suaratimur.id – Benny Wenda, salah satu pentolan tokoh gerakan separatis dan teroris Papua yang mengklaim diri sedang memperjuangkan masyarakat Papua melalui jalur diplomasi luar negeri kembali berulah di tengah kebiadaban komplotannya di beberapa wilayah Papua. Seperti belum kapok dengan sejumlah peristiwa yang berakhir memalukan bagi dirinya sendiri, ia kini kembali melemparkan tuduhan untuk pemerintah Indonesia terkait kondisi di Papua.

Hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Orang Papua menjadi pengungsi di negara sendiri, seperti di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Oksibil. Di Indonesia juga tidak terdapat hak berekspresi, adanya seruan kebebasan hanya berujung pada dakwaan pengkhianatan sebagai tahanan politik.

Pihaknya mengklaim memiliki bukti bahwa Indonesia diam-diam membom Papua dengan amunisi yang dari Eropa. Sebuah laporan dari Conflict Armament Research (CAR) menunjukkan bahwa Indonesia mengubah senjata yang dibeli dari Serbia yang dimaksudkan untuk penggunaan sipil. Di akhir pidato, dirinya meminta dukungan parlemen Inggris agar Presiden Joko Widodo bersedia duduk bersama membahas referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional. Menurutnya, referendum kemerdekaan adalah salah satu solusi damai.

Pidato Tuduhan Tak Tahu Malu di Tengah Kekejaman Kelompok Separatis

Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda sedang lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Berulang kali terbukti bahwa gerakan Separatis Papua menjadi kelompok brutal menggunakan senjata meneror masyarakat sipil. Mereka berulang kali menyerang warga, bahkan hingga membakar rumah maupun fasilitas umum lain. Sejumlah aksi pembakaran rumah warga di Papua yang dilakukannya di tahun 2022 antara lain terhadap 15 bangunan di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai pada 19 Maret 2022, 16 rumah warga di sekitar Ilaga Kabupaten Puncak pada 5 April 2022, kemudian perumahan guru sekolah SMA Negeri 1 Ilaga di Kampung Wako Distrik Ilaga Kabupaten Puncak pada 13 Mei 2022. Terkait kasus penyerangan, di bulan Juni, tepatnya kamis tanggal 9 seorang tukang Ojek tewas dibacok di Kabupaten Puncak, sebelumnya seorang tukang ojek juga tewas di ditembak di depan rumahnya sendiri. Masih di bulan April, Kelompok separatis juga menembak dua tukang ojek di Distrik Tingginambu usai mengantarkan penumpang. Terbaru, dan semoga yang terakhir seorang anggota Brimob di Napua Jayawijaya bernama Diego Rumaropen meninggal diserang oleh kelompok separatis secara brutal.  

Benny Wenda Gunakan Isu Hoaks Senjata Pemusnah Massal untuk Tuduh Indonesia

Dalam sebuah pemberitaan dari kantor berita Inggris Reuters disebutkan bahwa hampir 2.500 mortir dari Serbia dibeli Badan Intelijen Negara (BIN) kemudian dimodifikasi untuk menumpas kelompok separatis Papua. Sumber pemberitaan tersebut diperoleh dari sebuah lembaga riset bernama Conflict Armament Research (CAR) yang berbasis di London, Inggris. Namun, Reuters sebagai media yang memberitakan tak dapat secara independen mengonfirmasi aspek-aspek tertentu dari laporan CAR, termasuk apakah BIN telah menerima kiriman tersebut.

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Ryanta turut menyorot adanya tudingan BIN menggunakan mortir dari Serbia di Papua. Menurutnya tudingan tersebut menyesatkan masyarakat. Tugas BIN adalah mengumpulkan informasi, bukan melakukan operasi militer. Informasi soal penggunaan mortir jelas tudingan kejam dengan strategi disinformasi yang menyesatkan. Dirinya tidak heran dengan adanya hoaks yang beredar. Pasalnya, para simpatisan dan pendukung separatisme di Papua beberapa waktu lalu juga menyebarkan video suntingan yang bermaksud menyudutkan pemerintah Indonesia. BIN melalui Deputi II Bidang Intelijen Dalam Negeri, Mayjen TNI Edmil Nurjamil juga telah membantah laporan dari CAR. Menurutnya, pihaknya tak memiliki peralatan tersebut.

Benny Wenda dan Perpecahan di Internal Kelompok Separatis Papua

Memperjuangkan kemerdekaan melibatkan banyak kepala memang tak semudah mengedipkan mata. Banyak faktor yang mempengaruhi sekaligus menentukan misi panjang tersebut menjadi kesepakatan atau berujung perpecahan akibat perbedaan kepentingan. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian di kelompok separatis yang diindikasi tak terkoordinasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Bahkan dalam satu kelompok terjadi ketidakpatuhan antara pimpinan dan anggotanya.

Sebuah kejadian melibatkan kelompok Selcius Waker membakar gereja di Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura pada 12 Maret 2020 lalu. Aparat memastikan bahwa pembakaran tersebut belum pernah dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua, apa yang dilakukan Selcius Waker keluar jalur koordinasi dan bukan perintah atasannya, yakni Lekagak Telenggen. Diindikasi terdapat rasa frustasi diantara mereka. Bahkan Lekagak Telegen merespon dengan menyalahkan aksi tersebut karena setelahnya berdampak pada kerugian di pihaknya dimana aparat berhasil melumpuhkan 4 anggota kelompok separatis dalam sebuah kontak senjata di Kampung Opitawak, tiga hari setelah kejadian pembakaran gereja. 

Hal serupa juga terjadi berkaitan dengan nama Benny Wenda. Sebuah video yang sempat ramai beredar di jagad maya menunjukkan Kelompok separatis Papua tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, pimpinan Kelompok Separatis di Nduga Egianus Kogoya mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua yang siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk menanyakan bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang. Egianus menegaskan bahwa selama ini pihaknya terus berperang tanpa henti untuk satu tujuan, yakni merebut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, di sisi lain ia meragukan keseriusan rekan-rekannya di tempat lain dalam upaya tersebut.  

