Oleh :Indra Himawan )*

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) leveling masih harus diberlakukan di Indonesia selama Corona masih ada. Pemberlakuan PPKM amat diperlukan karena terbukti efektif mengendalikan pandemi Covid-19

Pandemi telah kita lalui selama lebih dari dua tahun dan sejak awal Corona datang di Indonesia ada beberapa kebijakan. Mulai dari imbauan untuk di rumah saja, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai PPKM. Level dalam PPKM pun beragam, mulai dari 1 hingga 4, tergantung dari jumlah pasien Corona di daerah tersebut dan penularannya. 

Saat ini jumlah pasien Corona sudah menurun dan ‘hanya’ berkisar 400-an per harinya. Namun pemerintah tetap menerapkan PPKM hingga pandemi benar-benar selesai. Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona menyatakan bahwa kebijakan PPKM akan terus berlanjut, hingga kondisi Corona di Indonesia maupun di tingkat internasional terkendali dengan baik.

Prof Wiku melanjutkan, PPKM secara fakta mampu melandaikan kondisi kenaikan kasus dan mempertahankannya hingga saat ini. Per 10 Mei 2022 pemerintah menerapkan PPKM leveling dan payung hukumnya adalah Inmendagri nomor 25 tahun 2022. Dalam artian, meski kondisi relatif aman, tetapi PPKM tidak dihentikan oleh pemerintah.

Justru ketika jumlah pasien Corona menurun PPKM tetap diberlakukan dan kita semua harus waspada. Penyebabnya karena ada kalangan masyarakat yang mengira pandemi telah usai dan PPKM tidak berlaku lagi. Padahal pandemi masih berlangsung dan semua harus taat protokol kesehatan. Ketika jumlah pasien Corona menurun dan banyak yang melanggar protokol kesehatan maka dikhawatirkan jumlahnya akan naik lagi.

Untuk wilayah Jawa Timur, Pamekasan masih kena PPKM level 3, sementara yang lain sudah PPKM level 1. Sementara untuk di luar Jawa dan Bali ada 22 daerah yang berstatus PPKM level 3. Jika PPKM level 3 maka pengawasan akan lebih ketat lagi terutama pada kerumunan. Jika ada kerumunan maka akan langsung dibubarkan oleh petugas dan masyarakat tidak boleh emosi karena merekalah yang melanggar peraturan.

Namun wilayah lain yang ‘hanya’ kena PPKM level 1 tidak boleh lengah dan selalu taat Prokes. Ingatlah bahwa Corona masih ada. Selain menghindari kerumunan, maka kurangi juga mobilitas. Masyarakat hanya boleh keluar rumah saat bekerja, bersekolah, atau melakukan hal-hal penting lainnya.

Selama PPKM diberlakukan maka semua tempat umum mulai dari pasar, perpustakaan, Mall, hingga minimarket wajib mengaktifkan scanner aplikasi Peduli Lindungi. Jadi, hanya masyarakat yang sudah divaksin yang boleh untuk masuk. Sementara itu, jumlah pengunjung juga dibatasi maksimal 50% agar tidak berdesak-desakan dan mengurangi potensi penularan Corona.

Sementara itu, pekerja di sektor umum seperti kasir, karyawan Bank, dan lain-lain juga wajib divaksin sampai 3 kali. Mereka amat riskan untuk tertular Corona dari banyak orang. Oleh karena itu harus divaksin dan memakai masker untuk melindungi diri. 

Ketika PPKM diberlakukan maka vaksinasi juga wajib dijalankan untuk menyukseskan program vaksinasi nasional. Vaksinasi massal dilakukan tidak hanya di Rumah Sakit dan Puskesmas. Namun juga di Kantor Kelurahan hingga sekolah-sekolah. Tujuannya agar makin banyak masyarakat yang divaksin lengkap dan bebas dari ancaman Corona.

PPKM masih berlaku di Indonesia selama Corona masih ada. Masyarakat jangan salah paham dan mengira bahwa PPKM telah usai karena kasus Covid-19 terus menurun. Semua orang wajib untuk menaati tiap aturan dalam PPKM dan menaati protokol kesehatan agar percepatan transisi pandemi ke endemi dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dian Ahadi )*

Disiplin Prokes dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) efektif untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tercermin dari adanya penurunan kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.
Sudahkah Anda membeli masker saat belanja bulanan? Saat ini, masker menjadi sebuah kebutuhan pokok, karena harus dipakai setiap hari sebagai upaya pencegahan penularan Corona. Sejak awal tahun 2020 kita sudah menghafal protokol kesehatan (Prokes) dan tak hanya mengetahuinya tetapi juga mengimplementasikannya.

Selain disiplin Prokes, maka pemerintah juga menerapkan lagi PPKM di seluruh Indonesia. Walau bukan PPKM level 4 yang ketat seperti dulu, tetapi pembatasan ini ampuh dalam mengurangi jumlah pasien Corona. Pasalnya, gara-gara Omicron, ada lonjakan pasien, karena ia lebih menular daripada Delta.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa di luar Jawa ada kenaikan kasus Covid sebanyak 24%, sehingga harus ada evaluasi PPKM. Dalam artian, perlu ada peninjauan kembali, apakah PPKM benar-benar diberlakukan atau hanya ada di atas kertas.

Peninjauan kembali PPKM harus dilakukan agar ada pengendalian kenaikan kasus Corona. Aturan saat PPKM adalah ketika masuk ke ruang publik (mall, bank, dll) harus scan aplikasi peduli lindungi atau menunjukkan kartu vaksin. Jangan sampai ada yang lolos seperti kasus bulan lalu, ketika ada turis lokal yang ketahuan positif Covid dan ditolak untuk menyebrang di Gilimanuk, malah jalan-jalan ke Malang dan tidak ketahuan.

Untuk itu perlu ada peninjauan kembali PPKM, yang dilakukan tak hanya oleh Tim Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Semua orang harus saling menjaga diri, misalnya satpam di tempat umum harus disiplin dan harus menjaga serta menscan pengunjung dengan thermal gun serta cek aplikasi peduli lindungi. Tidak boleh ada yang lolos sehingga bisa menularakan Covid-19 dan menaikkan kasus lagi.

Beberapa bulan ini kasus Covid-19 sempat naik gara-gara Omicron, meski akhirnya bisa ditekan hingga lebih dari setengahnya. Berdasarkan data Tim Satgas Covid-19 , hingga 7 Maret 2022, kasus harian menjadi hanya 20.900 orang per hari setelah pada periode-periode sebelumnya mencapai 50.000 orang. Meski ada penurunan tetapi jangan lengah, karena masih harus mematuhi protokol kesehatan.

Jangan lupa untuk selalu pakai masker untuk melindungi diri dari droplet yang bisa menularkan Corona. Pasalnya, orang tanpa gejala yang terinfeksi Omicron mayoritas hanya merasa sakit flu biasa, padahal ketika dites PCR ternyata psositif Covid. Kita harus melindungi diri sendiri karena OTG ada di mana-mana, dan tidak bisa hanya memakai face shield.

Selain memakai masker maka harus cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Sebagai cadangan maka bawalah tisu basah karena mengandung alkohol (dalam kadar rendah) yang bisa mensterilkan tangan dari kuman dan virus pembawa penyakit.
Patuhi juga Prokes lain seperti mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Jangan mentang-mentang kasus Covid-19 menurun malah sengaja membuat konser dangdut atau pesta yang mengundang ribuan orang, karena pasti akan dibubarkan oleh tim satgas Covid. Selain mendapat malu, maka akan membawa kerugian karena akan didenda jutaan rupiah.

Untuk mengendalikan kenaikan kasus dan mengakhiri pandemi agar cepat berlalu, maka kita semua harus kompak. Caranya dengan disiplin Prokes dan jangan malas pakai masker. Patuhi juga semua aturan dalam PPKM dan semua orang wajib saling menjaga agar meminimalisir penularan Corona. Kita semua berupaya agar pandemi lekas diakhiri dan bisa sehat seterusnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA — Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh daerah jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Nataru. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3.

“Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru, secara daring, pada Rabu (17/11).

Muhadjir menerangkan, kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Dalam inmendagri tersebut pemerintah memerintahkan para kepala daerah untuk menerapkan kebijakan itu. Kepala daerah juga diminta mengawasi protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaian.

“Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu (1) gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal tahun 2021; (2) tempat perbelanjaan; dan (3) tempat wisata lokal, dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga),” demikian bunyi diktum kesatu huruf f Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajak semua pihak untuk menekan risiko kenaikan kasus positif Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satunya dengan mematuhi penerapan PPKM Level 3 yang akan diberlakukan mulai Desember mendatang.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), M. Adib Khumaidi menjelaskan, peran masyarakat sangat besar dalam upaya menekan potensi kenaikan kasus yang bisa memicu gelombang ketiga saat Nataru. “Begitu pula dengan peran tenaga kesehatan yang terus waspada, di samping pemerintah selaku pembuat regulasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11).

Adib menjelaskan, pergerakan manusia dalam skala besar di masa pandemi menjadi salah satu sebab terjadinya lonjakan kasus. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sejumlah aturan guna mencegah terjadinya transmisi virus. Begitu juga, kata dia, partisipasi semua pihak dibutuhkan agar kebijakan penerapan PPKM level 3 tersebut dapat diterapkan secara optimal. (*)

JAKARTA – Tren kematian Covid-19 di Indonesia terlihat lebih baik dari tingkat dunia. Karena di Indonesia, trennya cenderung menurun dibandingkan tingkat dunia. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, dampak positif ini merupakan hasil dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilanjutkan PPKM tingkat desa dan kelurahan (Mikro).

Melihat perkembangan tren kematian ini menunjukkan di tengah angka kematian dunia yang sedang mengalami kenaikan, kebijakan PPKM Mikro dapat menjaga Indonesia dari perkembangan kasus Covid-19 ke arah yang kurang baik. Termasuk kasus kematian pasien Covid-19. Dan melihat tren kasus sebelum pelaksanaan PPKM, provinsi di Pulau Jawa dan Bali selalu mendominasi kenaikan kematian mingguan di tingkat nasional.

Untuk itu, kondisi baik ini harus terus dipertahankan. Pelaksanaan PPKM harusnya dijadikan semangat untuk terus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama seluruh unsur daerah, melalui posko tingkat desa dan kelurahan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas penanganan Covid-19. “Dengan begitu angka kematian dapat semakin ditekan,” pungkas Wiku.

Keampuhan PPKM terbukti ketika jumlah pasien Corona turun drastis dalam sebulan. Mari kita bandingkan berdasarkan data dari tim satgas Covid. Jumlah pasien Corona di Indonesia, tanggal 30 agustus 2021 berkisar 4.000-an orang. Sedangkan tanggal 30 juli 2021, ada 54.000-an pasien Covid. Berarti jumlahnya turun drastis menjadi tidak sampai 10%.

Penurunan jumlah pasien Corona juga diiringi dengan turunnya jumlah kematian akibat Covid, menjadi sekitar 3% saja. Begitu juga dengan tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit, menjadi hanya 27%. Progress ini sangat positif sehingga kita bisa bersyukur, berkat kedisiplinan masyarakat saat PPKM maka Corona jadi lebih terkendali.

Oleh karena itu ketika PPKM diperpanjang jangan ada yang mengeluh, karena pemerintah ingin menekan jumlah pasien Corona sampai di bawah 1.000 orang per hari, dan kalau bisa sampai 0% alias tidak ada lagi yang tertular virus jahat ini. Pembatasan mobilitas masyarakat terbukti bisa mengendalikan keganasan Corona sehingga banyak yang sehat dan selamat dari ancaman penyakit berbahaya ini. (*)

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah Indonesia berusaha keras mengendalikan agar penularan virus Covid-19 ditekan sekecil-kecilnya, sehingga pandemi bisa lekas berakhir. Strateginya adalah dengan vaksinasi door to door dan PPKM yang terus diperpanjang.

Pandemi bagaikan mimpi buruk yang tidak berkesudahan, dan kita semua berjuang agar tidak tertular Corona. Caranya adalah dengan menaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti protokol kesehatan 10M, vaksinasi, dan PPKM. Tidak boleh ada keluhan yang keluar saat menalaninya karena masyarakat wajib memahami, bahwa semua ini demi keselamatan dan kesehatan bersama.

Program vaksinasi nasional dibantu juga dengan vaksinasi door to door yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyatakan bahwa vaksinasi door to door merupakan langkah tepat dalam membentuk herd immunity. Beliau juga mengapresiasi BIN yang memiliki ide cemerlang untuk melakukan jemput bola vaksinasi.

Vaksinasi door to door terbukti mampu mengendalikan Corona karena membantu tercapainya target 2 juta suntikan per harinya (di seluruh Indonesia). Setelah 7 bulan vaksinasi nasional maka lebih dari 50% WNI sudah divaksin, dan kekebalan kelompok akan lekas terbentuk. Saat ini sudah ada 15 provinsi yang tidak memiliki angka kematian akibat Corona, termasuk DKI Jakarta, karena bisa jadi pasien sudah divaksin sehingga lekas sehat.

Vaksinasi door to door juga memudahkan masyarakat sipil. Pasalnya, ketika diadakan di Puskesmas, RS, atau tempat umum lain, amat terbatas. Namun ketika petugas kesehatan langsung menemui pemukiman warga, maka akan sangat efektif dan efisien, dan mereka akan disuntik dengan sukarela.

Selain itu, vaksinasi door to door memudahkan masyarakat yang kesulitan untuk pergi ke tempat vaksinasi massal, misalnya karena tidak ada biaya transportasi atau faktor lain. Vaksinasi door to door juga memudahkan penyandang disabilitas, manula, dan ibu hamil, sehingga mereka akan mendapatkan vaksin dan tinggal duduk manis saat mengantri sebelum disuntik.

Selain vaksinasi maka PPKM level juga mampu mengendalikan Corona. Walau aturan lebih dilonggarkan, sejak september 2021, tetapi terbukti angka pasien Covid terus menurun. Jika di bulan juli 2021 yang kena Corona mencapai lebih dari 50.000 orang per harinya, maka di bulan oktober 2021 jumlah pasien ‘hanya’ 700-an per hari, dan diharap akan terus menurun.

Aturan-aturan dalam PPKM level 1-3 memang agak dilonggarkan, di antaranya mobilitas warga. Jika dulu sangat ketat pembatasannya maka sekarang agak diturunkan, tetapi diganti dengan aturan plat kendaraan bermotor ganjil dan genap. Aturan ini, walau agak longgar, tetapi cukup ampuh dalam mengendalikan Corona di Indonesia, karena terbukti menurunkan jumlah pasien Covid dan BOR (tingkat keterisian ranjang) di RS.

Selain itu, saat PPKM level diberlakuan, masyarakat sudah boleh work from office dan anak-anaknya boleh belajar tatap muka. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Para guru juga wajib divaksin sebelum sekolah dibuka dan sanitas gedung sangat diperhatikan, dan jika perlu tiap ruangan disemprot disinfektan.

Selama PPKM level, sejumlah pusat perbelanjaan juga memberlakukan aturan ketat, hanya yang boleh divaksin yang boleh masuk dan shopping. Hal ini dibuktikan dari aplikasi PeduliLindungi. Itupun jumlah pengunjungnya dibatasi, maksimal 50%. Hal ini diberlakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus akibat kerumunan di tempat umum.

PPKM dan vaksinasi door to door terbukti ampuh dalam mengendalikan Corona. Ketika mobilitas diatur dan ada aturan-aturan lain, maka penularan virus Covid-19 juga menurun. Selain itu, vaksinasi door to door mempercepat terbentuknya kekebalan komunal dan membantu tercapainya target selesai vaksinasi pada awal tahun 2022.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengakui mulai ada tren penurunan kasus baru harian Covid-19.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan kenaikan kasus harian pada awal tahun 2021, memasuki bulan Maret ini terlihat tren menurun kasusnya yang cukup signifikan.

“Faktor utamanya setelah pemberlakuan program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. Selain itu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga berperan dalam menurunkan kasus baru harian,” ujarnya dalam konferensi pers virtual “Perkembangan Penanganan Covid-19” beberapa waktu yang lalu.

Namun, lanjut Prof Wiku, perlu diingat bahwa penularan masih terjadi di tengah masyarakat. Selama penularan ini masih terjadi, maka ada risiko kematian, sehingga kunci terpenting dalam menekan kasus covid-19 adalah tetap waspada dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Penurunan saja tidak cukup. Kasus Covid-19 harus ditekan sampai pada akhirnya tidak ada lagi. Pada pprinsipnya kekebalan dapat dipengaruhi antibodi seseorang baik yang bersifat alami maupun berasal dari vaksinasi.

Namun kekebalan yang dihasilkan dari vaksinasi Covid-19 akan tercapai jika kekebalan kelompok (herd immunity) yang umumnya bisa tercapai jika 70 persen dari masyarakat atau jumlah penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksin.

“Maka dari itu saya himbau masyarakat saat ini tetap menjalankan protokol kesehatan sebelum dan sesudah divaksin,” ujar Prof Wiku.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk Vaksinasi, dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan untuk penurunan kasus Covid-19, perlu sifat kehati-hatian dalam melihatnya. “Semoga ini betul-betul turun dan disiplin protokol kesehatan tetap berjalan,” ujarnya. (*)

Oleh : Ismail )*

Masyarakat mengapresiasi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tanggal 18 Oktober 2021. Kebijakan ini diharap selalu diterima masyarakat karena terbukti ampuh dalam menekan penyebaran corona.

Pandemi sudah kita jalani selama hampir 2 tahun dan pemerintah berusaha keras agar situasi buruk ini cepat selesai. Salah satu caranya adalah dengan PPKM, yang diawali sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang. Saat PPKM diberlakukan maka ada beberapa pembatasan, misalnya yang boleh masuk ke Mall harus sudah divaksin dan ada kapasitas maksimal di tempat umum, misalnya rumah makan.

Menko Marives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa PPKM diperpanjang hingga tanggal 18 Oktober, di seluruh wilayah. Dalam artian tidak hanya di Jawa dan Bali, tetapi juga daerah lain di Indonesia. Walau kasus corona menurun tetapi PPKM tetap diberlakukan, karena kalau bisa ditekan hingga hanya 0% penularan.

Dicky Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia menyarankan agar PPKM terus diperpanjang, bahkan selama pandemi belum dicabut secara global. Bahkan kebijakan yang mengundang mobilitas warga harus dipikirkan secara bijak. Dalam artian, meski ada penurunan kasus covid bukan berarti semua bebas berkendara dan traveling keluar kota, karena takut ada euforia yang malah menaikkan kasus corona.

Dicky menambahkan, jangan ada relaksasi selama PPKM periode ini diberlakukan. Penyebabnya karena Indonesia butuh strategi bertingkat, yang diwujudkan dalam PPKM level. Selain itu, program ini juga baik untuk mencegah kenaikan kasus yang berujung pada serangan covid gelombang ketiga, karena sudah ada prediksinya dari para ahli.

Serangan corona gelombang ketiga memang diprediksi datang pada akhir tahun, karena sudah ada pola yang terbaca pada gelombang 1 dan 2. Memang biasanya ketika ada penurunan kasus, takut ada kenaikan lagi. Sehingga harus benar-benar dicegah agar tidak sampai terjadi, karena jika iya akan sangat kacau dan mengerikan, serta takut ada korban berikutnya yang lebih banyak.

Kita tentu tidak mau ada serangan corona gelombang ketiga dan terjadi tragedi seperti di India, ketika satu persatu warga tumbang akibat virus covid-19. Bahkan mereka sampai berebut tabung oksigen dan ketika tidak selamat, masih saja berebut jatah di pemakaman. Ini benar-benar film horor yang jadi nyata, dan jangan sampai terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu selama PPKM level ini diberlakukan, kita harus benar-benar disiplin. Walau ada sedikit kelonggaran tetapi jangan malah dimanfaatkan, bahkan bablas pergi ke mana-mana. Kecurangan seperti memalsukan surat vaksin atau hasil tes rapid juga dilarang keras, karena sama saja membohongi diri sendiri, dan ketika ternyata kita kena corona, akan sangat bersalah karena membawa virus itu ke banyak tempat.

Tetaplah menjaga prokes 10M selama PPKM diberlakukan, dan bergaya hidup sehat, agar tidak kena corona atau menularkannya, walau secara tidak sengaja. Semua orang selama pandemi bisa saja menjadi OTG, karena tidak kelihatan gejalanya, oleh karena itu sayangi diri, keluarga, dan lingkungan, dengan menaati prokes.

Prokes 10M wajib dilakukan, tidak hanya 3M atau 5M, karena prokes harus ditaati dengan versi terbaru. Tetaplah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Selain itu, setiap habis bepergian tak hanya cuci tangan, tetapi langsung mandi dan berganti baju. Jagalah kebersihan lingkungan dan sehatkanlah badan dengan makanan bergizi.

PPKM level diperpanjang lagi hingga pertengahan Oktober 2021. Perpanjangan ini malah disarankan oleh epidemiolog, karena bisa mencegah serangan corona gelombang ketiga. Selama PPKM, kita masih wajib menerapkan prokes, agar selamat dari ancaman virus covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dede Sulaiman )*

Vaksinasi Door to Door dan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi strategi jitu pengendalian Covid-19. Dengan situasi Covid-19 yang semakin terkendali, maka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan akan berjalan optimal.

Karyono Wibowo selaku Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) mengapresiasi langkah lembaga telik sandi (Badan Intelijen Negara) yang ikut serta menjadi pelopor dalam melakukan terobosan vaksinasi jemput bola atau door to door.
Upaya tersebut merupakan langkah yang tepat dalam membentuk herd immunity. Dalam kesempatan talkshow secara live di Radio Muara Jakarta, Karyono mengatakan, vaksin door to door yang dilakukan oleh BIN kemudian disusul TNI/Polri beserta segenap lapisan masyarakat atas instruksi langsung Presiden Jokowi merupakan langkah tepat. Di tengah kondisi seperti saat ini, tentu saja memerlukan langkah progresif dan tepat.

Oleh karenanya, spektrum targetnya harus diperluas tidak hanya di 14 Provinsi, karena dampak vaksinasi ini secara signifikan. Karyono memberikan masukan kepada lembaga yang digawangi oleh Jenderal (pol) Budi Gunawan ini agar dapat lebih mengantisipasi masuknya varian baru sehingga vaksin yang sudah diberikan tidak mubazir.

Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan persoalan kabar bohong atau hoaks di masyarakat. Sementara itu pengamat kebijakan publik, Saiful SH menambahkan, segala upaya demi memutus rantai penularan Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya program vaksinasi Covid-19.

Mengingat kebutuhan di lapangan untuk mempercepat herd immunity secara menyeluruh di Indonesia. Oleh karena itu program vaksinasi door to door yang diawali dan dimulai oleh BIN merupakan langkah yang tepat dan merupakan kebijakan yang merakyat.

Saiful mengatakan, karena pandemi Covid-19 itu bisa juga diartikan sebagai ancaman terhadap keamanan manusia. Ancaman pandemi ini apabila terus menerus mengalami kenaikan, maka sewaktu-waktu akan mengancam stabilitas ekonomi dan stabilitas kesehatan dan berujung kepada stabilitas nasional.

Dirinya menyampaikan alasan mengapa vaksinasi door to door merupakan langkah strategis karena langkah tersebut dinilai mampu memutus rantai penularan pandemi Covid-19. Selain itu pandemi covid-19 merupakan ancaman keamanan manusia baik dari segi kesehatan ekonomi dan stabilitas nasional dan sesuai dengan UU Intelijen Negara No 17 tahun 2011 Tentang pencegahan, penangkalan dan penanggulangan.

Sehingga program vaksin door to door menjadi sangat penting. Mengingat potensi ancaman saat ini bukan dalam bentuk separatisme dan radikalisme. Sebelumnya, Jokowi menilai, bahwa program vaksinasi door to door merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang sangat baik. Pasalnya, petugas akan mendatangi langsung kampung atau rumah masyarakat yang akan divaksin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta program vaksinasi Covid-19, baik door to door ataupun ke para pelajar terus berlanjut. Ia berharap, program-program tersebut akan membantu membentuk kekebalan komunal atau herd immunity, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari penularan virus Corona. Dirinya berharap, dengan adanya program vaksinasi door to door ini, dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, kunjungan masyarakat ke gerai vaksinasi di wilayahnya mulai menurun. Sementara itu, capaian vaksinasi telah mencapai 75%. Jumlah penduduk Kota Bekasi yang ditargetkan divaksin sebanyak 2 juta Jiwa. Sampai 3 Oktober kemarin, yang tela divaksin mencapai 75 persen. Untuk mengejar 100 persen, pihaknya bersama dengan TNI dan Polri menggelar vaksinasi door to door.

Pihaknya juga tengah menyiapkan stiker khusus yang akan ditempelkan di rumah-rumah. Stiker ini digunakan sebagai penanda bahwa penghuni rumah sudah mendapatkan vaksin atau belum. Adapun stiker yang sudah disiapkan mencapai 770 ribu, sesuai dengan jumlah keluarga di Kota Bekasi.

Rahmat menuturkan, pemberian vaksin kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah daerah untuk melindungi warganya dari paparan Covid-19. Kondisi terkini, kasus Covid-19 di wilayahnya sudah melandai. Bahkan, ia menginginkan apabila ada perpanjangan PPKM masuknya ke level 1. Kini kita bisa melihat bahwa di banyak wilayah di Indonesia, angka terkonfirmasi positif covid-19 telah mengalami penurunan secara signifikan.

Herd Immunity merupakan tujuan utama Pemerintah saat ini, status pandemi harus diakhiri dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi. Pemerintah telah membuat kebijakan bahwa vaksin covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, sehingga vaksinasi door to door merupakan langkah konkrit pemerintah dalam menekan penularan virus Corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Zaki )*

Vaksinasi Door to Door dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi salah satu kunci penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat pun mengapresiasi program tersebut yang diharapkan dapat mempercepat tren Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kita sudah lelah menghadapi pandemi selama 2 tahun ini. Selain ketakutan kena Corona, juga kesulitan dalam mobilitas karena ada pembatasan. Pemerintah berusaha agar tidak ada lagi rakyatnya yang kena Corona dengan berbagai cara, di antaranya dengan program vaksinasi nasional dan PPKM, karena ketahanan tubuh akan terjaga dan mobilitas yang rendah menghindarkan rakyat dari Corona.

Program vaksinasi nasional itargetkan selesai dalam 12 bulan, tetapi setelah 6 bulan baru ada 30% WNI yang telah diinjeksi. Padahal vaksinasi harus berpacu dengan waktu, karena makin cepat selesai, makin banyak yang aman dari bahaya Corona setelah terbentuknya kekebalan kelompok. Oleh karena itu pemerintah mempercepat vaksinasi dengan vaksinasi door to door.

Vaksinasi door to dr diinisiasi oleh BIN dan diadakan di 14 provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi program ini dan meminta agar diadakan di daerah-daerah lain, sehingga cakupannya lebih luas. Dengan vaksinasi door to door maka makin banyak yang divaksin, karena petugas yang mendatangi masyarakat langsung di perumahan atau kampung mereka.

Vaksinasi door to door ampuh dalam menangani pandemi karena jika petugas yang datang langsung ke lapangan, kesuksesannya akan 100%, karena mereka bisa langsung diinjeksi di tempat. Mereka hanya perlu antri, diperiksa tekanan darahnya, lalu mendapatkan suntikan vaksin Corona. Masyarakat juga senang karena tidak usah pergi ke GOR atau Puskesmas untuk divaksin dan hemat waktu serta biaya transportasi.

Selain untuk masyarakat umum, vaksinasi door to door juga diberikan kepada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), yang dilakukan di Malang. ODGJ juga WNI yang mendapatkan haknya untuk sehat, oleh karena itu mereka juga wajib disuntik. Dengan vaksinasi door to door maka ODGJ bisa aman dari Corona, apalagi kondisi mereka yang tidak seperti manusia normal, akan sangat sulit untuk mengantri vaksinasi secara massal di lapangan.

PPKM juga terbukti mengamankan masyarakat dari bahaya Corona, oleh karena itu program ini diperpanjang, bahkan sampai 2 minggu lamanya. PPKM diberlakukan hingga 4 oktober 2021. Walau ada sedikit pelonggaran, misalnya penyekatan diganti dengan pemberlakuakn ganjil-genap nomor plat kendaraan bermotor, tetapi program ini tetap ampuh dalam melawan virus Covid-19.

Selama PPKM, mobilitas masih agak dibatasi dan kerumunan pasti akan dibubarkan saat itu juga. Rumah makan memang sudah boleh menyediakan tempat untuk dine in, tetapi hanya maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Jika ada yang melanggar maka akan didenda setidaknya 2 juta rupiah dan tempatnya disegel, karena harus disterilkan dengan disinfektan.

Selain itu, aturan lain pada PPKM ini adalah anak-anak boleh sekolah lagi, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Di satu sisi mereka butuh sosialisasi tetapi di sisi lain juga harus dijaga dari bahaya Corona, apalagi murid berusia 4-12 tahun belum mendapatkan vaksin, karena vaksinasi yang ada di Indonesia baru untuk 12 tahun ke atas. Dengan cara ini maka mereka semangat belajar dan orangtuanya tidak takut akan Corona.

PPKM dan vaksinasi door to door terbukti ampuh dalam melawan Corona, sehingga kedua program ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka tidak mengomel saat ada perpanjangan PPKM karena paham bahwa program ini dibuat demi keselamatan bersama. Selain itu, vaksinasi door to door dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan haknya untuk sehat dan bebas Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini