Memasuki pekan ketiga Ramadhan, kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai dipadati pengunjung. Sayangnya, banyaknya pengunjung ini tidak mengindahkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Terkait hal itu Pemprov DKI menuai protes dari berbagai pihak.

Netizen di media sosial berkomentar terkait hal tersebut, mereka berpendapat jika di psara Tanah Abang telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Dalam foto yang diunggah akun Instagram @jktinfo terlihat hiruk pikuk masyarakat yang mondar-mandir mencari barang yang diinginkan di Pasar Tanah Abang. Jalan pun semakin sempit karena menumpuknya parkiran motor dan pedagang PKL di sepanjang jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

“Mau kesini tapi takut penuh banget Tanah Abang padahal tinggal jalan kaki dikit doank dari kostan nyampe,” tulis akun @mrozaljonte.
“Corona di pause dulu, baju lebaran lebih penting,” sahut akun @mutiazr8.
“Corona menangis ngeliat ini,” tulis akun@maunkzz.”
“Apa ga matilah mereka kan Corona,” ujar akun @loveis.blind12.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR fraksi PDIP, Rahmad Handoyo pada Minggu (2/5/2021) mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menilai Pemprov DKI tak siap dengan kerumunan Tanah Abang.

“Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah.” kata Rahmad.

Rahmad menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus bergerak cepat untuk mencegah kerumunan. Dia berharap tak ada lagi penumpukan pengunjung di Pasar Tanah Abang.

“Kita harus segera konsolidasi, Gubernur, Satgas daerah dan aparat keamanan TNI Polri untuk mengkanalisasi, supaya segera diurai, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi, apalagi jika sampai sore hari,” katanya.

Menurut Rahmad keramaian itu mestinya bisa diantisipasi. Salah satunya dilakukan sosialisasi ke masyarakat yang akan berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pemprov DKI juga dinilai perlu berkolaborasi dengan warga Jakarta memerangi pandemi COVID-19. Pemprov, menurut Rahmad tidak boleh lelah mengedukasi, mensosialisasikan masyarakat soal protokol kesehatan.

“Jangan sampai kerumunan itu terjadi lagi. Ingat, yang paling efektif itu adalah menetapkan prokes. Kita juga himbau warga masyarakat jangan paksakan untuk ke pasar Tanah Abang, atau pasar lain yang sangat ramai,”.

Politikus Ferdinand Hutahaean juga mengkritik Gubernur Anies Baswedan terkait kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Ferdinand Hutahaean mengatakan seharusnya sudah dilakukan langkah antisipasi kerumunan Pasar Tanah Abang.

Dia mengkritik Anies Baswedan dengan mengkaitkan sebuah berita berjudul “Anies: Pengunjung Pasar Tanah Abang Kemarin Melonjak 87 Ribu, Tak Terduga” di akun twitternya @FerdinandHaean3.

” ’Tak terduga’ Sebuah rangkaian kata utk menyelamatkan diri dari fakta tidak mampu bekerja. Jangankan Gubernur, Lurah pun harusnya tau kalau hari-hari menjelang Lebaran tiba, pasar-pasar pasti akan ramai,” demikian cuitan Ferdinand Hutahaean, Minggu (2/5/2021).

Ferdinand mengatakan seharusnya hal tersebut dapat diantisipasi. “Mestinya ada antisipasi soal ini krn sdh tradisi,” cuitnya.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, Minggu (2/5/2021) juga mengkritik Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan usai terjadinya kerumunan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurutnya, Anies sedang tidak fokus mengurus Jakarta.

“Saya melihat kesan memang fokus gubernur sedang tidak di DKI, tapi fokus ke yang lain,” kata Gilbert.

Menurutnya, seharusnya Anies dapat mencegah kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang, karena, setiap tahun Pasar Tanah Abang menjadi magnet warga jelang Lebaran untuk berbelanja.

“Setiap tahun sebelum pandemi Tanah Abang selalu penuh, jadi sudah harus diantisipasi sejak klaster perkantoran naik. Berjubelnya juga sejak awal sudah terlihat bahwa parkiran tidak sesuai protokol diisi 50% dan pengunjung penuh krn tidak diawasi, seharusnya sudah harus ditutup pintu masuk dan parkiran,”.

“Tetapi karena kesannya pengarahan dan pengawasan dari pemprov tidak ada, sehingga hal ini terjadi. Sepatutnya ada permintaan maaf karena mengorbankan keselamatan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta agar tidak terjadi lagi kerumunan tanpa protokol kesehatan (prokes) di pusat-pusat perbelanjaan seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ia mengingatkan kejadian seperti itu bisa menimbulkan klaster baru Covid-19.

“Kemudian juga mulai ramainya pusat-pusat perbelanjaan di sejumlah kota-kota besar, tolong ini jangan sampai ini nanti akan menjadi klaster baru. Karena kita lihat di Jakarta, pusat perbelanjaan penuh,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual, Minggu (2/5/2021).

Doni meminta agar ada kepedulian bersama antar pimpinan pemerintah daerah dengan dukungan TNI/Polri mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kerumunan seperti di Tanah Abang. (*)

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumeri, mengatakan uji coba sekolah tatap muka yang sedang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta adalah bagian dari praktik yang tepat sesuai SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Jumeri mengakui adanya sejumlah keraguan dari orangtua untuk mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka. Oleh karena itu, dia mendorong dilakukan uji coba sekolah tatap muka agar orangtua merasa lebih mantap.

“Keputusan SKB 4 Menteri ini saya analogikan ibarat restoran. Setelah semua koki divaksinasi, kepala rumah makan divaksinasi, petugas kebersihan divaksinasi, restoran wajib membuka layanan makanan di tempat atau restoran. Tapi keputusan diserahkan ke konsumen,” kata Jumeri saat Bincang Pendidikan dan Kebudayaan mengenai “SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka”, Kamis (8/4/2021).

Jumeri mengatakan anak atau siswa sepenuhnya kewenangan orangtua, sehingga tergantung kemantapan orangtua untuk mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka.

“Uji coba DKI adalah amanat SKB 4 Menteri, sudah jelas. Setelah guru dan tenaga kependidikan divaksinasi maka sekolah wajib membuka opsi pembelajaran tatap muka, sedangkan kewenangan di tangan orangtua apakah putra/putrinya berangkat sekolah tatap muka,” kata Jumeri.

Mengenai kemunculan klaster Covid-19 di sekolah, Jumeri mengatakan umumnya disebabkan karena tidak adanya penerapan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh. Itu sebabnya, Jumeri mendorong pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan menjelang pembukaan sekolah.