Oleh : Dodik Prasetyo )*

Jumlah pengusaha di Indonesia masih 3%. Persentase ini sangat minim, karena kita butuh lebih banyak pebisnis untuk menggerakkan roda ekonomi negeri. Untuk mendukung rakyat yang akan mendirikan usaha, maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja dengan klaster kemudahan berusaha dan UMKM. Mereka mendapat banyak keuntungan.

Dunia bisnis sangat dinamis dan membuat pelaku usaha mendapat keuntungan maksimal. Namun sayang di Indonesia lebih banyak orang yang ingin jadi pegawai daripada pengusaha. Karena akan mendapat gaji bulanan. Akan tetapi, ada pula orang yang terpaksa jadi pegawai karena frustrasi ketika membuka usaha dan pendirian serta legalitasnya terhalang oleh birokrasi.

Halangan untuk mendrikan usaha bisa didapat dari banyak hal. Pertama, ada yang kekurangan modal untuk membuka perusahaan. Kedua, mereka punya ide jualan dan nekat membuka bisnis tapi tidak punya legalitas. Ketika akan mengekspor barang jualannya, terpaksa ditunda karena klien dari luar negeri bertanya tentang izin usaha resmi mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah menambahkan klaster kemudahan berusaha di UU Cipta Kerja. Dalam klaster tersebut, ketika pengusaha kecil ingin mendirikan perseroan, maka syaratnya tidak seketat dulu. Mereka tak harus memberi uang 50 juta rupiah jika ingin mendirikan PT.

Perseroan terbatas bisa didirikan dengan lancar tanpa tersangkut masalah perizinan. Setiap pemuda akan bisa jadi pengusaha dengan memiliki legalitas bisnis. Sehingga mereka tidak terpaksa jadi pegawai, namun menuruti passion-nya menjadi pengusaha. Semua ini berkat UU Cipta Kerja, yang tak hanya bermanfaat untuk pekerja namun juga para pengusaha skala kecil.

Ketika PT tersebut akan berdiri, maka pengusaha sudah tenang dan fokus untuk membesarkan bisnisnya. Bukan rahasia lagi jika ada pebisnis yang masih jadi pedagang. Dalam artian mereka menjual barang tapi tidak memakai strategi, sehingga sepi transaksi. Walau sudah berpromosi melalui media sosial tapi belum terlalu laris.

Untuk mengatasi hal ini, maka akan ada pendampingan dari pemerintah. Hal ini dilontarkan oleh wakil ketua DPR RI Azis Syamsudin. Jadi pengusaha UMKM tidak dibiarkan begitu saja, namun mendapat pelatihan, mentoring, dan ilmu berbisnis dengan modern. Fungsinya agar meningkatkan daya saing usaha dan menambah modal untuk memperbesar bisnisnya.

Jika pengusaha mendapat pendampingan dari pemerintah, maka mereka senang karena akan mendapat ilmu baru. Berupa cara branding produk, digital marketing, dan lain-lain. Berpromosi di media sosial memang ada seninya, tidak bisa memajang foto jualan. Namun harus berinteraksi dengan calon klien, mem-posting status yang bermanfaat, dan lain-lain.

Ketika ada pendampingan dari pemerintah yang merupakan pengaplikasian dari UU Cipta Kerja, maka pengusaha UMKM juga digandeng untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Sejak UU Cipta Kerja diberlakukan, maka pemda bisa meminta pengusaha untuk menyediakan makanan dan suvenir bagi tamu. Kerja sama ini akan menguntungkan pebisnis kecil.

UU Cipta Kerja juga memudahkan untuk mendirikan perseroan terbatas dengan cepat. Karena dulu harus menunggu pengesahan dari menteri. Namun sekarang birokrasinya dipangkas oleh pemerintah. Karena perseroan bisa mendapat izin pendirian jika sudah punya bukti pendaftaran. Baru menunggu pengesahan dari Kementrian hukum dan HAM.

Pendirian dan pengurusan legalitas perseroan terbatas juga bisa dilakukan secara online, jadi prosesnya jauh lebih cepat daripada yang lalu. Karena pengusaha tak perlu datang ke Dinas dan lembaga negara lain untuk memperoleh legalitas perseroan. Metode ini menghemat biaya juga.

UU Cipta Kerja membuat para calon pengusaha mantap memilih jalur berniaga, karena mereka bisa medirikan perseroan terbatas dengan modal minim. Waktu untuk mendapatkan izinnya juga cepat karena bisa diurus via online. Dunia usaha di Indonesia akan makin semarak berkat datangnya banyak pengusaha baru.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Edi Jatmiko )*

RUU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan untuk meringkas hiper regulasi. Dalam rancangan kebijakan terserbut, buruh akan mendapat upah minimum sehingga akan menambah kesejahteraan pekerja.

Rancangan undang – undang cipta kerja dinilai memiliki dampak positif terhadap kaum pekerja atau buruh pasalnya bakal regulasi ini akan menghilangkan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten. Pengamat Ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law (ICLAW), Hemasari Dharmabumi, mengatakan, RUU Cipta Kerja memiliki peraturan upah minimum karena akan memberi jaminan kesejahteraan bagi pekerja.

Menurutnya, ketentuan upah minimum di dalam RUU Cipta Kerja itu akan berdampak positif untuk beberapa hal.

Dirinya menjelaskan, hanya akan ada 2 jenis upah minimum yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, yaitu upah minimum provinsi dan industri padat karya. Untuk upah minimum kewilayahan, seperti upah minumum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) akan hilang.

Menurut Hemasari, RUU Cipta Kerja justru akan mengembalikan tujuan utama dari upah minimum sebagai jaring pengaman. Dalam regulasi tersebut juga akan diatur upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Dirinya menjelaskan, upah minimum seharusnya menjadi patokan upah untuk orang yang bekerja pada masa percobaan atau di bawah satu tahun. Untuk pekerja yang sudah bekerja lebih dari waktu tersebut, upahnya tidak boleh sama dengan upah minimum, harus di atas upah minimum dengan skala upah.

Lantas, bagaimana cara menetapkan upah yang diatas upah minimum tersebut? Tentu saja UU mengatakan dirundingkan antara buruh dan perusahan. Buruh itu bisa langsung, bisa lewat perwakilan atau bisa melalui serikat pekerja.

Regulasi pengupahan dalam RUU Cipta Kerja tidak ada pergantian sistem dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Ketentuan upah per jam hanya untuk jenis pekerjaan tertentu sehingga bakal regulasi akan meningkatkan gaji per bulan seperti saat ini, tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Menurut dia, kepastian tersebut menjawab keraguan dan protes serikat buruh mengenai ketentuan upah per jam. Padahal aturan tersebut hanya untuk jenis pekerjaan tertentu, bukan dalam artian mengganti sistem keseluruhan.

Hemasari menjelaskan, RUU tersebut hanya memiliki dua macam beleid tentang upah minimum yang diatur. Hal tersebut meliputi upah minimum provinsi dan industri padat karya sementara UMK dan UMSK tidak ada lagi.

Susiwijiono menjelaskan upah merupakan salah satu komponen yang menjadi pertimbangan utama bagi investor. Menurutnya, banyak investor mengeluhkan sistem upah yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan diskusi pemerintah dengan pengusaha dan pekerja, Susiwijono menuturkan besaran upah akan naik dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Sementara itu, terkait pesangon untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), Susiwijono mengatakan tidak ada penghapusan pesangon. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian formulasi perhitungan pesangon agar lebih realistis.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi mengatakan, pada prinsipnya Serikat Pekerja setuju pada upaya pemerintah melakukan debirokratisasi, mempermudah izin investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, namun jangan sampai mengabaikan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.

Menurut Ristadi, banyak yang tidak membaca secara komprehensif postur RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Selain itu menjadi tidak obyektif ketika ada sentimen politik.

Ia juga berpendapat bahwa ada hal-hal baru dalam RUU Cipta Kerja yang belum diatur pada undang-undang sebelumnya, dan hal tersebut cukup positif namun kurang terekspos.

Salah satunya adalah akan diberikannya kompensasi kepada pekerja kontrak yang terkena PHK dalam masa kerja minimal satu tahun.

Pada kesempatan berbeda, Bambang Arianto selaku Direktur Institute for Digital Democracy (IDD) mengatakan, RUU Cipta Kerja dapat menjadi landasan pengaman pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merevisi upah minimum pekerja. Dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi.

Bambang mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi.

Konkritnya, keberadaan RUU Cipta Kerja ini tentu bisa menjadi angin segar bagi para pekerja untuk mendapatkan pendapatan lebih banyak dari sebelumnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas)*

Omnibus Law RUU Cipta Kerja dinanti publik karena akan menaikkan tingkat investasi di Indonesia. Dalam RUU ini diatur tentang pelonggaran aturan investasi, sehingga membuat para investor berlomba-lomba menanamkan modal di Indonesia. Kondisi finansial negara akan pulih berkat banyaknya investasi yang masuk.

Pandemi covid-19 membuat perekonomian negara jadi lesu. Untuk mengatasinya, maka pemerintah akan segera meresmikan RUU Cipta Kerja jadi undang-undang. RUU ini penting karena memudahkan aturan investasi di Indonesia. Jika perizinan penanaman modal dipermudah, maka investor asing akan tertarik untuk masuk ke Indonesia.

Selama ini memang sudah ada investor yang ingin menanamkan modal. Namun kadang niat mereka untuk berinvestasi terbentur kerasnya birokrasi. Begitu pula dengan masalah perizinan, masa tunggunya bisa sampai bertahun-tahun. Omnibus law hadir untuk mengatasi hal ini, sehingga para investor akan mau membangun kerja sama dengan pengusaha lokal.

Omnibus law RUU Cipta Kerja diklaim bisa menata kembali aturan investasi di Indonesia. Sesuai dengan namanya ‘omni’ alias beragam, maka banyak aturan yang akan dipangkas. Dengan tujuan agar pasal-pasal itu tidak saling tumpang tindih, sehingga membingungkan investor yang akan menanamkan modal di Indonesia.

Investor asing aslinya tertarik untuk pergi ke Indonesia karena negeri kita memiliki potensi sumber daya alam. Itu menjadi sasaran investasi yang bagus. Namun karena ada aturan penanaman modal yang dinilai terlalu njelimet, mereka membatalkan niat baiknya. Dengan adanya omnibus law RUU Cipta Kerja, hal ini bisa dihindari.

Edyanus Herman, ekonom dari Universitas Riau menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja memotong berbagai aturan investasi yang berliku-liku, dan sesuai dengan semangat reformasi. Terutama reformasi di bidang perundang-undangan dan birokrasi, karena sejak dulu hal ini sudah diharap oleh banyak orang. Karena bisa memajukan Indonesia.

Namun, sambung Edyanus, jangan kaitkan pemangkasan birokrasi pada bidang investasi dikaitkan dengan masalah politik. Karena RUU Cipta Kerja fokus pada peningkatan bidang ekonomi di Indonesia dan peningkatan jumlah investasi. Pemerintah ingin RUU ini bisa mengubah keadaan kita dan menaikkan kembali kondisi finansial negara.

Sejak Indonesia merdeka sampai di era reformasi, masalah birokrasi masih menjadi momok yang menakutkan. Hal ini membuat banyak orang malas mengurus perizinan dan memilih untuk memberi uang pelicin. Para investor tentu tidak menyukainya, karena dianggap tidak sesuai prosedur dan harus keluar biaya lagi di luar anggaran yang resmi.

Jika RUU Cipta Kerja sudah resmi jadi undang-undang, maka tiada lagi cerita tentang uang pelicin. Perizinan usaha juga lebih cepat, hanya 3 hari dan sudah jadi. Investor asing akan senang karena bisa fokus pada pembangunan proyek penanaman modal dan juga strategi bisnisnya, tanpa harus dipusingkan dengan aturan dan birokrasi yang panjang dan melelahkan.

RUU Cipta Kerja tak sekadar melonggarkan aturan penanaman modal, tapi juga mewajibkan pengusaha asing untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan. Jadi para pengusaha lokal yang diajak bekerja sama tidak sekadar mendapat keuntungan berupa uang. Namun juga mendapat metode baru untuk mengelola bisnis, menjadi berskala internasional.

Pemerintah sudah merancang RUU Cipta Kerja agar menguntungkan, baik bagi pengusaha lokal maupun investor asing. Para pegawai juga diuntungkan karena mereka mendapat pekerjaan lagi setelah sebelumnya menganggur. Karena ada banyak proyek baru di Indonesia, yang merupakan hasil join venture alias kerja sama penanaman modal.

RUU Cipta Kerja diklaim bisa menyuburkan iklim investasi di Indonesia, karena akan memangkas berbagai aturan yang bertubrukan dalam penanaman modal. Investor asing akan banyak masuk ke Indonesia dan menambah devisa. Para pengangguran juga senang karena akan bisa melamar kerja di proyek investasi mereka.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan segera disahkan dan banyak pihak yang menantinya. Rancangan Undang-Undang ini bisa meminimalisir potensi korupsi, karena membabat habis birokrasi yang bertele-tele. Korupsi legislasi tidak bisa terjadi. Pengawasannya sekarang juga jauh lebih ketat.

Korupsi yang kadang disertai dengan kolusi dan nepotisme masih terjadi walau persentasenya kecil, karena ada oknum yang curang dan mau menang sendiri. Sekarang para koruptor tidak bisa melenggang ke luar negeri seperti dulu saat orde baru, karena KPK mengawasi dengan sangat ketat. Para koruptor juga diancam hukuman berat, bahkan masuk Nusakambangan.

Untuk mengatasi korupsi, pemerintah merancang omnibus law RUU Cipta Kerja. Masyarakat menanti RUU ini disahkan karena ia membawa harapan baru. Tak hanya memajukan bidang ketenagakerjaan, tapi juga mampu minimalkan potensi korupsi. Di dalam RUU diatur tentang penyederhanaan perizinan dan hal ini bisa mencegah terjadinya korupsi dan uang sogokan.

Dalam RUU Cipta Kerja diatur bahwa pemilik bisnis usaha kecil mikro dan menengah bisa mendirikan perseroan terbatas, hanya dengan 1 orang, sedangkan dulu minimal 2 orang. Jika dulu UMKM harus melewati birokrasi yang panjang untuk meresmikan usahanya, maka sekarang dipermudah. Hal ini bisa mencegah korupsi legislasi dan juga gratifikasi para oknum pejabat.

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa birokrasi ternyata memang sengaja dibuat berbelit-belit. Tujuannya agar ada aliran uang ke kantong para pejabat yang memberi perizinan. Logikanya, semakin panjang proses perizinan, semakin banyak pejabat yang kecipratan. Karena banyak orang malas menunggu lama akhirnya menyogok agar izin lekas turun.

Padahal para oknum pejabat sudah digaji di atas UMR oleh pemerintah. Namun mereka sengaja minta upeti kepada pengusaha kecil. Pelanggaran ini yang akan diberantas oleh Presiden Joko Widodo, karena nominal uang sekecil apapun yang tidak termasuk biaya resmi juga termasuk korupsi. KKN hanya akan merusak moral masyarakat Indonesia.

Jokowi sejak menjabat tahun 2014 sudah bertekad memberantas KKN. Oleh karena itu, Omnibus Law dirancang sebagai payung hukum, untuk memberantas banyak penyimpangan yang ada di Indonesia. Seperti birokrasi yang melelahkan, upah pegawai yang kecil, jam kerja yang kurang jelas, cuti pekerja, dan terutama mengatasi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di dalam Omnibus Law klaster investasi juga disebutkan tentang kemudahan perizinan investasi di Indonesia. Hal ini bisa menarik para investor asing, karena mereka tidak lagi menghadapi peraturan perizinan yang membingungkan. Selain itu, izin usaha investasi bisa cepat keluar. Sehingga proyek bisa lekas dibangun dan menguntungkan baik pengusaha lokal maupun investor.

Kalau dulu investor asing banyak yang tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun mereka mundur karena saat mengurus perizinan harus pergi ke kantor ini lalu berlanjut ke kantor itu. Ada oknum yang korupsi dan minta uang pelicin agar urusan mereka dilancarkan. Kontrasnya, izin malah turun setelah lebih dari 2 tahun. Wasting time and wasting money.

Jadi, omnibus law RUU Cipta Kerja wajib didukung karena tidak hanya baik untuk kesejahteraan para pekerja dan keamanan pengusaha. Namun RUU ini juga bisa untuk mengatasi masalah korupsi yang sudah mengakar di Indonesia sejak zaman penjajahan dahulu kala. Jika VOC bangkrut karena korupsi, jangan sampai negeri ini ikut kolaps.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah penyakit moral yang wajib diberantas. Dengan adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja maka potensi terjadinya korupsi akan diminimalisir. Karena perizinan dipermudah dan alur birokrasi diperpendek. Oknum pejabat tidak akan berani minta uang pelicin karena mereka takut akan ancaman hukuman dari KPK.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor