Oleh : Ruly Adriansyah )*

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi empat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Masyarakat mengapresiasi langkah tersebut dalam rangka meminimalisasi munculnya multitafsir sekaligus menjaga ruang siber Indonesia agar lebih sehat dan produktif.

Undang-Undang ITE baru dibuat tahun 2008 dan direvisi tahun 2016. UU ini dibuat agar ada pengawasan di dunia maya dan elektronik, karena jika tidak, akan ada konten yang kebablasan dan menghina seseorang, dengan alasan kebebasan berpendapat. Jika ada UU ITE, maka yang akan mem-bully di media sosial akan berpikir 2 kali, karena takut dijerat oleh pasalnya dan dijebloskan ke dalam bui.

Walau sudah direvisi tetapi ada revisi lagi pada UU ITE. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari penggunaan pasal karet, alias pasal yang seharusnya berfungsi untuk melindungi, malah mematikan bagi netizen yang tak bersalah. Karena sudah ada beberapa pihak yang terjerat, sehingga mereka memprotes UU ITE.

Pemerintah tidak berencana menghapus UU ITE karena dianggap sangat berguna untuk mengontrol postingan di internet dan media elektronik. Revisi UU dianggap lebih menyelesaikan masalah dan diharap setelah ada perubahan ini, tidak ada lagi WNI yang tersandung oleh pasal karet.

Beberapa pasal yang diubah dalam UU ITE adalah: pertama, pasal 27 yang terdiri dari 4 ayat (tentang ancaman hukuman bagi pelanggaran asusila, pelanggaran nama baik, perjudian, dan pemerasan serta pengancaman). Selanjutnya adalah pasal 28 yang terdiri dari 2 ayat (ancaman hukuman bagi penyebar hoaks dan isu SARA), pasal 29 yang terdiri dari 1 ayat (tentang ancaman kekerasan), dan pasal 36 yang terdiri dari 1 ayat.

Setelah ada rencana revisi, maka selanjutnya pemerintah berunding dengan tim kajian UU ITE dan beberapa narasumber, termasuk para korban UU ini. Setelah diskusi, maka hasilnya adalah perubahan 4 pasal (yang disebut di atas), penambahan pasal 46C, dan SKB 3 kementrian dan lembaga mengenai implementasi UU.

Masyarakat juga mengapresiasi pemerintah yang mendengarkan langsung dari para korban yang terjerat UU ITE. Mereka tidak bersalah tetapi hampir dibui, karena dilaporkan oleh oknum yang memanfaatkan pasal karet dalam UU ini. Jika pemerintah mau mendengarkan jeritan hati para korban, berarti sudah menjalankan demokrasi dengan benar, karena tidak mau ada orang yang tak bersalah yang terjebak dalam penjara.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa revisi 4 pasal dalam UU nomor 19 tahun 2019 alias UU ITE mencakup 6 hal, yakni kebohongan, judi, kesusilaan, fitnah, penghinaan, dan kebencian. Dalam artian jika ada netizen yang selalu mengunggah status di media sosial tentang ujaran kebencian pada siapapun, ia akan langsung terjerat UU ITE dan penjara sudah menanti.

Mahfud menambahkan, revisi akan memperkuat substansi dan menambah kalimat dalam UU ITE. UU direvisi agar pasal karetnya hilang, karena mengandung diskriminasi dan kriminalisasi. Dalam artian, pemerintah memperhatikan benar-benar tiap UU agar tidak mengandung pasal karet dan merugikan masyarakat sipil.

Jika UU ITE direvisi dan diperkuat, maka tidak akan ada netizen nakal yang seenaknya sendiri membuat status di media sosial, mengenai ujaran kebencian atau yang menghina pemerintah dan pihak lain. Sehingga keadaan di dunia nyata maupun dunia maya aman terkendali. Pasal karet juga direvisi sehingga tidak ada korban selanjutnya.

Masyarakat sangat mengapresiasi keputusan pemerintah untuk merevisi UU ITE karena pasal karet akan direvisi, sehingga tidak akan menjerat orang yang tak bersalah. Selain itu, revisi akan memperkuat UU ini sehingga tidak ada lagi rasa ketidaknyamanan, karena banyaknya hoaks dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA – Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mendapat sambutan positif dari Dr Suriyanto. Akadamisi yang mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta ini menilai revisi memang harus dilakukan.

Menurut Suriyanto, meski UU tersebut tidak membatasi kebebasan berpendapat dan mengancam demokrasi. Namun sejumlah pasal bermasalah diminta untuk dicabut dan diperbaiki kembali.

“Pendapat hukum saya bahwa UU ITE tidak membahayakan tetapi bias yang akhirnya menyasar ke media massa, kebebasan berpendapat yang dijamin UU. Oleh karenanya saya sepakat kalau pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 agar dihilangkan dari UU tersebut,” ujarnya dalam Virtula Talkshow dengan tema “RUU ITE: Bermedsos Sehat dan Beretika” yang digagas ICF dan SMI, Jumat (26/3/2021).

Ketua Umum PWRI ini menegaskan, pasal 27 ayat (3) UU ITE urgensinya merupakan pembatasan atas hak asasi menyampaikan informasi agar pelaksanaannya tidak melanggar hak asasi orang lain. Namun demikian norma Pasal 27 ayat (3) multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

“Historisnya kan bahwa UU tersebut adalah ketika era presiden SBY. Dalam tatanan global yang kemudian dimasukan ke Indonesia , dimana perdagangan secara elektronik tetapi seiring waktu berjalan munculnya media online, media sosial menjadi kena sasaran,” bebernya.
Pengamat kebijakan publik dan media sosial, Syaiful alias Bedjo menambahkan bahwa banyaknya peredaran hoaks di media sosial dalam masyarakat adalah karena media sosial itu adalah tidak terbatas ruang dan waktu.

“Maka dari perlu ada pengawasan secara ketat dari instansi terkait, misalnya kalau boleh saya usul dibuat dewan etik media sosial,” kata Bedjo.
Checker fact Mafindo, Muhammad Khairil mengatakan bahwa keberadaan UU ITE tidak hanya menyasar media massa atau pers tetapi juga para checker fakta.

“Kasus terbaru adalah pemeriksa fakta dari liputan6.com yang tidak saja kena doxing tetai diancam akan dibunuh oleh netizen. Ini adalah bukti bahwa revisi UU ITE sangat diperlukan terutama pasal-pasal yang menghambat kerja-kerja temen-temen media dan pegiat media sosial yang sehat dan beretika,” ucapnya.[

Oleh : Zakaria )*

Pemerintah memberikan usulan kepada DPR agar merevisi UU ITE yang seringkali menimbulkan multitafsir. Masyarakat pun mendukung dan mengapresiasi usulan tersebut sebagai upaya menciptakan keadilan namun tetap mampu menciptakan iklim kondusif di ranah siber.

UU ITE dianggap sebagai pasal karet oleh sebagian orang, keberadaannya seakan menjadi senjata bagi seseorang untuk menjebloskan orang lain kepada jalur hukum. Sehingga UU ITE tersebut sudah sepatutnya direvisi.

Guru Honorer asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nuril, merupakan salah seorang yang pernah tersangkut kasus hukum melalui jeratan pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dirinya-pun mengaku sempat merasa rendah diri atas kasus yang menimpa dirinya.

Saat dijerat UU ITE pada 2018, Baiq mengaku kerap menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa dirinya saat itu. Hal ini disampaikan Baiq sembari menangis ketika teringat akan kejadian yang menimpa dirinya dua tahun lalu.

Saat dirinya menyampaikan sikap dan pandangan di depan Tim Kajian Revisi UU ITE yang dibentuk menteri koordinator Bidang Politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, secara terang-terangan Baiq berharap UU yang telah memakan banyak korban termasuk dirinya itu agar bisa segera direvisi.

Baiq mengaku, bahwa dirinya tidak ingin orang lain mengalami atas apa yang dialaminya karena jerat hukum dan pasal yang sama.

Baiq Nuril merupakan seorang guru di NTB yang menjadi terpidana jeratan pasal UU ITE, sementara dirinya kala itu merupakan korban pelecehan seksual.

Kasus Baiq Nuril itu kemudian mendapatkan perhatian nasional. Perjuangan mendapatkan kebebasan membawanya ke DPR, hingga akhirnya mendapatkan amnesti dari Jokowi pada Juli 2019.

Senada dengan Baiq, jurnalis asal Kalimantan Selatan Diananta P Sumedi menganggap pernyataan Jokowi tersebut sebagai angin segar. Oleh karena itu, ia menantikan langkah konkret dari adanya revisi UU ITE tersebut.

Mantan Pimred Banjarhits tersebut mengatakan UU ITE sangat lentur dan multitafsir. Ia juga bahkan menyayangkan seorang jurnalis seperti dirinya yang melakukan kerja jurnalistik justru dipidanakan dengan UU ITE.

Ia juga khawatir, jika UU ITE tidak direvisi, maka undang-undang tersebut akan menjadi senjata yang digunakan perusahaan maupun pemerintah untuk membungkam wartawan yang kritis.

Penuturan Diananta tersebut diamini oleh peneliti kebijakan publik Ravio Patra. Ravio yang dijerat UU ITE justru terkait pesan yang dikirim lewat ponselnya yang diretas mengatakan bahwa revisi atas beleid tersebut diperlukan karena represinya sering menjadi pintu gerbang kriminalisasi dengan pasal lain seperti makar dan lain-lain.

Selain Baiq Nuril, Tim Kajian Revisi UU ITE juga mengundang sejumlah narasumber lain. Di antaranya Ade Armando, Dandy Dwi Laksono, hingga Bintang Emon.

Tim juga mengundang sejumlah public figure dan tokoh yang pernah terkena jerat pasal di UU ITE. Diantaranya, Muhammad Arsyad, Ravio Patra, Prita Mulyasari, Yahdi Basma, dan Teddy Sukardi. Sementara dari kalangan pelapor yang akan didengarkan keterangannya adalah Alvin Lie, Nikita Mirzani, Dewi Tanjug dan Muanas Al Aidid.

Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo mengatakan, rata-rata para narasumber yang dimintai keterangan menyorot pasal 27 dan pasal 28 UU ITE.

Seperti yang diungkap Baiq Nuril, Sugeng juga mengakui para narasumber baik dari kalangan pelapor maupun terlapor sama-sama berharap revisi UU ITE tak hanya sekadar wacana.

Sugeng menuturkan, ada masukan terkait dengan revisi beberapa pasal. Pasal yang paling disorot adalah pasal 27 dan pasal 28. Menurut mereka, di antaranya perlu mendapat kejelasan penormaannya dan implementasinya.

Pada kesempatan berbeda, Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, unsur pidana dalam beleid tersebut masih samar-samar dan penilaiannya sangat subjektif, sehingga sulit menetapkan standar interpretasi tegas dalam penerapannya. Mereka juga menilai kepastian hukum dari aturan tersebut lemah.

Elsam selaku anggota koalisi mengaskan, bahwa perbaikan harus dilakukan terhadap ketentuan pidana pada pasal 27, dan pasal 29 yang menyamakan kejahatan muncul karena teknologi komputer.

Dirinya juga menilai bahwa yang dibutuhkan untuk membenahi permasalahan di ranah teknologi dan informasi, tidak hanya merevisi UU ITE. Menurut mereka pemerintah mesti duduk bersama dengan DPR untuk membahas revisi UU ITE.

Revisi UU ITE adalah hal yang harus dilakukan, hal ini bertujuan agar undang-undang tersebut tidak berisi pasal karet yang mampu menjerumuskan siapa saja.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor