JAKARTA – Tren kematian Covid-19 di Indonesia terlihat lebih baik dari tingkat dunia. Karena di Indonesia, trennya cenderung menurun dibandingkan tingkat dunia. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, dampak positif ini merupakan hasil dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilanjutkan PPKM tingkat desa dan kelurahan (Mikro).

Melihat perkembangan tren kematian ini menunjukkan di tengah angka kematian dunia yang sedang mengalami kenaikan, kebijakan PPKM Mikro dapat menjaga Indonesia dari perkembangan kasus Covid-19 ke arah yang kurang baik. Termasuk kasus kematian pasien Covid-19. Dan melihat tren kasus sebelum pelaksanaan PPKM, provinsi di Pulau Jawa dan Bali selalu mendominasi kenaikan kematian mingguan di tingkat nasional.

Untuk itu, kondisi baik ini harus terus dipertahankan. Pelaksanaan PPKM harusnya dijadikan semangat untuk terus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama seluruh unsur daerah, melalui posko tingkat desa dan kelurahan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas penanganan Covid-19. “Dengan begitu angka kematian dapat semakin ditekan,” pungkas Wiku.

Keampuhan PPKM terbukti ketika jumlah pasien Corona turun drastis dalam sebulan. Mari kita bandingkan berdasarkan data dari tim satgas Covid. Jumlah pasien Corona di Indonesia, tanggal 30 agustus 2021 berkisar 4.000-an orang. Sedangkan tanggal 30 juli 2021, ada 54.000-an pasien Covid. Berarti jumlahnya turun drastis menjadi tidak sampai 10%.

Penurunan jumlah pasien Corona juga diiringi dengan turunnya jumlah kematian akibat Covid, menjadi sekitar 3% saja. Begitu juga dengan tingkat keterisian ranjang di Rumah Sakit, menjadi hanya 27%. Progress ini sangat positif sehingga kita bisa bersyukur, berkat kedisiplinan masyarakat saat PPKM maka Corona jadi lebih terkendali.

Oleh karena itu ketika PPKM diperpanjang jangan ada yang mengeluh, karena pemerintah ingin menekan jumlah pasien Corona sampai di bawah 1.000 orang per hari, dan kalau bisa sampai 0% alias tidak ada lagi yang tertular virus jahat ini. Pembatasan mobilitas masyarakat terbukti bisa mengendalikan keganasan Corona sehingga banyak yang sehat dan selamat dari ancaman penyakit berbahaya ini. (*)

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah Indonesia berusaha keras mengendalikan agar penularan virus Covid-19 ditekan sekecil-kecilnya, sehingga pandemi bisa lekas berakhir. Strateginya adalah dengan vaksinasi door to door dan PPKM yang terus diperpanjang.

Pandemi bagaikan mimpi buruk yang tidak berkesudahan, dan kita semua berjuang agar tidak tertular Corona. Caranya adalah dengan menaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti protokol kesehatan 10M, vaksinasi, dan PPKM. Tidak boleh ada keluhan yang keluar saat menalaninya karena masyarakat wajib memahami, bahwa semua ini demi keselamatan dan kesehatan bersama.

Program vaksinasi nasional dibantu juga dengan vaksinasi door to door yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menyatakan bahwa vaksinasi door to door merupakan langkah tepat dalam membentuk herd immunity. Beliau juga mengapresiasi BIN yang memiliki ide cemerlang untuk melakukan jemput bola vaksinasi.

Vaksinasi door to door terbukti mampu mengendalikan Corona karena membantu tercapainya target 2 juta suntikan per harinya (di seluruh Indonesia). Setelah 7 bulan vaksinasi nasional maka lebih dari 50% WNI sudah divaksin, dan kekebalan kelompok akan lekas terbentuk. Saat ini sudah ada 15 provinsi yang tidak memiliki angka kematian akibat Corona, termasuk DKI Jakarta, karena bisa jadi pasien sudah divaksin sehingga lekas sehat.

Vaksinasi door to door juga memudahkan masyarakat sipil. Pasalnya, ketika diadakan di Puskesmas, RS, atau tempat umum lain, amat terbatas. Namun ketika petugas kesehatan langsung menemui pemukiman warga, maka akan sangat efektif dan efisien, dan mereka akan disuntik dengan sukarela.

Selain itu, vaksinasi door to door memudahkan masyarakat yang kesulitan untuk pergi ke tempat vaksinasi massal, misalnya karena tidak ada biaya transportasi atau faktor lain. Vaksinasi door to door juga memudahkan penyandang disabilitas, manula, dan ibu hamil, sehingga mereka akan mendapatkan vaksin dan tinggal duduk manis saat mengantri sebelum disuntik.

Selain vaksinasi maka PPKM level juga mampu mengendalikan Corona. Walau aturan lebih dilonggarkan, sejak september 2021, tetapi terbukti angka pasien Covid terus menurun. Jika di bulan juli 2021 yang kena Corona mencapai lebih dari 50.000 orang per harinya, maka di bulan oktober 2021 jumlah pasien ‘hanya’ 700-an per hari, dan diharap akan terus menurun.

