Sidang lanjutan kasus tes Swab RS UMMI dengan terdakwa Rizieq Shihabn, Hanif Alatas dan dr Andi Tatat, kembali digelar pada hari Kamis (17/6/2021) di Pengadilan tinggi (PN) Jakarta Timur.

Sidang digelar pada pukul 09.00 WIB dengan agenda pembacaan duplik para terdakwa dan kuasa hukum atas replik yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).

Rizieq tiba di PN Jakarta Timur sekira pukul 08.50 WIB. Pengawalan ketat masih mengiringi mobil tahanan Rizieq hingga masuk ke PN Jaktim guna mengantisipasi pengerahan massa Rizieq.

Rizieq Syihab dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh JPU. Kemudian terdakwa Hanif Alatas dan Andi Tatat keduanya dituntut 2 tahun penjara. JPU menganggap para terdakwa terbukti terlibat dalam menyiarkan berita bohong atas kondisi kesehatan maupun hasil tes swab Covid-19 Habib Rizieq di Rumah Sakit Ummi, Kota Bogor.

Sehingga atas perbuatan tersebut dianggap telah membuat keonaran. Sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terkait penyebaran berita bohong.

Terkait fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa pasal yang dijadikan dasar oleh JPU untuk menuntut Rizieq telah sesuai. Yang perlu diwaspadai dalam proses hukum ini adalah mekanisme due process-nya serta pengerahan massa pendukung RS yang bergerak secara ekstraparlementer.

“Pasal-pasal JPU untuk menuntut Rizieq telah sesuai. Cuma kita perlu mewaspadai agar proses hukum sesuai dengan kaedah due process-nya serta pengerahan massa Rizieq yang bergerak secara ekstraparlementer”, ujar Iwan Freddy.

Dalam pleidoi yang dibacakan pekan lalu, Rizieq merasa tuntutan jaksa tergolong sadis dan tak bermoral. Menurutnya, kasus hasil tes swab RS Ummi Bogor merupakan kesalahan administrasi, sehingga dirinya tak patut dituntut 6 tahun penjara.

Menyikapi hal tersebut, di persidangan dengan agenda pembacaan replik terhadap pledoi Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (14/6). Jaksa penuntut umum (JPU) menolak seluruh dalil dari nota pembelaan atau pledoi terdakwa kasus penyebaran kabar bohong (hoaks) hasil tes swab Rumah Sakit Ummi, Bogor, Rizieq Shihab.
Jaksa tetap menuntut Rizieq enam tahun penjara.

“Pada intinya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut,” ujar jJPU.

JPU mengklaim pihaknya dalam menyusun tuntutan terhadap Rizieq telah mempertimbangkan berbagai aspek baik secara yuridis maupun nonyuridis. Jaksa juga mengatakan tetap pada dakwaan awal untuk menjerat Rizieq.
Jaksa mengatakan Rizieq melakukan hal itu bersama dengan menantunya, Hanif Alatas dan Dirut RS Ummi, Andi Tatat yang sudah dijadikan terdakwa. Rizieq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan menyiarkan kebohongan, sehingga menyebabkan keonaran di kalangan rakyat.

“Semoga jadi bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan,” tambah jaksa.

Menyikapi fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategik Insight, Iwan Freddy, SH., MH, mengatakan bahwa tuntutan JPU terhadap Rizieq Shihab (RS) sudah sesuai. Iwan menilai RS telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan vonis terhadap Rizieq Shihab dan rekan-rekannya telah keluar, Rizieq dijatuhi vonis 8 bulan penjara. Fenomena ini ramai dibicarakan oleh media asing diluar negeri. Bahkan, pemberitaan Rizieq terlihat sudah langsung dimunculkan mulai Kamis (27/5) oleh lusinan media asing dari sejumlah negara.

Di antaranya termasuk koran asing ternama Reuters, The Australians, AP, Straits Times, US News, SCMP, hingga Dawn asal Pakistan.
SCMP dari Hong Kong terlihat sangat lengkap memberitakan tentang vonis Rizieq. Media Hong Kong ini juga sampai menyertakan pendapat dari analis soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dalam bagian ‘lead berita’ misalnya, SCMP memberi dua gambaran, yakni bagaimana vonis berkaitan dengan kasus pertemuan massal, termasuk acara pernikahan putri Rizieq yang dihadiri ribuan orang. Kemudian yang kedua, SCMP terlihat menulis pendapat analis yang menyebut bahwa kemarahan pendukung Rizieq akan bisa ‘diredam’ dengan putusan 8 bulan penjara.

“Istilah penjara berkaitan dengan acara massal yang diadakan oleh agitator tersebut, termasuk pernikahan putrinya; analis mengatakan kemarahan pendukungnya akan diredam.

Menyikapi hal tersebut, dosen dan analis kontraterorisme dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara, mengatakan bahwa vonis terhadap Rizieq tidak akan memicu reaksi kekerasan dari ratusan ribu pengikutnya.

“Vonis penjara Rizieq, yang memimpin kelompok main hakim sendiri yang sekarang dilarang, Front Pembela Islam (FPI), diperkirakan tidak akan memicu reaksi kekerasan dari ratusan ribu pengikutnya ‘karena dia mungkin akan bebas dalam waktu sekitar dua bulan,” kata Robi Sugara.

Rizieq Shihab telah menjalani persidangan perkara nomor 225 mengenai kasus tes swab di Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat, di PN Jakarta Timur. Wali Kota Bogor Bima Arya dihadirkan sebagai saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang tersebut.

Rizieq didakwa menyebarkan informasi bohong terkait hasil tes swab Covid-19 di RS Ummi Bogor. Dirinya didakwa melanggar Pasal 14 dan/atau 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan/atau Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

Sementara itu, berkaitan dengan status tersangka dan penahanan dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan, Hakim tunggal yang memimpin perkara, Akhmad Sahyuti, menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan Rizieq Shihab. Sahyuti menilai penetapan status tersangka terhadap Rizieq sudah sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk itu, seluruh permohonan yang diajukan kubu Rizieq ditolak seluruhnya.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya,” ujar Sahyuti.

Menyikapi hal tersebut, Sr. analis Taiwan Indonesia Trade Association (TITA), Tulus Juda Maha, mengatakan bahwa suprmasi hukum urgent untuk dijalankan guna menjamin terciptanya kemanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Pemerintah perlu menciptakan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, sehingga roda ekonomi berjalan dengan lancar. Sebab penegakan hukum merupakan salah satu variable bagi bertumbuhnya ekonomi disuatu negara. Oleh karena itu dirinya mendukung Hakim yang menangani kasus Rizieq Shihab untuk memberikan vonis sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pemerintah perlu untuk menjalankan proses hukum terhadap kasus Rizieq Shihab. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah Salah satu variable penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi akan meningkat seiring dengan bertumbuhnya kepercayaan. Hakim tidak perlu takut untuk memberikan vonis hukuman”, ujar Tulus.

Proses hukum Rizieq Shihab kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang perdananya, Rizieq dihadirkan secara virtual melalui tayangan live streaming dari ruangan di Bareskrim Polri. Namun, persidangan tersebut berakhir ricuh.

Kericuhan dimulai pada saat Rizieq dan tim kuasa hukumnya ingin persidangan digelar secara offline. Tim kuasa hukum Rizieq protes karena tidak bisa mendengar suara kliennya. Tim kuasa hukum Rizieq berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk para JPU dan majelis hakim karena menolak menggelar sidang secara offline.

Seperti kita ketahui Rizieq didalam 3 kasus. Dalam kasus Petamburan, Rizieq menjadi tersangka bersama lima orang lainnya. Sementara itu dalam kasus Megamendung, Rizieq Shihab menjadi tersangka tunggal. Sedang dalam kasus RS UMMI, Rizieq menjadi tersangka bersama menantu Rizieq, Hanif Alatas serta Dirut RS UMMI, dr. Andi Tatat.

Menyikapi hal tersebut, Teddy Gusnaidi mendesak agar aparat penegak hukum untuk tetap memproses Rizieq Shihab dan tim kuasa hukum. Sebab menurut pandangan beliau, Rizieq Shihab dan tim kuasa hukum bersikap kurang baik hingga menimbulkan kericuhan dalam persidangan.

Teddy Gusnaidi bersikeras agar proses hukum sebagai sanksi untuk Rizieq Shihab dan kuasa hukum meskipun telah meminta maaf.
Lebih lanjut, Teddy menyatakan khawatir jika aparat penegak hukum membiarkan aksi Rizieq Shihab tersebut dalam mericuhkan persidangan. Seolah itu menjadi pembenaran bagi terdakwa lain dan melakukan hal yang sama.

“Agar tidak menjadi pembenaran bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama,” ujar Teddy.

Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu setujui puluhan Rancangan Undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dalam rapat paripurna, Selasa (23/3/2021).

Salah satu isu yang ramai dan menjadi polemik adalah draf Rancangan Undang-Undang mengenai penghapusan hak elektoral bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Masyarakat banyak yang mendukung rencana tersebut karena sudah sesuai dengan konstitusi.

Draf RUU tentang perubahan atas UU nomor 7/2017 tentang pemilu dan UU nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) menghapus hak elektoral untuk memilih maupun dipilih bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), menjadi polemik dan ramai diperdebatkan baik oleh tokoh politik, politisi sampai masyarakat umum.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan bahwa apa yang diatur dalam draf RUU Pemilu telah sesuai dengan konstitusi dan sifatnya normatif. Siapa saja yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dasar negara, tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai perwakilan legislatif ataupun eksekutif.

Menurut Saan, dirinya menilai bahwa secara normatif, semua warga negara Indonesia harus patuh dengan konstitusi. Sehingga dia harus mengakui yang namanya ideologi dasar negara yakni Pancasila, tetapi bagi mereka yang tidak mau mengakui Pancasila bahkan ingin mengubahnya, tentu saja hal ini tidak bisa diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri baik di eksekutif maupun legislatif.

Senada dengan Saan, Direktur Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo menilai, penghapusan hak elektoral terhadap eks HTI dan FPI dalam RUU Pemilu tersebut dilandasi oleh keputusan hukum. Dua organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Ormas HTI secara sah dibubarkan oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah.

Menurut Karyono ormas HTI dibubarkan oleh pengadilan karena dinilai tidak menjalankan azas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam undang-undang keormasan, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI dianggap terbukti mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya.

Tidak hanya HTI, AD/ART FPI juga dinilai bermasalah karena tidak mencantumkan Pancasila sebagai azas organisasi. Meskipun FPI selalu mengklaim sebagai ormas Pancasilais. Namun tindakan dan perbuatannya dinilai sering tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila sebagai mana sifat ormas yang diatur dalam UU 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menjadi UU. Belum lagi dengan adanya dugaan akan adanya keterlibatan sejumlah anggota FPI yang mendukung terorisme.

Dengan demikian, RUU tentang perubahanatas Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) yang menghapus hak untuk dipilih bagi anggota HTI dan FPI bukan berarti diskriminasi, tetapi justru menunjukkan konsistensi negara dalam menjalankan perintah konstitusi.

Rekam jejak FPI juga masih sulit dilupakan. Masyarakat pun sudah banyak yang mengetahuinya, bahwa Ormas FPI telah dengan gamblang meresahkan masyarakat, tak terhitung sudah bukti tindakan intoleran FPI.

FPI telah mencatatkan sejarah sebagai ormas yang sering melakukan anarkis. Seperti pada aksi damai yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), FPI melancarkan aksinya dengan menyerang peserta aksi damai, tak sedikit peserta aksi yang luka, tak hanya kaum pria yang menjadi korban, para ibu – ibu yang membawa anaknya pun tak luput dari korban pemukulan.

Lalu bagaimana dengan Penghapusan Hak Politik RS?

Semua orang sudah faham bahwa RS adalah pendiri dan tokoh utama FPI. Kita juga ketahui telah ada larangan penggunaan simbol-simbol dan atribut FPI yang dinyatakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam Instansi lembaga negara.

Pemerintah resmi membubarkan dan menetapkan FPI) sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri dan pimpinan lembaga dan mulai berlaku Rabu (30/12/2020).

SKB sebagai dasar pembubaran dan penetapan FPI sebagai organisasi terlarang, meliputi SKB bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Pertimbangan terkait pembubaran FPI antara yakni demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam hal ini pemerintah merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Jadi pencabutan atau penghapusan hak elektoral bagi kelompok yang menolak Pancasila, termasuk RS tidaklah berlebihan, karena secara konkrit seseorang yang tidak berpegang teguh pada pancasila merupakan orang yang tidak menyukai adanya demokrasi.

Jika partai terlarang seperti PKI dan seluruh underbow-nya dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan kehilangan hak politik untuk dipilih, maka negara juga harus berlaku adil. Termasuk untuk HTI dan RS dengan FPI nya.

Bisa difahami ya.

Sebagaimana gencarnya pemberitaan media mengenai proses peradilan atas Rizieq Shihab, (RS) hingga kini masih menjadi polemik, terutama bagi pendukungnya yang tidak puas atas proses peradilan tersebut.

Kita ketahui, Rizieq Shihab (RS) kini sedang menjalani sidang atas tiga pelanggaran yang disangkakan.

Pertama adalah Kasus Petamburan, dimana RS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena menyebabkan kerumunan saat acara Maulid Nabi SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. RS ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dia dijerat Pasal 160 dan 216 KUHP.

Kedua adalah Kasus Megamendung. Penyidik Bareskrim Polri menetapkan status RS sebagai tersangka pada kasus kerumunan di Megamendung,

Kasus Ketiga adalah Kasus Test Swab di RS UMMI, Bogor, Jawa Barat. Selain RS, penyidik juga menetapkan dua tersangka lain yakni Direktur Utama RS UMMI dr Andi Tatat dan menantu Hanif Alatas.

Seperti kita ketahui juga di media massa bahwa pada saat proses sidang berlangsung pun terjadi kericuhan dan kegaduhan, karena RS dan Tim Kuasa Hukum nya melakukan walkout karena tidak bersedia dengan sidang online.

Atas ketiga kasus tersebut banyak pihak, terutama pendukungnya tidak puas dan menuding dengan bermacam-macam tudingan, seperti zalim, tidak adil, kriminalisasi ulama dll. Padahal apa yang dilakukan aparat penegak hukum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indriyanto Seno Adji, pakar hukum dari Unversitas Indonesia mengomentaqri saat RS walkout dari sidang menyatakan bahwa RS telah menghalangi proses hukum. Tindakan walkout merupakan obstruction of justice dalam bentuk misbehaving in court. Tindakan ini dapat menjadi blunder, karena RS akan kehilangan hak untuk membela diri yang diberikan oleh hukum.

Jika RS melakukan walkout untuk ketiga kalinya, maka hak untuk membela diri bisa dicabut, dan dianggap melawan pengadilan. Sehingga bisa jadi hukumannya diperberat, karena tidak patuh pada aturan. RS bisa mendekam lebih lama lagi di penjara, mengingat gugatan praperadilan juga ditolak.

Terkait upaya RS dan Tim Hukumnya yang melakukan pra peradilan, Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki mengatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka RS dalam kasus kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kami melaksanakan proses penegakan hukum terutama Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu sudah sesuai dengan aturan, berdasarkan profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki di PN Jakarta Selatan.

Menurut Kombes Hengki penetapan tersangka RS sudah sesuai aturan, yakni berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kami menetapkan tersangka itu sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku yang telah ada.
Jadi penyidik itu menetapkan seorang tersangka berdasarkan dua alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP”.

Sementara itu, Hakim Akhmad Sahyuti yang menyidang pra peradilan yang diajukan RS menyatakan bahwa aparat kepolisian telah sah dan sesuai prosedur dalam memproses hukum RS dalam kasus penghasutan kerumunan hingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat November 2020.

Hal itu menjadi salah satu alasan Hakim menolak permohonan pra peradilan yang diajukan oleh RS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Menimbang, dari alat bukti, saksi dan ahli, hakim berpendapat penetapan tersangka didukung alat bukti yang sah,” kata Sahyuti saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jadi semua proses hukum yang saat ini sedang dijalani RS sudah sesuai aturan hokum yang berlaku. Sehingga apa yang ditudingkan oleh pendukung RS dengan berbagai tudingan sebagaimana diatas, tidak mendasar.

Oleh karena itu masyarakat perlu memilah dan bijak dalam menerima informasi yang diterima, khususnya masalah proses peradilan RS.

Semoga dapat difahami ya.

Habis sudah keberadaan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi massa yang sering mewarnai berita di Jakarta ini secara resmi dilarang oleh pemerintah.

Dibutuhkan enam orang pejabat setingkat menteri untuk memutuskan pembubaran ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut.

Enam menteri yang menandatangani SKB tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Dosen FISIP dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Sri Yunanto menegaskan pasca Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan situasi negara aman. Ia menilai masyarakat bisa tenang dalam menjalankan kegiatan pasca ada pelarangan aktivitas terhadap ormas ini.

“Setelah pembubaran atribut dan simbol dengan SKB Menteri kan situasinya aman sekarang masyarakat bisa beraktivitas,” kata Sri Yunanto.

Ia menilai eks pimpinan FPI Rizieq Shihab kerap membuat gaduh situasi dalam negeri Indonesia terutama sejak kepulangannya dari Arab Saudi.

Saat ini, semua kegiatan FPI dianggap ilegal karena ormas tersebut sudah dikategorikan ormas terlarang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Menkopolhukam Mahfud MD bahkan menilai bahwa pembubaran aktivitas FPI diapresiasi banyak pihak bahkan masyarakat. Ia menegaskan sudah melakukan survei terlebih dulu sebelum ormas tersebut dihentikan aktivitasnya.

Persidangan kasus kerumunan di Petamburan (perkara nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt. Tim) dengan terdakwa Rizieq Shihab Shihab diwarnai perdebatan perihal mekanisme sidang. Sekitar satu jam lebih pihak yang beracara disibukkan dengan gangguan fasilitas penunjang guna persidangan virtual.

Keberatan atas mekanisme sidang virtual pada mulanya disampaikan oleh Munarman cs selaku penasihat hukum Rizieq Shihab. Ia mengatakan sidang virtual membatasi hak-hak hukum yang semestinya diperoleh oleh Rizieq selaku kliennya. Sementara majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum beracara secara fisik di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Munarman menganggap dalih penularan Covid-19 atas pelaksanaan sidang secara virtual tidak dapat dibenarkan seutuhnya. Menurut dia, protokol kesehatan bisa diterapkan dengan menghadirkan terdakwa ke muka persidangan. Munarman mengatakan kerumunan hanya terjadi di luar ruang persidangan.

Protes Munarman CS menyebabkan kegaduhan dan kekisruhan, sehingga majelis hakim menunda persidangan untuk memberikan waktu kepada tim IT memperbaiki fasilitas yang digunakan untuk persidangan virtual. Pihak Rizieq merasa keberatan ketika ada seorang jaksa yang menghampiri hakim guna melakukan suatu pembicaraan di tengah proses jeda sidang. Pihak pengacara mencurigai pembicaraan tersebut.

Sebagaimana diketahui, akhirnya sidang berujung ricuh, diawali ketika Habib Rizieq meninggalkan persidangan secara virtual dari Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri lantaran permohonannya untuk dihadirkan langsung di muka persidangan ditolak.

Tim kuasa hukum Rizieq Shihab yang hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berteriak-teriak ke arah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim. Mereka melakukan walkout karena kecewa persidangan diputuskan tetap digelar secara virtual.

Munarman salah satu kuasa hukum berteriak “Tidak ada sidang pakai kamera sama kursi sama tembok”. Sementara itu tim kuasa hokum lainnya, Djudju Purwantoro berteriak “Ini negara hukum, negara hukum, bukan negara rezim!”.

Atas sikap Munarman cs di ruang siding PN Jakarta Timur yang menimbulkan ricuh tersebut. mendapatkan perhatian dan reaksi banyak pihak.

Pegiat media sosial eko Kunthadi melalui akun twitter pribadinya mengatakan, sidang Rizieq Shihab yang berujung ricuh menandakan, bahwa eks pentolan FPI itu dan laskar hingga pengacara kerjaannya selalu membuat keributan.

“Rizieq. Laskar. Sampai pengacaranya. Kerjanya selalu bikin onar,” tulis Eko Kuntadhi pada akun twitter pribadinya.
Tak hanya itu, Eko Kuntadhi juga mempertanyakan seruan revolusi akhlak yang digaungkan Rizieq Shihab tersebut.

“Hasil revolusi akhlak yang diteriakkan oleh mereka yang dipertanyakan akhlaknya,” sindirnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengomentari sidang pembacaan dakwaan kasus Rizieq Shihab yang berujung rusuh mengatakan bahwa aksi Munarman cs sudah intoleran dan merendahkan martabat dan kehormatan peradilan, profesi hakim, jaksa dan profesi advokat itu sendiri.

“Menunjuk ke arah majelis hakim dengan narasi atau diksi yang tidak patut yang ditujukan kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk bersidang dengan tembok sesungguhnya tidak hanya sekedar tindakan contempt of court atau sekedar merendahkan martabat dan kehormatan badan peradilan dan keadilan itu sendiri, tetapi juga mereka telah memanfaatkan arena persidangan untuk aksi “intoleransi” dan “radikal” terhadap kekuasaan badan peradilan,”.

Menurut Petrus Munarman cs telah bertindak melanggar kewajiban sebagai advokat yaitu kewajiban untuk tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-Undangan. Karena itu, dia meminta Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat harus melakukan tindakan hukum dan administrasi terhadap Munarman cs.

Bahkan Petrus menilai tindakan Rizieq dan Munarman cs sudah masuk kategori tindak pidana seperti dimaksud dalam pasal 207, 212, 214, 217 dan 218 KUHAP juncto 217 dan 218 KUHAP.
Karena itu, kata dia, sebaiknya ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan organisasi advokat harus segera melakukan langkah-langkah penindakan terhadap Munarman cs dengan melaporkan kepada polisi dari aspek pidana.

Selain itu, Munarman juga perlu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan Mahkamah Agung RI dari aspek tindakan administrasi.
“Sehingga kepolisian harus segera melakukan tindakan kepolisian terhadap Rizieq Shihab dan Munarman dkk. Khusus kepada Munarman dkk, Mahkamah Agung berwenang untuk mengawasi, menindak bahkan memecat Munarman dkk selaku advokat,” katanya
Jadi memang revolusi akhlak yang didengungkan tidak hanya sebatas jargon saja. Adab dan akhlak tetap perlu dijaga, apalagi di pengadilan. Setuju.?

Habib Rizieq Shihab kembali menjalani sidang kasus kerumunan Petamburan di PN Jaktim. Dalam sidang itu, Habib Rizieq Shihab sempat beradu argumen dengan hakim dan jaksa. Habib Rizieq menolak sidang secara online. Awalnya Habib Rizieq menolak dihadirkan di sidang online. Habib Rizieq mengaku didorong saat akan dihadirkan di dalam sidang. Sementara itu, hakim meminta agar Habib Rizieq menyampaikan pendapatnya di ruang persidangan.

Rizieq Shihab sempat protes dan marah-marah dalam sidang perdananya yang digelar secara daring. Keberatan dan aksi tersebut dianggap tidak tepat karena proses hukumnya selama ini telah berjalan adil dan persidangan online telah sesuai ketentuan. Kericuhan sempat terjadi saat persidangan perdana Rizieq yang digelar secara online, kuasa hukum dari Pentolan FPI tersebut berteriak-teriak karena masalah internet yang buruk. Majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Timur juga tidak mengabulkan permintaan Rizieq Shihab untuk hadir secara langsung di persidangan.

“Majelis hakim sudah bermusyawarah, apa pun keputusan musyawarah ini, baik tidak menyenangkan buat penasihat hukum maupun tim jaksa penuntut umum, harus saya sampaikan bahwa hasil musyawarah terkait kendala teknis sidang online ini sudah teratasi jadi lancar, bisa didengar dengan jelas, dan itu majelis bisa abaikan,” ujar ketua majelis hakim Khadwanto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) seperti disiarkan online, Selasa (16/3/2021). “Majelis hakim berpijak pada Perma Nomor 4 Tahun 2020 bahwa persidangan selama pandemi itu dijalankan secara online dan ini sudah berlangsung sejak bulan Juni kalau tidak salah, jadi kita juga tidak bisa mengabaikan fakta itu bahwa sidang online harus dijalankan,” imbuhnya

Disisi lain, KY juga menjelaskan bahwa sidang secara virtual telah diatur dalam perma No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara elektronik yang ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung. Ketua komisi yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa sidang virtual sebagai solusi penyelesaian perkara saat menghadapi Pandemi Covid-19. Dalam situs resmi KY, Mukti menyatakan bahwa sidang virtual dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pencari keadilan. Penyesuaian ini adalah mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan para pihak.

Mukti Fajar juga menjelaskan bahwa KY mempunyai wewenang untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan bahwa persidangan meski dilakukan secara daring, tentu wajib dihormati oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Mukti juga mengungkapkan komitmen KY yang akan memberikan perhatian khusus dengan melakukan pemantauan terhadap persidangan tersebut. KY akan memproses apabila ditemukan adanya tindakan merendahkan martabat hakim. Jika KY menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, atau perilaku merendahkan martabat hakim oleh para pihak, maka KY akan memprosesnya lebih lanjut. Semoga Bermanfaat.