Oleh : Janet Theresia )*

Pemerintah terus mempercepat vaksinasi untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), termasuk di Papua. Akselersi vaksinasi dikhususkan untuk melindungi siswa dan menyukseskan PTM agar tidak menciptakan klaster Corona baru.

Vaksinasi adalah usaha untuk memerangi Corona. Tak heran pemerintah berusaha keras agar seluruh WNI mendapatkan vaksin. Targetpun ditetapkan, dalam 12 bulan (terhitung sejak maret 2021) semoga program vaksinasi nasional selesai 100%. Vaksinasi memang harus berkejaran dengan waktu, karena makin banyak masyarakat yang divaksin, makin banyak pula yang selamat dari ancaman Corona.

Di Papua, vaksinasi juga diadakan, karena ada azas keadilan sehingga seluruh penduduk di semua provinsi di Indonesia wajib mendapatkannya. Presiden Jokowi meminta vaksinasi di Papua Barat dipercepat, dan ada prioritas bagi para pelajar dan mahasiswa. Tujuannya agar mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan aman.

Vaksinasi memang baru ada untuk penduduk berusia di atas 12 tahun, tetapi para pelajar juga berhak mendapatkannya. Mereka yang duduk di bangku SMP dan SMA juga mau divaksin, agar selamat dari Corona dan bisa melakukan PTM tanpa rasa waswas. Para mahasiswa juga mau divaksin agar bisa belajar di kampus seperti biasa.

Presiden Jokowi menambahkan, tidak perlu takut akan persediaan vaksin. Sehingga Pemda Papua Barat harus menggencarkan vaksinasi, karena vial-vial vaksin masih banyak stoknya. Dalam artian, walau Papua jauh sekali dari Jakarta, tetapi jangan khawatir karena akan mendapatkan persediaan yang memadai untuk para penduduknya, dan bisa 2 kali injeksi vaksin.

Pemberian vaksinasi adalah hak bagi segala warga negara, termasuk di Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih senang karena Presiden Jokowi memperhatikan mereka, khususnya masalah vaksinasi. Walau di sana jauh sekali dari Jawa, tetapi masih mendapatkan jatah, sehingga ada pemerataan. Vaksinasi adalah hak bagi seluruh WNI, termasuk yang tinggal di Papua.

Pemerintah memang selalu menambah jatah vaksin secara bertahap dan didatangkan langsung dari pabriknya di luar negeri. Vaksin yang ada juga tak hanya Sinovac, tetapi juga Moderna, AstraZaneca, Pfizer, dan beberapa merek lain. Hal ini sengaja dilakukan agar stok vaksin selalu aman, karena jika mengandalkan hanya 1 merek akan terlalu lama datangnya. Padahal vaksinasi selalu berpacu dengan waktu.

Vaksin-vaksin ini datang di Jakarta lalu didistribusikan ke seluruh Indonesia, termasuk Papua. Untuk distribusinya akan dibantu oleh aparat, karena mereka adalah sahabat rakyat. Aparat siap juga untuk mengirimkan vaksin ke Papua, karena wajib ada pemerataan distribusi vaksin.

Pembelajaran tatap muka di Papua sudah dilakukan beberapa minggu ini, walau masih secara terbatas dan ada sistem shift. Alias hanya 50% murid yang boleh masuk sekolah, sementara sisanya baru belajar offline keesokan harinya. Hal ini dimaksudkan untuk mematuhi protokol kesehatan jaga jarak, karena kapasitas ruang kelas maksimal 50%.

Para guru juga sudah divaksin, selain murid-muridnya, sehingga akan terhindar dari klaster Corona baru. Kalau bisa penjaga sekolah, petugas perpustakaan, dan staff administrasi juga sudah divaksin, agar benar-benar aman. Meski sudah divaksin, mereka masih harus mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan lainnya.

Pembelajaran tatap muka mulai digencarkan di Papua, dan syaratnya harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi juga diwajibkan agar para murid dan mahasiswa selamat dari bahaya Corona. Para guru juga wajib divaksin sebelum sekolah dibuka. Kasus covid memang sudah menurun tetapi vaksinasi masih diwajibkan, agar semua orang sehat tubuhnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas memang sesuatu hal yang cukup mendesak untuk segera diimplementasikan. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Menjadi harga mati yang harus selalu dijaga.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengungkapkan, perkuliahan tatap muka terbatas akan berbeda situasinya dengan saat sebelum pandemi. Nadiem mengingatkan bahwa banyak hal yang harus dipatuhi mahasiswa dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di Kampus.