Aturan-aturan dalam PPKM level 1-3 memang agak dilonggarkan, di antaranya mobilitas warga. Jika dulu sangat ketat pembatasannya maka sekarang agak diturunkan, tetapi diganti dengan aturan plat kendaraan bermotor ganjil dan genap. Aturan ini, walau agak longgar, tetapi cukup ampuh dalam mengendalikan Corona di Indonesia, karena terbukti menurunkan jumlah pasien Covid dan BOR (tingkat keterisian ranjang) di RS.

Selain itu, saat PPKM level diberlakuan, masyarakat sudah boleh work from office dan anak-anaknya boleh belajar tatap muka. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Para guru juga wajib divaksin sebelum sekolah dibuka dan sanitas gedung sangat diperhatikan, dan jika perlu tiap ruangan disemprot disinfektan.

Selama PPKM level, sejumlah pusat perbelanjaan juga memberlakukan aturan ketat, hanya yang boleh divaksin yang boleh masuk dan shopping. Hal ini dibuktikan dari aplikasi PeduliLindungi. Itupun jumlah pengunjungnya dibatasi, maksimal 50%. Hal ini diberlakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus akibat kerumunan di tempat umum.

PPKM dan vaksinasi door to door terbukti ampuh dalam mengendalikan Corona. Ketika mobilitas diatur dan ada aturan-aturan lain, maka penularan virus Covid-19 juga menurun. Selain itu, vaksinasi door to door mempercepat terbentuknya kekebalan komunal dan membantu tercapainya target selesai vaksinasi pada awal tahun 2022.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengakui mulai ada tren penurunan kasus baru harian Covid-19.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan kenaikan kasus harian pada awal tahun 2021, memasuki bulan Maret ini terlihat tren menurun kasusnya yang cukup signifikan.

“Faktor utamanya setelah pemberlakuan program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. Selain itu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga berperan dalam menurunkan kasus baru harian,” ujarnya dalam konferensi pers virtual “Perkembangan Penanganan Covid-19” beberapa waktu yang lalu.

Namun, lanjut Prof Wiku, perlu diingat bahwa penularan masih terjadi di tengah masyarakat. Selama penularan ini masih terjadi, maka ada risiko kematian, sehingga kunci terpenting dalam menekan kasus covid-19 adalah tetap waspada dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Penurunan saja tidak cukup. Kasus Covid-19 harus ditekan sampai pada akhirnya tidak ada lagi. Pada pprinsipnya kekebalan dapat dipengaruhi antibodi seseorang baik yang bersifat alami maupun berasal dari vaksinasi.

Namun kekebalan yang dihasilkan dari vaksinasi Covid-19 akan tercapai jika kekebalan kelompok (herd immunity) yang umumnya bisa tercapai jika 70 persen dari masyarakat atau jumlah penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksin.

“Maka dari itu saya himbau masyarakat saat ini tetap menjalankan protokol kesehatan sebelum dan sesudah divaksin,” ujar Prof Wiku.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk Vaksinasi, dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan untuk penurunan kasus Covid-19, perlu sifat kehati-hatian dalam melihatnya. “Semoga ini betul-betul turun dan disiplin protokol kesehatan tetap berjalan,” ujarnya. (*)

Oleh : Ismail )*

Masyarakat mengapresiasi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tanggal 18 Oktober 2021. Kebijakan ini diharap selalu diterima masyarakat karena terbukti ampuh dalam menekan penyebaran corona.

Pandemi sudah kita jalani selama hampir 2 tahun dan pemerintah berusaha keras agar situasi buruk ini cepat selesai. Salah satu caranya adalah dengan PPKM, yang diawali sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang. Saat PPKM diberlakukan maka ada beberapa pembatasan, misalnya yang boleh masuk ke Mall harus sudah divaksin dan ada kapasitas maksimal di tempat umum, misalnya rumah makan.

Menko Marives Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa PPKM diperpanjang hingga tanggal 18 Oktober, di seluruh wilayah. Dalam artian tidak hanya di Jawa dan Bali, tetapi juga daerah lain di Indonesia. Walau kasus corona menurun tetapi PPKM tetap diberlakukan, karena kalau bisa ditekan hingga hanya 0% penularan.

Dicky Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia menyarankan agar PPKM terus diperpanjang, bahkan selama pandemi belum dicabut secara global. Bahkan kebijakan yang mengundang mobilitas warga harus dipikirkan secara bijak. Dalam artian, meski ada penurunan kasus covid bukan berarti semua bebas berkendara dan traveling keluar kota, karena takut ada euforia yang malah menaikkan kasus corona.

Dicky menambahkan, jangan ada relaksasi selama PPKM periode ini diberlakukan. Penyebabnya karena Indonesia butuh strategi bertingkat, yang diwujudkan dalam PPKM level. Selain itu, program ini juga baik untuk mencegah kenaikan kasus yang berujung pada serangan covid gelombang ketiga, karena sudah ada prediksinya dari para ahli.

Serangan corona gelombang ketiga memang diprediksi datang pada akhir tahun, karena sudah ada pola yang terbaca pada gelombang 1 dan 2. Memang biasanya ketika ada penurunan kasus, takut ada kenaikan lagi. Sehingga harus benar-benar dicegah agar tidak sampai terjadi, karena jika iya akan sangat kacau dan mengerikan, serta takut ada korban berikutnya yang lebih banyak.

Kita tentu tidak mau ada serangan corona gelombang ketiga dan terjadi tragedi seperti di India, ketika satu persatu warga tumbang akibat virus covid-19. Bahkan mereka sampai berebut tabung oksigen dan ketika tidak selamat, masih saja berebut jatah di pemakaman. Ini benar-benar film horor yang jadi nyata, dan jangan sampai terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu selama PPKM level ini diberlakukan, kita harus benar-benar disiplin. Walau ada sedikit kelonggaran tetapi jangan malah dimanfaatkan, bahkan bablas pergi ke mana-mana. Kecurangan seperti memalsukan surat vaksin atau hasil tes rapid juga dilarang keras, karena sama saja membohongi diri sendiri, dan ketika ternyata kita kena corona, akan sangat bersalah karena membawa virus itu ke banyak tempat.

Tetaplah menjaga prokes 10M selama PPKM diberlakukan, dan bergaya hidup sehat, agar tidak kena corona atau menularkannya, walau secara tidak sengaja. Semua orang selama pandemi bisa saja menjadi OTG, karena tidak kelihatan gejalanya, oleh karena itu sayangi diri, keluarga, dan lingkungan, dengan menaati prokes.

Prokes 10M wajib dilakukan, tidak hanya 3M atau 5M, karena prokes harus ditaati dengan versi terbaru. Tetaplah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Selain itu, setiap habis bepergian tak hanya cuci tangan, tetapi langsung mandi dan berganti baju. Jagalah kebersihan lingkungan dan sehatkanlah badan dengan makanan bergizi.

PPKM level diperpanjang lagi hingga pertengahan Oktober 2021. Perpanjangan ini malah disarankan oleh epidemiolog, karena bisa mencegah serangan corona gelombang ketiga. Selama PPKM, kita masih wajib menerapkan prokes, agar selamat dari ancaman virus covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dede Sulaiman )*

Vaksinasi Door to Door dan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi strategi jitu pengendalian Covid-19. Dengan situasi Covid-19 yang semakin terkendali, maka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan akan berjalan optimal.

Karyono Wibowo selaku Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) mengapresiasi langkah lembaga telik sandi (Badan Intelijen Negara) yang ikut serta menjadi pelopor dalam melakukan terobosan vaksinasi jemput bola atau door to door.
Upaya tersebut merupakan langkah yang tepat dalam membentuk herd immunity. Dalam kesempatan talkshow secara live di Radio Muara Jakarta, Karyono mengatakan, vaksin door to door yang dilakukan oleh BIN kemudian disusul TNI/Polri beserta segenap lapisan masyarakat atas instruksi langsung Presiden Jokowi merupakan langkah tepat. Di tengah kondisi seperti saat ini, tentu saja memerlukan langkah progresif dan tepat.

Oleh karenanya, spektrum targetnya harus diperluas tidak hanya di 14 Provinsi, karena dampak vaksinasi ini secara signifikan. Karyono memberikan masukan kepada lembaga yang digawangi oleh Jenderal (pol) Budi Gunawan ini agar dapat lebih mengantisipasi masuknya varian baru sehingga vaksin yang sudah diberikan tidak mubazir.

Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan persoalan kabar bohong atau hoaks di masyarakat. Sementara itu pengamat kebijakan publik, Saiful SH menambahkan, segala upaya demi memutus rantai penularan Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya program vaksinasi Covid-19.

Mengingat kebutuhan di lapangan untuk mempercepat herd immunity secara menyeluruh di Indonesia. Oleh karena itu program vaksinasi door to door yang diawali dan dimulai oleh BIN merupakan langkah yang tepat dan merupakan kebijakan yang merakyat.

Saiful mengatakan, karena pandemi Covid-19 itu bisa juga diartikan sebagai ancaman terhadap keamanan manusia. Ancaman pandemi ini apabila terus menerus mengalami kenaikan, maka sewaktu-waktu akan mengancam stabilitas ekonomi dan stabilitas kesehatan dan berujung kepada stabilitas nasional.

Dirinya menyampaikan alasan mengapa vaksinasi door to door merupakan langkah strategis karena langkah tersebut dinilai mampu memutus rantai penularan pandemi Covid-19. Selain itu pandemi covid-19 merupakan ancaman keamanan manusia baik dari segi kesehatan ekonomi dan stabilitas nasional dan sesuai dengan UU Intelijen Negara No 17 tahun 2011 Tentang pencegahan, penangkalan dan penanggulangan.

Sehingga program vaksin door to door menjadi sangat penting. Mengingat potensi ancaman saat ini bukan dalam bentuk separatisme dan radikalisme. Sebelumnya, Jokowi menilai, bahwa program vaksinasi door to door merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang sangat baik. Pasalnya, petugas akan mendatangi langsung kampung atau rumah masyarakat yang akan divaksin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta program vaksinasi Covid-19, baik door to door ataupun ke para pelajar terus berlanjut. Ia berharap, program-program tersebut akan membantu membentuk kekebalan komunal atau herd immunity, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari penularan virus Corona. Dirinya berharap, dengan adanya program vaksinasi door to door ini, dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, kunjungan masyarakat ke gerai vaksinasi di wilayahnya mulai menurun. Sementara itu, capaian vaksinasi telah mencapai 75%. Jumlah penduduk Kota Bekasi yang ditargetkan divaksin sebanyak 2 juta Jiwa. Sampai 3 Oktober kemarin, yang tela divaksin mencapai 75 persen. Untuk mengejar 100 persen, pihaknya bersama dengan TNI dan Polri menggelar vaksinasi door to door.

Pihaknya juga tengah menyiapkan stiker khusus yang akan ditempelkan di rumah-rumah. Stiker ini digunakan sebagai penanda bahwa penghuni rumah sudah mendapatkan vaksin atau belum. Adapun stiker yang sudah disiapkan mencapai 770 ribu, sesuai dengan jumlah keluarga di Kota Bekasi.

Rahmat menuturkan, pemberian vaksin kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah daerah untuk melindungi warganya dari paparan Covid-19. Kondisi terkini, kasus Covid-19 di wilayahnya sudah melandai. Bahkan, ia menginginkan apabila ada perpanjangan PPKM masuknya ke level 1. Kini kita bisa melihat bahwa di banyak wilayah di Indonesia, angka terkonfirmasi positif covid-19 telah mengalami penurunan secara signifikan.

Herd Immunity merupakan tujuan utama Pemerintah saat ini, status pandemi harus diakhiri dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi. Pemerintah telah membuat kebijakan bahwa vaksin covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, sehingga vaksinasi door to door merupakan langkah konkrit pemerintah dalam menekan penularan virus Corona.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Zaki )*

Vaksinasi Door to Door dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi salah satu kunci penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat pun mengapresiasi program tersebut yang diharapkan dapat mempercepat tren Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kita sudah lelah menghadapi pandemi selama 2 tahun ini. Selain ketakutan kena Corona, juga kesulitan dalam mobilitas karena ada pembatasan. Pemerintah berusaha agar tidak ada lagi rakyatnya yang kena Corona dengan berbagai cara, di antaranya dengan program vaksinasi nasional dan PPKM, karena ketahanan tubuh akan terjaga dan mobilitas yang rendah menghindarkan rakyat dari Corona.

Program vaksinasi nasional itargetkan selesai dalam 12 bulan, tetapi setelah 6 bulan baru ada 30% WNI yang telah diinjeksi. Padahal vaksinasi harus berpacu dengan waktu, karena makin cepat selesai, makin banyak yang aman dari bahaya Corona setelah terbentuknya kekebalan kelompok. Oleh karena itu pemerintah mempercepat vaksinasi dengan vaksinasi door to door.

Vaksinasi door to dr diinisiasi oleh BIN dan diadakan di 14 provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi program ini dan meminta agar diadakan di daerah-daerah lain, sehingga cakupannya lebih luas. Dengan vaksinasi door to door maka makin banyak yang divaksin, karena petugas yang mendatangi masyarakat langsung di perumahan atau kampung mereka.

Vaksinasi door to door ampuh dalam menangani pandemi karena jika petugas yang datang langsung ke lapangan, kesuksesannya akan 100%, karena mereka bisa langsung diinjeksi di tempat. Mereka hanya perlu antri, diperiksa tekanan darahnya, lalu mendapatkan suntikan vaksin Corona. Masyarakat juga senang karena tidak usah pergi ke GOR atau Puskesmas untuk divaksin dan hemat waktu serta biaya transportasi.

Selain untuk masyarakat umum, vaksinasi door to door juga diberikan kepada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), yang dilakukan di Malang. ODGJ juga WNI yang mendapatkan haknya untuk sehat, oleh karena itu mereka juga wajib disuntik. Dengan vaksinasi door to door maka ODGJ bisa aman dari Corona, apalagi kondisi mereka yang tidak seperti manusia normal, akan sangat sulit untuk mengantri vaksinasi secara massal di lapangan.

PPKM juga terbukti mengamankan masyarakat dari bahaya Corona, oleh karena itu program ini diperpanjang, bahkan sampai 2 minggu lamanya. PPKM diberlakukan hingga 4 oktober 2021. Walau ada sedikit pelonggaran, misalnya penyekatan diganti dengan pemberlakuakn ganjil-genap nomor plat kendaraan bermotor, tetapi program ini tetap ampuh dalam melawan virus Covid-19.

Selama PPKM, mobilitas masih agak dibatasi dan kerumunan pasti akan dibubarkan saat itu juga. Rumah makan memang sudah boleh menyediakan tempat untuk dine in, tetapi hanya maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Jika ada yang melanggar maka akan didenda setidaknya 2 juta rupiah dan tempatnya disegel, karena harus disterilkan dengan disinfektan.

Selain itu, aturan lain pada PPKM ini adalah anak-anak boleh sekolah lagi, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Di satu sisi mereka butuh sosialisasi tetapi di sisi lain juga harus dijaga dari bahaya Corona, apalagi murid berusia 4-12 tahun belum mendapatkan vaksin, karena vaksinasi yang ada di Indonesia baru untuk 12 tahun ke atas. Dengan cara ini maka mereka semangat belajar dan orangtuanya tidak takut akan Corona.

PPKM dan vaksinasi door to door terbukti ampuh dalam melawan Corona, sehingga kedua program ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka tidak mengomel saat ada perpanjangan PPKM karena paham bahwa program ini dibuat demi keselamatan bersama. Selain itu, vaksinasi door to door dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan haknya untuk sehat dan bebas Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Siti Istiqamah )*

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Vaksinasi dianggap sukses menurunkan Kasus Corona. Kendati terdapat penurunan kasus aktif Covid-19 akibat PPKM dan Vaksinasi, masyarakat pun diimbau untuk selalu menaati Prokes karena pandemi virus Corona masih berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan akhirnya memutuskan agar PPKM kembali diperpanjang. Publik sudah menduga bahwa program ini masih diteruskan hingga tanggal 20 September 2021. Seperti pada periode yang sebelumnya (sejak bulan Juli), PPKM memang terus diperpanjang.

Mengapa PPKM terus-menerus diperpanjang dan belum tahu kapan selesainya? Penyebabnya karena pemerintah ingin agar ada pengendalian pandemi yang dilakukan dengan ketat dan menekan jumlah pasien Corona. Evaluasi dilakukan per minggu dan jika hasilnya belum dianggap memuaskan, maka PPKM diputuskan untuk diperpanjang.

Memang PPKM adalah program istimewa yang berjalan sejak bulan Juli 2021, dan hingga 2 bulan kemudian masih diberlakukan. Namun kita tidak boleh mengeluh akan perpanjangannya, karena ada banyak hasil yang positif dari program ini. Pertama, jumlah daerah yang terkena PPKM level 4 turun drastis menjadi 3 saja, yakni di Brebes, Cirebon, dan Purwakarta.

Pada minggu sebelumnya ada 11 daerah di Jawa-Bali yang masuk dalam PPKM level 4. Bahkan pada awal PPKM bulan juli 2021, hampir semua daerah di Jawa-Bali masuk dalam kategori merah alias jumlah pasien Covid membludak. Perkembangan ini tentu sangat positif karena menunjukkan keampuhan PPKM yang bisa mengendalikan Corona di Indonesia.

Kedua, jumlah pasien Corona di Indonesia juga turun drastis. Menurut data dari tim satgas penanganan Covid, pada tanggal 14 Juli 2021 jumlah pasien Covid di seluruh negeri ini mencapai lebih dari 54.000 orang. Namun pada tanggal 14 September 2021, jumlahnya menurun drastis menjadi ‘hanya’ 4.000 pasien alias tinggal kurang dari 10% dari jumlah awal.

Menurunnya jumlah pasien Corona tentu melegakan karena ada harapan untuk keluar dari fase pandemi secepatnya. Penyebabnya karena jika banyak yang sehat maka kita bisa memperbaiki perekonomian negara agar tidak oleng dan terperosok dalam resesi atau krisis ekonomi jilid 2. Semoga jumlah pasien Covid bisa ditekan hingga 0%.

Selain PPKM, pemerintah juga mengencarkan vaksinasi untuk mengendalikan Corona di Indonesia. Program ini sudah digratiskan dan vaksin memiliki status halal MUI serta lolos uji BPOM, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Dengan diinjeksi vaksin maka kita memiliki kekebalan tubuh yang baik sehingga aman dari virus Covid-19.

Target vaksinasi nasional adalah selesai dalam 12 bulan dan ada 3 juta injeksi per hari (di seluruh Indonesia). Untuk mempercepat selesainya vaksinasi maka dilakukan suntikan secara massal sehingga makin banyak masyarakat yang sudah diinjeksi. Program ini biasanya bekerja sama dengan aparat sehingga berlangsung dengan lebih disiplin karena peraturannya lebih ketat.

Makin banyak yang sudah divaksin maka makin cepat pula kita mendapatkan kekebalan kelompok, sehingga vaksinasi memang dipercepat oleh pemerintah. Targetnya pada tahun 2022 mendatang 100% WNI sudah mendapatkan injeksi vaksin sehingga Indonesia bisa bebas Corona. Masyarakat juga mau divaksin karena kartu vaksin saat ini menjadi syarat di mana-mana, sebelum naik transportasi massal, sebelum masuk ke Mall, dll.

PPKM memang terus diperpanjang untuk mengendalikan pandemi Corona dan menekan angka pasien, kalau bisa hingga 0%. Penyebabnya karena saat mobilitas masyarakat dibatasi saat program ini diberlakukan maka virus tidak akan menyebar ke mana-mana. Program vaksinasi nasional juga digenjot agar cepat selesai dan membentuk herd community.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Sejak awal tahun 2020 pemerintah menetapkan protokol kesehatan yang ketat dan disusul dengan berbagai kebijakan seperti Pemberlakukan Pembatasan dan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Semua aturan dibuat untuk mengendalikan penularan pandemi Covid-19.

Pandemi membuat  banyak orang sakit, tak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Mereka merasa terteror karena takut kena corona dan ada pula yang khawatir karena stay at home lalu kena cabin fever alias penyakit psikologis karena terlalu lama di dalam ruangan. Lantas bagaimana cara mengakhiri pandemi agar tidak banyak yang tumbang?

Pemerintah berusaha keras agar Indonesia bebas dari status pandemi secepatnya dengan protokol kesehatan dan juga PPKM. Terbukti pasca PPKM diberlakukan (sejak awal Juli 2021 lalu), jumlah pasien corona turun drastis. Dalam 2 bulan, kasus Covid turun dari 50.000-an sehari menjadi ‘hanya’ 10.000-an per hari.

Turunnya kasus corona diiringi juga dengan turunnya tingkat kematian akibat Covid, menjadi kisaran 3% saja. Kemudian, BOR (bed occupancy ratio) alias rasio tingkat okupansi ranjang di Rumah Sakit juga menurun menjadi hanya 27%. Ini benar-benar kabar baik karena 2 bulan lalu BOR hampir 100%, bahkan para pasien ada yang ditempatkan di tenda, di halaman Rumah Sakit.

Penurunan ini patut kita syukuri karena menandakan keberhasilan PPKM dan ketertiban masyarakat dalam menjalani aturan-aturannya. Namun kita harus tetap waspada dan jangan lengah sedikitpun. Menkominfo Johnny G Plate menyatakan bahwa masyarakat jangan terjebak dalam euforia meski kasus corona turun drastis. Jangan lengah dan tetap meningkatkan radar kewaspadaan.

Menteri Johnny menambahkan, kewaspadaan masih harus dijaga karena Covid itu dinamis dan fluktuatif. Dalam artian, jika banyak yang kena euforia lalu traveling seenaknya sendiri, tanpa mengindahkan protokol kesehatan dan melanggar penyekatan PPKM, maka takut akan menaikkan lagi kasus corona di Indonesia. Penyebabnya karena mobilitas yang tinggi otomatis bisa menjadi ajang penularan virus Covid-19.

Tiap aturan dalam PPKM harus ditaati. Misalnya ketika dalam 1 restoran hanya boleh maksimal 50% pengunjung, maka owner harus membatasi customer yang ingin dine in. Penyebabnya karena jika restoran penuh maka tidak bisa menjaga jarak. Ia jangan takut kekurangan omzet karena bisa diatasi dengan promosi delivery order yang bekerja sama dengan perusahaan ojek online.

Selain itu, masyarakat juga wajib menaati aturan PPKM untuk tidak ke Mall saat sedang penuh. Jangan pula nekat mengajak anak-anak, karena mereka belum divaksin dan tidak boleh masuk ke dalamnya (untuk sementara). Daripada nanti kena corona dan fatal akibatnya, karena para bocah lebih mudah tertular.

Taati juga protokol kesehatan 10M dan kenakan masker ganda untuk meningkatkan filtrasi jadi 90%, karena corona varian delta lebih berbahaya. Jangan lupa pula bawa hand sanitizer saat bepergian dan kalau perlu ketika duduk di suatu tempat, semprot dulu dengan cairan disinfektan. Saat makan di warung pun lebih baik bawa alat makan sendiri.

Aturan paling saklek dalam protokol kesehatan adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan tetap sayangnya masih ada saja yang melanggarnya. Masyarakat jangan ragu untuk menghubungi tim satgas Covid ketika ada yang nekat untuk menggelar pesta dan melanggar prokes.

Kita semua ingin bebas dari cengkraman pandemi, oleh karena itu jangan langgar protokol kesehatan sedikitpun dan masih harus memakai masker, walau hanya pergi membeli gula ke warung tetangga. Taati pula semua aturan dalam PPKM level, dan Anda pasti sudah terbiasa melakukannya. Semua ini dijalani agar meminimalisir penularan corona, jadi jangan mengeluh dan menyalahkan pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Kiki Kurnniawati )*

Masyarakat mengapresiasi perpanjangan PPKM dan peningkatan vaksinasi Covid-19. Kedua hal tersebut merupakan salah satu kunci untuk mempercepat penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketika Corona mulai masuk Indonesia, pemerintah berusaha keras agar virus jahat ini tidak menyebar. Caranya dengan pemberlakukan pembatasan mobilitas, dan istilahnya berganti-ganti, dari PSBB, PPKM, PPKM darurat, sampai PPKM level. Pembatasan dilakukan karena mobilitas massal terbukti menaikkan angka positif Corona di Indonesia.

Masyarakat akhirnya terbiasa untuk stay at home, menaati prokes, dan juga mematuhi berbagai aturan saat PPKM diberlakukan. Mereka paham bahwa program ini bukan untuk membatasi kebebebasan dan hak asasi, tetapi sebuah usaha agar pasien Covid menurun jumlahnya. Lebih baik bekerja dari rumah dan membatasi durasi untuk keluar, daripada nanti kena Corona saat lalai memelorotkan masker.

