Oleh : Zainudin Zidan )*

Masyarakat tidak mendukung Reuni 212 yang diadakan pada 2 Desember 2021. Hal itu ditandai dengan sedikitnya massa yang hadir dan adanya surat dari Majelis Az-Zikra yang menolak Masjidnya digunakan sebagai ajang reuni.

Tanggal 2 Desember adalah hari yang istimewa bagi Persaudaraan (PA) 212 karena mereka merayakan ulang tahun dan akhirnya beramai-ramai reuni. Acara ini biasanya dilakukan di kawasan Monas dan mengundang sampai ribuan massa. Akan tetapi sejak awal pihak kepolisian melarang reuni dan tidak memberi izin keramaian karena masih masa pandemi, sehingga reuni yang mengumpulkan banyak orang bisa memicu klaster Corona baru.

Masyarakat mendukung penuh Polri untuk melarang Reuni 212. Selain alasan pandemi, reuni juga tidak ada gunanya. Untuk apa mengumpulkan banyak orang jika tidak ada maksud yang positif? Penyebabnya saat reuni, peserta bukannya bersalaman dan berbahagia, malah memicu kerusuhan dengan pidato yang provokatif dan selalu menghujat pemerintah. Padahal jika saja mereka memegang jabatan belum tentu bisa membuat keputusan yang bijak.

Reuni 212 batal digelar di kawasan Monas karena masih tertutup saat pandemi. Selain itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga dengan tegas tidak menyetujui acara tersebut. Akan tetapi bukannya kapok, massa malah nekat datang ke kawasan patung kuda, Jakarta, dan ada pula yang berencana berkumpul di Bogor, tepatnya di Pesantren Az-Zikra milik almarhum Ustad Arifin Ilham.

Untuk melarang kenekatan massa maka pihak kepolisian melakukan berbagai cara. Pertama, Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyekatan massa di 9 titik agar peserta reuni dari Bekasi tidak bisa berangkat ke kawasan patung kuda, Jakarta, atau Bogor. Kesembilan titik tersebut di antaranya jalan tol Bekasi 1, Bekasi 2, Bekasi Timur, Jatiasih, Bulak, dan lain-lain.

Penyekatan dilakukan agar massa tidak nekat datang ke tempat reuni. Mereka tidak boleh marah ketika disuruh putar balik oleh aparat, karena sesungguhya malah dilindungi dari kemungkinan tertular Corona. Polisi adalah sahabat rakyat sehingga wajib melindungi rakyat, termasuk dari bahaya Corona.

Selain di Bekasi, di kawasan patung kuda juga ada barikade berupa water barrier dan juga kawat berduri. Lebih dari 4.000 polisi juga siaga untuk menjaga kawasan tersebut agar tidak dimasuki oleh massa. Akan tetapi, banyak peserta reuni yang masih nekat datang lalu marah-marah saat diajak pulang, dan akhirnya emosi serta memaki-maki.

Bagaimana bisa mereka malah marah kepada aparat? Pihak kepolisian hanya melakukan tugasnya agar ketertiban dan keamanan masyarakat terjaga. Bukannya berterima kasih justru malah emosi, apakah itu normal? Seharusnya mereka sadar kalau reuni itu melanggar protokol kesehatan dan bisa dijerat pasal, tetapi malah terbakar amarah bagaikan kesetanan.

Sementara di kawasan Pesantren Az-Zikra, Bogor, izin tidak jadi diberikan. Selain dilarang oleh pihak kepolisian, di sana masih dalam suasana berduka karena anak kedua almarhum Ustad Arifin Ilham yakni Ameer Az-Zikra baru saja meninggal dunia.

Reuni tidak ada gunanya dan PA 212 dibubarkan saja. Novel Bamukmin dan segenap pengurus PA 212 sebaiknya sadar diri dan evaluasi. Tidak ada manfaatnya membuat reuni jika hanya bisa menghujat pemerintah. Sebuah organisasi seharusnya punya tujuan baik, bukannya malah memprovokasi masyarakat.

Pembubaran massa saat reuni 212 dilakukan karena peserta reuni melanggar protokol kesehatan, yakni tidak jaga jarak dan membuat kerumunan dengan sengaja. Jangan marah saat reuni dibubarkan karena masih masa pandemi. PA 212 juga dibubarkan saja karena tidak memberi kontribusi positif pada bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Hakim )*

Reuni 212 yang akan digelar kelompok Persaudaraan Alumni (PA) 212 sulit terwujud karena ditolak masyarakat. Hal itu disebabkan acara yang menimbulkan kerumunan tersebut dipaksakan digelar di tengah pandemi Covid-19, sehingga rentan menimbulkan kluster baru Covid-19.

Politisi Partai Ummat, Mustofa Nahwaradaya mengatakan bahwa dirinya tidak begitu yakin bahwa agenda reuni 212 pada tahun ini dapat terselenggara sesuai rencana. Ia mengatakan bahwa event tersebut akan sulit diselenggarakan karena terganjal masalah perizinan.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Humas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Endra Zulpan menyatakan bahwa Polda Metro Jaua belum mengeluarkan izin keramaian karena persyaratan administrasi yang belum lengkap.Endra juga mengatakan bahwa persyaratan administratif tersebu harus dipenuhi bagi pihak yang ingin mengadakan kegiatan.

Syarat yang harus dipenuhi adalah ; surat izin keramaian, rekomendasi keramaian dari Satgas Covid-19, izin lokasi, surat rekomendasi dari polres setempat dan melampirkan proposal kegiatan yang menjelaskan mulai dari kegiatan, konsep, hingga total massa yang hadir.

Setelah semua persyaratan administratif dipenuhi, maka aparat kepolisian menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang berkaitan dengan surat izin keramaian.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo telah menyampaikan, bahwa Polri selalu mengingatkan agar masyarakat selalu taat dalam menjalani protokol kesehatan (prokes). Dengan harapam agar pada saat giat tersebut tidak terjadi cluster baru.

Salah satu kepala daerah yang tidak menyarankan pergelatan Reuni 212 adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dirinya mengimbau kepada warganya agar menghindari kegiatan yang bersifat massal dan berpotensi terjadinya penularan Covid-19 pada masa pandemi.

Ridwan Kamin menilai, bahwa kegiatan seperti itu bisa menyalahi aturan terkait protokol kesehatan, karena pandemi Covid-19 belum sepenuhnya tuntas. Emil juga memperkirakan akan sulit menghindari kerumunan apabila Reuni 212 benar-benar dilaksanan.

Lebih jauh Emil juga mengatakan, bila kegiatan itu dilaksanakan tentu akan sulit bagi petugas lapangan meminta masyarakat agar tidak berkerumun. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada warga Jawa Barat untuk bisa menahan diri sendiri.

Pada kesempatan berbeda Politisi PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Muannas Alaidid merasa heran dengan kelompok Persaudaraan Alumni 212 yang ngotot menggelar reuni di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang kendati kondisi Jakarta sekarang ini masih dikepung Covid-19.

Ia juga merasa heran karena tujuan kelompok tersebut untuk mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok ketika dirinya tersandung kasus penistaan agama sudah terpenuhi, tetapi mereka justru ingin menggelar acara bertajuk reuni. Ia juga mengendus akan banyaknya agenda terselubung dari acara reuni tersebut, agenda terselubung yang ia maksud jelas merupakan agenda yang bermuatan politik.

Dirinya juga mengingatkan bahwa Jakarte belum bebas Pandemi meski sudah masuk dalam kategori PPKM level 1. Rza juga mengingatkan bahwa kondisi Natal 2021 dan tahun baru 2022 serta penurunan level DKI ke level 1 bisa memicu penambahan kasus. Oleh karena itu, Riza mengajak publik untuk tetap di rumah meski angka vaksinasi tinggi. Hingga saat ini, PA 212 masih mengusahakan dan tetap ngotot agar reuni akbar 212 dapat digelar di pelataran Monas.

Epidemiolog dari Griffth University Dicky Budiman menilai penolakan terhadap pelaksanaan kegiatan reuni 212 sudah tepat. Dirinya berasalan bahwa publik harus menghindari kerumunan agar kasus Covid-19 yang tengah melandai tidak kembali melonjak.

Kerumunan memang harus dihindari selama pandemi belum berakhir, kita bisa berkaca pada libur lebaran tahun ini, di mana 1 bulan setelahnya kasus covid mengalami peningkatan secara drastis, rumah sakit overload hingga angka kematian mencapai pada titik paling mencekam.

Jika Reuni 212 merupakan event yang mendatangkan orang dari berbagai penjuru, tentu saja potensi penularan sangatlah mungkin terjadi. Sehingga daripada ngotot mengadakan acara reuni di monas, justru lebih baik selenggarakan reuni secara virtual.

Penolakan terhadap pelaksanaan Reuni 212 bukan berarti pendukung penista agama, kita harus menyadari bahwa kondisi bangsa ini sedang berbenah agar kasus covid-19 tidak mengalami peningkatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta umat Islam agar mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi Reuni 212 pada 2 Desember nanti.

Permintaan itu didasarkan mengingat terjadi peningkatan angka kasus positif harian dan adanya ledakan varian baru Covid-19 jenis Omicron di banyak negara.

“Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah, namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh umat untuk bersedia mengendalikan mobilitas masyarakat yang saat ini mulai bergerak menuju ke jakarta dan sekitarnya,” ungkap Sultan dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, meskipun pemerintah dan pihak keamanan tidak melarang aksi damai ini dilaksanakan, jangan sampai kita lupa diri dan tidak peka dengan kondisi nasional yang sangat membutuhkan perilaku tertib protokol kesehatan dari masyarakat.

Demi kebaikan bersama, imbuh Sultan, sebaiknya penyelenggaraan aksi Reuni 212 dibatalkan.

“Umat Islam Indonesia harus menjadi pioneer dan teladan bagi umat lainnya dalam segala upaya preventif dan pemulihan sosial ekonomi bangsa dari ancaman pandemi Covid-19 yang masih terus bermutasi. Mari kita hargai dan hormati kerja keras ulil amri”, ajak Sultan.

Tingkat kerumunan massa aksi 212 Yang jumlahnya jutaan belum layak untuk diterapkan saat ini. Jangan menganggap remeh dengan penyebaran Covid-19. Jangan sampai akan ada klaster 212 nantinya. Itu akan merugikan kita semua.

Oleh karena itu, Sultan mengingatkan agar Umat Islam tidak mudah terprovokasi dan harus memilki kesadaran ber-islam secara wajar, jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang senang memanfaatkan kekuatan politik umat.

Seperti diketahui, dunia dicemaskan lagi dengan munculnya varian baru Covid-19 di Afrika Selatan. Epidemiolog dari Griffifth University Australia, Dicky Budiman menyebut, varian baru Omicron tersebut disebut-sebut 5 kali lebih menular daripada virus corona asli, SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China 2019 lalu.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa virus corona (Covid-19) varian Omicron atau yang dikenal sebagai B.1.1.529 kemungkinan besar memiliki kecepatan dalam penularan dan mampu menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi alamiah dan vaksinasi.

“Omicron ini studinya masih berjalan. Untuk transmisi penularan, kemungkinan besar dia lebih cepat penularan. Apakah dia bisa escape immunity atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya,” kata Budi dalam konferensi persnya, Minggu (28/11). (*)

Jakarta — Pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan, gerakan reuni akbar 212 masih lekat dengan kepentingan politik. Alasannya, gerakan ini lahir dalam atmosfir politik, yakni pada Pilkada DKI Jakarta 2016.

Gun Gun menilai, sulit untuk melihat reuni ini sekadar acara romantisme mengenang aksi 2 Desember 2016. Jika memang acara itu murni reuni, baru bisa diketahui setelah acara berakhir. Sedangkan saat ini yang terlihat justru kepentingan politik.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunarto mendukung agar Reuni 212 digelar secara virtual. Sunarto lalu mempertanyakan tujuan dari Reuni 212 itu.

“Sebagai hak konstitusional diperbolehkan, sah-sah saja, tapi kan perlu dipertimbangkan dengan kondisi seperti ini malah berakibat pada hal-hal yang fatal. Kalau niatnya baik berdampak keburukan kan perlu dipertimbangkan,” kata Sunarto kepada wartawan, Senin (29/11/2021).

Sunarto mengatakan banyak model dakwah yang perlu dilakukan. Sunarto pun mempertanyakan tujuan acara Reuni 212. “Oleh sebab itu, tentu banyak model dakwah yang perlu dilakukan, artinya Reuni ini apakah benar-benar untuk kepentingan umat Islam atau hanya kepentingan kelompok tertentu untuk tujuan politik? Saya kira itu yang perlu dihindari,” kata dia.

Disisi lain, Reuni 212 direncanakan akan berlangsung pada 2 Desember mendatang. Sejumlah warga hingga pedagang ikan di Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara, menolak acara ini. Beberapa pedagang mengaku menolak seruan untuk mengikuti Reuni 212. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang dinilai mulai membaik.

Salah seorang pedagang makanan, Dahlan (40) mengaku tak setuju dengan acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Dia mengaku takut bila kondisi pandemi kembali memburuk. “Kalau saya nggak setuju, takutnya kan pandemi muncul lagi, jadi memburuk lagi. Kalau ibaratnya kaya kemarin kan nggak bisa apa-apa. Pandemi kan belum lega atau tuntas kan harus hati-hati jaga jarak, kalau bisa ya jangan,” ujar Dahlan, ditemui di Tanjung Priok, Jakut, Senin (29/11/2021). (*)

Oleh : Said Kuncoro )*

Masyarakat mendukung Pemerintah untuk melarang Reuni 212 yang diduga didanai Ormas terlarang. Selain berpotensi menimbulkan kerumunan, Reuni 212 tidak relevan dan hanya digunakan untuk memprovokasi rakyat untuk memusuhi Pemerintah.
Tanggal 2 desember adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh PA 212 karena mereka mengadakan reuni tahunan. Acara yang biasanya diadakan di lapangan Monas membuat orang-orang berbaju putih berkumpul. Sayangnya reuni 212 melanggar protokol kesehatan karena membuat kerumunan, sehingga dilarang keras oleh pemerintah.

Pemerintah DKI Jakarta melalui wakil gubernur Riza Patria sudah menegaskan bahwa Reuni 212 tidak boleh dilakukan karena alasan pandemi. Jangan sampai ada kluster corona baru yang terbentuk setelah reuni, karena ada kerumunan massa. Reuni memang biasanya dihadiri sampai ribuan orang, sehingga jelas membuat keramaian.

Pengelola lapangan monas juga sudah menyatakan bahwa monas masih ditutup saat pandemi. Jadi percuma saja mengadakan acara di sana. Kalaupun mencari tempat lain juga susah karena tidak ada izin dari kepolisian. Lagi-lagi alasannya karena masih pandemi sehingga harus meminimalisir kerumunan.

Larangan reuni ini demi kesehatan bersama, karena jangan sampai kasus corona naik pasca reuni. Kita harus berkaca dari kejadian-kejadian yang lama, setelah ada kerumunan pasti ada pasien covid yang baru. Jangan malah nekat reuni lalu pulang membawa virus corona lalu menderita di atas ranjang pesakitan selama 2 minggu. Apalagi jika ia belum divaksin, akan lebih merasakan nyerinya.

Masyarakat mendukung penuh pemerintah untuk melarang reuni 212. Pasalnya, reuni tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Malah dalam acara itu meluncurlah berbagai hujatan kepada pemerintah. Para anggota reuni menuduh bahwa pemerintah saat ini adalah rezim yang zalim dan menindas, padahal itu hanya fitnah belaka karena tidak ada buktinya sama sekali.
Para anggota reuni selalu menyerang dengan alasan pemerintah saat ini pro komunis.
Padahal sudah jelas Indonesia adalah negara demokrasi dan tidak sosialis atau komunis. Paham komunis sudah dihapuskan sejak orde baru dan tidak akan pernah masuk ke Indonesia, dan sudah jelas diatur oleh Undang-Undang.
Tuduhan komunis tidak berdasar dan malah jatuhnya fitnah. Beruntung Presiden Jokowi tidak mengindahkannya karena beliau fokus pada hal lain untuk memajukan Indonesia. Bayangkan jika pemimpinnya orang lain, atau dengan gaya orde baru.

Reuni 212 tidak mendapat simpati masyarakat karena hanya berisi hujatan dan kritik kepada pemerintah, tanpa memberi solusi bagi Indonesia. Mereka menuduh bahwa saat ini pemerintah tidak bisa mengatasi corona dan dampaknya. Padahal selama hampir 2 tahun ini Presiden Jokowi dan jajarannya telah bekerja keras untuk menekan angka pasien covid dan mengatasi dampak corona.

Buktinya saat ini jumlah pasien hanya 500-an per harinya, padahal 3 bulan lalu bisa 50.000 orang per hari. Daerah dengan zona merah dan PPKM level 4 juga sudah tidak ada. Hal ini seharusnya disadari oleh PA 212 tetapi mereka tidak paham karena mata hatinya telah tertutup oleh kebencian yang beranak-pinak kepada pemerintah, sayang sekali.

Reuni 212 tidak ada gunanya dan berpotensi membuat kluster corona baru, sehingga wajar jika dilarang keras oleh pemerintah. Jangan sampai ada kasus covid yang naik di DKI Jakarta dan sekitarnya karena reuni. Selain itu, acara ini tak ada gunanya karena hanya berisi fitnah, tuduhan, dan caci maki terhadap pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Jakarta — Reuni 212 memang sudah sarat akan gerakan politis. Reuni 212 pun diyakini hanya menjadi panggung politik Ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pemerintah.

Ketika Reuni 212 dimulai, jalan utama ibu kota seakan dikuasai oleh para peserta. Alih alih menyuarakan tabligh akbar, acara ini justru menjadi ajang politik identitas yang juga menghasilkan perselisihan baru.

Apalagi sejak gerakan 212 muncul, kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia mengalami peningkatan, Setara Institute mencatat bahwa pada tahun 2020 kasus intoleransi meningkat mencapai 270 kasus di mana sebelumnya berjumlah 177 kasus pada tahun 2014.

Perlu kita ketahui bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini.

Ormas FPI juga tercatat memiliki andil dalam mempelopori gerakan melawan Ahok. Hingga akhirnya Ahok berhasil masuk ke dalam penjara. Tak heran bahwa punggawa FPI seperti Rizieq Shihab memiliki panggung spesial dalam reuni tersebut.

Sementara itu Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK). Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menganggab bahwa rencana reuni akbar PA 212 tersebut, patut diduga memiliki motif keuntungan dari pihak-pihak tertentu demi eksistensi kelompok mereka.

Tokoh yang juga concern terhadap isu radikal dan intoleran ini menyarankan, agar pemerintah tidak perlu reaksionis dalam menanggapi rencana reuni PA 212 tersebut.Habib Syakur mengatakan Ngara sebaiknya menjadi pendengar dan penonton setia, jangan mau ikuti apa yang dimau oleh 212.

Kemudian ketika mereka hendak melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangkan banyak massa apalagi mengabaikan protokol kesehatan, maka langkah yang tepat ada dua menurut Habib Syakur.Pertama, terhadap isu yang mereka gaungkan nantinya hanya sekadar menjadi catatan saja bagi pemerintah.Kedua, aparat penegak hukum bisa menindak penanggung jawab aksi secara hukum karena mengabaikan protokol kesehatan.

Perlu kita ketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta telah menegaskan bahwa Monas Belum Dibuka. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta kepada panitia untuk memikirkan lagi rencana Reuni 212 yang akan digelar di tengah pandemi. Riza mengatakan bahwa Jakarta belum aman dari penyebaran virus Corona.

Di sisi lain Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga meminta kepada Panitia Reuni 212 agar menggelar acara secara virtual. Menurut PKS, semua pihak harus berhati-hati saat akan membuat kegiatan di tengah pandemi virus corona.

Masyarakat Indonesia sudah tahu sedari awal, bahwa perjuangan PA 212 bukanlah perjuangan agama, melainkan perjuangan politik, karena selain bertujuan untuk melengserkan Jokowi.Apalagi pada pemilu 2019 lalu, PA 212 dan sebagian besar elit FPI tidak menerima hasil dari KPU.

Yang patut disayangkan dari Reuni 212 adalah, mudahnya jutaan orang terpengaruh oleh propaganda-propaganda mereka yang memiliki kepentingan politis namun dikemas dengan apik seolah hanya aksi agama biasa. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa kalangan konservatif saat ini semakin banyak di Indonesia.

Peserta Reuni 212 tidak sadar bahwa apa yang mereka ikuti tersebut menjadi pemicu terpecah belahnya Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya warga yang tidak ingin ada rumah ibadah lain di dekat rumahnya, semakin banyak anak sekolah yang tidak mau memilih ketua OSIS yang tidak seagama, semakin banyak yang menginginkan negara khilafah atau pancasila dengna peraturan-peraturan syariah.

Harus diakuti bahwa politisasi sesuatu yang bernuansa agama memang cara jitu untuk menambah pundi-pundi ketenaran dan mungkin juga cuan, dan FPI memiliki banyak rekam jejak dalam aksinya yang bernuansa politis.FPI telah resmi dicabut izinnya oleh pemerintah, Reuni 212 tentu akan menjadi panggung bagi eks pentolan FPI untuk menyuarakan dakwah yang jauh dari kesan damai.

Reuni 212 sudah semestinya menjadi sarana dakwah menjalin ukhuwah, bukan lantas menggelorakan narasi saling membenci hingga muncul perpecahan dan berpotensi memunculkan sikap intoleransi. Jika Reuni 212 disisipi orasi saling membenci, tentu saja acara ini tidak urgent dilaksanakan di masa Pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya kurang setuju dengan rencana kegiatan Reuni 212 tersebut. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengingatkan kondisi pandemi sehingga kegiatan reuni 212 belum tentu bisa digelar.

“Nanti kita akan lihat ya, sejauh ini kami minta, karena ini masa pandemi tentu harapan kita semua kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran [virus], kami harap dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali sampai Jakarta betul-betul aman,” kata Riza di Jakarta, Minggu (7/11/2021).

Riza mengingatkan Jakarta belum bebas pandemi meski sudah masuk kategori PPKM Level 1. Ia pun mengingatkan kondisi Natal 2021 dan tahun baru 2022 serta penurunan level DKI ke level 1 bisa memicu penambahan kasus. Oleh karena itu, Riza mengajak publik untuk tetap di rumah meski angka vaksinasi tinggi.

“Sekalipun vaksinnya sudah tinggi, namun kami minta seluruh masyarakat tetap berada di rumah, karena rumah adalah tempat terbaik kita untuk terbebas dari Covid-19,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai langkah pemerintah untuk menolak pelaksanaan kegiatan reuni 212 sudah tepat. Ia beralasan, publik harus menghindari kerumunan agar kasus COVID-19 tidak kembali melonjak.

“Sudah sangat benar ya, sebaiknya dalam situasi saat ini hindari setiap potensi kerumunan, keramaian yang bisa memperburuk situasi pandemi dan ini tentu berpotensi besar karena juga […]di bulan yang kita akan berupaya menghindari banyak pergerakan,” kata Dicky.

Dicky menekankan semua pihak harus menghindari kerumunan dan publik harus berpartisipasi agar tidak terjadi kerumunan. Ia mengingatkan angka tinggi vaksinasi tidak berarti bisa menggelar kegiatan sesuka hati, sebab dunia masih dihantui COVID-19, mulai dari varian delta plus hingga varian baru lain.

Hal tersebut terjadi di Singapura saat ini dan itu harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. “Artinya kita nggak bisa overconfidence, kita nggak bisa euforia dengan capaian vaksinasi atau kondisi saat ini dan tindakan hati-hati membatasi itu paling direkomendasikan saat ini,” kata Dicky.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito juga mengingatkan bahwa kegiatan yang berskala besar harus mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah nasional. Ia pun mengingatkan prosedur harus diikuti sesuai kondisi tiap daerah yang dinamis. Wiku juga mengingatkan bahwa segala kegiatan harus melewati izin meskipun situasi dinilai sudah normal dan angka vaksinasi tinggi. “Setiap ada kegiatan berskala besar harus mendapatkan izin dari Polri. Pertimbangan perizinan akan dilakukan oleh Polri,” kata Wiku. (*)

Oleh : Abdul Rahman )*

Reuni 212 akan diadakan lagi di Jakarta tanggal 2 desember 2021. Rencana ini tentu langsung ditolak oleh masyarakat karena masih masa pandemi. Selain itu, reuni tidak bermanfaat sama sekali karena hanya berisi hujatan, dan tidak memberi solusi pada negeri ini.

Masih ingatkah Anda tentang peristiwa 411? Kehebohannya berlanjut hingga tanggal 212 alias 2 desember, dan tiap tanggal yang dianggap istimewa (oleh mereka) selalu dijadikan ajang reuni. PA 212 selaku panitia bergembira karena bisa bertemu lagi dengan banyak orang di depan Monas, dan mereka sudah menyiapkan reuni juga tahun 2021.

Akan tetapi rencana reuni 212 langsung dimentahkan oleh masyarakat. Pertama, saat ini masih masa pandemi sehingga reuni bisa menyebabkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Meski mereka sudah mengklaim bahwa seluruh peserta akan memakai masker tetapi mustahil bisa menjaga jarak.

Pemprov DKI Jakarta melalui Wagub Riza Patria juga melarang keras reuni 212 karena alasan ini. Jakarta sudah PPKM level 1 dan jangan sampai kasus covid naik gara-gara ada kluster baru pasca reuni.

Alasan kedua penolakan reuni 212 adalah bisa menghilangkan persatuan anak bangsa. Di Surabaya sudah marak spanduk yang berisi tentang penolakan reuni ini. Walau acaranya tidak diadakan di kota buaya tetapi sebagai WNI yang peduli, masyarakat Surabaya tetap kukuh menolak reuni 212 diadakan kembali beberapa hari lagi.

Ketua Gerakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu AR Waluyo Wasis Nugroho menyatakan bahwa ia khawatir aksi yang dilakukan dimanfaatkan oleh organisasi yang dilarang pemerintah. Penolakan terhadap reuni 212 di Jakarta amat penting bagi keselamatan dan persatuan bangsa serta keutuhan NKRI.
Dalam artian, peserta reuni tahun lalu dan tahun sebelumnya memang anggota organisasi terlarang. Sehingga takut mereka bersatu dan membuat rencana yang bisa merusak keutuhan negeri ini.

Waluyo Wasis melanjutkan, dikhawatirkan reuni 212 bisa memunculkan bibit-bibit hilangnya persatuan anak bangsa, tali kebhinekaan, intoleransi, dan bisa jadi ada indikasi radikalisme dan terorisme. Dalam artian, reuni ini tidak bermanfaat karena hanya bisa memecah persatuan dan kesatuan di negeri ini. Ia juga mempersilakan TNI dan Polri untuk menangkap sang provokator dan menindak intopleransi, premanisme, radikalisme, dan terorisme.

Reuni 212 diindikasikan bisa merusak persatuan Indonesia karena berkaca dari reuni-reuni mereka yang lalu, isinya adalah orang-orang berbaju putih yang sayangnya tidak seputih omongannya. Mereka berkumpul lalu mengumpat dan mengkritik pemerintah tanpa memberikan solusi pasti. Padahal yang dibutuhkan adalah kritik membangun, bukannya hujatan semat.

Kritik yang dilancarkan oleh PA 212 sama sekali tidak membangun dan mengarah pada provokasi, karena membela 1 pihak sementara menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka selalu marah karena dilarang berkerumun padahal ini adalah standar pelarangan di masa pandemi. Ketika sudah emosi maka yang keluar adalah caci-maki, sehingga acara reuni jadi berasa gerah.

