Rizieq Shihab (RS) divonis 4 tahun penjara. Habib Rizieq dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Ummi hingga menimbulkan keonaran.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran,” ujar hakim ketua Khadwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Rizieq bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara,” sambung hakim.

Hakim mengatakan Habib Rizieq terbukti menyiarkan berita bohong. Karena Habib Rizieq dalam video yang diunggah YouTube RS Ummi menyatakan dirinya sehat. Padahal, menurut hakim, saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen.

Rizieq Shihab dituntut bersalah oleh jaksa karena karena melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1.Ia dituntut enam tahun penjara dalam kasus tes usap (swab test) di RS Ummi Bogor. Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq selama enam tahun,” kata jaksa. Hukuman itu dipotong kurungan penjara.

Adapun Rizieq didakwa menyiarkan berita bohong soal hasil swab test-nya di RS Ummi. Bersama Dirut RS Ummi Andi Tatat dan menantunya, Muhammad Hanif Alatas, Rizieq dinilai menghambat proses pelacakan rantai penularan Covid-19 di Kota Bogor.
Menyijapi fenomena tersebut, peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berlebihan, karena Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan menyebar berita bohong secara disengaja, sehingga tersebut telah telah menimbulkan keonaran. Supremasi hukum perlu untuk dilaksanakan sehingga outcome dari crime control model (CCM) tercapai, yaitu ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berlebihan, karena Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan menyebar berita bohong secara disengaja, sehingga tersebut telah telah menimbulkan keonaran. Supremasi hukum perlu untuk dilaksanakan sehingga outcome dari crime control model tercapai, yaitu ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Hal tersebut yang menjadi urgensi dari kasus Rizieq Shihab”, ujar Iwan Freddy.

Pada hari kamis tanggal 24 Juni 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang putusan majelis hakim atau vonis terkait kasus tes usap di RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab.

“Dengan telah dibacakan duplik oleh kuasa hukum terdakwa, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai, tinggal majelis hakim akan mempelajari berkas untuk menjatuhkan putusan pada Kamis, tanggal 24 Juni 2021 ya,” ujar Hakim Ketua Khadwanto pada hari ini, Kamis (17/6/2021).

Adapun PN Jakarta Timur telah menggelar sidang kasus tes usap di RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab pada Kamis 17 Juni 2021. Sidang beragendakan duplik atau tanggapan terdakwa dan penasihat hukum atas replik dari JPU.

Menyikapi hal tersebut, peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa proses peradilan kasus tes usap di RS Ummi Bogor dengan terdakwa Rizieq Shihab sudah sesuai dengan kaedah due process.

Lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa perangkat hukum yang menjalankan supremasi hukum sudah menjalani tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. PN Jakarta timur sudah menjalankan amanah undang-undang yang berlaku.

“kasus tes usap di RS Ummi Bogor sudah sesuai dengan due process. Perangkat hukum yang menjalankan supremasi hukum sudah menjalani tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku. PN Jakarta timur sudah menjalankan amanah undang-undang”, ujar Iwan Freddy.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan replik atau tanggapan atas pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS) atas perkara kerumunan di Megamendung.

Dalam tanggapannya tersebut, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh nota pembelaan dari Rizieq Shihab karena kata mereka tuntutan yang dilayangkan pihaknya sudah tepat.

Adapun replik itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang lanjutan perkara kerumunan Megamendung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

“Kami selaku jpu dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa tuntutan hukum yang telah kami ajukan kepada terdakwa telah tepat,” kata jaksa dalam ruang sidang.

“Oleh karena itu kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh pledoi dari terdakwa muhammad Rizieq Shihab bin Husein Shihab alias Habib Rizieq Shihab,” sambungnya.

Jaksa penuntut umum membeberkan empat poin yang memberatkan atas tuntutan 6 tahun hukuman penjara eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam atau hoaks kasus tes swab virus corona (SARS-CoV-2) di RS Ummi, Bogor, Jawa Barat.

Salah satu alasan yang memperberat tuntutan jaksa adalah Rizieq dinilai sudah pernah dihukum sebanyak dua kali pada 2003 dan 2008 lalu terkait perkara lain.

“Yang memberatkan terdakwa, pertama terdakwa sudah di hukum sebanyak 2 kali yakni melanggar Pasal 160 KUHP pada tahun 2003 dan perkara Pasal 170 KUHP pada tahun 2008,” terang jaksa saat membacakan pertimbangan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/6).

Selain itu, jaksa mengatakan, Rizieq dinilai tak mendukung program pemerintah dalam percepatan penanggulangan Covid-19. Jaksa juga menganggap perbuatan Rizieq telah mengganggu keamanan, ketertiban umum serta, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Dan tak menjaga sopan santun dan berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan,” imbuh jaksa lagi.

Sementara hal lain yang meringankan menurut jaksa, yakni Rizieq diharapkan bisa memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Selain Rizieq, menantunya Hanif Alatas ikut dituntut 2 tahun penjara dalam perkara yang sama.

Dalam pertimbangan memberatkan, jaksa mengatakan Hanif tak mendukung program pemerintah dalam mempercepat penanggulangan Covid 19. “Serta memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata jaksa.

Tak hanya itu, poin yang memperberat tuntutan jaksa yakni perbuatan Hanif dinilai telah mengganggu keamanan, ketertiban umum dan, membuat keresahan di tengah masyarakat.

“Terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan,” imbuh jaksa.

Sedangkan hal yang meringankan, jaksa menilai Hanif masih berusia muda sehingga bisa memperbaiki diri pada masa mendatang.

Hanif Alatas dan Rizieq sebelumnya didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain Hanif dan Rizieq Shihab, Dirut RS Ummi Andi Tatat juga turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. (*)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan kepada Rizieq Syihab dengan hukuman penjara selama enam tahun. Menurut JPU, Rizieq dituntut bersalah melanggar dakwaan kesatu primair yakni Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal tersebut mengatur terkait penyebaran kabar bohong tes usap RS Ummi dan membuat keonaran.

Selain Rizieq Syihab, Hakim Ketua Khadwanto juga akan menjadwalkan agenda pembelaan terhadap terdakwa Hanif Alatas dan dr Andi Tatat dalam perkara tes usap di RS Ummi. “Dijadwalkan sidang dimulai pukul 09.00 WIB,” imbuhnya.

Direktur Utama RS Ummi Kota Bogor, Andi Tatat, dan menantu Rizieq Syihab, Hanif Alatas, masing-masing telah dituntut JPU selama dua tahun penjara. Keduanya dituntut bersalah melanggar dakwaan kesatu primair yakni Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Khusus untuk kasus Rizieq Syihab, mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) ini masih menjalani proses persidangan untuk perkara yang ketiga.

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Timur telah membacakan vonis untuk perkara kerumunan di Megamendung dengan pidana denda Rp 20 juta dan vonis untuk perkara kerumunan di Petamburan dengan pidana delapan bulan penjara.

Sidang perkara tes swab palsu Rizieq Shihab di RS Ummi Bogor, dijadwalkan pada hari kamis, 10 juni 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang tersebut adalah untuk mendengarkan pleidoi atau pembelaan terdakwa Rizieq Shihab atas tuntutan jaksa penuntut umum 9JPU).

“Pembacaan pleidoi akan dilakukan penasihat hukum atau terdakwa langsung,” ujar Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal.

“Sidang akan dilaksanakan secara live streaming,” tambah Alex.

Dalam sidang sebelumnya, mantan pimpinan FPI Rizieq Shihab dituntut enam tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Rizieq terbukti menyebarkan berita bohong. Selain Rizieq Shihab, terdakwa menantu Rizieq Shihab, Hanif Alatas dan terdakwa Direktur RS Ummi Bogor Andi Tatat juga akan membacakan pembelaan.

Peneliti senior Lentera Research Institue, Dahniel Dohar, SH.,M.H, mengatakan bahwa kemungkinan kecil untuk adanya diskriminasi hukum terhadap proses peradilan, hal ini mengingat tingginya sorotan media terhadap kasus tersebut. Lembaga penegak hukum akan lebih berhati-hati serta mengedepankan due process didalam penegakan hukum.

“Kemungkinan sangat kecil terjadinya diskriminasi hukum, karena sorotan media yang sangat tinggi sehingga proses penegakan hukum akan lebih berhati-hati dan mengedepankan due process”, ujar Dahniel.

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Rizieq Shihab kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan di RS Ummi Bogor dengan pidana penjara. Tuntutan itu dibacakan oleh tim JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021).

Rizieq dituntut pidana penjara selama enam tahun dalam kasus itu. Jaksa menyatakan Rizieq secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur akan menggelar sidang lanjutan kasus tersebut pada Kamis (10/6/2021). Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan, agenda sidang pada Kamis pekan depan itu adalah pembacaan pleidoi Rizieq.

“Agenda sidangnya pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum,” kata Alex dalam sebuah keterangan, Jumat (4/6/2021).

Sedangkan terkait kasus kerumunan massa di Megamendung. Majelis hakim menjatuhkan vonis denda Rp 20 juta terhadap Rizieq Jika tidak dibayar, Rizieq akan dihukum pidana penjara lima bulan.

“Menyatakan terdakwa Moh Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar kekarantina kesehatan. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 20 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti pidana kurungan lima bulan,” ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa.

Menyikapi hal tersebut, peneliti senior Lentera Research Institute, Daniel Dohar, SH., MH, mengatakan bahwa fenomena ini merupakan panggung bagi pemerintahan Jokowo untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya proses supremasi hukum. Tidak ada ruang bagi anarkisme dan segala bentuk pelanggaran hukum di negeri ini.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan segala elemen masyarakat untuk ikut mengawal dan mendukung proses hukum Rizieq Shihab dalam kasus penyembunyian hasil tes swab dirumah sakit Ummi Bogor. Lembaga penegak hukum perlu menindaklanjuti langkah hukum ini guna memberikan pesan kepada masyarakat sebagai wujud crime control model. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa dalam proses hukum yang sedang berlangsung harus berdasarkan prinsip due process.

Rizieq Shihab dituntut 6 tahun penjara dalam kasus swab RS Ummi Bogor, Jawa Barat. Apa pertimbangan jaksa menuntut Habib Rizieq 6 tahun penjara?

“Hal memberatkan terdakwa telah dihukum sebanyak 2 kali, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah COVID-19 dan UU tentang kesehatan masyarakat,” ujar jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Cakung, Jaktim, Kamis (3/6/2021).

Selain itu, jaksa menyebut Habib Rizieq tidak sopan santun dalam sidang. Perbuatan Habib Rizieq juga mengganggu masyarakat.

Perbuatan terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan membuat keresahan di masyarakat,” katanya.

Adapun hal meringankannya adalah Habib Rizieq dianggap bisa memperbaiki diri.

Sebelumnya, Rizieq sudah divonis atas dua kasus berbeda pada 27 Mei 2021 di PN Jakarta Timur. Rizieq Shihab divonis bersalah dalam kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat dan Megamendung Bogor.

Dalam kasus Petamburan, Rizieq divonis delapan bulan penjara. Hukuman yang sama juga dijatuhkan terhadap lima terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi, yang menjadi panitia acara Maulid Nabi di Petamburan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman denda Rp 20 juta terhadap Rizieq Shihab. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan,” ujar hakim ketua Suparman Nyompa dalam sidang pembacaan putusan.

Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim juga menilai Rizieq Shihab tidak mendukung pemerintah dalam program penanganan penularan Covid-19. Dengan demikian, Rizieq dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kesehatan dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Makara Stratejik Insight, Iwan Manalu, SH,.M.Si, mengatakan bahwa vonis tersebut sudah tepat dan merupakan langkah tepat bagi Pemerintahan Presiden Jokowi untuk menegakkan supremasi hukum. Dirinya memberikan apresiasi bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus Rizieq Shihab dan menegakkan keadilan. Hal ini guna menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa tindakan pelanggaran hukum maupun hal-hal yang menjurus ke anarkisme tidak dapat diterima di negara Indonesia.

“Pemberian vonis terhadap Rizieq Shihab merupakab suatu la gkah tepat. Pemerintah telah menegakkan supremadi hukum sehingga dunia internasional dapat melihat bahwa segala tindakan yang melanggar hukum maupun hal-hal yang menjurus ke tindakan anarkis tidak dapat diterima disini”, ujar Iwan