Oleh : Abdul Makmum )*

Di era digital saat ini, radikalisme dan hoax masih menjadi musuh bersama. Masyarakat perlu mewaspadai dan bersinergi untuk bersama-sama menangkal penyebaran paham radikal maupun hoax yang mampu menciptakan disintegrasi bangsa.

Sejak media sosial dan berita di platform digital semakin mudah diakses oleh masyarakat, hoax atau berita bohong dan penyebaran paham radikal kerap menghiasi beranda layar gawai kita.

Asep Warian selaku Pakar Hukum yang juga dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Parahyangan mengatakan, maraknya ujaran kebencian dan informasi bohong di linimasa media sosial. Karena hal itu berpotensi meningkatkan radikalisme di Indonesia. Oleh karena itu, Asep meminta kepada Menkopolhukam Mahfud MD untuk dapat mengubah gaya pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

Situasi ini juga sangat disayangkan, karena Mahfud harus bekerja lebih keras dalam menanggulangi maraknya persoalan radikalisme. Apalagi tingginya keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi titik rawan akan sulitnya mengendalikan gesekan konflik masyarakat di media sosial.

Lebih jauh, Asep khawatir jika tindakan radikal ini akan mencoba masuk ke dalam pusaran tataran politik formal parlementer dengan menunggangi hajatan Pemilu 2024. Karena bahaya jika radikalisme ini masuk ke dalam tataran politik formal, dipastikan akan menimbulkan kekacauan. Seperti terjadinya pembelahan masyarakat pada tahun politik di tahun 2024. Bila tidak dikendalikan berpotensi akan meruncing.

Radikalisme merupakan satu ajaran yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi baru. Penganut paham radikal biasanya terkesan ekslusif dan tertutup dengan lingkungan sosialnya, mereka selalu menyuarakan bahwa Pancasila itu tidak sesuai syari’at, hormat kepada bendera merah putih juga tidak sesuai syari’at.

Dalam hal ini, kita perlu mengetahui bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia. Tentu saja Islam masuk dengan cara yang damai. Bahkan melalui pendekatan perilaku sosial manusia dan kultur Sehingga tak jarang dakwah Islam dilakukan dengan metode pertunjukkan wayang. Sejatinya memang secara sosial kemanusiaan ketika Islam hadir di sebuah tempat tidak mengganti budaya orang.

Sementara itu, pengajar Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (UI) Puspitasari menilai cepat tersebarnya paham radikal karena digunakan oleh pelaku kampanye instan. Para penganutnya menggunakan media sosial dan fitur-fitur di Internet sehingga penyebarannya menjadi masif dan luas.

Puspitasari menuturkan, Pancasila tergerus karena masifnya kampanye paham radikal tersebut. Ia menegaskan jika Pancasila berhadapan dengan kelompok radikal yang menggunakan propaganda, maka perlu juga memakai prinsip (kontra) propaganda. Aksi radikalisme yang mengatasnamakan agama biasanya tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Melainkan ada kepentingan atau masalah lain di belakangnya.

Sementara itu Maraknya berita hoax di dunia maya memang sebuah masalah yang sangat pelik, kalangan anak – anak, emak emak bahkan akademisi juga tak lepas dari ancaman hoax yang tersebar tanpa ampun melalui aplikasi sosial media.

Akses media yang begitu cepat seakan berbanding lurus dengan kecepatan berita hoax yang menyebar hingga sampai kepada grup whatsApp Keluarga. Parahnya, berita yang sudah terkonfirmasi sebagai hoax pada tahun sebelumnya, terkadang masih disebarkan hanya bermodalkan menyalin link.

Dari sekian banyak hoaks, ternyata jenis berita hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah hoax tentang isu sosial – politik, menyusul diposisi kedua adalah berita hoax tentang SARA. Sebaran hoax yang overdosis ini memunculkan kekhawatiran di kalangan warganet. Kekhawatiran ini muncul karena hoax masih bisa menjadi senjata digital untuk mengancam kepanikan dalam negeri.

Sebaran hoax melalui sosial media seakan muncul tak terbendung, media sosial seperti Facebook, Twitter maupun Instagram merupakan kanal yang paling sering menjadi medium para warganet untuk menerima berita hoax. Selanjutnya aplikasi chatting juga sangat rentan terhadap berita hoax, terutama dalam grup whatsapp.

Ketika jemari melekat dengan gawai, seakan kita tidak memiliki imun terhadap hoax, sehingga penting bagi seluruh pengguna media sosial untuk menyaring informasi sebelum men-sharingnya ke jaringan media sosialnya.
Radikalisme dan Hoax merupakan dua hal yang membuat suasana menjadi gaduh, rasa persatuan juga runtuh hanya karena berita yang terlampau provokatif dan jauh dari kenyataan. Sudah saatnya kita mengatakan perang terhadap radikalisme dan Hoax yang secara nyata merusak kedamaian di berbagai negara.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Ghofur )*

Radikalisme masih menjadi ancaman utama bangsa Indonesia. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai penyebaran paham radikal kepada kalangan generasi muda, tidak terkecuali anak-anak.

Pernahkah Anda mendengar tentang radikalisme dan terorisme? Kelompok radikal mulai masuk ke Indonesia tahun 1997-1998 dan memanfaatkan orde reformasi yang penuh kebebasan, setelah sebelumnya dikungkung oleh aturan-aturan orde baru. Mereka menyelusup dan makin melebarkan sayapnya serta bergerilya sembari mencari kader-kader baru untuk regenerasi.

Kelompok radikal mencari siapa saja untuk jadi anggotanya, mulai dari manula hingga kaum muda. Sedihnya, belakangan muncul pemberitaan tentang radikalisme di kalangan anak-anak. Sebanyak 15 anak di Makassar sudah terpapar radikalisme. Kabar ini mengejutkan karena kelompok radikal sudah bertindak keji karena dengan sengaja meracuni pikiran bocah-bocah yang masih polos.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Achi Soleman menyatakan bahwa mayoritas anak terpapar radikalisme dari orangtuanya. Mereka sudah ditanamkan paham radikal dalam kehidupan. Saat ini 15 anak tersebut berada di bawah perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Achi Soleman menambahkan, ia bekerja sama dengan banyak pihak. Pertama dengan Densus 88 antiteror yang memang kerjanya memberantas terorisme dan radikalisme. Kedua dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Tugasnya untuk interverensi pendidikan dan layanan kesehatan. Anak-anak itu akan dikembalikan ke sekolah umum dan orangtuanya diedukasi.

Penemuan radikalisme di kalangan anak tentu sangat membuat masyarakat shock. Mereka berpikir, bagaimana bisa para bocah malah sengaja dicekoki ajaran-ajaran radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila? Jika anak-anak kecil sudah mengenal radikalisme maka runtuhlah masa depannya, karena yang dipikir hanya jihad, kebencian, dan intoleransi.

Alih-alih bercita-cita jadi dokter, insinyur, atau guru, anak-anak malah bercita-cita untuk jihad ke Suriah atau malah jadi bom pengantin. Jika ini terjadi maka sungguh mengerikan, karena masa depan mereka akan kacau-balau. Seharusnya para bocah didorong agar sukses dan menjadi ‘orang’, bukannya jadi kader radikal yang menyakiti masyarakat sipil.

Ketika banyak anak yang terpapar radikalisme maka harus segera didetokfikasi dan didampingi oleh psikolog. Penyebabnya karena jika tidak segera diatasi maka mereka akan jadi pribadi yang intoleran dan selalu mengunggah isu SARA, bahkan berani mengkafir-kafirkan orang lain. Akan rusaklah bangsa ini ketika bibit generasi muda bertindak melenceng.

Orang tua dari anak tersebut wajib dicokok oleh Densus 88 antiteror jika memang terbukti menularkan paham radikal. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara karena merusak masa depan anaknya sendiri sekaligus membuat calon pemimpin bangsa jadi teracuni oleh radikalisme. Penangkapan harus dilakukan secepat mungkin, karena jika tidak dalam 20 tahun ke depan kita akan punya generasi radikal.

Ketika orang tuanya ditangkap maka anak-anak bisa dilindungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan statusnya menjadi anak negara. Dengan status ini maka mereka mendapatkan proteksi dan tunjangan untuk hidup, serta bersekolah dan hidup layak tanpa pengaruh buruk dari orang tua yang radikal.

Radikalisme pada kalangan anak wajib diberantas dari hulu ke hilir alias yang disembuhkan tidak hanya anaknya tetapi juga orangtuanya. Dalam 1 rumah harus sama-sama didetoks dari paham radikal agar mereka sadar bahwa itu berbahaya dan bisa merusak masa depan anak.

Masyarakat wajib mewaspadai penyebaran radikalisme di kalangan anak karena jangan sampai banyak yang jadi korban. Anak-anak yang polos harus diselamatkan dari paham radikal dan didetoks agar tidak teracuni oleh radikalisme. Orang tuanya juga harus ditangani dan disadarkan bahwa tindakannya salah.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Rahmat Siregar )*

Aparatur Negara seperti TNI, Polisi, Aparatur Sipil Negara, maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bebas dari radikalisme. Aparatur negara yang terpapar paham radikal akan dapat menghambat pelayanan publik dan mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Aparatur negara adalah profesi yang menjadi idaman banyak orang, karena dianggap memiliki gaji tetap dan tunjangan kesehatan. Oleh karena itu tes aparatur negara seperti CPNS atau TNI/Polri selalu ramai peminat. Sementara itu, tes CPNS saat ini memiliki 1 syarat baru yakni tidak boleh terpapar radikalisme.

Mengapa ada aturan seperti itu? Penyebabnya karena jika seorang pegawai negeri jadi kader radikal maka akan berbahaya. Pertama, ia bisa menyebarkan paham itu ke rekan-rekan kerjanya. Kedua, ia bisa memanfaatkan jabatan dan fasilitas yang dimiliki dan disalahgunakan untuk mendukung program-program kelompok radikal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa ASN tidak boleh terpapar radikalisme. Jika ketahuan maka ia akan mendapat peringatan keras, dan jika masih ngotot bisa terkena ancaman hukuman, mulai dari tidak bisa naik pangkat hingga pemecatan. Menteri Tjahjo lalu bercerita bahwa tiap bulan ia memecat 40 ASN secara tidak hormat gara-gara mereka jadi anggota kelompok radikal.

Lantas bagaimana kementrian aparatur negara tahu bahwa seorang ASN terpapar radikalisme? Menteri Thahjo melanjutkan, caranya dengan melihat jejak digitalnya di media sosial. Jika seorang ASN gemar sekali menghina pemerintah dan menyinggung-nyinggung tentang jihad, serta negara khilafah, maka dipastikan ia sudah menjadi anggota kelompok radikal. Penyebabnya karena itu ciri-cirinya.

Dengan melihat jejak digital maka akan mudah sekali penelusurannya, sehingga pihak kementrian bisa menegur ASN tersebut. Mengapa ancaman hukuman terberatnya adalah pemecatan? Penyebabnya karena radikalisme adalah penyakit menahun dan ketika ASN malah memilih setia kepada kelompoknya maka sama saja ia kehilangan rasa nasionalisme, karena kelompok radikal sangat anti pancasila.

Ancaman hukuman ini tidak main-main karena jika seorang ASN dipecat secara tidak hormat akan rugi besar. Pertama, ia kehilangan mata pencaharian dan ketika sudah masuk usia di atas 40 akan susah untuk mencari pekerjaan baru karena rata-rata perusahaan mencari karyawan fresh graduated yang masih belia. Kedua, ia tidak akan mendapatkan uang pensiun sama sekali.

Ketika ada ancaman hukuman seperti ini dianggap sangat pantas karena jangan sampai radikalisme malah tumbuh subur di kementrian dan lembaga negara lain. Seorang ASN adalah abdi negara sehingga harus setia pada negara. Akan tetapi, ketika ia sudah terpapar radikalisme, maka akan kehilangan rasa nasionalisme dan menjadi penghianat negara, karena berambisi mendirikan negara khilafah.

Oleh karena itu amat wajar jika dalam tes CPNS disayaratkan tidak boleh terlibat radikalisme, sehingga ASN yang tersaring tak hanya cerdas tetapi juga harus jujur dan setia pada negara. Lebih baik melakukan tes ketat sejak awal daripada melakukan seleksi lagi setelah semua diangkat sebagai abdi negara.

Peraturannya memang sudah jelas, ASN tidak boleh jadi anggota (atau bahkan hanya simpatisan) kelompok radikal. Bayangkan jika ada ASN yang terpapar radikalisme maka di media sosial ia akan rajin misuh-misuh dan menghina pemerintah. Padahal itu sama saja mempermalukan dirinya sendiri karena ia akan dianggap rendah oleh orang lain.

Semua aparatur sipil negara harus bebas dari radikalisme dan pemeriksaannya sangat mudah, cukup dilihat dari jejak digitalnya di media sosial. Ancaman hukuman bagi ASN yang terpapar radikalisme, yang paling keras, adalah pemecatan secara tidak hormat. Tidak ada ampun karena jangan sampai ASN malah menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Zainudin Zidan )*

Pemuka agama memiliki peran penting untuk membasmi paham radikal karena mereka memiliki pengaruh yang besar di masyarakat.

Pemberantasan radikalisme masih menjadi pekerjaan rumah karena ada saja kasus terorisme dan radikalisme di masyarakat. Aparat keamanan tentu tidak bisa memantau terus selama 24 jam dan warga sipil diminta untuk turut membantu dalam mengawasi, apakah ada penyebaran radikalisme atau tidak. Peran serta mereka amat besar karena bisa mencegah tindakan-tindakan buruk terjadi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan bahwa alim ulama harus membentengi generasi muda dari paham radikal dan terorisme yang menggunakan narasi agama. Seolah-olah mereka sedang berjuang. Jadinya, para pemuda tertarik karena mereka sedang dalam masa mencari jati diri.

Komjen Pol Boy Rafli Amar menambahkan, kejahatan terorisme berawal dari idealisme kekerasan dan menentang segala bentuk perbedaan alias intoleran. Paham ini bisa menyebar dengan cepat seperti virus. Dalam artian, radikalisme harus diberantas sekarang juga karena jika dibiarkan akan menular dan merusak pikiran masyarakat, terutama generasi muda.

Mengapa harus generasi muda yang dilindungi? Penyebabnya karena kelompok radikal memang sengaja mencari kaum milenial untuk dijadikan kader, dalam rangka regenerasi. Oleh karena itu kebanyakan pengantin bom masih berusia belia, bahkan di awal 20-an. Padahal ini berbahaya karena mereka adalah calon pemimpin tetapi malah tersangkut radikalisme.

Alim ulama harus memiliki peran penting untuk mencegah radikalisme karena mereka memiliki pengaruh besar di mata masyarakat. Ketika berceramah maka akan banyak yang menurutinya, oleh karena itu buatlah teks ceramah yang santun dan anti radikal. Bukannya sebaliknya, malah menyuburkan terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Seorang pemuka agama seharusnya paham bahaya radikalisme dan ia harus bertindak bijak, bahwa mustahil ada negara khilafah karena tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang majemuk. Pancasila adalah solusi dan dengan berpancasila tidak akan meninggalkan agama karena sila pertama saja sudah berbunyi: ketuhanan yang maha esa.

Pemuka agama bisa memilih topik menarik untuk ceramah dan tidak menyinggung jihad atau radikalisme, karena sebenarnya jihad paling besar adalah menahan nafsu serta bekerja untuk keluarga tercinta. Jangan sampai lidahnya malah ia gunakan untuk menyebarkan sesuatu yang salah.

Sesungguhnya seorang pemuka agama yang sudah paham bahwa radikalisme itu salah bisa membuat ceramah yang santun dan mengena di hati pendengarnya. Alih-alih bercerita tentang perjuangan dan jihad, ia memaparkan kisah-kisah nabi, kedermawanannya, mukjizatnya, dan hal-hal yang bisa umat contoh dari kehidupannya.

Bukankah lebih enak untuk berceramah dengan memberi teladan dari kisah nabi dan sahabat-sahabatnya, daripada malah mengobarkan bendera perang dengan mencetuskan tentang kelompok radikal? Ingatlah bahwa mulutmu harimaumu. Jangan sampai seorang penceramah malah kena tulah karena ia terus-menerus memprovokasi tentang radikalisme.

Seorang pemuka agama yang handal akan lebih memilih ceramah yang santun dan mengademkan hati para pendengarnya. Saat pandemi sudah terlalu banyak keruwetan hidup manusia dan sudah seharusnya ia memberikan solusi bagi umat. Bukannya malah menghasut dan memecah-belah perdamaian di negeri ini.

Para pemuka agama memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah radikalisme karena ia bisa mempengaruhi masyarakat yang mendengarkan ceramahnya. Ia bisa menceritakan kebajikan dan perdamaian, alih-alih ajakan untuk jihad dan masuk kelompok radikal. Masyarakat yang awam harus dibimbing untuk memiliki kesalehan sekaligus nasionalisme, bukannya diajak jadi teroris.

)* Penulis adalah kontriburor Pertiwi Institute

Oleh : Agus Rahmat )*

Media sosial saat ini diyakini sebagai ladang subur penyebaran radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Masyarakat pun diminta mewaspadai penyebaran paham terlarang tersebut dan selalu bijak dalam menerima informasi.

Keganasan radikalisme makin terlihat kala mereka merambah media sosial sebagai tempat baru untuk menebar racun. Mereka paham bahwa banyak orang Indonesia yang suka curhat di Medsos, terutama anak-anak muda. Oleh karena itu media sosial dijadikan tempat yang tepat untuk menyebarkan paham radikal dan teroris sekaligus menjaring banyak kader baru untuk regenerasi.

Kombes Aswin Siregar, Kepala Bagian Operasi Densus 88 antiteror Polri menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan kondisi pandemi dalam 2 tahun terakhir memaksa banyak orang untuk masuk ke dunia virtual yang borderless, dan hal ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal dan teroris. Dalam artian, mereka berbahaya karena sudah mengikuti tren terkini untuk menyebarkan radikalisme.

Kombes Aswin Siregar menambahkan, saat ini kelompok radikal memiliki ahli IT (informasi teknologi) dan mereka memanfaatkan multimedia serta sosial media dalam menjalankan aksinya. Dalam artian, keberadaan ahli IT yang menjadi kader kelompok radikal adalah sesuatu yang miris karena kepintaran mereka malah dijadikan cara untuk menyebarkan radikalisme, bagaikan memanfaatkan pisau di tempat yang salah.

Seluruh WNI wajib mewaspadai merebaknya radikalisme di sosial media karena jangan sampai banyak yang terjebak oleh bujuk-rayu kelompok radikal. Pasalnya, ada orang yang terlalu polos dan mau-mau saja diajak berkenalan di Facebook, ternyata diam-diam mereka dihipnotis untuk mau masuk ke kelompok radikal. Jika ini yang terjadi maka sungguh mengerikan.

Anggota kelompok radikal memanfaatkan sosial media karena rakyat Indonesia masuk ke dalam 5 besar pengakses Medsos terbesar di dunia, berarti makin sering mereka menebarkan radikalisme, makin banyak pula yang terjebak karenanya. Hal ini patut diwaspadai karena saat seseorang membuka media sosial dalam keadaan rileks sehingga apapun yang dibaca akan masuk ke otak, padahal berbahaya seperti radikalisme.

Jangan sampai anggota kelompok radikal bertambah karena banyak yang terkena di media sosial, terutama kaum muda, karena mereka yang hampir tiap jam membuka Instagram dan Facebook. Anak-anak muda perlu belajar cara menggunakan internet dan Medsos secara sehat dan tidak sembarangan dalam menerima friend request di Facebook. Mereka juga tak boleh terlalu sering chatting karena bisa jadi yang diajak mengobrol adalah kelompok teroris.

Selain itu, cara selanjutnya untuk mencegah tersebarnya radikalisme di media sosial adalah dengan menggunakan critical thinking. Jika ada yang membujuk agar masuk ke dalam kelompok radikalisme dan kenalnya di Facebook atau Instagram, maka pikirkan lagi. Benarkah jihad itu keren? Apakah benar di Indonesia cocok jadi negara khalifah? Para pemuda harus banyak membaca dan berpikir kritis agar tak dibohongi kelompok radikal.

Jika kita sudah sadar bahwa di media sosial bisa jadi ajang penyebaran radikalisme maka saatnya pemberantasan paham ini. Pertama, laporkan akun yang sering menyebar hoaks dan propaganda tentang radikalisme dengan klik report this account dan erahkan banyak orang agar akun itu bisa dibekukan oleh pengelola Medsos. Kedua, laporkan saja kepada polisis siber jika ada akun radikal dan teroris.

Kita wajib waspada akan penyebaran radikalisme dan terorisme di media sosial karena dunia maya adalah tempat yang cocok untuk memviralkan sesuatu, termasuk berita dari kelompok radikal. Jangan sampai radikalisme merebak gara-gara kader radikal memanfaatkan Medsos. Jika ada yang mencurigakan maka jangan ragu untuk menghubungi polisi siber.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh : Zaki Walad )*

Radikalisme wajib diberantas agar tidak menghancurkan negara ini. Cara untuk menangkal penyebaran radikalisme salah satunya adalah dengan meningkatkan sinergitas antara para penegak hukum dan masyarakat.

Pernahkah Anda mendengar berita tentang radikalisme dan terorisme ketika ada pengeboman? Radikalisme memang paham yang relatif baru masuk di Indonesia, sekitar 20 tahun lalu, saat ada orde reformasi. Kebebasan pasca lepasnya belenggu dari orde sebelumnya membuat kelompok radikal bisa menyelusup dan membahayakan masyarakat, sayang sekali.

Ketika radikalisme dan terorisme sudah terlanjur masuk ke Indonesia maka PR selanjutnya adalah pemberantasan. Selama ini kita mengenal Densus 88 antiteror sebagai pasukan khusus untuk meringkus para pelaku terorisme dan radikalisme. Namun sebenarnya tidak bisa hanya ada 1 pihak yang bekerja, karena wajib ada kolaborasi jika ingin radikalisme cepat dihapuskan dari negeri ini.

Pengamat terorisme Noor Huda Ismail menyatakan bahwa penguatan masyarakat sipil menjadi poin yang sangat penting untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Pasalnya, penyebaran radikalisme bukan hanya masalah pemimpin negara tetapi juga masyarakat.

Dalam artian, masyarakat wajib untuk mencegah radikalisme dan tidak hanya mengandalkan pemerintah atau tim densus 88 antiteror. Justru dengan kolaborasi maka penangkapan kelompok radikal dan teroris akan cepat terjadi. Misalnya ketika ada gelagat tetangga baru ayng mencurigakan dan ternyata mengibarkan bendera ISIS, maka masyarakat bisa melaporkannya untuk ditindaklanjuti oleh aparat.

Contoh lain adalah di wilayah kampus dan sekitarnya. Masyarakat yang memiliki bisnis kos-kosan bisa memantau para penyewa kamarnya. Jangan sampai ada yang ternyata diam-diam menjadi kader dari kelompok radikal dan menggunakan kamar kosnya untuk tempat pertemuan.

Intinya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tidak boleh cuek. Akan tetapi ketika ada yang mencurigakan bisa diselidiki lalu dilanjutkan pelaporan ke aparat. Satu laporan bisa berbuah banyak karena bisa jadi gembong teroris dan radikal tertangkap dan ia tak bisa lagi membuat kekacauan di Indonesia.

Noor Huda melanjutkan, masyarakat wajib bersinergi dalam mengatasi penyebaran radikalisme. Apalagi saat ini radikalisme dan terorisme tersebar tak hanya oleh alumni ISIS tetapi juga situs dan akun media sosial yang berisi tentang paham tersebut. Internet menjadi lahan penyebaran radikalisme yang sangat subur.

Radikalisme di internet bisa tersebar mulai dari situs berbayar, gratisan, sampai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Masyarakat bisa langsung melapor ke polisi siber ketika ada akun media sosial yang meresahkan karena selalu berseru tentang jihad, radikalisme, negara khilafah, dan lain-lain. Nantinya akun itu akan di take down karena melanggar ketentuan tentang tindak terorisme di dunia maya.

Selain itu, perhatikan juga anak-anak muda yang sering sekali memegang gadget. Jangan sampai mereka diam-diam menjadi kader kelompok radikal karena mendapatkan pengaruh dari internet. Pastikan seluruh anggota keluarga mendapat kasih sayang yang cukup sehingga tidak terpikir untuk terjebak oleh kelompok radikal dan teroris di luar sana.

Ketika ada sinergi antara masyarakat, aparat, dan pemerintah, maka kita optimis radikalisme bisa diberantas dengan cepat. Jumlah penduduk di Indonesia ratusan juta dan mayoritas melek internet. Mereka bisa berselancar dengan baik di dunia maya dan membantu polisi siber dalam menangkal akun-akun media sosial radikal.

Untuk memberantas radikalisme maka diperlukan sinergi yang baik antara masyarakat, aparat, dan pemerintah. Jangan hanya mengandalkan pemerintah karena warga sipil juga bisa memiliki inisiatif untuk menangkal radikialisme. Intinya harus perhatian terhadap sekeliling dan tidak boleh mengabaikan jika ada yang sekiranya dicurigai sebagai kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aditya Rahman )*

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak Pemerintahan yang harus terbebas dari paham radikal. Para abdi negara pun diminta untuk mewaspadai penyebaran paham anti Pancasila karena dapat menghambat pelayanan publik dan menciderai ideologi bangsa.
Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) meminta kepada ASN untuk menjauhi segala hal yang memiliki keterkaitan dengan radikalisme serta terorisme.

Tjahjo Kumolo mengatakan, prinsipnya ASN tidak diperkenankan untuk memiliki keterkaitan dengan radikalisme apalagi terorisme. Terlebih untuk calon pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya. Walaupun sudah memenuhi kriteria, jika memiliki indikasi terpapar radikalisme dan terorisme, tentu saja jangan harap untuk lolos menjadi ASN.

Ia menjelaskan, bahwa indikasi terpapar paham radikal dan terorisme salah satunya dapat diketahui melalui jejak digital. Jejak digital tersebut tidak hanya berlaku bagi ASN, namun juga kepada pasangan dari ASN tersebut, baik suami maupun istri. ASN haruslah sangat berhati-hati dalam berselancar di Internet, baik melalui media sosial, maupun melalui aplikasi pertukaran pesan.

Tjahjo juga berpesan kepada para ASN untuk tidak meninggalkan komentar yang menjelek-jelekkan Pemerintah atau anti-Pemerintah, maupun mengikuti dan berkomunikasi dengan kelompok radikalisme dan terorisme. Sehingga para ASN haruslah tegak lurus kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk mewujudkan birokrasi Pemerintah yang bebas dari paham radikal. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PAN-RB dan BKN juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan/atau mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Boy juga memastikan bahwa pihaknya akan terus memerangi gerak para teroris. BNPT akan tetap melakukan kontraradikalisme dan tetap melawan infOrmasi yang bertentangan dengan nilai dasar falsafah Pancasila.

Boy menyebutkan bahwa dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2020, tercatat sebanyak 84 orang dari jaringan teroris sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mayoritas dari mereka yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut rupanya telah merencanakan sejumlah aksi terorisme namun berhasil digagalkan oleh aparat keamanan.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI menghimbau agar umat bersatu untuk memberantas paham-paham radikal sehingga nantinya tidak menjadi kekuatan besar di Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan menjadikan konsep Islam moderat sebagai arus utama.

Ideologi Pancasila menolak semua paham radikalisme dan terorisme. Kedua paham ideologi ini terbukti membahayakan negara Indonesia dan banyak negara lainnya. Hal ini dikarenakan radikalisme merupakan paham yang mengesahkan kekejaman dan kekerasan.

Padahal Indonesia sendiri terkenal sebagai bangsa yang ramah dan murah senyum. Jika radikalisme masih muncul, tentu saja image Indonesia yang ramah akan sirna di mata dunia.
Meski Pemerintah telah membubarkan Ormas radikal seperti HTI, namun residu ideologi mereka masih ada hingga sekarang. Mereka pun menyusup dalam beragam aksi unjuk rasa.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, untuk memberantas radikalisme dirinya akan melakukan upaya tersebut dengan lintas kementerian, seperti Kementerian PMK yang menaungi bidang ketahanan ideologis dan kebudayaan.
Hal yang paling ditekankan oleh Mahfud adalah kelompok radikal bukan mengacu pada golongan tertentu. Ia pun menghimbau agar pemikiran bahwa orang yang radikal merupakan kelompok agama haruslah dirubah.

Mahfud Menegaskan bahwa radikalisme itu merupakan satu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara melawan aturan, kemudian merusak cara berpikir generasi baru. Entah orang Islam atau bukan Islam jika melakukan hal itu, patutlah disebut radikal.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mencegah ASN yang terpapar oleh paham radikal. Pihaknnya sudah memiliki keinginan untuk memasukkan soal-soal yang berkaitan dengan anti radikalisme seperti itu. Meski porsi pertanyaan seputar radikalisme hanya sedikit dan akan dimasukkan dalam SKD di bagian soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Bahaya laten radikalisme jika terus dibiarkan maka akan dengan mudah merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga paham-paham radikal sudah semestinya lenyap dari Indonesia sedini mungkin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zainudin )*

Tokoh agama moderat diharap untuk menyiarkan ajaran yang cinta damai dan ikut menangkal radikalisme. Dengan adanya peran tokoh agama tersebut, maka radikalisme diharapkan dapat ditangkal secara maksimal.

Saat ini kita bisa dengan mudah mengakses ceramah tokoh agama, baik secara langsung, via televisi, radio, atau internet. Banyak sekali tokoh yang berpidato dengan berbagai tema, tinggal pilih saja yang sesuai dengan keadaan hari itu. Akan tetapi jangan salah pilih karena ada kiai tekek alias abal-abal yang menyebarkan ajaran sesat, karena malah mengajarkan tentang ekstrimisme dan radikalisme.

Tokoh agama moderat didorong untuk lebih rajin dalam menyiarkan syiar, sehingga masyarakat makin paham apa itu mdoerasi beragama. Ceramah mereka selalu dinanti agar memperlihatkan agama yang cinta damai, bukannya malah memprovokasi. Masyarakat juga perlu diedukasi agar tidak sembarangan memilih ceramah dan akhirnya malah terjebak dalam radikalisme dan terorisme.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menyatakan bahwa pemeritnah dapat mebentuk pendakwah yang menyampaikan syiar agama dengan nilai moderat dan dapat mengikuti perubahan zaman. Dalam artian, tokoh agama moderat perlu didorong agar lebih rajin berceramah dan mengkampanyekan moderasi beragama.

Moderasi beragama perlu diviralkan karena ia membaut seseorang beragama secara moderat alias di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan atau kiri. Jika beragama dengan moderat maka ia tidak akan terlalu fanatik sampai mengkafir-kafirkan orang lain, karena paham bahwa hal ini sebenarnya dilarang oleh nabi. Ekstrimisme tidak bisa dibenarkan karena ia tidak toleran dan cenderung dengan jalan kekerasan.

Makin banyak tokoh yang berceramah mengenai moderasi beragama tentu makin bagus karena kita butuh syiar yang cinta damai. Bukan yang malah mengobarkan peperangan dengan alasan jihad dan merusak persatuan Indonesia. Jihad yang paling utama adalah mencari nafkah untuk keluarga dan mengekang amarah serta hawa nafsu, bukannya berkoar-koar ingin menyerang orang lain dengan alasan sentimen.

Pembelajaran di Pesantren juga seharusnya diwarnai dengan moderasi beragama dan tidak ekstrimis. Pesantren adalah pusat ilmu agama dan yang diajarkan adalah beragama dengan saling menyayangi, bukan saling membenci. Toleransi adalah kunci di negara yang majemuk seperti Indonesia. Lagipula Nabi Muhammad sendiri mencontohkan toleransi dan tidak pernah menghina orang dengan keyakinan lain, serta berdakwah dengan lemah lembut.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa ada 3 ciri seorang santri yakni: moderat, menghargai keragaman, dan cinta tanah air. Santri itu memiliki pemahaman dan pengamalan beragama yang tidak ekstrim alias moderat. Penyebabnya karena ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren seperti tasawuf, fikih, ilmu kalam, dll bukanlah yang ekstrim.

Santri wajib menghargai keragaman karena ajaran agama yang mengajari tentang perbedaan.Menghargai keberagaman bukan berarti mengabaikan keyakinan. Seorang santri diajari untuk membina hubungan baik dengan Tuhan dan juga sesama manusia, tak hanya dengan yang seagama tetapi juga umat dengan keyakinan lain.

Moderasi beragama memang patut diajarkan terus di pesantren karena para santri adalah calon ustad, kiai, dan pemimpin di masa depan. Mereka akan terus bersyiar mengenai kebajikan dan beragama dengan moderat serta lemah lembut. Dakwah tidak boleh dilakukan secara ekstrim karena akan menyakiti orang lain.

Pengajaran tentang moderasi beragama hendaknya dilakukan di smua tempat, mulai dari pesantren hingga sekolah. Para murid dan santri akan sadar bahwa moderasi beragama adalah yang paling tepat, sehingga bisa bersyiar sekaligus cinta damai.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Razak )*

Moderasi beragama diyakini masihi efektif untuk menangkal radikalisme. Masyarakat dan tokoh agama pun diminta untuk berperan aktif untuk menyosialisasikan pentingnya moderasi beragama.

Moderasi beragama adalah cara pandang beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun kiri. Pemahaman ini amat penting karena memang kita tidak boleh berlebihan dalam melakukan segala sesuatu. Jangan sampai jadi ekstrimis, pun jangan pula jadi terlalu liberalis.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Batang H.M Aqsho M.Ag menyatakan bahwa moderasi beragama adalah cara beragama untuk memeluk agama. Agama sejatinya mengajarkan nilai kebaikan dalam bersikap, bukannya melarang perilaku sosial yang berbeda dengan yang dianutnya dan mengkafir-kafirkan orang lain. Dalam artian, kita dilarang keras untuk menjelekkan orang lain, jika memahami agama secara moderat.

Moderasi beragama memang salah satu cara untuk mencegah radikalisme. Penyebabnya karena ia bisa mengajari masyarakat cara untuk memeluk agama secara moderat, tanpa harus melakukannya secara ekstrim. Sedangkan kaum radikal sangat ekstrim dan hobi sekali menyalahkan pihak lain yang tidak sealiran dengannya.

Oleh karena itu moderasi beragama wajib diajarkan di sekolah-sekolah, agar para murid memahami cara memeluk agama yang baik, dan tidak terseret arus radikalisme. Direktorat PAI Kementrian Agama RI mewujudkan program moderasi beragama di semua elemen, khususnya di kalangan guru NU. Sehingga mereka bisa mengajarkannya pada murid-murid dan akhirnya tidak ada yang mau teracuni oleh radikalisme.

Ketua panitia Kegiatan Peningkatan Kapasitas Moderasi Beragama Guru PAI tingkat SMA dan SMK Kab Pekalongan, Achmad Zuhri, menyatakan bahwa kapasitas peningkatan moderasi beragama di sekolah sangat penting, karena di situlah pengenalan budaya washatiyah dan nilai-nilai pancasila. Dalam artian, guru menjadi ujung tombak dalam mengenalkan moderasi beragama dan pengenalan pancasila pada sang murid.

Jika semua guru memahami moderasi beragama maka tidak ada yang mengajarkan radikalisme, karena ia memahami bahwa tidak boleh memeluk dan mengajarkan agama secara ekstrim. Pemahaman moderasi beragama amat penting karena jika guru sudah teracuni radikalisme, bisa berbahaya. Penyebabnya karena ia bisa mengajak para murid untuk berjihad dan jadi ekstrimis sejak kecil.

Apalagi jika yang diajar adalah murid yang masih SD, bahkan TK. Mereka masih sangat lugu, jadi mau-mau saja diajari radikalisme dan berbagai ajarannya yang menyesatkan. Masih ingatkah ketika ada beberapa murid yang merusak makam umat dengan keyakinan lain? Mereka jadi korban guru yang mengajarkan radikalisme, dan melakukannya karena belum paham mana yang benar dan mana yang salah.

Sebaliknya, jika sang guru memahami moderasi beragama, maka para muridnya akan mengekor karena mereka memahami bahwa radikalisme itu salah, dan yang benar adalah moderasi beragama. Tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain yang tidak sependapat. Indonesia adalah negara berbhinneka tunggal ika dan ada 6 agama yang diakui secara resmi, sehingga tidak boleh ada radikalisme yang terlalu kaku.

Oleh karena itu pengajaran tentang moderasi beragama dilakukan di sekolah-sekolah lain dan didukung penuh oleh Kemenag. Tujuannya agar makin banyak guru yang paham moderasi beragama, dan mereka paham bahwa hal itu bisa mencegah radikalisme.

Moderasi beragama bisa mencegah timbulnya radikalisme, karena ia mengajari banyak orang cara memeluk agama yang baik, dan tidak menjelek-jelekkan pihak lain. Ketika seseorang beragama secara moderat maka ia taat beribadah tanpa harus menghina yang lain, dan tidak mau terseret dalam arus radikalisme.

)* Penulis adalaha kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Zaki )*

Radikalisme merupakan salah satu ancaman besar bangsa Indonesia. Masyarakat pun mendorong peran pemuka agama moderat untuk berperan aktif dalam menangkal narasi radikal keagamaan.

Radikalisme keagamaan merupakan salah satu ancaman terhadap rusaknya semangat Bhineka Tunggal Ika, pemikiran radikal menunjukkan bahwa keyakinanku benar dan selain keyakinanku salah, padahal Indonesia telah mengakui 6 agama.

Narasi radikal dengan isu agama tentu bisa dilawan dengan cara hadirnya dai moderat yang memiliki wawasan wasatiyah di tengah masyarakat. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Ismal Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Dr Andi Aderus, mengatakan perlu ada kaderisasi dari moderat untuk mengimbangi narasi keagamaan radikal yang terus ada di masyarakat.

Menurut Andi, keberagaman dan kekayaan bangsa ini menjadi faktor pendorong Indonesia menjadi sasaran empuk kelompok radikal. Latar belakang kesukuan, budaya dan agama yang mencolok kerap menjadi isu yang digunakan untuk narasi perpecahan.

Termasuk isu antinasionalisme yang juga menolak kearifan lokal dengan membenturkan antara nasionalisme dan agama. Oleh karena itu, salah satu pimpinan Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) ini, menanggulangi radikalisme tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum yang menyangkut ideologi.

Andi mengatakan radikalisme harus dilawan dengan pemahaman dan penguatan ideologi kebangsaan dan narasi agama. Dirinya juga menilai, perlu adanya kewaspadaan terhadap narasi radikal yang dapat memeceh belah masyarakat dengan menunggangi isu agama karena terbukti pola narasi ini kerap berhasil menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurut Andi, ada beberapa faktor yang menyebabkan naradi dari kelompok radikal mudah diterima masyarakat, di antaranya adalah kurangnya wawasan keagamaan, terlalu bersemangat dalam beragama dan kebiasaan masyarkat menilai sesuatu hanya di permukaanya saja. Dia mengatakan masyarakat mudah terkesan dengan label-label yang ditampilkan dan ditawarkan seperti syariah, Islam dan sunnah tanpa mengkajinya lebih mendalam.

Ia juga mengapresiasi peran pemerintah saat ini yang melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk gugus tugas pemuka lintas Agama dengan menggandeng para tokoh lintas Agama untuk melawan narasi radikal dengan moderasi beragama yang menyejukkan.

Gerakan radikal kerap melakukan rekrutmen melalui berbagai akun media sosial. Sasaran mereka biasaya menyangkut pada anak muda yang akan dicuci otaknya untuk diberikan paham radikalisme. Sementara itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa paham radikal yang menganggap pemahamannya paling benar juga telah menyusup ke sekolah menengah melalui guru.

Hasil survei dari lembaga kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Prof Dr Bambang Pranowo, yang juga merupaka Guru Besar sosiologi Islam di UIN Jakarta pada 2010 lalu menunjukkan bahwa hampir 50 % pelajar setuju dengan tindakan radikal.

Masuknya radikalisme di kalangan pelajar antara lain dipengaruhi oleh guru atau pengajar yang berafiliasi atau bersimpati terhadap organisasi yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan ideologi transnasional. Kelak hal tersebut akan mengarahkan anak-anak untuk mendukung paham khilafah.

Data tersebut juga menunjukkan 25 % siswa dan 21 Guru menyatakan bahwa Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8 % siswa dan 76,2 % guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. Hal yang patut digarisbawahi adalah radikalisasi ini biasanya berawal dari dangkalnya pemahaman agama.

Sehingga diperlukan upaya untuk mengenalkan Islam yang moderat, toleran dan berkeadilan khususnya kepada para generasi muda . Jangan sampai generasi muda menjadi insan yang terpapar paham radikal.

Dalam sebuah kuliah umum bertajuk pencegahan radikalisme dan penguatan identitas bangsa yang diselenggarakan Fakultas Filsafat UGM. Mantan teroris Machmudi Haryono alias Yusuf, mengajak kepada para milenial untuk tidak terjebak dalam kubangan radikalisme.

Yusuf menuturkan agar para mahasiswa dapat memahami sesuatu secara komprehensif. Jika ada suatu berita ataupun pemahaman, maka cobalah untuk mencari pembanding yang lain agar tidak terjebak dengan hal yang itu-itu saja.

Dirinya mengaku menjadi jihadis karena dipicu oleh Perang Bosnia. Setelah melihat videonya, ia jadi ingin tahu lebih jauh kenapa ada konflik dan muncul rasa simpati kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Dai moderat tentu saja memiliki literasi yang baik tentang pemahaman jihad, sehingga generasi muda mampu memaknai jihad yang tidak melulu soal perang, Dai moderat juga berperan untuk menangkal narasi-narasi yang berpotensi merusak semangat kebhinekaan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini