapa kabupaten/kota yang akhirnya harus kembali ke level 4, bukan karena peningkatan kasus aktif, tetapi lebih kepada peningkatan kasus kematian. Terkait beberapa wilayah yang masuk level 3 dan 4 akan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam waktu dekat,” sambung Luhut.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, bahwa PPKM Level 4 periode 26 Juli hingga 2 Agustus menunjukkan perbaikan kasus di sejumlah indikator, seperti penurunan jumlah kasus harian, jumlah tempat tidur di rumah sakit atau BOR, dan meningkatnya angka kesembuhan. Secara umum PPKM Level 4 telah menunjukkan hasil yang baik.

Wiku menuturkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 adalah berpijak pada pilar utama yakni protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), 3T (testing, tracing, treatment), dan vaksinasi. Akan tetapi, pemerintah dan masyarakat menghadapi ancaman yang sama di saat pandemi adalah perekonomian. “Karena itu, kebijakan yang diberlakukan harus dinamis dan adaptif menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19,” tutur Wiku dalam konferensi pers, Selasa (3/8).

Lebih lanjut, Wiku mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Dampak dari implementasi kebijakan ini baru akan terlihat pada minggu ketiga dan dapat bertahan selama enam minggu.

“Dengan sudah menurunnya kasus selama dua minggu, kita tetap perlu melanjutkan perjuangan agar penurunan kasus dapat terus terlihat,” tandas Wiku. Ia menekankan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan prtokol kesehatan dengan disiplin dan ketat agar kasus COVID-19 tidak kembali meningkat.

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Iwan Ariawan menilai bahwa perpanjangan PPKM Level 4 itu sudah merupakan keputusan yang tepat. Sebab, sebagian besar kota/kabupaten di Pulau Jawa dan Bali masih berada di level 4. Meski demikian, berdasarkan pemantauan tim pandemi FKM UI juga memperlihatkan adanya penurunan kasus COVID-19, tapi belum terkendali.

Menurut Iwan, bisa dikatakan terkendali apabila angka reproduksi efektif (Rt) kurang dari 1, dan saat ini masih lebih dari 1. Dengan adanya PPKM Level 4 dan penguatan 3T saat ini, ia berharap Rt bisa segera turun. (*)

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 perlu diapresiasi dan dinilai keputusan tersebut sudah tepat. Dalam hal ini, pemerintah benar-benar telah mengoptimalkan kebijakan melalui penerapan PPKM untuk menekan lonjakan kasus. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat, pemerintah harus bisa menyampaikan secara gamblang mengenai kondisi yang terjadi saat ini terkait dengan kebijakan penanganan pandemi covid-19. Singkatnya, pemerintah harus menyampaikan secara transparan bahwa keadaan yang terjadi saat ini. Namun, masyarakat juga harus memperkuat kebijakan tersebut, dengan harapan akan terjadi penurunan angka konfirmasi positif Covid-19 yang cukup drastis.

Sementara itu, KH Ahmad Muwafiq (Gus Muwafiq) menyatakan, untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hajat hidup orang banyak, dimanapun negara menjadi pemegang kebijakan tunggal. Hal ini termasuk dalam menangani pandemi Covid-19 yang memicu munculnya beragam narasi di masyarakat. “Terlepas setuju atau tidak, ya dimanapun negara lah yang mengambil kebijakan. Bahkan perintah Tuhan pun bisa kalah dengan kebijakan negara terkait penanganan Covid-19 ini,” kata ulama Nadlatul Ulama yang mukim di Bantul.

Alumnus UIN Kalijaga, Yogyakarta itu mencontohkan keputusan Kerajaan Arab Saudi. Demi melindungi kesehatan dan keselamatan umat membatasi pelaksanaan ibadah haji pada tahun lalu dan tahun ini. Padahal haji merupakan perintah Allah sebagai rukun Islam kelima. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah di agama-agama lain menjadi dibatasi selama pandemi ini. Khusus di Indonesia kemudian muncul berbagai narasi terkait keputusan semacam itu. Tentu sebagai sebuah negara demokrasi, narasi yang muncul harus disikapi dengan wajar. Hanya saja dalam batas tertentu, negara tetap tidak boleh membiarkan menjadi sebuah kelaziman.

Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti yang mengatakan, bahwa kebijakan dan langkah pengetatan mobilitas masyarakat memang perlu dilanjutkan pemerintah, karena pemulihan kesehatan merupakan prioritas dalam penanganan pandemi. Jadi PPKM Level 4 ini memang harus lanjut, dan harus tetap dilanjutkan, karena pemulihan kesehatan masyarakat itu harus menjadi prioritas. Jadi panglima perang pandemi ini adalah sektor kesehatan bukan ekonomi,” ujar Esther. Ia mengatakan, ekonomi memang menjadi sektor penting, tetapi bukan berarti harus diutamakan. Sebab jika ekonomi menjadi prioritas tetapi kasus Covid-19 terus meningkat, maka perekonomian pun akan semakin sulit untuk pulih.

Disisi lain, kebijakan yang diambil pemerintah tentunya telah mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Ke depannya, diharapkan pemerintah perlu menegakkan aturan secara konsisten terkait kebijakan seperti PPKM. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sudah sangat jelas, sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak lagi bingung dalam menegakkannya kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan Pemerintah tersebut, hendaknya dilakukan secara serentak baik sektor hulu dan hilir. Sektor hulu dapat menahan mobilitas dan menjalankan protokol kesehatan (prokes) dengan benar. Meskipun dengan kelonggaran-kelonggaran, namun prokes yang ketat tetap dijalankan dalam segala aktivitas. Begitu juga di sektor hilir, meskipun tingginya kasus Covid-19 masih bisa dikendalikan, sektor hilir tetap harus diperkuat, baik itu obat, alkes dan tenaga kesehatan (nakes) harus benar-benar siap. (*)

Presiden Joko Widodo mengeklaim bahwa PPKM level 4 yang diberlakukan pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 telah membawa perbaikan pandemi Covid-19 di skala nasional. Perbaikan tersebut, salah satunya dalam hal kasus harian Covid-19. Meski sudah ada perbaikan, Jokowi tetap melanjutkan kebijakan PPKM level 4 di sejumlah daerah tertentu mulai 3 hingga 9 Agustus 2021.

Hal ini dikarenakan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat fluktuatif dan dinamis. “Walaupun sudah mulai ada perbaikan, namun perkembangan kasus covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Sekali lagi, kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus covid-19 ini,” ujar Jokowi

Berdasarkan data yang ada, sebenarnya tambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2021 saat PPKM Level 4, jika dibandingkan dengan penerapan PPKM Darurat sebelumnya pada tanggal 8 hingga 20 Juli 2021.

Pada periode 8 hingga 20 Juli 2021, total ada sebanyak 570.661 tambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sedangkan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2021 tercatat ada sebanyak 512.148 penambahan kasus positif. Melihat catatan tersebut, memang kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Akan tetapi, jumlah penurunannya masih terbilang kecil. Penurunan kasus Covid-19 itu pun terjadi bersamaan dengan pemeriksaan spesimen yang juga mengalami penurunan.

Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyebut, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 di DKI Jakarta efektif menekan mobilitas warga. Sambodo menyebut, kebijakan PPKM tidak hanya berimbas pada menurunnya kasus positif Covid-19, tetapi juga menurunkan kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Mengacu pada data community mobility reports dari Google, masyarakat yang berkaktivitas di luar rumah pada 14 Juli sampai 29 Juli 2021 cenderung berkurang. “Penurunan terbesar ada di terminal, stasiun di taman-taman, tempat olahraga berkurang 53 persen. Di tempat kerja berkurang 43 persen. Kenaikan justru ada di pemukiman perumahan yang memang ada kenaikan,” kata Sambodo di Polda Metro Jaya.

Demikianpun dengan community mobility reports dari Facebook. Bahkan, Sambodo menyebut, angka penurunan mobilitas di Jakarta melebih level nasional. “Kalau kita mengacu ke Facebook mobility sampai 30 Juli terlihat penurunan mobilitas di DKI Jakarta itu melebihi penurunan di level nasional,” ujar dia. (*)

Oleh : Tauhid Mulia )*

Paca PPKM level 4, pemerintah berusaha keras untuk memulihkan perekonomian negara. Pasalnya, selama sebulan PPKM agak tersendat. Namun kita wajib untuk bersikap optimis dan termotivasi agar kondisi finansial negara kembali membaik, bahkan naik lagi.

Salah satu yang paling terdampak saat pandemi adalah perekonomian, karena daya beli masyarakat menurun dan akhirnya pasar jadi lesu. Banyak yang memegang uangnya erat-erat karena takut akan terjadi hal negatif di masa depan, karena belum tahu juga kapan situasi buruk ini berakhir. Padahal ini malah melambatkan roda perekonomian negara.

Kondisi ini juga agak mengkhawatirkan saat PPKM darurat dan PPKM level 4 diberlakukan, karena mobilitas serba dibatasi dan pasar juga diawasi jam buka dan tutupnya. Sehingga pasca program ini dinyatakan selesai, pemerintah langsung tancap gas dan memulihkan perekonomian negara agar kembali membaik.

Caroline Rusli, Senior Portofolio Manager di ebuah perusahaan asuransi menyatakan bahwa sebenarnya pada kuartal kedua keadaan perekonomian Indonesia cukup membaik. Namun hal ini tergantung dari treatment pasca PPKM level 4. Dalam artian, setelah PPKM memang jangan kasih kendor dan harus ada perbaikan di sektor finansial.

Caroline menambahkan, kondisi perekonomian negara sedikit banyak tergantung dari perekonomian global. Penyebabnya karena kita masih agak tergantung dari pasar ekspor. Amerika mulai membuka perekonomiannya, dan kita bisa menjalin kembali hubungan ekspor yang bagus. Sementara itu, faktor lain untuk menaikkan sektor finansial adalah vaksinasi.

Vaksinasi sangat penting karena saat banyak yang sehat maka akan bekerja dengan lebih semangat. Kita tidak akan takut kena corona pasca divaksinasi, walau harus menaati protokol kesehatan, dan bisa beraktivitas kembali apsca PPKM level 4. Jika mobilitas sudah mulai dilonggarkan dan banyak yang divaksin maka potensi penularan virus covid-19 akan mengecil.

Ketika penularan corona sangat sedikit, bahkan tidak ada, maka akan berdampak positif pada sektor perekonomian. Penyebabnya karena semua bisa bekerja dengan lancar seperti biasanya. Bayangkan jika ada 1 saja pegawai yang kena corona, maka pabrik harus ditutup selama 14 hari untuk disterilkan.

Ketika ada satu pasien baru maka akan terjadi potensi penularan, baik pada keluarga maupun tetangganya. Akibatnya akan tidak produktif karena banyak yang terpakasa izin kerja selama 14 hari dan harus dirawat di RS atau isolasi mandiri. Hal ini akan memiliki efek negatif karena produksi jadi terhambat dan akhirnya perekonomian jadi tersendat.

Ini memang strategi pemerintah dalam memulihkan ekonomi, untuk meluruskan kurva dari grafik pasien covid alias meminimalisir kasus corona. Penyebabnya karena kita tidak bisa memaksakan diri untuk memperbaiki kondisi finansial negara tetapi mengabaikan sektor kesehatan. Manusia yang sehat adalah modal utama untuk menaikkan lagi perekonomian negara.

Oleh karena itu pemerintah memang mengutamakan sektor kesehatan dan memberlakukan PPKM. Nanti pasca program ini selesai mulai digenjot dengan strategi-strategi baru. Misalnya dengan mengekspor ke negara yang tidak lagi memberlakukan lockdown dan mencari investor baru untuk mendukung proyek pemulihan ekonomi nasional.

Dengan cara ini maka kita bisa survive walau masih di masa pandemi dan perekonomian pasca PPKM level 4 akan membaik secara perlahan. Kondisi finansial negara bisa terselamatkan tanpa harus berhutang lagi ke IMF atau negara lain dan kondisi kesehatan rakyat juga membaik.

Pemulihan ekonomi pasca PPKM level 4 terus digenjot oleh pemerintah agar kembali membaik. Jangan sampai program ini membuat inflasi tinggi. Sebenarnya kebijakan PPKM telah berhasil untuk menurunkan kasus corona dan ini adalah modal penting untuk menaikkan kembali kondisi finansial negara. Penyebabnya karena banyak yang sehat dan semangat untuk bekerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Raditnya )*

Sebagian masyarakat agak kaget ketika durasi PPKM terus diperpanjang. Namun mereka wajib mengerti bahwa tujuannya baik, karena PPKM terbukti menurunkan kasus corona.

Sejak awal juli 2021 di Jawa, Bali, dan sebagian wilayah Sumatera serta beberapa tempat lain terkena PPKM. Pembatasan mikro dilakukan dengan ketat dan ada penyekatan di perbatasan antar kota dan provinsi. Selain itu, jam buka pasar, Mall, dan tempat umum lain dibatasi dengan ketat, meski belakangan ada pelonggaran waktu buka.

Aturan yang ketat selama PPKM membuat sebagian masyarakat shock, tetapi mereka harus mengerti alasannya. Sebelum PPKM diberlakukan, kasus corona makin tinggi, bahkan mencapai 50.000 pasien per hari, sedangkan kita tentu tidak mau terkena penyakit berbahaya ini. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan membatasi mobilitas masyarakat saat PPKM berlangsung.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kasus Covid di Jawa mulai melandai. Dalam artian, PPKM benar-benar berhasil untuk melawan ganasnya corona. Dari data tim satgas Covid, tanggal 24 juli 2021 pasien per hari masih lebih dari 49.000 orang. Sedangkan per tanggal 29 Juli 2021, pasien Covid ada lebih dari 44.000 orang.
Penurunan ini menunjukkan keberhasilan PPKM.
Penurunan jumlah pasien terjadi karena saat mobilitas masyarakat dibatasi, otomatis mereka malas pergi keluar kota. Penyebabnya karena jelas ada penyekatan di perbatasan. Sehingga mereka tidak bisa terkena corona dari wilayah zona merah atau menularkan virus Covid-19 ke tempat lain.

Jangan lupakan fakta bahwa banyak OTG yang tidak merasa sakit, tahu-tahu tumbang karena corona. Sehingga jika mereka stay at home akan lebih cepat tanggap ketika pusing dan demam lalu cepat-cepat tes rapid atau swab agar tahu hasilnya. Lantas mereka akan mencari kamar di RS atau isolasi mandiri selama 14 hari untuk memulihkan kondisi tubuhnya.

Berbeda dengan ketika berada di perjalanan, akan lebih abai pada kesehatan. Namun saat datang, tahu-tahu kolaps dan terancam nyawanya. Oleh karena itu, pembatasan mobilitas saat PPKM memang amat penting untuk mencegah hal-hal seperti ini. Nyawa hanya 1 sedangkan perjalanan bisa dilakukan kapan-kapan.

Presiden Jokowi menambahkan, kebijakan PPKM diambil karena pada akhir juni 2021 di Jawa dan Bali semua wilayah berada di titik merah. Sehingga mau tak mau program ini harus diberlakukan untuk menekan angka kasus corona. Dalam artian, pemerintah bertindak tegas dengan menyetop mobilitas agar tidak ada tragedi yang terjadi gara-gara corona.

Masyarakat sudah legowo ketika PPKM terus diperpanjang (entah sampai kapan), karena mereka mengetahui fakta bahwa program ini bisa menurunkan angka kasus corona di Indonesia. Sehingga mereka tidak nggerundel, bahkan berdemo untuk menentangnya. PPKM dijalani dengan ikhlas, karena kita semua ingin sehat.

Saat menjalankan PPKM level 4 maka masyarakat juga mengiringinya dengan menaati protokol kesehatan 10M, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan lebih sering berada di rumah saja. Lagipula dari kantor juga menetapkan kebijakan work from home dan anak-anak juga school from home. Mereka paham bahwa semua ini dilakukan agar tidak terkena corona.

PPKM terbukti ampuh dalam menurunkan kasus corona. Oleh karena itu kita wajib menaati program ini dan lebih sering stay at home. Jangan malah nekat menerobos pembatasan hanya karena bosan di rumah. Ingatlah bahwa corona bisa mengintai di luar sana dan virus Covid-19 varian delta lebih berbahaya, karena merupakan hasil mutasi ganda.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini