JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran.

Oleh karena itu, Presiden mengajak pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, meneguhkan jati dirinya mengedukasi masyarakat, meneguhkan jati dirinya untuk tetap melakukan kontrol sosial, untuk terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif.

Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta kepada jajaran TNI-Polri menjunjung tinggi rasa keadilan kepada masyarakat ketika ingin melakukan penindakan hukum. Jokowi menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat.

“Negara kita negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil adilnya melindungi kepentingan yang lebih luas dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” sambungnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini merasa belakangan ini banyak masyarakat yang saling melapor. Tetapi, kata dia ada rujukan hukumnya yaitu undang-undang ITE.

“Belakangan ini saya melihat warga masyarakat yang saling melaporkan, ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, tetapi memamg pelapor itu ada rujukan hukumnya, antara lain undang-undang ITE,” ujar dia.

Jokowi menyebut, adanya undang-undang ITE bertujuan agar ruang digital di Indonesia menjadi sehat. Namun, dia meminta pelaksanaan undang-undang ITE tidak menimbulkan rasa ketidakadilan ketika menjerat orang.

“Saya paham undang-undang ITE semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif, tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan,” katanya. (*)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali mengadakan pertemuan dengan petinggi partai politik di Istana Kepresidenan pada Rabu (1/9/2021). Namun untuk kali ini Jokowi bertemu dengan para petinggi parpol koalisi dari non parlemen. Di antara yang hadir ada PSI, PKPI, Perindo, Hanura, serta PBB. Dalam kesempatan tersebut Jokowi sempat menyinggung soal amandemen UUD 1945 yang belakangan dikabarkan akan dilakukan Jokowi demi bisa menjabat presiden selama tiga periode.

Sekjen PBB, Affriansyah Ferry Noor, menyebut Jokowi dengan tegas menolak untuk melakukan amandemen UUD 1945, baik secara terbuka maupun terbatas. Menurut Ferry, alasan penolakan Jokowi ini lantaran tidak mau disalahkan seolah-olah ia ingin menjabat presiden selama tiga periode.

“Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas. Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang,” kata Ferry dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (3/9/2021). Lebih lanjut Ferry menuturkan Jokowi mempersilahkan jika pihak MPR ingin mengajukan amandemen UUD 1945.

Namun Jokowi menekankan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam amandemen UUD 1945 tersebut. “Beliau mengatakan ‘kalau saya yang mengajukan, ya repot. Kalau pihak MPR atau senayan sana mau mengajukan ya silahkan saja. Saya tidak terlibat hal ini,'” tambah Ferry.

Diketahui sebelumnya, wacana amandemen terbatas ini diungkap oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI jelang peringatan HUT RI ke-76, Senin (16/8/2021). Sebelumnya juga, beberapa partai politik koalisi non-parlemen memiliki pandangan yang berbeda mengenai wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan partainya menyetujui wacana amandemen terbatas untuk diwujudkan nantinya. Dia beralasan pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 perlu dilakukan evaluasi, mengingat sudah 23 tahun tak ada perubahan. “PBB sendiri karena tidak ada di pusat, maka setuju jika ada amandemen terbatas dan Undang-Undang produk reformasi yang sudah hampir 23 tahun ini (memang) ada pasal-pasal yang perlu dievaluasi,” kata Ferry.

Hanya saja, kata Ferry, persetujuan PBB lebih kepada perlunya pencantuman Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat amendemen UUD 1945. Ferry mengatakan pihaknya tak menyebut persetujuan perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “(Persetujuan kami) tidak termasuk wacana perpanjangan masa jabatan,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gede Pasek Suardika menilai posisi partainya sampai saat ini masih mencermati kemana arah dinamika amandemen UUD 1945. Bagi Hanura, amandemen dapat dimaklumi jika dilakukan demi penguatan dan memperjelas posisi lembaga DPD RI. “Saya kira (jika itu alasannya) masih bisa dimaklumi. Begitu juga soal perlunya semacam GBHN atau PPHN untuk memastikan pembangunan berkelanjutan itu masih bisa dipahami,” kata Gede Pasek Suardika.

Akan tetapi, perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan jabatan presiden menjadi tiga periode menurut dia masih perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk melihat urgensi wacana itu.

“Khusus soal perpanjangan dan penambahan kekuasaan masih perlu kajian yang lebih komprehensif dan mendalam. Perlu ada kajian jangka panjang untuk memastikan manfaat dan efektivitasnya bagi tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengatakan pihaknya tak berbelit-belit dan sudah bulat mendukung keputusan Presiden Jokowi yang menolak wacana tersebut. Perindo disebut Ahmad sangat mendukung keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. “Perindo sangat mendukung sikap presiden,” kata Ahmad. (*)

Presiden Joko Widodo bersama jajaran pemerintahannya sangat serius menangani pandemi COVID-19. Keseriusan ini, menurut Jokowi dilakukan sejak awal munculnya kasus COVID-19 di Indonesia. “Dalam menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini, pemerintah sejak awal sangat serius melakukan langkah-langkah [penanganan].

Jokowi mengatakan langkah-langkah penanganan yang telah serius dilakukannya mulai dari sisi kesehatan seperti fokus mengejar vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga fokus pada program perlindungan sosial untuk mengurangi beban masyarakat terdampak, terutama masyarakat tidak mampu sampai melaksanakan program pemulihan nasional.

Menurut Jokowi meski pandemi COVID-19 di Indonesia masih ada, tetapi tidak boleh menjadi penghambat reformasi dan transformasi struktural ekonomi. Ia memastikan pemerintah terus mereformasi dan trasformasi ekonomi. “Pandemi tidak boleh menjadi penghambat reformasi tersebut, justru harus kita manfaatkan momentumnya untuk mempercepat reformasi struktural,” kata Jokowi. Menurut Jokowi upaya reformasi struktural ekonomi sudah dilakukan dengan beragam cara.

Salah satu metode yang dilakukan adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi turunan. Semua, kata Jokowi dilakukan dengan menargetkan perubahan struktur ekonomi dari konsumtif ke produktif, terutama upaya menggaet investasi sebagai upaya pemulihan dan penguatan pertumbuhan ekonomi. “Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat, harus perlahan kita alihkan menjadi lebih ke produksi, ke produktif, yakni dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor,” kata Jokowi. “Terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini, investasi merupakan kunci utama dalam pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,” lanjut Jokowi.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meluruskan pandangan sebagian pihak terkait tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) anti kritik. Menurut Moeldoko, Jokowi tidak pernah pusing dengan kritik. Namun, ia menyampaikan catatannya.

“Presiden sangat terbuka, tidak pernah pusing dengan kritik. Tapi beliau selalu sisipkan sebuah kalimat indah. Kita orang timur memiliki adat, jadi kalau mengkritik sesuatu ya beradab,” tutur Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021.

Moeldoko mengatakan, pemerintah mempersilakan penyampaian kritik, namun tetap dengan cara yang mengusung tata krama sesuai budaya timur. “Tata krama ukuran-ukuran budaya kita itu supaya dikedepankan, bukan hanya selalu berbicara antikritik, tetapi cobalah lihat cara-cara mengkritiknya,” lanjut dia dilansir Antara.

Ia juga menyebut banyak pihak yang menyamakan kritik dengan fitnah, padahal dua hal tersebut sangat berbeda. Selain itu, ia juga menyayangkan jika terdapat banyak pihak yang memprovokasi situasi jika terdapat kritik yang disampaikan ke pemerintah. “Banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberikan pendidikan terhadap mereka-mereka itu (pemberi kritik), justru terlibat di dalamnya untuk memperkeruh situasi, janganlah seperti itu,” paparnya. (*)

Wacana masa jabatan presiden tiga periode belakangan mencuat kembali. Diduga wacana tersebut merupakan manuver orang-orang di lingkaran Istana. Di samping itu, muncul kelompok relawan Jokowi – Prabowo 2024. Mereka mendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi maju kembali di Pemilihan Presiden 2024 berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman telah menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tetap memegang teguh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, terkait dengan masa jabatan presiden.

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Sabtu, (19/6/2021).
Isu ini lantas menuai respons dari tokoh hingga partai politik. Sebagian besar dari mereka menolak adanya wacana itu. Berikut sejumlah sikap tokoh dan partai politik mengenai isu jabatan presiden tiga periode tersebut.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan setidaknya ada tiga bahaya perubahan masa jabatan presiden tiga periode. Pertama, besar potensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dia menyitir pernyataan guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Lord Acton (1834-1902) “power tends to corrupt”.

Bahaya kedua menurut Bivitri adalah tidak adanya regenerasi kepemimpinan. Padahal, banyak sekali pemimpin-pemimpin baru yang potensial di Indonesia.

Dampak dari bahaya pertama dan kedua ialah terhambatnya inovasi untuk Indonesia yang lebih baik. Ia menyebut tidak adanya pergantian pemimpin bahkan bisa membuat Indonesia tak bisa cepat mengikuti perkembangan pendekatan-pendekatan dalam upaya pemajuan kesejahteraan rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md mengatakan aturan yang membatasi jabatan presiden dua periode sudah tepat. Ia menolak masa jabatan Presiden 3 Periode.

“Secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal 2 periode saja. Adanya konstitusi itu, antara lain, untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya,” kata Mahfud di Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Minggu, (20/6/2021).

Mahfud menulis di twitter setelah dirinya di-mention oleh netizen. Mahfud menilai isu ini tak tepat jika ditanyakan pada dirinya sebagai Menko Polhukam. “Sebab saya bukan anggota Parpol atau MPR. 2 atau 3 periode arenanya ada di parpol dan MPR,” kata Mahfud.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan Indonesia kembali ke masa lalu dalam konteks demokrasi prosedural, termasuk soal masa jabatan presiden.

“Survei ini menegaskan masyarakat tidak mau lihat ke belakang, mereka mau moving forward,” kata Doli menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) seperti dikutip dari kanal Youtube SMRC, Senin, (21/6/2021).

Hasil survei SMRC mencatat 74% responden menghendaki masa jabatan presiden dua periode dipertahankan. Hanya 13% yang ingin masa jabatan diubah, dan 13% lainnya tidak menyatakan sikap.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah juga menegaskan partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode.

“Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP,” kata Ahmad Basarah.

Bahkan, kata Basarah, Presiden Jokowi tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode. Jokowi menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari muka.

“Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja,” ujarnya.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan keberadaan Komunitas Jokowi – Prabowo 2024. Meski menilai hal itu sah-sah saja, namun Dasco menilai hal itu bisa menimbulkan kegaduhan.

Dasco mengatakan gerakan ini adalah sebuah bentuk aspirasi masyarakat. Namun ia mengingatkan bahwa keinginan mereka memajukan kembali Jokowi harus dengan amandemen UUD 1945, dan membuat perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Di sisi lain, dengan situasi sekarang, Dasco melihat gerakan ini cenderung akan mendapat penolakan. Golongan masyarakat yang ingin pemimpin baru, dan pendukung Prabowo, pasti menolak gerakan ini.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyayangkan adanya wacana masa jabatan Presiden 3 periode.

“Indonesia bukan hanya Jokowi dan Prabowo semata-mata. Seakan-akan tanpa Jokowi dan Prabowo, Indonesia tidak akan bisa maju dan menjadi lebih baik,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Sabtu, (19/6/2021).

Sejak 2014, Herzaky mengatakan kontestasi antar keduanya malah membelah masyarakat dan memunculkan polarisasi dan luka mendalam di masyarakat, yang belum pernah kita alami di era-era sebelumnya.

“Kalau kemudian kita menyerahkan nasib Indonesia kembali kepada keduanya, seakan-akan Indonesia ini berhenti bergerak dan tidak ada kemajuan sejak 2014,” kata Herzaky.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menentang ide perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Ia menyebut wacana tersebut bertentangan dengan demokrasi dan tak sesuai amanat reformasi.

Ia mengatakan ada tiga alasan wacana tiga periode jabatan presiden harus ditolak. Pertama, Mardani mengatakan karat kekuasaan berbahaya dan makin lama karatnya berpotensi makin besar.

Alasan kedua kenapa PKS menolak masa jabatan Presiden 3 periode, adalah kekhawatiran sirkulasi kekuasaan akan tidak terjadi. Ia meyakini tak hanya Presiden Jokowi yang mampu memimpin Indonesia. Terakhir, Mardani mengatakan ruang publik akan sangat tak sehat jika wacana ini dilakukan. (**)

Permintaan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode kembali mengemuka dimasyarakat, Merespons hal itu, Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi), Dedy Mawardi, menilai aspirasi tersebut lebih baik dihentikan karena melanggar konstitusi.

Dalam UUD 1945 Pasal 7 disebutkan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Sebagai bentuk aspirasi ya sah-sah saja tapi jika aspirasi itu melanggar konstitusi, sebaiknya di hentikan. Karena bisa merusak bahkan menjerumuskan Presiden Joko Widodo,” ujar Dedy Mawardi.

Dedy menegaskan bahwa Presiden Jokowi juga pun telah berkali-kali menolak masa jabat presiden menjadi 3 periode. Menurutnya wacana tersebut malah bisa menjerumuskan Presiden Jokowi. Di sisi lain, Dedy menegaskan bahwa Seknas Jokowi tidak terlibat dalam pembentukan komunitas relawan JokPro 2024.

Menyikapi fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa isu tersebut membawa political risk terhadap pribadi Pak Jokowi. Hal tersebut bisa mendeskreditkan integritas Presiden Jokowi terhadap konstitusi. Publik maupun Presiden sebaiknya meluruskan isu tersebut sehingga tidak dimanfaatkan menjadi isu politik bagi kelompok tertentu.

“isu tersebut membawa political risk terhadap pribadi Jokowi. Hal tersebut bisa mendeskreditkan integritas Presiden Jokowi terhadap konstitusi. Publik maupun Presiden sebaiknya meluruskan isu tersebut agar tidak menjadi isu politik bagi kelompok tertentu”, ujar Iwan Freddy.

Wacana jabatan presiden 3 periode kembali mencuat. Pada Sabtu (19/6/2021) digelar Syukuran Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024. Terkait hal itu, pihak Istana Kepresidenan RI melalui Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Presiden Jokowi tetap berpegang teguh kepada Konstitusi.

Presiden Jokowi kembali menegaskan sikapnya tegak lurus terhadap amanat Reformasi 1998 dan Konstitusional UUD 1945, terkait dengan masa jabatan Presiden Indonesia. Presiden Jokowi dengan tegas menolak munculnya wacana soal masa jabatan Presiden selama tiga periode. Hal itu dikatakan Stafsus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/6/2021).

“Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1,” kata Fadjroel.

Adapun bunyi Pasal 7 amandemen ke-1, yakni ‘Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan’.

Fadjroel mengatakan munculnya isu Presiden tiga periode tersebut hanya ingin mencari muka dan menjerumuskan.

“Penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden 3 periode, yang pertama pada (12/2/2019). Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi ketika itu.

Fadjroel menegaskan bahwa Presiden Jokowi memastikan tidak ada niat ataupun minat terkait Presiden tiga periode. Sebab itu, Presiden berharap seluruh pihak tak perlu menggoreng-goreng isu tersebut. Pasalnya, Pemerintah Indonesia dewasa ini tengah fokus dan berupaya keras untuk menangani Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Yang kedua, pada (15/3/2021) Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi,” kata Fadjroel.

Sementara itu, salah satu kelompok relawan Jokowi memastikan Presiden Jokowi telah berulangkali menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ), Michael Umbas mengajak semua pihak agar tidak mendorong-dorong Jokowi untuk menjabat presiden tiga periode.

Umbas menegaskan berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden (wapres) memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, kata Umbas, presiden dan wapres dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

“Pak Jokowi sangat menghormati konstitusi. Beliau memilih fokus bekerja di periode kedua, apalagi dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan belakangan ini. Jadi sudahlah, tidak usah buang energi untuk mendorong-dorong beliau tiga periode,” kata Umbas.

Umbas menyebut wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat tidak relevan digaungkan di tengah pandemi Covid-19. Menurut Umbas, semestinya seluruh pihak bahu-membahu dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Umbas mengatakan apabila Jokowi memang berniat maju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024, maka MPR segera bersidang untuk mengamendemen UUD 1945.

Fakta di lapangan, kata Umbas, fraksi-fraksi di MPR telah menyampaikan tidak akan mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terkait pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode.

Lebih lanjut Umbas mengatakan bahwa diriya pernah dipercaya menjadi ketua Panitia Silaturahmi Nasional (Silatnas) Relawan Jokowi pada 2016. Saat itu, silatnas yang dihadiri langsung Jokowi, seluruh relawan mencanangkan gerakan “Jokowi Dua Periode”.

“Waktu itu saja ketika kami gaungkan gerakan itu, beliau sampaikan tidak relevan, masih fokus kerja dulu karena baru mau dua tahun menjabat. Intinya beliau tidak haus kekuasaan lah,” kata Umbas. (**)

Oleh: Achmad Faisal

Pemerintah bertindak cepat dalam menangani pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi nasional. Wabah yang melanda tanah air sejak Maret 2020 ini langsung diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dan efektif. Hal tersebut ternyata mendapat apresiasi oleh dunia internasional.

Sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19, Tracing dan Test Covid-19 secara masif, larangan mudik yang berlaku dua periode Lebaran (2020 dan 2021), penambahan rumah sakit rujukan Covod-19, penambahan jumlah tenaga kesehatan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, dan program vaksinasi Covid-19 nasional.

Berkat kebijakan tersebut, kasus penularan Covid-19 di Indonesia dapat ditekan. Jumlah pasien yang sembuh pun semakin meningkat. Data situs resmi pemerintah covid19.go.id per 24 Mei 2021 tercatat 5.280 kasus baru dalam 24 jam. Sedangkan jumlah kesembuhan di Indonesia mencapai 1.633.045 dengan tambahan per 24 Mei 3.550 kesembuhan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia. Tidak heran pada 6 November 2020, WHO mengundang Terawan Agus Putranto, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI. Ketika itu Terawan bergabung bersama Menkes Thailand, Uzbekistan, dan Afrika Selatan dalam konferensi pers virtual. 

Sebuah kebanggaan bagi Indonesia karena Terawan didaulat sebagai salah satu pembicara dalam konferensi pers tersebut. WHO menilai Indonesia berhasil menangani Covid-19 sesuai dengan guideline yang ditetapkan Komite Darurat Internasional.

Dalam forum tersebut juga, Menkes berbagi pengalaman sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Terawan diminta berbagi cerita karena sukses menerapkan intra-Action Review (IAR) Covid-19 secara nasional.

IAR merupakan perencanaan kegiatan Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Konteks IAR di sini adalah Indonesia membuat rencana yang kemudian direview oleh WHO. Jika disbanding dengan Amerika Serikat dan India, IAR yang dilakukan Indonesia dikategorikan berhasil. Sebab kasus Covid-19 di AS dan India lebih banyak.

Selain mengapresiasi penerapan intra-Action Review (IAE) Covid-19, WHO juga memuji langkah pemerintah Indonesia dalam program vaksinasi virus corona (Covid-19) nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia dinilai berhasil menunjukkan langkah tegas dengan mempercepat dan memaksimalkan program vaksinasi nasional.

Sejatinya Indonesia memiliki tujuan pada program vaksinasi Covid-19 nasional. Vaksin diberikan sebagai upaya negara dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity.

Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan vaksinasi Covid-19 dipercepat dalam waktu 12 bulan.  Menurut hitungan pemerintah, herd immunity dapat terwujud jika 181,5 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi Covid-19.

Saat ini pemberian vaksin yang diberikan kepada masyarakat sudah mencakup tenaga kesehatan, guru, pedagang, lanjut usia (lansia), dan wartawan. Dosis yang diberikan kepada masyarakat yaitu vaksin dosis satu dan vaksin dosis kedua. Selain program vaksin Covid-19 nasional, kini terdapat vaksin gotong royong yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kembali kepada apresiasi yang diberikan WHO, tentu saja apresiasi ini adalah sebuah pengakuan sekaligus penghargaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. WHO mengapresiasi kerja keras yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19.

Apresiasi ini juga akan memberi semangat positif bagi pemerintah dan tenaga kesehatan yang telah menangani Covid-19. Semoga masyarakat Indonesia dapat lebih menyadari bahaya Covid-19 dan ikut berperan dalam memutus rantai penularan Covid-19. Sehingga pandemic Covid-19 akan turun, menjadi endemis, dan Indonesia bisa hidup normal.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman membantah anggapan partainya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan reshuffle kabinet.

Alex menegaskan, reshuffle merupakan sebuah keniscayaan karena sudah dibacakannya surat Presiden terkait pembentukan Kementerian Investasi dan Peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada paripurna DPR lalu.

Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan siapa yang layak untuk mengisi pos-pos tersebut. Dalam penentuannya, Alex membantah adanya desakan dari PDIP.

“Pembentukan kementerian baru kan otomatis harus dilanjutkan dengan penunjukan menteri, kenapa harus didesak-desak?” ujar Alex saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (20/4/2021).

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia memberikan tanggapan perihal isu perombakan atau reshuffle jilid II kabinet Indonesia Maju yang bakal diumumkan dalam waktu dekat. Menurut Angkie, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mengambi alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah. Payung hukumnya berupa Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Langkah tersebut dilakukan untuk optimalisasi aset negara yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara. “Tugas kami adalah penertiban dan optimalisasi aset-aset yang menjadi milik negara atau Kemsetneg,” ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Rabu (14/4).

Salah satu alasan pengambilalihan pengelolaan TMII berkaitan dengan manfaat bagi negara. Sebelumnya, Setya menyebut, TMII tak pernah menyetor pendapatan kepada pemerintah. Sejumlah aset negara saat ini memang menimbulkan masalah pengelolaan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah penatausahaan aset yang tidak akurat.

Salah satu yang menjadi masalah adalah TMII yang belum dicatat sebagai aset tetap di Kementerian Sekretariat Negara. BPK pun mencatat masalah aset tersebut dapat menimbulkan hilangnya potensi penerimaan. Pada IHPS I tahun 2020, BPK juga mengungkapkan mengenai potensi kerugian akibat masalah aset terebut. Potensi kerugian akibat aset dikuasai pihak lain mencapai Rp 10,35 miliar.

Meski begitu, Kemensesneg masih belum akan mengambil alih aset yang lainnya. Namun tugas optimalisasi aset akan terus dijalankan secara paralel. “Tidak ada (aset lain yang masih belum optimal),” terang Setya. Sebelumnya, pemerintah juga telah membenahi pengelolaan di kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Sejumlah lahan di kedua kawasan tersebut dikembangkan untuk kasawan terbuka hijau dan lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menyampaikan siap untuk terlibat dalam optimalisasi kawasan TMII. Ia bilang, TMII saat ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan berkaitan dengan kebudayaan. “Kami siap menggelar event-event berskala nasional dan internasional di TMII,” ungkap Sandiaga beberapa waktu lalu. TMII dinilai juga memiliki potensi dalam pelaksnaan kegiatan pertemuan atau meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE. Ke depan Sandiaga berharap TMII dapat berkembang seperti kawasan GBK yang mengutamakan layanan masyarakat.

Sementara itu, PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi yang akhirnya berhasil mengembalikan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan secara sah menjadi milik pemerintah Indonesia. “Taman Mini Indonesia sebagai etalase kebudayaan dan sekaligus ekspresi peradaban nusantara akhirnya kembali ke pangkuan Pemerintah Indonesia,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (7/4) yang lalu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya telah menerbitkan Perpres 19/2021 tentang Pengelolaan TMII. Perpres tersebut menjadi landasan hukum pemindahan penguasaan dan pengelolaan TMII. Perpres ini mengubah keputusan Kepres 51/1977 yang menjelaskan TMII dimiliki Sekretariat Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita.

Menurut Hasto, langkah Presiden Jokowi mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita membuktikan bahwa konsistensi di dalam menjalankan amanat reformasi, antara lain menyelamatkan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga mantan Presiden Soeharto.

“Kembalinya Taman Mini Indonesia ini menunjukkan bagaimana Pemerintahan Jokowi melalui perjuangan panjang berhasil menyelamatkan aset strategis negara. Hal ini melengkapi keberhasilan divestasi Free Port, Blok Minyak Rokan, dan juga berbagai upaya menyelamatkan harta negara yang sebelumnya dilarikan oleh para koruptor di luar negeri,” kata Hasto.

Dia menambahkan, PDI Perjuangan memberikan apresiasi tinggi, dan hal tersebut menunjukkan bagaimana pemerintahan dengan legitimasi kuat mampu menunjukkan kedaulatan politik dan ekonominya di dalam menyelamatkan aset negara.

“Dengan keberhasilan pengambilalihan Taman Mini, maka selain menjadi pusat kebudayaan, Taman Mini Indonesia juga akan menjadi paru-paru Jakarta, bersamaan dengan Gelora Bung Karno, kompleks TNI di Halim Perdanakusuma, serta lapangan golf Kemayoran yang akan dibuka menjadi hutan kota dan ruang publik hijau tempat masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya,” ujarnya. (*)

Politikus senior Amien Rais melontarkan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Namun, wacana jabatan presiden 3 periode tersebut sebenarnya sudah pernah ditolak Jokowi.

Wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang digulirkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus berkembang. Setelah ada usulan Presiden kembali dipilih oleh MPR, kini muncul wacana jabatan Presiden yang diperpanjang hingga tiga periode.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo dengan tegas menolak. Menurutnya, usulan itu tidak menjadi hal utama yang harus dilakukan. Mantan walikota Solo ini mengatakan baik pemerintah dan parlemen harus fokus terhadap hal lain yang lebih penting demi majunya Indonesia ke depan.

Disampaikan juga bahwa, sejak awal saya adalah produk pemilihan langsung sehingga waktu ada keinginan amendemen, sebaiknya amendemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara. Bahkan Jokowi menilai bahwa orang-orang yang mengusulkan hal tersebut hanya ingin mencari perhatian, atau bahkan mau berniat buruk kepada dirinya.

Daripada amandemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.

Sementara itu pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan bahwa sistem jabatan presiden selama dua periode maksimal, dengan masing-masing lima tahun sudah cukup ideal. Apalagi sistem semacam ini sudah diberlakukan di negara-negara maju di dunia.

Menurutnya, ada beberapa resiko kalau memang wacana ini diwujudkan. Pertama, kata Gun Gun perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode ini akan menimbulkan keadaan rawan korupsi. Kedua, akan ada ketidakjelasan dalam sistem politik di Indonesia, karena bukan tidak mungkin ada wacana lain timbul misalnya masa jabatan presiden diperpanjang empat atau bahkan sampai lima periode. Hal ini pun kata Gun Gun akan menjadi mainan politik bagi yang sedang berkuasa. Semoga Bermanfaat (*)