suaratimur.id – Di tengah dinamika masyarakat Papua yang sedang bersiap menyambut realisasi kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), terdapat satu hal yang sejenak menyita perhatian publik untuk berhenti turut menyimak. Sebuah pernyataan muncul dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam sebuah pidatonya menyinggung masyarakat Papua dan tukang bakso. Dalam Rakernas II PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selasa 21 Juni 2022 lalu, pernyataaan mantan Presiden Indonesia tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai tindakan rasis lantaran mengatakan kopi susu yang merujuk pada warna kulit hitam orang Papua. Meski disampaikan dengan nada bercanda, ucapan tersebut tetap menuai kecaman. Dalam konteks pernyataannya, Megawati kemudian menghubungkan pernyataan kopi susu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang berasal dari Papua dan berkulit hitam. Kedua orang tersebut diketahui memiliki hubungan baik yang sangat dekat. Alasan kedekatan ini pula lah yang menjadikan sosok Megawati berani menyebut Wempi dengan ungkapan kopi susu, merujuk pada warna kulitnya.

Tak selesai disitu, Pernyataan tentang kopi susu juga dibarengi dengan pernyataan lain, yakni tentang tukang bakso. Dalam harapannya, Megawati berujar bahwa tidak ingin anak-anaknya mendapatkan jodoh seperti tukang bakso. Meskipun masih dalam koridor bercanda, pernyataan Megawati tersebut pada akhirnya juga menuai kecaman karena dianggap merendahkan pihak tukang bakso.

Memaknai Cara Bercanda Megawati

Jika ditelusuri dari sejumlah informasi di media, terdapat jejak pernyataan sang putri proklamator Indonesia tersebut yang menjadi sorotan sejumlah pihak. Model cara berbicara yang cenderung ceplas-ceplos serta tak runtut seringkali dianggap menyindir, bersifat multi intepretasi, hingga disebut sebagai bentuk provokasi. Dalam waktu yang berdekatan, setidaknya terdapat dua momentum pernyataan Megawati sebelum kopi susu dan menantu tukang bakso menjadi sorotan publik.

Pada saat peresmian 13 kantor DPD PDI P dan Satu Patung Bung Karno di Yogyakarta, Rabu 28 Oktober 2020, ia menyatakan bahwa anak muda Indonesia jangan dimanja. Dirinya menanyakan sumbangsih generasi milenial untuk bangsa dan negara hari ini. Kemudian dalam sebuah Webinar tentang pencegahan Stunting 18 Maret 2022 lalu, Megawati merespon isu kenaikan minyak goreng dengan sikap pernyataannya dengan ungkapan mengelus dada, bukan karena tidak ada atau mahalnya. Namun apakah tiap hari yang dilakukan ibu-ibu hanya menggoreng saja. Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi yang dari netizen hingga memunculkan alternatif resep memasak tanpa minyak goreng.  

Kembali kepada isu hitam putih Papua dan menantu tukang bakso yang kemudian ramai digoreng pemberitaan media hingga seperti menjadi isu nasional. Tak pernah ada yang berharap dan terjadi lagi adanya dampak dari sebuah isu yang menyulut kerusuhan di Papua seperti pada tahun 2019 lalu akibat satu perkataan yang kemudian disebut sebagai tindakan rasisme. Gelombang informasi yang begitu cepat diserap berdampak negatif salah satunya pada ketidakseimbangan pola penerimaan penyaringan informasi dan literasi serta sikap kritis yang harusnya dimiliki oleh setiap individu. Terkadang, faktor emosional dan rasa kebersamaan menjadi ujung tombak dari apa yang terjadi kemudian.

Melalui sebuah pernyataan dari seorang tokoh pendidikan bernama Nadirsyah Hosen atau akrab dipanggil Gus Nadir memberikan perspektif merespon adanya isu pernyataan Megawati berkaitan dengan guyonan Papua dan tukang bakso yang dianggap rasis melalui sudut pandang yang berbeda.  Menurutnya, hal tersebut seperti salah paham karena pada dasarnya berada pada suasana cair dan akrab dalam sebuah acara pembukaan Rakernas PDI Perjuangan. Pada intinya, jika ditelaah secara netral, Megawati sedang bercerita soal guyon tentang anak-anaknya jika mencari jodoh. Kemudian diceritakan bahwa kondisi saat ini telah terjadi banyak asimiliasi pernikahan antar suku termasuk di Papua. Hal tersebut harusnya menjadi kabar baik sesuai Bhinneka Tunggal Ika.

Kelompok Separatis Papua Tak Tersinggung Pernyataan Megawati

Respon guyonan dari Megawati yang kemudian dibakukan menjadi pernyataan oleh beberapa pihak telah sampai kepada kelompok separatis di Papua. Sedikit banyak, keberadaan kelompok ini mempengaruhi kondisi keamanan dan ketenteraman bumi cenderawasih. Beberapa kejadian dan kasus yang terjadi di Papua tak luput dari peran dan keterlibatan kelompok pengusung kemerdekaan tersebut.

Melalui juru bicaranya, Sebby Sambom mengatakan bahwa pernyataan Megawati disebut tidak bermasuk rasis, dan justru dianggap menunjukkan rasa nasionalismenya. Istilah kopi susu yang digunakan Megawati bertujuan untuk pencampuran budaya agar menjadi satu Indonesia, misalnya presiden Jawa dan wakilnya dari Sulawesi, sehingga tidak melulu pemimpin harus dari suku Jawa. Pihak OPM tidak mau ikut campur dengan urusan politik dalam negeri Indonesia sebab tujuan mereka hanya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua. Namun pihaknya juga menyarankan kepada Megawati yang sudah mulai masuk usia senja untuk hati-hati dalam berbicara. Pesan tersebut dimaksudkan karena ciri khas dirinya dengan beberapa kalimat yang terucap cenderung mengundang ketertarikan seseorang yang mendengar untuk mengkonfirmasi ulang maksud dari pernyataan tersebut. Termasuk berkaitan dengan Kopi Susu dan Tukang Bakso.

Masyarakat Papua Menyambut Realisasi Kebijakan DOB

Ucapan Megawati berkaitan dengan Kopi Susu Papua, Tukang Bakso dan Rekayasa Genetika sejauh ini masih menjadi pembahasan yang berada pada level media sosial dan media online. Perkembangan situasi di sejumlah wilayah Jayapura Papua sejauh ini berada pada kondisi kondusif. Sudah seharusnya kepada seluruh pihak untuk secara bersama dapat menjaga situasi Papua agar tak terulang lagi adanya dampak dari isu yang berawal dari pernyataan di media.

Di sisi lain, rombongan komisi II DPR baru saja berkunjung ke sejumlah wilayah di Papua untuk menjaring sekaligus menampung aspirasi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyatakan bahwa pimpinan MRP, DPR Papua (DPRP), dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, dalam pemekaran Papua, Orang Asli Papua memang harus diberdayakan karena mereka merupakan sumber daya manusia yang mengerti serta memahami segala sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerahnya.

Dengan demikian, Orang Asli Papua perlu diberdayakan untuk mengelola seluruh sumber daya alam yang ada secara baik. Termasuk juga dalam hal mengelola serta menyikap derasnya informasi sehingga tidak mudah untuk diprovokasi yang bakal merugikan banyak pihak.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Di tengah masa pemerintah melaksanakan pembahasan akhir terkait RUU Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, terdapat pihak yang berupaya untuk menjegal opini publik demi kepentingan tertentu. Jika sebelumnya, beberapa kejadian datang bersumber dari ulah kelompok separatis melalui aksi gangguan keamanan di beberapa tempat secara bergerilya. Kini sebuah opini melalui narasi provokatif muncul dari tokoh agama yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, tersebutlah Socratez Yoman.

Wajib menjadi pengetahuan bersama, bahwa rongrongan permasalahan keamanan hingga ideologi di wilayah Papua terbagi menjadi beberapa unsur yang terkadang berkait, namun juga kadang tak sepaham. Berdasarkan pemetaan kelompok separatis dan teroris yang berada di tanah Papua, selain front bersenjata yang dimotori beberapa kelompok bersenjata dan bergerilya, juga terdapat front politik yang bergerak secara organisasi, seperti KNPB, NRFPB, ULMWP, hingga AMP. Sedangkan tokoh agama yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah tergolong dalam front klandestin. Mereka bergerak secara senyap menyebarkan pengaruh kepada masyarakat melalui unsur ideologi, sosial, hingga pembentukan opini secara persuasif bermodal pendekatan agama. Salah satu hal yang dilakukan Socratez Yoman termasuk dalam bentuk persuasi melalui narasi yang cenderung provokatif.

Tuduhan Mengejutkan dari Seseorang yang Mengklaim Diri Tokoh Agama

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seseorang yang telah ditasbihkan sebagai tokoh agama hendaknya mengamalkan kehidupannya dengan memberikan pelayanan dan memelihara kehidupan rohani umat yang diwujud nyatakan dalam bentuk penggembalaan. Pendeta adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja. Setiap pendeta dipercayakan tanggung jawab untuk mengorganisir dan memimpin seluruh anggota jemaat untuk memenuhi misi gereja Kristus di dunia baik secara administrasi maupun rohani.

Seorang pemimpin juga harus fokus kepada tujuan organisasi yang dipimpinnya secara maksimal. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, maka dipastikan akan gagal dalam memotivasi dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini juga berlaku bagi seorang pendeta jemaat. Jika seorang pendeta fokus dan komitmen kepada misi gereja di dunia maka gereja akan berhasil di dalam menjalankan misinya.

Sebuah pernyataan provokatif justru muncul dari seorang pengurus Dewan Gereja Papua di tengah proses pemerintah dan DPR membahas RUU kebijakan pemekaran DOB sebagai upaya memajukan tanah Papua. Sebuah kontradiksi atas kepemimpinan seorang tokoh agama yang berseberangan dengan pemerintah dan cenderung memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi masyarakat secara destruktif. Dengan entengnya, dirinya menuduh bahwa kebijakan pemekaran tujuh wilayah oleh Presiden Jokowi disebut sebagai provinsi boneka. Rencana pemekaran disebut sebagai mesin pemusnah penduduk asli Papua secara sistematis, terstruktur. Masif, meluas, kolektif, dan terintegrasi. Indonesia akan menambah tujuh provinsi termiskin urutan pertama.  

Sisi Gelap Socratez Yoman, Tokoh Agama yang Berpolitik

Tak banyak yang menyangka bahwa Socratez Yoman merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua. Ia memiliki concern dalam bidang ideologi untuk mempengaruhi masyarakat, utamanya untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Pria kelahiran Situbondo Jawa Timur tersebut selain menjadi pendeta juga merupakan Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, Pengurus Dewan Gereja Papua, anggota konferensi Gereja-gereja Pasifik, serta mengajar di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Baptis, dan di STT Izak Zauel Kijine Abepura. Dalam perjalanannya, kiprah Socrates sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi. Akibatnya kini, label ‘’Pendeta Politik’’ tersemat kepada Socrates.

Pengamat politik masalah Papua alumnus Universitas Indonesia (UI), Toni Sudibyo merespon pernyataan Socrates pada tahun 2014 terkait penyusunan Otsus serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socrates merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Seorang Pendeta Socrates juga bersikap kontradiktif dengan mengapresiasi peresmian kantor ULMWP di Wamena pada tahun 2016. Menurutnya peresmian tersebut merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang diakui dan diterima Pemerintah Indonesia. Namun fakta yang terkuak kemudian, peresmian tersebut ternyata menungganggi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut kecewa karena merasa dibohongi. Masih berkaitan dengan ULMWP, di tahun 2011 Socrates juga pernah melakukan kebohongan publik mengklaim bahwa ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juni 2011 di Auditorium Universitas Cenderawasih Papua. Faktanya, kegiatan tersebut berisi seminar dan dikusi dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.

Di tahun 2016, pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Socrates. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara Nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socrates bukan politikus, yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, DOB, dll, merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Seorang mahasiswa Papua di Jakarta bernama Emilia Karubaga juga turut merespon pernyataan Socrates yang menurutnya tidak mencerminkan seorang pendeta, namun cenderung provokator yang selalu memperkeruh dengan bersembunyi dibalik agama. Semestinya dirinya membuat sejuk hati umat, bukan membuat panas.

Sikap menyesalkan kepada Socrates juga pernah ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Ia menyesalkan pernyataan Socrates Yoman dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di sentani yang diketuai oleh Bapak Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socrates sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5. Berharap Pendeta Socratez menunjukkan jati diri sebagai pelayan umat, bukan inspirator politik.

Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socrates juga pernah mengunggah narasi dengan menyebut bahwa Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut kemudian direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socrates memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.

Pelopor Aksi Penolakan Otsus hingga Pemekaran DOB

Jika kita amati, manuver seorang Socratez dalam merespon kebijakan Otsus dan DOB semakin kentara dan jelas pergerakannya. Bersama dengan Dewan Gereja Papua bentukannya, ia turut andil dalam menginisiasi massa untuk menolak Otsus dan DOB. Kini disaat realisasi pemekaran wilayah sudah di depan mata, ia melancarkan provokasi melalui sebuah narasi. Sebuah tindakan yang tak bisa ditolerir dari seorang pendeta yang harusnya menggembala jemaatnya untuk hidup damai namun justru turut terlibat dalam aksi yang rawan provokasi dan kericuhan. Sederet narasi yang digemborkan berpotensi menjebak umatnya untuk membenci pemerintah sebagai representasi pemimpin dalam lingkup dunia. Sensifitas Papua secara sosiologi sengaja dimainkan tanpa memikirkan dampak dan reaksi yang mungkin muncul.

Untuk diketahui bahwa dari sekian konflik yang pernah terjadi di wilayah Papua, salah satu penyebabnya berawal dari adanya kalimat dan tulisan provokatif yang tersebar di media. Jangan sampai ulah Socrates dengan narasi provokatif mempengaruhi publik untuk menolak kebijakan pemekaran wilayah dan tuduhan provinsi boneka berakhir dengan hal yang jauh dari tugas dan tanggung jawab seorang pendeta, yakni menyejukkan jemaat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kebijakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang saat ini telah masuk dalam pembahasan akhir di DPR menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua sebagai pintu masuk percepatan pembangunan di bumi cenderawasih. Adanya pernyataan kesepakatan dukungan antara Gubernur Papua dan Mendagri serta dukungan dari berbagai elemen, baik dari masyarakat di wilayah Papua maupun yang di luar Papua secara massif dan berturut-turut, menjadi api semangat serta semakin mengukuhkan keyakinan bersama akan adanya harapan baru bagi tanah Papua.

Gelaran rapat dengar pendapat antara panitia kerja (Panja) Komisi II DPR dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Rabu 22 Juni 2022, membuahkan keputusan positif dukungan dari kedua pihak terhadap tiga daerah DOB Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Dukungan tersebut hadir setelah terdapat masukan dimana salah satunya tersirat harapan bahwa pemekaran akan  mengutamakan kesejahteraan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP).

Adapun untuk saat ini, Panja telah menyelesaikan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) draf rancangan undang-undang (RUU), dimana ketiga RUU tersebut akan masuk ke tahap tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) untuk memperbaiki hal-hal yang bersifat redaksional.  

Dukungan Gubernur Papua Akhiri Pro Kontra Pembahasan DOB

Gayung bersambut, adanya kesepakatan dukungan yang muncul dari Gubernur Papua menjadi angin segar bagi perjalanan pembahasan kebijakan yang merupakan bagian dari Otsus.  Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, menilai bahwa adanya dukungan Gubernur Papua, Lukas Enembe terhadap pembentukan DOB akan mengakhiri pro-kontra yang selama ini terjadi sehingga pembahasan DOB di Komisi II DPR RI tidak mengalami kendala. Dengan adanya dukungan dari Gubernur Papua tersebut maka diharapkan seluruh masyarakat Papua bersatu mendukung DOB mengingat dampaknya akan dirasakan sendiri oleh rakyat di Tanah Papua.

Adanya sikap keraguan yang muncul dari Ketua MRP Timotius Murib apakah terdapat jaminan ketika upaya mensejahterakan masyarakat Papua melalui pemekaran wilayah mampu menyelesaikan konflik di Papua tak perlu menjadi perhatian yang berlebih. Pasalnya, pernyataan tersebut muncul secara pribadi mengatasnamakan organisasi representatif, MRP. Publik sudah banyak menerima informasi bahwa MRP di bawah kepemimpinan Timotius Murib mengalamai konflik internal akibat penyalahgunaan wewenang hingga anggaran. Yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat, namun sudah terlebih dahulu bersikap condong untuk menolak DOB. Secara umum, MRP secara organisasi dan orang-orang didalamnya perlu segera dievaluasi. Hal tersebut yang menjadi salah satu evaluasi ke depan bahwa anggota MRP di provinsi baru menjadi wewenang penjabat gubernur yang disetujui oleh presiden.

Pentingnya realisasi kebijakan DOB juga dinyatakan oleh mantan aktivitas Negara Republik Federal Papua Barat, Musa Karubaba. Menurutnya rencana pembentukan DOB pada hakikatnya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Program Pemerintah dengan pembentukan daerah otonomi baru bertujuan membuka akses perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, yang dampaknya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang asli Papua. Sebagai tokoh penggerak pemuda manokwari, dirinya mengimbau seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan DOB untuk mempercepat pembangunan agar Papua maju, sejahtera dan melindungi hak-hak masyarakat orang asli Papua dalam bingkai NKRI.

Pemerintah pusat secara bertahap akan mengupayakan pengesahan dan realisasi kebijakan pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan. Hal tersebut tak akan bisa terselenggara secara maksimal dan optimal jika tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Papua. Adanya pernyataan sikap dukungan dari Lukas Enembe diharapkan mampu mempercepat proses kebijakan tersebut.

Tentunya kita berharap bahwa sikap dari sang Gubernur tak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya khususnya dalam merespon kebijakan pemekaran DOB di Papua. Sudah banyak korban berjatuhan dan pihak yang dirugikan akibat dinamika respon dan pro kontra yang terjadi akibat adanya rencana kebijakan DOB. Sudah saatnya peran dukungan sang gubernur dapat menyelaraskan visi dan misi antara pusat dan daerah, bukan karena kepentingan tertentu yang jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat Papua.

Dukungan dari Masyarakat di Luar Papua Terus Berdatangan

Sampai dengan hari ini, dukungan berbagai elemen masih terus bermunculan untuk menyambut realisasi kebijakan pemekaran DOB di Papua. Meski pemerintah melaksanakan secara bertahap dimulai dengan tiga provinsi, namun harapan besar akan perubahan bagi Papua tersemat dalam setiap sikap dukungan dari berbagai wilayah di Indonesia.  

Komunitas Orang Asli Papua (OAP) Surabaya menghelat deklarasi dan pembacaan pernyataan sikap dalam rangka mendukung keberlanjutan Otsus Jilid II dan Pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat.  Penanggung jawab kegiatan, Mika Korwa, mengatakan terdapat lima pernyataan sikap yang diberikan oleh OAP Surabaya. Hal tersebut sehubungan dengan telah disahkannya Undang Undang (UU) Otsus Jilid II oleh DPR RI dan telah disetujuinya rencana pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat oleh pemerintah.

Sementara itu, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Papua di Jabodetabek untuk DOB menggelar unjuk rasa di area patung kuda dan Gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis, 23 Juni 2022. Massa yang terdiri dari mahasiswa OAP dari sejumlah wilayah seperti Jabodetabek, Bandung dan beberapa daerah lain di Jawa Barat mendesak DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU DOB.

Koordinator aksi Charles Kossay mengatakan, pengesahan RUU DOB harus dilakukan secepat mungkin, agar masyarakat Papua dapat merasakan kesejahteraan seperti provinsi lain di Indonesia. Menurutnya, pemekaran akan memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam, sehingga pemenuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien, dan murah. Selain itu pemekaran dapat memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dapat diakukan dengan cepat, terutama di daerah-daerah terpencil.

Forum mahasiswa OAP untuk DOB di Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menyadari sepenuhnya bahwa prakarsa Presiden Jokowi tersebut berpotensi mengganggu kepentingan sempit segelintir oknum elite. Sebab dana otonomi khusus dan dana-dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonomi baru.

Untuk itu, mendesak agar seluruh aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian RI segera menangkap oknum elite-elite yang selama ini melakukan praktik korupsi, agar tidak lagi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya OAP. Mereka meyakini bahwa bukti-bukti konkret dari penyelewegan dana otsu dan dana-dana APBD telah dimiliki oleh aparat penegak hukum.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Perkembangan informasi berkaitan dengan pembasahan RUU Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih menjadi perhatian yang terus diikuti, baik masyarakat Papua secara khusus, maupun di Indonesia pada umumnya. Perjalanan panjang pembahasan kebijakan pemerintah pusat tersebut bakal segera menemui ujungnya untuk kemudian direalisasikan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dicermati dan dipelajari kembali adanya perubahan aturan hingga evaluasi yang dilakukan pemerintah serta DPR dalam pembahasan kebijakan DOB tersebut.

Provinsi Baru di Papua Dipimpin Penjabat Gubernur yang Bersifat Evaluatif

Dalam pembahasan yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu termuat kesepakatan  bahwa sebelum kepala daerah definitif pada tiga provinsi baru dilantik, presiden akan mengangkat penjabat (Pj) Gubernur. Ketentuan tersebut berada pada draf Pasal 9. Dalam ayat 1 disebutkan, gubernur dan wakil gubernur pertama kali dipilih dan disahkan melalui tahapan pilkada serentak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam ayat 2 disebutkan, sebelum gubernur dan wakil gubernur definitif sebagaimana ayat 1 dilantik, presiden mengangkat penjabat gubernur dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pejabat pimpinan tinggi madya berdasarkan usul menteri dalam negeri dengan masa jabatan paling lama satu tahun.

Setelah itu, ayat 3 disebutkan, dalam hal gubernur dan wakil gubernur definitif belum dilantik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, presiden dapat mengangkat kembali penjabat gubernur untuk satu kali masa jabatan paling lama satu tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ayat 3 tersebut memberi ruang untuk mengevaluasi penjabat gubernur, seperti halnya penjabat kepala daerah lainnya. Meskipun, penjabat gubernur bertugas di provinsi baru.

MRP Dibentuk oleh Pj Gubernur Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah dan DPR juga mengadakan evaluasi serta perubahan yang dipengaruhi oleh berapa situasi. Bukan tidak mungkin bahwa hal tersebut salah satunya berdasar pada kondisi MRP Papua saat ini yang tengah mengalami krisis organisasi akibat konflik internal. MRP sebagai lembaga kultural masyarakat Papua harus benar-benar mampu mewakili masyarakat Papua tanpa tendesi berat sebelah, sehingga ke depan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten.

Secara Undang-undang, berdasar pada Pasal 13 Ayat 3 Draf RUU tiga provinsi baru, menyatakan bahwa pembentukan MRP di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang akan dilantik Presiden. Sebelumnya, anggota DPD dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma menilai ganjal bunyi pasal tersebut. Sebab sebelum disepakati, pengisian anggota MRP menggunakan Peraturan Gubernur. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar bahwa pentingnya dibuat dengan mekanisme tidak biasa, karena tidak mungkin terjadi proses rekrutmen calon kepala daerah di 2024 jika belum terbentuk MRP.

Hal serupa juga dikuatkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej bahwa PP 54/2004 dibuat jauh sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pasal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi pembentukan MRP di provinsi baru. Pemerintah akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan MRP, dalam hal ini adalah PP 54/2004. Sedangkan Pasal 13 Ayat 3 dimaksudkan agar penjabat gubernur memiliki kewenangan untuk membentuk MRP pasca lahirnya provinsi baru hasil pemekaran.