Benny Wenda dan Konflik Internal di ULMWP

Tak hanya dengan Egianus, konflik melibatkan Benny Wenda terjadi di United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpinnya sendiri. Selama ini ULMWP mengklaim sebagai organisasi yang mengkoordinir kelompok-kelompok pembebasan Papua Barat, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Konflik menyeruak Ketika West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP memiliki perbedaan sikap, yakni menolak Benny Wenda menjadi pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Keputusan tersebut diambil usai pemegang mandat WPNCL Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai, dan Panglima TPN OPM WPNCL Terianus Sato, melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP. ULMWP dinilai melenceng dari kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif. Secara tegas Ben Yanto menyampaikan bahwa sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang dari perwakilan WPNCL, namun sampai saat ini kepemimpinan masih dipegang Benny Wenda. Oleh karena itu, WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda.

Tuduhan Benny Wenda adalah Bentuk Ketersudutan Kelompok Separatis

Ketika konflik internal sudah mulai menyeruak ke beberapa bagian kelompok separatis, maka sebenarnya agenda yang harusnya mereka jalankan menjadi tak berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih ketika Sebagian pimpinannya telah diringkus oleh aparat TNI-Polri menjadikan mereka kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Bagai ayam kehilangan induk, mereka hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk balas dendam. Secara perlahan kekuatan mereka melemah dari hari ke hari karena perpecahan internal. Kondisi ini tentunya menjadi momentum percepatan pemberantasan kelompok separatis Papua secara menyeluruh. Bravo TNI-Polri.

Adanya tuduhan dari Benny Wenda melalui parlemen Inggris terhadap pemerintah Indonesia bisa dimungkinkan merupakan upaya untuk membangkitkan semangat kelompok separatis sekaligus mencari simpati dunia. Namun apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Tuduhan tersebut mungkin hanyak akan menjadi angin lalu, karena tak dapat dibuktikan kebenarannya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Di tengah masa pemerintah melaksanakan pembahasan akhir terkait RUU Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, terdapat pihak yang berupaya untuk menjegal opini publik demi kepentingan tertentu. Jika sebelumnya, beberapa kejadian datang bersumber dari ulah kelompok separatis melalui aksi gangguan keamanan di beberapa tempat secara bergerilya. Kini sebuah opini melalui narasi provokatif muncul dari tokoh agama yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, tersebutlah Socratez Yoman.

Wajib menjadi pengetahuan bersama, bahwa rongrongan permasalahan keamanan hingga ideologi di wilayah Papua terbagi menjadi beberapa unsur yang terkadang berkait, namun juga kadang tak sepaham. Berdasarkan pemetaan kelompok separatis dan teroris yang berada di tanah Papua, selain front bersenjata yang dimotori beberapa kelompok bersenjata dan bergerilya, juga terdapat front politik yang bergerak secara organisasi, seperti KNPB, NRFPB, ULMWP, hingga AMP. Sedangkan tokoh agama yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah tergolong dalam front klandestin. Mereka bergerak secara senyap menyebarkan pengaruh kepada masyarakat melalui unsur ideologi, sosial, hingga pembentukan opini secara persuasif bermodal pendekatan agama. Salah satu hal yang dilakukan Socratez Yoman termasuk dalam bentuk persuasi melalui narasi yang cenderung provokatif.

Tuduhan Mengejutkan dari Seseorang yang Mengklaim Diri Tokoh Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seseorang yang telah ditasbihkan sebagai tokoh agama hendaknya mengamalkan kehidupannya dengan memberikan pelayanan dan memelihara kehidupan rohani umat yang diwujud nyatakan dalam bentuk penggembalaan. Pendeta adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja. Setiap pendeta dipercayakan tanggung jawab untuk mengorganisir dan memimpin seluruh anggota jemaat untuk memenuhi misi gereja Kristus di dunia baik secara administrasi maupun rohani.

Seorang pemimpin juga harus fokus kepada tujuan organisasi yang dipimpinnya secara maksimal. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, maka dipastikan akan gagal dalam memotivasi dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini juga berlaku bagi seorang pendeta jemaat. Jika seorang pendeta fokus dan komitmen kepada misi gereja di dunia maka gereja akan berhasil di dalam menjalankan misinya.

Sebuah pernyataan provokatif justru muncul dari seorang pengurus Dewan Gereja Papua di tengah proses pemerintah dan DPR membahas RUU kebijakan pemekaran DOB sebagai upaya memajukan tanah Papua. Sebuah kontradiksi atas kepemimpinan seorang tokoh agama yang berseberangan dengan pemerintah dan cenderung memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi masyarakat secara destruktif. Dengan entengnya, dirinya menuduh bahwa kebijakan pemekaran tujuh wilayah oleh Presiden Jokowi disebut sebagai provinsi boneka. Rencana pemekaran disebut sebagai mesin pemusnah penduduk asli Papua secara sistematis, terstruktur. Masif, meluas, kolektif, dan terintegrasi. Indonesia akan menambah tujuh provinsi termiskin urutan pertama.  

Sisi Gelap Socratez Yoman, Tokoh Agama yang Berpolitik

Tak banyak yang menyangka bahwa Socratez Yoman merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua. Ia memiliki concern dalam bidang ideologi untuk mempengaruhi masyarakat, utamanya untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Pria kelahiran Situbondo Jawa Timur tersebut selain menjadi pendeta juga merupakan Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pengurus Dewan Gereja Papua, anggota konferensi Gereja-gereja Pasifik, serta mengajar di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Baptis, dan di STT Izak Zauel Kijine Abepura. Dalam perjalanannya, kiprah Socrates sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi. Akibatnya kini, label ‘’Pendeta Politik’’ tersemat kepada Socrates.

Pengamat politik masalah Papua alumnus Universitas Indonesia (UI), Toni Sudibyo merespon pernyataan Socrates pada tahun 2014 terkait penyusunan Otsus serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socrates merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Seorang Pendeta Socrates juga bersikap kontradiktif dengan mengapresiasi peresmian kantor ULMWP di Wamena pada tahun 2016. Menurutnya peresmian tersebut merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang diakui dan diterima Pemerintah Indonesia. Namun fakta yang terkuak kemudian, peresmian tersebut ternyata menungganggi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut kecewa karena merasa dibohongi. Masih berkaitan dengan ULMWP, di tahun 2011 Socrates juga pernah melakukan kebohongan publik mengklaim bahwa ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juni 2011 di Auditorium Universitas Cenderawasih Papua. Faktanya, kegiatan tersebut berisi seminar dan dikusi dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.

Di tahun 2016, pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Socrates. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara Nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socrates bukan politikus, yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, DOB, dll, merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Seorang mahasiswa Papua di Jakarta bernama Emilia Karubaga juga turut merespon pernyataan Socrates yang menurutnya tidak mencerminkan seorang pendeta, namun cenderung provokator yang selalu memperkeruh dengan bersembunyi dibalik agama. Semestinya dirinya membuat sejuk hati umat, bukan membuat panas.

Sikap menyesalkan kepada Socrates juga pernah ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Ia menyesalkan pernyataan Socrates Yoman dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di sentani yang diketuai oleh Bapak Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socrates sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5. Berharap Pendeta Socratez menunjukkan jati diri sebagai pelayan umat, bukan inspirator politik.

Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socrates juga pernah mengunggah narasi dengan menyebut bahwa Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut kemudian direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socrates memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.

Pelopor Aksi Penolakan Otsus hingga Pemekaran DOB

Jika kita amati, manuver seorang Socratez dalam merespon kebijakan Otsus dan DOB semakin kentara dan jelas pergerakannya. Bersama dengan Dewan Gereja Papua bentukannya, ia turut andil dalam menginisiasi massa untuk menolak Otsus dan DOB. Kini disaat realisasi pemekaran wilayah sudah di depan mata, ia melancarkan provokasi melalui sebuah narasi. Sebuah tindakan yang tak bisa ditolerir dari seorang pendeta yang harusnya menggembala jemaatnya untuk hidup damai namun justru turut terlibat dalam aksi yang rawan provokasi dan kericuhan. Sederet narasi yang digemborkan berpotensi menjebak umatnya untuk membenci pemerintah sebagai representasi pemimpin dalam lingkup dunia. Sensifitas Papua secara sosiologi sengaja dimainkan tanpa memikirkan dampak dan reaksi yang mungkin muncul.

Untuk diketahui bahwa dari sekian konflik yang pernah terjadi di wilayah Papua, salah satu penyebabnya berawal dari adanya kalimat dan tulisan provokatif yang tersebar di media. Jangan sampai ulah Socrates dengan narasi provokatif mempengaruhi publik untuk menolak kebijakan pemekaran wilayah dan tuduhan provinsi boneka berakhir dengan hal yang jauh dari tugas dan tanggung jawab seorang pendeta, yakni menyejukkan jemaat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Bening Arumsari)*

Presiden Jokowi meneken Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). UU ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis 16 Juni 2022.

Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. PPP merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pelaksanaannya sendiri harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Rakyat Indonesia.

UU No. 13 Tahun 2022 lahir sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan pengesahan UU ini adalah untuk memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna sebelum pengesahan dan pengundangan, membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik, serta mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tujuan selanjutnya adalah untuk mengubah teknik penyusunan naskah akademik dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah dengan menambahkan metode omnibus, dan untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Metode omnibus dalam UU PPP ini berada di Pasal 42A dengan bunyi Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Metode omnibus yang dimaksud di sini adalah metode Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan beberapa kriteria.

Kriteria penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dengan metode omnibus diatur dalam Pasal 64 ayat 1b, dimana dalam metode penyusunan harus memuat materi muatan baru. Selanjutnya mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan yang jenis hierarkinya sama, serta mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan cara menggabungkannya.

UU PPP ini juga memperbolehkan perbaikan pada RUU yang telah disetujui jika terdapat kesalahan di dalamnya. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan teknis penulisan, yang perbaikannya memerlukan mekanisme tersendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 72 ayat 1a.

Penguatan keterlibatan masyarakat juga menjadi intisari dari UU No. 13 Tahun 2022. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 dijelaskan dengan masyarakat berhak memberi masukan dalam tahapan pembentukan UU secara lisan, tulisan, daring maupun luring. Pemberian aspirasi dari masyarakat ini dapat menjadi salah satu langkah efektif agar UU yang disahkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat terlaksana secara optimal.

Kebijakan Presiden Jokowi meresmikan UU No. 13 Tahun 2022 ini harus diapresiasi oleh masyarakat. UU ini menjawab tantangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku dengan standar yang mengikat. Semoga UU ini dapat menjadi cara tepat untuk mewujudukan sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap Rakyat Indonesia sesuai UUD 1945.

)* Penulis adalah Kontributor untuk Pertiwi Institute

suaratimur.id – Seakan tidak pernah puas dengan situasi yang ada di Papua saat ini. Dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak dan tempat terkait kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua membuat Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib seperti kebakaran jenggot untuk melakukan perlawanan. Untuk diketahui bahwa lembaga yang dibentuk sebagai representatif kultural masyarakat Papua tersebut kini telah pecah menjadi beberapa kepentingan. Salah satunya oleh Timotius Murib bersama pengikutnya yang condong serta tendensius menolak kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan DOB. Hal yang membuat kita semua menggelengkan kepala sekaligus mengernyitkan dahi adalah klaim serta pernyataannya bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat Papua menolak DOB. Padahal hingga saat ini tak pernah terjadi rapat pleno keputusan berkaitan dengan aspirasi tersebut.

Usut punya usut, adanya beberapa aksi demonstrasi penolakan DOB di beberapa wilayah Papua belakangan ini juga disokong oleh klaim pernyataan MRP yang dibantu peran kaum elit politik memainkan pengaruhnya. Selain itu, juga sudah kita ketahui bersama bahwa aksi penolakan DOB juga ditunggangi oleh kelompok separatis Papua untuk melancarkan misi panjangnya untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Timotius Murib Menganggap Pertemuan Perwakilan Anggota MRP dengan Presiden Joko Widodo adalah Ilegal

Sesaat setelah adanya pertemuan antara perwakilan dari MRP dan MRP Barat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, munculah sejumlah respon negatif yang salah satunya berasal dari Ketua MRP Timotius Murib. Setelah menuding kegiatan tersebut settingan, kini ia kembali membuat heboh pemberitaan dengan tuduhan kegiatan illegal.

Secara tegas dan tak mau kalah, ia menyebuat bahwa pertemuan yang berakhir pernyataan dukungan DOB tersebut merupakan bentuk tindakan illegal. Pasalnya, anggota MRP tersebut tidak mengantongi surat perintah dari pimpinan. Seperti mencoba mempengaruhi publik, ia juga berusaha meyakinkan bahwa kehadiran mereka di Istana Presiden menjadi tanda tanya bagi masyarakat Papua termasuk MRP, kemudian disebut bukan mewakili majelis.

Timotius juga mencurigai bahwa terdapat pertemuan terselubung yang diagendakan kelompok tertentu di istana. Pertemuan tersebut disebut tanpa mekanisme hukum, tanpa kajian ilmiah, tanpa aspirasi masyarakat Papua, serta tanpa konsultasi dengan pimpinan lembaga di tanah Papua. Ia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo melakukan politik pecah belah untuk melulusan rencana kebijakan DOB di Papua.

Tuduhan Timotius Murib Bahwa Presiden Jokowi Melakukan Politik Pecah Belah Adalah Melanggar Etika Pejabat Publik

Merespon adanya pernyataan kontroversial dari seorang pejabat publik Timotius Murib, anggota MRP Dorince mehue memberikan tanggapan sekaligus kecaman terhadap sang ketua yang tendensius tersebut. Pernyataan Timotius Murib disebut sangat keliru dan melanggar etika pejabat publik. Pasalnya, Presiden punya hak prerogatif mendengar dan mengundang setiap warga negara, termasuk 6 anggota MRP dan 4 anggota MR Papua Barat yang secara resmi diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor pada 20 Mei 2022 lalu terkait kebijakan politik negara tentang tiga DOB di Provinsi Papua.

Menurut Dorince, selama ini Ketua MRP belum pernah melakukan mekanisme kelembagaan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota MRP guna membahas Penolakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang tengah digugat di Mahkamah Konstitusi dan Penolakan DOB Papua. Sehingga, sebenarnya yang melakukan pecah belah di internal lembaga MRP adalah Ketua MRP sendiri. Ketua MRP sejatinya harus bersikap bijak, adil dan berimbang dalam menerima semua aspirasi orang asli Papua yang berbeda, baik yang mendukung dan menolak DOB Papua.

Jelas sekali bahwa Ketua MRP menyalahkan kewenangan jabatannya karena mengatasnamakan lembaga MRP untuk membawa kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, diharap Menteri Dalam Negeri memanggil Pimpinan MRP dan seluruh anggota MRP untuk meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan tersebut.

Berbagai Tuduhan dari Timotius Murib Adalah Jalan Pintas dari Penolak DOB yang Mulai Terdesak

Respon negatif yang berakhir dengan tuduhan kepada Presiden Joko Widodo oleh Timotius Murib selain bersifat emosional dan mengada-ada karena tidak disertai dengan bukti serta hal yang menguatkan, justru menjadi satu indikator kuat adanya perpecahan dan perbedaan kepentingan di internal MRP. Kita menjadi lebih tergambarkan seperti yang telah dibahas oleh Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay sebelumnya. Bahwa MRP terbelah menjadi tiga kubu. Yakni kelompok pro DOB dan Otsus, Kelompok Penolak DOB dan Otsus, serta kelompok netral. Timotius Murib, Yoel Mulait, dan Benny Sweny terpetakan menjadi bagian dari kubu penolak DOB. Sayangnya, yang selama ini terdengar adalah pernyataan dari para kubu penolak DOB, sehingga sedikit banyak kemudian berpengaruh terhadap opini publik.

Namun melalui momentum saat ini publik harusnya menjadi tercerahkan atas tidak objektifnya MRP. Terlebih tuduhan kepada Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah tersebut diamplifikasi oleh beberapa media yang terafiliasi dengan kelompok separatis seperti KNPB, ULMWP, hingga AMP serta peran oknum elit lokal yang bertentangan dengah kebijakan pusat karena dianggap tidak menguntungkan bagi wilayah kekuasaannya.

Untuk itu, sekali lagi harus menjadi atensi pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak lagi mendengar aspirasi sekelompok orang di MRP yang ingin agar masa jabatan MRP di perpanjang hingga 2024. Masa jabatan anggota MRP harus berakhir sesuai amanat UU sehingga perlu adanya penyegaran dalam tubuh MRP, harus ada cuci gudang dalam tubuh MRP, oknum-oknum yang sering melawan kebijakan negara harus segera diganti, apalagi yang mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua harus segera diganti.

Di sisi lain, MRP saat ini sedang bermasalah, termasuk persolan keuangan, apalagi bendahara MRP secara diam-diam telah memotong gaji dan tunjangan para anggota MRP tanpa sebab yang jelas.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Aprilia Ambarwati )*

Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa masyarakat boleh tidak pakai masker dengan syarat beraktivitas di ruangan terbuka dan jarang ada orang. Pelonggaran ini pantas untuk diapresiasi seiring keberhasilan pemerintah mengendalikan laju penularan Covid-19 yang semakin membaik.

Sejak awal masa pandemi tahun 2020, seluruh warga negara Indonesia wajib untuk menaati Protokol Kesehatan dan yang paling utama adalah memakai masker. Bahkan saat kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya, dianjurkan oleh WHO (world health organization) untuk mengenakan masker ganda. Masyarakat pun akhirnya memborong baik masker sekali pakai maupun masker kain.

Namun peraturan ini berubah ketika Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2022 mengumumkan bahwa masyarakat boleh untuk tidak pakai masker, dengan syarat beraktivitas di area terbuka dan tidak dipadati orang. Dalam artian, ketika jogging di pinggir pantai yang sepi atau jalan-jalan di perumahan setelah subuh, boleh untuk tidak mengenakan masker sama sekali.

Pernyataan Presiden Jokowi patut diapresiasi karena izin lepas masker hanya di area terbuka dan sepi, sehingga sirkulasi udaranya bagus dan tidak akan ada penularan Corona. Kemudian, ketika masker boleh dilepas maka menunjukkan pengendalian Corona yang baik. Lagipula untuk sesi olahraga, memakai masker malah menyesakkan dada karena tidak bisa bebas menarik nafas.

Indonesia menyusul negara-negara lain yakni Jepang, Swedia, dan lain-lain yang sudah memperbolehkan masyarakatnya untuk tidak memakai masker di area publik. Pelepasan masker menandakan pandemi global sebentar lagi berakhir dan akan transisi menuju fase endemi. Penyebabnya karena jumlah pasien Corona di Indonesia terus menurun, per 17 Mei 2022 hanya ada 275 orang yang terjangkiti.

Anggota DPR RI Luqman Hakim mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat untuk tidak pakai masker di ruangan terbuka. Kebijakan ini menunjukkan kepiawaian pemerintah dalam mengendalikan penularan Corona. Pemerintah tetap konsisten, sistematis, dan terukur dalam mengatasi pandemi di Indonesia. Pemerintah juga memiliki persiapan matang dan tidak terburu-buru, dan mengutamakan kesehatan rakyat.

Luqman melanjutkan, kebijakan untuk boleh melepas masker juga menunjukkan ketaatan masyarakat dalam aturan-aturan pemerintah selama pandemi. Dalam artian, mayoritas rakyat taat protokol kesehatan dan memakai masker dengan disiplin sehingga mengurangi penularan Corona.

Masyarakat merupakan garda terdepan dalam pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia. Ketaatan publik terhadap aturan pemerintah menjadi kunci pengendalian pandemi Covid-19, karena tanpa hal tersebut aturan seideal apapun akan tidak membuahkan hasil. Oleh sebab itu, kebijakan pelonggaran pemakaian masker di tempat umum akibat penurunan kasus Covid-19 patut disyukuri.

Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu memperhatikan pengumuman dari Presiden Jokowi dengan seksama. Pembolehan untuk tidak pakai masker hanya di area terbuka dan sepi. Jika ada area terbuka misalnya lapangan sepak bola tetapi dipadati orang, wajib untuk tetap pakai masker. Pasalnya amat susah untuk menjaga jarak sehingga masker bisa melindungi tubuh dari penularan Corona.

Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di dalam ruangan juga wajib pakai masker karena lebih banyak orangnya daripada di luar ruangan. Dalam artian, ketika berada di dalam kantor, Bank, atau kelas, masih harus pakai masker. Para guru juga mengingatkan murid untuk tetap pakai masker di sekolah. Sementara murid yang kena pilek, batuk, dan penyakit lain juga harus pakai masker.

Ketika pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan lepas masker maka patut untuk diapresiasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, aktivitas akan berangsur normal dan pemulihan ekonomi dapat segera berjalan dengan optimal.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Agung Suwandaru )*

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke luar negeri ke Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab diyakini akan menambah potensi investasi. Dengan adanya penambahan investor asing tersebut, pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19 dapat segera berjalan.

Kabar gembira datang dari agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat (AS) yang menghasilkan tambahan investasi sebesar 3 miliar US Dollar jumlah tersebut setara dengan Rp 43,78 triliun.
Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia mengatakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan CEO Air Products & Chemicals Seifi Ghasemi, perusahaan tersebut telah berkomitmen untuk menggelontorkan tambahan investasi sebesar 3 Miliar US Dollar.

Tambahan investasi itu akan digunakan untuk membangun hidrogen di Indonesia. Nilai tersebut tentu saja di luar dari total rencana investasi yang sebelumnya sudah menjadi komitmen Air Products & Chemical, sebesar 15 miliar US dollar.

Bahlil mengemukakan, Chairman Air Products sangat fokus meminta Presiden Jokowi untuk bisa mengelola bendungan-bendungan yang dimiliki oleh negara untuk membangun hidrogen. Menurut Bahlil, hal ini sejalan dengan fokus Indonesia untuk mendorong tema dari G20, yakni mendorong emisi karbon dan energi baru terbarukan. Hal ini dikarenakan hidrogen menjadi salah satu potensi yang besar dimiliki Indonesia, namun belum mampu untuk dikelola sendiri.

Sehingga menurutnya, dengan adanya investasi yang masuk dari Air Product ini dapat mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia, mengingat Air Products adalah perusahaan besar yang punya kemampuan teknologi yang luar biasa.

Bahlil menyebutkan tentang project DME, metanol di Balongan dan mau membangun juga metanol di Cepu, sisanya pihaknya akan membuat hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang dimiliki negara.

Bahlil juga menyampaikan, dari hasil diskusi Presiden dengan CEO Air Products, terdapat juga rencana akan membangun industri dari hulu ke hilir di bidang petrokimia. Kini tugas pemerintah Indonesia adalah harus segera melakukan eksekusi. Karena uangnya sudah ada, proyeknya juga sudah ada. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Seifi menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dikuasai suatu negara tertentu tapi sudah merata.

Dari hasil pertemuan presiden dengan CEO Air Products, Bahlil menyampaikan bahwa Air Products tidak menutup kemungkinan untuk mengelola bendungan-bendungan yang dimiliki negara yang akan digunakan untuk membangun hidrogen di Indonesia.

Indonesia juga harus menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini tidak mempersulit proses investasi. Selain mempermudah para calon investor untuk mengerti mengenai sektor potensial untuk berinvestasi di Indonesia, penyusunan peta proyek strategis peluang investasi ini juga akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semakin banyak investor yang berinvestasi di Indonesia, maka Indonesia dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan devisa negara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia tidak memiliki masalah dengan investasi. Bahkan, dirinya menyebutkan ada banyak investor yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Luhut juga menjelaskan bahwa saat ini stabilisasi makroekonomi Indonesia juga kian terjaga, di mana tingkat inflasi rendah yaitu 1,75 % pada bulan November 2021.

Iklim investasi di Indonesia tentu memerlukan perbaikan. Minat investasi asing besar untuk masuk ke Indonesia, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut terkadang ragu apabila ada regulasi yang dinilai kurang kondusif. Misalnya terkait tenaga kerja dan ketersediaan bahan baku. Hal ini tentu perlu menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah jika ingin menjadikan Indonesia sebagai tujuan Investasi.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Mustafid Gunawan mengatakan tantangan utama yang dihadapi industri Migas adalah menarik kembali minat investor. Kemudian, tantangan lainnya adalah memperbanyak usaha eksplorasi. Pihaknya telah membuka elang wilayah kerja (WK) migas dengan terms and condition yang lebih baik, seperti penerapan harga DMO 100% selama kontrak. Pihaknya juga berharap kemudahan akases data dapat meningkatkan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat tentu saja harus bisa dijadikan momentum bagi kebangkitan ekonomi Indonesia, sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu negara maju di Asia maupun dunia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Hakim )*

Presiden Jokowi telah bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk, pada 14 Mei 2022 di markas SpaceX, Boca Chica, Amerika Serikat. Pertemuan kedua figur penting tersebut diyakini akan meningkatkan potensi investasi di Indonesia.

Dalam rangka menyehatkan keadaan ekonomi negara, maka pemerintah menggencarkan investasi di Indonesia. Caranya dengan membuat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memiliki klaster investasi. Selain itu, para investor berskala besar juga didatangi dan diajak agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk salah satu orang terkaya di dunia yang juga pemilik Tesla, Elon Musk.

Elon Musk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi tanggal 14 Mei 2022 di pabrik roket miliknya, markas SpaceX, Boca Chica, Amerika Serikat. Pertemuan selama satu jam ini berlangsung akrab dan Elon Musk menyambut baik Presiden Jokowi. Elon terlihat santai dengan mengenakan kaus hitam dan berusaha jadi tuan rumah yang baik.

Selain membawa berkeliling dan menjelaskan tentang SpaceX, Elon Musk juga berbincang-bincang mengenai investasi dan topik lain dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembicaraan dengan Elon Musk berkisar soal investasi, teknologi, inovasi, dan rencana kerja sama ke depan.

Elon Musk sendiri sangat tertarik dengan Indonesia karena memiliki energi positif dan optimisme. Elon Musk juga berjanji akan mengunjungi Indonesia pada bulan November 2022 mendatang. Respons positif tersebut pantas diapresiasi karena setelah bertemu dengan Presiden Jokowi maka Musk makin tertarik untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia.

Masyarakat mengapresiasi pertemuan Presiden Jokowi dengan Elon Musk karena kepala negara sendiri yang mengajak CEO Tesla agar mau berinvestasi di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa Presiden Jokowi punya kemampuan melobi yang baik sehingga Elon Musk mau berinvestasi dan membuat pabrik di Indonesia.

Indonesia memiliki bahan tambang berupa nikel yang membuat Elon Musk tertarik untuk menanamkan modal. Nantinya nikel akan diolah menjadi baterai mobil listrik dan men-support produksi Tesla sebagai pabrik mobil listrik terkemuka di dunia. Banyaknya persediaan nikel inilah yang membuat Tesla bersedia untuk mematangkan rencana dalam investasi di Indonesia.

Masyarakat juga mengapresiasi pertemuan Presiden Jokowi dengan Elon Musk karena beliau bertemu langsung, bukannya mengutus menteri atau delegasi lain. Strategi ini berhasil, dan Elon Musk merasa terhormat karena bertemu dengan Presiden Indonesia sehingga pemerintah terlihat sangat serius dalam hal investasi. Dengan cara ini maka hanya dalam beberapa bulan akan terbangun pabrik penanaman modal asing dengan uang Musk.

Selain itu, ketika mengadakan meeting Presiden Jokowi terlihat santai dan tidak terburu-buru mengajak Elon Musk sebagai investor. Namun caranya adalah dengan pertemuan semi formal dan melobinya secara perlahan. Elon Musk sadar sebagai orang terkaya memiliki posisi tinggi dan ia merasa dihormati oleh Presiden Jokowi.

Potensi investasi di Indonesia memang sangat tinggi karena selain punya persediaan nikel dan bahan tambang lain yang berlimpah, regulasinya juga dimudahkan, berkat adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan ini yang makin membuat Elon Musk tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor nikel. Berbeda ketika ia ingin berinvestasi di India yang masih terhalang oleh banyak aturan yang memberatkan.

Respons positif ditunjukan oleh masyarakat dalam negeri ketika Presiden Jokowi bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk. Hal ini menandakan bahwa sebentar lagi Tesla akan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya kepercayaan Elon Musk terhadap Indonesia, maka Indonesia diharapkan akan mendapatkan kepercayaan investor yang lebih luas.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Pertemuan antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dengan Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah tokoh terjadi pada senin 25 April 2022 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut MRP dan MRPB menyampaikan sejumlah aspirasi, dintaranya berkaitan dengan Undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) dan kebijakan Pemekaran Wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, pihak MRP yang hadir terdiri dari Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua I MRP, Yoel L Mulait, Ketua Panitia Musyawarah MRP Benny Sweny, dan Tenaga ahli MRP Joram Wambrau. Sementara dari MRPB terdiri dari Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, serta angora MRPB yang terdiri dari Samuel Kambuya, Yulianus Thebu, Kelly Duwiri, dan Edi Klaus Kirihio.

Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan pers didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani. Menyatakan bahwa pihak MRP melalui Timotius menyampaikan terkait aspirasi UU No.2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua yang telah disahkan pada tanggal 19 Juli 2021. Saat ini UU tersebut masih dalam proses persidangan oleh MK RI atas dasar laporan dari MRP.

Kemudian berkaitan dengan adanya pro kontra pemekaran DOB di Papua, MRP secara hormat mengundang Presiden RI untuk dapat berkunjung ke kantor MRP untuk berdiskusi bersama.  Presiden secara khusus menyampaikan kesiapannya untuk mengunjungi kantor MRP sebagai bentuk perhatian khsusus kepada masyarakat Papua. Untuk diketahui, selama kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah mengunjungi Provinsi Papua sebanyak 14 kali. Kunjungan berikutnya diagendakan akan turut mendatangi kantor MRP.

Mahfud menambahkan, bahwa terdapat perlakuan istimewa dari Presiden Jokowi untuk Provinsi Papua. Salah satunya, Presiden Jokowi lebih sering berkunjung ke Papua dibanding Provinsi lain di Indonesia. Saat berkunjung ke Papua, Presiden Jokowi selalu menyambangi daerah terpencil di Provinsi tersebut, bukan hanya ke ibu kota Provinsi saja, tentu akan berkunjung ke kantor majelis rakyat Papua maupun Papua Barat.

Kemudian berkaitan dengan pro kontra DOB, secara prinsip pemerintah pusat menghargai proses hukum yang saat ini telah berjalan di MK RI. Terkait dengan pemekaran DOB di Papua, bahwa saat ini telah banyak daerah yang meminta pemekaran. Berdasarkan data, terdapat 354 permohonan pemekaran wilayah. Namun berdasarkan kepentingan dan prioritas, untuk sementara ini pemerintah pusat hanya mengabulkan untuk pemekaran DOB 3 Provinsi di Papua (Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengan Papua, dan Provinsi Papua Selatan). Dalam negara demokrasi, sikap pro dan kontra adalah hal wajar, karena tidak ada satupun kebijakan di negara Indonesia yang langsung disetujui oleh semua pihak. Seluruhnya memerlukan proses dan tarik ulur, termasuk terkait kebijakan DOB di Papua.

Respon Presiden Jokowi

Secara kesimpulan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan pengertian kepada MRP bahwa kebijakan Pemekaran DOB di Papua merupakan kesempatan baik yang secara khusus diberikan oleh Pemerintah Pusat walaupun menimbulkan pro dan kontra, karena dari 354 permohonan pemekaran DOB di beberapa wilayah di Indonesia hanya diputuskan pemekaran dilakukan untuk 3 provinsi di Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah Papua, dan Provinsi Papua Selatan. Hal ini mengacu pada data Lembaga Kepresidenan bahwa mayoritas 82% masyarakat di Papua telah mendukung pemekaran DOB di Papua.

Sejalan dengan hal tersebut, sebelumnya anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas, juga menyatakan bahwa pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua akan berjalan sesuai target pemerintah pusat dan DPR RI meski menuai pro dan kontra. Pro dan kontra akhir-akhir ini terkait pembentukan DOB merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, kebijakan pemerintah tetap berjalan. DPR saat ini menunggu Presiden mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan selanjutnya akan melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang pemekaran wilayah. Langkah selanjutnya, ketiga provinsi ini akan diikutsertakan dalam pembahasan APBN 2023.

Mewaspadai Manuver Penolakan dari MRP dan MRPB

Hal yang perlu dicermati dari adanya pertemuan, terlebih adanya kedatangan perwakilan MRP dan MRPB hingga ke Ibukota. Ditengarai, salah satunya berkaitan dengan upaya atau manuver yang mereka lakukan untuk mendapatkan dukungan dalam hal penolakan kebijakan DOB di Papua oleh pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kegiatan mereka ke ibukota selain bertemu dengan Presiden Jokowi juga menemui sejumlah tokoh politik untuk melancarkan maksud dan misi yang dibawanya dari bumi cenderawasih. Mereka menyampaikan usulan penundaan DOB di Papua dengan alasan belum adanya putusan final dari MK RI terkait uji materiil UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Perlu diketahui bahwa proses lobby yang dilakukan MRP dan MRPB terkait Otsus dan DOB bukan hanya terjadi saat ini. Di bulan Juni tahun lalu, Ketua MRP Timotius Murib pernah berkunjung ke Kemenkopolhukam dengan dua agenda yaitu kewenangan MRP yang diintervensi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua pada UU Nomor 21 Tahun 2001 (khususnya pasal 76); dan permintaan dialog Jakarta-Papua untuk meredakan tensi politik yang semakin memanas akibat keberlanjutan Otsus Papua. Selanjutnya MRP juga pernah bermanuver ke Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar untuk memperoleh dukungan politik terkait uji materiil UU Otsus Papua.

Berkaca dari sejumlah hal tersebut, agaknya pemerintah pusat harus rela untuk mengkaji kembali hingga memberikan pengertian secara mendasar berkaitan dengan tujuan hingga manfaat mengapa dari sekian banyak daerah yang mengajukan pemekaran hanya 3 wilayah di Papua yang diprioritaskan. Termasuk dalam hal ini adalah penjelasan rigit mengenai data survey yang menyebutkan 82% masyarakat Papua mendukung DOB.

Kejelasan fakta dan data diharapkan akan turut mengubah persepsi hingga arah tujuan dari sebagian masyarakat Papua termasuk diindikasi dari MRP dan MRPB untuk dapat berbalik mendukung kebijakan pemekaran DOB sesuai harapan bersama. Pro kontra adalah hal biasa, namun jika dari awal sudah terjadi kesepakatan karena seluruh pihak sudah memahami dan menyetujui, maka dapat dipastikan jalan panjang percepatan pembangunan di Papua akan segera terwujud.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh: Dzikra Harumi

Masalah perubahan iklim tengah menjadi fokus pembicaraan dalam sidang ke-144 Inter Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Nusa Dua Bali. Indonesia sebagai tuan rumah sidang parlemen dunia ini berkomitmen untuk mengatasi krisis iklim yang terjadi saat ini.

Keseriusan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim terlihat dari banyak hal yang tengah dilakukan Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, komitmen awal Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim adalah target mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di 2030. Hal itu tercantum dalam Paris Agreement.

Terdapat dua sektor yang menjadi komitmen Indonesia untuk berkontribusi menurunkan emisi karbon di 2030. Pertama, sektor kehutanan di mana lebih dari 50 persen dari target penurunan emisi ada di sektor ini. Pada sektor ini, pemerintah menargetkan akan mengurangi sekitar 500 juta ton CO2.

Kedua, sektor yang akan dikurangi adalah energi dan transportasi. Dari sektor ini, pemerintah menargetkan mengurangi 300 juta ton C02.

Dari sisi anggaran untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia melakukan instrumen pendapatan dalam APBN. Seperti dari sisi perpajakan, Indonesia mendirong insentif dan investasi masuk ke ekonomi hijau.

Pemerintah kemudian memberi fasilitas pajak seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengutangan PPN, diskon PPh, sampai dengan pengurangan PBB kegiatan geothermal. Tujuan fasilitas ini adalah beban dari dunia usaha untuk inestasi di ekonomi hijau dapat terakselerasi.

Selain itu terdapat pula pajak karbon. Pajak itu tertera dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan Second Biennial Update Reports (2nd BUR) 2018, Indonesia membutuhkan dana hingga Rp3.461 triliun untuk menurunkan emisi karbon. Dana sebesar itu untuk penurunan emisi karbon sejak 2018 sampai 2030.

Dari sisi potensi energi terbarukan, Indonesia patut bersyukur karena diberikan kekayaan alam yang melimpah. Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan sidang IPU ke-144, Minggu (20/3) menyatakan, potensi energi terbarukan Indonesia meliputi potensi hidro yang berasal dari 4.400 sungai, potensi geotermal sebesar 29 ribu megawatt, tenaga angin, arus bawah laut, hingga energi matahari.

Generasi muda Indonesia pun mulai terlibat kegiatan-kegiatan positif yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, Sebut saja para peserta Lomba Orasi Bintang Orator atau LOBO. Mereka memberikan masukan-masukan dalam bentuk tulisan kepada Badan Kerjasama Anar Parlemen (BKSAP). Hal tersebut mencerminkan generasi muda Indonesia bukan hanya peduli tapi aktif membantu untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim yang juga nanti berdampak pada keselamatan manusia dan dunia secara leseluruhan.

LOBO adalah lomba yang digelar oleh Bagian TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, sebagai sarana komunikasi dari masyarakat ke DPR RI, juga sebagai tempat untuk menjaring berbagai aspirasi dan kritikan terhadap parlemen da pemerintah.

Indonesia turut berperan serta dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi secara global. Semoga upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, palemen dan elemen masyarakat termasuk anak muda bangsa, dalam mengatasi perubahan iklim, menjadi lebih baik lagi kedepannya. Sehingga dunia yang ramah lingkungan menjadi hal baik untuk diwariskan ke anak cucu kita mendatang.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

Jakarta, Suaratimur.id – Pemerintah menyetujui inisiasi Komnas HAM dalam melakukan perundingan dengan sejumlah pihak untuk penyelesaian konflik di Papua. Termasuk dengan kubu pro-kemerdekaan Papua.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan inisiasi dialog damai antara pemerintah RI dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan proses panjang dan sangat bergantung situasi politik, konflik, serta keamanan.

Komnas HAM mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang sudah menyetujui adanya dialog dalam penanganan konflik di Papua.

Inisiasi Komnas HAM yang membuka dialog damai pemerintah dan kubu pro-kemerdekaan ini juga mendapat respons positif dari Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Kami akan melakukan dan minggu depan kita akan berangkat, inisiasinya kan prosesnya panjang. Aceh juga dulu kan prosesnya lama, butuh menemui ke mana-mana,” ujar Taufan di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (9/3/2022). Dikutip Kompas.com.

Taufan menambahkan kubu pro-kemerdekaan akan jadi kelompok prioritas untuk diajak berdialog damai.

Pihaknya akan segera membuka komunikasi dengan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda.

Selain itu, Komnas HAM juga akan melakukan pendekatan dengan para tokoh adat, gereja, dan lain-lain di Papua terkait permasalahan yang dirasakan.JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah menyetujui inisiasi Komnas HAM dalam melakukan perundingan dengan sejumlah pihak untuk penyelesaian konflik di Papua. Termasuk dengan kubu pro-kemerdekaan Papua.

sumber : kompas.tv