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mendukung perpanjangan PPKM. Menurutnya, keputusan ini baik dan sudah dihitung dengan langkah yang cermat. Dalam artian, pemerintah tidak main-main dalam memberlakukan PPKM, karena sudah berkonsultasi ke para dokter dan ahli epidemiologi sebelum memperpanjang programnya. Sehingga PPKM menghasilkan tren positif di Indonesia.

Hasil utama dari perpanjangan PPKM adalah menurunnya jumlah pasien Corona. Tanggal 20 september 2021 yang positif Covid hanya 1.000-an orang per harinya. Bandingkan dengan 2 bulan lalu, ketika jumlah pasien membludak hingga 50.000-an orang dalam sehari. Berarti terjadi penurunan secara drastis dan pasien tidak sampai 10% dari jumlah awal.

Selain itu, positivity rate Corona di Indonesia menurun jadi kisaran 2% saja (menurut data dari tim satgas penanganan Covid), sementara jumlah pasien Covid yang meninggal tida sampai 3%. BOR (keterisian bed di Rumah Sakit) juga menurun drastis menjadi hanya 30%-an saja. Ini adalah angka yang bagus, bahkan patut diturunkan, agar tidak ada lagi penularan Corona alias jadi 0%.

Selain PPKM, vaksinasi juga berperan penting dalam pengendalian Corona. Penyebabnya karena jika seseorang sudah divaksin, maka memiliki imunitas yang baik dan tidak mudah tertular oleh virus Covid-19. Tentu setelah vaksin harus tetap memberlakukan prokes ketat karena saat ini masih masa pandemi.

Dari 240 juta penduduk Indonesia, sudah ada 30% WNI yang mendapatkan vaksin. Angka ini terus ditingatkan dan kalau bisa 100% penduduk di negeri ini sudah diinjeksi pada awal tahun 2022. Hal ini sesuai dengan target yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada Kementrian Kesehatan,yakni maksimal 12 bulan pasca program vaksinasi nasional pertama kali diberlakukan.

Vaksinasi memang berpacu dengan waktu, agar penularan Corona makin terkendali. Untuk mempercepat vaksinasi maka diadakan vaksinasi massal yang biasanya bekerja sama dengan aparat, agar lebih disiplin penyelenggaraannya. Vaksinasi massal diatur agar tidak membuat kerumunan dan antriannya dengan cara duduk, dan ada jarak antar kursi, sehingga aman dari kemungkinan terbentuknya klaster baru.

Selain itu diadakan pula vaksinasi door to door yang diinisiasi oleh BIN. Vaksinasi model ini amat menguntungkan masyarakat karena mereka hemat biaya transportasi, apalagi jika tinggal di pelosok yang jauh dari lokasi penyelenggaraan injeksi. Vaksinasi door to door juga mempermudah kalangan disabilitas yang memang kesulitan dalam mobilitas sehari-hari, sehingga mereka juga mendapatkan haknya untuk divaksin.

Vaksinasi adalah cara untuk menghalau Corona jauh-jauh, karena jika sudah diinjeksi, masyarakat akan mendapatkan imunitas yang bagus. Selain itu, PPKM juga terbukti ampuh dalam mengendalikan penularan virus Covid-19 karena mengurangi mobilitas masyarakat. Semoga kita bisa bebas dari fase pandemi secepatnya dan tetap disiplin dalam menerapkan prokes.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Semarang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali berhasil menekan laju covid-19. PPKM menunjukkan hasil yang membaik setiap minggunya.

Di seluruh Provinsi Luar Jawa-Bali, dapat dilihat bahwa tren kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per minggu sudah menurun dan terus mengalami perbaikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, momentum penurunan kasus sampai di bawah 100 ribu ini harus terus dijaga.

“Masyarakat jangan euforia karena angka kasus turun, karena varian Delta dan pandemi Covid-19 yang tidak mudah diprediksi. Sejalan dengan itu, Pemerintah pun berusaha terus mencegah masuknya varian baru baik melalui jalur udara, laut dan darat. Koordinasi antar K/L akan terus ditingkatkan. Presiden juga meminta pos-pos perbatasan lebih diperketat,” kata Airlangga, Selasa (14/9/2021).

Menurut data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 13 September 2021, Kasus Aktif Nasional tercatat sebanyak 99.696 kasus, dengan distribusinya di Jawa-Bali sebesar 41,18% dan Luar Jawa-Bali sebesar 58,82%.

Sejak awal PPKM leveling (data 9 Agustus – 1 September), jumlah Kasus Aktif di luar Jawa-Bali memang menurun, dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar – 82,98%, disusul Sulawesi sebesar -75,97%, Kalimantan sebesar -75,91%, Sumatera sebesar sebesar -70,40%, dan Maluku-Papua sebesar -53,75%.

Tingkat Kesembuhan atau Recovery Rate (RR) secara nasional adalah 94,27%, lebih baik dari RR Global yang tercatat sebesar 89,59%, sementara RR di Jawa-Bali sebesar 95,06% dan Luar Jawa-Bali sebesar 92,63%. Sedangkan Tingkat Kematian atau Case Fatality Rate (CFR) Nasional sebesar 3,34%, masih lebih tinggi dari CFR Global yang tercatat sebesar 2,06%, sementara CFR Jawa-Bali sebesar 3,48% dan Luar Jawa-Bali sebesar 3,04%.

Menko Airlangga melanjutkan, PPKM Luar Jawa-Bali yang masih berlangsung sampai 20 September 2021 mendatang harus tetap dijalankan dengan baik sesuai aturan Inmendagri yang berlaku pada masing-masing wilayah sesuai levelnya. Namun, untuk memastikan penurunan jumlah kasus aktif, maka setiap daerah sangat perlu untuk memperbarui (update) status kasus covid-19, terutama untuk kasus yang sudah melebihi 21 hari.

Pada minggu ini terjadi perbaikan level asesmen yang cukup signifikan dibandingkan minggu sebelumnya, di mana untuk tingkat Provinsi di Luar Jawa-Bali adalah sbb:

  • Level 4: Pada 3 September 2021 terdapat 2 Provinsi (Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur), namun pada 11 September sudah tidak ada lagi provinsi dengan level 4.
  • Level 3: Pada 3 September 2021 terdapat 22 Provinsi di level 3, dan pada 11 September menurun menjadi 16 Provinsi.
  • Level 2: Pada 3 September 2021 terdapat 3 Provinsi yang masuk level 2, namun pada 11 September terjadi perbaikan sehingga bertambah menjadi 11 Provinsi di level 2.

Sementara, untuk level Kabupaten/Kota, dari 23 Kab/ Kota dengan PPKM Level 4, terdapat 16 Kab/Kota yang mengalami perbaikan/ penurunan dari level 4 ke level 3 dan bahkan 1 Kabupaten mengalami penurunan dari level 4 ke level 2. Namun masih terdapat 6 Kabupaten/Kota yang tetap di level 4, yaitu Kota Banda Aceh, Kab. Bangka, Kab. Kotabaru, Kota Palangkaraya, dan Kota Palu.

Untuk indeks mobilitas, terdapat 8 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan mobilitas yaitu Kab. Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Banjarmasin, Kab. Mahakam Hulu, Kota Tarakan, Kota Kupang, Kota Makassar, dan Kab. Bolaang Mongondow. Sedangkan, sebanyak 7 Kabupaten/Kota mengalami penurunan mobilitas <10%. Terdapat 3 Kab/Kota yang mengalami penurunan mobilitas >30% yaitu Kota Balikpapan, Kota Palu, dan Kab. Kutai Kartanegara.

Walaupun ada daerah yang mengalami kenaikan mobilitas, namun capaian Testing di Luar Jawa-Bali dalam 7 hari terakhir cukup baik, hanya 3 provinsi dengan Testing <50% yaitu Aceh, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Tetapi sebaliknya, capaian Tracing di Luar Jawa-Bali masih rendah, hanya 1 provinsi yang memiliki rasio di atas 10,0 (Kontak Erat per Kasus Konfirmasi) yaitu Sumatera Utara (14,45). Positivity rate mingguan per 12 Sep 2021 secara nasional tercatat 3,5%.

Melihat capaian vaksinasi per 12 September 2021, total Vaksinasi Dosis-1 sudah diberikan untuk 72,9 juta penduduk atau 35,09% dari angka rata-rata nasional. Untuk 27 provinsi di Luar Jawa-Bali sebanyak 4 provinsi sudah mencapai target vaksinasi di atas rata-rata nasional yakni Kep. Riau, Sulawesi Utara, Jambi, dan Bangka Belitung.

Sementara itu, untuk 23 Kabupaten/Kota PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali, terdapat 12 Kabupaten/Kota yang memiliki capaian vaksinasi di atas rata-rata nasional, dan 11 Kabupaten/Kota masih di bawah rata-rata nasional yakni Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Besar, Kab. Bangka, Kota Padang, Kab. Mandailing Natal, Kab. Kotabaru, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, Kab. Poso, Kab. Bolaang Mongondow, dan Kota Kupang.

“Vaksinasi masih perlu untuk terus didorong lajunya guna mengejar transisi dari Pandemi menjadi Endemi. Segera habiskan stok vaksin di daerah, yang saat ini masih ada sekitar 41 juta dosis vaksin di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai arahan Presiden agar segera digunakan untuk vaksinasi Dosis-1 terlebih dahulu. Distribusi vaksin ke depannya juga akan difokuskan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20%,” ujar Menko Airlangga.

Seluruh provinsi di Indonesia diharapkan sudah berada pada PPKM Level 2 pada November 2021 dengan target cakupan vaksinasi mencapai 74%, sehingga dapat mulai dilakukan pembukaan New Normal dengan kriteria CFR ± 2%, Kasus Aktif ± 100 ribu, dan Positivity Rate <5%. (**)