Proses Pemekaran Papua Telah Lama Disiapkan

Isu pemekaran Provinsi yang pada awalnya berawal dari aspirasi masyarakat kemudian menjadi salah satu poin perhatian wakil rakyat. Secara proses sebenarnya telah lama disiapkan, tepatnya ketika revisi Undang-Undang nomor 21/2001 di tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua disetujui DPR menjadi undang-undang. Komisi II DPR sejak beberapa bulan lalu sudah memiliki lima draf naskah akademik dan RUU terkait pemekaran wilayah di Papua dimana telah melalui banyak masukan dari masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa kali kunjungan ke Papua untuk bertemu dengan para bupati, Ketua DPRP, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Dari proses panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah dan apabila terdapat pihak yang belum setuju, maka menjadi dinamika dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu dampak dari konsekuensi kebijakan pemekaran provinsi ialah adanya beberapa hal yang perlu dievaluasi, baik secara peraturan maupun pelaksanaan. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa salah satu dampaknya bakal terjadi pengubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Seperti pengaturan kuota kursi DPR, DPD, DPRD Provinis, dan DPRP Kabupaten/ Kota, kemudian pengaturan daerah pemilihan.

Dalam penjelasannya, wacana revisi UU Pemilu telah disepakati Komisi II, Komite I DPD, dan pemerintah. Mereka sepakat pengaturan kepemiluan di provinsi baru diatur terpisah dengan payung hukum pembentukan tiga provinsi tersebut. Namun, belum bisa dipastikan apakah pengubahan UU Pemilu untuk mengakomodasi pengaturan kepemiluan di tiga provinsi baru melalui revisi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Dukungan Kebijakan DOB yang Terus Mengalir

Sementara itu, di tengah pembahasan kebijakan pemekaran DOB di Papua oleh DPR dan Pemerintah, sejumlah dukungan terus bermunculan dari beberapa pihak melalui berbagai dasar dan pertimbangan.

Salah satunya datang dari kegiatan yang dilakukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupatan Mimika Jeni Ohestina Usmany, Ketua DPRD Kabupaten Mimika Anton Bukaleng, beserta perwakilan tokoh masyarakat Amungme dan Kamoro yang berangkat untuk datang menemui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Ruang Kerja Sekjen Kemendagri pada Selasa 21 Juni 2022 membahas dukungan masyarakat Mee Pago terhadap pembentukan DOB serta lanjutan Otonomi Khusus Papua Jilid II. Dalam pertemuan tersebut, diserahkan hasil deklarasi pada 15 Juni 2022 lalu di Timika yang berisikan tentang dukungan terhadap pembentukan DOB dan UU Otsus Papua, serta berisi rangkaian persiapan pembentukan Provinsi Papua Tengah wilayah adat Mee Pago ditandatangani oleh seluruh kepala suku dan paguyuban nusantara yang ada di Mimika.

Sementara itu, pernyataan dukungan juga muncul dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP), Ayub Faidiban. Pihaknya menilai bahwa pemekaran DOB akan menjadi kunci mengatasi berbagai masalah di Tanah Papua. Pemekaran menjadi hal penting karena dua provinsi yang ada saat ini belum bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Dirinya mengajak seluruh masyarakat tak lagi memperdebatkan soal pemekaran DOB di Papua.

Jika dirasa masih terdapat hal-hal lain yang dianggap kurang, jangan sampai menghalangi daerah pemekaran tersebut, namun agar disampaikan melalui cara-cara yang elegan kepada pemerintah sehingga terdapat solusi untuk menyelesaikan persoalan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Kabar dari Senayan Jakarta berkaitan dengan pembahasan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi perhatian sejumlah pihak hari ini, terutama masyarakat di wilayah Indonesia Timur, Papua. Melalui pernyataan Ketua komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dijelaskan bahwa pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan tiga Provinsi baru di Papua akan selesai pada 30 Juni 2022. Target tersebut tercetus setelah terdapat kesepakatan pembentukan panitia kerja (Panja) saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Pimpinan Komite I DPD, Filep Wamafma, Selasa 21 Juni 2022.

Dalam kesempatan tersebut, DPR juga telah menjadwakan Rapat Paripurna pada 30 Juni 2022, sehingga diharapkan pembahasan RUU selesai dilakukan sebelum tanggal terencana. Setelah pembentukan Panja, para Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) diminta segera melengkapi daftar nama anggotanya untuk dimasukkan dalam keanggotaan Panja. Komisi II mulai membahas RUU DOB pada Rabu 22 Juni 2022 dan akan menyerap aspirasi masyarakat Papua hingga Minggu 26 Juni 2022. Kemudian Finalisasi RUU dilakukan 27-29 Juni 2022, sehingga pada 30 Juni 2022 akan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan menjadi undang-undang.

Pemerintah dan DPR Janji Perhatikan Pro-Kontra Publik dalam Kebijakan DOB

Sejak isu kebijakan pemekaran bergulir, dinamika pro dan kontra menjadi santapan sehari-hari yang terkadang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melancarkan kepentingannya. Isu pemekaran wilayah memang menggiurkan, di satu sisi menjadi harapan sebagian masyarakat dalam pembangunan Papua, di sisi lain menjadi ancaman bagi pihak yang akan kehilangan kekuasaan ataupun eksistensi, seperti elit lokal oportunis maupun kelompok separatis.

Adanya dinamika tersebut hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah maupun DPR. Melalui pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufi Dasco Ahmad dijelaskan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan yang bersifat pro dan kontra terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU pembentukan tiga provinsi baru atau DOB Papua. Pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan muara sebuah UU yang dapat bermanfaat bagi semua.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyetujui dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama, dengan tetap memperhatikan keselarasan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Baik dalam aspek formil, teknis, maupun aspek materi dan substansi, terutama terhadap hal-hal krusial yang perlu dicermati bersama dan perlu diantisipasi secara bijaksana. Prinsip utama pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

Perlu diingat kembali bahwa pemekaran di Papua secara yuridis berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001, yaitu dengan memperhatikan hukum, kesatuan sosial budaya atau wilayah adat, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan ekonomi, prediksi perkembangan pada masa yang akan datang dan juga aspirasi masyarakat Papua.

UU Otsus bagi Provinsi Papua menjadi pilar penting dari kebijakan-kebijakan dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya melalui pemekaran.

Pemekaran Percepat Pembangunan Papua

Salah satu upaya percepatan pembangunan Papua hadir melalui kebijakan pemekaran. Hal tersebut merespon sejumlah hambatan yang ditemui dari beberapa aspek dan bidang. Luasnya wilayah di Papua menjadi salah satu penghambat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Luasnya wilayah tersebut juga menghadirkan hambatan birokrasi, yang akhirnya melalui rencana kebijakan pemekaran tersebut diharapkan dapat mempersingkat jalannya pelayanan sekaligus akses masyarakat.  

Dalam kasus di Indonesia, sejumlah provinsi yang mengalami pemekaran mengalami percepatan pembangunan setelah prosesnya selesai. Salah satunya saat Sumatera Bagian Selatan dibagi menjadi lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu. Begitu juga dengan di Papua, inisiatif pemekaran tidak hanya dari pemerintah, tapi lebih utama adalah aspirasi dari masyarakat. Dalam berbagai kunjungan Presiden selama beberapa waktu ke belakang, termasuk adanya delegasi-delegasi luar negeri yang berkunjung menginginkan adanya pemekaran di Papua.

Pemekaran untuk Persempit Ruang Gerak Kelompok Separatis

Seperti yang kita ketahui, keberadaan kelompok separatis masih menjadi salah satu kendala dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Papua secara khusus yang harus menjadi perhatian secara penuh. Pasalnya, hingga kini kebedaraanya masih menjadi teror bagi masyarakat yang mendiami tanah Papua.

Terbaru, Kelompok Separatis menyatakan bertanggung jawab atas terbunuhnya anggota Brimob bernama Bripda Diego Rumaropen di Napua, Kabupaten Jayawijaya pada Sabtu 18 Juni 2022. Melalui juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyatakan bahwa aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok di bawah pimpinan Gen Goliath Naman Tabuni. Namun, selang beberapa hari, sebuah pengakuan juga muncul dari panglima Kelompok Separatis Papua, Egianus Kogoya yang mengaku bertanggung jawab terhadap kasus yang sama. Bahkan, Egianus menantang TNI Polri untuk adu tembak. Adanya saling klaim pengakuan tersebut diindikasi merupakan bagian dari permasalah internal yang merujuk pada keinginan eksistensi. Aksi teror tersebut disebut sebagai peringatan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi untuk tidak melakukan penyisiran di pemukiman penduduk asli Papua. Peringatan tersebut juga disertai pesan yang seragam dari 33 panglima kelompok separatis Papua di berbagai wilayah melalui media sosial Youtube. Mendesak agar mengosongkan daerah konflik. Pesan tersebut secara khusus disampaikan kepada masyarakat pendatang atau selain orang asli Papua.

Merespon hal tersebut, berbagai upaya telah dan sedang diupayakan pemerintah untuk meredam dan menghentikan eksistensi kelompok separatis yang kerap bertindak anarkis. Adanya kebijakan pemekaran provinsi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik vertikal di bumi Papua. Pemekaran menjadi strategi untuk mengunci dan meminimalisir gerakan kelompok separatis Papua. Jika Papua nantinya terbagi menjadi empat provinsi, maka ruang gerak akan semakin kecil. Basisnya bukan lagi Papua yang satu, namun terdapat provinsi lain.

Maka bisa dipastikan, beberapa pihak yang menolak kebijakan pemekaran DOB adalah bagian dari kelompok penguasa yang tak ingin kehilangan tahtanya, atau kelompok separatis yang tak ingin kehilangan ruang gerak dan eksistensinya.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Tinggal selangkah lagi, masyarakat Papua akan memiliki tiga provinsi baru sesuai dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai upaya percepatan pembangunan dan kemajuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini proses pembahasan telah masuk ke Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di DPR, dimana berdasarkan kabar terbaru bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai hari ini, 21 Juni 2022. Adanya gerak cepat dari pemerintah pusat terhadap proses RUU tersebut mengisyaratkan perhatian pemerintah terhadap tanah Papua, sekaligus meminimalisir dinamika penolakan yang telah terindikasi dimotori oleh beberapa kelompok kepentingan.

Gejolak Penolakan Tak Menghambat Proses Pemekaran DOB Papua

Sekali lagi, perlu diketahui bahwa kebijakan Otonomi khusus (Otsus) bagi provinsi Papua dan Papua Barat pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Kewenangan tersebut berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang–orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan yang diwujudkan dalam majelis rakyat Papua.

Melalui Otsus pula munculah kebijakan pemekaran wilayah DOB sebagai upaya percepatan pembangunan, serta memotong jarak pelayanan fasilitas dan infrastruktur yang sebelumnya menjadi salah satu permasalahan dan kendala di bumi Cenderawasih. Adanya dinamika dalam respon rencana kebijakan pemekaran DOB tidak lantas menghentikan proses kebijakan tersebut. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua II DPRP Papua, Edoardus Kaize, bahwa gejolak penolakan pemekaran wilayah Papua yang terjadi tidak akan menghambat proses pembentukan pemekaran DOB. Adanya penolakan adalah hal yang sah-sah saja karena merupakan bentuk aspirasi.

Namun, aspirasi penolakan tersebut tidak boleh digeneralisir bahwa kemudian rakyat Papua menolak pemekaran. Selain itu, agenda proses pemekaran DOB Papua Selatan sudah berjalan melalui hak inisiatif DPR RI untuk mendorong pemekaran dalam sidang paripurna DPR RI. Tugas masyarakat adalah mendukung dan mendoakan kelancaran proses pembentukan DOB.

Sepakat Mendukung DOB, Gubernur Papua Sempat Dicap Pengkhianat oleh Mantan Tahanan Politik

Jejak digital memang susah dihilangkan, meskipun pada awalnya salah satu pelopor adanya pemekaran wilayah di Papua datang dari Lukas Enembe saat dirinya belum menjabat gubernur. Namun adaya pernyataan penolakan yang sempat muncul darinya sekitar sebulan lalu sempat “diambil hati” sebagai penguat oleh para penolak kebijakan DOB, termasuk oleh kelompok separatis.

Mantan tahanan politik Papua, Ambrosius Mulait menilai bahwa sikap Gubernur Papua yang kemudian mendukung DOB telah menyakiti masyarakat Papua. Menurutnya, sebagai gubernur harus paham betul perjuangan orang Papua untuk menyuarakan pendapatnya termasuk menolak pemekaran wilayah. Ambrosius juga menilai bahwa terdapat kepentingan pribadi yang tersembunyi dibalik dukungan Lukas Enembe.

Padahal dilihat dari jejak langkahnya justru sikap penolakan pemekaranlah yang tergolong berkhianat dan inkonsistensi. Lukas Enembe seperti tersandung sesuatu hingga sempat mengucapkan kata penolakan terhadap DOB. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa rencana pemekaran wilayah di Papua telah ia usulkan sejak menjabat sebagai ketua asosiasi Bupati se kawasan pegunungan tengah, tahun 2010. Bahkan di tahun 2013 saat dirinya mencalonkan sebagai Gubernur, isu pemekaran provinsi menjadi salah satu strategi meminang serta memikat pilihan masyarakat.   

DPR Pastikan Pembahasan DOB Papua Dimulai Hari ini

Dikonfirmasi melalui pernyataan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, bahwa Komisi II DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan tiga provinsi baru di Papua pada Selasa 21 Juni 2022. Sehingga, diharapkan tiga RUU tersebut dapat disahkan sebelum DPR memasuki masa reses pada Juli 2022 mendatang. Dijelaskan juga bahwa DPR sudah menyusun draf RUU dan naskah akademik pembentukan RUU tersebut sejak revisi Undang-Undang Otsus Papua ditetapkan, serta telah menyosialisasikan draf RUU dan naskah akademik kepada masyarakat Papua lewat para pemangku kepentingan di wilayah setempat.

Selain itu, RUU tersebut juga sudah sampai pada proses politik formal dan administrasi yang ada sebagaimana diatur dalam penyusunan undang-undang. Pihaknya akan tetap menghormati proses judicial review atas UU Otsus Papua yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Asosiasi Bupati Se-Wilayah Lapago Siap Dukung DOB

Jika sebelumnya dukungan pemekaran provinsi muncul dari lingkup akademisi dan tokoh masyarakat di berbagai daerah luar Papua. Kini muncul pernyataan sikap dukungan dari asosiasi Bupati se wilayah Pegunungan Tengah (Lapago). Melalui pernyataan Ketuanya, Ricky Ham Pagawak di halaman Kantor Bupati Kabupaten Mamberamo pada Senin 20 Juni 2022, dirinya menyatakan bahwa sikap dukungan tersebut mengikuti pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe saat Rakerda Para Bupati/ Walikota se Provinsi Papua, Rabu 15 Juni 2022 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura.

Sebelumnya, pernyataan sikap terkait DOB belum pernah keluar dari asosiasi. Setelah mengikuti dan mendengar pernyataan dari Gubernur Papua, bahwa beliau menyatakan menerima dengan syarat harus tujuh DOB. Maka sebagai bawahan dari Gubernur turun ke Asosiasi. Dari asosiasi kemudian turun ke para Bupati. Masing-masing kepala daerah di kabupaten. Pernyataan sikap juga mewakili wilayah adat sehingga hal ini akan menjadi pernyataan resmi sekalipun tidak tertulis namun akan menyurat langsung sebagai Ketua Asosiasi menyampaikan kepada Presiden RI melalui Kemendagri dan juga ke DPR RI.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Pasca berita menggembirakan dari pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe berkaitan dengan kesepakatan dukungan kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Sejumlah respon berdatangan menyatakan sikapnya dengan beragam sisi dan sudut pandang. Sudah tentu bisa ditebak, para penolak kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang didukung oleh kelompok separatis Papua merasa kaget dan kecewa terhadap sikap gubernur tersebut, karena sebelumnya pernah ‘mampir’ berpihak pada penolakan kebijakan pemekaran tersebut.

Namun di sisi lain, adanya dukungan dari Gubernur sebagai simbol perwakilan masyarakat Papua, seperti menjadi amunisi sekaligus pemantik bagi beragam pihak dari berbagai wilayah untuk terus memberikan sikap dukungan terhadap kebijakan pemekaran sebagai wujud sekaligus upaya mempercepat pembangunan di bumi cenderawasih, Papua. Beberapa dukungan tersebut datang dari lingkup akademisi dan tokoh masyarakat dari sejumlah tempat yang berbeda.

Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta Dukung Pemekaran DOB

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Melanesia Yogyakarta (AMMY) menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Jogja pada Sabtu 18 Juni 2022 menyatakan sikap dukungan rencana pemekaran DOB di Papua. AMMY merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari mahasiswa asal Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Selain mendukung dilanjutkannya tiga rancangan UU pemekaran di Papua, mereka juga mendukung dilanjutkannya rencana pemekaran provinsi di Papua Barat Daya dan Papua Utara, termasuk mendukung pembangunan Polres dan Kodim di Kabupaten Dogiyai, serta kelanjutan rencana pembangunan bandara antariksa di Biak. Dalam kesempatan tersebut, AMMY juga menyatakan menolak permintaan hak penentuan nasib sendiri/ referendum oleh kelompok kepentingan. Adanya kebijakan DOB dan Otsus sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 ditujukan guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Posko Timur Malang Raya Desak Pemerintah Realisasikan Kebijakan Pemekaran Papua

Tak hanya di Kota Pelajar Yogyakarta, dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB juga muncul dari organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa maupun masyarakat asal wilayah timur, mencakup Provinsi Papua, Sulawesi, Maluku, hingga NTT yang berada di Malang Raya. Organisasi yang bernama Posko Timur Malang Raya melalui pembinanya, Kadrian Hi Muhlis menyatatakan dukungan terhadap pemekaran DOB di Papua demi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Pernyataan tersebut senada dengan deklarasi dukungan DOB oleh 14 Kabupaten/ Kota masyarakat Papua Barat pada Jumat 17 Juni 2022.

Sebagai Pembina Posko Timur Malang Raya, dirinya turut bangga dan bahagia dengan seruan masyarakat Papua yang secara serentak mendukung penuh pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan DOB di Papua. Menurutnya, DOB merupakan solusi bagi masyarakat papua dalam rangka pemerataan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan juga menjawab problematika di tanah papua. Ia juga meminta kepada seluruh mahasiswa Papua khususnya dari Papua Barat yang mengenyam pendidikan di Jawa Timur Khususnya di Kota Malang agar turut mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di tanah papua. Mahasiswa Papua fokus belajar agar nantinya saat kembali ke Papua dapat memberikan konstribusi nyata bagi masyarakat disana,

Aliansi Masyarakat Berdaya Kota Semarang Gelar FGD Dukung DOB Papua

Sementara itu dalam lingkup massa yang lebih luas, kelompok masyarakat yang menamakan Aliansi Masyarakat Berdaya (AMB) Kota Semarang menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) dan keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.

Dalam Diskusi tersebut, AMB berharap kebijakan Otsus diarahkan kepada pelaksanaan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Koordinator AMB, Bagas Adi, mengatakan bahwa pembentukan DOB akan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi Putra Daerah untuk semakin berkembang. Sementara itu, pemerhati Papua Yusuf Martak mengatakan kebijakan DOB menjadi salah satu alternatif solusi untuk memaksimalkan program Otsus di Papua yang perlu didukung secara penuh.

Tokoh Masyarakat Papua di Jambi Nilai Kebijakan DOB Sangat Bagus

Dukungan terhadap kebijakan DOB juga muncul dari tokoh masyarakat Papua yang berada di Kota Jambi, Elieser Wettebosi. Menurutnya, warga Papua di Provinsi Jambi sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah juga kepolisian yang telah memberikan perhatian dan bimbingan. Ia menyarakan dan memberikan pandangan kepada warga Papua di Jambi untuk tidak terlalu memikirkan masalah kemerdekaan Papua dan agar memahami akan manfaat program Pemerintah untuk membuat DOB di wilayah Papua. Rencana DOB yang diprogramkan di daerah Papua sangat bagus dan pihaknya setuju apabila segera direalisasikan oleh Pemerintah pusat untuk kemajuan di Provinsi Papua.

Warga Papua yang ada di Jambi akan berupaya menjadi contoh untuk warga Papua yang ada di seluruh Indonesia terutama di daerah Provinsi Papua, terkait Integritas Bangsa Indonesia agar warga Papua tetap dipercaya dan diterima di seluruh daerah Indonesia. Selama ini pembangunan di Provinsi Papua dan laju ekonomi hanya menyisir di wilayah pesisir saja. Sehingga melalui pemekaran wilayah baru beberapa wilayah papua di pegunungan akan dapat terakomodir pembangunannya.  

Harapan Bersama Terwujudnya Kebijakan DOB untuk Papua Semakin Maju dan Damai

Munculnya sejumlah dukungan yang berlangsung secara terus menerus menjadi salah satu indikasi adanya keseriusan dari masyarakat Papua, baik yang tinggal di wilayah sendiri maupun yang berada di luar untuk terus berupaya membangun tanah Papua menjadi lebih maju dan sejahtera. Pernyataan sikap terhadap suatu kebijakan memang menjadi hak setiap orang atau pihak dalam merespon, namun untuk mewujudkan percepatan pembangunan suatu wilayah perlu dipertanyakan bagi pihak yang merespon kebijakan DOB dengan sikap penolakan. Terlebih, sikap tersebut didukung oleh kelompok separatis yang jelas-jelas bertentangan dengan pemerintah Indonesia serta memiliki misi melepaskan diri melalui upaya mempengaruhi masyarakat Papua.

Untuk diketahui bahwa hingga saat ini kelompok separatis Papua terus melancarkan serangan terhadap siapapun tanpa pandang bulu. Setelah beberapa waktu sebelumnya menyerang tukang ojek hingga tewas, Sabtu 18 Juni 2022 kemarin, kelompok separatis kembali menyerang anggota Brimob yang merupakan putra daerah bernama Diego Rumaropen saat bertugas di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya.

Korban dianiaya hingga tewas serta menyebabkan hilangnya dua pucuk senjata api organik Polri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudianto mengatakan bahwa almarhum merupakan salah satu putra terbaik Papua.

Maka bagi para pihak yang menolak DOB, renungkanlah kembali sikapmu. Apakah akan membangun tanah Papua menjadi lebih baik, atau berpihak pada kelompok separatis turut mencerai-beraikan Papua hingga membunuh saudara sendiri untuk kepentingan yang tak jelas.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

suaratimur.id – Sebuah kabar gembira baru saja kita terima dari buah pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Gubernur Papua, Lukas Enembe beserta rombongan dalam sebuah pertemuan di Kantor Mendagri Jakarta pada Jumat 17 Juni 2022.  Secara tegas, Gubernur petahana tersebut sepakat menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini telah masuk proses Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di DPR serta diperkirakan akan disahkan pada akhir bulan Juni 2022. Sebuah penantian panjang dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.

Jejak Pernyataan Inkonsistensi Sang Gubernur

Masih belum mengelupas dari ingatan kita semua, bahwa sikap seorang Gubernur Papua terhadap kebijakan pemekaran DOB mengalami berbagai perubahan bak binatang bunglon yang lihai merubah warna menyesuaikan suasana hati dan kondisi tempat yang disinggahi.

Sedikit merekap perjalanan pernyataan sikap beliau, akan kita dapati di masa dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Papua, masa dimana dirinya masih mencalonkan diri didampingi oleh mendiang Klemen Tinal. Saat itu, sekitar tahun 2013 di hadapan ribuan massa yang memadati lapangan Sinapuk Wamena, dengan lantang menyatakan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah calon gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran provinsi Papua.

Berdasarkan pengakuan dari beberapa tokoh senior Papua, salah satu faktor kemenangan Lukas Enembe sebagai gubernur disebut karena membawa isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye. Tak berhenti disini, mundur ke tahun 2010, saat dirinya menjabat Ketua Asosiasi Bupati se-kawasan Pegunungan Tengah Papua, ia secara tegas mengajukan adanya Provinsi baru. Ajuan tersebut merupakan upaya menjadikan kawasan pegunungan tengah sebagai Kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi. Saat itu, kawasan Pegunungan Tengah sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Terdapat fakta sebesar 70% dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut dikategorikan penduduk miskin.

Lalu, maju ke tahun 2018. Melalui konsep Otsus Plus, Lukas Enembe beserta perwakilan unsur pemerintah meminta adanya pemekaran wilayah serta meminta wilayah Lapago dimekarkan menjadi provinsi percontohan infrastrukur. Setelah itu, kemudian rencana kebijakan DOB mengalami dinamika proses politik dan hukum hingga pada akhirnya pernyataan sikap terbaru dari sang Gubernur muncul kembali di akhir bulan Mei 2022 dengan wujud penolakan. Hal yang menyedihkan dari sikap tersebut adalah alasan yang mendasarinya. Secara enteng dirinya menyatakan bahwa rencana pemekaran DOB tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebab jumlah penduduk setempat tidak setara dengan jumlah pendatang yang diprediksi akan berdatangan pasca keputusan pemekaran.

Gubernur petahana tersebut juga mengklaim bahwa masyarakat Papua menolak rencana pemekaran karena tak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola tiga provinsi baru. Alasan tersebut seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepempimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nahkoda bagi Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri.    

Mengawal Pernyataan Dukungan Sang Gubernur

Maka dengan munculnya kembali pernyataan Lukas Enembe merespon kebijakan pemekaran wilayah pasca bertemu Mendagri dengan sikapnya yang kembali berada pada posisi mendukung. Sudah jelas menjadi berita positif bagi realisasi upaya percepatan kemajuan wilayah Papua, namun sekaligus menjadi hal negatif bagi sifat inkonsistensi pernyataan sang gubernur yang dengan mudah seperti membalik telapak tangan dalam menyatakan sikap.

Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam konteks dukungan, dimana dirinya meminta agar Provinsi Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat. Namun pernyataan sikap tersebut seperti menjadi restu bagi realisasi kebijakan DOB yang sempat mengalami dinamika dan jalan terjal, utamanya berkaitan dengan respon dan gejolak di publik. Bahkan secara tegas dihadapan Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Papua dua periode tersebut menyatakan dukungan penuh dimana dirinya sebenarnya mengusulkan adanya pemekaran sejak tahun 2014.

Sebagai masyarakat yang melek perkembangan informasi maka kita patut bersyukur dan bersenang hati, namun kita juga wajib menajamkan sikap kritis, utamanya berkaitan dengan sikap Lukas Enembe terhadap kebijakan DOB. Pasalnya, pertemuan dengan Mendagri yang berakhir dengan sikap saling mendukung serta bersatu dalam percepatan pembangunan di Papua, juga diimbuhi dengan permintaan izin darinya terhadap Mendagri untuk berobat keluar negeri.

Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan peraturan apabila seorang Gubernur ingin meninggalkan wilayah maka harus izin ke Kementerian Dalam Negeri. Momentum pertemuan dan sikap dukungan tersebut seperti gayung bersambut bagi Lukas Enembe. Bisa jadi skemanya akan seperti ini. Di satu sisi, pemerintah pusat ingin memastikan seluruh elemen mendukung kebijakan pemekaran tersebut, di sisi lain Lukas Enembe memanfaatkan momentum tersebut untuk melancarkan izinnya keluar negeri. Sebagaimana kita ketahui, ragam informasi telah beredar menyatakan bahwa Gubernur Papua tersebut sering kali diketahui meninggalkan wilayah Papua untuk pergi keluar kota hingga berkunjung ke beberapa negara dengan alasan tertentu.

Janji Adalah Hutang yang Harus Ditepati

Merespon sikap dukungan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang mendukung kebijakan DOB namun juga meminta pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat. Maka Mendagri Tito Karnavian secara deskriptif menjelaskan bahwa saat ini yang sedang dibahas di DPR adalah tiga provinsi baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Sementara yang juga sudah masuk usulan pemekaran adalah Provinsi Papua Barat Daya dan kemungkinan besar akan dibahas di tahun ini, maka pemekarannya terjadi di tahun depan. Sementara itu, adanya usulan lagi yakni pemekaran Provinsi Papua Utara akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas di tahun 2023 supaya bisa dimekarkan tahun depan. Sehingga rencana tentang usulan pemekaran dari Gubernur Papua menjadi tujuh provinsi akan terealisasi secara bertahap.

Adanya penjelasan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan dalam pertemuan antara Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah pusat secara bertahap akan mengupayakan pengesahan dan realisasi kebijakan pemekaran provinsi di Papua sebagai upaya mempercepat pembangunan dan kemajuan. Hal tersebut tak akan bisa terselenggara secara maksimal dan optimal jika tak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Papua. Adanya sikap dukungan dari Lukas Enembe diharapkan mampu mempercepat proses kebijakan tersebut.

Tentunya kita berharap bahwa sikap dari sang Gubernur tak lagi berubah-ubah seperti sebelumnya khususnya dalam merespon kebijakan pemekaran DOB di Papua. Sudah banyak korban berjatuhan dan pihak yang dirugikan akibat dinamika respon dan pro kontra yang terjadi akibat adanya rencana kebijakan DOB. Sudah saatnya peran dukungan sang gubernur dapat menyelaraskan visi dan misi antara pusat dan daerah, bukan karena kepentingan tertentu yang jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat Papua.

Maka, seperti sebuah pesan turun temurun terhadap seorang laki-laki yang akan menikahi wanita pujaannya. Bahwa yang bisa dipegang dari seorang laki-laki adalah janjinya, bila ia ingkar, maka telah melukai dua hal, yaitu perasaan wanita yang dicintainya dan harga dirinya. Begitu juga yang dapat dipegang dari seseorang ketika mendapat amanah sebagai Gubernur, jika ia ingkar terhadap janji-janjinya maka telah melukai masyarakat yang dipimpinnya dan tentu saja merendahkan harga dirinya di khalayak.

Mari sama-sama kita kawal janji pernyataan dukungan sang Gubernur terhadap kebijakan pemekaran wilayah Papua.   

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

JAKARTA – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe (17/06) pukul 16.00 – 17.25 menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian di ruang kerja Mendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Pertemuan berlangsung hangat, diawali dengan sapaan Mendagri tentang kesehatan Lukas Enembe.

Lukas Enembe yang didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, di antaranya Sekda Ridwan Rumasukun menyampaikan rasa gembira karena dapat bertemu langsung dengan Mendagri, niat yang sudah lama ia rencanakan tetapi terhalang oleh kesibukan.

Mendagri pada pertemuan tersebut menyampaikan pandangan seputar kebijakan terbaru pemerintah tentang  pemekaran Papua dengan rencana membentuk tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu  provinsi Papua Tengah, Pegunungan Tengah dan Papua Selatan yang RUUnya kini sedang berproses di DPR.

Mendagri menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius pada pembangunan dan kemajuan Papua. Hal tersebut terlihat dari seringnnya Presiden mengunjungi Papua hingga ke pelosok, terhitung sampai 14 kali.

“Pemekaran dan UU Otsus yang baru dirancang untuk mempercepat pembangunan Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua,” kata Tito.

“Kondisi geografis Papua sangat sulit.  Bayangkan dari Boven Digul, misalnya, seorang ASN harus menempuh 8 jam perjalanan untuk sampai ke Merauke. Juga dari daerah Pegunungan Tengah sangat sulit untuk mengakses ke ibukota provinsi, Jayapura. Pemekaran diharapkan dapat meretas hambatan tersebut dan membuat pelayanan publik oleh pemerintah lebih cepat.  Buktinya Papua Barat berkembang seperti sekarang karena pemekaran,” tandas Tito.

Tito kemudian bertanya langsung kepada Lukas Enembe tentang sikapnya terhadap pemekaran Papua, yang sempat diberitakan menyatakan penolakan.

“Siap Bapak Menteri, kami mendukung,” jawab Lukas Enembe dengan cepat.

Mendengar jawaban itu Mendagri menjabat tangan Lukas Enembe dengan erat seraya menepuk punggungnya.

“Saya dukung pemekaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Lukas Enembe, seusai pertemuan menjawab pertanyaan wartawan.

Kepada Mendagri, Lukas Enembe sempat mengusulkan agar skenario pemekaran Papua menempuh pembagian berdasarkan wilayah adat menjadi tujuh provinsi.

Mendagri memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa usul itu akan diakomodasi mengikuti kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Untuk saat ini, kata Mendagri, pemekaran tiga provinsi baru di Papua menjadi prioritas yang sedang dibahas di DPR.

Berbeda dengan kesan selama ini dalam pemberitaan media yang menggambarkan Lukas Enembe menolak keras pemekaran, pada pertemuan tersebut yang terlihat adalah pembicaraan positif saling mendukung antara Menteri dan Gubernur.

Lukas Enembe menyebut hubungannya dengan Mendagri Tito yang pernah menjabat Kapolda Papua selayaknya relasi kakak dan adik.

Di akhir pertemuan, Lukas Enembe menyampaikan permohonan izin kepada Mendagri untuk menjalani pengobatan di luar negeri.

Mendagri yang pada pertemuan didampingi oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan permohonan tersebut langsung dikabulkan dan surat izin telah disiapkan oleh sekjen sesuai dengan ketentuan.

suaratimur.id – Salah satu isu yang selalu diangkat oleh kelompok separatis dalam upaya memantik emosi para anggotanya hingga memprovokasi masyarakat Papua untuk memberontak dan berpihak pada kemerdekaan ialah isu pelanggaran HAM, khususnya yang disebut pernah terjadi di Papua. Dinamika isu tersebut sengaja dimainkan dan dibungkus dengan beberapa modus oleh para tokoh separatis yang dianggap senior dan memiliki pengaruh untuk memberi persuasi para anggota ataupun masyarakat secara luas. Salah satu modus yang belum lama digunakan ialah isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Papua dalam rangka mengusut adanya pelanggaran HAM sekaligus mendukung kemerdekaan Papua. Secara serentak, anggota Kelompok separatis kemudian diminta mempersiapkan diri menyambut kedatangan PBB melalui berbagai skema dan atribut di beberapa wilayah. Namun, hingga kini isu tersebut tak pernah terbukti.

Internasionalisasi Isu Papua Bermodal Bualan Kata-kata

Salah satu tokoh separatis yang memiliki pola permainan isu tersebut ialah Saul Y Bomay. Seorang mantan tahanan/ narapidana politik di Papua yang lebih sering mengklaim diri sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM). Posisinya yang bisa dianggap lebih senior (secara umur) dalam pergerakan separatis, hingga kini aktif berada di belakang layar untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya melepaskan diri dari negara Indonesia dengan isu HAM maupun janji manis utopis kemerdekaan suatu wilayah.

Secara posisi, sosok Saul Y Bomay bukanlah tokoh perang hutan seperti Egianus Kogoya, Goliath Tabuni, ataupun Numbuk Telenggen. Jika dalam pemberitaan di media selalu tertulis nama Juru bicara TPNPB OPM adalah Sebby Sambom, namun kemunculan Saul Y Bomay yang juga mengaku sebagai juru bicara justru jarang menunjukkan eksistensinya sebagaimana posisi juru bicara yang biasanya melekat dengan pernyataan di media.

Sejumlah manuver yang dilakukan Saul Y Bomay hanya bermodalkan pada pesan singkat dan obrolan dalam komunikasi udara. Salah satu sebab mencuatnya isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Indonesia ialah buah kasak-kusuknya kepada para anggota TPNPB serta tokoh-tokoh yang ia kenal sehingga hampir dalam beberapa bulan ke belakang, kelompok pro kemerdekaan Papua sibuk mempersiapkan kedatangan PBB dengan kegiatan deklarasi tim maupun penggalangan dana pembuatan atribut penyambutan. Dalam beberapa kesempatan, Saul selalu mengklaim bahwa tim PBB telah datang ke Papua, sehingga kepada para anggota agar mempersiapkan diri untuk menyambut, namun hingga kini kenyataannya tidak terbukti. Adanya isu tersebut sempat memprovokasi sebagian masyarakat Papua yang menaruh harapan besar bahwa kehadiran PBB ke Papua adalah jalan terang bagi kemajuan Papua, padahal kepentingan Saul Y Bomay adalah melanggengkan opininya agar Papua lepas dari Indonesia dengan memanfaatkan isu aktual agar masyakarakat melirik dan memperhatikan.

Dalam sebuah kesempatan, Saul Y Bomay juga memiliki inisiatif mengobarkan semangat para anggotanya untuk mengaktifkan kegiatan militer karena upaya kemerdekaan harus ditempuh dengan cara berperang bukan dengan diplomasi. Secara sepihak, dirinya juga melempar isu bahwa orang Papua tidak boleh datang ke Jakarta untuk membahas permasalahan di daerahnya. Saat merespon adanya penembakan terhadap pekerja tower telekomunikasi di Beoga, Saul juga membuat klaim dan isu dengan meyakinkan kepada orang-orang terdekatnya bahwa korban penembakan adalah anggota TNI bukan pekerja PT.

Dewan HAM PBB Nyatakan Tak Terdapat Pelanggaran HAM di Papua

Pernyataan dari PBB yang ditegaskan kembali oleh Menko Polhukam, Mahfud MD memupuskan manuver kelompok separatis di Papua dalam upaya merawat eksistensi isu pelanggaran HAM di Papua. Dalam sebuah konferensi pers secara virtual belum lama ini, Mahfud MD menyebut bahwa PBB tidak memandang terdapat pelanggaran HAM di Papua. Bahkan Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada Senin 13 Juni 2022 lalu.

Laporan-laporan yang disampaikan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait persoalan HAM di Indonesia disampaikan melalui human rights council’s special procedures mandate holders (SPMH) yang berada di bawah Dewan HAM PBB. Setelah menerima laporan, pihak SPMH bakal melakukan proses klarifikasi pada pemerintah negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia bukan merupakan negara yang diminta proses klarifikasi menyusul adanya laporan. Termasuk isu adanya kabar dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi, adalah tidak benar. Penanganan persoalan HAM di Infonesia yang tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu menunjukkan adanya kemajuan komunikasi dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.

Adapun isu rencana kedatangan tim khusus Dewan HAM PBB ke Papua dan Papua Barat muncul akhir Mei lalu. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib mengungkapkan Indonesia memang terlibat aktif dalam sesi ke 49 perundingan bersama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 28 Maret hingga 1 April 2022. Namun dalam pertemuan tersebut tak membahas persoalan di Indonesia, atau isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Penyelesaian Masalah Papua Gunakan Pendekatan Ideologis dan Dialog

Persoalan HAM yang masih menjadi isu di Papua perlu mendapat perhatian bersama. Meski Dewan HAM tak menganggap sebagai sebuah pelanggaraan, namun pemerintah perlu mengambil sikap melalui berbagai pendekatan. Terlebih isu tersebut kerap menjadi tunggangan sejumlah pihak tak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana di Indonesia. Pasalnya, tanah Papua ibaratnya seperti rumah yang indah dan menarik bagi banyak pihak. Termasuk negara luar yang sering memanfaatkan sekaligus memainkan berbagai isu terhadap sejumlah negara yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Termasuk dalam hal ini adalah bumi cenderawasih.

Secara umum, setiap pihak harus mampu mewaspadai kondisi tersebut. Isu HAM memang tak hanya menjadi isu nasional, karena telah terfasilitasi oleh pihak tertentu untuk dibawa ke ranah internasional sesuai dengan kepentingannya. Sehingga menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, perlunya pendekatan ideologis. Seluruh pihak harus duduk bersama untuk menentukan langkah terbaik demi masa depan Papua.

Pembangunan di tanah Papua harus terus digalakkan, sehingga tak ada masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP) yang merasa menjadi anak tiri di tanah air Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Namun, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, meski secara nasional masih relatif paling rendah. Masalah ekonomi dinilai menjadi pemantik konflik di Papua. Dalam merespon hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua.

Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran salah satu Putra Papua, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri diharapkan akan semakin memperkuat kinerja pemerintah untuk menjalankan visi pembangunan kesejahteraan di Papua, terutama dalam memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan. Sebab, sebagai mantan kepala daerah maka Wempi sangat memahami soal kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat dan Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar.

Adanya penunjukan Wempi menjadi sejarah baru yang dicetak oleh pemerintah Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin karena untuk pertama kalinya putra Papua menjadi Wamendagri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)