Pelaksanaan PTM terbatas mengikuti pengaturan yang tertulis dalam SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SKB tersebut mencantumnkan hal-hal yang harus dilakukan oleh semua warga satuan pendidikan selama memaksimalkan pelaksanaan PTM terbatas, khususnya protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, serta menerapkan etika batuk/bersin secara baik dan benar.

Kini PTM telah dijalankan di sekolah-sekolah terutama pada sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1-3. Interaksi pembelajaran yang selama masa pandemi covid-19 ini hanya mengandalkan PJJ atau pembelajaran daring kembali tatap muka.

PTM ini mutlak diperlukan mengingat adanya potensi learning loss akibat pembelajaran yang tidak maksimal selama pelaksanaan pembelajaran secara daring. Tapi perlu ditekankan pula bahwa PTM yang berjalan selama ini tidak sama dengan pembelajaran normal.

PTM atau pembelajaran secara luring di masa pandemi ini merupakan PTM terbatas, di mana terdapat panduan pembelajaran dan juga protokol kesehatan yang harus dijalankan agar tidak terjadi kluster penuaran covid-19 di sekolah.

Mengutip Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pauddikdasemen di Masa Pandemi Covid-19 dari laman Kemendikbudristek, panduan protokol kesehatan yang berjalan di sekolah yang memberitahukan PTM terbatas adalah sebagai berikut.

Sebelum Pembelajaran

  1. Sarana, prasarana hingga lingkungan satuan pendidikan perlu dilakukan disinfeksi.
  2. Memastikan ketersediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan cairan pembersih tangan.
  3. Memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang serta cadangannya.
  4. Memastikan alat pengukur suhu seperti thermo gun dapat berfungsi dengan baik.
  5. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubub dan mengkaji kondisi fisik siapapun yang ada di lingkungan sekolah, seperti adakah gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas.

Setelah pembelajaran

  1. Melakukan disinfeksi sarana, prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
  2. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan dan cairan pembersih tangan.
  3. Memerriksa sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan.
  4. Memastika thermogun dapat berfungsi dengan baik.
  5. Melapirkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Perlu diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan strategi yang akan dilakukan untuk mencegah cluster covid-19 di sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers secara virtual.

Dikatakannya, pemerintah akan mengubah yang tadinya surveilance passive care finding menjadi active case finding. Dengan demikian, pemerintah secara aktif akan mencari kasus. Budi menuturkan, pihaknya akan menentukan di tingkat kabupaten/kota berapa jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, dari situ akan diambil 10% untuk sampling, kemudian dari 10% ini akan dibagi alokasinya berdasarkan kecamatan.

Alokasi berdasarkan kecamatan tersebut dilakukan, karena para epidemiolog telah mengatakan bahwa penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan. Karena itu wilayaaha epidemiologis per kecamatan harus mendapatkan pengawasan secara ketat.

Pemerintah kemudian akan melakukan pengujian PCR terhadap sampel 30 siswa dan 3 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) per sekolah. Dari pengujian itu, apabila ditemukan kasus positif di sekolah di bawah satu persen, maka pembelajaran tatap muka akan tetap berjalan normal untuk anggota kelas yang tidak terpapar. Tes tersebut akan dilakukan terhadap kontak erat yang terbukti positif.

Langkah-langkah penerapan protokol kesehatan serta testing merupakan langkah konkrit untuk memastikan bahwa surveilance itu dilakukan di level paling kecil. Dan jika terbukti ada penularan masif, maka hanya sekolah tersebut yang akan ditutup. Sekolah dengan protokol kesehatan yang baik akan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas memang sesuatu hal yang cukup mendesak untuk segera diimplementasikan. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Menjadi harga mati yang harus selalu dijaga. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengungkapkan, perkuliahan tatap muka terbatas akan berbeda situasinya dengan saat sebelum pandemi. Nadiem mengingatkan bahwa banyak hal yang harus dipatuhi mahasiswa dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di Kampus.

Pelaksanaan PTM terbatas mengikuti pengaturan yang tertulis dalam SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. SKB tersebut mencantumnkan hal-hal yang harus dilakukan oleh semua warga satuan pendidikan selama memaksimalkan pelaksanaan PTM terbatas, khususnya protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, serta menerapkan etika batuk/bersin secara baik dan benar.

Kini PTM telah dijalankan di sekolah-sekolah terutama pada sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1-3. Interaksi pembelajaran yang selama masa pandemi covid-19 ini hanya mengandalkan PJJ atau pembelajaran daring kembali tatap muka.

PTM ini mutlak diperlukan mengingat adanya potensi learning loss akibat pembelajaran yang tidak maksimal selama pelaksanaan pembelajaran secara daring. Tapi perlu ditekankan pula bahwa PTM yang berjalan selama ini tidak sama dengan pembelajaran normal.

PTM atau pembelajaran secara luring di masa pandemi ini merupakan PTM terbatas, di mana terdapat panduan pembelajaran dan juga protokol kesehatan yang harus dijalankan agar tidak terjadi kluster penuaran covid-19 di sekolah.

Mengutip Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pauddikdasemen di Masa Pandemi Covid-19 dari laman Kemendikbudristek, panduan protokol kesehatan yang berjalan di sekolah yang memberitahukan PTM terbatas adalah sebagai berikut.
Sebelum Pembelajaran

  1. Sarana, prasarana hingga lingkungan satuan pendidikan perlu dilakukan disinfeksi.
  2. Memastikan ketersediaan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan cairan pembersih tangan.
  3. Memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang serta cadangannya.
  4. Memastikan alat pengukur suhu seperti thermo gun dapat berfungsi dengan baik.
  5. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubub dan mengkaji kondisi fisik siapapun yang ada di lingkungan sekolah, seperti adakah gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas.
    Setelah pembelajaran
  6. Melakukan disinfeksi sarana, prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
  7. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan dan cairan pembersih tangan.
  8. Memerriksa sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan.
  9. Memastika thermogun dapat berfungsi dengan baik.
  10. Melapirkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Perlu diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan strategi yang akan dilakukan untuk mencegah cluster covid-19 di sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers secara virtual.

Dikatakannya, pemerintah akan mengubah yang tadinya surveilance passive care finding menjadi active case finding. Dengan demikian, pemerintah secara aktif akan mencari kasus. Budi menuturkan, pihaknya akan menentukan di tingkat kabupaten/kota berapa jumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, dari situ akan diambil 10% untuk sampling, kemudian dari 10% ini akan dibagi alokasinya berdasarkan kecamatan.

Alokasi berdasarkan kecamatan tersebut dilakukan, karena para epidemiolog telah mengatakan bahwa penularan lebih berpotensi terjadi antarkecamatan. Karena itu wilayaaha epidemiologis per kecamatan harus mendapatkan pengawasan secara ketat.

Pemerintah kemudian akan melakukan pengujian PCR terhadap sampel 30 siswa dan 3 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) per sekolah. Dari pengujian itu, apabila ditemukan kasus positif di sekolah di bawah satu persen, maka pembelajaran tatap muka akan tetap berjalan normal untuk anggota kelas yang tidak terpapar. Tes tersebut akan dilakukan terhadap kontak erat yang terbukti positif.

Langkah-langkah penerapan protokol kesehatan serta testing merupakan langkah konkrit untuk memastikan bahwa surveilance itu dilakukan di level paling kecil. Dan jika terbukti ada penularan masif, maka hanya sekolah tersebut yang akan ditutup. Sekolah dengan protokol kesehatan yang baik akan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Fadel Tambuaya )*

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Perlu untuk terus dilanjutkan dengan mengedepankan Protokol Kesehatan secara ketat. Hal ini disebabkan PTM menjadi salah satu solusi untuk mencegah learning Loss dan menekan angka siswa putus sekolah.

Menurunnya angka terkonfirmasi covid-19 menjadikan beberapa wikayah di Indonesia untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai bahwa pendapat Komisi X DPR RI untuk melanjutkan PTM meski terjadi klaster di 3 daerah sangat bagus karena mendukung pendidikan bangsa dan mencegah terjadinya learning loss.

Sebelumnya, Komisi X mengatakan bahwa PTM harus terus jalan. Terjadinya cluster baru di sekolah secara objektif harus dinilai bahwa itu angka persentase yang sangatlah kecil.Komisi X juga meminta kepada pemerintah daerah (pemda) setempat untuk melakukan mitigasi dibantu oleh berbagai stakeholder.

Wakil Sekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan pendapat tersebut menandakan bahwa dengan adanya keinginan dari komponen bangsa ini untuk relaksasi menyiapkan sebuah proses keguatan pembelajaran tatap muka yang bermakna, informatif, implementatif dan menyenangkan. Walau pun memang ada risiko pasti di beberapa sekolah terjadi klaster baru.

Menurut Dudung, jika terjadi cluster baru di sekolah, maka segera diselesaikan, antisipasi dan diupayakan agar tidak melebar ke sekolah lain yang sedang menyelenggarakan PTM. Oleh karena itu 3T atau pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) sangatlah penting sekali agar tidak lagi tercipta cluster-cluster baru di sekolah maupun di masyarakat.

Ia mengungkapkan, tracking dan pengecekan bisa dilakukan agar tahu dari mana, kalaupun terkena positif segera isolasi dan selesaikan. Jangan mencari siapa yang salah apa lagi menyalahkan sekolah. Karena kebijakan ini adalah yang dibangun pemerintah pusat, pemda, kabupaten/kota, serta provinsi yang bekerja sama dengan sekolah dan orang tua.

Dirinya meyakini bahwa sekolah tidak terjadi cluster baru tapi namanya pada era seperti ini semua pasti bisa terjadi. Sehingga yang harus dilakukan adalah, bagaimana meminimalisasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi dengan melalui koordinasi dan komunikasi pemerintah pusat hingga daerah.

Kemudian, langkah preventif selanjutnya ialah membangun sinergi agar tidak lagi terjadi klaster baru melalui edukasi di sekolah setiap siswa melalui guru dan orang tua sebagai role model. Bisa mengedukasi untuk membimbing dan mengarahkan anaknya untuk terus mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama PTM terbatas dilaksanakan.

Dudung meyakini, jika hal tersebut terus dijalankan, setidaknya akan terjadi minimal klaster baru di sekolah. Ia juga mengusulkan, jika hal tersebut terjadi, haruslah segera dilokalisir persoalan tersebut di tingkat sekolah masing-masing.

PGRI menginginkan dengan adanya PTM ini agar ada relaksasi dan terhindar dari adanya learning loss, apalagi loss generation. PGRI juga berharap semua unsur pendidikan guru, siswa dan orang tua selamat dan mutu pendidikan segera bisa diperbaiki agar tetap stabil. Bermutu dan membaik.

Ini semua merupakan langkah persiapan untuk pelaksanaan PTM pasca pandemi sehingga masyarakat bisa membiasakan pola hidup baru sampai proses pembelajaran tatap muka yang tidak hanya konvensional dan daring. Usulan tersebut rupanya senada dengan penuturan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menyatakan bahwa PTM di sekolah tidak akan di-stop.

Sebelumnya, situs Kemendikbudristek membeberkan data soal cluster corona saat pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta. Ada 25 cluster corona yang disebut terjadi di Jakarta selama belajar tatap muka digelar. Terkait dengan kasus positif Covid-19 saat PTM di Jakarta itu tertera dalam situs kemendikbudsekolah.data.kemdikbud.go.id. Di laman tersebut ada juga indeks PTM dan indeks siap PTM. Ada juga infografis PTM, infografis kendala dan infografis klaster.

Data kasus corona saat PTM terdapat pada bagian infografis klaster. Sumber data tersebut diambil dari aplikasi Survey Sekolah yang diambil per 22 September 2021. Masih dari laman itu, terlihat data yang menyebutkan 25 klaster sekolah di Jakarta dari total 900 responden sekolah. Perinciannya, sebanyak 227 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan 241 peserta didik (PD) positif Covid-19.

Kebijakan ini tentu diambil setelah melalui beragam pertimbangan, memang ada beberapa wilayah yang tidak menggelar PTM di sekolah karena ada banyak faktor. Meski demikian PTM harus tetap dilanjutkan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan secara ketat, agar anak-anak terhindar dari rasa jenuh dalam menjalani pendidikan secara daring.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Sri Muryono, pengamat pendidikan dan sosial

Diakui atau tidak, belakangan masih muncul keraguan dan kekhawatiran sebagian orang tua murid terkait pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi yang belum berakhir.

Keraguan dan kekhawatiran itu muncul karena PTM berlangsung saat wabah virus corona masih menjadi momok sehingga sebagian orang tua murid masih memilih metode pembelajaran jarak jauh (PJJ)

Kebetulan PTM masih bersifat uji coba. Itu pun masih terbatas sehingga antara PTM dan PJJ masih merupakan pilihan (opsi).

Selain itu, sebagian orang murid menyambut antusias PTM karena yakin telah disertai prosedur penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Terkait hal itu, PTM pun bisa berlangsung secara baik, kendati ada sejumlah temuan dan kasus positif terinfeksi virus corona (COVID-19).

Namun, ada juga temuan terkait dengan pelanggaran prokes.

Seluruh kasus dan temuan itu telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait, antara lain dengan penutupan dan penghentian sementara PTM selama tiga hari guna penyemprotan disinfektan di ruang-ruang belajar.

Secara nasional temuan kasus positif COVID-19 maupun pelanggaran prokes terbilang kecil. Artinya, ada kasus, tetapi bukan klaster.

Hal itu bisa dicermati dari penjelasan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Jumeri.

Sebanyak 97,2 % sekolah tidak memiliki kasus COVID-19 di satuan pendidikan yang menyelenggarakan uji coba PTM.

Angka 2,8 % satuan pendidikan itu bukanlah data klaster COVID-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular COVID-19.

“Jadi, 97,2 % sekolah tidak memiliki warga sekolah yang terinfeksi COVID-19,” ujar Jumeri di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Bukan akumulasi

Artinya, belum tentu juga penularan COVID-19 terjadi di satuan pendidikan. Data tersebut didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbud-Ristek.

Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah melaksanakan PTM terbatas dan ada juga yang belum.

Karena itu, angka 2,8 % satuan pendidikan yang diberitakan terjadi kasus COVID-19 itu bukanlah laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir, tetapi 14 bulan terakhir sejak Juli 2020.

Selanjutnya, isu yang beredar mengenai 15.000 siswa dan 7.000 guru positif COVID-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi.

Misalnya, kesalahan input data yang dilakukan satuan pendidikan seperti laporan jumlah guru dan siswa positif COVID-19 lebih besar daripada jumlah total guru dan siswa pada satuan pendidikan tersebut.

Ke depan, Kemendikbud-Ristek sedang mengembangkan sistem pelaporan yang memudahkan verifikasi data karena keterbatasan akurasi data laporan dari satuan pendidikan.

Kemendikbud-Ristek juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dinamika sekolah yang melaksanakan PTM terbatas.

Peserta didik juga bisa tetap belajar dari rumah jika orang tua belum yakin dan belum memberikan izin untuk mengikuti PTM terbatas.

Hingga saat ini, tidak ada proses menghukum dan diskriminasi bagi anak-anak yang belajar dari rumah.

Berlanjut

Meski ada temuan kasus dan pelanggaran prokes, Kemendikbud-Ristek bertekad melanjutkan pelaksanaan PTM terbatas.

Jika muncul kasus COVID-19 di sekolah, menurut Sekretaris Jenderal Kemendikbud-Ristek, Suharti, tidak lantas menutup kembali seluruh sekolah.

Pemerintah daerah sudah memiliki prosedur dalam menangani kluster COVID-19.

Pemda sudah memiliki kebijakan khusus dalam menangani kluster COVID-19 di daerahnya.

Misalnya saja di DKI Jakarta, jika ditemukan kasus COVID-19 di sekolah itu, maka sekolah itu ditutup beberapa hari sekaligus melakukan penelusuran kasus di sekolah itu.

Karena itu, meski klaster sekolah bermunculan tidak lantas menutup kembali sekolah di Tanah Air.

Apalagi kebijakan membuka kembali sekolah bukan dilakukan dengan serta-merta, melainkan melalui banyak pertimbangan.

Sekolah juga harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat yakni mulai dari dukungan sarana-prasarana, vaksinasi COVID-19 bagi para pendidik, siswa dan juga warga sekolah lainnya.

Selain itu, ada daftar periksa yang harus diisi sekolah. Kalau daftar belum terpenuhi maka sekolah tidak bisa melaksanakan PTM terbatas.

Sekolah-sekolah yang tidak memenuhi syarat PTM terbatas, akan dengan sendirinya tidak bisa memulai pembelajaran tatap muka dan sebaliknya, jika sekolah memang memenuhi daftar periksa, maka sekolah juga diizinkan menggelar PTM terbatas.

Daftar periksa tersebut disusun oleh banyak pihak, yakni Kemendikbud-Ritsek, Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan.

Parameter yang harus dipenuhi sudah memenuhi standar keamanan untuk menghindari penularan COVID-19 di sekolah.

Saat ini, pemerintah terus mempercepat target vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan.

Kemenkes juga sudah menerbitkan surat edaran agar pemda memprioritaskan vaksinasi pada guru dan pendidik.

Sebanyak 490.217 sekolah telah melakukan PTM terbatas. Sekolah-sekolah itu ada di wilayah PPKM level satu hingga tiga, tetapi kecepatan daerah dalam melakukan PTM terbatas sangat bervariasi.

Saat ini Provinsi Aceh menduduki peringkat teratas dalam pelaksanaan PTM terbatas, yaitu sebanyak 81 persen.

Secara nasional, sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas berjumlah 50 persen dari jumlah sekolah yang sudah diizinkan melakukan PTM terbatas.

Permanen
Kini sebagian besar komponen pemerintah daerah, pemerintah pusat, guru, peserta didik dan orang tua, sudah punya tujuan yang sama, yaitu agar sekolah segera bisa dibuka.

Pemerintah dan ekosistem pendidikan tampaknya sudah satu frekuensi untuk segera membuka sekolah.

Hal itu untuk merelaksasi dan menolong anak-anak sekolah dari kejenuhan PJJ.

Soal beda waktu membuka sekolah ini hanya soal perbedaan pertimbangan daerah. Semua sepakat bahwa pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun.

Hal itu seiring dengan keinginan Mendikbud-Ristek Nadiem Makari bahwa gerak cepat PTM terbatas untuk mengantisipasi dampak negatif permanen yang bisa menyerang anak-anak.

Dampaknya kalau tidak bergerak cepat PTM maka pertama, pelajar akan kehilangan kesempatan belajar (loss of learning) yang bisa permanen. Kedua, adalah kesehatan mental dan psikis yang juga bisa permanen di anak-anak.

PJJ yang terlalu lama juga bisa berdampak pada kurangnya interaksi anak-anak terhadap lingkungan sekitar.

Anak-anak akan merasa kesepian dan mengalami berbagai konflik di dalam rumah. Anak-anak bisa menjadi asosial.

Berbagai permasalahan itu dampaknya bisa permanen. Apalagi bagi anak yang sedang berkembang.

Risiko tersebut harus ditanggapi oleh seluruh pihak, sama pentingnya dengan risiko kesehatan.

Tidak banyak orang melihat risiko generasi berikutnya seperti apa?

“Itu yang harus kami perjuangkan, hak-hak anak kita untuk melanjutkan sekolahnya yang sudah jelas tidak optimal melalui PJJ,” katanya.

Karena itu, dia sangat mendukung pemerintah daerah terutama yang sudah berstatus PPKM level satu hingga tiga yang mendorong adanya PTM terbatas. Namun dengan protokol kesehatan yang dikelola dengan baik.

Minim

Mengenai risiko klaster dari satuan pendidikan, sejauh ini laporan yang masuk ke kementerian sangat minim. Apalagi sekarang angka COVID-19 per kabupaten banyak mengalami penurunan.

Banyak yang sebelumnya PPKM level empat sudah turun ke level tiga. Ini menjadi standar untuk bisa melakukan mobilitas lagi.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor esensial. Karena itu, jika ruang publik lain seperti mal atau restoran sudah buka maka tidak ada alasan sekolah tidak segera dibuka.

Harapannya semua was-was dengan prokes karena itulah yang memenangkan hak untuk terus PTM.

Kalau ingin melanjutkan PTM terbatas dan ingin normal lagi ke depannya, maka kuatkan dan jaga prokes selama PTM.

Orang tua harus menjalankan fungsi pemantauan di setiap sekolah.

Karena itu, selama uji coba PTM terbatas, peran orang tua dan komite sekolah sangatlah penting. (**)