Selain itu, reuni 212 bisa memunculkan provokasi. Bisa saja kalangan masyarakat yang terlalu lugu malah mengikuti aksi mereka lalu membeo. Padahal hal ini bisa merusak perdamaian di Indonesia. Jangan sampai bangsa ini pecah menjadi beberapa kubu dan muncul tawuran serta peperangan, baik di dunia nyata maupun maya, gara-gara reuni 212.

Oleh karena itu lebih baik batalkan aja rencana reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2021 mendatang. Tak ada gunanya berkumpul, bahkan datang jauh-jauh dari luar kota karena reuni, karena pengelola Monas sudah menegaskan bahwa temapt itu masih ditutup ketika pandemi masih berlangsung. Reuni 212 tak ada gunanya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Rasyid )*

Masyarakat tegas menolak Reuni 212 karena masih masa pandemi Covid-19 karena dapat memicu ledakan Covid-19. Acara itu juga tidak bermanfaat karena hanya berisi provokasi kepada Pemerintah dan menjadi panggung bagi Ormas terlarang.

Pandemi masih berlangsung selama hampir 2 tahun. Di tengah gempuran virus covid-19, kita berusaha agar survive tanpa terinfeksi Corona. Namun anehnya Persaudaraan Alumni (PA) 212 seakan-akan tidak takut akan penyakit berbahaya ini, karena mereka ngotot mengadakan reuni tanggal 2 desember 2021, di patung kuda-Jakarta.

Bagaimana bisa PA 212 ingin mengadakan reuni sementara di luar sana masih ada Corona? Mereka beralasan bahwa saat ini kasus covid sedang turun sehingga aman-aman saja. Padahal kita tidak tahu siapa saja yang jadi Orang Tanpa Gejala (OTG) di antara peserta reuni tersebut. Sehingga tetap saja kegiatan ini beresiko tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria juga menolak reuni 212. Walau kasus Corona sedang turun tetapi masih berbahaya jika ada kerumunan. Jangan sampai Jakarta naik level, karena saat ini dalam periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1. Jika naik jadi PPKM level 3 bahkan 4, akan sangat berdampak ke perekonomian.

Bayangkan jika banyak peserta reuni yang tertular Corona lalu mereka menularkannya lagi ke keluarganya di rumah, juga ke orang lain yang berkontak dengannya. Kasus Corona akan naik drastis dan pasar ditutup lagi. Maka roda perekonomian akan tersendat, dan bagaimana para pedagang bisa eksis jika terus begini? Reuni hanya terjadi selama beberapa jam tetapi efeknya bisa berbulan-bulan.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman juga dengan tegas menolak reuni 212, karena lagi-lagi alasan kerumunan. Dicky juga menegaskan, jika sudah banyak yang divaksin tidak boleh ada acara seperti reuni, karena melanggar protokol kesehatan. Vaksinasi memang bisa menghindarkan dari bahaya penularan Corona, tetapi harus taat prokes, karena kekebalan komunal belum terbentuk.

Kita juga tidak tahu berapa persen peserta reuni 212 yang sudah divaksin Corona, sehingga tetap ada potensi penularan virus covid-19 di sana. Bisa jadi ada yang antivaks sehingga malah berbahaya karena berpotensi jadi OTG. Lagipula, tidak mungkin untuk meminta seluruh peseta reuni 212 untuk tes swab terlebih dahulu, karena biayanya juga cukup tinggi.

Untuk apa reuni berpanas-panasan dan bisa kehujanan, karena desember adalah musim hujan? Jika lapangan monas ditutup maka peserta reuni 212 bisa gigit jari, karena mendapatkan tempat lain yang luas juga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Terlebih izinnya juga tidak bisa dadakan, dan berpotensi dibubarkan oleh aparat, karena tak berizin dan membuat kerumunan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menolak reuni 212 jika diadakan di lapangan monas. Ia menyarankan reuni diadakan secara virtual saja, lagi-lagi karena alasan pandemi. Namun walau diadakan secara virtual, tetap saja PA 212 harus mengutamakan sopan santun dan tidak boleh menghujat pemerintah.

Reuni seharusnya penuh dengan canda tawa dan berbagi kebahagiaan. Akan tetapi, reuni 212 pada tahun-tahun sebelumnya malah penuh dengan umpatan, hujatan, dan serangan terhadap pemerintah. Seolah-olah kalimat negatif yang mereka lancarkan mengotori baju putih yang sedang dikenakan, sayang sekali. Jika mereka mengaku sebagai seseorang yang taat, tentu lebih baik diam daripada bicara yang jelek-jelek.

Reuni 212 dibatalkan saja daripada jauh-jauh datang ke lapangan monas ternyata temaptnya ditutup karena masih pandemi. Acara ini juga jelas tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, karena masih masa pandemi. Jangan reuni sembarangan karena bisa meningkatkan kasus Corona baru.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Zainudin Zidan )*

Reuni 212 yang akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 terkesan dipaksakan karena ngotot diadakan di masa pandemi Covid-19. Seperti halnya yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, aksi tersebut akan kental nuansa politis hingga provokasi untuk menyudutkan Pemerintah.

Pada tanggal 2 Desember Tugu Monas biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang menggelar aksi, aksi tersebut bisa berisi orasi, kritik pemerintah dakwah dan tidak menutup kemungkinan kampanye politik juga dilaksanakan.

Acara tersebut adalah Reuni 212 yang rencananya akan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam Persaudaraan AlumnI (PA) 212. Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan Reuni 212 memang boleh digelar sebab Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi.

Meski demikian, Ujang menilai bahwa Reuni 212 merupakan gerakan politis. Ia juga memprediksi bahwa acara tersebut juga akan membahas terkait dengan pemilihan presiden 2024. Pada awal Desember nanti, PA 212 berencana melakukan kegiatan Reuni 212. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin mengatakan tema yang akan digelar adalah bebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta acara reuni 212 ditunda pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19. Dirinya juga meminta kesadaran panitia Reuni 212 untuk mempertimbangkan lagi acara tersebut. Ia juga mengajak kepada setiap elemen masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam upaya mengendalikan penyebaran covid-19.

Sebelumnya, Riza juga mengingatkan kepada panitia Reuni 212 bahwa Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, belum dibuka untuk umum. Pihaknya juga menghormati siapapun yang akan menggunakan fasilitas dan tempat di DKI Jakarta. Namun dia meminta untuk tetap perlu memperhatikan aturan uang ada dan berlaku.

Menurut Riza, pelanggaran kegiatan masyarakat saja sudah berpotensi besar terjadi penularan Covid-19. Apalagi, dengan adanya kegiatan yang menciptakan kerumunan dalam jumlah besar.

Pada Reuni 212 tahun 2018 lalu, orasi terkait 2019 ganti presiden terus bergelora, alih-alih menjaga ukhuwah, tetapi kesan politis justru merusak marwah dari gerakan tersebut. Cendekiawan Muslim Alwi Shihab mengatakan sejumlah elite politik dalam gerakan reuni 212 saat itu berusaha menggerakkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara serupa yang digunakan organisasi seperti Hizbut Tahrir di Suriah.

Salah satu strategi yang digunakan adalah, menggaet para pemimpin agama, termasuk para habib, untuk meyakinkan masyarakat bahwa gerakan tersebut berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Pemimpin agama dinilai memiliki loyalis yang siap patuh terhadap apapun perintahnya, termasuk perintah untuk membenci lawan politik.

Pemerintah memang membutuhkan kritikan sebagai penyeimbang, namun bukan berarti gerakan yang rencananya akan melibatkan jutaan umat muslim tersebut digunakan sebagai alat untuk mengumpat dan mengatakan sumpah serapah terhadap pemerintah, hal tersebut tentu tidak berfaedah sama sekali.

Tentu patut disayangkan apabila acara Reuni 212 dikotori oleh kampanye demi kepentingan politik tertentu. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan bahwa semestinya gerakan 212 dijaga substansinya, sehingga reuni 212 sudah seharusnya diisi dengan kegiatan ibadah dan jauh dari politik praktis.

Pada kesempatan berbeda Politisi PSI Muannas Alaidid merasa heran dengan kelompok Persaudaraan Alumni 212 yang ngotot menggelar reuni di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang kendati kondisi Jakarta sekarang ini masih dikepung Covid-19.

Ia juga merasa heran karena tujuan kelompok tersebut untuk mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok ketika dirinya tersandung kasus penistaan agama sudah terpenuhi, tetapi mereka justru ingin menggelar acara bertajuk reuni. Ia juga mengendus akan banyaknya agenda terselubung dari acara reuni tersebut, agenda terselubung yang ia maksud jelas merupakan agenda yang bermuatan politik.

Perlu kita ketahui juga bahwa Protes yang dilancarkan pada tahun 2016 lalu tidak hanya menyebabkan jatuhnya sosok minoritas populer dalam politik Indonesia tetapi juga menghasilkan perselisihan sektarian baru di seluruh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini. Hasilnya intoleransi di Indonesia meningkat, bahkan Banser yang menjaga Gereja saja mendapatkan kritikan.

Reuni 212 rupanya tidak hanya berisi tabligh akbar, melainkan juga ajakan untuk membenci kelompok tertentu yang tujuannya adalah mendukung kemenangan pemilu.

Tentunya perlu dipikirkan kembali untuk menggelar reuni 212 yang minim urgensi di tengah pandemi Covid-19. Jangan sampai nuansa politis pada acara tersebut justru membuat Indonesia semakin runyam.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini