Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah saat ini terus mendengar aspirasi dari masyarakat. Sayangnya ada pihak-pihak yang terus memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu.

Mahfud menjelaskan pemerintah mengetahui ada aspirasi masyarakat yang murni karena kesusahan terhadap Covid – 19 khususnya dari kehidupan ekonomi. Namun ada juga yang tidak murni hanya untuk kepentingan kelompok.

“Pemerintah mengetahui sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Masalahnya ingin menentang aja memanfaatkan situasi. Ada seperti itu,” jelasnya dalam konferensi pers, Sabtu (24/7/2021).

Mahfud mengatakan masyarakat harus berhati- hati, karena kelompok yang melakukan provokasi ini selalu menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah.

“Padahal prinsipnya pemerintah itu terbuka, dan merespon segala aspirasi masyarakat. namun sebaiknya aspirasi disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai protokol kesehatan. Seperti virtual meeting, webinar atau dialog di televisi,” katanya.

Menurut Mahfud sampai saat ini pemerintah terus mengupayakan penanganan Covid – 19 untuk rakyat. Dengan menetapkan kebijakan penanggulangan yang berpedoman pada substansi UUD 1945. Namun diakui tidak semua aspirasi bisa difasilitasi, sehingga ada resistensi dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

“Pemerintah sadar ada ketakutan dan keresahan di masyarakat berkenaan dengan Covid – 19 yang trennya terus tidak menentu. Ada yang takut mati karena Covid, kedua takut mati karena ekonomi,”.

Hal ini juga terjadi di negara maju, karena alasan kehilangan kebebasan. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia, masyarakat resisten terhadap pembatasan kegiatan karena mengganggu jalannya perekonomian untuk bertahan hidup.

“Berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah memang muncul seruan di media sosial di galang kelompok tertentu untuk melakukan aksi terhadap kebijakan dalam menangani covid. Itu dimana mana terjadi. Di Indonesia terjadi juga,” jelasnya.

Sementara itu, Partai NasDem mengecam seruan aksi bertajuk ‘Jokowi End Game’ yang beredar di media sosial. NasDem mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sedang kesulitan. Karena itu, jangan memprovokasi.

“Ayo mari bangsa ini bersatu untuk memerangi COVID-19. Presiden dan jajarannya bekerja sangat keras PPKM darurat dilanjut PPKM level 1-4 punya banyak konsekuensi, akan ada kekurangan di sana-sini. Bukan malah ‘kompor’ dan mengkompromi demo,” kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem Charles Meikyansah, Jumat (23/7/2021).
Charles juga memberi pesan tegas untuk pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah kondisi masyarakat yang serba kesulitan.

“Para politisi, siapa pun dirimu akan berhadapan dengan semua kekuatan bangsa, kalau hanya mau ambil keuntungan di tengah kesulitan sekarang ini,” tegas Charles.

Lebih lanjut, Charles memastikan bahwa akan mendukung segala kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Corona. NasDem, akan tetap bersama Jokowi menghadapi pihak-pihak yang mengambil keuntungan politik.

Charles mengingatkan tidak boleh ada yang mengambil kesempatan dalam situasi sekarang. Dia menekankan akan pentingnya gotong royong dalam menghadapi pandemi.

Selain NasDem, berbagai pihak mengkritik keras ajakan aksi tersebut. PPP menganggap seruan aksi ‘Jokowi End Game’ untuk turun ke jalan sebagai provokasi tak bertanggung jawab.

“PPP menilai mereka yang mengajak masyarakat untuk demo turun ke jalan di masa pandemi COVID-19 adalah kelompok tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat itu sendiri.

Partai Gerindra juga menyatankan aksi penyampaian pendapat tak turun ke jalan sehingga menimbulkan kerumunan.

“Kalau mengumpulkan orang banyak di situasi saat ini, menurut saya riskan sekali. Bisa menjadi klaster baru bagi yang berunjuk rasa sendiri,” kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman, Jumat (23/7/2021).

Habiburokhman juga mempertanyakan soal tuntutan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Menurutnya, ada kalanya masa jabatan Presiden Jokowi pun akan habis.

“Tuntutan Jokowi mundur juga saya pertanyakan apakah tepat disampaikan saat ini. Toh, 2024 beliau habis masa jabatannya dan orang yang punya calon pemimpin bisa memilih calonnya tersebut,” ucap anggota Komisi III DPR RI ini.

Lebih lanjut Habiburokhman mengatakan bahwa proses pemilihan presiden akan dilakukan tiga tahun lagi. Saat ini lebih baik difokuskan penanganan pandemi Corona. (**).

Oleh : Zakaria )*

Topik tentang keagamaan selalu menjadi pemantik diskusi yang panas, tak jarang topik ini akan menghasilkan dialektika di dunia maya yang cenderung kebablasan ketika beropini. Sejumlah grup whatsApp dan berbagai aplikasi media sosial kini tentah sibuk membicarakan terkait keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu tersebut. Banyak informasi yang terdistorsi lalu menyebar di dunia maya secara cepat bagai penyebaran virus corona. Beberapa pihak ada yang merasa legowo sembari berpikir positif bahwa mungkin ada rencana indah dibalik kejadian ini.

Namun, netizen adalah entitas yang tidak kurang akal dan tidak kurang pasokan amunisi sinis. Ada saja orang yang menganggap bahwa sikap legowo tersebut ditunjukkan oleh Buzzer, tanpa berpikir bahwa status pandemi di Indonesia belum berakhir.

Sejatinya alasan dibatalkannya pemberangkatan haji adalah karena Indonesia masih dalam status pandemi. Kita juga perlu mengetahui bahwa Islam mengajarkan menjaga jiwa ialah kewajiban yang harus diutamakan. Keputusan tersebtu juga selaras dengan undang-undang No 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan.

Oleh karena itu, faktor kesehatan, keselamatan dan keamana jemaah tentu saja menjadi hal utama.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil mengatakan, Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru covid-19.

Alasan lainnya, Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan ibadah haji pada 2021 karena waktu yang tidak cukup. Waktu menyangkut persiapan teknis administrasi dan hal-hal teknis pelaksanaan ibadah.
Pada hari Kamis 3/6/2021, Pemerintah melalui kementerian agama secara resmi telah mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 1432 H/2021. Keputusan tersebut telah diatur dalam SK Menteri Agama No. 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021 dan diumumkan oleh Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qaumas, pada konferensi pers bersama ketua komisi 8 DPR RI dan perwakilan ormas-ormas Islam dan pejabat terkait.

Di antara alasan pembatalan ini adalah terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Pertimbangan lainnya yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nita kesepahaman terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Tentu saja keputusan tersebut melahirkan pro dan kontra, tidak sedikit pula yang menggoreng narasi kontraproduktif dengan nada provokatif. Namun kita harus melihat kemaslahatan secara komprehensif, bahwa keputusan pemerintah untk membatalkan keberangkatan haji memang jalan yang paling moderat dan dapat disokong dengan beberapa argumen tanpa dicampuri ego pribadi.

Pertama, Haji merupakan ibadah yang harus memenuhi seluruh syarat istitha’ah yaitu kemampuan secara fisik, ekonomi, keamanan, transportasi dan kesehatan. Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang masih sangat mengerikan seperti saat ini, isthitha’ah kesehatan tentu merupakan aspek yang belum terpenuhi secara sempurna.

Di sisi lain, pihak Arab Saudi juga telah merilis 11 negara yang diizinkan masuk ke negaranya, dari 11 negara tersebut Indonesia tidak masuk di dalamnya, meskipun perizinan tersebut tidak terkait langsung dengan haji dan umrah, namun suspend ini secara otomatis akan mengganggu jalur penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi.

Jika Indonesia tidak membatalkan haji maka istitha’ah transportasi juga tidak terpenuhi. Sehingga kewajiban haji secara hukum syar’i telah gugur.

Selain itu, perlu kita ketahui, seandainya jemaah haji diberangkatkan di masa pandemi, maka pelaksanaan ibadahnya akan sangat minimalis. Banyak amalan sunnah bahkan wajib haji yang biasanya dapat dilakukan di masa normal, kemungkinan besar di masa pandemi ini tidak dapat dilakukan, seperti misalnya mencium hajar aswad, shalat di belakang maqam Ibrahim hingga mencukur rambut di bukin shafa.

Penundaan pelaksanaan Haji demi kemashlahatan tentu bukan sebuah kezaliman, karena status darurat pandemi Covid-19 memang belum berakhir.

Sehingga diperlukan pemikiran secara rasional dan kesabaran bagi para calon jamaah yang telah menyisihkan sebagian pendapatnya untuk dapat menunaikan haji di tanah suci. Daripada mencari siapa yang salah, alangkah baiknya kita tetap berdoa dan bersabar agar pandemi segera berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aditya Akbar)*

Isu Presiden Jokowi menginginkan jabatan tiga periode adalah tuduhan tanpa dasar dan hanya ingin menjerumuskan Presiden. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai provokasi tersebut karena berulang kali Presiden Jokowi tegas menolak usulan tersebut.
Kantor Staf Presiden mencurigai akan adanya pihak yang hendak menjerumuskan Presiden Joko Widodo melalui isu jabatan 3 periode. Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, ada kemungkinan orang terdekat Jokowi lah yang memunculkan isu tersebut.

Ujang menyinggung adanya keinginan dalam mempertahankan jabatan terhadap orang-orang yang mengusulkan itu. Mereka disebut takut akan kehilangan jabatan.

Meski demikian, Ujang meminta agar Jokowi tidak terjebak dengan orang-orang tersebut. Karena 3 jabatan periode adalah pelanggaran terhadap konstitusi.

Pada kesempatan berbeda, Pakar Hukum Tata Negara Yusril merespons wacana perubahan masa jabatan presiden dan maksimal dua menjadi tiga periode melalui amandemen UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan oleh Yusril merespons wacana perubahan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Yusril menerangkan, amandemen pertama UUD 45 yang dilakukan pada 1999 telah mengubah ketentuan pasal 7 UUD 45 sehingga membuat seseorang hanya bisa menjabat sebagai presiden atau wakil presiden maksimal periode jabatan atau 10 tahun.

Menurutnya, amandemen UUD 45 memang bisa terjadi melalui konvensi ketatanegaraan. Namun, Yusril berpendapat, konvensi ketatanegaraan akan sulit tercipta di zaman sekarang ini karena beberapa faktor, seperti trauma langgengnya kekuasaan di tangan satu orang dan derasnya suara oposisi.

Ia pun mengingatkan bahwa konvensi ketatanegaraan untuk mengubah masa jabatan maksimal seorang menjabat sebagai presiden bisa gagal bila dipersoalkan publik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perlu diketahui pula, isu mengenai rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kembali menyeruak. Isu itu awalnya dikemukakan oleh mantan Ketua MPR, Amien Rais yang mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Joko Widodo kembali terpilih hingga tiga periode.

Amien Rais sempat menaruh kecurigaan terhadap upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar Jokowi bisa kembali memimpin dalam tiga periode.

Merespons, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet memastikan tidak ada pembahasan di internal MPR untuk memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden dari dua menjadi tiga periode. Sejauh ini, UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi juga tidak setuju jika amandemen undang-undang dasar 1945 lagi.

Mahfud menerangkan bahwa Jokowi menolak Jabatan Presiden menjadi tiga periode. Mantan ketua MK tersebut lantas menyinggung pernyataan Jokowi terkait penolakan wacana masa jabatan Presiden 3 periode pada Desember 2019 lalu.

Kala itu Jokowi mengatakan, ada tiga kemungkinan jika sejumlah pihak mendorongnya maju pada Pilpres 2024 mendatang. Pertama ingin menjerumuskannya, kedua ingin menampar mukanya dan ketiga ingin mencari muka.

Senada dengan hal tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Jokowi tetap memegang UUD 1945 bahwa masa jabatan Presiden hanya dua periode. Fadjroel menyebutkan bahwa Jokowi juga setia terhadap sumpahnya sebagai presiden.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie mengungkapkan ketidaksetujuanya dengan ide tersebut. Menurutnya, Indonesia tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan presiden. Kalaupun ada ide mengenai perubahan terbatas UUD, maka jangan kaitkan dengan isu masa jabatan presiden tiga periode.

Pakar hukum tata negara ini juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing dengan wacana terebut. Ini adalah ide yang buruk dari semua segi dan Cuma digulirkan sebagai jebakan saja. Dimana NKRI tidak membutuhkan perpanjangan masa jabatan sama sekali.

Jokowi menambahkan, di tengah pandemi seperti saat ini, semestinya seluruh pihak dapat mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi untuk menuju lompatan kemajuan baru.

Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Jokowi tegak lurus terhadap ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, khususnya terkait jabatan presiden yang tidak boleh lebih dari 2 periode.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebeca Marian )*

Kasus rasisme yang mengakibatkan Natalius Pigau merasa sudah mereda. Dewan adat Papua pun meminta agar masyarakat tidak tersulut emosi, agar tidak ada peperangan lagi di Bumi Cendrawasih.

Politisi Ambroncius Nababan menghebohkan publik karena tega memajang foto Natalius Pigai yang diedit, sehingga berdampingan dengan gorila. Walau Ambroncius melakukannya karena mengaku kesal, setelah Pigai menolak vaksinasi, namun tindakannya tentu salah. Karena ia terbukti melecehkan dan menghina Pigai secara terbuka.

Kasus ini bisa merembet ke mana-mana karena menyangkut isu SARA. Apalagi Ambroncius Nababan dan Natalius Pigai berbeda suku. Sehingga jika kasus ini terus di-blow up, bisa berbahaya dan menyebabkan peperangan. Orang Indonesia amat sensitif terhadap isu SARA, sehingga kasus ini harus segera diselesaikan.

Sekretaris II Dewan Adat Papua, John Gobay, meminta agar masyarakat di Bumi Cendrawasih tidak terprovokasi oleh ulah Ambroncius. Ia percaya polisi bisa menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Hal ini ia utarakan saat berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Papua. Gobay mewakili Pigai untuk melaporkan tindakan Ambroncius.

Tindakan Dewan adat amat tepat, karena isi SARA sangat berbahaya, apalagi di Papua yang notabene pernah kacau akibat peperangan antar suku. Ketika Dewan adat mengademkan suasana, maka warga sipil menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bergejolak. Mereka mengkuti instruksi untuk stay cool dan tidak terprovokasi.

Meski sudah minta maaf kepada Pigai dan seluruh masyarakat Papua, namun Ambroncius tetap bersalah. Polisi berusaha menyelesaikan kasus ini, karena bukan sekadar permasalahan biasa. Melainkan kasus yang menyangkut isu SARA dan cyber bullying. Apalagi baik Ambroncius maupun Nababan adalah tokoh masyarakat, sehingga cukup memiliki pengaruh di depan publik.
Sementara itu, Kenan Sipayung, Ketua Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Papua, mengecam keras tindakan Ambroncius. Menurutnya, ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan adalah tindakan pribadi, dan bukan mewakili suku Batak secara keseluruhan. Ambroncius terbukti merusak citra masyarakat Batak di Indonesia.

Akibat ulah Ambroncius Nababan maka nama baik suku Batak tercoreng. Padahal mereka adalah orang baik-baik, namun bagaikan nila setititik rusak susu sebelanga, Ambroncius mengacaukannya. Jangan sampai orang Batak jadi identik dengan hal yang negatif, karena mereka adalah WNI yang taat peraturan, dan hanya ada sedikit sekali oknum seperti Ambroncius yang error.

Kenan Sipayung melanjutkan, ia ingin agar polisi segera menyelesaikan kasus ini dan menangkap Ambroncius secepatnya. Kasus rasisme ini terbukti melanggar Undang-Undang yang berlaku. Memang akhirnya aparat bergerak cepat dan mencokok Ambroncius, namun sayang ia masih menolak untuk menandatangani surat penahanannya. Karena merasa yang dilakukan hanyalah satire.

Meski menolak untuk tanda tangan, namun Ambroncius masih bisa diperkarakan. Walau bukti yang tersedia hanya berupa screenshot foto editan Pigai, namun sudah cukup untuk mengantarkannya ke meja hijau. Ia tak bisa berkelit lagi, karena sudah banyak sekali netizen yang melihat foto tersebut.

Kasus rasisme ini wajib diusut sampai tuntas, karena menyangkut 2 suku yang berbeda. Jangan sampai kerukunan antar suku di Indonesia rusak oleh ulah oknum seperti Ambroncius. Jika Piga menolak untuk divaksinasi, maka biarlah Tim Satgas yang menanganinya. Ia tak usah merusak suasana dengan melakukan bullying.

Kasus rasisme yang menyangkut 2 tokoh yang berbeda suku ini sangat memusingkan. Masing-masing pihak berusaha mendinginkan suasana, agar tidak ada peperangan ke depannya. Isu SARA amat sensitif dan janganlah digaungkan kembali. Karena tiap WNI yang baik tentu menghormati satu sama lain.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Publik dihebohkan kasus rasisme yang menjerat Ambroncius Nababan terhadap aktivis Bumi Cenderawasih Natalis Pigai di media sosial. Ujaran kebencian ini memantik sejumlah pihak termasuk warga yang tinggal di Papua. Tidak hanya itu, tokoh adat Papua John Gobay meminta Polri menangkap pelaku rasis.

“Tadi kami sudah bertemu dengan Kapolda Papua untuk melaporkan kasus rasisme tersebut. Kami meminta Kapolda untuk segera menangkap Ambroncius Nababan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar John Gobay.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua Jery Yudianto, mengatakan dirinya mengimbau masyarakat Bumi Cenderawasih untuk tidak terprovokasi isu rasisme yang belakangan marak diperbincangkan. Hal itu diperlukan untuk menjaga wilayah Papua tetap kondusif. “Masyarakat Papua diharapkan dapat bersikap sabar dan tidak mudah diprovokasi,” ucapnya.

Menurut Jery, masyarakat juga dapat lebih bijak menggunakan media sosial, khususnya terkait isu rasisme tersebut. “Mari kita serahkan penanganan kasus rasisme ini kepada pihak yang berwajib,” ujarnya.

Dia menjelaskan dengan kondisi masyarakat yang tenang dan bersabar maka tidak akan mudah diprovokasi sehingga ketertiban serta kenyamanan di wilayah Papua tetap kondusif.”Jangan sampai kasus kerusuhan sebelumnya terulang lagi, sehingga harus lebih bijak menanggapinya,” tambahnya.

Sebelumnya Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, imbau masyarakat di Bumi Cenderawasih tak terprovokasi dengan dugaan rasisme yang ditujukan kepada Natalius Pigai yang viral di facebook.

Paulus Waterpauw menuturkan menanggapi ujaran rasisme ini, sejumlah elit di Papua melakukan petisi untuk mendorong aparat keamanan melakukan proses hukum.

“Isu ini sudah ditanggapi dan dijawab melalui sinergi bersama di Papua dan Papua Barat, termasuk oleh Mabes Polri. Kami sudah melaporkan setiap perkembangan kepada pimpinan dan isu ini menjadi atensi pimpinan dan tetap akan dilakukan proses hukum,” ujar Paulus.

Kata Paulus selain kepada pelaku, proses penegakan hukum juga dilakukan kepada mereka yang ikut memviralkan adanya ocehan kepada Natalius Pigai yang dianggap rasis. “Hari ini pelaku akan diamankan ke Mabes Polri untuk diproses hukum. Saya berharap kepada rekan-rekan media untuk sampaikan kepada publik agar tidak lagi membuat aksi, karena para pelaku akan di proses hukum,” terangnya.

Oleh : Firza Ahmad )*

Provokasi FPI semakin meresahkan, sehingga masyarakat menolaknya mentah-mentah. Ormas tersebut tak bisa melakukan modus dengan berdalih sedang membela umat. Padahal yang dilakukan adalah sweeping dan kegiatan lain yang tak berizin. Tindakan premanisme FPI tak dapat ditolerir, sehingga bayak orang minta ia dibubarkan saja.

Akhir tahun, aparat makin menjaga di tempat keramaian dan tempat ibadah. Penyebabnya karena takut ada sweeping dari ormas FPI, yang memang sering tak tahu malu dan seenaknya sendiri dalam melakukan penertiban. Padahal seringkali tindakannya salah sasaran, dan jelas tak berizin. Karena yang berhak melakukannya adalah polisi atau tentara.

Namun para anggota FPI tak kehilangan akal. Mereka memanfatkan WA dan Telegram untuk menyebar berita hoax, sehingga ada narasi yang meninggikan FPI dan merendahkan pejabat, karena ormas itu berani membela umat. Padahal terbalik, seharusnya orma nakal seperti FPI yang dibubarkan, karena gagal membela, malah melakukan kekerasan. Izin ormas ini juga habis sejak 2019.

Para anggota FPI juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan provokasi, agar menarik simpati masyarakat. Mereka tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia bersosialisasi di Facebook, Twiter, dan Instagram, serta memanfaatkan 3 media tersebut untuk menyebar provokasi dan hoax. Sehingga ada orang yang bersimpati pada tindakan mereka lalu berbalik mencela pemerintah.

Padahal provokasi hanyalah alat untuk mengelabui masyarakat. FPI menampilkan tindakan mereka yang seolah jadi hero dan membela umat. Padahal yang dilakukan adalah hal yang salah, karena sweeping diadakan seenaknya, tanpa izin dari kepolisian. Apa hak mereka untuk melakukan sweeping jelang hari raya agama lain? Padahal bukan pejabat yang berwenang.

Indonesia adalah negara hukum, jadi tindakan FPI tak bisa dibenarkan. Masyarakat di segenap daerah, mulai dari Malang sampai Bandung, juga menolak masuknya FPI ke wilayah mereka. Karena dikhawatirkan akan memecah-belah perdamaian di Indonesia. Ormas tersebut selalu intoleran dan tidak pernah menghormati umat dengan keyakinan yang berbeda.

Selain itu, mereka juga memprovokasi masyarakat untuk mendukung narapidana yang bersalah, yakni sang panglima FPI. Rizieq Shihab memang ditahan di Polda Metro Jaya dan FPI ngotot untuk membebaskannya. Bahkan nekat meminta polisi untuk menggantikan posisinya, agar Rizieq bisa menghirup udara di luar penjara dengan segera.

Jika ada provokasi dari mereka untuk terus mendukung Rizieq Shihab dan tokoh lain yang jadi konconya, yang tersandung 2 kasus sekaligu, di mana akal sehatnya? Apakah sudah kesirep sehingga membela orang yang salah? Jangan sampai ada yang termakan kalimat manis dan rayuan FPI, dan mengaburkan kebenaran begitu saja. Pakailah logika sebelum memberi simpati pada seseorang.

Masyarakat harus wapada pada provokasi FPI, karena saat jurus kekerasan dan sweeping gagal, mereka melakukan jurus playing victim. Tujuannya tentu untuk mencari simpati dan memprovokasi, agar banyak orang yang menangis saat tahu ada pemuka agama yang dipenjara. FPI paham bahwa masyarakat amat sensitif ketika berhubungan dengan hal ini.

Faktanya, jika ada pemuka agama yang masuk bui, bukan berarti pemerintah yang zalim. Karena Rizieq memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mengumpulkan massa saat pandemi dan melakukan pidato hate speech. Tindakannya yang bersalah, bukan berarti semua pemuka agama dilarang berceramah oleh pemerintah dan rakyat lain dilarang bersuara.

Jangan ada lagi yang termakan oleh bujuk rayu dan provokasi FPI. Karena mereka gagal untuk membela umat, malah mencoreng nama umat. Dengan menyebar hoax dan ketegangan di mana-mana. FPI juga selalu memprovokasi masyarakat agar mereka bersimpati. Padahal rakyat sudah hafal modus buaya mereka dan menolak untuk berempati..

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Firza Ahmad )*

Provokasi FPI semakin meresahkan, sehingga masyarakat menolaknya mentah-mentah. Ormas tersebut tak bisa melakukan modus dengan berdalih sedang membela umat. Padahal yang dilakukan adalah sweeping dan kegiatan lain yang tak berizin. Tindakan premanisme FPI tak dapat ditolerir, sehingga bayak orang minta ia dibubarkan saja.

Akhir tahun, aparat makin menjaga di tempat keramaian dan tempat ibadah. Penyebabnya karena takut ada sweeping dari ormas FPI, yang memang sering tak tahu malu dan seenaknya sendiri dalam melakukan penertiban. Padahal seringkali tindakannya salah sasaran, dan jelas tak berizin. Karena yang berhak melakukannya adalah polisi atau tentara.

Namun para anggota FPI tak kehilangan akal. Mereka memanfatkan WA dan Telegram untuk menyebar berita hoax, sehingga ada narasi yang meninggikan FPI dan merendahkan pejabat, karena ormas itu berani membela umat. Padahal terbalik, seharusnya orma nakal seperti FPI yang dibubarkan, karena gagal membela, malah melakukan kekerasan. Izin ormas ini juga habis sejak 2019.

Para anggota FPI juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan provokasi, agar menarik simpati masyarakat. Mereka tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia bersosialisasi di Facebook, Twiter, dan Instagram, serta memanfaatkan 3 media tersebut untuk menyebar provokasi dan hoax. Sehingga ada orang yang bersimpati pada tindakan mereka lalu berbalik mencela pemerintah.

Padahal provokasi hanyalah alat untuk mengelabui masyarakat. FPI menampilkan tindakan mereka yang seolah jadi hero dan membela umat. Padahal yang dilakukan adalah hal yang salah, karena sweeping diadakan seenaknya, tanpa izin dari kepolisian. Apa hak mereka untuk melakukan sweeping jelang hari raya agama lain? Padahal bukan pejabat yang berwenang.

Indonesia adalah negara hukum, jadi tindakan FPI tak bisa dibenarkan. Masyarakat di segenap daerah, mulai dari Malang sampai Bandung, juga menolak masuknya FPI ke wilayah mereka. Karena dikhawatirkan akan memecah-belah perdamaian di Indonesia. Ormas tersebut selalu intoleran dan tidak pernah menghormati umat dengan keyakinan yang berbeda.

Selain itu, mereka juga memprovokasi masyarakat untuk mendukung narapidana yang bersalah, yakni sang panglima FPI. Rizieq Shihab memang ditahan di Polda Metro Jaya dan FPI ngotot untuk membebaskannya. Bahkan nekat meminta polisi untuk menggantikan posisinya, agar Rizieq bisa menghirup udara di luar penjara dengan segera.

Jika ada provokasi dari mereka untuk terus mendukung Rizieq Shihab dan tokoh lain yang jadi konconya, yang tersandung 2 kasus sekaligu, di mana akal sehatnya? Apakah sudah kesirep sehingga membela orang yang salah? Jangan sampai ada yang termakan kalimat manis dan rayuan FPI, dan mengaburkan kebenaran begitu saja. Pakailah logika sebelum memberi simpati pada seseorang.

Masyarakat harus wapada pada provokasi FPI, karena saat jurus kekerasan dan sweeping gagal, mereka melakukan jurus playing victim. Tujuannya tentu untuk mencari simpati dan memprovokasi, agar banyak orang yang menangis saat tahu ada pemuka agama yang dipenjara. FPI paham bahwa masyarakat amat sensitif ketika berhubungan dengan hal ini.

Faktanya, jika ada pemuka agama yang masuk bui, bukan berarti pemerintah yang zalim. Karena Rizieq memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mengumpulkan massa saat pandemi dan melakukan pidato hate speech. Tindakannya yang bersalah, bukan berarti semua pemuka agama dilarang berceramah oleh pemerintah dan rakyat lain dilarang bersuara.

Jangan ada lagi yang termakan oleh bujuk rayu dan provokasi FPI. Karena mereka gagal untuk membela umat, malah mencoreng nama umat. Dengan menyebar hoax dan ketegangan di mana-mana. FPI juga selalu memprovokasi masyarakat agar mereka bersimpati. Padahal rakyat sudah hafal modus buaya mereka dan menolak untuk berempati..

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Rizieq Shihab sudah mendatangi Polda Metro Jaya dan saat ini sudah ditahan. Kendati demikian, masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai provokasi pendukung Rizieq Shihab yang tidak terima atas penegakan hukum tersebut.

Polisi resmi menahan Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab sebagai tersangka pelanggar protokol kesehatan. Sebagaimana diketahui publik, sosoknya dikenal sebagai pemuka agama yang memiliki massa. Namun sayang popularitasnya digunakan untuk hal yang negatif, karena ceramahnya mengandung ujaran kebencian dan kata-kata kasar. Seharusnya sebagai pemuka agama dan pemimpin ormas, ia punya malu dan menyaring terlebih dahulu apa yang diucapkan, baik di panggung maupun bukan.

Pidatonya yang mengandung hate speech membuat Rizieq terkena kasus baru. Karena ia tersangkut pasal 60 KUHP tentang ujaran kebencian. Padahal sebelumnya ia juga melanggar UU tentang kekarantinaan, karena nekat membuat pesta yang dihadiri oleh 10.000 orang di rumahnya, d kawasan Petamburan.

Polisi kemudian memanggil Rizieq agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika ia sudah 2 kali tak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, maka kali ini kepolisian akan bertindak lebih tegas. Mau tak mau ia harus datang, dan tak bisa beralasan sedang sakit, kelelahan, atau ada keperluan lain.
Setelah mendapat peringatan dari Polisi, Rizieq Shihab pun akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada 12 Desember 2020, sekitar pukul 10.30. Usai menjalani pemeriksaan selama 10 Jam, Rizieq pun langsung ditahan di Polda Metro.

Pihak kepolisian mengatakan bahwa Rizieq Shihab datang menyerahkan diri karena takut ditangkap setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan tidak pernah melakukan pemanggilan sebagai tersangka melainkan akan menangkap MRS sehingga dia ketakutan dan menyerah hingga dia datang kepolda menyerahkan diri.

Kedatangan Rizieq ke Polda Metro kali ini tidak diantar oleh massa. Hal ini patut dikhawatirkan karena anggota FPI sangat setia dan punya kebiasaan untuk mengawal Rizieq. Ketika mereka mendampingi Habib Rizieq maka dikhawatirkan ada kerumunan massa dan akhirnya melanggar protokol kesehatan.

Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai provokasi pendukung Rizieq Shihab utamanya di media sosial. Pada pendukung Rizieq terindikasi tidak puas dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian. Melalui aplikasi pesan Instan seperti di Telegram, kelompok Rizieq terus membangun narasi ketidakpuasan atas keputusan hukum tersebut. Bahkan di channel telegram angin gunung, kelompok Rizieq memfitnah Polisi untuk mengaburkan isu kematian 6 anggota FPI.

Provokasi pendukung Rizieq di media sosial patut diantisipasi dan dilawan karena mampu menimbulkan kebencian dan mobilisasi massa di masa pandemi. Pendukung Rizieq pun harus tau diri karena ancaman Covid-19 itu nyata dan tidak tebang pilih. Apakah mereka tidak sayang nyawa, hanya gara-gara mendampingi Rizieq ke Polda Metro Jaya?

Faktanya, sudah ada 80 orang korban yang terbukti positif corona, setelah mereka menghadiri acara yang dihadiri oleh Rizieq. Bahkan Rizieq sendiri juga diisukan terinfeksi virus covid-19. Buktinya adalah hasil tes swab yang tersebar di dunia maya, yang memperlihatkan ia reaktif corona. Dokter yang menangani Rizieq juga terkapar karena penyakit ini.

Dari bukti-bukti ini, apakah para pendukung masih mau maju untuk mengawal? Jika jawabannya iya, maka mereka bagaikan masuk ke lubang singa. Karena rela mendampingi orang yang jelas bersalah dan berpotensi menularkan corona. Seharusnya mereka memakai akal sehat dan jangan cinta mati, walau kepada seorang pemuka agama.

Jangan sampai ada klaster corona baru pasca Rizieq ditahan oleh Polisi. Para pendukung harap menahan diri dan tidak nekat mendatangi kantor polisi, karena sekarang masih masa pandemi. Selain itu, proses hukum tak bisa diinterverensi. Sehingga percuma jika mereka datang dan akhirnya kelelahan, karena akan diusir dengan tegas.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Yusaac Wakum )*

Salah satu pentolan gerakan separatis Papua, Benny Wenda terus memprovokasi masyarakat untuk lepas dari Indonesia utamanya jelang 1 Desember yang sering diperingati sebagai HUT OPM. Masyarakat Papua pun menolak provokasi Bennya Wenda yang merupakan bagian gerakan utopis.
Benny Wenda selaku Ketua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan bahwa dirinya menolak untuk tunduk pada NKRI dan menolak otonomi khusus (Otsus) dari Indonesia.

ULMWP justru mengadopsi konstitusi sementara untuk sebuah negara demokratis. Organisasi tersebut sedang mengupayakan referendum di Papua Barat tentang kemerdekaan dari Indonesia.

Konstitusi sementara itu akan membentuk pemerintahan yang berpedoman pada aturan dan norma demokrasi, hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri. Gerakan tersebut mengatakan, bahwa setiap elemen dari Konsitusi Sementara itu demokratis dan dirancang untuk melindungi budaya dan cara hidup Papua Barat.

Namun rupanya masyarakat baik di Papua dan Papua Barat justru sempat mempertanyakan eksistensi Benny Wenda baik di Indonesia maupun di luar negeri, walaupun sempat muncul opini dan agenda-agenda propaganda politik di luar negeri, termasuk di negara-negara Ras Melanesia, namun tidak begitu penting bagi warga masyarakat Papua dan Papua Barat.

Benny Wenda juga pernah mengkampanyekan isu kolonialisme di tanah Papua yang terus dilakukan para aktifis dan pendukung kemerdekaan Papua Barat. Namun rupanya kampanye tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ida Bagus Made Bimantara (Sade) secara tegas mengatakan bahwa berbagai isu di Papua seutuhnya merpakan urusan dalam negeri dan semua negara memahami dan menghormati posisi Indonesia.

Sade memaparkan, hampir 99,5% pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia, dan hanya ada satu negara yang masih mempertanyakan yakni Vanuatu.

Ia juga menegaskan, bahwa Papua saat ini sudah memiliki kebebasan secara politik, karena di bumi cenderawasih ini juga telah dijalankan pilkada, pilpres serta kebijakan otonomi khusus yang sangat membantu kemajuan tanah Papua.

Salah satu tokoh Papua yang bermukim di Manokwari Wilson mengatakan, bahwa Benny Wenda bukanlah bagian dari masyarakat Papua atau bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan justru masyarakat Papua menginginkan keadilan dan kesejahteraan, bukan ide yang dicetuskan oleh Benny.

Wilson juga mengatakan bahwa Benny Wenda telah menjadi warga negara Inggris, Oleh karena itu pihaknya sudah tidak peduli dengan apa yang menjadi langkah-langkahnya, namun yang diharapkan adalah kesejahteraan, bukan kata-kata provokasi.

Ia menilai bahwa Benny Wenda merupakan provokator kelas tinggi. Namun Wilson menyatakan bahwa dirinya tidak terprovokasi kembali karena apa yang disampaikan oleh Benny tidak sesuai dengan persoalan aktual bangsa Papua, sehingga akan lebih baik apabila Benny Wenda menjadi warga negara yang baik, entah warga negara Inggris atau warga negara Indonesia.

Benny perlu mengetahui bahwa pemerintah telah menghadirkan BBM dengan harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Sementara sosok Benny Wenda yang terus menggembar-gemborkan kampanye kemerdekaan Papua, justru sejatinya Benny tidak pernah berkontribusi ke Papua, bahkan sebaliknya meminta donasi untuk terbang ke luar negeri.

Kita haruslah mengingat sejarah bangsa, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah diperjuangakan oleh seluruh Pahlawan bangsa dari berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Selama ini, berbagai kelompok dan ormas yang tidak pro-NKRI telah melakukan kebohongan serta provokasi terhadap masyarakat Papua untuk mendukung referendum.

Ondoafi Waena yang merupakan Ketua dari Barisan Merah Putih Papua mengatakan, pihaknya menolak dengan tegas seluruh kegiatan dan aktifitas kelompok politik maupun kelompok bersenjata serta ormas-ormas yang tidak pro-NKRI yang bertujuan untuk memecah belah dan merusak rasa persaudaraan kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia.

Ray Tanji menuturkan bahwa anggota separatis Papua tersebut ditolak oleh warga Papua Nugini. Hal tersebut dikarenakan kehadiran kelompok separatis tersebut kerap menimbulkan masalah bagi warga yang tinggal di perbatasan.

Benny Wenda tidak mendapatkan simpati masyarakat Papua Barat karena provokasinya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Papua memiliki keteguhan untuk tetap setia pada NKRI dan pancasila.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Jelang peringatan HUT OPM yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2020, berbagai pernyataan buruk terus bermunculan yang mengarah kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari pelanggar hukum dan HAM, pemaksaan, pembungkaman hingga penindasan terhadap warga Papua.

Pengacara HAM, Veronica Koman, mengatakan pasukan aparat keamanan turut membuat kondisi Papua memprihatinkan. Mereka, kata Veronica Koman, tidak segan menyerang warga sipil. Dia menuding pelaku pembunuh Pendeta Yeremia Zanambani merupakan anggota TNI yang sering numpang makan dirumahnya.

“Pembunuh Pendeta Yeremia Zanambani adalah anggota TNI yang sering numpang makan di rumahnya,” ungkapnya lewat jejaring Twitter @VeronicaKoman.

Lanjutnya, pandangan segelintir orang soal orang-orang Papua seringkali salah kaprah. Sebab tidak semua warga Papua bagian dari OPM tetapi selalu dituduh terlibat sehingga tidak jarang menjadi korban serangan aparat keamanan. Aktivisis HAM itu juga mengatakan selama ini orang Papua tak jarang dicap sebagai pengkhianat bangsa, sehingga keberadaannya layak diburu oleh aparat negara.

Sebelumnya Komandan Batalyon Aibon Kogeya, mengakui bahwa kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terlibat kontak tembak dengan TNI di wilayah Intan Jaya, Papua, yang menewaskan satu orang prajurit TNI. Pasukan TPNPB-OPM menyebut tidak akan berhenti perang sampai Papua merdeka penuh.

Berbagai provokasi ini sangat mengganggu upaya Pemerintah menciptakan keamanan di wilayah Papua. Jelang HUT OPM, para simpatisan gerakan separatisme itu akan terus melakukan berbagai provokasi ke warga lokal. Untuk itu, Pemerintah diharapkan tidak tinggal diam terhadap aksi-aksi kejam itu.

Pemerintah sendiri melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan negara tidak akan tinggal diam terhadap pengganggu keamanan dan keselamatan rakyat. Terlebih itu dilakukan secara terstruktur untuk mengungkap kasus hukum di wilayah Papua. Terlebih berbagai pembentukan opini yang menuding Pemerintah melakukan berbagai pelanggaran HAM di Papua.

Mahfud mengatakan, secara jelas TPNPB OPM merupakan kelompok kriminal yang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. “Karena begitu peristiwa terjadi mereka langsung mengumumkan mereka yang bertanggung jawab. Juru bicaranya langsung,” tegasnya.